Dapatkan Update Berita Republika
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satgas Antimafia Bola berencana memanggil pemain yang membela tim nasional (Timnas) Indonesia di Final Piala AFF 2010. Pemanggilan tersebut untuk mendalami kasus dugaan pengaturan skor dalam sepak bola Indonesia.
"Ya, diundang, kita akan undang dulu (pemain), ini kan untuk mengklarifikasi informasi-informasi yang pernah dia (pemain) dapat dia alami dia dengar, seperti itu," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/12).
Nama pemain yang sering disebut adalah bekas bek Timnas Indonesia Maman Abdurrahman. Ia disebut-sebut terlibat dalam kekalahan Indonesia dengan Malaysia di Final Piala AFF 2010. Namun, menurut Dedi, kepolisian enggan berspekulasi terlebih dahulu dan saat ini polisi fokus melakukan penyelidikan awal. Penyelidikan yang dilakukan polisi diawali dengan pemeriksaan pada sejumlah saksi. Pemeriksaan sendiri, kata Dedi, juga tidak terbatas pada liga tertentu, namun lebih pada persepakbolaan Indonesia secara menyeluruh.
"Ini fokusnya untuk menggali aktor langsung yang menjadi pemain di lapangan dulu. Ya apalagi lebih kita fokuskan lagi siapa yang mengalami sebagai whistle blower (informan) untuk memperjelas menguatkan penyidik merumuskan konstruksi hukum," katanya.
Baca juga: Sesmenpora Diperiksa Polisi Terkait Pengaturan Skor
Sesmenpora Gatot Sulistiantoro Dewa Broto diperiksa pada Rabu (26/12). Selain Gatot, akan diperiksa pula beberapa orang lainnya. Direktur Operasional Risha Adi Wijaya, Wasit Reza Palevi, dan Wasit Agung Setiawan rencananya akan diperiksa Kamis (26/12). Sementara, Ketua Komisi Disiplin Asep Edwin, Exco PSSI Hidayat, dan Kepala Biro Hukum Kemenpora Sanusi akan diperiksa Jumat (27/12).
Jumat (21/12) lalu, Sekjen Liga Indonesia Ratu Tisha, Direktur Liga Indonesia Berlington Siahaan, Manajer Madura FC Januar Herwanto, Sekjen Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) Andreas Marbun dan Ketua BOPI Richard Sam Bera dijadwalkan diperiksa. Namun, Ratu Tisha dan Berlington tak hadir. Polri memastikan akan menjadwalkan ulang pemanggilan keduanya.
Isu pengurangan skor berhembus saat mantan manajer Timnas Indonesia tahun 2010 Andi Darussalam mengungkap dalam acara //Mata Najwa//, bahwa ada pengaturan skor. Polri pun reaktif dengan membentuk Satgas Antimafia Bola.
Menurut Surat Perintah Kapolri Nomor 3678 tanggal 21 Desember 2018, Satgas Anti Mafia Bola diketuai oleh Brigjen Hendro Pandowo yang merupakan Kepala Biro Provos Polri dan Brigjen Krishna Murti yang merupakan Kepala Biro Misi Internasional Divisi Hubintern Polri, sebagai wakilnya.
REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- AC Milan dan Chelsea dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk melakukan pertukaran antara dua penyerangnya, Gonzalo Higuain dan Alavaro Morata. Hal tersebut bakal terlaksana pada bursa transfer musim dingin 2019 nanti.
Diberitakan Sportmediaset disadur Metro, Selasa (25/12), kedua belah pihak telah menyempurnakan detail akhir dari tukar guling antara bomber Argentina dengan striker Spanyol tersebut.
Secara teknis Higuain memang masih dalam peminjaman i Rossoneri dari Juventus musim panas kemarin. Sehingga, jawara Serie A Italia musim lalu itu harus memberikan persetujuan untuk kesepekatan swap tersebut.
Nantinya, kubu Chelsea bakal lebih dahulu melakukan pinjaman selama enam bulan sebelum mempermanenkannya pada akhir musim 2018/2019. Sementara untuk Morata, Milan diyakini akan meminjam selama 18 bulan ke depan dengan kesepakatan permanen.
Alhasil, dua laga melawan Forsinone dan SPAL di pentas Serie A Italia bakal menjadi penampilan terakhi el Pipita berseragam il Diavollo Rosso.
