Kominfo Minta Warganet tak Sebarkan Ujaran Kebencian

Kominfo) meminta masyarakat tak sebarkan konten kebencian menyusul aksi 22 Mei

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta masyarakat Indonesia tidak menyebarkan konten yang memuat aksi kekerasan dan ujaran kebencian. Imbauan ini dikeluarkan menyusul aksi massa yang terjadi hari ini (22/5).

"Dampak penyebaran konten berupa foto, gambar atau video yang dapat memberi oksigen bagi tujuan aksi kekerasan, yaitu membuat ketakutan di tengah masyarakat," demikian pernyataan resmi yang disebar Plt. Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu, Rabu (22/5).

Lewat edaran itu Kominfo mengimbau warganet yang mendapatkan konten kekerasan atau ujaran kebencian untuk segera menghapus dan tidak menyebarluaskan konten tersebut. Apalagi membuatnya viral dalam media apapun.

Berdasarkan temuan Kominfo, konten yang ditemukan berkaitan dengan aksi 22 Mei berupa video aksi kekerasan, kerusuhan, hingga hoaks video lama yang diberi narasi baru. "Kominfo mengimbau semua pihak terutama warganet untuk menyebarkan informasi yang menyebarkan kedamaian serta menghindari penyebaran konten atau informasi yang bisa membuat ketakutan pada masyarakat atau pun berisi provokasi dan ujaran kebencian kepada siapa pun," demikian bunyi imbauan tersebut.

Konten video yang mengandung aksi kekerasan, hasutan yang provokatif, serta ujaran kebencian mengandung SARA tergolong konten yang melanggar UU ITE. Jika mendapatkan konten-konten yang mengandung kekerasan dan ujaran kebencian, warganet dapat melapor ke akun Twitter resmi @aduankonten dan situs aduankonten.id.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VRA4MK
May 22, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VRA4MK
via IFTTT

Read More

Baznas Kembangkan Marketplace Pasarlalal.com

Baznas menggandeng Bukalapak memberikan pelatihan digital kepada 150 mustahik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) saat ini sedang mengembangkan marketplace pasarhalal.com. Dengan hadirnya marketplace Baznas ini, diharapkan akan semakin masif dalam meningkatkan penjualan usaha-usaha mustahik.

Melalui marketplace yang ada di Indonesia saat ini, hubungan antara penjual dan pembeli semakin dekat dan luas menjangkau seluruh Indonesia. Baznas menggandeng Bukalapak untuk memberikan pelatihan berjualan online kepada binaan Baznas.

"Untuk program 'UKM Goes to Digital' diikuti 150 mustahik binaan Baznas se-wilayah Jabodetabek," ujar Manajer Pemberdayaan Ekonomi Baznas, Eka Budi Sulistyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (22/5).

Menurut dia, perlu diberikan pemahanan tata cara dan strategi dalam berjualan di marketplace (online) yang akan disampaikan oleh tim dari Bukalapak. Kegiatan pelatihan yang dihadiri oleh 150 mustahik binaan Baznas ini juga akan diisi materi tentang 'Bisnis Berdasarkan Asas Ekonomi Syariah' disampaikan oleh Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Irfan Syauqi Beik dan materi tentang 'Pengembangan Usaha UMKM' oleh Trainer Hanif Fansurya.

Output pelatihan ini, kata Eka, mustahik akan lebih termotivasi dalam mengembangkan usahanya, mampu membuka pasar yang lebih luas dan meningkatkan omset penjualannya. Dengan tercapainya peningkatan ini maka akan terbangunnya kemandirian mustahik dari sisi ekonomi, selain terus membangun kemandirian dari aspek spiritual dan kelembagaan. Baznas, kata dia, selalu mendorong agar usaha-usaha mustahik dapat terus tumbuh dan bermanfaat.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HNjjZe
May 22, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HNjjZe
via IFTTT

Read More

Defisit Terus Melebar, Darmin Sebut Ekspor Hadapi Masa Sulit

Di tengah situasi global yang sulit, investasi menjadi hal yang utama bagi pemerintah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, kinerja ekspor nasional tengah menghadapi masa yang sulit akibat perang dagang yang terus berlanjut. Kondisi itu membuat neraca perdagangan Indonesia makin tertekan dan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi.

“Defisitnya memang besar. Artinya itu membuat kita harus betul-betul kembali mempelajari situasi,” kata Darmin kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/5).

Darmin menyampaikan, di tengah situasi global yang sulit saat ini, investasi menjadi hal yang utama bagi pemerintah. Sebab, investasi selalu dikaitkan dengan upaya meningkatkan ekspor nasional. Namun, di sisi lain hal itu tidak mudah di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina.

Dirinya memprediksi, perang dagang antara kedua negara itu akan berlangsung dalam jangka panjang. Sebab, keduanya hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda untuk berdamai. Karena itu, Darmin mengatakana, investasi yang masuk harus didorong untuk industri yang dapat melakukan subtitusi barang impor dengan produksi dalam negeri.

Hal itu sudah sejalan dengan berbagai insentif fiskal yang telah diterbitkan pemrintah. Seperti misalnya libur pajak sementara atau tax holiday.  “Jadi ini situasi yang tidak terlalu menggembirakan tapi tidak perlu juga pesimistis. Kalau kita mau ekspor harus lebih cermat, apa barangnya. Kalau hanya coba-coba saat situasi begini itu tentu tidak benar,” kata dia.

Lebih lanjut, Darmin menyatakan, pemerintah masuh harus bekerja lebih keras untuk mendorong substitusi impor maupun menjaga kinerja ekspor nasional. Di satu sisi, laju impor masih harus dijaga agar tidak melemah. Khususnya untuk impor barang modal dan bahan baku yang diperlukan bagi industri berorientasi ekspor di Indonesia.

“Pertumbuhan bisa menurun kalau kita tidak bisa mencari jalan untuk ini,” ujarnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan pada April 2019 tercatat defisit 2,5 miliar dolar AS. Ekspor tercatat 12,60 miliar dolar AS atau turun 13,10 persen dibanding April 2018. Sementara, nilai impor mencapai 15,10 miliar dolar AS, turun 6,58 persen dari April tahun lalu.

