Showing posts with label 2019 at 05:40PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 05:40PM. Show all posts

Thursday, May 30, 2019

Ani Yudhoyono Masuk ICU

Ani Yudhoyono mengalami demam tinggi sehingga dimasukkan ke ruang ICU sejak kemarin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --- Istri mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono dikabarkan masuk Intensive Care Unit (ICU) di  Rumah Sakit University Hospital Singapura. Hal itu pun menjadi perbincangan netizen di dunia maya.

Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon membenarkan tetang kabar tersebut. Ia mengatakan Ani Yudhoyono mendapatkan perawatan intensif di ICU sejak kemarin. Hal itu dikarenakan kondisi Ani Yudhoyono yang mengalami demam tinggi. “Sejak semalam. Jadi sejak semalam Bu Ani masuk ICU, karena demam panasnya tinggi,” kata Jansen kepada Republika.co.id Kamis (30/5).

Jansen mengatakan saat ini seluruh keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono lengkap berada di Singapura untuk menemani Ani Yudhoyono. Tak terkecuali putranya Edhie Baskoro Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Kendati demikian, jelas Jansen kondisi Ani Yudhoyono saat ini sudah stabil. Bu Ani harus menjalani perawatan medis di Singapura setelah menderita penyakit kanker.

“Memang sakit kanker ini kan up and down, naik turun kondisinya dan protap di rumah sakit itu kalau demam tinggi itu dimasukan ICU, sehingga ada penanganan yang intensif. Tapi sekarang kondisinya stabil,” kata Jansen. Ia pun meminta doa seluruh masyarakat di Indonesia agar kondisi Ani Yudhoyono segera membaik dan sembuh dari penyakit yang dideritanya sehingga bisa kembali ke Tanah Air. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Wefer1
May 30, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Wefer1
via IFTTT
Share:

BPN akan Laporkan Aktivis yang Tuding Prabowo Dalang Ricuh

Tudingan bahwa Prabowo dalang kericuhan adalah fitnah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan, BPN akan melaporkan balik aktivis 98 yang melaporkan Prabowo Subianto ke Kepolisian karena dianggap sebagai dalang kerusuhan 22 Mei 2019.

Menurut Andre, tudingan tersebut merupakan pencemaran nama baik. "Nanti tim hukum akan melaporkan balik aktivis aktivis tersebut, kalau memang mereka benar benar aktivis," kata Andre di Jakarta, Kamis, (30/5).

Menurut anggota Badan Komunikasi Gerindra itu, tudingan bahwa Prabowo merupakan dalang kerusuhan 22 Mei merupakan fitnah. Ia yakin pelaporan yang dilakukan aktivis tersebut tanpa disertai bukti.

"Saya yakin itu tidak ada bukti, karena memang tidak ada, dan ini merupakan fitnah terhadap pak Prabowo, oleh karena itu tidak bisa dibiarkan," katanya.

Menurut Andre, bila memang mereka merupakan aktivis 98 yang pernah berjuang di jalanan seharusnya yang disoroti adalah adanya korban jiwa dalam kerusuhan tersebut. Seperti kejadian kerusuhan yang terjadi pada 1998 lalu.

"Nah ini kan aneh, ngakunya aktivis malah membuat fitnah mengenai dalang kerusuhan, bukan korban jiwa kerusuhan tersebut yang jelas-jelas ada korbannya," tuturnya.

Andre mengatakan Prabowo justru yang meminta pendukungnya di depan kantor Bawaslu untuk pulang. Bahkan lebih dari sekali Prabowo mengeluarkan imbauan tersebut. "Jadi enggak masuk logikanya. Sebagai aktivis, nalarnya seharusnya ke banyaknya korban kekerasan" katanya.

Sebelumnya sejumlah orang mengatasnamakan Rembug Nasional 98 berujukarasa di depam Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/5).

Mereka berniat melaporkan Prabowo Subianto dan sejumlahorang lainnya ke Polisi karena dituding sebagai dalang kerusuhan 22 Mei. Dalam orasinya,selain Prabowo mereka juga menyebut nama Titiek Soeharto, Neno Warisman, Amien Rais, Kivlan Zen dan Fadli Zon.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2I59Qg6
May 30, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2I59Qg6
via IFTTT
Share:

Saturday, May 25, 2019

Masyarakat Aceh Besar Gelar Shalat Minta Hujan

Wilayah Kecamatan Lhoknga Aceh Besar mengalami kemarau panjang.

REPUBLIKA.CO.ID, ACEH BESAR -- Seratusan masyarakat dari tujuh gampong (desa) di Kemukiman Lamlhom, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, melaksanakan shalat Istisqa atau shalat meminta hujan di area persawahan daerah setempat.

"Daerah kami sudah lama kemarau panjang, sumur sudah kering, dan Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan shalat Istisqa dengan harapan supaya Allah SWT dapat mencurahkan hujan," kata Kepala Kemukiman Lamlhom, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, usai melaksanakan shalat Itisqa di di lokasi, Sabtu (25/5).

Menurut dia, warga setempat keluar rumah dan melaksanakan shalat Istisqa karena tiga bulan terakhir wilayah itu mengalami kemarau dan warga kesulitan mendapatkan air bersih.

Dia mengatakan, sumur warga di daerah itu pun kering dan masyarakat setempat juga gagal untuk menanam padi karena tidak ada air. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga terlihat ikut menunaikan shalat Istisqa. Masyarakat juga tampak membawa dua ekor ayam yang dimasukkan dalam kandang ke lokasi shalat.

Artinya, kekeringan tidak hanya berdampak pada manusia saja, namun berbagai jenis hewan peliharaan pun juga terkena imbasnya.

"Kekeringan sudah sampai tiga bulan. Kalau pun ada hujan sedikit saja, tidak bisa membawa air yang begitu banyak. Biasanya kami menanam padi setahun dua kali, bulan April kemarin seharusnya tanam padi tapi karena tidak ada hujan maka gagal tanam," kata dia.

