Pellegrini Minta West Ham Punya Mentalitas Pemenang

Tim besutan Pellegrini sempat mengawali musim dengan catatan nirpoin dalam 4 laga.

REPUBLIKA.CO.ID,SOUTHAMPTON -- Pelatih West Ham United, Manuel Pellegrini, menginginkan timnya terus membawa mentalitas pemenang pada paruh kedua Liga Primer Inggris musim 2018/2019. The Hammers menutup paruh pertama dengan meraih kemenangan 2-1 di markas Southampton pada Jumat (28/12) pagi WIB.

Hasil itu membuat tim besutan Pellegrini yang sempat mengawali musim dengan catatan nirpoin dalam empat pertandingan pertama kini bertengger di urutan kesembilan klasemen, bermodalkan catatan 27 poin.

"Saya gembira. Ketika Anda memulai dengan nol dari 12 poin yang bisa diraih, tentu sulit untuk bangkit dari keadaan itu," kata Pellegrini dalam komentar purnalaga yang dilansir laman resmi West Ham. "Saat ini, kami di 10 besar. Kami akan terus berjuang dan berkembang, bermodalkan 27 poin di paruh kedua kami harus terus melaju bersama mentalitas pemenang sehingga bisa menutup musim dengan posisi sedekat mungkin dari puncak."

Pelatih yang sempat menjuarai Liga Primer Inggris bersama Manchester City pada 2013-2014 itu mengaku puas dengan penampilan West Ham di Stadion St Mary's, kendati sempat tertinggal lebih dulu di awal babak kedua.

"Saya pikir kami menampilkan permainan yang sangat baik. Sejak menit pertama kami mengusung misi untuk menang dan saya pikir kami cukup seimbang sepanjang laga," kata Pellegrini. "Kami banyak menguasai bola di area lawan namun mereka bertahan dengan cukup baik, walau tak banyak pilihan. Yang terpenting kami mempertahankan pola permainan itu, setelah kebobolan dan segera membalas untuk kemudian berbalik unggul."

Setelah laju empat kemenangan terhenti di laga pekan ke-18, West Ham bangkit dari kekalahan melawan Watford dengan menaklukkan Southampton. Sembari menghentikan momentum positif yang tengah dialami Southampton bersama pelatih anyar Ralph Hassenhuettl, West Ham kembali ke jalur kemenangan untuk naik ke peringkat kesembilan klasemen saat ini.

Pasukan Pellegrini akan memulai paruh kedua musim dengan melawat ke markas Burnley pada Ahad (30/12).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SqBLLi
December 28, 2018 at 08:50PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SqBLLi
via IFTTT

Read More

Sensor Pengukur Gelombang Laut akan Dipasang di Selat Sunda

Pengukur gelombang laut akan dipasang di sekitar Gunung Anak Krakatau.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Geologi Kementerian ESDM akan memasang alat pengukur tinggi muka air laut atau tide gauge di sekitar Gunung Anak Krakatu di Selat Sunda.

Alat itu akan berfungsi mendeteksi adanya kenaikan muka air laut secara signifikan, kemudian mengirimkan peringatan kepada warga Banten dan Lampung bila ada potensi tsunami.

Kepala Bidang Jaring Kontrol Horizontal dan Vertikal Badan Informasi Geospasial (BIG) Joni Efendi menjelaskan, tide gauge akan dipasang di beberapa titik di pulau-pulau sekitar Anak Krakatau. Berdasarkan data BIG, alat pengukur muka air laut baru terpasang di Ciwandan dan Marina Jambu, Banten. Sementara di Lampung, tide gauge baru terpasang di Pelabuhan Panjang, Kota Agung, Bengkunat, dan Krui.

"Kalau ada stasiun pasang surut di sekitar Anak Krakatau, bisa warning masyarakat. Saat ada tsunami air naik kan tercatat, sehingga masyarakat di dataran Banten atau Lampung masih ada waktu (untuk evakuasi diri)," kata Joni, Jumat (28/12).

Tambahan tide gauge yang dipasang, ujar Joni, nantinya berjumlah dua unit di pulau-pulau sekitar Anak Krakatau. Kriteria pulau yang akan dijadikan lokasi pemasangan alat pengukur muka air laut adalah pulau tak berpenghuni dan tidak ada pelabuhan.

"Kita belajar dari kejadian tsunami akibat longsoran di Palu dan Selat Sunda," katanya.