Higuain hingga kini masih kesulitan untuk menemukan naluri mencetak golnya bersama Milan. Attacante 31 tahun itu baru menyumbang tujuh gol dari 18 penampilannya.
Hal yang sama dialami oleh Morata. Pesepak bola jebolan akademi Real Madrid itu baru mencatat tujuh gol dari 21 penampilannya bersama Si Biru London.
REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Jajaran Polres Indramayu memusnahkan 18.102 botol minumana keras (miras) dari berbagai jenis dan merk. Perang terhadap minuman haram itupun terus dilanjutkan.
Pemusnahan miras itu dilakukan dengan cara digilas menggunakan stum di halaman Mapolres Indramayu, Kamis (20/12). Pemusnahan dipimpin Kapolres Indramayu, AKBP M Yoris MY Marzuki, unsur Forkopimda dan ulama.
Selain miras, dalam kesempatan itu juga turut pula dimusnahkan 14.763 liter tuak, 806 liter ciu dan knalpot bising sebanyak 60 buah. Adapula narkoba jenis sabu sebanyak 26,05 gram, ganja 760,35 gram, Heximer 38.778 butir, Tramadol 7.647 butir, Dextro 230 butir, Double Y 5.924 butir, Double L 1.131 butir dan Kutoin Phenytoin 5.220 butir.
Kapolres Indramayu, AKBP M Yoris MY Marzuki, menyatakan, pemusnahan miras, narkoba dan knalpot bising itu dimaksudkan untuk menekan peredaran barang-barang tersebut. Selain itu, juga untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif jelang Natal dan Tahun Baru.
‘’Polres Indramayu berkomitmen untuk terus meminimalisasi peredaran miras, narkoba dan knalpot bising,’’ tegas Yoris.
Untuk itu, lanjut Yoris, pihaknya setiap malam melaksanakan kegiatan kepolisian yang ditingkatkan (KKYD). Selain itu, pihaknya juga gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan, pengedar miras dan pelaku pencurian sepeda motor.
‘’Saat ini sudah 800 sepeda motor yang kita amankan. Motor itu tidak memiliki surat-surat dan kemungkinan hasil curian,’’ kata Yoris.
Yoris pun meminta ada dukungan dan peran serta semua pihak, termasuk ulama, dalam upaya pemberantasan miras, narkoba dan knalpot bising. Dia berharap, upaya tersebut bisa memberantas berbagai penyakit masyarakat dan mewujudkan Indramayu yang relijius, maju, mandiri, sejahtera.
Dalam kesempatan yang sama, pengurus MUI Indramayu, Abdul Rosyid, mengapresiasi kinerja Polres Indramayu yang sudah berusaha mengatasi peredaran miras. Meski dia mengakui, peredaran miras tidak akan pernah habis.
‘’Ditindak saja masih ada, apalagi kalau tidak ditindak. Yang penting kita berusaha,’’ kata Abdul Rosyid.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, memiliki cara sendiri dalam mendekati warganya. Berbeda dengan kebiasaan pejabat lain yang senang blusukan, Menurut Ridwan Kamil, per Januari mendatang ia berencana menggelar program rutin mendengar langsung aspirasi warga.
Ridwan Kamil mengatakan, saat ini ia sedang menyiapkan program Tepas Jabar atau Temu Pemimpin untuk Aspirasi Jabar yang akan digelar dalam seminggu sekali. “Jadi saya seminggu sekali akan mendengarkan curhat warga mereka boleh datang ke Gedung Sate atau ke Gedung Pakuan difasilitasi humas,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Selasa (18/12).
Namun, menurut Emil, temu warga dengan dirinya tersebut akan dibalut dengan tema yang terarah. Emil mencontohkan, pada pekan pertama akan membahas curhatan warga soal infrastruktur, dan tema yang berbeda pada pekan berikutnya.
“Nanti saya panggil dinas sesuai dengan tema curhatannya. Ini untuk menunjukkan kedekatan pemimpin dengan warga secara fisik tidak hanya secara digital,” katanya.
Rencananya, kata dia, warga yang hadir pun akan dipilih dan menempuh prosedur khusus yang dirancang humas. Emil juga mengaku kemungkinan bisa saja ada undian jika animo warga yang datang tinggi. Namun, ia memastikan peserta acara ini harus dibatasi.