Katib shalat Istisqa Tgk Al Jufri menyampaikan, masyarakat yang hendak melaksanakan shalat Istisqa harus berpuasa tiga hari berturut-turut sebelum melakukan salat. Kemudian, pada saat hari pelaksanaan, jamaah juga harus berpuasa.

"Syarat melaksanakan shalat Istisqa itu, jamaah diharuskan melaksanakan puasa terlebih dahulu. Puasa nazar, puasa kifarat, puasa qada, dan termasuk puasa wajibpada bulan suci Ramadhan," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2HU7bWq
May 25, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HU7bWq
via IFTTT
Share:

Saturday, May 18, 2019

Andre Kritik AHY yang tak Punya Waktu untuk BPN

AHY punya waktu untuk kepala daerah pendukung Jokowi, tapi tidak untuk BPN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, menyinggung sikap politikus Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada pemilu ini. Ia mempertanyakan sikap AHY yang tidak pernah meluangkan waktu untuk BPN.

"Saya berhak kritik Mas AHY secara pribadi sebagai politisi muda yang melakukan hal zigzag tanpa perlu menunggu etika dan loyalitas dalam berkoalisi," ujar Andre dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5).

Andre menyebut dirinya berbeda dengan AHY yang merupakan bangsawan politik. Menurutnya, dalam berpolitik dibutuhkan etika dan loyalitas. Ketika proses pemilu belum selesai, maka seharusnya etika dan loyalitas itu perlu dijaga.

"Anda punya waktu kongkow-kongkow sama kepala daerah pendukung Jokowi, tapi nggak punya waktu kongkow sama BPN," tuturnya.

Ia pun meminta AHY untuk tidak usah berucap seakan-akan BPN melakukan langkah yang inkonstitusional. Andre mengatakan, langkah-langkah BPN dalam menyikapi hal yang terjadi pada pemilu sudah sesuai dengan konstitusi.

"Anda ikut rapat baru tahu Anda. Kalau nggak pernah ikut rapat nggak usah ikut komentar. Seakan-akan Anda saja yang tahu aturan," kata dia.

Kritik ini, kata dia, dilontarkan secara pribadi ke pribadi, bukan mengatasnamakan Partai Gerindra maupun BPN. Ia masih yakin Partai Demokrat masih berkomitmen pada BPN. "Kritiknya kepada pribadi tidak ada urusan dengan partai Demokrat dan Pak SBY," jelas dia.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2WSB0x0
May 18, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WSB0x0
via IFTTT
Share:

Thursday, May 16, 2019

Wiranto Singgung Gerakan People Power

Wiranto mengimbau semua pihak mencegah konflik sosial pasca-Pemilu 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengimbau semua pihak mencegah konflik sosial dan menjaga persatuan pasca-Pemilu 2019. Konflik sosial, menurut dia, harus dapat dihindari karena apa pun alasannya merugikan kepentingan bangsa Indonesia yang sedang membangun.

"Konflik sosial bisa memperlambat pembangunan kita, atau bahkan membuat pecah negeri ini," kata Wiranto usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 di Jakarta, Kamis (16/5).

Wiranto tidak menampik pelaksanaan Pemilu 2019 yang kompleks dan rumit ini memicu beberapa kemungkinan konflik. Walaupun secara garis besar pelaksanaan pemilu serentak pada  17 April lalu berlangsung lancar dan damai.

"Misalnya dibayang-bayangi konflik sosial, seperti people's power dan tidak ingin memproses secara konstitusi, membangun opini publik dan menimbulkan keresahan," terangnya.

Keberhasilan Pemilu 2019, kata Wiranto, merupakan hasil yang seimbang dan paralel dengan bagaimana hukum dapat ditegakkan dan ditaati. Undang-undang, kata Wiranto, sudah mengatur bahwa penyelesaian masalah pemilu ditempuh melalui jalur hukum dengan lembaga yang sudah ditunjuk.

Maka dari itu, dia berharap seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun masyarakat dapat menjaga sinergi dalam merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pasca-Pemilu 2019.

"Negeri ini bisa eksis selama 74 tahun karena persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Jangan sampai karena perbedaan dalam pemilu ini, persatuan dan kesatuan kita terusik," tutupnya.

Sementara itu, Kemenko Polhukkam bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial 2019 membahas Sinergitas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dalam rangka merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa pasca-Pemilu 2019.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2w1KA4J
May 16, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2w1KA4J
via IFTTT
Share:

Cumi Kering Berformalin Banyak Beredar di Purbalingga

Jika cumi tidak dihingapi lalat, layak dicurigai mengandung zat berbahaya.

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Makanan laut berupa cumi kering yang berformalin beredar cukup luas di berbagai pasar di Kabupaten Purbalingga. Pekan lalu, pertugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga menemukan cumi kering berformalin di Pasar Hartono wilayah Kota Purbalingga.

Dalam pemeriksaan makanan dan minuman menjelang Idul Fitri di Pasar Bobotsari, Kamis (16/5), petugas kembali menemukan cumi kering berformalin. ''Ada beberapa pedagang yang menjual cumi kering. Dari hasil pemeriksaan, semua cumi kering tersebut mengandung formalin,'' kata Kasi Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Dinkes Purbalingga, Sugeng Santoso.

Bahkan dia menyebutkan dari hasil pengujian sampel dengan menggunakan reaksi kimia, menunjukan adanya campuran formalin dalam jumlah cukup besar. ''Kami minta cumi ini tidak dijual lagi karena kandungan formalinnya sangat besar,'' katanya.

Dari para pedagangnya, diperoleh informasi bahwa cumi kering itu dipasok oleh dua pemasok. Cumi telor kering yang berukuran kecil dipasok dari pedagang asal Pemalang, sedangkan yang cumi kering yang ukuran besar dipasok dari pedagang di Ajibarang.

Bahkan dalam pemeriksaan tersebut, petugas juga melakukan pemeriksaan pada jenis ikan asin lainnya seperti teri nasi dan ikan asin berukuran kecil. ''Hasilnya, ternyata semuanya mengandung formalin,'' katanya.