Baca: Tsunami Selat Sunda tak Terdeteksi Termasuk Kejadian Langka

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AjyXZD
December 28, 2018 at 08:50PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AjyXZD
via IFTTT

Read More

Jerman Menentang Rudal Nuklir Baru di Eropa

Penentangan diserukan jika perjanjian kontrol senjata era Perang Dingin dibatalkan

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN - Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan Jerman akan sangat menentang setiap langkah untuk menempatkan rudal nuklir jarak menengah baru di Eropa. Penentangan itu akan diserukan Jerman jika perjanjian kontrol senjata era Perang Dingin dibatalkan.

"Dalam situasi apa pun Eropa tidak boleh menjadi panggung untuk perdebatan perlucutan senjata," kata Maas, dikutip kantor berita Jerman, Deutsche Presse-Agentur (DPA), dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Rabu (26/12).

"Penempatan rudal jarak menengah baru akan disambut dengan perlawanan luas di Jerman," tambah dia.

Amerika Serikat (AS) telah mengancam untuk menarik diri dari Intermediate-range Nuclear Forces Treaty 1987. Kesepakatan itu melarang Moskow dan Washington untuk menempatkan rudal-rudal berbasis darat jarak pendek dan menengah di Eropa.

Rusia mengatakan pihaknya telah merencanakan penyebaran rudal nuklir baru di Eropa menyusul rencana penarikan Washington dari perjanjian itu. "persenjataan nuklir adalah jawaban yang salah," ungkap Maas.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EUMbjx
December 27, 2018 at 08:50PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EUMbjx
via IFTTT

Read More

Polri Bentuk Satgas Mafia Skor Pertandingan Sepakbola

Satgas Mafia Skor Sepakbola akan dipimpin langsung oleh Kapolri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri akan segera menggerakkan Satuan Tugas (Satgas) Mafia Skor Pertandingan Sepakbola, yang juga akan berkoordinasi dengan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dan Kemenpora RI. Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan memimpin dan memilih secara langsung personel-personel Satgas Mafia Skor Sepakbola.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, personel-personel satgas akan dipilih secara ketat, dan mempunyai kualifikasi di bidang penyidikan. "Di dalam satgas ini juga ada sub satgas, yang akan melakukan investigasi atau melakukan penyidikan di dalam setiap pertandingan," ujarnya di Mabes Polri, Kamis (20/12).

Satgas Mafia Skor Sepakbola akan melakukan penyidikan bekerjasama dengan PSSI dan PT Liga, dengan orang-orang yang akan dijadikan wistleblower terhadap kasus tersebut. Kemudian ada sub satgas penyidikan atau kasus hukum, ketika dalam penyidikan itu jelas berisi tindak pidana, akan ditingkatkan dari penyidikan menjadi penyelidikan take over sub satgas.

Melalui satgas, akan didalami fakta hukum apa yang dilanggar oleh tersangka, misalnya tindak pidana penipuan yakni pasal 378 KUHP, atau penyuapan yakni Undang-Undang No. 11 tahun 1998. "Satgas ini mau dibentuk, penanganan kasus skor masa lalu yang akan ditangani, sudah ada beberapa kasus, tapi alat bukti masih belum cukup pada waktu itu," kata Dedi.

PSSI sendiri telah berkomitmen untuk bekerja sama memberantas mafia skor, karena keberadaan mereka memang sangat mengganggu sekali. Sehingga jika satgas telah dibentuk, maka dimulai dari PT Liga, club, pemain, hingga wasitnya, semua akan dalam pengawasan satgas.

Sudah ada banyak nama julukan untuk membentuk satgas ini, namun masih akan didiskusikan. Tetapi yang jelas sebelum Liga 2019 bergulir, satgas ini sudah terbentuk.

Untuk diketahui, mantan manajer timnas sepak bola putra Indonesia, Andi Darussalam Tabusalla, mengakui ada pihak yang mengatur hasil pertandingan final Piala AFF 2010. Ketika itu, timnas Indonesia kalah agregat 2-4 dari Malaysia setelah tumbang 0-3 pada leg pertama 26 Desember 2010, di Kuala Lumpur.

Dalam acara Mata Najwa di salah satu televisi swasta, Rabu (19/12), ADS (sapaannya) mengaku tahu adanya pengaturan skor dari bandar Malaysia. Sebab, ADS mengaku kenal baik dengan sejumlah orang yang biasa mengatur hasil pertandingan.