“Warga dipilih dan ada prosedur yang harus disiapkan. Kalau banyak, ya, diundi atau bagaimana karena nggak bisa terlalu banyak juga,” katanya.
Saat ditanya kenapa tidak memilih blusukan sebagai pola komunikasi langsung dengan warga, menurut Emil, berkilah ingin menjadikan kantor pemerintahan dan rumah dinas sebagai ruang yang bisa diakses publik.
“Kadang kan mereka ingin melihat Gedung Sate-nya, ke Pakuan. Nanti difasilitasi transportasinya oleh tim," katanya.
Emil mengatakan, ia tidak setiap pekan berada di kota yang ia mau dengan segala aktivitasnya. "Sebenarnya cukup digital tapi ingin memenuhi kerinduan secara fisik,” katanya.
REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Pangan dan Pertanian meresmikan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) di lumbung padi merah, Ciawitali, Kota Cimahi, Selasa (18/12). Peluncuran toko tersebut diharapkan mampu meminimalisasi krisis pangan yang dikhawatirkan terjadi.
Wali Kota Cimahi, Ajay Muhammad Priatna mengungkapkan keberadaan toko tani diharapkan bisa menjaga stabilitas harga bahan pokok dan juga tempat menyimpan stok pangan. Dia mengklaim toko tani akan menjual barang dengan harga lebih rendah dari pasar.
"Kami buatkan untuk membantu kebutuhan masyarakat. Ini bisa dibeli masyarakat umum, harganya di bawah pasar (dengan) kualitasnya bagus," ujarnya saat peresmian toko tani, Selasa (18/12).
Ia menuturkan, meski diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat namun tidak akan memenuhi se-Kota Cimahi. Sehingga, pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama masyarakat. Toko Tani menurutnya menjadi salah satu tempat bagi masyarakat mendapatkan pangan murah.
Rantai Distribusi Panjang Sebabkan Harga Daging Sapi Mahal
Dirinya menambahkan, pangan yang berada di toko tani didapatkan dari kerjasama antara petani lokal di Kota Cimahi maupun komunitas yang dibina Dinas Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Barat. "Misalnya beras dari kelompok daerah Subang," katanya.
Ajay mewanti-wanti Dinas Pangan dan Pertanian agar menjaga toko tani. Menurutnya, jangan sampai toko tersebut tidak beroperasi atau bahkan sama sekali tidak berjalan. "Jangan sampai, buka seminggu kemudian tutup karena penyuplai tidak ada," katanya.
Toko Tani yang diklaim menjual barang dengan harga di bawah pasaran yaitu beras yang dijual dengan harga Rp 44 ribu untuk 5 kilogram minyak goreng Rp 22 ribu untuk 2 liter, gula pasir Rp 11 ribu perkilogram, telur ayam Rp 25 ribu perkilogram, daging sapi Rp 90 ribu perkilogram.
Selain itu, daging ayam Rp 35 ribu perekor, cabai merah Rp 5.000 perpack, bawang merah Rp 13.500 persetengahkilogram serta bawang putih Rp 12 ribu per setengahkilogram.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, memiliki cara sendiri dalam mendekati warganya. Berbeda dengan kebiasaan pejabat lain yang senang blusukan, Menurut Ridwan Kamil, per Januari mendatang ia berencana menggelar program rutin mendengar langsung aspirasi warga.
Ridwan Kamil mengatakan, saat ini ia sedang menyiapkan program Tepas Jabar atau Temu Pemimpin untuk Aspirasi Jabar yang akan digelar dalam seminggu sekali. “Jadi saya seminggu sekali akan mendengarkan curhat warga mereka boleh datang ke Gedung Sate atau ke Gedung Pakuan difasilitasi humas,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Selasa (18/12).
Namun, menurut Emil, temu warga dengan dirinya tersebut akan dibalut dengan tema yang terarah. Emil mencontohkan, pada pekan pertama akan membahas curhatan warga soal infrastruktur, dan tema yang berbeda pada pekan berikutnya.
“Nanti saya panggil dinas sesuai dengan tema curhatannya. Ini untuk menunjukkan kedekatan pemimpin dengan warga secara fisik tidak hanya secara digital,” katanya.
Rencananya, kata dia, warga yang hadir pun akan dipilih dan menempuh prosedur khusus yang dirancang humas. Emil juga mengaku kemungkinan bisa saja ada undian jika animo warga yang datang tinggi. Namun, ia memastikan peserta acara ini harus dibatasi.
