Kelly Clarkson Hampir Jatuh di Karpet Merah Indianapolis 500

Kelly Clarkson tersandung karpet merah Indianapolis 500.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Bintang pop Amerika Serikat (AS) Kelly Clarkson mengalami insiden kecil baru-baru ini. Penyanyi berusia 37 tahun itu tersandung dan hampir jatuh saat tengah berjalan di karpet merah ketika menghadiri Indianapolis 500, acara balapan tahunan yang digelar di Indiana AS.

Meski begitu, pemenang musim pertama American Idol tahun 2002 itu memiliki selera humor yang cukup tinggi. Begitu tersandung, ia cepat mempertahankan posturnya dan langsung mengangkat kedua tangan seraya menunjuk jari telunjuk ke atas. Ia bahkan me-retweet videonya saat hampir jatuh dan menulis bahwa hal itu termasuk ke dalam momen terbaiknya.

“Bagian terbaik dari hari saya selalu mengungkapkan kepada orang-orang yang mungkin tidak tahu betapa tidak kerennya saya,” kata dia seperti dikutip Page Six, Selasa (28/5).

Pada saat itu, Clarkson sedang mengenakan gaun London Temperley London berwarna hitam panjang dan berkilauan senilai 1.948 dolar AS dipadupadankan dengan sepatu hak yang cukup tinggi. Usai insiden itu, dia dengan cepat kembali tenang dan meyakinkan dirinya baik-baik saja.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2wn6jEj
May 28, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2wn6jEj
via IFTTT

Read More

PM Pakistan Peringatkan Risiko Konflik di Teluk

Khan berharap perang tak akan pecah di Teluk

REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Perdana Menteri Pakistan Imran Khan memperingatkan terjadinya konflik di Teluk menyusul meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Ia mengaku cukup mencemaskan hal tersebut.

"Peningkatan lebih lanjut dalam ketegangan di kawasan yang sudah bergejolak, tidak menjadi kepentingan siapa pun. Semua pihak perlu melakukan pengekangan maksimum dalam situasi saat ini," kata Khan, dalam pernyataan yang dirilis kantornya pada Jumat (24/5) malam.

Meskipun situasi terus memanas, Khan berharap perang tak akan pecah di Teluk. "Dia menggarisbawahi bahwa perang bukanlah solusi untuk masalah apa pun," kata kantor Khan.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammas Javad Zarif diketahui telah mengunjungi Pakistan baru-baru ini. Ketegangan antara negaranya dan AS menjadi salah satu isu yang dia bahas bersama para pejabat Pakistan.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Iran, IRNA, Zarif mengatakan bahwa tudingan AS terhadap Teheran, termasuk perihal dalang sabotase kapal tanker milik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), telah meningkatkan ketegangan. "Tindakan ini juga merupakan ancaman bagi perdamaian dan stabilitas global," ujarnya.

AS sendiri telah memutuskan untuk mengerahkan 1.500 pasukan tambahan ke Teluk. Menurut Pentagon, mereka ditempatkan di sana untuk melindungi kepentingan dan keamanan pasukan AS yang telah bertugas di Timur Tengah.

Pentagon menilai, tindak-tanduk Iran di Teluk memang telah membahayakan kepentingan AS. Kendati demikian, ia membantah bahwa pengerahan pasukan itu dilakukan untuk memprovokasi Iran.

Presiden AS Donald Trump juga telah memutuskan melanjutkan penjualan senjata kepada sekutunya di Teluk, yalni Saudi dan UEA. Sebelumnya penjualan senjata ke kedua negara itu ditangguhkan karena mereka dianggap bertanggung jawab atas terjadinya bencana kemanusiaan di Yaman.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2X3im5n
May 25, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2X3im5n
via IFTTT

Read More

Lion Air Group Bedakan Tarif Tiket Sesuai Jenis Pesawat

Lion Air memastikan semua harga yang diberlakukan saat ini sesuai kebijakan regulator

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maskapai penerbangan berbiaya murah atau Low Cost Carrier (LCC), Lion Air mulai melakukan penyesuaian tarif penerbangan berdasarkan jenis pesawat. Hal itu dilakukan seiring arahan Kementerian Perhubungan agar maskapai menurunkan tarif tiket penumpang.

Corporate Communication Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro, mengatakan, penyesuaian berdasarkan jenis pesawat itu dibedakan berdasarkan pesawat jet dan baling (propeller). "Dalam menentukan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi domestik, Lion Air Group telah menghitung dan memberlakukan tarif secara bijak," kata Danang kepada Republika.co.id, Rabu (22/5). 

Lebih lanjut, Danang menuturkan, semua harga yang diberlakukan saat ini sudah sesuai dengan kebijakan regulator. Yakni tidak melebihi Tarif Batas Atas (TBA) yang telah diturunkan antara 12-16 persen maupun tarif batas bawah yang telah dinaikkan 5 persen.

Ia menjelaskan, Lion Air Group telah menawarkan tiga kelompok layanan penerbangan sesuai kebutuhan pelanggan. Yakni Batik Air dengan layanan full service airlines, Lion Air dengan layanan standar minimum, serta Wings Air dengan pesawat propeller.

"Harga tiket yang dijual saat ini juga merupakan implementasi penggabungan beberapa komonen menjadi satu kesatuan harga tiket pesawat," ujarnya.

Danang memerinci, komponen itu yakni pertama, tarif dasar yang dihitung berdasarkan jarak penerbangan. Kedua, pajak dengan kisaran 10 persen dari harga dasar. Ketiga, passenger service charge (PSC) atau airport tax yang dimasukkan langsung dalam biaya tiket pesawat.

Khusus PSC, ia mengatakan, besaran tarif berbeda-beda sesuai bandar udara di masing-masing kota. Karena itu, jika terdapat perubahan PSC di tiap-tiap bandara maka akan mempengaruhi nominal pada harga tiket.

"Kita berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HOqO2f
May 22, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HOqO2f
via IFTTT

Read More

Bea Cukai Kualanamu Gagalkan Penyelundupan Burung

Penindakan 22 burung dan 89 bibit tanaman yang akan dijual pelaku.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALANAMU -- Bea Cukai Kualanamu melakukan serah terima barang hasil penindakan berupa 22 ekor Burung Wambi dan 89 bibit tanaman kepada Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan pada Jumat (17/5) lalu di Gedung Bea Cukai Kualanamu.

Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu, Bagus Nugroho Tamtomo Putro, menjelaskan bahwa seluruh burung dan bibit tanaman tersebut akan dijual oleh pelaku. Pelaku tersebut membawa burung dengan dibungkus kain yang dimasukkan ke dalam enam kardus kecil dan dimasukkan pada koper miliknya.

"Sementara untuk bibit tanaman dipisah menjadi 39 potong dan 50 potong juga dimasukkan ke dalam kardus,” jelas Bagus seperti dalam siaran persnya. Pelaku tersebut merupakan pria warga negara Malaysia dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu dari pihak Balai Karantina Pertanian Kelas II Medan yang diwakili oleh drh. Zureni menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Undang Undang Republik Indonesia No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, jika komoditas pertanian yang masuk ke wilayah Indonesia berasal dari negara yang sudah terjangkit virus tertentu dalam hal ini virus flu burung (avian influenza) akan dimusnahkan demi melindungi masyarakat dari bahaya penularan virus tersebut. 