Pada para pedagangnya, pihak pemeriksa meminta agar para pedagang pasar mengembalikan ikan asin yang mengandung formalin pada pemasoknya. ''Bila tidak bisa dikembalikan, ya dimusnahkan saja karena bisa membahayakan orang yang mengonsumsi,'' katanya.

Terkait temuan ini, dia meminta masyarakat yang hendak mengonsumsi ikan asin, agar lebih berhati-hati. Sugeng memperkirakan, ikan asin berformalin yang sudah beredar luas di seluruh pasar di Purbalingga. ''Sebaiknya periksa dengan cermat, sebelum memutuskan membeli ikan asin,'' katanya.

Cara mengetahui makanan mengandung formalin atau tidak, menurut Sugeng, bisa diketahui secara sederhana.  ''Kalau ada lalat yang hinggap pada cumi tersebut, dipastikan tidak mengandung formalin. Tapi kalau tidak ada lalat, layak dicurigai mengandung zat berbahaya,'' katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Q5tiNn
May 16, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Q5tiNn
via IFTTT
Share:

Sunday, May 12, 2019

Romagnoli Tegaskan Fokus Milan Menangkan Dua Laga Tersisa

AC Milan kembali meraih kemenangan dalam pertandingan Serie A Italia.

REPUBLIKA.CO.ID, FIRENZE -- AC Milan kembali melanjutkan trend positif, dengan berhasil memenangkan dua pertandingan terakhir di Serie A Italia. Teranyar, Rossoneri meraih tiga poin saat bertandang ke markas Fiorentina, Stadion Artemio Franchi.

Skuat asuhan Gennaro Gattuso itu menang tipis dengan skor 1-0 saat melawan Fiorentina dalam laga yang berlangsung pada Ahad (12/5) dini hari WIB itu. "Penampilan yang hebat malam ini, terutama pada babak pertama. Pada babak kedua kami bertahan dengan baik," kata kapten Il Diavolo, Alessio Romagnoli kepada DAZN seperti dikutip dari Football Italia.

Hasil ini membuat pasukan merah hitam masih berada di posisi kelima klasemen sementara kompetisi terelit negeri piza. Masih ada peluang bagi Milan untuk menembus zona Liga Champions. Sejumlah tim papan atas meramaikan persaingan menuju elit Eropa. Selain Rossoneri, ada Atalanta, Inter Milan, AS Roma.

Demi finish di empat besar, anak asuh Gattuso masih bergantung pada hasil pertandingan lain. Romagnoli menegaskan fokus mereka adalah meraih hasil terbaik di sisa kompetisi. "Kami harus memenangkan dua pertandingan tersisa, kemudian, kami melihat apa yang akan terjadi," ujar bek tengah 24 tahun ini.

Pada kesemapatan serupa, Romagnoli diminta mengomentari kabar perselisihan antara Gattuso dengan Tiemoue Bakayoko. Menurut dia, situasi normal, tak ada kericuhan seperti yang diberitakan. "Media suka membuat segala macam cerita, tapi kami hanya fokus pada permainan," ujar pemilik sembilan caps tim nasional senior Italia ini.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2E4XeV7
May 12, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2E4XeV7
via IFTTT
Share:

Saturday, May 11, 2019

Orang yang Berutang Wajibkah Berzakat?

Apabila telah mencapai nishab dan haul, zakat harus segera dibayarkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang merdeka, sudah baligh, berakal, dan mempunyai hak milik penuh atas harta bendanya. Perintah berzakat disebutkan sedikitnya 24 kali di dalam Alquran.

Umumnya bergandengan dengan perintah shalat. Salah satu contoh ayatnya, yakni "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." (QS al-Ba qarah: 2).

Ramadhan pun kerap menjadi momentum lembaga amil zakat untuk menampung dana-dana zakat dari masyarakat. Bangkitnya kesadaran masyarakat untuk berzakat ketika bulan puasa mam pu meningkatkan dana ke lola lembaga amil di berbagai dae rah.

Kewajiban berzakat ini memiliki setidaknya tiga indikator bagi para mukalafnya (orang yang di wajibkan). Pertama, nishab (jum lah) harta yang telah wajib dizakati. Kedua, haul (masa waktu) zakat. Terakhir, yakni besar zakat yang harus dibayarkan.

Ada di antara masyarakat yang masih bertanya mengenai kewajiban berzakat ketika dia masih menanggung utang. Ka dang kala, calon muzaki tersebut memang berharta, tapi menanggung utang sebanyak hartanya bahkan lebih.

Tak jarang, harta miliknya diambil untuk melunasi utang akan kurang dari satu nishab. Namun, jika utangnya tidak dilunasi, hartanya mencapai satu nishab.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VVeEgT
May 11, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VVeEgT
via IFTTT
Share:

Thursday, May 9, 2019

Uni Eropa Kecam Penangkapan Wakil Juan Guaido di Venezuela

Wakil pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido ditangkap.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Uni Eropa mengecam penangkapan wakil pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, Edgar Zambrano, pada Rabu lalu. Ia menilai hal itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap konstitusi negara tersebut.

“Penahanan Wakil Presiden Majelis Nasional, Edgar Zambrano, oleh polisi rahasia Venezuela, merupakan pelanggaran terang-terangan lain atau konstitusi negara tersebut,” kata juru bicara kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa Maja Kocijancic pada Kamis (9/5).

Menurut dia, penangkapan Zambrano memiliki motif politik. Tujuannya tak lain guna membungkam Majelis Nasional. “Uni Eropa menyerukan agar Edgar Zambarano segera dibebaskan dan meminta pertanggung jawaban otoritas terkait atas keselamatan dan integritasnya,” ujarnya.

“Hak-hak sipil, keamanan, dan kekebalan parlementer dari semua anggota Majelis Nasional, termasuk presidennya, Juan Guaido, harus diperhatikan dan dihormati sepenuhnya,” kata Kocijancic menambahkan.

