Gubernur Riau: Ingat Tanah, Ingat Pak Jokowi

Gubernur Riau meminta masyarakat memanfaatkan program sertifikat tanah gratis.

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim meminta masyarakat yang sudah mendapat manfaat program percepatan sertifikat tanah rakyat, untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, pemerintah Jokowi telah memberikan bukti nyata dalam reformasi agraria.

"Saya minta kalau ingat tanah, ingat Pak Jokowi. Kalau ingat sertifikat, ingat Pak Jokowi. Ingat ya," kata Wan Thamrin Hasyim saat acara penyerahan sertifikat TORA (tanah objek reforma agraria) dan tanah rakyat, yang dihadiri Presiden Jokowi, di Kota Pekanbaru, Sabtu (15/12).

Gubenur Riau mengatakan banyak program pemerintahan Presiden Jokowi selama empat tahun terakhir menunjukan pencapaian yang bermanfaat bagi Riau. Selain percepatan sertifikat tanah rakyat, ada juga proyek pembangunan infastruktur seperti jalan tol dan kereta api.

Seorang penerima sertifikat tanah dari Pekanbaru, Uluan Manurung, mengakui bahwa pengurusan sertifikat tanah kini lumayan cepat dan tanpa dipungut biaya dari pihak pertanahan dan agraria. "Tidak ada pungutan biaya sama sekali di kantor agraria," ujarnya.

Uluan mengatakan, proses pembuatan sertifikat tanah dari awal memakan waktu empat bulan. Durasi bisa selama itu karena proses mencari "sepadan" tanah sebagai saksi.

"Kalau dokumen semua sudah lengkap, di kantor agraria itu cuma satu setengah bulan dan tidak dipungut biaya. Saya habis empat bulan karena mencari 'sepadan' untuk tanda tangan mereka," katanya.

Presiden Jokowi dalam sambutannya mengakui sengaja memerintahkan agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mempercepat penerbitan sertifikat tanah untuk rakyat. Sebab, lahan yang tidak terdaftar atau tanpa sertifikat sangat rentan terjadi konflik lahan.

"Saya tidak peduli mau menteri agrarianya sampai tidak tidur, mau pegawai kantor agrarianya tidak tidur. Pokoknya sejak tahun lalu saya perintahkan untuk terbitkan lima juta sertifikat," kata Presiden Jokowi.

Ia mengatakan di Riau pada tahun ini akan ada sekitar 155.000 sertifikat tanah baru yang diterbitkan, termasuk 6.000 di antaranya adalah tanah redistribusi dalam program TORA.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BjOmJ4
December 15, 2018 at 02:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BjOmJ4
via IFTTT

Read More

BKP Kementan Berdayakan Petani di Maluku dan Maluku Utara

SOLID bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani miskin

REPUBLIKA.CO.ID, MALUKU -- Sejak 2011, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan SOLID atau Smallholder livelihood Development Program. Kegiatan pemberdayaan maayarakat dengan sasaran petani kecil ini dibiayai dari pinjaman dan hibah International Fund for Agricultural Development (IFAD) serta dana pendamping dari pemerintah Indonesia. 

Kegiatan SOLID dilaksanakan BKP, namun pelaksanaannya  didelegasikan kepada pemerintah daerah pelaksana, yaitu di provinsi Maluku dan Maluku Utara. Tepatnya di 11 kabupaten, yaitu Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, Buru, Buru Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Halmahera Timur dan Kepulauan Sula.

Program ini bertujuan memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani miskin dengan skala usaha kecil, yang melibatkan perempuan, janda, dan penduduk asli.

"Program ini berhasil dengan baik. Untuk membuktikannya tidak sulit. Kalau dulu lantai rumahnya masih tanah, sekarang sudah disemen atau berkeramik. Kalau dulu usahanya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, sekarang sudah dijual," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, saat meninjau program SOLID di desa Togoliua, dan desa Ngidiho, Kabupaten Halmahera Utara, Ternate, Jumat (7/12).