Kondisi defisit terjadi pada sektor perdagangan migas dan nonmigas. Khusus pada perdagangan migas, BPS menyatakan terjadi defisit sebesar 1,49 miliar dolar AS. Sementara, sektor nonmigas mengalami defisit 1 miliar dolar AS.

“Kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mendorong ekspor dan substitusi impor. Tapi kalau ekspornya tidak bisa seperti di masa lalu tidak apa-apa, yang penting pertumbuhan bisa dijaga,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LQHNGv
May 17, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LQHNGv
via IFTTT

Read More

Kerja Sama dengan AS, Kemenhub Bahas Pesawat Tanpa Awak

Penerbangan tanpa awak menawarkan berbagai kemampuan dan kecanggihan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini pemerintah terus mempererat kerja sama dalam bidang penerbangan dengan Amerika Serikat (AS) terutama dengan adanya pertemuan dalam Indonesia Aviation Working Group. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Polana B Pramesti mengungkapkan ada banyak hal yang perlu dimaksimalkan dalam bidang penerbangan. 

Dalam pertemuan tersebut, Polana mengemukakan saat ini teknologi berkembang sangat cepat, salah satunya penggunaan pesawat tanpa awak atau Unmanned Aircraft System (UAS). "Penerbangan tanpa awak menawarkan berbagai kemampuan dan  kecanggihan sehingga  industri tersebut memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan," kata Polana, Selasa (14/5). 

Dia menilai hal tersebut merupakan tantangan bagi regulator dan membutuhkan waktu khusus untuk  mengatur manajemen lalu lintas udara. Dia mengatakan tantangan umum terletak pada mengintegrasikan pesawat berawak dan tak berawak dengan aman dan efisien terutama dalam penggunaaan wilayah udara yang sama. 

Dengan adanya Indonesia Aviation Working Group, Polana berharap mampu memberikan sejumlah solusi dari tantangan yang dihadapi penerbangan saat ini. "Seperti peraturan  penerbangan terkait kedua negara dan peningkatan teknologi UAS," tutur Polana. 

Dia juga mengatakan diskusi juga dibutuhkan terkait agaimana Pemerintah AS dalam penanganan operasi nal UAS. Begitu juga dengan membahas kesiapan infrastruktur Indonesia untuk menghadapi perkembangan UAS beserta risiko dan pengawasannya. 

Polana menuturkan, saat ini pengoperasian UAS telah memberikan sejumlah manfaat diberbagai sektor. Untuk itu, dia memastikan Kemenhub perlu mendukung pengoperasian UAS yang berkelanjutan tetapi harus sesuai dengan aturan tanpa mengesampingkan keselamatan dan keamanan. 

Selain itu, Duta besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan mengatakan dalam pertemuan tersebut juga membahas infrastruktur transportasi khususnya penerbangan. "Industri penerbangan punya peranan penting dalam pembangunan Indonesia," ujar Joseph. 

Mengingat kondisi geografi Indonesia yang memiliki ribuan pulau, Joseph menilai industri penerbangan cukup diandalkan. Sama seperti sektor ekonomi lainnya, kata dia, industri penerbangan harus terus  berkembang sejalan dengan teknologi.

Joseph mengatakan salah satu teknologi tersebut yaitu New Aviation System dengan yang diketahui sat ini yakni pesawat tanpa awak. "Kami melihat teknologi UAS akan memberikan dampak signifikan pada sektor penerbangan,” ujar Joseph. 

Joseph menilai hal tersebut tidak terlepas dari kemampuan dan kelebihan UAS yang bisa mengirimkan bantuan dalam waktu cepat. Selain itu juga dapat digunakan dalam membantu perkembangan ekonomi digital dan e-commerce// serta meningkatkan realibilitas pembangunan ekonomi dan infrastruktur.

“Kami melihat teknologi UAS bisa berkembang dan punya potensi untuk mendorong industri penerbangan di Indonesia," tutur Joseph. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/30nAwBg
May 15, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/30nAwBg
via IFTTT

Read More

Mi Goreng Pecel Buk Elly, Buka Puasa Favorit Milenial Padang

Nama pecel Buk Elly sudah dikenal sejak berjualan di Padang pada tahun 70-an

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Siang menjelang sore, Yenni sudah mulai menata dagangannya satu persatu. Dengan rapi, Yenni menata aneka sayuran untuk pecel dan mi kuning yang sudah direbus dalam satu wadah yang cukup besar. Di sebelahnya ada mihun goreng. Ada juga mi kuning goreng dan beberapa aneka gorengan.

Sembari menata daganganya, wanita 45 tahun itu dan anaknya sesekali juga melayani pembeli yang sudah mulai mampir ke lapak dagangannya. “Beli lah pical uni. Jangan asik foto-foto saja. Beli lah buat bukaan,” kata Yenni.

Yenni merupakan salah satu pedagang aneka jenis menu berbuka di Pasar Pabukoan (aneka menu berbuka) yang terletak di Pasar Raya Padang. Pasar Pabukoan di Pasar Raya Padang ini salah satu lapak yang disediakan oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

Di tiang tenda lapaknya, Yenni menggantungkan merek lapaknya yang bernama ‘Masakan Buk Elly Tarandam’. Buk Elly adalah ibu Yenni yang memang berjualan aneka makanan di Tarandam, Padang sejak tahun 70-an. Yenni sengaja tidak mau mengganti nama tersebut karena mi pical Buk Elly memang sudah terkenal dan favorit oleh masyarakat Kota Padang sejak dulu.

Cara Yenni menata mi kuning dan mihun gorengnya cukup menarik. Mi goreng yang sudah ditaruh di wajan besar itu ditaburi dengan sayatan daun seledri, bawang goreng, dan kerupuk merah. Alhasil tampilan mi goreng ini menggugah selera para pencari jajanan bukaan sore-sore hari.

Republika pun tak mau ketinggalan membeli mihun dan mi kuning goreng ini. Biar lebih sedap disantap saat berbuka, sebaiknya ditambahkan dengan bumbu kacang atau bumbu pecel.

Aneka makanan yang dijual Yenni adalah mi kuning goreng, mihun goreng, mi tiaw, risoles, pical, anyang, dan lotek. Ia mengatakan mayoritas yang membeli dagangannya adalah kalangan mahasiswa dan masyarakat pekerja.