Zambrano dilaporkan ditangkap agen intelijen Venezuela kemudian diangkut menggunakan truk. Dia disebut dibawa ke markas badan intelijen Venezuela, SEBIN, di Helicoide. Namun, belum ada pihak yang dapat mengonfirmasi apakah dia memang ditahan di sana atau tidak.

Pada 30 Mei dan 1 April lalu massa pendukung oposisi menggelar demonstrasi di Caracas. Mereka menuntut agar Presiden Nicolas Maduro mundur dari jabatannya. Aksi itu dipelopori oleh Juan Guaido yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pada Januari lalu.

Maduro menyebut aksi itu merupakan percobaan kudeta. Ia menuding AS menjadi dalang di balik peristiwa tersebut. Namun, Maduro menegaskan upaya kudeta terhadap dirinya berhasil digagalkan.

Gejolak politik Venezuela telah berlangsung sejak tahun lalu. Hal itu juga berimbas kepada kondisi perekonomian Venezuela. Ia diketahui mengalami hiperinflasi. Hal itu menyebabkan jutaan warganya mengungsi ke beberapa negara tetangga. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Wx5rsv
May 09, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Wx5rsv
via IFTTT
Share:

KPK Tuntut Tiga Anggota DPRD Sumut

Ketiga orang tersebut adalah anggota DPRD Sumut 2009-2014.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut dua orang anggota DPRD Sumatra Utara periode 2009-2014 selama 4 tahun penjara. Selain itu,  satu orang lagi rekannya 5 tahun penjara karena dinilai terbukti menerima suap berupa "uang ketok" dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.

Ketiga orang tersebut adalah anggota DPRD Sumut 2009-2014 fraksi Pelopor Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Restu Kurniawan Sarmaha dan Washington Pane dan anggota DPRD Sumut 2009-2014 fraksi Demokrat John Hugo Silalahi.

"Menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 Restu Kurniawan Sarumaha dan terdakwa 3 John Hugo Silalahi selama 4 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan sedangkan terdakwa 2 Washington Pane selama 5 tahun dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, kata JPU KPK Budi Nugraha di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (9/5).

Tuntutan itu berdasarkan dakwaan kedua pasal 12 huruf b UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Ketiga orang terdakwa terbukti menerima uang suap dari Gubernur Sumatra Utara 2011-2015 Gatot Pujo Nugroho dengan besaran yang berbeda. Yaitu Restu Kurniawan Sarmaha menerima Rp 702,5 juta, Washington Pane menerima Rp 597,5 juta dan John Hugo Silalahi menerima Rp 547,5 juta.

"Hal yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintahan. Terdakwa 2 tidak sepenuhnya jujur dan hanya mengaku menerima Rp 80 juta dari total penerimaan Rp 597,5 juta. Hal yang meringankan, terdakwa 1 telah mengembalikan Rp 127,5 juta, terdakwa 2 telah mengembalikan Rp 25 juta dan terdakwa 3 telah mengembalikan Rp 287,5 juta," tambah jaksa Budi.

Sehingga ketiga terdakwa juga dituntut hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti yaitu kepada Restu Kurniawan Sarumaha sejumlah Rp575 juta, Washington Pane sejumlah Rp572,5 juta dan John Hugo Silalahi sejumlah Rp260 juta.

"Selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 tahun untuk terdakwa 1, 1 tahun dan 6 bulan untuk terdakwa 2 dan terdakwa 3 selama 6 bulan," ungkap jaksa

JPU KPK pun meminta pencabutan hak politik ketujuh terdakwa. "Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik kepada para terdakwa selama 3 tahun setelah terdakwa menyelesaikan hukuman pokoknya," ucap jaksa

Uang suap itu digunakan untuk pertama, pengesahan terhadap LPJB Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012. Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Kamaluddin Harahap meminta kompensasi yang disebut "uang ketok" kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Lubis sebesar Rp1,55 miliar untuk seluruh anggota DPRD Sumut.

Pembagiannya, anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp  12,5 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp 17,5 juta; ketua fraski mendapat Rp 20 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp40 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp 77,5 juta.

Kedua, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut TA 2013. Wakil Ketua DPRD Sumut saat itu Kamaluddin Harahap kembali meminta "uang ketok" sebesar Rp 2,55 miliar.

Pembagiannya adalah anggota DPRD masing-masing mendapat bagian sebear Rp 15 juta; anggota badan anggaran (banggar) mendapat tambahan sebesar Rp 10 juta; sekretaris fraksi mendapat sebesar Rp10 juta; ketua fraski mendapat tambahan Rp 15 juta; wakil Ketua DPRD mendapat tambahan Rp50 juta; dan ketua DPRD mendapat tambahan Rp 150 juta.

Uang diberikan pada Oktober-November 2013n oleh Muhammad Alinafiah sesuai catatan pembagian uang dari Kamaluddin Harahap. Uang berasal dari SKPD di lingkungan provinsi Sumut.

Ketiga, pengesahan APBD Sumut TA 2014. Wakil Ketua DPRD Sumut saat itu Kamaluddin Harahap dan Sigit Pramono Asri menyampaikan permintaan proyek belanja modal senilai Rp1 triliun tapi Gatot menolaknya sehingga disepakati penggantiannya dalam bentuk uang tunai sebesar Rp50 miliar kepada seluruh anggota DPRD Sumut.

Pembagiannya melalui bendahara dewan yaitu Muhammad Alinafiah agar seolah-olah anggota DPRD provinsi Sumut mengambil gaji dan honor lain setiap bulannya.

Keempat, pengesahan terhadap APBD Perubahan Sumut 2014 dan APBD Sumut TA 2015. Untuk pengesahan kedua hal tersebut, anggota DPRD meminta Rp200 juta per anggota. Permintaan itu disanggupi dan akan diberikan setelah rancangan perda tentang APBD Sumut TA 2015 disetujui DPRD Sumut.