"Kalau dulu lahan kosong dibiarkan dan sekarang ditanami, dan kalau dulu produksinya rendah sekarang bisa lebih tinggi. Ini juga menunjukan program ini berhasil," tambah Agung.

Program SOLID dilaksanakan sejak 2011, namun kegiatan usaha produktif baru mulai pada 2015 ketika Kelompok Mandiri (KM)  memperoleh fasilitasi modal usaha sebesar  Rp20 juta yang diberikan selama dua tahun. Modal diberikan selama dua tahun. Setiap KM juga menerima bantuan prasarana sebesar Rp10 juta untuk membangun sarana, lantai jemur, pagar, saung tani, dan lainnya.

Selain itu fasilitasi pelatihan, peralatan-peralatan usaha tani, pasca panen dan pengolahan juga diberikan kepada KM maupun unit-unit usaha atau yang lebih dikenal dengan nama sentra bisnis. Hingga kini tercatat 53 sentra bisnis yang mendapatkan fasilitasi peralatan, prasarana dan permodalan untuk mengembangkan usaha mereka.

Salah satu penerima manfaat adalah masyarakat di desa Ngidiho di kecamatan Galela Timur kabupaten Halmahera Utara. Sepuluh kelompok di desa ini mengusahakan tomat dan cabai di lahan seluas 78,6 hektar yang terdiri dari lahan tomat 42,3 hektar dan cabai 36,3 hektar. Setiap bulan produksi tomat bisa mencapai 286,17 ton dan produksi cabai mencapai 26,5 ton. Tomat dan cabai  dipasarkan sampai ke Ternate dan Morotai.

Melalui pelatihan yang diberikan, kini masyarakat mampu mengolah tomat dan cabai menjadi saus tomat dan cabai. Produksi saus tomat dan cabai dilakukan berdasarkan permintaan, atau ketika harga tomat dan cabai sedang jatuh atau ketika produksi sedang berlimpah.

Keberhasilan masyarakat desa Ngidiho bertanam tomat dan cabai berkat keberhasilan Ardiamzah selaku ketua Federasi desa Ngidiho.

"Dulu usaha tomat yang kami usahakan sering merugi karena harganya jatuh. Setelah ada SOLID kami bisa membuat Tomat dalam bentuk kemasan di dalam botol. Kalau harga jatuh bisa sampai dua ribu sekilo. Tapi setelah diolah bisa dijual antara 5 sampai 6 ribu. Jadi tomat kami terselamatkan harganya," tambah Ardiamzah.

Seiring akan berakhirnya program SOLID, Agung meminta Pemerintah Daerah melalui dinas terkait agar terus melakukan pembinaan.

"Saya minta program ini bisa dilanjutkan dan dilestarikan, karena sangat membantu petani miskin," ujar Agung.

"Kami akan terus kembangkan program ini di desa-desa lainnya. Polanya sudah ada, tinggal kita replikasikan menggunakan APBD," ujar Kepala Dinas Pangan Maluku  Saeful Turuy.

Sedangkan pelaksana SOLID di Seram Bagian Timur, Halmahera Tengah dan Buru Selatan telah mengalokasikan APBD untuk mereplikasi kegiatan maupun pendampingan demi keberlanjutan program

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BZM7vO
December 09, 2018 at 02:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BZM7vO
via IFTTT

Read More

Kata Aktivis HAM Asal Papua Soal Pembantaian 31 Pekerja

Natalius PIgai sebut pembantaian terkait keterlibatan TNI AD dalam pembangunan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis HAM Papua Natalius Pigai menilai pembantaian 31 pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, berkaitan dengan keterlibatan TNI AD dalam pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Wamena dan Nduga. Menurutnya, amat berbahaya jika tentara dilibatkan di daerah tersebut.