Saat hari puasa pertama, Yenni menyebut semua dagangannya laku. Tapi yang paling duluan habis adalah mi goreng, mihun, pecel, dan anyang. “Ini, ayang, mihun, mi goreng paling cepat habisnya,” ujar Yenni.

Yenni menyewa di lapak Pasar Pabukoan di Pasar Raya Padang ini selama satu bulan seharga Rp 600 ribu. Di sana ia mendapatkan fasilitas meja. Menurut Yenni, nilai itu tidak terlalu mahal mengingat dagagannya yang laku setiap hari di bulan puasa ini lumayan banyak menghasilkan.

Di hari pertama Ramadhan saja Yenni mengaku omsetnya mencapai Rp 2,5 juta lebih. Dengan kata lain, uang sewa lapak dalam satu bulan bisa dilunasi Yenni dalam satu hari berjualan.

Yenni mengatakan kalangan muda mulai ramai berdatangan ke lapaknya sejak ba’da salat Ashar. Selain kalangan milenial, kata Yenni, ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu pekerja juga sering singgah jajan di lapaknya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengatakan pihaknya menyiapkan tempat dan jumlah pedagang yang akan meramaikan Pasar Pebukoan selama bulan suci Ramadhan. Sebanyak 60 pedagang ini berjualan di depan Pasar Inpres Blok III, Pasar Raya, Kota Padang.

"50 pedagang di antaranya merupakan pedagang lama yang sebelumnya memang sering ikut serta dalam agenda pasar pabukoan ini. Sedangkan 10 pedagang lainnya merupakan pedagang baru," kata Endrizal.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ViXFB5
May 13, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ViXFB5
via IFTTT

Read More

Polisi: Pengancam Pemenggalan Presiden Sempat Melarikan Diri

Tersangka HS melarikan diri ke rumah kerabatnya setelah video ancaman viral.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Ade Ary Syam Indradi mengatakan, tersangka HS melarikan diri ke rumah kerabatnya di daerah Parung, Bogor. Hal itu dilakukan setelah video terkait ancaman yang ia lontarkan untuk memenggal kepala Presiden Joko Widodo viral di sosial media.

"Yang bersangkutan (tersangka HS) melarikan diri setelah sebelumnya mengetahui apa yang disampaikan (dalam video) menjadi viral," kata Ade kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin (13/5).

Ade menyebut, saat ditangkap, HS sedang bersantai di rumah kerabatnya tersebut. Padahal, HS diketahui bertempat tinggal di kawasan Palmerah, Jakarta Barat.

"Saat ditangkap di rumah budenya, HS sedang tidur-tiduran. Kemudian kita mencari barang bukti berupa pakaian, tas, dan peci yang dipakainya di rumahnya di Palmerah," kata Ade.

Sebelumnya diberitakan, HS ditangkap di Perumahan Metro, Parung, Kabupaten Bogor pada Ahad (12/5) pukul 08.00 WIB. HS diduga melontarkan ancaman untuk memenggal kepala Presiden Joko Widodo saat melakukan aksi demo di depan Gedung Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5) siang.

Tindakannya itu juga dilaporkan oleh relawan pendukung capres Joko Widodo (Jokowi) yang tergabung dalam organisasi Jokowi Mania ke Polda Metro Jaya. Atas perbuatannya, HS dikenakan Pasal 104 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP, Pasal 336 dan Pasal 27 Ayat 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Karena HS diduga melakukan perbuatan dugaan makar dengan maksud membunuh dan melakukan pengancaman terhadap presiden.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/30ereal
May 13, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/30ereal
via IFTTT

Read More

Kejakgung Terima SPDP Perkara Ustaz Bachtiar Nasir

Kejaksaan Agung telah menunjuk tiga jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bachtiar Nasir terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal pengalihan aset Yayasan Keadilan untuk Semua. SPDP tersebut bernomor 97/V/Res.2.3/2019/DIT. TIPIDEKSUS tanggal 3 Mei 2019 dari penyidik Tindak Pidana Umum dan Khusus Badan Reserse Kriminal (Tipideksus Bareskrim) Polri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung RI Mukri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan Bachtiar Nasir diduga melanggar beberapa pasal. Yakni, Pasal 70 juncto Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 atau Pasal 374 KUHP juncto Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP Pasal 49 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau Pasal 63 (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Pasal 3 dan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Jajaran JAM Pidum telah menunjuk tiga jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Tipideksus Bareskrim Polri," ujar Mukri.

Bachtiar diketahui mengelola dana sumbangan masyarakat sekitar Rp 3 miliar di rekening Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS). Dana tersebut diklaim Bachtiar digunakan untuk mendanai Aksi 411 dan Aksi 212 pada 2017 serta untuk membantu korban bencana gempa di Pidie Jaya, Aceh dan bencana banjir di Bima dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Namun, polisi menduga ada pencucian uang dalam penggunaan aliran dana di rekening yayasan tersebut. Terkait dengan pemanggilan baru dilakukan sekarang, padahal kasus sejak 2017, kepolisian menyatakan bahwa pada 2017/2018 sangat rentan karena pemilu sehingga dengan mempertimbangkan berbagai macam kemungkinan, penyidik baru memanggil sekarang.

Dalam sebuah rekaman video, UBN mengatakan, bahwa kasus dana yayasan tersebut merupakan kasus pada 2017 lalu. Pada saat itu, ia juga turut diminta keterangan oleh penyidik masih sebagai saksi.

Oleh karenanya, UBN mengaku banyak muatan politis ketika kasus tersebut diangkat lagi saat ini dan menetapkan ia sebagai tersangka.

UBN pun menanggapi penetapan status tersangkanya dengan tenang. Ia juga mengaku akan memberikan keterangan kepada penyidik dengan jujur dan adil.

“Ini masalah lama, 2017, dan ini tentu sangat politis, namun tentu saya harus jujur dan adil juga jika ingin menegakkan keadilan dan kejujuran,” kata UBN dalam sebuah rekaman video.