Akan tetapi, ADS menolak terlibat di dalamnya. Ia juga menyesalkan tudingan kepada Wakil Ketua Umum PSSI saat itu Nirwan D Bakrie. ADS bersedia mengungkap kisah yang ia tahu terkait tudingan pengaturan suap itu. Namun, ia menolak bercerita dalam acara tersebut maupun ke publik, melainkan kepada pihak berwenang yang dapat mengusut tuntas kasus ini.

Sebenarnya isu pengaturan skor/suap ini sudah muncul lama. Beberapa pekan setelah final Piala AFF 2010 usai, seseorang yang mengaku bernama Eli Cohen mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang dugaan jual-beli partai final antara Indonesia dan Malaysia yang dilakukan oleh dua pejabat PSSI. Dalam surat tersebut, kedua oknum pejabat tersebut memberikan instruksi kepada oknum pemain.

Namun kehebohan ini mereda setelah tak ada bukti lanjutan. Terlebih pihak-pihak yang berada di dalam timnas saat itu memberikan bantahan, salah satunya Bambang Pamungkas. Dalam situs pribadinya saat itu, Bepe (sapaannya) menceritakan rutinitas tim selama tiga hari di Malaysia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Sd7uPY
December 20, 2018 at 08:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Sd7uPY
via IFTTT

Read More

Walhi Dukung Cukai untuk Plastik tak Ramah Lingkungan

Pengenaan cukai dipandang penting sebagai upaya mengendalikan konsumsi plastik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Manajer Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Adrie Charviandi mendukung pengenaan cukai pada kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Adrie menyebut, pengenaan cukai kantong plastik tetap perlu mempertimbangkan dampak pada perekonomian.

"Untung kantong plastik yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) memang perlu dikenakan cukai," kata Adrie ketika dihubungi, Ahad (16/12).

Adrie mengatakan, pengenaan cukai adalah upaya untuk mengendalikan konsumsi plastik. Menurutnya, kebijakan itu dapat diterapkan untuk mengurangi peredaran kantong plastik yang tidak ramah lingkungan atau baru terurai setelah puluhan tahun.

Kendati demikian, Adrie mengingatkan pemerintah untuk menerapkan cukai plastik secara tepat sasaran. Dia mengatakan, produsen plastik yang sudah bisa memenuhi SNI perlu mendapatkan tarif cukai plastik yang lebih rendah atau bahkan dibebaskan dari cukai. "Ini ibaratnya kalau pengendara motor sudah pakai helm SNI masa tetap ditilang?" kata Adrie.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, panitia antarkementerian masih membahas mekanisme pengenaan cukai pada kantong plastik. Salah satu hal yang dipertimbangkan adalah variasi tarif cukai terutama untuk plastik yang sudah ramah lingkungan. Heru berharap, dengan adanya kebijakan tersebut, produsen plastik tetap dapat berusaha namun beralih pada produk yang dapat diurai dengan lebih cepat.

"Kita ingin pengusaha yang sekarang mengandalkan penghasilan dari kantong plastik tetap bisa bertahan tapi tidak lagi memproduksi barang tak ramah lingkungan," kata Heru.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ElwoJj
December 16, 2018 at 08:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ElwoJj
via IFTTT

Read More

Hadimuljono says infrastructure unites Indonesia

Hadimuljono says millennials must realize the importance of infrastructure sector.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Public Works and Public Housing Minister Basuki Hadimuljono has emphasized that the millennial generation should realize of the importance of the infrastructure sector in unifying Indonesia. Infrastructure also has its own role in boosting economic activities in Indonesia.

"The millennial generation needs to know that infrastructure also unites Indonesia, particularly concerning connectivity," Hadimuljono noted in a press release here, Monday.

During the 2015-2018 period, the government had developed new roads, stretching a total of 3,432 kilometers (km), in Kalimantan and Papua border areas as well as East Nusa Tenggara, among others. The new roads exceed the target of 2,650 km by 2019.

The government has also built new bridges, spanning 39,798 meters, exceeding the target of 29,859 meters by 2019.

Infrastructure development is in line with the public's aspirations of better and quality infrastructure services, the minister remarked.

"In the past, infrastructure was developed to meet the basic needs, but now, it aims to improve our competitiveness," he stated.

Infrastructure development, which has been a priority program during the Jokowi-Kalla administration, will become an asset for the millennial generation to be more competitive, he added.