“Hasil tangkapan Bea Cukai ini tergolong hama dan akan kami musnahkan, karena dikhawatirkan membawa virus yang bisa menyerang manusia,” ujar Zureni.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QfMxDY
May 22, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QfMxDY
via IFTTT

Read More

Anies akan Tata Ulang Permukiman di Kampung Bandan

Menurut Anies tim kesehatan dari Pemprov DKI langsung datang ke lokasi pascakebakaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunjungi lokasi kebakaran yang hanguskan ratusan rumah di Kampung Bandan RW 05, Ancol, Pademangan, Jakarta Utara pada Ahad (12/5). Dalam kunjungannya ia langsung bertatap muka dengan para korban kebakaran di tenda pengungsi dan berjanji akan menata ulang wilayah tersebut.

“Hari Sabtu (11/5) sekitar ashar. Di tempat ini ada lebih dari 450 pintu rumah, ada 450 KK (Kepala Keluarga), lebih dari total 3.500 warga. Sebenarnya, warga di sini ada sekitar 2.000. Lalu, 1.500 warga adalah mereka yang kos di tempat ini. Pemerintah sudah langsung hadir dari tadi malam, menyiapkan tenda-tenda pengungsian, ada empat posko pengungsian,” katanya kepada Republika.co.id di Kampung Bandan, Jakarta Utara.

Anies melanjutkan saat kejadian yang berlangsung kemarin, tim kesehatan langsung hadir. Sebab, para korban kebakaran banyak yang mengalami gangguan pernapasan dan terkena benda tajam seperti, paku sehingga mereka terluka.

Maka dari itu, kata dia, akan dilakukan proses pendataan setelah adanya kejadian seperti ini. Lantaran, belum semua warga melapor diri kehilangan rumahnya. Mereka masih sibuk mencari sesuatu yang berguna di tempat mereka masing-masing.

Anies menambahkan untuk anak-anak yang sekolah sudah langsung disiapkan seragam serta buku-buku. Sehingga tidak terganggu sekolahnya. Ada lima anak Sekolah Dasar (SD) 27 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tiga anak Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka semua dijamin untuk langsung meneruskan sekolah tanpa ada gangguan.

“Untuk orang tua juga banyak kebutuhan di sini. Kami siapkan tim dari dinas sosial, mereka sudah membantu mulai dari tadi malam. Jadi penanganan emergency sudah dilakukan. Sekarang kami memastikan api sepenuhnya padam. Kemudian, warga tinggal di shelter tanpa ada gangguan dari hujan dan panas. Sambil nanti kami bersihkan tempat ini dan ditata ulang tentunya,” ucapnya.

Sementara itu, lahan kebakaran Kampung Bandan ini akan didiskusikan pada Senin (13/5) atau Selasa (14/5) dengan PT KAI yang secara resmi memiliki banyak lahan di tempat ini. Sehingga ke depannya bisa menentukan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.

Anies mengaku untuk kerugian belum ada estimasi khusus. Tetapi bagi masyarakat di sini adanya kejadian kebakaran yang menghanguskan rumahnya pasti mengalami kerugian yang luar biasa. Sebab, tempat tinggal mereka semuanya habis tidak tersisa. Mereka hanya menyelamatkan nyawa masing-masing  tanpa membawa apa-apa.

“Mereka semua akan mulai dari nol. Berapapun itu hitungan rupiahnya, bagi mereka yang terkena, habis gitu saja. Jadi, kami pemerintah akan membantu meringankan beban mereka dengan memudahkan hal-hal apa yang bisa lakukan akan kami kerjakan untuk mereka,” ujarnya.

Kemudian, untuk sementara para korban kebakaran mengungsi dengan tenda yang sudah disediakan sambil menunggu hasil diskusi dengan PT KAI tentang rencana wilayah lahan Kampung Bandan ini. Sekaligus rencana untuk masyarakat yang menjadi korban kebakaran.

“Untuk sertifikat tanah, semua surat-surat yang dipegang oleh warga itu ada dokumen aslinya juga di pemerintah. Baik sertifikat tanah, KTP, kemudian KK. Jadi, jangan khawatir. Selama datang dengan bukti-bukti yang lengkap Insya Allah nanti akan bisa diberikan penggantinya. Termasuk juga KTP, KK, Buku Nikah, banyak yang terbakar semua. Dan kami sudah siapkan,” ujarnya.

Anies berharap para korban kebakaran langsung melapor semua dokumen yang hilang. Supaya pemerintah bisa cepat menyiapkan dokumen-dokumen penggantinya. Sebab, dokumen-dokumen itu penting sekali untuk menunjukan identitas setiap warga.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2E6AR1v
May 12, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2E6AR1v
via IFTTT

Read More

Reindo Syariah akan Tambah Portofolio dari Asuransi Umum

Asuransi jiwa mengambil porsi terbesar di portofolio bisnis Reindo Syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Reasuransi Syariah Indonesia atau lebih dikenal dengan Reindo Syariah akan memperluas pangsa pasar dari asuransi umum. Saat ini, portofolio bisnis Reindo Syariah masih didominasi dari sektor asuransi jiwa.

"Portofolio terbesar masih dari asuransi jiwa. Namun, asuransi umum terus menggeliat tumbuh lebih besar dari waktu ke waktu," ujar Direktur Utama Reindo Syariah, Ahmad Sya'roni, saat ditemui dalam acara Buka Puasa Bersama sekaligus Peluncuran Gedung Reindo Syariah, Jumat (10/5).

Sya'roni mengatakan, asuransi jiwa mengambil porsi terbesar di portofolio bisnis Reindo Syariah yaitu sebesar 70 persen, sedangkan asuransi umum hanya sebesar 30 persen. Menurut Sya'roni, komposisi portofolio yang ideal seharusnya mengikuti industri reasuransi internasional dimana asuransi umum lebih besar daripada asuransi jiwa.

Sya'roni pun menargetkan pertumbuhan asuransi umum yang masuk portofolio bisnisnya tahun ini akan mencapai 40 persen. Sedangkan asuransi jiwa dipatok 60 persen. Sya'roni berharap, pertumbuhan asuransi umum bisa lebih baik pada tahun ini.

Sya'roni melihat ada beberapa potensi yang masih belum tergarap disektor asuransi umum. Contohnya yang sekarang sedang diupayakan yaitu asuransi umrah. Aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan asuransi umrah digarap oleh reasuransi syariah menjadi peluang bagi Reindo Syariah untuk menambah komposisi dari asuransi umum.

Di samping peluang menambah portofolio bisnis, menurut Sya'roni, industri reasuransi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Perusahaan reasuransi dituntut untuk mampu menciptakan produk-produk baru yang lebih dibutuhkan masyarakat, khususnya yang spesifik syariah.

"Ini tantangan yang harus kita pikirkan supaya syariah itu tidak dianggap hanya copy paste dari produk konvensional saja," tutur Sya'roni.

Di sisi regulasi, lanjut Sya'roni, industri reasuransi syariah sangat memerlukan kebijakan-kebijakan yang berpihak terutama terkait segmentasi pasar. Menurut Sya'roni, pemerintah Indonesia bisa mencontoh Malaysia yang sudah mengatur segmentasi pasar sesuai dengan karakter produk.