UBN mengumpamakan dengan sebuah sapu yang digunakan untuk membersihkan suatu ruangan maka harus menggunakan sapu bersih. Karena jika menggunakan sapu yang kotor, kata dia, maka tidak mungkin dapat membuat ruangan tersebut menjadi bersih.

“Termasuk ruang Indonesia yang kita ingin bersihkan dari berbagai macam bentuk kecurangan dan ketidakadilan,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VpuJfv
May 10, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VpuJfv
via IFTTT

Read More

BPN Masih Enggan Beritahu Lokasi Real Count Internal

Berdasarkan penghitungan internal BPN, Prabowo-Sandi masih unggul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hampir sebulan seusai Pilpres 2019, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih enggan memberitahu lokasi real count internal pihaknya. Walaupun pasangan calon nomor urut 02 itu telah beberapa kali mengklaim kemenangan berdasarkan data tersebut.

"Kami tidak bisa sampaikan di mana tempatnya, karena memang sampai saat ini pimpinan tidak mengizinkan menginformasikan," jawab juru bicara BPN, Andre Rosiade saat dikonfirmasi, Kamis (9/5).

Meski begitu, ia menjelaskan bahwa pihaknya hingga saat ini masih mengumpulkan dan memverifikasi data C1 dalam Pilpres 2019. Dalam proses tersebut, politikus Partai Gerindra itu menyebut bahwa Prabowo-Sandi masih unggul dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Alhamdulillah dari data yang masuk dan terverifikasi sudah 70 persen lebih, ahamdulillah Pak Prabowo masih unggul," ujar Andre.

BPN pun menyebut akan mempublikasikan hasil penghitungan suara internalnya pada pekan depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil.

Almuzzammil menjelaskan, ekspos itu menyangkut perhitungan suara Pilpres 2019 oleh internal BPN. Sebelum diekspos, BPN dan PKS hari ini mengundang sejumlah ahli, salah satunya Soegianto Soelistiono guna dimintai pendapat.

Selain itu, ia menyatakan, PKS dan BPN bersedia transparan soal perhitungan internal mereka. Tercatat, selama ini Prabowo sudah tiga kali mengklaim menang berdasarkan hitung internal BPN. Namun, hasil hitung itu tak pernah diutarakan ke publik secara rinci.

"Mudah-mudahan hari Senin besok ada ekspos. Tentu ini kita ekpos ke KPU, Bawaslu, masyarakat dan apa yang disampaikan terbukti kebenarannya akan jadi rujukan semua pihak," ujar Almuzzammil.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VS9uT0
May 09, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VS9uT0
via IFTTT

Read More

Kapolri Ancam Pidanakan Pelaku People Power Berbau Makar

Kapolri berlandaskan pada Pasal 107 KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan akan menidak tegas pelaku mobilisasi massa people power yang mengancam pemerintahan. Bila pengerahan massa dengan indikasi makar itu, kata Tito, akan ditindak dengan hukum pidana.

Tito menjelaskan, unjuk rasa, misalnya dalam hal memprotes hasil pemilu dapat dilakukan sebagai bentuk penyampaian pendapat. Unjuk rasa itu diatur dalam UU  tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Mekanisme unjuk rasa juga diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 7 tahun 2012.

"Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu Pasal 107 KUHP jelas. Ini adalah undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Itu bahasanya jelas. Yaitu perbuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah, maka ada ancaman pidananya," kata Tito di Gedung Nusantara V, DPD RI, Jakarta (7/5).

Pasal 107 KUHP ayat pertama berbunyi, "Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Kemudian, pasal ayat kedua pasal tersebut menyatakan, pemimpin dan pengatur makar tersebut diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun".

Tito menegaskan, kepolisian tidak akan segan menerapkan pasal tersebut bila unjuk rasa memprotes hasil pemilu justru mengarah pada upaya penggulingan pemerintahan yang sah.  "Kalau ternyata memprovokasi, atau menghasut untuk melakukan upaya pidana, misalnya makar, itu pidana," kata Tito.

Tito melanjutkan, unjuk rasa memprotes pemilu pun harus dilandasi dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tito mencontohkan, bila ada yang berteriak curang tanpa ada bukti, sehingga massa terprovokasi, maka ada undang-undang tersendiri yang mengatur, yakni Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946, seperti yang ditetapkan dalam kasus Ratna Sarumpaet.

"Misal bilang kecurangan tapi buktinya tidak jelas, lalu terjadi keonaran, maka masyarakat terprovokasi. Maka yang melakukan bisa digunakan pasal itu," kata Tito menegaskan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DUANSt
May 07, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DUANSt
via IFTTT

Read More

Sudah Masuk Ramadhan, Masih Punya Utang Puasa?

Prof Amin Suma memaparkan kasus bagaimana bila seseorang punya utang puasa Ramadhan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hari ini menjadi awal bulan suci Ramadhan di Tanah Air. Mungkin ada di antara kita yang hingga datangnya Ramadhan belum sempat mengganti (qadha) puasa tahun lalu. Nah, bagaimana hukumnya?

Terkait ini, Prof Dr Amin Suma dari Dewan Pakar Studi Alquran (PSQ) memberikan jawaban. Melansir dari rubrik "Konsultasi Zakat" Harian Republika, Senin (6/5), penjelasan dalam bentuk tanya jawab itu sebagai berikut.

Jika seseorang tidak berpuasa dalam beberapa hari Ramadhan pada tahun lalu disebabkan fisik yang menjadi lemah, kondisi itu sama dengan orang yang tidak berpuasa pada saat sakit.

Artinya, kewajiban bagi orang tersebut hanya mengganti (qadha) puasa yang tertinggal itu dalam rentang waktu bulan Syawal hingga akhir Sya'ban.

Seandainya qadha puasa itu tidak juga dilaksanakan hingga bertemu Ramadhan tahun ini, maka orang tersebut tetap wajib meng-qadha puasa yang tertinggal itu, dan juga terkena kafarat fidiah untuk hari-hari puasa yang ditinggalkannya.

Hal ini disebabkan orang tadi tidak menuntaskan kewajiban dalam rentang waktu yang sangat lapang tersebut, yakni sejak Syawal hingga akhir Sya'ban lalu.

