Banyak Dilanda Musibah, Umat Diajak Berzikir di Tahun Baru

Bukan hanya mendoakan diri kita tapi juga mendoakan bangsa Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selama tahun 2018 Indonesia telah banyak dilanda bencana seperti gempa bumi dan tsunami, yang terbaru tsunami terjadi di Selat Sunda dan menewaskan ratusan korban. Karena itu, memasuki Tahun Baru 2019, umat Islam diajak untuk mengikuti Dzikir Nasional yang digelar Republika di Masjid At-Tin, Jakarta Timur pada 31 Desember 2018.

"Lebih baik kita kumpul di masjid kita berdoa bersama. Bukan hanya mendoakan diri kita tapi juga mendoakan bangsa Indonesia yang akhir-akhir ini banyak ditimpa musibah," ujar aktor sekaligus aktivis dakwah, Cholidi Asadil Alam kepada Republika.co.id, Senin (24/12).

Pemeran 'Azzam' dalam film Ketika Cinta Bertasbih ini turut berduka kepada masyarakat yang menjadi korban dalam bencana tsunami di Selat Sunda, khususya di daerah Pandenglang, Lampung Selatan dan Serang Banten.

"Terus terang kita sedih, Innalillahi Wainnailaihi Rojiun. Tapi di momen ini harus diambil ibrohnya (pelajarannya)," ucap cucu KH. Dhofir Ali dari Pondok Pesantren AL Mas'udi Sukorejo, Pasuruan ini.

Untuk diketahui, Harian Republika akan kembali menggelar acara Festival Republik dan Dzikir Nasional di Masjid At-Tin, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada 29-31 Desember 2018. Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat akan ikut memeriahkan Dzikir Nasional yang menjadi puncak acara Festival Republik.

Cholidi sendiri akan memberikan Tausiyah dalam acara dzikir di malam pergantian tahun baru tersebut. Dia berharap Dzikir Nasional bisa menjadi harapan bersama agar agar kedepannya tidak terjadi lagi bencana besar di negeri ini.

"Dzikir Nasional yang digelar Republika ini mudah-mudahan juga menjadi pelita harapan kita semuanya. Kita bersama-sama mendoakan bangsa kita mudah-mudahan tahun 2019 nanti tidak ada musibah lagi kepada kita, kepada bangsa Indonesia," kata Cholidi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RgTtDI
December 24, 2018 at 06:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RgTtDI
via IFTTT

Read More

Daerah Dinilai Perlu Miliki Sekber Penanganan Dana Desa

Hingga akhir 2017 sudah 900 kepala desa yang terjerat hukum karena dana desa.

REPUBLIKA.CO.ID,  SEMARANG -- Sekretariat Bersama Penanganan Dana Desa dinilai sudah sangat mendesak diwujudkan di daerah. Hal ini bakal menjadi salah satu strategi guna menekan berbagai persoalan dalam Dana Desa.

Tenaga Ahli Pengaduan dan Penanganan Masalah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Denny Septiviant mengungkapkan, penyimpangan penggunaan Dana Desa rawan terjadi karena terbatasnya jumlah tenaga pengawas.

“Jumlah tenaga pengawas tak sebanding dengan  wilayah desa di seluruh Indonesia yang kurang lebih mencapai 74 ribu desa,” ujar dia, dalam rilis yang diterim Republika.co.id, Ahad (9/12).

Ia bahkan mengkhawatirkan rencana Pemerintah yang akan meningkatkan jumlah alokasi anggaran Dana Desa pada tahun 2019. Tanpa instrumen pengawasan yang memadai, bukan tidak mungkin praktik penyimpangan maupun penyelewengan dalam pemanfaatan Dana Desa bakal terus meningkat.

Hingga akhir 2017 sudah sedikitnya 900 kepala desa yang bermasalah dengan hukum karena penggunaan Dana Desa. Sebagian diantaranya terpaksa menghadapi pidana penjara akibat praktik penyimpangan Dana Desa.

Selain masih kurangnya tenaga pengawas, pemahaman perangkat desa terkait dengan sistem pelaporan yang sesuai dengan aturan juga menjadi penyebab terjadinya persoalan dalam pemanfaatan Dana Desa.

Dalam Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tingkat Jawa Tengah 2018 di Semarang –belum lama ini-- juga terungkap, separuh dari total 29 kabupaten penerima Dasa Desa juga bermasalah dalam pelaksanaannya.

Untuk penggunaan Dana Desa yang bermasalah temuan sementara sudah mencapai 220 kasus. Di mana korupsi merupakan temuan yang paling banyak terjadi selain untuk keperluan pribadi kepala desa.