The millennial generation will become a decision maker for the future of Golden Indonesia 2045. Infrastructure development also builds a foundation for a giant leap in future to be initiated by the Indonesian younger generation.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QGfkV3
December 10, 2018 at 08:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QGfkV3
via IFTTT

Read More

Anak-Anak India Kurang Gizi, Jumlah Stunting Tertinggi

46 juta anak di India mengalami stunting.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Global Nutrition Report menyoroti kasus malnutrisi di seluruh dunia. Dilansir Aljazirah, Kamis (29/11), dari hasil laporan itu diketahui, sepertiga anak-anak yang mengalami masalah tinggi badan atau stunting berada di India.

"Sebanyak 46 juta anak di India terhambat karena kekurangan gizi dan 25,5 juta lebih didefinisikan sebagai "ceking"-yang berarti mereka tidak cukup berat untuk tinggi badan mereka," menurut Global Nutrition Report 2018.

Adapun untuk di seluruh dunia, 150,8 juta anak-anak bertumbuh pendek dan 50,5 juta terlalu kurus. Asia adalah salah satu wilayah yang terdampak cukup parah untuk kasus malnutrisi, meskipun wilayah ini mengalami pengurangan stunting terbesar dari 2000 hingga 2017 - dari 38 persen menjadi 23 persen.

Di India, tingkat kekurangan gizi yang tinggi menyebabkan anemia, tingkat kelahiran rendah, dan perkembangan yang terhambat. Dari tiga negara yang mengalami masalah malnutrisi, dua di antaranya berada di Asia yakni India (46,6 juta) dan Pakistan (10,7 juta).

Para peneliti Global Nutrition Report yang meneliti 140 negara,  menyerukan perubahan penting dalam respons terhadap ancaman kesehatan global ini. Global Nutrition Report adalah analisis tahunan yang diproduksi secara independen tentang keadaan gizi dunia.

Laporan Global Nutrition 2018 menemukan bahwa tingkat kekurangan gizi menurun secara global. Namun tingkat penurunannya tidak cukup cepat untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang disetujui secara internasional untuk mengakhiri semua bentuk kekurangan gizi pada  2030.

Kasus kekurangan gizi di India bukan hanya dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi. Tetapi juga adanya masalah  ketidaksetaraan jender, menikah usia dini, buang air besar sembarangan, pendidikan, dan status ekonomi.

Meskipun data telah tersedia. Namun, penanganan masalah gizi buruk di India belum maksimal.

Secara global tidak ada negara yang mampu memenuhi sembilan target dalam penanganan gizi buruk. India tidak memenuhi satu pun dari sembilan target itu.

Upaya telah dilakukan untuk memastikan anak-anak memperoleh ASI eksklusif dan mendapatkan makanan bergizi dalam dua tahun pertama kehidupannya. Program air bersih dan  sanitasi juga dilakukan.

"Kami sadar akan fakta bahwa sebagian besar anak-anak kami mengalami stunting dan kekurangan berat badan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami telah meluncurkan misi nutrisi tahun ini di mana kami akan menggunakan teknologi baru untuk menyelesaikannya," ujar Rakesh Srivastava, dari Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak India.

Ekonomi India tumbuh paling cepat di dunia. Selama dua dekade terakhir India telah mencatat ekspansi ekonomi yang membantu mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Namun masih terjadi kesenjangan begitu tinggi antara yang kaya dan miskin.

"Kami terus-menerus terkejut dan dipermalukan oleh laporan seperti ini. Di negara seperti India - di mana ada begitu banyak penekanan pada tingkat pertumbuhan ekonomi - sikap apatis kami terhadap kekurangan gizi dan keamanan pangan. Ini merampas masa depan anak-anak Ini harus menjadi prioritas nasional," kata Nikhil Day dari organisasi petani dan pekerja di negara bagian Rajasthan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QsOek6
November 29, 2018 at 08:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QsOek6
via IFTTT

Read More

DPD Lakukan Rapat Konsultasi dengan BPK

BAP DPD RI dengan BPK membahas mengenai daftar hasil pemeriksaan BPK.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD melakukan rapat konsultasi ke Badan Pengawas Keuangan (BPK). BAP DPD RI dengan BPK membahas mengenai daftar hasil pemeriksaan BPK atas LHP LKPP terkait subsidi listrik dan juga membahas mengenai sengketa antara Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 Pasar Bersehati Kota Manado dengan Dirut PD Pasar Kota Manado.

Dari hasil pemeriksaan mengenai subsidi listrik tahun anggaran 2016 dan hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 atas LKPP terkait subsidi listrik tahun anggaran 2017 yang akan diklarifikasi, BPK RI menemukan beberapa permasalahan terkait subsidi listrik. Selanjutnya permasalahan tersebut diinventarisasi oleh BAP DPD RI untuk ditindaklanjuti.