Pelaksanaan kafarat fidiah sama dengan fidiah biasa, yakni sebanyak 1 mud makanan pokok, yaitu kurang dari 1 kg beras atau 6 ons beras untuk satu hari yang ditinggalkan. Dalam hal ini, sasaran fidiah bisa satu orang atau lebih.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JjobYI
May 06, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JjobYI
via IFTTT

Read More

Gara-gara Harta Warisan, Pria di Solok Bakar Kantor KAN

Pelaku kecewa karena perkara harta warisan dengan kaumnya tak diakomodir KAN

REPUBLIKA.CO.ID, SOLOK -- Lantaran sakit hati, seorang pria bernama Odra Firdaus alias OD membakar Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Talang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Kamis (2/5). Warga Pasar Usang, Nagari Koto Gadang Gugak itu membakar habis Kantor KAN lantaran kecewa perkara harta warisan dengan kaumnya tidak diakomodir.

Kasat Reskrim Polres Arosuka Solok AKP Deni Akhmad mengatakan motif pelaku membakar kantor KAN Talang karena sakit hati karena perkara harta warisan dengan kaumnya tidak diakomodir pihak KAN.

"Pelaku kecewa karena tidak ada kejelasan terkait harta warisan dalam internal keluarga dan kaumnya," kata  Deni Sabtu (4/5).

Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Markas Polres Solok dan terancam pidana 12 tahun penjara karena merusak fasilitas umum. Selain sakit hati, polisi juga sedang menyelidiki kemungkinan motif lain, seperti adanya kemungkinan pelaku di bawah kendali obat-obat terlarang seperti narkoba.

Wali Nagari Talang Masfer Boy Felly menyebutkan sebelum melakukan pembakaran kantor KAN, Pelaku juga sudah diketahui meluapkan emosi kepaa kerabatnya di Joring Kotogaek, Nagari Talang. OD, kata Masfer melakukan pengrusakan rumah salah satu kerabatnya. Penyebabnya sama. OD merasa kepentingannya atas hak tanah di dalam kaumnya tidak ditanggapi pihak keluarga. Sehingga OD mengamuk dengan melempari rumah, merusak mobil, sepeda motor serta kursi rumah kerabatnya.

"Kebetulan waktu itu ada acara adat, karena tidak ada yang menanggapi kemauannya, pelaku melampiaskan amarahnya dengan mengancam membakar kantor KAN Talang," ujar Masfer.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UYVJ0h
May 04, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UYVJ0h
via IFTTT

Read More

Studi Ungkap Kepemimpinan Perempuan di Dinasti Mesir Kuno

Kemimpinan perempuan pernah mendominasi dinasti Mesir kuno.

REPUBLIKA.CO.ID, MONTREAL – Sebelum pangeran Mesir Kuno, Tutankhamun berkuasa, terdapat dua orang saudara perempuannya yang bersama-sama memegang takhta dari dinasti Mesir Kuno. Hal itu dikemukakan peneliti sejarah Mesir Kuno dari Universitas Quebec Montreal (UQAM) Kanada.  

Para peneliti telah mengetahui bahwa lebih dari setengah abad ada seorang ratu yang memerintah Mesir sebelum Tutankhamun. Makam ratu itu ditemukan pada 1922 hingga memancing minat dunia untuk mempelajari sejarah Mesir kuno. 

Sejumlah orang menganggap ratu tersebut adalah Nefertiti, yakni saudara perempuan Tutankhamun dari istri Akhenaten. Saudara perempuan tersebut mengatakan dirinya sebagai Raja setelah kematian Akhenaten. Sementara sebagian meyakini putri tersebut adalah Meritaten yakni putri tertua Akhenaten.  

Namun menurut peneliti sejarah Mesir Kuno dari Universitas Quebec Montreal (UQAM) Kanada, Valerie Angenot, berdasarkan studi simbol terungkap bahwa terdapat dua anak perempuan Akhenaten telah merebut kekuasaan pascakematiannya. Sebab Tutankhamun yang kala itu berusia empat atau lima tahun masih terlalu muda untuk memerintah. 

Akhenaten sendiri memiliki enam putri sebelum akhirnya memiliki seorang putra.  Dia memiliki kondisi tubuh yang lemah dan menderita penyakit sepanjang hidupnya. 

Akhenaten menikahi Meritaten untuk mempersiapkan pemerintahan, sementara dari prasasti menunjukan Akhenaten sedang merawat anak perempuan lainnya yakni Neferneferuten Tasherit untuk menjalankan pemerintahan.  

Menurut Angenot keduanya itu bersama-sama naik tahta. Hasil penelitian Angenot pun diterima dengan baik setelah dipresentasikan di konferensi pusat penelitian Amerika yang berlangsung di Alexandria, Mesir.  

“Egyptology adalah disiplin yang sangat konservatif, tetapi ide saya secara mengejutkan diterima dengan baik, kecuali oleh dua rekan saya yang sangat menentangnya,” kata Angenot seperti dilansir Alarabiya pada Ahad (28/4).

Angenot juga menambahkan bahwa dia berharap dapat memajukan pengetahuan tentang masalah suksesi pemerintahan di Mesir Kuno dan Periode Amarna. Andrian Saputra

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PDkFtm
April 29, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PDkFtm
via IFTTT

Read More

Jimmy Banks, Pelopor Tim Sepak Bola Nasional AS Tutup Usia

Jimmy Banks meninggal akibat kanker pankreas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—  Jimmy Banks, pelopor tim sepak bola nasional AS, akhirnya meninggal pada Jumat (26/4) dalam usia 54 tahun setelah berjuang melawan penyakit kanker pankreas.

Seperti dikutip Reuters, pria kelahiran Milwaukee tersebut, bersama rekannya Desmond Armstrong, menjadi keturunan Afrika-Amerika pertama yang terpilih sebagai pemain inti untuk tim Piala Dunia 1990 di Italia.

Banks dua kali tampil di Piala Dunia 1990 tersebut, yaitu saat dikalahkan tuan rumah Italia 0-1 dan menyerah 1-2 kepada Austria. Secara keseluruhan, pemain di posisi bertahan itu telah tampil untuk tim nasional AS sebanyak 36 kali.

"Seluruh anggota keluar sepak bola AS menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Jimmy Banks," demikian disampaikan Presiden Federasi Sepak Bola AS Carlos Cordeiro dalam pernyataannya.