"Yang kita harapkan pasar syariah harus dipotek untuk asuransi syariah. Sukuk misalnya, instrumen ini punya turunan, nah pengelolanya harus diatur, namanya sukuk masak dilepas juga ke konvensional. Hal-hal semacam ini harus diatur lebih lanjut," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LL8D2O
May 11, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LL8D2O
via IFTTT

Read More

Ismed Sofyan Bawa Persija Lolos ke Semifinal Piala Indonesia

Persija menang 1-0 atas Bali United di leg kedua perempat final Piala Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Persija Jakarta berhasil lolos ke babak semifinal Piala Indonesia 2019 setelah mengalahkan Bali United pada leg kedua perempat final, di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Jawa Barat, Ahad (5/5). Gol kemenangan Persija dicetak oleh Ismed Sofyan melalui titik putih pada menit ke-58.

Kemanangan ini membuat agregat menjadi 2-2 karena pada leg pertama di kandang Bali United Persija kalah dengan skor 2-1. Namun tim Ibu Kota berhak lolos ke semifinal karena unggul gol tandang.

Tempo permainan berjalan sedang pada babak pertama. Serangan yang dilakukan kedua tim tak mampu menjebol gawang satu pun. Dari pihak Bali United, ancaman sering datang dari Stefano Lilipaly, Irfan Bachdim dan Yabes Roni. Namun, ketangguhan Andritany di bawah mistar membuat gawang Persija sulit dibobol.

Sementara tim tuan rumah, ancaman datang dari Riko Simanjuntak dan Bruno Matos. Gerakan lincahnya cukup merepotkan pertahanan tim tamu. Hingga babak pertama usai skor bertahan 0-0.

Tempo permainan meningkat pada babak kedua. Bali United mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu pada awal laga. Pada menit ke-48, tendangan bebas Lilipaly nyaris membuahkan gol jika Andritany tidak sigap menepis.

Persija gantian menyerang. Pada menit ke-58, Persija mampu mencetak gol melalui tendangan pinalti lewat tendangan Ismed Sofyan. Hadiah pinalti berawal dari pemain Bali United, Naori yang dinilai melakukan hands ball di kotak terlarang. Sebelum memutuskan memberikan hadiah pinalti, wasit utama melakukan diskusi dengan asisten wasit di pinggir lapangan.

Setelah gol tersebut, permainan semakin panas. Hujan kartu diberikan wasit kepada pemain dari kedua tim kesebalasan. Pada menit ke-66 tendangan bebas Lilipaly nyaris menyamakan kedudukan. Namun, Andritany berhasil melakukan penyelematan.

Penyelematan penting dilakukan kembali oleh Andritany pada menit ke-71. Melalui serangan balik cepat, tendangan keras Lilipaly berhasil ditepisnya. Jelang laga berakhir pertandingan semakin keras. Dua kartu merah dikeluarkan wasit untuk I Made Andhika dari Bali United dan Sandi Sute dari Persija Jakarta. Keduanya diganjar kartu Merah karena menerima dua kali kartu kuning.

Persija sukses mempertahankan kemenangan 1-0 hingga pertandingan selesai. Kemenangan ini membuat tim asuhan Ivan Kolev lolos ke semifinal Piala Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vGrkte
May 05, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vGrkte
via IFTTT

Read More

Badan Geospasial Siapkan Peta Dasar Berskala Lebih Besar

Peta dasar ini ditargetkan selesai dibuat pada 2024.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Informasi Geospasial (BIG) terus menyiapkan berbagai peta dasar yang bisa digunakan sebagai landasan pembangunan. Saat ini, BIG ingin memperluas peta dasar yang dimiliki dengan skala yang lebih besar. 

Menurut Sekretaris Utama BIG, Muhtadi Ganda Sutrisna saat ini hingga tahun 2015 pihaknya memiliki peta skala 1:50.000 dan ada beberapa yang dikombinasi dengan skala 1:25.000. Ia berharap, ke depannya BIG dapat menyediakan peta dengan skala 1:10.000 dan 1:5.000.

"Kita move kepada skala yang besar lagi yaitu skala 1:10.000 dan 1:5.000 yang menjadi bagian, untuk dipergunakan untuk detail tata ruang, mitigasi bencana, dan lain-lain. Ini menjadi PR kita bersama untuk percepatan itu," kata Muhtadi, dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (4/5). 

BIG menargetkan data dan juga peta tersebut bisa selesai dibuat pada tahun 2024. Menurut dia, yang menjadi prioritas adalah peta berskala 1:1.000 untuk wilayah kota metropolitan. 

Selain peta darat, BIG juga tengah menyelesaikan peta laut. Beberapa peta laut yang sudah selesai dibuat telah digunakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga untuk membuat kebijakan-kebijakan. 

"Saat ini yang dilakukan BIG itu masih sekitar 60 persen terselesaikan, sedangkan skala yang 1:10.000 untuk wilayah laut baru dalam tahap wilayah pengembangan tol laut," kata dia.

Muhtadi menjelaskan, BIG berkewajiban menyediakan peta dasar yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah ataupun swasta dalam pembangunan. Peta dasar yang dimaksud memiliki dua jenis yakni peta rupa bumi dan peta lingkungan yang terbagi menjadi lingkungan pantai dan nasional. 

BIG juga mengimplementasikan Kebijakan Satu Peta (KSP) yang telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. KSP ini dinilai penting agar peta yang digunakan tidak tumpang tindih khususnya yang terjadi di daerah-daerah. Oleh sebab itu, kini BIG terus melengkapi peta dasar yang mereka miliki. 

Seluruh aspek pembangunan, kata Muhtadi memerlukan informasi geospasial. "Karena bagaimana kita merencanakan, melaksanakan, bagaimana kita memonitor dan bagaimana kegiatan pembangunan sangat memerlukan informasi geospasial," kata Muhtadi. 

Sementara itu, menurut Kepala Pusat Penelitian Promosi dan Kerja Sama BIG, Wiwin Ambarwulan mengatakan saat ini BIG telah bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait penggunaan peta dasar. Namun, ia mengakui masih belum banyak pemerintah daerah atau swasta yang menggunakan peta tersebut. 

Menurut dia, belum maksimalnya penggunaan peta dasar salah satu alasannya kurang sosialisasi dari BIG. Ia menjelaskan, saat ini BIG memiliki tugas yang besar namun anggarannya masih di bawah Rp 1 triliun.

"Yang sudah memanfaatkan paling enggak kabupaten, kota di Pulau Jawa rata-rata sudah ada kontak dan sosialisasi ke sana. Sulawesi juga. Banyak ada 100-an juga ada, tapi kan kabupaten kota lebih banyak dari itu," kata dia. 

Wiwin menjelaskan, kebanyakan yang bekerja sama dengan BIG menjalankan KSP adalah instansi berskala nasional namun juga beberapa di antaranya berasal dari daerah. Ia pun berharap lebih banyak lagi pihak swasta ikut menggunakan peta yang dibuat oleh BIG dalam melaksanakan pembangunan.

Hingga saat ini, BIG juga telah melakukan sinergi dengan beberapa kementerian dan lembaga. Muhtadi mencontohkan beberapa hal seperti kerja sama mereka dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). BIG memberikan informasi informasi geospasial terhadap lembaga-lembaga tersebut. 

Selain itu, BIG juga memberikan informasi seputar pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) di lokasi-lokasi bencana. "Selama dua bulan terakhir setelah ada bencana Palu, Donggala, BIG mengadakan pemotretan terkait rencana huntara dan huntap di sana," kata Muhtadi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VBxv0D
May 04, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VBxv0D
via IFTTT

Read More

Pertumbuhan Industri Pengolahan Besar dan Sedang Melambat

Pertumbuhan negatif terbesar terjadi pada sektor jasa separasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertumbuhan produksi di sektor industri manufaktur skala besar dan sedang tercatat mengalami perlambatan sepanjang kuartal I 2019 secara tahunan. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, pertumbuhan negatif terbesar terletak pada industri jasa reparasi, pemasangan mesin dan peralatan.