“Misalnya pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai alias fiktif, mark up anggaran, tidak melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan untuk kepentingan pribadi kepala desa,” kata Denny.

Ia juga menyebut, berbagai modus korupsi dana desa ini sesungguhnya dalam proses dilakukan antisipasi oleh stakeholder penegak hokum. Seperti perangkat Bhabinkamtibmas yang sudah mulai aktif melakukan pemantauan sejak mulai proses musyawarah desa.

Namun persoalan penyimpangan penggunaan Dana Desa masih terus ditemukan kasusnya. Oleh karena itu perlu strategi antar lembaga agar sinergisitas pengawasan Dana Desa dapat terwujud, misalnya melalui penggunaan aplikasi RAPBDes yang lebih sederhana.

Atau melalui dibentuknya Sekretariat Bersama Penanganan Masalah Dana Desa yang harus didukung unsur- unsur pemerintah dan kepolisian dan ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota masing- masing.

“Penting juga segera disiapkan ahli hukum untuk kebutuhan pendampingan dalam pelaksanan pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa di daerah melalui APBD masing- masing,” tandasnya.

Masih terkait dengan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta agar pengelolaan Dana Desa selalu melibatkan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan melalui kemandirian perekonomian.

Selain melibatkan masyarakat, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa juga harus akuntabel serta transparan. Sebagai praktik transparansi, masing- masing perangkat desa wajib menampilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam bentuk banner yang mudah diakses warganya.

Seperti di Kantor Desa maupun pusat layanan desa yang banyak menjadi pusat kegiatan masyarakatnya. Selain pendapatan banner tersebut juga harus menampilkan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa.

Sehingga, masyarakat (warga desa) bisa melihat, membaca dan selanjutnya tidak curiga. “Upaya ini sekaligus juga mencegah korupsi, tidak hanya dari administrasinya, tapi juga dalam rangka membangun integritas aparat desa,” ungkapnya.

Gubernur mengatakan, sebanyak 7.809 desa di Provinsi Jawa Tengah menerima kucuran Dana Desa sebesar Rp 6,74 triliun pada 2018. Sehingga masing- masing desa rata-rata menerima sekitar Rp 863 juta.

Selain alokasi dana desa yang berasal dari APBN tersebut, Pemprov Jawa Tengah pada 2018 juga mengalokasikan dana Rp 50 juta per desa atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 30 juta per desa.

“Anggaran yang besar ini harus dimanfaatkan sebaik- baiknya untuk meningkatkan daya saing desa dan kesejahteraan masyarakat desa dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel,”  kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PszMUB
December 09, 2018 at 06:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PszMUB
via IFTTT

Read More

Mulai 1 Januari, ASN Pemprov tak Dapat Subsidi Parkir

Hal itu ditujukan agar para pegawai Pemprov mau naik kendaraan umum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menegaskan, mulai 1 Januari 2019, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak lagi mendapatkan subsidi pembayaran parkir di Lapangan IRTI wilayah Monumen Nasional (Monas). Hal  itu ditujukan agar para pegawai Pemprov mau naik kendaraan umum.

“Parkir IRTI, besok tidak ada lagi harga murah untuk pegawai Pemprov DKI Jakarta. Mulai 1 Januari,” jelas Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/12).

Menurut dia, ASN Pemprov DKI Jakarta sangat diuntungkan dengan adanya subsidi parkir. Menurutnya, ASN tak seharusnya mendapatkan keringanan biaya murah untuk parkir. Apalagi Pemprov DKI sendiri sedang mengupayakan agar masyarakat mau berpindah dari kendaraan pribadi menjadi transportasi umum.

"Kalau tidak salah Rp 60 ribu mungkin. Atau Rp68 ribu per bulan. Ya, semuanya naik mobil. Rp 68 ribu parkir di Monas, coba. Itu logika yang salah, ketika kita ingin lebih banyak orang naik kendaraan umum, maka kendaraan umumnya dibuat murah, parkir kendaraan pribadi nya jadi mahal. Itu logicnya begitu,” jelas Anies.

Menurutnya, Pemprov selama ini mengajari hal yang salah dengan memberikan biaya parkir yang murah bagi ASN yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan. Sehingga, dia berharap, dengan tidak adanya subsidi biaya parkir pada Januari mendatang, para ASN dapat menggunakan transportasi umum.

Kebijakan itu pun dia berlakukan setelah dia menetapkan kebijakan untuk mengundurkan jadwal bus ASN Pemprov DKI. “Mereka tidak bisa pakai bus kantor yang pulang jam 4 itu, di undur supaya pakai kendaraan umum aja,” jelas Anies.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2E8SCye
December 07, 2018 at 06:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2E8SCye
via IFTTT

Read More

Sleman Raih Enterpreneur Award 2018

Tua Keladi menjadi program inovasi unggulan bidang kesehatan.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Bupati Sleman, Sri Purnomo, berhasil meraih penghargaan Enterpreneur Award 2018. Penghargan itu diberikan Philip Kotler Center for ASEAN Marketing sebagai penyelenggara Ina Appsi Award 2018. 