"Saat ini, tidak banyak pemain keturunan Afrika-Amerika yang bergabung dengan kelompok elite sepak bola, dan kehadiran Jimmy di Piala Dunia 1990 telah menginspirasi negeri berikutnya," katanya.

"Keberadaanya sewaktu menjadi pemain, pelatih dan mentor, akan selalu dikenang olahraga sepak bola negeri ini, terutama usaha tanpa kenal lelah untuk mengembangkan sepak bola melalui program sepak bola di perkotaan."

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GNR6lX
April 27, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GNR6lX
via IFTTT

Read More

Disperindag Jatim Fokus Stabilkan Harga Bawang Putih

Kebutuhan bawang putih secara nasional adalah 37,5 ribu ton per bulan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur menegaskan akan memfokuskan diri untuk menstabilkan harga bawang putih jelang Ramadhan 2019. Apalagi, harga bawang putih di pasaran sudah mulai bergejolak. Di Pasar Wonokromo Surabaya contohnya, harga bawang putih mencapai Rp 60 ribu per kilo, dari harga normal Rp 30-40 ribu.

"Kami akan kembali melakukan operasi pasar bawang putih di 25 pasar Jatim. Kemarin, kami juga telah melakukan operasi pasar bawang putih di Jatim sebanyak 50 ton," kata Kadisperindag Provinsi Jatim Drajat Irawan seusai rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjelang ramadhan dan idul fitri di Ibis Style Hotel, Surabaya, Kamis (25/4).

Drajat melanjutkan, upaya stabilisasi juga dilakukan lewat kerja sama yang dijalin dengan Satgas Pangan dari Polda Jatim. Langkah yang dilakukan diantaranya dengan mendatangi gudang importir agar mau mengeluarkan bawang putih dan tidak menimbunnya.

Drajat menjabarkan, kebutuhan bawang putih di pasar Jatim sebanyak 4.690 ton per bulan. Dari total kebutuhan tersebut, 90 persen di antaranya dipenuhi bawang putih impor. Maka dari itu, upaya stabilisasi harga bawang putih di Jatim, juga masih menunggu pasokan impor dari Kemendag.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Marthin Simanungkalit yang hadir dalam rapat itu mengatakan, secara umum pemerintah ingin mengeluarkan stok bawang putih yang ada dulu untuk stabilisasi. Langkah itu diambil sambil menunggu masuknya bawang putih impor.

"Kami juga sudah minta para importir agar mempercepat dalam mengeluarkan bawang putih yang ada," katanya.

Marthin memperkirakan, harga bawang putih kembali stabil awal Mei 2019, seiring masuknya bawang putih impor. Marthin mengungkan, kebutuhan bawang putih secara nasional adalah 37,5 ribu ton perbulan. Adapun bawang putih yang saat ini dalam proses impor sebesar 115 ton per bulan.

Bawang putih impor tersebut, kata dia, akan didistribusikan ke pasar-pasar di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur. Namun, untuk angka, Marthin belum bisa menyebutkan secara detail, berapa yang akan dikirimkan ke Jatim nantinya.

"Kemendag akan terus berkomitmen dan memastikan ketersedian dan stabilitas harga kebutuhan pokok (bapok) di pasar rakyat dan ritel modern menjelang Ramadhan dan Lebaran 2019," ujar Marthin.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2KX33tw
April 25, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2KX33tw
via IFTTT

Read More

Fraksi PAN tak Sepakat Buat Pansus untuk Kisruh Pemilu

Perselisihan di Pemilu sebaiknya diselesaikan sesuai mekanisme di undang-undang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Anggota Fraksi PAN DPR RI Bara Hasibuan menilai usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019 tidak relevan. Pasalnya,  untuk mengatasi kisruh pemilu sudah ada mekanisme yang diatur dalam UU Pemilu.

"Sama sekali tidak relevan, karena tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dalam UU Pemilu disebutkan kalau ada indikasi kecurangan dalam pemilu, maka harus membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, Bara memastikan Fraksi PAN tidak akan ikut dan tidak mendukung Pansus tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2019, karena banyak temuan dugaan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Rabu (24/4).

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, adanya pansus akan menjadi alat penelusuran kelemahan dari sistem dan prosedur pemilu, sehingga bisa dilakukan evaluasi menyeluruh.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto meminta agar dugaan kecurangan pemilu agar diselesaikan melalui jalur hukum. Ia mengimbau agar masalah ini tak diselesaikan sendiri dan menyalahi undang-undang yang berlaku. Masalah kecurangan pemilu ini, kata dia, dapat diselesaikan melalui lembaga yang berwenang yakni Mahkamah Konsitusi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VpjXFe
April 25, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VpjXFe
via IFTTT

Read More

RUPS VIVA Sepakati Penerbitan 1,65 Juta Saham Baru

Dana dari penerbitan saham baru akan dimanfaatkan untuk membiayai sebagian kewajiban.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) menyepakati rencana penerbitan saham baru sebanyak 1.646.427.040 lembar saham dalam waktu dekat. Presiden Direktur VIVA Anindya Bakrie belum mau menyebutkan siapa saja pembeli pastinya.

"Yang pasti penerbitan tersebut untuk memperkuat permodalan," kata Anindya setelah RUPS pada wartawan di Bakrie Tower, Kamis (25/3).

Peningkatan modal saham dilakukan dengan mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT-HMETD). Sebagaimana diatur dalam peraturan OJK nomor 38 Tahun 2014, VIVA dapat menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10 persen dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Dana dari hasil penerbitan saham baru tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai sebagian kewajiban PT Lativi Mediakarya (TV One) berdasarkan Senior Facility Agreement yang akan jatuh tempo pada Oktober 2019 sebesar 9,4 juta dolar AS. Dana selebihnya akan digunakan untuk keperluan modal kerja dan pengembangan usaha.

Sempat berhembus kabar bahwa Erick Thohir yang merupakan Direktur PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) dan Mahaka Media akan membeli saham baru VIVA. Pada kesempatan tersebut, Anindya enggan mengonfirmasi.

"Itu lebih baik kita tidak bahas dulu di sini, saya juga dengar rumor itu dari media. Tentunya mungkin kita tidak berani bicara dulu saat ini," kata dia.