“Warga dipilih dan ada prosedur yang harus disiapkan. Kalau banyak, ya, diundi atau bagaimana karena nggak bisa terlalu banyak juga,” katanya.
Saat ditanya kenapa tidak memilih blusukan sebagai pola komunikasi langsung dengan warga, menurut Emil, berkilah ingin menjadikan kantor pemerintahan dan rumah dinas sebagai ruang yang bisa diakses publik.
“Kadang kan mereka ingin melihat Gedung Sate-nya, ke Pakuan. Nanti difasilitasi transportasinya oleh tim," katanya.
Emil mengatakan, ia tidak setiap pekan berada di kota yang ia mau dengan segala aktivitasnya. "Sebenarnya cukup digital tapi ingin memenuhi kerinduan secara fisik,” katanya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia, Fajar Budiono mengatakan pengenaan tarif cukai plastik tidak mendesak untuk dilakukan. Sebaliknya hal yang terpenting harus dilakukan pemerintah adalah memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan sampah plastik.
"Kami menolak (pengenaan tarif cukai plastik), karena masalahnya adalah harus ada edukasi dari pengelolaan sampah," kata Fajar dalam diskusi di Jakarta, Selasa (18/12).
Fajar mengatakan perubahan paradigma tata kelola sampah dari sekedar 'kumpul, angkut, buang' menjadi 'pilah, angkut, proses' harus diupayakan agar pengelolaan limbah plastik yang selama ini merugikan lingkungan hidup dapat lebih terkendali.
Ia juga mengingatkan adanya peningkatan fungsi bank sampah agar dapat menjadi industri pengolah sampah serta mendorong perbaikan kualitas sumber daya manusia supaya pengelolaan manajemen sampah dapat menjadi lebih optimal.
"Pemberian insentif kepada industri yang mau melakukan daur ulang sampah juga penting," kata Fajar.
Menurut Fajar, upaya pengelolaan sampah seperti ini layak untuk dilakukan karena pengenaan tarif cukai plastik bisa memberatkan sektor industri dan belum ada jenis tas belanja lain yang bisa digunakan masyarakat selain menggunakan plastik.
"Implementasi penerapan cukai plasik bisa lebih rumit untuk dilakukan, terutama pengawasan penggunaan di pasar tradisional. Selain itu, belum ada data produksi plastik yang tepat. Data ini penting agar kebijakan yang dilahirkan tidak salah dosis," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah sudah berencana untuk menerapkan tarif cukai plastik yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi dan melindungi lingkungan hidup dari sampah plastik yang jumlahnya makin meningkat setiap tahunnya.
Meski demikian, masih belum ada titik temu antara pemangku kepentingan terkait termasuk dari pelaku usaha industri plastik sehingga penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) untuk pelaksanaan tarif cukai plastik urung dilaksanakan.
Padahal pemerintah sudah menargetkan penerimaan dari cukai plastik sebesar Rp 1 triliun pada 2017, sebesar Rp 500 miliar pada 2018 dan sebesar Rp 500 miliar pada 2019.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat, ada empat insiden terkait perlindungan konsumen yang patut diperhatikan pemerintah. Salah satunya, tentang penyelenggara kesehatan melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan yang mengalami defisit. Dampaknya, integritas perlindungan konsumen untuk mendapatkan layanan terganggu.
Ketua BPKN Ardiansyah Parman mengatakan, sepanjang 2018, keluhan dari masyarakat adalah pelayanan kesehatan yang berkurang pascaisu defisit. "Rumah sakit tidak dapat membayar tagihan obat, tenaga medis karena defisit yang dialami lebih dari Rp 10 triliun," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor BPKN, Jakarta, Senin (17/12).
Ardiansyah mengatakan, permasalahan defisit harus segera diatasi. Apabila tidak, pada 2019, akan terjadi ledakan insiden yang menyangkut pelayanan kesehatan bagi masyarakat penerima manfaat BPJS. Sikap pemerintah bersama DPR sudah ada kesepakatan untuk menutupi dengan dana talangan diharapkan dapat berjalan efektif.