Pada kuartal I 2019, industri manufaktur skala besar dan sedang tercatat hanya tumbuh 4,55 persen. Dibanding periode sama tahun lalu (year on year/yoy), industri mampu tumbuh hingga 5,36 persen. Sementara, dibanding kuartal IV 2018, kuartal I tahun ini mengalami sedikit kenaikan karena akhir tahun lalu industri hanya tumbuh 3,90 persen.

“Memang mengalami perlambatan. Jadi, posisi pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang kuartal I tahun ini hampir sama dengan posisi pada tahun 2017,” kata Suhariyanto dalam Konferensi Pers di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Kamis (2/5).

Lebih detail, ia merinci, pertumbuhan negatif terbesar terjadi pada sektor jasa reparasi, pemasangan mesin, dan peralatan. Sektor tersebut turun 20,98 persen secara tahunan dan anjlok 23,13 persen secara kuartalan.

Adapun sektor lain yang juga tumbuh negatif secara tahunan yakni industri kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer minus 5,97 persen, dan industri karet, barang dari karet dan plastik minus 9,88 persen.

Sementara itu, pertumbuhan negatif secara kuartalan dialami oleh industri sektor mamin minus 5,42 persen, industri kendaraan bermotor, trailer, dan semi trailer minus 10,46 persen, industri pengolahan tembakau minus 1,15 persen, industri kertas dan barang dari kertas minus 3,72 persen industri karet, barang dari karet dan plastik minus 6,62 persen serta industri tekstil minus 1,74 persen.

“Ke depan, kita harapkan pertumbuhan ini bisa lebih kencang lagi sehingga bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi kita,” kata Suhariyanto.

Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan positif terbesar pada kuartal I 2019 yakni industri pakaian jadi yang tumbuh 29,19 persen secara tahunan dan industri furnitur 12,61 persen secara kuartalan.

Suhariyanto mengatakan, situasi kondisi industri manufaktur skala besar dan kecil berbanding terbalik dengan industri skala mikro dan kecil. BPS mencatat, pada kuartal pertama tahun ini, sektor tersebut tumbuh 6,88 persen. Lebih tinggi dibanding kuartal IV 2018 sebesar 5,38 persen maupun dibandingkan kuartal I 2018 5,25 persen.

Secara sektoral, industri yang paling mengalami pertumbuhan positif yakni industri pencetakan dan reproduksi media rekaman sebesar 29,63 persen secara tahunan. Adapun secara kuartalan, industri yang tumbuh pesat yaitu komputer, barang elektronik, dan optik yang naik hingga 15,76 persen.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Habibullah, mengatakan, pada kuartal pertama ini kegiatan produksi sektor industri dalam negeri memang masih didominasi oleh industri skala mikro dan kecil. Sementara, untuk skala besar dan sedang masih dalam tahap menunggu kesiapan stok dan bahan baku untuk melakukan produksi.  

“Di daerah-daerah justru skala mikro dan kecil yang bergerak tinggi sekali,” ujar dia.

Meski demikian, Habibullah menegaskan, kontribusi ekonomi terhadap sektor industri yang menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional didominasi oleh skala besar dan sedang. Andilnya, kata dia, lebih dari 90 persen, sedangkan sisanya diisi oleh skala mikro dan kecil.

Namun, ia enggan menjelaskan bagaimana dampak dari adanya perlambatan kegiatan produksi industri manufaktur besar dan kecil terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I 2019. “Kita belum tahu. Masih di hitung. Hasilnya akan dirilis pekan depan,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IWMtYQ
May 02, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IWMtYQ
via IFTTT

Read More

Prajurit Penjaga Laut Natuna Perlu Infrastruktur Komunikasi

Satgas perbatasan mengeluhkan soal keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengunjungi Pulau Laut dan Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna guna melaksanakan operasi pemberantasan illegal fishing. Pada kunjungan tersebut, Menteri Susi mendengarkan keluhan para prajurit satuan tugas yang berada di garda depan menjaga perbatasan (Satgas Perbatasan) negara soal keterbatasan infrastruktur telekomunikasi.

Setelah mendapatkan informasi dari para prajurit atas keterbatasan infrastruktur telekomunikasi, Menteri Susi menyempatkan berkomunikasi melalui telepon satelit dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk meminta dukungan peningkatan fasilitas dan jaringan komunikasi.

“Kami sampaikan kepada Bapak Menteri agar dapat membantu, ini untuk memudahkan tugas para prajurit Satgas Perbatasan,” kata Susi dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (19/4).

Selain itu, Susi melanjutkan, untuk memudahkan transportasi para prajurit yang bertugas, pihaknya memberikan bantuan berupa kapal motor tempel, serta akan membantu alat desalinasi air guna mengatasi keterbatasan air tawar di Pulau Sekatung. Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan para Satgas Perbatasan dalam menjalankan aktivitasnya.

Dalam kesempatan berbincang dengan Satgas Perbatasan tersebut, Menteri Susi memberikan semangat kepada para prajurit untuk terus bekerja dan memberikan kontribusi kepada negara sesuai peran yang dimilikinya.

Pelaksana Tugas (Plt). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Agus Suherman menyatakan, dalam kunjungan kali ini, Menteri Susi bukan mengunjungi sentra-sentra perikanan maupun pelabuhan perikanan.

“Memang, fokus kunjungan Ibu Menteri adalah untuk melaksanakan operasi pemberantasan illegal fishing,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ZluArL
April 19, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZluArL
via IFTTT

Read More

Indonesia Terpilih Jadi Lokasi Museum Nabi Muhammad

dari 25 negara muslim, Indonesia terpilih untuk membangun museum Nabi Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Indonesia terpilih untuk menjadi lokasi baru pembangunan Museum Nabi Muhammad. Wakil Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Syafruddin mengaku bersyukur karena dari 25 negara muslim, Indonesia terpilih oleh pengurus Yayasan Museum Rasulullah Arab Saudi untuk membangun museum yang sama.

“Ini dikomandoi langsung oleh Muhammad bin Salman Putra Mahkota (Kerajaan Saudi), menunjuk Indonesia dan Dewan Mesjid untuk membangun museum Rasulullah yang dinamakan Assalamualaika ya Rasulullah,” ujar Syafruddin usai Pelantikan Pengurus DMI Jabar d di Gedung Sate, Bandung, Selasa (26/3) .

Menurut Syafruddin, pembangunan museum saat ini sedang dalam persiapan. Rencananya, akan dibangun tahun ini. “Lokasi kemungkinan besar di Jakarta, nanti mungkin kalau itu sudah berjalan dengan baik dan sukses lokasi kedua akan dibangun di Jabar,” katanya.

Museum ini sendiri direncanakan memiliki luas luas paling sedikit itu 6.000 meter dan paling besar 12.000 meter persegi. “Karena kita enggak bisa melewati yang ada di Saudi Arabia, karena paling besar yang dibangun di Saudi Arabia itu 12.000 meter,” katanya.

Syafruddin mengatakan, dana pembangunan ini rencananya sebagian berasal dari pemerintah Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan dikerjasamakan dengan pihak lain.

Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengaku senang museum Nabi Muhammad akan dibangun di Indonesia. Apalagi, museum rencananya akan dibangun juga di Jabar.

"Pada akhirnya Jabar sebagai provinsi yang Muslimnya terbesar juga akan mendapatkan prioritas di awal-awal," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HRKmnX
March 26, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HRKmnX
via IFTTT

Read More

Chef: Saat Koki-Koki Korea Bertarung di Atas Panggung

Para koki mengajak penonton berinteraksi dengan melempar tepung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dapur restoran biasanya berisik dengan suara uap, pisau, dan friksi antara spatula dan penggorengan. Kebisingan itu menginspirasi Bibap, sebuah kelompok drama musikal dari Korea Selatan. Dengan tema lika-liku pertarungan antar chef yang dikemas lewat koreografi dan beatbox serta acapella yang unik, Bibap pun mengadirkan drama musikal bernama Chef di Jakarta.

Di negara asalnya, drama musikal Bibap merupakan tontonan yang sangat diminati. Awal pertunjukan dibuka oleh Green Chef, yang nantinya akan beradu racikan dengan Red Chef. Begitu disorot lampu panggung, Green Chef langsung menyambut seluruh penonton yang memadati ruang pertunjukan di Lotte Shopping Avenue pada Selasa (19/3).

Dengan gaya kocak, ia menyapa sejumlah penonoton dan menyalaminya. “Hai cantik, hai ganteng,” ujar Green Chef mengucapkan sapaan dengan bahasa Indonesia. Melihat si ‘hijau’ menyapa dengan bahasa Indonesia, otomatis penonton pun langsung merasa satu frekuensi denganya.

Pertunjukan langsung menghangat sejak babak pembuka. Green Chef pun membangkitkan antusiasme di kursi penonton. Ia mengajak satu penonton yang dianggapnya cantik untuk naik ke atas panggung. Ia langsung melontarkan gombalan lalu merayu dengan menyangikan lagu Kesempurnaan Cinta milik Rizky Febian.

Penonton terkekeh saat melihat koki asal Korea Selatan itu mati-matian mencoba melafalkan lagu berbahasa Indonesia. Namun, hal ini seakan sengaja dihadirkan demi menyatukan ikatan batin antara penonton dan pertunjukan.

Setelah itu, satu-persatu para pemeran mulai dihadirkan. Total ada delapan orang dengan fungsi dan tugas masing-masing. Di antaranya, ada dua chef perempuan dengan dandanan khas girlband Korea. Pertunjukan mulai membentuk plot cerita dengan durasi sekitar 75 menit. Penonton pun terpukau dengan ragam suara khas “dapur” yang semuanya diproduksi lewat mulut dua personel yang mengisi musik secara akapela.

Di awal cerita, para koki harus membuat makanan sesuai order. Order yang masuk di antaranya adalah sushi, pizza, mie ayam, dan bibimbap. Satu persatu order dipenuhi.

Sepanjang proses ‘pura-pura masak’ itulah, penonton disuguhi dengan keseruan proses memasak yag dihadirkan dengan kocak dan akrobatik. Musik hip-hop dan electronic dance music (EDM) kerap mengiringi pertunjukan. Musik itu pun masih dibawakan lewat vocal-percussion dengan teknik beatboxing.

Berkali-kali penonton dikejutkan, dibuat terpingkal, sembari memberikan tepuk tangan. Sesekali penonton berdecak kagum menyaksikan breakdance yang disisipkan dalam drama musikal itu.

Sepanjang pertunjukan, chemistry dengan penonton selalu di pertahankan. Beberapa kali, sejumlah penonton dipaksa naik panggung. Setelah terjebak dalam plot, penonton itu pun terpaksa mengikuti skenario secara spontan.

Ekspresi canggung dari penonton pun otomatis menjadi komoditas lawak dan membuat pertunjukan jadi jauh dari kata membosankan. Apalagi, mayoritas bahasa pertunjukan menggunakan bahasa Indonesia sehingga ‘roaming’ pun nyaris tak ada.

Jelang ujung pertunjukan, barisan bangku penonton pun tak luput dari interaksi. Pasalnya, tiba-tiba para pemain melempar puluhan replika gumpalan adonan tepung ke barisan penonton. Kericuhan pun terjadi karena akhirnya para penonton dan pemain terlibat aksi saling lempar tepung.

Selain di Jakarta, Chef yang telah ditonton oleh sekitar 60 juta penonton di berbagai negara ini juga akan menyapa Kota Semarang. Tiket pertunjukan ini dibanderal dengan harga mulai dari sekitar Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu. Drama musikal sengaja dihadirkan di beberapa negara demi memperkenalkan salah satu pertunjukan yang paling diminati di Korea.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2WicrsJ
March 20, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2WicrsJ
via IFTTT

Read More

KPK Mendakwa Suami, Istri, dan Anak Sekaligus Melakukan Suap

Mereka diduga terlibat suap menyuap dalam proyek pembangunan SPAM 2017-2018.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan mendakwa Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto melakukan suap bersama-sama Lily Sundarsih selaku Direktur PT WKE; Irene Irma, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkasa (TSP) dan Yuliana Enganita Dibyo, Direktur PT TSP memberi suap kepada empat pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Dugaan penyuapan ini terkait proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Budi dan Lily merupakan pasangan suami istri, sementara Irene anak pasangan tersebut. Sementara PT TSP merupakan perusahaan bentukan Budi untuk mengerjakan proyek-proyek yang lebih kecil. 

"Bahwa terdakwa melakukan atau turut serta melakukan, yakni memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara ," kata Jaksa KPK Tri Anggoro di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (20/3).

Dalam dakwaan, Budi diduga memberikan suap sebesar Rp 4,131 miliar,  38 ribu dollar AS, dan  23 ribu dollar Singapura. Suap tersebut diberikan untuk melancarkan pencairan anggaran proyek di lingkungan Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM) Strategis dan Tanggap Darurat Permukiman Pusat Direktorat Cipta Karya, Kementerian PUPR.

Dalam dakwaan, keempat pengusaha ity menyuap  Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare; PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kusrinah; Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar; dan PPK SPAM Toba I, Donny Sofyan Arifin. Masing-masing penerima suap menerima jumlah uang yang berbeda.

Disebutkan dalam dakwaan,  Anggiat menerima uang sebesar Rp 1,35 miliar dan 5 ribu dollar AS, Meina sebesar Rp1,42 miliar dan 23 ribu dollar Singapura, Donny sebesar Rp 150 juta, dan Nazar sebesar Rp1,211 miliar dan  33 ribu dollar AS.

Perkara ini bermula ketika PT WKE dan PT TSP mengikuti lelang proyek di satker PSPAM Strategis dan Tanggap Darurat Permukiman. Sejumlah proyek yang digarap di antaranya pembangunan SPAM PDAM Binaan (Katulampa) Bogor, pembangunan SPAM paket I kawasan KSPN Danau Toba, hingga penanganan tanggap darurat Sulawesi Tengah.

Masih dalam dakwaan disebutkan, Budi bersedia memberikan fee pada para PPK agar pengerjaan proyek itu tidak dipersulit. Uang tersebut diberikan secara bertahap pada masing-masing penerima suap.