Gatot lalu memerintahkan Ahmad Fuad Lubis untuk mengumpulkan dana dari SKPD-SKPD di Sumut dengan dibantu Zulkarnain alias Zul Jenggot. Atas tuntutan itu, ketiga terdakwa akan mengajukan nota pembelaan (pledoi) pada 20 Mei 2019.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2DZq3lE
May 09, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DZq3lE
via IFTTT
Share:

Wednesday, April 24, 2019

Anthony Ginting Akui Kekalahan Atas Pemain Hong Kong

Ini merupakan kekalahan beruntun kedua Anthony atas Ng Ka Long Angus.

REPUBLIKA.CO.ID, WUHAN -- Dua wakil tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonatan Christie, harus terhenti di babak pertama Badminton Asia Championships (Kejuaraan Asia) 2019. Kekalahan beruntun keduanya diakui oleh sang atlet.

"Sebenarnya bukan nggak cocok dengan permainan lawan, tapi saya yang banyak mati sendiri waktu mau reli, mesti jaganya bagaimana, inisiatif menyerang di poin kritis bagimana, ada yang kurang tepat," kata Anthony seperti dilansir Badminton Indonesia, Rabu (24/4).

Anthony Sinisuka Ginting dikalahkan Ng Ka Long Angus dari Hong Kong lewat pertarungan sengit tiga set selama 74 menit dengan skor akhir 18-21, 21-18, dan 23-25. Sedangkan, Jonatan Christie dihentikan Kenta Nishimoto dari Jepang dengan skor 21-18, 19-21, dan 21-10.

Ini merupakan kekalahan beruntun kedua bagi Anthony atas Ng. Pada kejuaraan All England 2019, Ng juga menghentikan langkah Anthony di putaran pertama.

"Memang dia pemain yang tidak mudah dimatikan, tipe mainnya reli defense putar serang, jadi harus ikuti dulu. Kalau langsung serang bisa jadi bumerang karena dia sudah siap. Sebetulnya serangannya tidak terlalu kencang tapi penempatannya tepat di sudut lapangan," ujar Anthony.

Anthony mengaku kecewa terhadap hasil itu karena belum bisa mewakili Indonesia di putaran selanjutnya. Sempat memimpin skor berkali-kali, ia merasa dirinya belum bisa mengontrol permainan.

Di sisi lain, masih ada dua wakil tunggal putra yang belum bertanding. Tommy Sugiarto akan berhadapan dengan Hu Yun dari Hong Kong dan Shesar Hiren Rhustavito akan bertanding melawan Kidambi Srikanth, unggulan kelima, asal India.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2UATy2N
April 24, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UATy2N
via IFTTT
Share:

Thursday, April 18, 2019

Gus Ipul Minta Para Tokoh tak Sembarangan Umbar Pernyataan

Gus Ipul yakin Jokowi dan Prabowo mampu rekatkan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA— Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf, berharap para tokoh tidak sembarangan mengumbar pernyataan yang memancing perpecahan di tengah masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan menyusul berakhirnya proses pemungutan suara, khususnya Pemilihan Presiden 2019 pada 17 April 2019.

“Semua harus menahan diri dan mohon maaf persoalan ini tidak bisa dilakukan dengan cara adu kuat, sebab sama-sama kuat,”  ujar Gus Ipul, sapaan akrabnya, kepada wartawan di Surabaya, Kamis (18/4).

Wagub Jatim periode 2009-2019 tersebut percaya Joko Widodo maupun Prabowo Subianto sama-sama tokoh bangsa yang mampu merukunkan kembali pendukungnya setelah pemilihan presiden berakhir.

Mantan menteri percepatan pembangunan daerah tertinggal itu juga meminta semua pihak bisa menahan diri dan menghormati apapun kehendak rakyat yang telah tersalurkan melalui proses pemungutan suara.

“Jerih payah harus dihargai sebagai proses demokrasi. Pada akhirnya ada yang menang ada yang kalah. Saya pernah merasakan kemenangan juga pernah kalah, tapi ini adalah tahapan yang harus diikuti dan dihormati bersama,” katanya.

Menurut dia, jika ada kejanggalan atau mungkin menemukan masalah dalam proses pemilu kali ini maka ada langkah yang harus dilewati, yakni jalur hukum bukan jalur jalanan apalagi jalur people power yang isunya muncul di permukaan.

“Pemilu kali ini memang yang paling besar dan paling rumit. Masyarakat pemilih dengan sabar dan telaten bahkan rela menunggu dan mengantre cukup lama. Ini yang perlu disyukuri dan harus dihargai jerih payah rakyat ke TPS, apapun pilihannya,” kata dia.

Sementara itu, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa untuk meredam massa, para kiai-kiai sepuh di Jawa Timur segera menggelar pertemuan untuk mendorong situasi tetap damai dan tenang.

“Di sana ada ulamanya, di sini juga ada ulamanya. Kalau para ulama dan kiai kita bisa bertemu, Insya Allah umat akan ikut. Kami semua ingin yang menang tidak jumawa m, yang kalah bisa lapang dada dan saling menghormati,” katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2ZkhXgt
April 18, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZkhXgt
via IFTTT
Share:

Wednesday, April 17, 2019

Usai Pencoblosan Jokowi Mengaku Lega

Capres 02 Jokowi sesaat menggunakan hak suaranya di TPS 008, Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Rabu (17/4)

Foto: Republika TV/Fian Firatmaja
EMBED
Jokowi mengaku optimistis dengan hasil pilpres.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Calon Presiden Joko Widodo gunakan hak suaranya di TPS 008 yang berlokasi di pelataran gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN). Seusai melakukan pencoblosan Jokowi mengaku lega.

Jokowi mengaku optimistis dengan hasil pilpres. Akan tetapi dia meminta semua bersabar. Tunggu hasilnya yang tidak lama lagi. Jokowi juga enggan membeberkan rencananya seusai pencoblosan, saat diminta jawaban, Jokowi hanya menjawab tidak ada dan berkelakar akan makan terlebih dahulu.

Jokowi melakukan pencoblosan ditemani istrinya Iriana Widodo. keduanya kompak mengenakan pakaian berwarna putih.

Berikut video lengkapnya.