Tapi, Ardiansyah menambahkan, tidak mungkin pemerintah terus menalang defisit tersebut. Salah satu tindakan yang dianjurkan BPKN adalah menaikkan iuran BPJS sekitar 10 persen. Kenaikkan ini diharapkan dapat mendorong tingkat pemasukan BPJS sehingga mampu menutupi margin atau kesenjangan terhadap pengeluaran.
Saran berikutnya, BPJS harus mengendalikan pengeluaran. Bersama Kementerian Kesehatan, BPJS harus membuat manajemen agar pembiayaan tidak melampaui pendapatan. "Kalau ini dilakukan, jangka panjang, permasalahan insiden penyelenggaraan kesehatan dapat teratasi," ujar Ardiansyah.
Permasalahan kedua, insiden penyelenggara transportasi udara. Insiden ini muncul karena kurangnya disiplin regulator dalam membina dan mengawasi para pelaku transportasi udara untuk meminimalisir kecelakaan.
Tidak hanya di udara, insiden perlindungan konsumen pada transportasi darat juga patut diperhatikan. Menurut Ardiansyah, jasa transportasi belum mempunyai pengaturan memadai. Termasuk adanya kepastian hukum bagi pengguna atau konsumen, pengemudi dan pelaku usaha. Ini terkait kebijakan atau pengaturan sistem transaksi elektronik dan kerahasiaan data pribadi.
Sampai hari ini, Ardiansyah mengatakan, tampaknya transportasi online masih mengalami berbagai insiden yang dialami konsumen. "Pemerintah perlu membuat pengaturan yang sesuai dengan perkembangan lahirnya perusahaan aplikasi," tuturnya.
Apabila diperhatikan, realitanya, yang merekrut pengemudi adalah perusahaan aplikasi. Penentuan nilai transaksi antara konsumen dengan pengemudi juga perusahaan aplikasi. Dari dua alasan ini, BPKN melihat, perusahaan aplikasi hendaknya disetarakan dengan perusahaan transportasi darat konvensional.
Permasalahan keempat adalah insiden e-commerce, khususnya terkait flash sale yang curang dan perusahaan financial technology (fintech) ilegal. BKPN memperkirakan, insiden perlindungan konsumen terkait sektor ini akan meningkat pesat di tahun mendatang seiring dengan semakin inklusifnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat terhadap jasa fintech.
Isu perlindungan konsumen terberat dalam sektor e-commerce ini adalah akses data. Menurut Ardiansyah, perusahaan fintech dapat mengakses data dalam perangkat gawai, termasuk kontaknya. Tanpa pengaturan segera oleh pemerintah, insiden ini berpotensi berkembang dan tidak terkendali. "Hal ini akan diperkuat oleh semakin tingginya lalu lintas e-commerce lintas batas atau cross border," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua BPKN Rolas Budiman Sitinjak menjelaskan, dari toal 403 aduan pada 2018, sebanyak 18 persen di antaranya terkait transaksi online. Jumlah ini dapat meningkat pada 2019 apabila pemerintah tidak memberikan kepastian hukum dan jalur pemulihan bagi konsumen.
Rolas mengatakan, salah satu aduan yang disampaikan adalah permasalahan saat transaksi pembayaran ke situs biro perjalanan online. Saat mengadu ke perusahaan terkait, konsumen justru dipingpong, sehingga tidak menyelesaikan masalah.
"Ternyata, permasalahannya, nama konsumen tidak masuk dalam sistem," ucapnya.
Rolas menuturkan, permasalahan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan oleh pihak pelaku usaha dan konsumen. Hanya saja, terkadang dibutuhkan birokrasi terlalu panjang sehingga membutuhkan waktu lama dan tenaga yang tidak sedikit. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan pihak ketiga.
REPUBLIKA.CO.ID, SOLO - Sebagian pedagang Pasar Legi, Solo, telah menempati pasar darurat di Jalan Sabang dan di halaman parkir utara Pasar Legi, sejak beberapa hari lalu. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo telah melakukan seremonial penyerahan kios pasar darurat kepada pedagang pada Jumat (7/12).
Berdasarkan pantauan Republika.co.id, Senin (10/12), sejumlah kios pasar darurat di Jalan Sabang masih tertutup dan digembok. Beberapa kios terlihat sudah dibuka dan barang dagangannya terlihat tertata rapi. Sebagian lainnya terlihat masih diperbaiki oleh pemiliknya. Perbaikan tersebut berupa penambahan seng untuk melapisi pintu, jendela dan dinding yang terbuat dari tripleks.