Penghargaan diserahkan salah satu Founder Philip Kotler Center for ASEAN Marketing, Hermawan Kertajaya. Enterpreneur Award 2018 diterima Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun, di Jakarta. Turut mendampingi Menteri Koperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo. 

Penghargaan diberikan setelah hasil seleksi. Tujuannya, memberikan penghargaan kepada kepala-kepala daerah yang dinilai berhasil melakukan inovasi dalam dua pilar pemerintah baik ke dalam maupun ke luar. Penilaian mencakup tiga variable utama. Ada kreativitas, inovasi dan kewirausahaan. 

Wakil Bupati Sleman, Sri Muslimatun menuturkan, penghargaan ini datang tidak lain berkat dukungan berbagai elemen. Serta, profesionalisme yang diterapkan Pemkab Sleman. "Merupakan buah kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas," kata Sri, Kamis (6/12). 

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman, Susmiarto menuturkan, inovasi-inovasi Pemkab Sleman mulai bidang kesehatan seperti Tua Keladi. Itu merupakan singkatan santun, lansia dan kesehatan layak diperhatikan.

Tua Keladi menjadi program inovasi unggulan bidang kesehatan. Inovasi itu mulai dikembangkan di Puskesmas Gamping per 11 Januari 2012, dilatarbelakangi banyak lansia yang tidak melalukan pemeriksaan kesehatannya. Hal itu sebagian besar dikarenakan pelayanan bagi lansia masih lambat dan belum ada perlakuan khusus. 

Dipimpin Ratih Susila, Puskesmas Gamping berusaha lakukan terobosan pelayanan hingga menciptakan one stop service bagi lansia. Pasien lansia dilayani melalui loket dan ruang khusus lansia. Sehingga, pasien lansia cukup masuk ke satu ruangan untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan, tanpa perlu mengantri bersama pasien-pasien lain. Nantinya, dokter dan petugas medis lain hingga petugas farmasi datang ke ruang itu untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan pasien lansia.

Puskesmas Gamping juga memberikan pelayanan luar gedung dan jemput bola. "Sekaligus, memberdayakan para kader kesehatan tingkat dusun," ujar Susmiarto. 

Agenda itu diisi kegiatan-kegiatan seperti senam lansia, posyandu lansia, senam vitalisasi otak, pos pembinaan terpadu, pelatihan bagi lansia, gebyar lansia dan macam-macam kegiatan untuk lansia lain. Berbagai langkah inovatif juga kemudian diselenggarakan untuk mendukung inovasi tersebut. Sehingga, usaha-usaha yang ada semakin memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kaum lansia. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UmJwUe
December 06, 2018 at 06:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UmJwUe
via IFTTT

Read More

Reuni 212 Bukanlah Ajang Politik Praktis dan Kampanye

2 Desember digagas menjadi hari pesatuan umat Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Penanggung jawab Reuni Akbar Mujahid 212, Ustaz Slamet Maarif mengatakan, Reuni Akbar Mujahid 212 murni ajang silaturrahim yang dihadiri oleh seluruh elemen umat Islam dan masyarakat Indonesia. Bahkan tokoh lintas agama pun akan ikut hadir dalam Reuni Akbar Mujahid 212.

"Reuni Mujahid 212 bukanlah sebagai ajang politik praktis atau kampanye paslon tertentu, maka jangan campuri acara ini dengan attribut partai politik dan sejenisnya, cukuplah pakaian putih dengan atribut tauhid, baik topi, kaos, bendera dan yang lainnya untuk melengkapi dan menyemarakkan Reuni Mujahid 212," kata Ustaz Slamet melalui siaran pers yang diterima Republika, Rabu (28/11).

Ia menyampaikan, Reuni Akbar Mujahid 212 adalah tanda syukur akan nikmat dan karunia Allah SWT. Allah SWT telah mempersatukan kaum muslimin di Indonesia di bawah komando imam besar Habib Rizieq Shihab dan memenangkan perjuangan Islam dari penista.

Oleh karena itu 2 Desember menjadi moment atau hari persatuan dan persaudaraan muslimin Indonesia. Acara reuni ini bertujuan untuk lebih menguatkan kembali ghirah serta ukhuwah Islamiyah dalam bingkai bela tauhid dan bela NKRI.