Videografer & Video Editor | Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2ZjvrsQ
April 17, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZjvrsQ
via IFTTT
Share:

'Siapa Pun yang Menang Pilpres, Semoga Ada Rekonsiliasi'

Ada momentum berharga pada Pilpres 2019 ini.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak semua pihak untuk melakukan rekonsiliasi gagasan. Sebab, terdapat nilai positif dari setiap gagasan dan program yang ditawarkan para capres dan cawapres.

"Kubu mana pun yang memenangi pilpres 2019 ini, saya harapkan menerapkan seluruh gagasan tersebut," ujar Dedi Mulyadi, Rabu (17/4).

Tak lupa, Dedi mengimbau kepada seluruh elemen tim terutama tim digital pasangan calon untuk menghentikan perdebatan di media sosial. Sebab, proses pencoblosan sampai penetapan pasangan calon merupakan domain penyelenggara pemilu.

“Kita percaya kepada penyelenggara pemilu. Mereka mampu netral dan melayani serta mengawal proses ini sampai selesai. Karena itu, kita sudahi saja perdebatan, tidak perlu diamplifikasi,” katanya.

Menurut Dedi, ada momentum berharga dalam pilpres 2019. Menurut dia, ritual demokrasi tersebut memiliki peran strategis dalam membangun peradaban bangsa Indonesia.

Pernyataan tersebut dia sampaikan bukan tanpa alasan. Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu menyebut dinamika dalam pilpres 2019 telah membawa setiap warga bangsa menuju kedewasaan berpolitik.

“Indonesia ini negara demokrasi. Ada tambahannya, negara demokrasi yang beradab. Seluruh dinamika yang sudah dijalani warga bangsa selama proses ini menciptakan peradaban. Nilai pentingnya adalah semua pihak menjadi dewasa dalam berpolitik. Semua bertindak berdasarkan basis nilai peradaban,” paparnya.

Dedi mencontohkan upaya TKN Jokowi-Ma’ruf dan BPN Prabowo-Sandi dalam meraih simpati calon pemilih. Keduanya, kata dia, saling melempar manuver yang disambut masing-masing pendukung di media sosial maupun di tingkat akar rumput.

Meskipun terkesan panas, kata dia, tidak ada konflik horizontal antarwarga bangsa yang terjadi. Dinamika yang panas dan ketat selama masa kampanye tidak melahirkan konflik. Dinamika itu tidak menjadikan satu pendukung dengan pendukung yang lain renggang silaturahimnya. "Saya kira, inilah simbol peradaban. Ini panas yang diakhiri dengan hujan. Ada adab sebagai orang timur yang tetap dikedepankan,” katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2IoJgB5
April 17, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IoJgB5
via IFTTT
Share:

Tuesday, April 16, 2019

Persija Masih Tunggu Jawaban Achmad Jufriyanto

Pemain yang akrab disapa Jupe diharapkan bergabung dengan Persija.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Klub Persija Jakarta masih menunggu jawaban Achmad Jufriyanto. Pemain yang akrab disapa Jupe diharapkan bergabung dengan Persija.

"Kami masih menunggu jawaban Jupe. Kemarin saya berkomunikasi dengan dia," ujar CEO Persija Ferry Paulus di Jakarta, Senin (15/4).

Achmad Jufriyanto saat ini berstatus bebas transfer setelah tidak lagi dikontrak klub Malaysia Kuala Lumpur FA. Bek tengah berusia 32 tahun itu diincar oleh beberapa klub Liga 1 Indonesia. Selain Persija, Persib Bandung sempat menyatakan ketertarikan mereka terhadap Jupe.

Persija membutuhkan bek tengah tambahan untuk memperkuat skuat di Liga 1 Indonesia musim 2019. Apalagi, skuat Macan Kemayoran juga masih terlibat di turnamen lain yakni Piala Indonesia dan Piala AFC 2019.

Saat ini, di Persija cuma ada tiga orang bek tengah yakni Ryuji Utomo, Maman Abdurahman dan Steven Paulle yang rutin diturunkan dalam pertandingan. Oleh karena itulah Ferry Paulus mengatakan pihaknya sudah memiliki cadangan nama seandainya gagal meraih tanda tangan Jupe.

"Tunggu saja dalam waktu dekat ini. Sebenarnya bagi Persija yang penting pemain itu benar-benar ingin bermain di Persija dan memiliki hati untuk klub. Dengan begitu akan maksimal kontribusinya," kata dia.

Liga 1 Indonesia musim 2019 dimulai pada Rabu, 8 Mei 2019. Operator liga PT Liga Indonesia Baru (LIB) memberikan waktu dari 10 April sampai 9 Mei 2019 bagi klub-klub untuk mendaftarkan pemainnya di Liga 1.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2UHAFQL
April 16, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UHAFQL
via IFTTT
Share:

Monday, April 1, 2019

Pernyataan Amien Rais Dinilai Melenceng dari Konstitusi

Jalur bagi pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pemilu adalah MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pernyataan dari Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Amien Rais soal pengerahan People Power atau kekuatan rakyat untuk menghadapi adanya dugaan kecurangan Pemilu dinilai telah melenceng dari konstitusi Indonesia. 

Pernyataan tersebut dilontarkan Amien Rais ketika mengikuti Apel Siaga 313 di depan Kantor KPU. Dia mengancam akan mengerahkan massa jika tim kampanye Prabowo-Sandi menemukan adanya indikasi kecurangan di Pemilu 2019.

"Janganlah kita keluar dari trayek Konstitusi. Amien Rais ini kadang kadang merusak juga," kata Pengamat Politik Pangi Syarwi Chaniago saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (31/3/2019).

Dalam konstitusi atau aturan hukum yang berlaku di Indonesia, apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil Pemilu maka langkah yang tepat adalah melakukan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Pangi, apa yang disampaikan Amien Rais dapat berpotensi memecah belah Bangsa Indonesia. Padahal, konstitusi sudah mengatur soal adanya sengketa Pemilu.

"Silahkan Amin Rais tidak percaya sama MK. Namun jangan buat negara kita chaos atau mengunakan politik pecah belah," ujar Pangi.