Atas perbuatannya, Budi didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Usai mendengarkan dakwaan, Budi menyatakan tak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan tersebut. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang akan digelar pada pekan depan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Co4Lxt
March 20, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Co4Lxt
via IFTTT

Read More

Pertamina dan Angkasa Pura Kembangkan SPBU

Pertamina menjamin ketersediaan avtur di wilayah operasional bandaraAngkasa Pura

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina (Persero) melakukan kerja sama dengan Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II terkait penyediaan pasokan avtur. Kerja sama ini juga mencakup pengembbangan SPBU di wilayah operasional bandara yang ada di bawah tata kelola Angkasa Pura.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan melalui kerja sama ini, para pihak sepakat untuk memperkuat kerjasama yang telah berlangsung melalui penjajakan peluang baru, seperti optimalisasi pengelolaan aset Angkasa Pura untuk pengembangan SPBU atau bisa mencakup bidang-bidang usaha lain yang diusahakan masing-masing perusahaan.

"Jadi selain nanti akan ada peningkatan fasilitas tentang avtur. Kita juga bisa membuat SPBU Coco Pertamina yang terintegrasi di bandara bandara di bawah Angkasa Pura," ujar Nicke di Kantor Kementerian BUMN, Kamis (14/3).

Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin menjelaskan kerja sama ini bisa berdampak pada masa depan bisnis ketiga perusahaan. "Kami menyambut baik kerja sama dengan Pertamina, di mana ini merupakan bagian dari upaya Angkasa Pura II dalam mengembangkan bisnis anorganik di samping kami juga pastinya juga fokus pada bisnis organik yakni pengelolaan bandara," ujar Awaludin.

Senada dengan Awaludin, Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi juga menjelaskan kerjasama ini bisa mengembangkan bisnis dan portofolio perusahaan kedepannya.

“Tentunya perjanjian kerja sama ini sangat positif bagi kami, sebagaimana sesuai dengan rencana strategis Angkasa Pura I dalam mengembangkan bisnis dan portofolio di ke depannya” ujar Faik Fahmi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TTqZl3
March 14, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TTqZl3
via IFTTT

Read More

Teror KKB Ancam Pemilu 2019

TNI menjanjikan KKB tidak akan mengganggu Pemilu 2019 di Papua

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- TNI menjanjikan proses pencoblosan pada Pemilu 2019 akan berlangsung aman. Penegasan itu disampaikan Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi menyusul ultimatum kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang dikhawatirkan mengganggu jalannya Pemilu 2019 di Papua.

Aidi memastikan prajurit TNI akan memastikan proses pencoblosan tetap berjalan aman pada 17 April mendatang. "Pergerakan mereka yang akan menggagalkan pemilu, mereka sudah melakukan ultimatum tersebut, tapi tidak ada pengaruhnya dengan pemilu kita," kata Muhammad Aidi kepada Republika.co.id, Ahad (10/3).

Aidi menerangkan, sistem pemilu di Papua menggunakan sistem noken, sehingga tidak ada mengerahkan warga Papua menuju tempat pemungutan suara (TPS). Sistem noken yakni pemilihan yang hanya diwakilkan oleh kepala suku.

Jadi, tidak akan berdampak signifikan dengan ancaman itu. Di TPS yang hadir kepala suku saja, ini sistem noken.

"Kalau seandainya ancaman dilakukan di Jawa melakukan tindakan teror sehingga tidak ada masyarakat yang datang ke TPS," kata dia.

Sebenarnya, kata Aidi menambahkan, pengamanan pemilu merupakan tugas polisi. TNI, kata dia, hanya membantu sebagai pendukung jalannya pemilu jika kepolisian membutuhkan bantuan setiap saat.

"TNI hanya mem-back up apabila diminta, namun demikian selu ruh personel Kodam siap setiap saat apabil a dibutuhkan pengamanan," kata Aidi.

Saat ditanyakan apakah akan ada operasi khusus, Aidi mengaku semua bergantung pada pemerintah. Apabila pemerintah sama halnya dengan TNI yang menganggap bahwa kelompok kriminal di Papua bukanlah kriminal bersenjata biasa, tapi kelompok sparatis.

"Sebenarnya kalau keputusan politik memungkinkan ini sebenarnya ada operasi pemberantasan sparatis sesuai dengan UU 34," kata Aidi.

Sayangnya, tambah Aidi, pemerintah masih belum mau menyebut kelompoknya tersebut sebagai kelompok sparatis. pemerintah masih menyebutkan dengan KKB.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan TNI dan Polri untuk menyelesaikan persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. "Iya ini sudah saya perintahkan sejak peristiwa yang pertama dulu untuk dikejar, diselesaikan," kata Presiden kepada wartawan usai meresmikan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar pada Jumat lalu.

Menurut Presiden, tantangan dalam pengejaran pelaku penembakan yakni medan hutan belantara yang berat. Hal itu mempersulit personel Polri mau pun TNI dalam melakukan penangkapan.

Sementara, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengaku nama Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua menjadi salah satu kendala bagi TNI untuk menyelesaikan masalah tersebut. Moeldoko menilai, KKB Papua lebih baik disebut sebagai kelompok separatis sehingga akan mempermudah TNI dalam melakukan penumpasan.

"Saya sudah pernah menyampaikan perlunya meng evaluasi lagi nama itu, kelom pok kriminal bersenjata, pertanyaannya benar gak mereka kelompok kriminal, kalau saya mengatakan tegas saja kalau kelompok separatis ya kelompok separatis," kata Moeldoko.

Ia berpendapat, perubahan nama KKB menjadi kelompok separatis dapat menaikkan status operasi penumpasan kelompok tersebut di Papua. Sebab, selama ini nama KKB justru membatasi tugas TNI dalam melakukan penumpasan.

"Sehingga status operasinya ditingkatkan karena kalau terus-terusan kelompok kriminal nanti TNI terus-terusan jadi santapan mereka, TNI melihat ini kekuatan tapi nggak bisa gue di depan, harus polisi yang di depan," ungkapnya.

Sebelumnya, terjadi penyerangan kepada pos TNI, sehingga baku tembak antara kelompok sipil bersenjata dengan TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, pada Kamis tidak terhindarkan. Kejadian itu menggugurkan tiga prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Nanggala, yakni Sersan Dua Mirwariyadin, Sersan Dua Yusdin, dan Sersan Dua Siswanto.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TACT3W
March 11, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TACT3W
via IFTTT

Read More

RAPBN 2020, Pertumbuhan Ekonomi Diperkirakan 5,3-5,5 Persen

Tingkat inflasi 2020 dipatok di rentang 2-4 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi di rentang 5,3 - 5,5 persen pada 2020 nanti. Angka ini tidak jauh beda dengan target pertumbuhan ekonomi yang dipasang pemerintah untuk tahun 2019 ini, sebesar 5,3 persen. Sedangkan dibanding realisasi tahun 2018 lalu, target yang diapungkan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 nanti masih lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2018 lalu tercatat 5,17 persen.

"Pertumbuhan ekonomi 2020 kita usulkan 5,3-5,5 persen," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (6/3).

Selain itu, tingkat inflasi 2020 dipatok di rentang 2-4 persen. Angka ini juga masih 'masuk' dalam asumsi makro dalam tubuh APBN 2019 dengan tingkat inflasi dipasang di angka 3,5 persen. Sedangkan asumsi makro untuk RAPBN 2020 lainnya belum dibocorkan oleh pemerintah. Bambang menyebutkan, penyusunan RAPBN 2020 masih mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang saat ini masih dimatangkan oleh Bappenas. Tema besar pembangunan pada 2020 nanti, ujar Bambang, adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Target pembangunan ini melanjutkan prioritas sebelumnya yakni infrastruktur.

"Infrastruktur masih jadi pehatian, terutama infrastruktur untuk mendukung layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, pengairan, listrik," ujar Bambang.

Menteri Bappenas menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap berlanjut, khususnya infrastruktur yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi. Presiden, ujar Bambang, masih menaruh perhatian yang tinggi untuk meningkatkan konektivitas antara desa dan kota, terutama di wilayah yang selama ini minim tersentuh pembangunan.

"Infrastruktur masih tetap karena kontribusi untuk PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 43 persen. Jauh di bawah standar negara-negara yang setara dengan Indonesia, rata-rata 70 persen," ujar Bambang.

Pembangunan jangka menengah yang dimaksud Bambang adalah revitalisasi ekonomi di sektor manufaktur yang didukung SDM berkualitas. Pemerintah ingin mengisi lapangan kerja yang sudah dibuka dengan tenaga kerja berkualitas. Salah satu caranya dengan menguatkan program vokasi atau pelatihan kepada lulusan-lulusan SMP  SMA/SMK hingga siap masuk ke industri. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2XOZIzg
March 06, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XOZIzg
via IFTTT

Read More

Perlindungan pada Kelompok Rentan Kurangi Angka Kemiskinan

Kelompok rentan tersebut antara lain perempuan, lansia, anak dan disabilitas

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua BKOW Provinsi Jawa Tengah Nawal Nur Arafah mengatakan perlindungan berbagai pihak khususnya negara terhadap kelompok rentan akan mengurangi angka kemiskinan. Apalagi saat ini problem kemiskinan di Jawa Tengah tidak hanya disebabkan oleh angka pengangguran. 

Kelompok rentan seperti perempuan, lansia, anak, penyandang disabilitas, buruh migran dan keompok minoritas lain ditengarai juga menjadi salah satu penyumbang angka kemiskinan di daerah ini. Untuk itu, perlindungan terhadap kelompok rentan dalam mendapatkan hak- hak dasarnya penting dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun organisasi lain yang bergerak di bidang sosial. Sehingga sinergi ini sebagai bagian dari upaya tindakan nyata pengurangan angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Nawal mengungkapkan selama ini kelompok rentan masih menghadapi masalah mendasar, yakni belum terwujudnya penegakan perlindungan hukum yang menyangkut hak- hak mereka sebagai bagian dari masyarakat. Misalnya komunitas masyarakat rentan belum mendapatkan prioritas dari kebijakan pemerintah yang lebih banyak berorientasi kepada pemenuhan dan perlindungan hak- hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. "Sehingga, perlu terus didorong agar pemenuhan hak- hak mereka bisa terpenuhi," kata isteri Wakil Gubernur Jaawa Tengah, Taj Yasin Maimoen ini, Rabu (27/2).

Data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, sepanjang tahun 2013- 2017 terdapat sedikitnya 12.234 perempuan korban kekerasan. Secara rasio, data ini menunjukkan setidaknya ada enam hingga tujuh orang perempuan di Jawa Tengah yang mengalami kekerasan setiap harinya.  

Masih dari data yang sama, lanjut Nawal, selama tahun 1993 hingga 2017 tercatat sebanyak 20.168 orang mengidap HIV/ AIDS dan 37 persen di antaranya adalah perempuan. Terkait hal ini, Ikatan Perempuan Positif HIV/ AIDS Indonesia (IPPI) telah mendampingi 2.243 ibu rumah tangga yang terpapar HIV/ AIDS dari pasangannya.

Sedangkan data Pusat Pengembangan dan Latihan Rehabilitasi Para Cacat Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) Solo menyebutkan, tahun 2017 terdapat 59.551 perempuan yang merupakan penyandang disabilitas di Jawa Tengah.

“Diakui atau tidak, keberadaan kelompok rentan ini menyumbang kemiskinan di Jawa Tengah, sehingga perlu penanganan serius,” tegasnya, saat memberikan sambutan pada rapat koordinasi (rakor) Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019, di Semarang.

BKOW Jawa Tengah, masih jelas Nawal, telah melakukan berbagai kegiatan kongkret untuk melindungi kelompok rentan di Jawa Tengah. Salah satunya adalah mengembangkan relawan keluarga untuk mengubah perilaku orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak- anak mereka.

Keberadaan para relawan ini difokuskan pada lima Kabupaten miskin di Jawa Tengah, Yang meliputi Kabupaten Blora, Rembang, Demak, Grobogan dan Kabupaten Sragen. Selain itu, relawan keluarga ini juga akan melakukan penyusunan profil perempuan dan kemiskinan yang ada di Jawa Tengah.

Hasil penyusunan tersebut akan dijadikan sebagai bahan advokasi kebijakan penanganan kelompok rentan. Selain pendampingan, BKOW –yang mengkoordinasikan Gerakan Organisasi Wanita (GOW) di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah ini-- juga melihat perlunya penegakan hukum (law enforcement) dari instansi berwenang dengan mengedepankan pelayanan hukum berperspektif ramah kelompok rentan.

Kendati begitu, semua program dan kegiatan yang akan dilakukan tersebut harus lahir dari proses penelitian, aspirasi, kondisi dan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat Termasuk pelibatan kelompok rentan dalam penentuan kebijakan maupun dalam proses pengambilan keputusan.

Acara rapat koordinasi perlindungan perempuan kelompok rentan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 sendiri diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Tengah.

Acara ini melibatkan puluhan LSM pemerhati perempuan, kelompok rentan --seperti lansia, difabel, buruh migran, perempuan pekerja, perguruan tinggi, pusat studi gender dan lain-lain-- di Jawa Tengah.

Sementara itu, Asisten Deputi Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA RI), Nyimas Aliah. Dalam kesempatan iini mengatakan perlunya sinergi antar lembaga untuk mewujudkan perlindungan nyata terhadap perempuan kelompok rentan yang ada di Jawa Tengah.

Upaya ini juga penting didukung oleh evaluasi regulasi yang selama ini sudah ada, agar lebih optimal. “Masih ada regulasi maupun kebijakan yang ternyata belum berpihak kepada keompok rentan tersebut,” katanya. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TpNb65
February 27, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TpNb65
via IFTTT

Read More

Potential forest fires detected in Riau Province: BMKG

BMKG has detected 54 hotspots in Riau Province.

REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- The Pekanbaru Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency (BMKG) has detected 54 hotspots, indicating potential occurrences of bush and forest fires, in several parts of Riau Province on Friday. Referring to the latest images that the Terra & Aqua Satellite released on Friday at 6 a.m. local time, 50 percent of the hotspots were detected in seven districts and cities in the province, the agency's head, Sukisno, informed journalists here.

"Some 28 hotspots are detected in several areas of Bengkalis District, including Rupat Island with 22 hotspots, while six others are found in the areas of Bantan, Bengkalis, and Mandau sub-districts," he said.

According to Sukisno, 40 of the 54 hotspots, indicating potential occurrences of bush and forest fires, had a confidence level of above 70 percent. They were detected in the district areas of Indragiri Hilir, Dumai, Rokan Hilir, Meranti, and Pelalawan.

Meanwhile, Head of the Riau Disaster Mitigation Agency (BPBD) Edwar Sanger noted that 857.71 hectares of land were affected by bush and forest fires since January 2019, some 639 hectares of which were located in Bengkalis District. The related authorities' mitigation efforts were always hindered by the lack of fire extinguishers and water sources being located away from the affected areas, he stated.

During the second round of Indonesia's presidential debate focusing on the issues of food, energy, infrastructure, environment, and natural sources on Feb 17, the problem of bush and forest fires was highlighted. The incumbent presidential candidate Joko Widodo convincingly said that Indonesia had not experienced them over these past three years.

His statement triggered numerous public responses. This statement was then corrected by mainstream media and environmental watchdog Greenpeace Indonesia.

On Feb 18, the incumbent president tendered a clarification and corrected his statement in the second debate. Antara noted that the real threats of potential bush and forest fires remained obvious in Riau Province, while the South Sumatra city of Palembang was gearing up for the official start of the 18th Asian Games last year.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2tAHXpa
February 22, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2tAHXpa
via IFTTT

Read More

Bawaslu Ajak Kaum Milenial Wujudkan Pemilu Bermoral

Jumlah pemilih milenial, usia 17 hingga 20 tahun, tercatat sekitar 54.109 pemilih.

REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mengajak para siswa SMA/SMK berani menolak dan melawan praktik politik uang pada Pemilu 2019. Melalui program 'Bawaslu Go To School', komisioner Bawaslu dan anggota Panwascam mengampanyekan anti politik uang di sekolah-sekolah potensi pemilih pemula.

"Dalam mengampanyekan ini, bahkan, komisioner Bawaslu dan Panwascam pun bertindak sebagai pembina upacara bendera di sekolah," ujar anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu'amah.

Melalui kegiatan upacara bendera, katanya, Bawaslu sekaligus menyosialisasikan pentingnya kalangan pelajar untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif, siap, dan berani menolak politik uang.

Ia mengatakan, program Bawaslu Go To School sengaja menyasar kalangan pelajar, karena kelompok ini dinilai masih mempunyai idelisme untuk melakukan perubahan dalam mewujudkan Pemilu yang Bersih dan Bermartabat.

Program Bawaslu Go To School ini digulirkan sejak awal Januari 2019. Tercatat sedikitnya 41 SMA/ SMK yang ada di Kabupaten Semarang yang sudah menjadi sasaran kampanye tolak politik uang ini.

"Isu besar yang diusung dalam kegiatan ini, selain tolak politik uang, juga mengajak para siswa untuk menolak politisasi SARA, ujaran kebencian, dan berita hoaks," jelasnya.

Menurut Ummi, para pelajar yang masuk dalam kategori kelompok milenial ini memegang peranan penting dalam sukses dan tidaknya Pemilu 2019 mendatang.

Bawaslu Kabupaten Semarang mencatat, di  daerahnya jumlah pemilih milenial, usia 17 hingga 20 tahun, tercatat mencapai sekitar 54.109 pemilih.

"Kalau semua pemilih milenial ini berani bergerak untuk bersama-sama menolak politik uang, saya yakin kualitas pemilu nanti akan semakin baik," ujarnya.

Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Semarang, Syahrul Munir menambahkan, kegiatan Bawaslu Go To School, hingga Senin (18/2) lalu sudah dilaksanakan di 41 SMA/SMK di Kabupaten Semarang.

Sekolah-sekolah ini tersebar di 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. "Masih ada sekitar 32 sekolah yang akan kita sosialisasi sampai awal April 2019 mendatang," kata jelasnya.

Ia menambahkan, selain Bawaslu Go To School, program  lainnya dalam rangka mengawal Pemilu 2019 yang bersih dan bermartabat adalah membuat sejumlah kegiatan yang menyasar kelompok basis atau komunitas dengan berbagai sarana sosialisasi.

Mulai dari seni musik, lukis, siaran dagelan di udara, dan sebagainya. Sasarannya mulai dari kelompok perempuan, santri, pekerja hiburan, dan beberapa kelompok rentan yang ada di Kabupaten Semarang.

"Kami berharap upaya Bawaslu Kabupaten Semarang ini akan mampu mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2019 yang lebih berkualitas," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GF4MAO
February 21, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GF4MAO
via IFTTT

Read More

PHE ONWJ Tanda Tangani Pengalihan Saham 10 Persen

Tujuan kemitraan untuk sustainable antara industri dengan daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), kontraktor di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, telah menandatangani Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan 10 persen Participating Interest (PI) pada Wilayah Kerja Offshore North West Java (ONWJ) dengan PT Migas Hulu Jabar ONWJ (MUJ ONWJ) pada Rabu 6 Februari 2019.

Penandatanganan Addendum Perjanjian Pengalihan PI 10 persen WK ONWJ ini adalah tindak lanjut dari Penandatanganan Perjanjian Pengalihan dan Pengelolaan PI 10 persen yang dilaksanakan di Bandung, 19 Desember 2017 lalu.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PHE ONWJ, Meidawati dan Direktur Utama MUJ ONWJ, Ryan Alfian Noor serta disaksikan oleh Direktur Hulu PT Pertamina (Persero), Dharmawan H Samsu dan Plt Kepala Dinas ESDM Jawa Barat, Dr. Ir. H. Yerry Yanuar, MM. 

Direktur Hulu Pertamina (Persero) Dharmawan H Samsu menegaskan penandatanganan ini merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Tujuan akhirnya adalah kemitraan yang sustainable antara industri dengan daerah.

"Pertamina, khususnya PHE sangat mengapresiasi proses ini agar dapat berjalan dengan baik. Kami berharap mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya mitra dari daerah sebagai salah satu sistem pendukung. Dengan adanya kemitraan-kemitraan ini, semoga bisa bersinergi dan menjadi opportunity di lapangan sekaligus sebagai upaya memajukan perusahaan.” ujar Dharmawan, Rabu (6/2).

Sementara itu Direktur Utama PHE, Meidawati dalam sambutannya antara lain mengatakan, dalam kegiatan pengelolaan seluruh wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab PHE selalu menjalankan peraturan-peraturan sesuai dengan GCG termasuk di antaranya Permen ESDM 37/2016.

"PHE ONWJ mendukung penuh penyertaan Participating Interest 10 persen kepada pemerintah daerah. Penandatanganan addendum ini diharapkan menjadi awal baik untuk bersama-sama memajukan industri migas di Jawa Barat dan DKI Jakarta guna mendukung kebutuhan energi nasional dan kebutuhan pelaku industri,” ujar Ida.

Direktur Utama MUJ ONWJ, Ryan Alfian Noor, juga mengemukakan hal senada. Katanya, layaknya hubungan kakak dan adik, BUMD dan BUMN bisa saling bersinergi agar lebih maju dan mendapatkan hasil maksimal. Ryan berterima kasih pada Pertamina dan Pertamina Hulu Energi atas kesempatan untuk turut memajukan daerah.

"Kami percaya bahwa untuk mencapai kemandirian energi, diawali dari kemandirian daerah. Kami juga berharap PI ini menjadi gerbang untuk sinergi bisnis lainnya,” ungkap Ryan.

Produksi minyak dan gas bumi PHE ONWJ disalurkan seluruhnya untuk kebutuhan strategis nasional seperti BBM, pembangkit listrik dan bahan baku pembuatan pupuk. Keterlibatan BUMD MUJ ONWJ juga merupakan partisipasi pertama dalam PSC Gross Split. Dengan pengalihan PI ini, sinergi antara PHE ONWJ dengan MUJ ONWJ serta Pemerintah Daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta diharapkan dapat memperlancar kegiatan operasi di Blok ONWJ.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GrLe1N
February 06, 2019 at 05:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GrLe1N
via IFTTT

Read More