Ustaz Slamet mengingatkan agar menjaga persatuan, ketertiban, kedamaian, kebersihan dan tetap semangat saat Reuni Mujahid 212. "Silahkan datang langsung ke Kawasan Monas pada Ahad 2 Desember 2018, mulai Jam 03.00-12.00, kita akan tahajud bersama, subuh berjamaah, dzikir, istighosah kubro, mendengarkan tausiah agama," ujarnya. 

Ia menambahkan, saat Reuni Mujahid 212 juga akan melakukan selebrasi bendera tauhid warna warni dan bendera merah putih. Selain itu akan ada penghargaan untuk generasi muda prestatif tauhid milenia award 212, nasyid, hadroh, drumband dan rampak perkusi. Semua rangkaian acara berlangsung di Monas.

"Ayo jadilah satu diantara jutaan pengibar bendera tauhid, jadilah mujahid dari jutaan mujahid pembela kalimat tauhid, jadilah bagian dari peristiwa sejarah Bangsa Indonesia," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PXay5U
November 28, 2018 at 06:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PXay5U
via IFTTT

Read More

Pangeran MBS Ingin Temui Erdogan

HRW meminta Argentina tangkap Putra Mahkota Saudi.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Putra Mahkota Kerajaan Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat gelaran G20 di Argentina. Demikian disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu.

"Iya, ia telah bertanya ke Erdogan lewat telepon, apakah mereka akan bertemu di Buenos Aires, Erdogan mengatakan, 'Lihat saja nanti'," ujar Cavusoglu kepada surat kabar Jerman Sueddeutshce Zeitung dalam wawancara pada Selasa.

Menurut Cavusoglu, untuk saat ini, tak ada alasan untuk tidak bertemu dengan pangeran putra mahkota.  Erdogan dan Pangeran MBS akan menghadiri pertemuan G20 di ibu kota Argentina, Buenos Aires pada 30 November hingga 1 Desember mendatang.

Sebelumnya Erdogan telah meminta Saudi agar mengungkap siapa aktor di balik pembunuhan kolomnis the Washington Post, Jamal Khashoggi. Erdogan menilai pembunuh Khashoggi melibatkan pejabat tinggi.  Sejumlah pihak, termasuk Badan Intelijen AS (CIA) menyebut keterlibatan Pangeran MBS dalam kasus pembunuhan tersebut.

Baca juga, Jaksa Argentina Pertimbangkan Tuntut Pangeran MBS di G20. 

Riyadh telah membantah segala tuduhan tersebut. Mereka menegaskan tak mau kasus ini diintervensi AS. Saudi juga menolak permintaan Turki untuk mengekstradisi para pelaku.

Sementara  Human Rights Watch (HRW)  meminta Argentina untuk menggunakan klausa kejahatan perang di konstitusi dalam  menyelidiki peran Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MBS) dalam kejahatan  kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Konstitusi Argentina mengakui yurisdiksi universal untuk kejahatan perang dan penyiksaan, yang berarti otoritas peradilan dapat menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan tersebut di mana pun kejahatan itu terjadi.

Human Rights Watch mengatakan permintaan itu telah disampaikan  ke hakim federal Ariel Lijo. Baik  Lijo maupun kantor penuntut umum Argentina belum menanggapi permintaan untuk komentar.

Direktur HRW di Timur Tengah dan Afrika Utara Sarah Leah Whitson mengatakan  kasus ini dibawa ke Argentina karena MBS, akan menghadiri pembukaan KTT G20  di Buenos Aires.

"Kami menyerahkan informasi ini kepada jaksa Argentina dengan harapan mereka akan menyelidiki keterlibatan dan tanggung jawab MBS atas kemungkinan kejahatan perang di Yaman, serta penyiksaan terhadap warga sipil, termasuk Jamal Khashoggi," kata Whitson kepada Reuters.

Media Argentina mengutip nara sumber dari pengadilan mengatakan melakukan penyelidikan terhadap putra mahkota, penguasa de facto Arab Saudi merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan.

Pembunuhan Khashoggi, seorang kolumnis Washington Post dan seorang pengkritik putra mahkota, di konsulat Riyadh di Istanbul enam pekan lalu telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Arab Saudi dengan Barat. Ini juga merusak citra MBS di internasional.

Negara-negara Barat  menyerukan untuk mengakhiri kampanye militer yang dipimpin Saudi di  Yaman, yang diluncurkan oleh MBS. Kasus-kasus yang memanfaatkan yurisdiksi universal telah berhasil di masa lalu, terutama pada  1998 ketika Hakim Spanyol Baltasar Garzon mampu memerintahkan penangkapan  mantan diktator Chili Augusto Pinochet di London.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2P9d9Ve
November 27, 2018 at 06:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2P9d9Ve
via IFTTT

Read More