Anindya berharap pembelian saham baru bisa dilakukan dalam waktu dekat. Namun, ia enggan menyebutkan target termasuk potensi pembeli saham baru, baik dari global maupun domestik.

Tapi tentunya, tambah Anindya, penerbitan saham baru akan memperkuat struktur permodalan. Ia mengakui bisnis pada 2018 cukup berat karena tingkat konsumsi yang memburuk.

Namun pada 2019, perlahan kondisi membaik dalam beberapa bulan terakhir. Tidak hanya karena pemilu yang menyumbang perbaikan hingga 30 persen, tapi juga bisnis dan layanan yang meningkat.

"Kami lihat perlahan, memang masih 3-4 bulan, tapi kondisi membaik dari sisi advertising expenditure, bukan hanya buat kita tapi buat media semua," kata Anindya.

Ia optimistis tahun 2019 akan menjadi tahun yang lebih baik untuk bisnis media. Menurut keterbukaan informasi, VIVA yang merupakan anak usaha Grup Bakrie mencatatkan rugi bersih hingga Rp 1,01 triliun sepanjang tahun lalu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2KX2Zdg
April 25, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2KX2Zdg
via IFTTT

Read More

SMF Gencarkan Pembiayaan Perumahan Murah

Tahun ini SMF menargetkan pembiayaan perumahan sebesar Rp 100 miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF akan melancarkan empat program utama selama 2019. Semuanya merupakan refleksi dari peran SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) atau alat fiskal pemerintah dalam memberikan perumahan murah pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo mengatakan empat program tersebut diantaranya Program KPR SMF Paska Bencana, Program Penurunan Beban Fiskal, Program Pembiayaan Homestay di empat destinasi wisata, dan Program Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh di 32 kota.

"Semuanya bermuara ke pengembangan bisnis sebagai SMV, alat khusus pemerintah untuk melancarkan program perumahan bagi rakyat," kata Ananta pada paparan kinerja 2018 di Kantor SMF Jakarta Selatan, Rabu (10/4).

Tahun 2019, SMF memiliki target Rp 2,2 triliun untuk sekuritisasi, Rp 10 triliun pembiayaan, Rp 9,8 triliun penerbitan surat utang, dan Rp 100 miliar pembiayaan KPR. Sementara untuk laba bersih, SMF menargetkan pertumbuhan 10 persen dari laba 2018 sebesar Rp 437 miliar.

Direktur SMF, Trisnadi Yulrisman menjelaskan Program Penurunan Beban Fiskal direalisasikan dengan bantuan pada Pemerintah dalam program KPR FLPP. SMF berperan dalam mengurangi beban fiskal Pemerintah dengan membiayai 25 persen pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75 persen.

"Semula porsi pemerintah 90 persen, sekarang jadi hanya 75 persen," kata Trisnadi.

Sejak Agustus 2018 hingga Maret 2019, SMF telah berhasil merealisasikan penyaluran dana KPR FLPP kepada 28.932 debitur. Total penyaluran dananya sebesar Rp 948 miliar melalui 10 bank penyalur KPR FLPP yang merupakan bagian dari realisasi Program FLPP 2018 sebesar Rp 5,896 triliun.

Dengan dana dari SMF, jumlah rumah yang dibiayai meningkat dari semula 23.763 unit di tahun 2017 menjadi 57.949 di tahun 2018. Program KPR FLPP berjalan atas koordinasi dengan BLU PPDPP, Kementerian PUPR.

Program kedua yaitu Program Pembiayan Homestay di destinasi wisata untuk mendukung upaya pengembangan kawasan wisata demi meningkatkan devisa. SMF bekerjasama dengan BUMDes sebagai lembaga penyalur dan Pokdarwis (kelompok sadar wisata).

Dua destinasi wisata akan menjadi proyek pilot yakni Desa Wisata Samiran, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah dan Desa Wisata Nglanggeran, Kecamatan Pathuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Diperkirakan program ini akan selesai di bulan Juli tahun ini.

Program ke tiga, Program Pembangunan Rumah di Daerah Kumuh akan bersinergi dengan Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh). Proyek bertujuan mengatasi daerah kumuh melalui renovasi atau pembangunan rumah.

Pembangunannya bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Program ini diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui ketersediaan hunian yang layak, serta menciptakan lingkungan rumah yang sehat.

Program pembangunan rumah di daerah kumuh tersebut diperkirakan selesai pada bulan Mei tahun ini. Pilot project program telah berjalan pada bulan Desember 2018 melalui perbaikan 14 rumah di Kelurahan Purwokinanti, Daerah Istimewa Yogyakara.

Program ke empat yaitu, Program KPR SMF Paska Bencana yang bertujuan meringankan beban Pemerintah dalam merevitalisasi pemukiman masyarakat pasca bencana alam di Indonesia. SMF akan berkerjasama dengan Perbankan untuk menyalurkan pembiayaan renovasi rumah-rumah masyarakat yang terdampak bencana.

Untuk tahap awal, program ini akan diperuntukkan bagi 3.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkena dampak bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). SMF akan bekerjasama dengan Bank NTB Syariah sebagai lembaga penyalur pembiayaan KPR pasca bencana.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ImKBaY
April 10, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ImKBaY
via IFTTT

Read More

Dinas Penjara Israel Pindahkan Tahanan Palestina Mogok Makan

Sebanyak 150 tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel mogok makan.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Dinas Penjara Israel (IPS) mulai memindahkan tahanan Palestina yang mogok makan dari Penjara Naqab (Ketsiot) dan Ramon di bagian selatan negeri itu ke penjara lain, Selasa (9/4). Tujuannya untuk membatalkan mogok makan mereka.

Sebanyak 150 tahanan Palestina yang ditahan di penjara Israel karena melawan pendudukan pada Senin (8/4) memulai mogok makan buka-tutup di kedua penjara itu, setelah kegagalan perundingan antara IPA dan wakil tahanan yang menuntut kondisi penjara yang lebih baik, termasuk pencabutan ala penghambat gelombang yang dipasang belum lama ini dan dipandang membahayakan kesehatan tahanan.

Abu Bakr mengatakan kepada Kantor Berita Palestina, WAFA, tahanan lain diduga akan bergabung dengan rekan mereka yang mogok makan. Ia menyatakan penguasa Israel diduga akan meningkatkan tindakan penindasan mereka terhadap tahanan yang mogok makan dalam beberapa ahri ke depan, terutama memaksa mereka makan.

Meskipun tahanan yang mogok makan saat ini menolak makanan, mereka diperkirakan juga akan menolak minum dalam satu pekan, tindakan yang bisa mengakibatkan konsekuensi serius pada kesehatan mereka. Sementara itu, organisasi yang mendukung tahanan telah menyerukan dukungan masyarakat luas buat tahanan yang mogok makan dengan kegiatan yang direncanakan diselenggarakan pada Selasa dan beberapa hari ke depan di berbagai kota besar.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GcyDPA
April 10, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GcyDPA
via IFTTT

Read More

Mahfud MD Harap Pemilu Tidak Dibuat 'Mainan'

Mahfud berharap pemilu bisa berjalan sebaik-baiknya.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Profesor Mahfud MD berharap Pemilu tidak dilegitimasi pihak manapun. Pemilu juga diharapkan tidak dibuat 'mainan' seakan tak berguna pelaksanaannya.

"Karena sekarang ini sudah ada yang mendelegetimasi, 'kalau saya kalah, berarti curang'. Kan tidak bagus, kita lihat pemilihannya dulu. 'Kalau nanti saya kalah, saya tidak akan ke pengadilan Indonesia tapi pengadilan internasional'.  Itu kan mendelegetimasi kita sendiri," kata Mahfud kepada wartawan di Jalan Sudimoro, Kota Malang, belum lama ini.

Jika terdapat salah satu calon presiden (capres) yang kalah, maka kasusnya dibawa ke Pengadilan Indonesia. Tidak ada wewenang mengadili masalah Pemilu di Pengadilan Internasional. Lembaga tersebut hanya memproses dua hal, peradilan antarnegara dan kasus kriminal internasional.

"Pengadilan peradilan internasional itu mengadili pelanggaran HAM berat seperti pembantaian, genosida yang lain-lain enggak ada. Kalau soal pemilu dibawa ke dunia internasional, nanti malah diketawain di sana," tambah dia.

Berdasarkan situasi ini, Mahfud mendorong agar pelaksanaan Pemilu 2019 dapat berjalan sebaik-baiknya. Dorongan ini juga ditunjukkan kepada 51 juta kaum milenial agar mau berkontribusi dalam pencoblosan nanti. Keterlibatan mereka jelas akan menentukan kualitas Pemilu dan bangsa di masa depan.

Menurut Mahfud, kaum milenial merupakan kelompok yang akan mewarisi negara di masa depan. Untuk itu, kaum ini harus mempersiapkan diri memimpin negara di berbagai tingkatan maupun profesi. "Kalau tidak memilih berarti tidak menentukan pemimpin, padahal itu akan menentukan masa depan," tegas Mahfud.

Mahfud juga berpendapat, pemilih harus menentukan calon pemimpin yang mempunyai rasa nasionalisme. Jika pemimpin yang terpilih tidak punya nasionalisme, maka tak akan mampu mengembangkan kecintaan anak milenial ke negara. Kondisi semisal kurang ditegakkannya hukum bisa membuat kesetiaan mereka kepada negara bekurang.

Dia mengaku khawatir anak muda akan lebih mudah berhubungan dengan dunia luar. Mereka kelak melamar pekerjaan melalui gawai ke luar negeri dengan mudahnya. Jika terjadi demikian, maka potensi orang-orang hebat malah akan terserap ke bangsa lain.

"Ini kalau pemerintah sendiri yang kita miliki tidak baik mengurus negara, tidak baik cara memberi janji bagi masa depan anak milineal ini," tambahnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IjT4M2
April 10, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IjT4M2
via IFTTT

Read More

Bea Cukai Sumbagbar Amankan 428 ribu Batang Rokok Ilegal

Total nilai rokok ilegal dari penindakan ditaksir mencapai lebih dari Rp 153 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG --  Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat (Sumbagbar) mengamankan 428 ribu batang rokok ilegal. Jumlah ini diperoleh saat melakukan operasi pasar di Wilayah Provinsi Lampung sejak 25 Maret hingga 29 Maret.

Tim Beacukai Sumbagbar menyisir Wilayah Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara sampai Kabupaten Way Kanan. Pada Operasi Pasar tersebut, petugas juga memberikan sosialisasi kepada para pemilik toko terkait identifikasi pita cukai ilegal.

“Masyarakat dengan sangat dengan antusias menyambut petugas saat memberikan sosialisasi pita cukai ilegal. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini karena selama ini mereka merasa dirugikan saat membeli rokok ilegal dan disita oleh Bea Cukai Sumbagbar untuk dimusnahkan,” kata Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumbagbar, Yusmariza.

Sosialisasi identifikasi pita cukai yang dilakukan petugas meliputi penjelasan terkait apa itu pita cukai, bagaimana cara untuk membedakan mana pita cukai asli dan mana pita cukai palsu, serta penjelasan terkait sanksi atas penyalahgunaan pita cukai. “Usai sosilalisasi, kami juga membagikan alat ultraviolet yang dapat digunakan untuk mengenali keaslian pita cukai, brosur yang berisikan sanksi penyalahgunaan pita cukai dan stiker ‘Stop Rokok Ilegal’ pada setiap toko yang telah diberikan sosialisasi," ucap dia.

Bea Cukai Sumbagbar berhasil amankan 44 ribu rokok ilegal yang ditemukan dari operasi pasar ini, juga 384 ribu batang rokok polos atau tidak dilekati pita cukai dari salah satu kantor ekspedisi di Bandar Lampung. Total nilai barang hasil penindakan tersebut ditaksir mencapai lebih dari 153 juta rupiah dengan total potensi kerugian negara mencapai lebih dari 56 juta rupiah.

“Dengan adanya Operasi Pasar dan sekaligus sosialisasi ini diharapkan dapat menekan dan menurunkan presentase peredaran rokok ilegal,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FQRFcM
April 08, 2019 at 02:21PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FQRFcM
via IFTTT

Read More