Sementara itu, Pengamat Politik Emrus Sihombing menyebut, kalimat yang dilontarkan oleh Amien Rais bernada ancaman yang negatif. Seharusnya, kata Emrus, sebagai politikus senior Amien Rais lebih paham dalam mengambil langkah apabila ada sengketa pemilu.

"Artinya kalau pelanggaran ya proses saja sesuai undang-undang. Jadi bukan lakukan people power. Karerna itu gerakan masyarakat secara masif. Biasanya peple power dampak tidak baik. Oleh karena itu kalau ada kecurangan, sejatinya lakukan proses hukum diajukan di MK dan dikawal," papar Emrus dikonfirmasi terpisah.

Emrus meyayangkan adanya pernyataan itu terlontar dari Amien Rais. Mengingat, kata Emrus, Amien Rais adalah sosok dari salah satu tokoh reformasi,seharusnya, dia lebih paham mengenai amanat konstitusi yang berlaku di Indonesia.

"Saya pikir saya sayangkan pernyataan sebagai tokoh dia adalah tokoh reformasi yang bawa indonesua ke reformasi yang konstitusional. Dia tokohnya harusnya jangan katakan people Power. Tapi kalau ada kecurangan akan kita kawal proses hukum dan kita sajikan data-data dan kita kawal, itu baru pernyataan yang bagus," ucap Emrus.

Jikalau memang ada kecurangan, Emrus menjelaskan, semua elemen masyarakat harus melewati proses hukum di MK. Tak hanya itu, seluruh laporan harus disajikan dalam bentuk data dan bukti yang lengkap.

Disisi lain, Emrus meyakini bahwa lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu saat ini sudah berjalan dan bersikap independen. Menurutnya, lembaga tersebut tidak terlibat dalam permainan politik praktis.

"Karena kecurangan tidak boleh meskipun satu suara. Kareba itu masalah kedaulatan rakyat. Karena hak konstitusi rakyat. Tapi kalau ada penyimpangan kita dorong ke MK," tutup Emrus.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2U8QCz1
April 01, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U8QCz1
via IFTTT
Share:

Thursday, March 28, 2019

Konsumsi Gas di Jateng Masih Didominasi Elpiji 3 Kg

Pertamina tidak bisa menindak pelaku pengguna elipiji 3 kg yang tidak sepatutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, CILACAP -- Penggunaan atau konsumsi elpiji di wilayah Provinsi Jawa Tengah/DIY, masih didominasi oleh penggunaan elpiji 3 kg yang mendapat subsidi dari pemerintah. Senior Supervisor Communication Pertamina MOR (Marketing Operation Regional) IV, Arya Yusa Dwicandra, menyebutkan penggunaan elpiji 3 kg ini masih mencapai 90 persen dari seluruh jenis kemasan elpiji yang dipasarkan Pertamina.

"Ya, sampai sekarang memang masih dominan dengan penggunaan elpiji 3 kg. Kita masih terus mendorong, agar kalangan masyarakat mampu maupun dunia usaha menengah-besar, tidak lagi menggunakan elpiji 3 kg," jelas Arya dalam acara sosialisasi penggunaan elpiji yang baik dan benar di aula Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap, Kamis (28/3).

Masih dominannya penggunaan elpiji 3 kg ini, menurutnya, bisa dilihat dari data penggunaan elpiji di Kabupaten Cilacap. Dia menyebutkan, dari sekitar 15 juta tabung elpiji yang dipasarkan Pertamina pada 2018, sekitar 90 persennya didominasi dengan elpiji kemasan 3 kg.

Terkait masalah penggunaan elpiji 3 kg yang belum tepat sasaran, Arya mengaku, pihaknya tidak bisa mengambil tindakan langsung terhadap pengguna. "Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk menindak. Yang memiliki kewenangan ya pihak aparat," jelasnya.

Untuk itu, terkait masalah penggunaan elpiji 3 kg yang ditengarai masih banyak yang tidak tepat sasaran, Pertamina hanya bisa melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, bagian ekonomi pemerintah daerah, dan juga dinas perdagangan. "Kita hanya bisa memberikan info, ini lho penggunaan elpiji di daerah ini sangat tinggi. Mereka yang kemudian menyelidiki dan menindak. Kita tidak bisa menindak, karena tugas hanya sekadar menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah," katanya.

Sementara dalam sosialisasi penggunaan elpiji di hadapan masyarakat, Arya menyebutkan, sosialisasi penggunaan elpiji memang sudah cukup lama tidak dilaksanakan Pertamina. "Sosialisasi ini, kami selenggarkan untuk menyegarkan kembali kepedulian warga, agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan saat menggunakan elpiji," jelasnya.

Dia menyebutkan, beberapa insiden yang terjadi akibat penggunaan elpiji, sebenarnya bukan disebabkan oleh aspek keamanan tabung elpiji yang kurang memadai. "Kami jamin, dalam kasus insiden elpiji tidak ada tabung elpiji yang sampai meledak. Yang terjadi, lebih karena masalah pemasangan regulator yang tidak benar, sehingga menyebabkan gas elpiji mengalami kebocoran," jelasnya.

Menurutnya, untuk tabung elpiji yang beredar, baik tabung 3 kg yang mendapat subsidi maupun non subsidi, seluruhnya sudah melalui standar pengamanan atau //quality control yang ketat. Namun untuk regulator dan selang regulatornya, Pertamina tidak ikut mengawasi karena tidak dikeluarkan Pertamina.

"Namun kami berharap, masyarakat menggunakan regulator dan selang regulator yang sudah memiliki standar SNI. Harganya sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. Lebih dari harga itu, saya kira tidak akan ada bedanya. Yang penting, perhatikan apakah sudah memiliki standar SNI atau tidak, katanya. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2HTP2to
March 28, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HTP2to
via IFTTT
Share:

Kesultanan Kutai: Masa Jepang dan Awal Kemerdekaan

Kesultanan Kutai terus melalui dua masa, penjajahan Belanda dan Jepang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hegemoni Hindia Belanda terus bertahan hingga pecahnya Perang Asia Timur Raya--lebih dikenal Perang Dunia II. Pada 1942, balatentara Jepang mulai menduduki satu per satu pulau di Nusantara. Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942 menandakan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda. Nusantara sejak saat itu mulai mengalami masa pendudukan Jepang.

Kalimantan Timur tentunya tidak luput dari perubahan tampuk kekuasaan ini. Bagaimanapun, pemerintah Jepang tidak menafikan eksistensi kerajaan-kerajaan yang telah lama ada di Nusantara. Jepang menduduki Kerajaan Kutai Kertanegara pada 1942.

Di satu sisi, sultan Kutai mengakui tunduk pada Kekaisaran Jepang. Di sisi lain, Jepang pun menghargainya dengan memberikan gelar kehormatan kepada sultan Kutai, yakni Koo dan nama kerajaan sebagai Kooti.

Masa Merdeka

Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pada 1947, Kesultanan Kutai Kertanegara menjadi bagian dari Federasi Kalimantan Timur dengan status daerah swapraja. Bersama dengan kerajaan-kerajaan sekitar, Kutai Kertanegara membentuk dewan kesultanan.

Status ini berubah menjadi daerah istimewa setingkat kabupaten pada 1953 atau setelah terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai hasil perundingan dengan Belanda. Enam tahun kemudian, Kutai dibagi menjadi tiga daerah, yakni Kutai yang beribu kota di Tenggarong, Balikpapan, dan Samarinda.

Pada 21 Januari 1960, diadakan sudang khusus antara pihak kesultanan Kutai Kertanegara dengan DPRD Daerah Istimewa Kutai. Hasilnya antara lain penyerahan pemerintahan dari pihak kesultanan, yakni Sultan Aji Muhammad Parikesit, kepada bupati setempat. Sejak saat itu, kekuasaan politik Kesultanan Kutai Kertanegara secara resmi berakhir.

Barulah pada 1999, ada inisiatif untuk memulihkan eksistensi Kesultanan Kutai Kertanegara yakni sebatas identitas kultural. Usulan ini datang dari bupati Kutai Kertanegara kala itu, Syaukani Hasan Rais. Tujuannya bukan untuk membangkitkan feodalisme tetapi lebih sebagai upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah.

Pada 7 November 2000, Bupati Kutai Kartanegara dan keturunan sultan Kutai Kertanegara, H. Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat, menghadiri undangan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jakarta. Mereka menyampaikan maksud untuk memulihkan eksistensi Kesultanan Kutai Kertanegara sebagai entitas budaya. Presiden pun menyetujuinya.

Sejak saat itu, Kesultanan Kutai Kartanegara bangkit kembali. Kepemimpinannya diserahkan kepada Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat sebagai keturunan ningrat Kutai secara efektif mulai 22 September 2001. Dia menggunakan gelar Sultan Aji Muhammad Salihuddin II.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2uzReOM
March 28, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2uzReOM
via IFTTT
Share:

Wednesday, March 27, 2019

Khofifah: Perlu Keseimbangan Social dan Spiritual Capital

Social capital bisa beriringan dengan spiritual capital

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berharap adanya keseimbangan antara social capital dan spiritual capital di Jawa Timur. Menurutnya, hal ini penting diupayakan, karena akan menciptakan keseimbangan kehidupan duniawi dan nahrawi. Salah satu yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan penguatan pesantren-pesantren yang ada di Jatim.

“Basis proses penguatan partisipasi masyarakat Jatim sangat luar biasa. Jika hal ini didukung dengan ribuan pesantren di Jatim maka social capital akan beriringan dengan spiritual capital,” kata Khofifah di Universitas Islam Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Rabu(27/3).

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu menjelaskan, penguatan spiritual capital salah satunya melalui peningkatkan kualitas pendidikan pesantren dan diniyah. Selain itu, juga dengan penguatan pendidikan vokasi di pesantrean-pesantren.

“Lewat vokasi di pesantren ini diharapkan akan meningkatkan daya saing dan kemandirian pesantren,” kata Khofifah.

Khofifah menambahkan, peningkatan kualitas guru Madrasah Diniyah (Madin) juga perlu dilakukan dengan meluaskan pemberian beasiswa mu’adalah, dan beasiswa S2 bagi guru Madin. Program ini, kata dia, sudah diluncurkan, dan diharapkan kualitas guru Madin akan meningkat sehingga output dari seluruh pendidikan Madin ikut meningkat.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi aktif dengan kepala Dispendik Provinsi Jatim terkait program pendidikan vokasi di pesantren. Sejak awal Maret, Pemprov Jatim juga telah membuka  program layanan semi millenial job center di Bakorwil Pamekasan.

“Ini semua merupakan bagian dari penguatan, peningkatan skill, dan menciptakan kemandirian khususnya bagi alumni pesantren yang tidak hanya bergerak di bidang dakwah,” ujar mantan Menteri Sosial pada Kabinet Kerja tersebut.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2TFAujD
March 27, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TFAujD
via IFTTT
Share:

Pengendalian TB dan Tembakau Harus Sejalan

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Dr Agus Dwi Susanto SpP (K)

Foto: Republika TV/Fian Firatmaja
EMBED
Bila ingin sempurna terbebas dari penyakit TB harus berhenti merokok.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tuberkulosis (TB) memang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Akan tetapi, pengendalian TB harus sejalan dengan pengendelain tembakau.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Dr Agus Dwi Susanto SpP(K) FAPSR FISR menjelaskan, pengendalaian dirasa perlu. Menurut dia, rokok menjadi faktor resiko yang mampu menurunkan imunitas pada saluran nafas dan paru.

Agus tegaskan, hal itu yang menjadi dasar mengapa pengendalian tembakau dan TB harus sejalan. Perokok yang menderita TB bila ingin sempurna terbebas dari penyakit tersebut  harus berhenti merokok.

Berikut video lengkapnya.

Videografer & Video Editor | Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2YrGaBg
March 27, 2019 at 05:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2YrGaBg
via IFTTT
Share: