Showing posts with label 2018 at 06:17PM. Show all posts
Showing posts with label 2018 at 06:17PM. Show all posts

Monday, December 31, 2018

Jamaah Putri Padati Acara Satu Jam Bersama Hanum Rais

Jumlah jamaah putri sampai menggusur tempat jamaah putra.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA –

Jamaah Putri Semakin Memadati Acara Satu Jam Bersama Hanum Rais

YOGYAKARTA -- Jamaah putri membeludak di acara Satu Jam Bersama Hanum Rais yang digelar  dalam rangkaian Tablig Akbar Republika di penghujung 2018. Jumlah mereka semakin banyak dan bahkan sampai menggusur tempat duduk jamaah putra yang digelar di halaman Masjid Al Furqon, Nitikan Baru Umbulharjo Yogyakarta, Senin (31/12).

Panitia pun sibuk mencari tambahan tikar sebagai tempat duduk para jamaah. “Jamaah dalam rangkaian kegiatan tabligh akbar yang diselenggarakan Republika di akhir tahun 2018 ini terbanyak jumlahnya dibandingkan penyelenggaraan tabligh akbar yang diselenggarakan Republika DIY-Jateng tahun-tahun sebelumnya,” kata Kepala Perwakilan Republika DIY, Jateng dan Jatim Hariyadi Bambang Susanto.

Sebagian jamaah perempuan yang datang pun kalangan mahasiswi, karena memang di sekitar Masjid Al Furqon ada beberapa perguruan tinggi yang ada di sisi selatan kota Yogyakarta.

Jamaah perempuan yang terus memadati kegiatan ini mulai memenuhi tempat tabligh akbar ketika Nasyd Aleeya mulai tampil membawakan dua lagu shalawat yakni versi Jaran Goyang dan shalawat versi Des Pasito.

Jamaah semakin bertambah penuh ketika Hanum Salsabila Rais tampil di segmen “Satu Jam Bersama Hanum Rais”. Segmen ini dimoderatori oleh penulis buku Tidak untuk Dibaca, Dessy Marlia Destiani.

Seksi Acara Muhammad Habibi Rossi Dewantara mengakui jamaah perempuan di masjid Al Furqon memang selalu banyak dan mayoritas kalangan milenial. “karena itu di ruang pertemuan ini juga kami siapkan untuk para jamaah, bila di halaman masjid sudah penuh,” tuturnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2s2joAN
December 31, 2018 at 06:17PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2s2joAN
via IFTTT
Share:

Thursday, December 27, 2018

Faisal Basri: Tekanan Ekonomi 2019 akan Sangat Berat

Pembangunan tol di berbagai daerah dinilai langkah yang kurang tepat.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai tekanan ekonomi yang dihadapi Indonesia pada tahun 2019, akan sangat berat. Untuk itu, dia pesimis target pertumbuhan yang dipatok pemerintah sebesar 5,3 persen, akan sulit dicapai.

"Saya kira, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 tak akan berbeda jauh dari tahun ini. Kalau tahun ini hanya 5 persen, tahun depan saya perkirakan hanya sekitar 4,9 persen, atau turun 0,1 persen,'' jelas Faisal sesuai menghadiri seminar yang diselenggarakan ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) Kabupaten Banyumas dan Bank Indonesia Purwokerto, di Purwokerto, Kamis (27/12).

Dia menyebutkan, tekanan ekonomi yang dihadapi untuk memacu pertumbuhan ekonomi ini, datang dari berbagai aspek. Antara lain, adanya kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang menyebabkan suku perbankan juga menjadi lebih tinggi, kondisi LDR (Loan Deposit Ratio) perbankan yang saat ini naik hampir 200 persen, harga komoditi ekspor yang tidak beranjak naik, serta tekanan kenaikan harga minyak dunia.

''Mudah-mudahan saja, kondisi ini tidak mendorong laju inflasi lebih tinggi dari sebelumnya. Hanya masalahnya, dalam kondisi likuditas perbankan makin ketat, biasanya akan mendorong inflasi juga semakin tinggi,'' katanya.

Demikian juga dengan harga minyak, Faisal menyebutkan, harga minyak saat ini memang masih bertahan dalam level yang rendah rendah. Namun dia memperkirakan, pada tahun 2019, harga minyak akan mengalami kenaikan pada kisaran rata-rata 60-65 dolar AS per barel.

Menghadapi berbagai persoalan ini, Faisal menyebutkan ada berbagai hal yang bisa dilakukan pemerintah. ''Klasiknya, kalau kita tak bisa berlari kencang karena ada masalah di jantung, maka yang bisa kita lakukan adalah menata kembali berbagai sektor yang ada agar kondisi jantung bisa semakin baik,'' katanya.

Beberapa hal yang bisa dilakukan, antara lain melakukan konsolidasi perbankan, menunda kegiatan-kegiatan yang tidak bersifat prioritas, serta membenahi sektor produksi untuk menekan defisit perdagangan. 