"Kalau tentara yang bangun, pasti pembangunannya akan terganggu. Makanya terjadi peristiwa ini. Karena saya tahu, (keterlibatan TNI AD) ini sangat berbahaya. Jangan main-main. Ini daerah pedalaman," kata dia kepada Republika.co.id, Rabu (5/12).

Pigai menjelaskan, bahaya tersebut bukan terhadap tentara melainkan karyawan yang mengerjakan pembangunan. Sebab, karyawan di sana akan dianggap sebagai bagian dari TNI AD, atau sebagai mata-mata mereka. "Tentara mah punya senjata, tapi kan karyawannya itu yang bisa kena bahaya, apalagi di daerah pedalaman," paparnya.

Pigai mengaku sempat memperingatkan pemerintah saat akan melibatkan TNI dalam pembangunan jalan Trans Papua di ruas jalan Wamena-Nduga. Sejak Orde Baru sampai era reformasi, kata dia, tentara pun tidak pernah ikut membangun jalan di Papua. "Sudah saya ingatkan, ini sensitif, ini berbahaya," ujarnya.

Menurut Pigai, sebetulnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak menyerang warga sipil. Dia menjelaskan, di Papua itu banyak warga pendatang, mulai dari Jawa hingga Sumatera. Warga sipil ini akrab bergaul dengan orang-orang OPM.

"Dari saya lahir sampai sekarang belum pernah saya dengar. Baru saya dengar kali ini, ya meski ini ada perdebatan sipil atau tentara (yang dibunuh), kita enggak tahu tapi rata-rata banyak orang bilang sipil," kata anggota Komnas HAM periode 2012-2017 itu.

Namun, papar Pigai, karena OPM menilai bahwa ruas jalan yang menghubungkan antara Wamena dan Nduga itu dibangun oleh tentara, maka semua yang mengerjakan jalan tersebut dianggap bagian dari militer atau kelompok yang sedang memata-matai.

"Mereka (OPM) yakin mereka menjalankan spionase karena jalan itu dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Ya mereka (OPM) eksekusi itu," jelas dia.

Kondisi di Papua, menurut Pigai, seperti wilayah perang di Suriah, Irak, ataupun Afghanistan. Hanya perusahaan papan atas yang berani membangun proyek di wilayah perang karena punya upeti yang siap diberikan kepada kelompok pemberontak.

"Perusahaan minyak di Afghanistan, Suriah atau Irak, kalau ada yang mau berontak kan dia beri duit, kelompok musuh juga dikasih duit makanya aman-aman saja perusahaannya," papar dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rnvKDu
December 05, 2018 at 02:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rnvKDu
via IFTTT

Read More

Tim Investigas PBB akan Selidiki Kejahatan ISIS di Irak

PBB akan membawa yang bertanggungjawab atas kejahatan ISIS ke pengadilan.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Tim investigasi PBB akan bekerja menyelidiki pembantaian minoritas Yazidi dan aksi kekejaman lainnya yang dilakukan ISIS di Irak, mulai tahun depan. Tim itu telah mendapat wewenang lebih dari setahun lalu.

Dewan Keamanan PBB mengadopsi sebuah resolusi pada September 2017 untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang kelompok ISIS ke pengadilan. Resolusi itu diperjuangkan oleh pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Nadia Murad dan pengacara hak asasi manusia internasional Amal Clooney.

PBB mengumumkan akan menyediakan dana sebesar 2 juta dolar AS untuk mendukung kerja tim investigasi, yang dikenal sebagai UNITAD. Tim akan mempromosikan pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh ISIS.

Tim, yang dipimpin oleh pengacara Inggris Karim Asad Ahmad Khan, ini telah dikerahkan ke Baghdad pada Oktober lalu. Tetapi sejak itu tim masih fokus pada rincian administratif dan teknis untuk meletakkan dasar bagi penyelidikan.

"Tim investigasi sekarang akan melanjutkan persiapan di Irak dengan maksud untuk memulai kegiatan investigasi pada awal 2019," ujar Ahmad Khan kepada Dewan Keamanan PBB dalam laporan pertamanya, Selasa (4/12).

Pemerintah Irak telah menolak seruan terhadap penyelidikan PBB dan Ahmad Khan menekankan, banyak upaya telah dikerahkan untuk memastikan kerja sama dari Baghdad. "Realisasi kegiatan investigasi kami bergantung pada kerja sama, dukungan, dan kepercayaan dari semua elemen masyarakat Irak," ungkapnya, dikutip VOA News.

PBB telah menggambarkan pembantaian Yazidi oleh militan ISIS sebagai kemungkinan genosida. Penyelidik hak asasi manusia PBB telah mendokumentasikan berbagai penganiayaan mengerikan yang diderita perempuan dan anak-anak perempuan.

Nadia Murad adalah satu di antara ribuan perempuan Yazidi yang disandera dan ditahan sebagai budak seks ketika militan ISIS bergerak ke wilayah Sinjar, Irak, pada Agustus 2014.

Setelah dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian tahun ini, Murad mengatakan dia ingin militan ISIS bisa menghadapi persidangan. "Bagi saya, keadilan tidak berarti membunuh semua anggota ISIS yang melakukan kejahatan ini terhadap kami," katanya pada Oktober lalu.

"Keadilan bagi saya adalah membawa anggota ISIS ke pengadilan dan melihat mereka di pengadilan mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap Yazidi dan dihukum untuk kejahatan-kejahatan itu secara khusus," kata dia.

Tim investigasi akan mengumpulkan bukti tentang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida untuk digunakan di pengadilan Irak yang akan mengadakan persidangan untuk militan ISIS sesuai resolusi PBB.

Lebih dari 200 kuburan massal yang berisi hingga 12 ribu mayat baru-baru ini telah ditemukan di Irak. Penemuan itu turut memberikan bukti adanya kejahatan perang yang dilakukan oleh ISIS.

Baca: Pembunuhan Jurnalis di Dunia Meningkat

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FYXyId
December 05, 2018 at 02:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FYXyId
via IFTTT

Read More

Polisi Cilacap Ringkus Pelaku Pencabulan 26 Anak Laki-Laki

Pelaku mengimingi korban dengan bermain gim online gratis.

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Petugas Satreskrim Polres Cilacap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak meringkus seorang pelaku pencabulan anak. Tersangka berinisial YES (34 tahun), warga Desa Bener Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap.

Dia diringkus setelah beberapa orang tua korban melaporkan perbuatan tersangka. "Kami langsung melakukan penyelidikan setelah beberapa orang tua anak di sekitar lokasi tempat tingkat tersangka, melaporkan anaknya telah menjadi korban perbuatan cabul tersangka," kata Kapolres Cilacap AKBP Djoko Julianto, Sabtu (25/11).

Awalnya, beberapa orang tua mendapat laporan dari guru anaknya yang menyebutkan anaknya jarang masuk sekolah. Hal ini kemudian ditanyakan beberapa orang tua ke anak mereka.

Saat ditanya hal ini, anak cenderung takut berterus terang. Namun mereka akhirnya  mengaku mengisi waktu sekolahnya dengan bermain gim online di rumah tersangka, namun setelah itu telah menjadi korban pencabulan tersangka.

Polisi yang mendapat laporan tersebut, langsung bergerak meringkus tersangka di rumahnya yang juga membuka usaha gim online. Dari pemeriksaan, tersangka mengaku sedikitnya telah melakukan pencabulan terhadap 26 anak. Seluruhnya merupakan siswa laki-laki tingkat SMP.

Djoko juga menyatakan, modus yang dilakukan tersangka antara lain dengan menawarkan bermain gim online gratis, kemudian merayu korban dengan mengajak nonton video porno. Setelah itu, baru dilakukan tindakan cabul.

Usai melakukan pencabulan, pelaku biasanya memberikan uang Rp 50 ribu-Rp 100 ribu pada para korban. Dia juga mengancam korban tidak menceritakan tindakan pencabulannya pada orang lain.