Sementara pasar darurat di halaman parkir utara Pasar Legi terlihat lebih ramai. Sejumlah pedagang telah menggelar dagangan mereka di atas meja sesuai dengan los masing-masing. Namun, di bagian tengah dan pojok belakang masih belum ditempati oleh pedagang.
Sebelumnya, pembagian kunci kios pasar darurat di Jalan Sabang telah dilakukan pada 27 November 2018. Seorang pedagang, Sriyono (49), mengatakan telah mulai berdagang di kios pasar darurat sejak Sabtu (8/12). Setelah penyerahan kunci kios pada dua pekan lalu, dia lantas melakukan perbaikan pada kiosnya.
"Ini saya tambahi seng biar lebih awet dan lebih aman. Kan belum tahu nanti pembangunan pasar selesainya kapan," kata Sriyono saat ditemui wartawan di kios pasar darurat, Senin (10/12).
Setelah Pasar Legi terbakar pada akhir Oktober 2018, Sriyono berjualan di sekitar masjid pasar. Saat itu dia mengaku kesulitan menjual barang dagangannya yang berupa gerabah dan alat-alat dapur. Dia sampai jemput bola menawarkan tampah kepada pedagang bumbu dapur sebagai alas berjualan.
"Sebagian masih pada takut kalau menempati pasar darurat dagangannya tidak laku. Sabtu kemarin saya sudah dapat tiga pembeli, hari ini sudah lima pembeli," ungkapnya.
Lurah Pasar Legi, Marsono, mengatakan, saat ini jumlah pedagang los yang masuk pasar darurat di halaman parkir utara sebanyak 332 pedagang. Los pasar darurat tersebut berukuran 1,25 × 3,75 meter.
"Sebagian belum masuk pasar darurat. Sebagian pedagang juga belum berjualan, baru persiapan bikin tempat dasaran supaya aman kalau nanti hujan," terang Marsono.
Dia menambahkan, dinas memberikan toleransi kepada para pedagang untuk membuat meja sebagai dasaran maksimal tingginya 70 sentimeter. Tujuannya agar tetap bisa dipantau dari jarak jauh.
Sedangkan kios pasar darurat di Jalan Sabang, menurutnya pedagang sudah mendapat izin untuk melakukan modofikasi agar lebih kuat dan aman. Asalkan tidak mengurangi fisik bangunan asli.
"Masalah keamanan nanti dari petugas pasar, satpam ada. Kemarin sudah ada 17 personel, ini mau ditambahi 13 personel. Petugas keamanan 24 jam dibagi per shift," imbuh Marsono.
REPUBLIKA.CO.ID, LIVERPOOL -- Pelatih Liverpool Juergen Klopp mengisyaratkan cedera yang diderita bek Joe Gomez di tengah laga pekan ke-15 Liga Primer Inggris melawan Burnley tak ringan. Gomez harus meninggalkan lapangan pada menit ke-23 dan terlihat kesakitan sehingga digantikan Trent Alexander-Arnold di Stadion Turf Moor, Inggris, Kamis (6/12) pagi WIB.
"Cederanya terkait engkel," kata Klopp dalam jumpa pers purnalaga sebagaimana dilansir laman resmi Liverpool. "Joe cedera dan mungkin bukan masalah ringan. Kami harus memeriksanya lagi, kami belum tahu saat ini. Kami mengirimnya pulang lebih awal."
Kendati Liverpool berhasil memenangi pertandingan dengan skor 3-1 atas Burnley, cedera Gomez tentu merupakan harga yang cukup mahal untuk dibayar. Pasalnya, sebagaimana tim-tim lain di Liga Primer Inggris, Liverpool masih dihadapkan pada jadwal padat yang selalu dilakoni pada Desember hingga Januari di tiap tahunnya.
Belum lagi, Liverpool masih harus menghadapi Napoli di Liga Champions pada pekan depan untuk menentukan kelolosan dari fase grup dengan syarat menang dengan selisih dua gol atau lebih.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan solusi bagi persoalan tenaga honorer berbasis seleksi. Ia mengatakan seleksi ini mengedepankan sistem merit.
Moeldoko mengatakan seleksi berbasis merit adalah prasyarat dasar dalam rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). Ia menyampaikan hal ini sama dengan seleksi di TNI dan Polri yang semuanya sudah berbasis pada seleksi yang profesional.