Dia menilai, tujuan pemerintah membangun jalan tol di berbagai daerah untuk menekan biaya logistik, merupakan hal yang tidak terlalu tepat. ''Bagaimana pun, distribusi barang melalui darat, tetap saja membutuhkan biaya tinggi karena membutuhkan BBM, ongkos tol dan kapasitas angkut kendaraan. Meskipun pengiriman barang dilakukan melalui jalan tol,'' katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Aj33MF
December 27, 2018 at 06:17PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Aj33MF
via IFTTT
Share:

In Picture: Paparan Kinerja Kemendikbud 2018

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mendikbud Muhadjir Effendy menyampaikan paparan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2018 di Jakarta, Kamis (27/12).

Dalam acara ini dijelaskan capaian-capaian kementerian selama 2018. Selain itu, perlunya mitigasi bencana dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dasar. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Q1zzYV
December 27, 2018 at 06:17PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Q1zzYV
via IFTTT
Share:

Friday, December 14, 2018

Jelang Nataru, Reservasi Hotel di DIY Ditarget 90 Persen

Saat ini, banyak muncul homestay dan penginapan yang tidak memiliki izin.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menargetkan tingkat reservasi atau pemesanan kamar hotel saat Libur Natal 2018 dan Tahun Baru (Nataru) 2019 mencapai 90 persen. Target ini diberlakukan baik bagi hotel non bintang maupun hotel berbintang.

"Kita mendekati hari-H (Natal dan Tahun Baru) itu, kita ingin mencapai 90 persen rata-rata, baik bintang maupun non bintang," kata Humas PHRI DIY, Deddy Pranowo, Jumat (14/12).

Ia mengatakan, untuk mencapai target 90 persen tersebut tidaklah mudah. Terlebih, saat ini juga banyak muncul homestay dan penginapan yang tidak memiliki izin.

"Mengapa tidak ditargetkan sampai 100 persen, karena kita terbebani dengan adanya homestay yang belum bisa kita mendeteksi, yang tidak ada izin dan sertifikasinya," kata Deddy.

Dalam rangka menjaga citra DIY sebagai destinasi wisata unggulan bagi wisatawan, ia pun mengajak seluruh homestay yang tidak berizin untuk segera mendapatkan izinnya. Pun memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan yang ingin menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru di DIY.

Hal ini dilakukan guna memperoleh kepercayaan publik untuk berkunjung ke DIY, di mana hotel juga menjadi salah satu bagian bagi wisatawan dalam menentukan pilihan wisata. "Kalau bersertifikasi baik pelayanan maupun fasilitas itu kan sudah aman. Dalam arti, wisatawan itu merasa nyaman," ujarnya.

Walaupun begitu, ia tetap berharap agar reservasi terus meningkat, bahkan mencapai 100 persen, walaupun targetnya hanya 90 persen. Hingga saat ini, tingkat reservasi pun telah mencapai 60 persen untuk hotel bon bintang dan 80 persen untuk hotel berbintang.

Reservasi hotel saat ini masih banyak di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. "Tapi sekarang sudah mulai tumbuh di Gunungkidul. Resort juga ada di sana. Ada penginapan dan sudah mulai dilirik oleh wisatawan karena potensi wisatanya yang besar," kata dia.

Dalam mencapai target tersebut, pelayanan tentunya juga harus ditingkatkan. Pemerintah pun juga harus berbenah dan menyiapkan berbagai penunjang wisata saat Libur Natal dan Tahun Baru nanti.

"Pemda sudah selayaknya berbenah menyiapkan diri, baik itu dari manajemen lalu lintas, objek wisata yang perlu dirawat, dibenahi dan sebagainya," tambahnya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2SKAZJ1
December 14, 2018 at 06:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SKAZJ1
via IFTTT
Share:

Thursday, December 13, 2018

India Perpanjang Pendaftaran Aplikasi Haji 2019

IHRAM.CO.ID, HYDERABAD -- Pihak berwenang haji India mempertimbangkan memperpanjang pendaftaran aplikasi ibadah haji 2019. Batas waktu terakhir pendaftaran haji India diperpanjang hingga 19 Desember 2018.

Dilansir di The Siasat Daily pada Kamis (13/12), pernyataan itu diinformasikan oleh Pejabat Eksekutif Tertinggi Komite Haji Pusat Fazal Ahmed Siddiqui. Dia mengingatkan, pendaftar aplikasi ibadah haji 2019 harus memiliki paspor yang masih berlaku hingga 31 Januari 2020.

Sebelumnya, Menteri Urusan Minoritas India Mukhtar Abbas Naqvi mengumumkan jadwal pendaftaran aplikasi ibadah haji 2019 melalui daring dimulai pada 18 Oktober 2018. Sementara pengajuan aplikasi luring dimulai pada 22 Oktober 2018. “Pengumuman pendaftaran ibadah haji 2019 dimulai dua bulan lebih cepat dari tahun sebelumnya,” kata Naqvi.

Berita Terkait

Pendaftaran ibadah haji 2019 menjadi persiapan yang paling cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, proses persiapan dimulai tidak lama setelah penyelenggaraan ibadah haji 2018 selesai.