Terkait kasus tersebut, Djoko menyatakan akan menjerat tersangka dengan UU Perlindungan Anak. Dengan UU tersebut, tersangka diancam dengan hukuman penjara penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FH7KoV
November 25, 2018 at 02:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FH7KoV
via IFTTT

Read More

DPR Sudah Setujui Rencana Kartu Nikah

Yang dulumenikah hanya diberi buku, sekarang ditambah dengan sepasang kartu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut pembahasan mengenai kartu nikah telah dibahas dalam rapat antara pemerintah dengan DPR terkait penggunaan anggaran. Pengadaan kartu nikah bahkan telah melalui persetujuan DPR.  “Semua sepengetahuan DPR. Rapat-rapatnya telah dilakukan dan catatannya ada,” ujar Lukman seperti dilansir dari laman Kemenag, Sabtu (24/11).

Menag menerangkan penerapan kartu nikah merupakan implikasi logis penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (Simkah Web) yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. 

Sementara Anggota DPR Sodik Mujahid menuturkan pihaknya telah mengetahui rencana pembuatan kartu nikah. “Tahu, karena memang dibahas dalam pembahasan APBN,” tutur Sodik.

Menurut Sodik, dalam pembahasan rapat saat pemerintah mengajukan kepada DPR, maka dilakukan pengujian. “Kami menguji minimal empat hal. Pertama, keamanan dan integrasi datanya. Ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah, ada yang nikah siri, itu harus tercover,” tutur Sodik.

Kedua, DPR menguji perihal keamanan kartu. DPR dan pemerintah pun bersepakat untuk bersama mengawal keamanan data-data yang ada dalam kartu tersebut. Ketiga, menurut Sodik DPR menguji perihal biaya pembuatan kartu nikah.

“Biayanya hanya 700 perak. Oke kami setujui. Asal biaya nikah tetap seperti sekarang itu. Yang dulu hanya diberi buku, sekarang ditambah dengan sepasang kartu,” imbuhnya.

Keempat, menurut Sodik, DPR menguji soal kepraktisan. Dengan keberadaan kartu nikah, buku nikah yang merupakan dokumen resmi tidak perlu dibawa. “Masyarakat kita ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi dan menganggap sakral lembaga pernikahan. Makanya buku nikah pun disimpan hati-hati. Di taruh di deposit box,” kata Sodik.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r2lYX9
November 24, 2018 at 02:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r2lYX9
via IFTTT

Read More

Konsulat Cina Diserang, Pakistan Perintahkan Penyelidikan

Serangan tersebut diduga ingin merusak kerjasama Pakistan-Cina

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD - Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan memerintahkan dengan tegas penyelidikan atas serangan di Konsulat Cina di kota pesisir Karachi yang menewaskan dua polisi pada Jumat (23/11) pagi waktu setempat.  

"Perdana Menteri memerintahkan penyelidikan lengkap atas insiden itu dan telah menghendaki bahwa unsur-unsur di balik insiden ini harus digali," ujar Khan dalam pernyataan tertulis Pemerintahan Pakistan seperti dikutip Reuters.

Pernyataan tersebut mengatakan, serangan yang digawangi empat pria bersenjata adalah bagian dari konspirasi yang bertujuan merusak kerjasama ekonomi dan strategis antara dua negara.

"Kejadian seperti itu tidak akan pernah bisa merusak hubungan Pakistan-Cina," tambah pernyataan itu.

Cina, merupakan sekutu terdekat Pakistan. Cina diketahui sudah mengucurkan dana investasi miliaran dolar guna membangun proyek infrastruktur di negeri Asia Selatan ini.

Salah satu proyek infrastuktur yang tengah dibangun yang juga proyek Belt and Road Cina, yakni penghubung antara Xianjiang di wilayah barat Cina dengan Laut Arab.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2S6nfb3
November 23, 2018 at 02:53PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2S6nfb3
via IFTTT

Read More