Salah satu permasalahan adalah adanya temuan mengenai penambahan pagu anggaran subsidi listrik tahun 2017 sebesar Rp 5,2 triliun tidak sesuai dengan UU APBN dan tidak berasarkan pertimbangan yang memadai. Dari hasil pemeriksaan tersebut, menunjukkan permasalahan antara lain penambahan anggaran subsidi listrik bukan merupakan kewenangan Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam UU APBN/APBN-P. Dan perimbangan penambahan anggaran subsidi listrik untuk mengatasi permasalahan debt service coverage ratio PT. PLN tidak memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah bersama dengan DPR mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran pagu APBN subsidi di luar parameter yang ditetapkan. Atas rekomendasi tersebut, Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah menerima dan akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPR dalam pembahasan RAPBN 2019 untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas penambahan anggaran.

Selain membahas soal subsidi listrik, BAP DPD RI juga membahas mengenai sengketa Kelompok 14 Pasar Bersehati dengan Dirut PD Pasar Kota Manado, pertemuan BAP DPD RI dengan BPK RI sebagai tindak lanjut atas surat yang dikirim Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 Pasar Bersehati yang ditujukan kepada Kepala BPK RI dengan nomor surat 024/PIA/PK.14?Mdo/II/2018 tanggal 4 Februari 2018, Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 Pasar Bersehati meminta kepada BPK untuk melakukan audit investigasi mengenai sistem tata kelola keuangan PD Pasar Kota Manado.

Para pedagang di Pasar Bersehati mempermasalahkan pembongkaran dan pengosongan secara paksa dan sepihak atas lapak para pedagang Kelompok 14 oleh PD Pasar Kota Manado yang diduga tidak sesuai prosedur. Atas permasalahan tersebut, BAP DPD RI melakukan klarifikasi dan mediasi kepada Forum Pedagang Bersatu Kelompok 14 dan Dirut PD PAsar Kota Manado, beserta pemerintah Kota Manado.

Selanjutnya jika permasalahan masih belum selesai, maka DPD RI akan meminta BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)/Audit Investigasi terhadap PD Pasar Kota Manado. Pertemuan antara BAP DPD RI dengan BPK RI bertujuan untuk menindaklanjuti penyelesaian sengketa tersebut. Saat ini, BPK RI sedang melakukan PDTT pada Pasar Kota Manado pada tanggal 15 Oktober – 30 November 2018 dan pada pekan ketiga bulan Desember 2018 BPK akan menyerahkan hasil pemeriksaannya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DVWinF
November 26, 2018 at 08:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DVWinF
via IFTTT

Read More

Wapres Kunjungi Desa Wisata Puri Mataram

Puri Mataram menjadi percontohan obyek wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Wakil Presiden, Jusuf Kalla, melakukan rangkaian kunjungan ke DI Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, JK berkunjung ke Desa Wisata Puri Mataram di Dusun Drono, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman.

Desa Wisata tersebut merupakan salah satu hasil pengembangan yang berasal dari program Kementerian Desa. Puri Mataram menjadi percontohan obyek wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Begitu tiba, Wapres yang didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Bupati Sleman Sri Purnomo langsung berkeliling. Usai berkeliling, ketiganya sempat menuliskan kesan dan pesan kepada pengelola.

Sayangnya, sepanjang kunjungan pada Senin (26/11), JK menolak menemui rekan-rekan media. Setelah selesai berkeliling, JK langsung bertolak ke tempat-tempat kunjungan yang lain.

Desa Wisata Puri Mataram yang memiliki luas 4,5 hektare itu merupakan obyek wisata keluarga yang menawarkan pemandangan persawahan. Lengkap dengan bangunan-bangunan joglo dan jembatan gantung dari bambu.

Turut mempercantik pemandantan Taman Bunga Celosia yang mengitari replika Tugu Jogja. Bahkan, Direktur Bumdesa Tridadi Makmur, Raden Agus Kholik mengatakan, rencananya akan ada penambahan wahana pada Desember mendatang.

"Wahana yang menampilkan ribuan kitiran atau baling-baling kecil untuk spot bagi pengujung," kata Raden.

Ia mengungkapkan, Desa Wisata Puri Mataram sebagian besar dikelola masyarakat setempat. Puri Mataram dibuka untuk umum mulai pukul 08.00 sampai 19.00 setiap hari dengan bea masuk Rp 10 ribu.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2S8nWki
November 26, 2018 at 08:50PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2S8nWki
via IFTTT

Read More