Naqvi mengatakan dimulainya lebih awal persiapan haji bertujuan memastikan adanya layanan fasilitas lebih baik. Serta, untuk menjamin proses ibadah haji lebih lancar. Karena itu, baik di India maupun Arab Saudi memiliki waktu lebih cukup untuk pengaturan yang diperlukan. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2S3Q6wY
December 13, 2018 at 06:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2S3Q6wY
via IFTTT
Share:

Saturday, December 8, 2018

Bappenas: 2045, Posisi Indonesia dan Jepang akan Sejajar

Indonesia dan Jepang diprediksi akan menempati lima besar ekonomi dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, pada tahun 2045 kedudukan Indonesia dan Jepang besar kemungkinan akan sejajar. Dari segi ekonomi, kata dia, Indonesia dan Jepang diprediksi akan menempati lima besar ekonomi dunia.

"Yang berarti keduanya (Indonesia dan Jepang) akan menjadi pusat ekonomi di Asia," kata Bambang saat diwawancarai usai menghadiri High Level Seminar Project 2045 Indonesia and Japan di The Dharmawangsa Hotel Jakarta, Sabtu (8/12).

Untuk itu, kata Bambang, Indonesia dan Jepang harus semakin memperkuat kerja sama diplomatik diberbagai bidang. Setidaknya ada tiga bidang utama yang menurut Bambang penting diperkuat.

Pertama, Indonesia dan Jepang harus memperkuat kerja sama di bidang industri dan manufaktur. Kerja sama dibidang ini dinilai penting karena Jepang dan Indonesia bisa saling melengkapi.

"Jepang kan tidak bisa handle semua masalah, Indonesia juga tidak bisa handle semua. Makanya kerja sama di bidang industri harus diperkuat," jelas Bambang.

Selanjutnya, Indonesia dan Jepang juga harus memperkuat kerja sama di bidang lingkungan hidup baik dalam perubahan iklim ataupun bencana. Karena, jelas Bambang, sampai kapan pun Indonesia dan Jepang adalah negara yang paling rawan terhadap bencana.

"Jadi harus ada kerja sama yang baik untuk masa depan yang lebih baik," katanya.

Adapun ketiga, posisi Jepang sebagai investor masih harus diperhatikan. Karena meskipun nanti indonesia bisa berkembang cepat, kata dia, tapi Indonesia masih memerlukan investor di berbagai hal. "Dan Jepang bisa menjadi salah satu investor bagi Indonesia," kata dia.

Seminar tingkat tinggi bertemakan proyek 2045 diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dan Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) memperingati 60 tahun kerja sama diplomatik Indonesia dan Jepang.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Ql2fkn
December 08, 2018 at 06:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ql2fkn
via IFTTT
Share:

Friday, November 30, 2018

Fakta Fiorentina vs Juventus

Liga Italia, Fiorentina vs Juventus

Foto: republika

REPUBLIKA.CO.ID,

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2KJDUyX
November 30, 2018 at 06:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2KJDUyX
via IFTTT
Share:

Monday, November 26, 2018

Pemerintah Gratiskan Pungutan Ekspor Produk Sawit

Jika harga CPO membaik maka pungutan ekspor akan diterapkan kembali

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk membebaskan pungutan atas ekspor produk kelapa sawit dan turunannya. Hal ini diterapkan lantaran harga minyak kelapa sawit mengalami penurunan drastis selama sepekan terakhir.

"Setelah diskusi kami komite pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) sepakat bahwa pungutan kelapa sawit dan turunannya diputuskan untuk dinolkan sementara," kata Darmin dalam konferensi pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Senin (26/11).

Darmin menjelaskan, rapat komite pengarah BPDP KS membahas pergerakan harga minyak kelapa sawit (CPO) di dunia yang turun dengan cepat dalam sepekan terakhir. Dia mengatakan, sepekan lalu, harga CPO masih bertengger di level 530 dolar AS per ton. Sementara, saat ini harga CPO sudah mencapai 420 dolar AS per ton.

"Kami melihat ini sudah mendesak terutama bagi petani dan semua pemain kelapa sawit," kata dia.

Saat ini, pengenaan pungutan dari BPDP KS adalah sebesar 50 dolar AS per ton untuk produk CPO. Kemudian, pungutan untuk turunan pertamanya sebesar 30 dolar AS dan turunan kedua sebesar 20 dolar AS per ton.

Darmin menyampaikan, jika harga CPO membaik menjadi 500 dolar AS maka pungutan akan diterapkan kembali dengan tarif lebih rendah dari tarif normal. Tarif pungutannya yakni sebesar 25 dolar AS per ton untuk CPO, 10 dolar AS per ton untuk turunan pertama, dan 5 dolar AS per ton untuk turunan kedua.

Kemudian, jika harga kembali membaik di atas 549 dolar AS per ton maka pungutan akan kembali seperti normal.

"Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan harga yang begitu rendah yang banyak pihak itu sudah rugi," kata Darmin.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2zq4nNv
November 26, 2018 at 06:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zq4nNv
via IFTTT
Share: