Sandi Prihatin Atas Kasus Narkoba yang Menjerat Andi Arief

Sandi meminta masyarakat perang total melawan peredaran narkoba.

REPUBLIKA.CO.ID, DURI -- Calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno mengaku sangat prihatin atas tertangkapnya Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief dalam kasus dugaan penggunaan narkoba di Jakarta, Ahad (3/3). Menurut calon wakil presiden nomor urut 02 ini, Indonesia sudah darurat narkoba, dan dia meminta seluruh elemen masyarakat untuk perang total untuk memastikan peredaran dan penggunaan narkoba ini bisa dihapuskan dari Indonesia.

"Jadi mari kita gunakan kesempatan ini untuk tidak saling menyalahkan tetapi ikut prihatin kepada situasi ini dan mendoakan yang terbaik. Kita berdoa yang terbaik untuk Andi Arief," jelas Sandiaga usai berlari pagi di Duri, Riau, Selasa (5/3).

Sandi mengatakan, peredaran narkoba ilegal sudah sangat mengkhawatirkan di Indonesia dan sudah menjadi ancaman karena bukan hanya beredar di kalangan menengah tapi juga atas hingga bawah. Selama dua hari ini, Sandiaga S Uno datang ke Provinsi Riau dan mengunjungi sejumlah daerah seperti di Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

"Saya sangat prihatin. Tentu keprihatinan yang sangat mendalam. Prabowo-Sandi melihat bahwa narkoba itu ancaman yang merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Kita lihat banyak sekali di Amerika Latin yang menjadi Narco-State, di mana narkoba ini sudah menjadi ancaman yang datangnya bukan dari kelas menengah ke bawah, tapi menengah ke atas," terang Sandi.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini juga mengajak semua elemen masyarakat untuk perang melawan peredaran dan penggunaan narkoba ilegal. "Kita juga ingin semua aparat, masyarakat, pemerintah, dunia usaha untuk perang total, all out untuk memastikan peredaran dan penggunaan narkoba ini bisa dihapuskan dari Indonesia," tegas Sandi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SIRpAY
March 05, 2019 at 12:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SIRpAY
via IFTTT

Read More

AS Berencana Cabut Fasilitas GSP untuk Turki

Turki merupakan satu dari 120 negara yang mendapatkan fasilitas GSP dari AS

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) berniat mencabut pemberian fasilitas perdagangan prefensial atau Generalized System of Preferences (GSP) untuk Turki. Hal tersebut diungkapkan Kantor Perwakilan Dagang (USTR) AS, Senin (4/3) waktu setempat.

Dengan fasilitas GSP ini memungkinkan beberapa produk asal Turki masuk ke Amerika tanpa bea masuk. "Turki tidak lagi berhak berpartisipasi dalam program GSP karena Turki secara ekonomi sudah cukup berkembang," demikian bunyi siaran pers USTR.

USTR mengatakan, pada Agustus pihaknya meninjau kembali kelayakan Turki dalam program tersebut setelah Ankara memberlakukan tarif bea masuk pada produk-produk AS sebagai balas dendam atas tarif aluminium dan baja AS.

Turki merupakan satu dari 120 negara yang tergabung dalam GSP, program preferensi tertua dan terbesar AS. Program GSP bertujuan mempromosikan perkembangan ekonomi di negara atau wilayah penerima dengan menghapuskan bea masuk ribuan produk.

Berdasarkan program GSP, Amerika Serikat pada 2017 mengimpor senilai 1,66 miliar dolar AS dari Turki. Menurut website USTR, nilai impor tersebut mencapai 17,7 persen total impor AS dari Turki.

Menurut situs USTR, kategori impor utama GSP di antaranya kendaraan, suku cadang kendaraan, perhiasan dan logam mulia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2XwlTtI
March 05, 2019 at 12:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2XwlTtI
via IFTTT

Read More