Ia menjelaskan pemerintah menyadari bahwa saat ini masih terdapat tenaga honorer yang bekerja tanpa status serta hak dan perlindungan yang jelas. Karena itu, pemerintah berharap skema PPPK juga dapat menjadi salah satu mekanisme penyelesaian tenaga honorer berbasis seleksi, berbasis sistem merit.
"Sehingga, mampu menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru," kata doktor bidang ilmu administrasi publik itu, Ahad (2/12).
Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menambahkan PP Manajemen PPPK adalah salah satu aturan pelaksana dari UU ASN yang sangat penting. Selain untuk penyelesaian tenaga honorer, aturan ini sebagai payung hukum bagi mekanisme berbasis merit untuk merekrut para profesional masuk ke dalam birokrasi dengan batas usia pelamar yang lebih fleksibel dibanding CPNS, di antaranya para diaspora dan profesional swasta.
"Kebijakan PPPK yang diarahkan untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional tertentu dengan batas usia pelamar paling rendah 20 tahun, dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pensiun jabatan tersebut," kata dia.
Selain itu, PPPK juga akan memiliki kewajiban dan hak keuangan yang sama dengan ASN yang berstatus sebagai PNS dalam pangkat dan jabatan yang setara. Fleksibilitas batas usia pelamar dan kesetaraan atas kewajiban dan hak ini dirancang untuk memudahkan para talenta terbaik bangsa yang ingin berperan dalam birokrasi tanpa terkendala batasan usia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan rekrutmen tenaga honorer dalam bentuk apa pun sudah tidak boleh lagi dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Selain itu pemerintah juga harus memastikan agar skema kebijakan PPPK dapat diterima semua kalangan dan menjadi salah satu instrumen kebijakan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer.
Presiden juga berpesan bahwa PPPK secara prinsip rekrutmennya, harus berjalan bagus, profesional, dan memiliki kualitas yang baik.
REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan tugu santri yang berlokasi di kompleks Masjid Agung Karawang, Senin malam (26/11). Tugu tersebut, didedikasikan untuk menghormati perjuangan para santri. Tugu tersebut, menampilkan mushaf Alquran, kujang, serta kemudi kapal.
"Tugu santri ini, merupakan yang pertama di Jawa Barat," ujar Emil sapaar akrab Ridwan Kamil, kepada sejumlah media.
Terpilihnya Karawang sebagai lokasi pembangunan tugu santri ini, mengingat berdasarkan sejarah penyebaran Islam di wilayah ini sangatlah kuat. Terutama, Masjid Agung Karawang yang didirikan Syekh Quro merupakan salah satu masjid tertua di Pulau Jawa.
Karena itu, tugu ini didedikasikan untuk para santri dan perjuangan ulama dalam menyebarkan agama Islam. Selain itu, kata Emil, di Karawang ini ada kelompok masyarakat yang istimewa. Mengingat, Islam pertama kali muncul di masjid ini pada 1418 silam.
"Ke depan, seluruh kota/kabupaten akan memiliki tugu santri masing-masing. Akan kita bangunkan," ujar Emil.
Akan tetapi, Emil meminta, supaya tugu santri ini tak sekedar menjadi simbol. Melainkan, harus menjadi spirit bagi semua warga Jawa Barat. Terutama, para santri dan ulama. Untuk terus menyebarka syiar Islam. Serta, mendorong para santri untuk lebih bertalenta lagi.
Emil berharap, ke depannya santri tak hanya berkutat di bidang keagamaan saja. Melainkan, mampu menguasai pemerintahan serta sektor bisnis. Dengan demikian, santri bisa memiliki daya saing dengan SDM lainnya.
Ketua DKM Masjid Agung Karawang, Acep Jamhuri, mengatakan, ada nilai filosofi dari tugu santri ini. Yakni, mushaf Alquran, mengartikan bahwa kitab umat Islam ini merupakan bacaan wajib para santri. Kemudian, kujang merupakan senjata tradisional masyarakat Jawa Barat. Adapun, kemudi kapal mengartikan, penyebaran Islam oleh Syekh Quro dulunya dilakukan melalui jalur laut.
"Semua simbol ini, ada maknanya. Semoga, tugu santri ini menjadi spirit untuk warga Karawang supaya lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaannya," ujar Acep.
