Bea Cukai Kediri Rampungkan Berkas Penyidikan Miras Ilegal

Bea Cukai telah menyerahkan berkas lengkap P21 pada 17 Mei lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI -- Penyidik Kantor Bea Cukai Kediri telah merampungkan berkas penyidikan terhadap tersangka dalam penindakan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) ilegal di Kecamatan Kota, Kota Kediri. Penyidik menetapkan M (72) sebagai tersangka dengan pengenaan Pasal 50 atau 54 UU No 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan hukuman pidana penjara maksimal lima tahun dan pidana denda maksimal sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

“Barang bukti yang berhasil diamankan dari penindakan ini berupa ratusan botol kemasan miras ilegal, cairan mengandung etil alkohol dalam dua jeriken, dan jeriken kosong sebanyak delapan buah dengan total potensi kerugian negara berupa pungutan cukai yang seharusnya dibayar Rp16 juta,” jelas Kasubsi Layanan Informasi Bea Cukai Kediri, Hendratno seperti dalam siaran persnya.

Pada tanggal 17 Mei 2019 Kejaksaan Negeri Kota Kediri menyatakan berkas lengkap (P21). Berdasarkan (P21) dari Kejaksaan, dan tanggal 21 Mei 2019 penyidik telah melakukan pelimpahan tahap II berupa penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HE7uWJ
May 24, 2019 at 08:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HE7uWJ
via IFTTT

Read More

Polisi Jadi Korban Gesekan Dua Perguruan Silat di Wonogiri

Seorang polisi dirawat di RS setelah jadi korban gesekan perguruan silat di Wonogiri.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKOHARJO -- Kasat Reskrim Polres Wonogiri AKP Aditia Mulya Ramdhani menjadi korban pengeroyokan saat mengamankan gesekan antardua perguruan silat di Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Korban hingga kini belum sadarkan diri dan dirawat di ruang ICU RS dr Oen Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Kepala Polda Jateng Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel dan Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi menjenguk Aditia sekitar pukul 13.15 WIB, Kamis. Didampingi Kepala Polres Wonogiri AKBP Uri Nartanti Istiwiyati, keduanya memantau kondisi Aditia sekitar 30 menit.

Menurut Kapolda, bentrokan antardua perguruan silat terjadi di SPBU Sudimoro Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, pada Kamis dini hari. Kapolda mengatakan, anggotanya yang menjadi korban tersebut sedang melakukan pengamanan, namun kemudian terpisah dari rombongan anggotanya.

"Korban kemungkinan diduga merupakan salah satu anggota kelompok perguruan silat tertentu yang sedang gesekan sehingga dia yang tidak mengenakan baju dinas langsung dikeroyok massa," katanya.

Kapolda mengungkapkan, penyebab gesekan dua perguruan silat tersebut sebenarnya hanya masalah sepele, yakni saling mengejek. Kasus tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak Selasa (7/5).

Menurut Kapolda, biasanya masalah seperti itu dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jika tidak bisa, cara hukum baru ditempuh.

"Kami kumpulan perguruan silat yang bertikai untuk berhenti melakukan kekerasan yang dapat dimanfaatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Masalahnya hanya sepele. Harap menahan diri," katanya.

Kasat Reskrim Polres Wonogiri AKP Aditia Mulya Ramdhani yang dikeroyok sampai tidak sadarkan diri mengalami luka bagian kepala, tangan, dan badannya. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VQmdFP
May 09, 2019 at 08:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VQmdFP
via IFTTT

Read More

Pemerintah Harus Ringankan Beban Bulog

Bulog kehilangan pasar akibat adanya BPNT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, meminta pemerintah untuk meringankan beban yang dialami Bulog saat ini. Khususnya, imbas dari adanya peralihan program Beras Keluarga Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Said mengatakan, Bulog kehilangan pasar akibat adanya BPNT. Di satu sisi, Bulog sebagai BUMN diberi tugas untuk menjadi pengaman stok demi mengantisipasi lonjakan harga beras yang terjadi sewaktu-waktu.

Saat ini, Bulog sudah memiliki unit bisnis penjualan beras premium melalui usaha Rumah Pangan Kita atau RPK. Namun, kata Said, porsi bisnis tersebut belum sebesar perusahaan beras swasta pada umumnya.

“Harus ada kajian yang lebih kuat untuk menempatkan Bulog sebagai entitas bisnis. Mau ditaruh dimana Bulog? Sementara satu sisi bebannya terlalu berat,” kata Said kepada Republika.co.id, kemarin.

Said menilai, jika Bulog diarahkan untuk menjadi entitas bisnis, maka pemerintah harus berani melepas Bulog agar benar-benar menjadi pemain di pasar komoditas beras. Namun, jika tetap diebebani sebagai buffer stock, pekerjaan Bulog akan bertambah berat untuk menghidupi korporasi.

“Kalau begini terus repot. Nanti justru terlalu besar ekspektasi terhadap Bulog,” kata dia.

Selain itu, Said pun menyinggung tentang pembentukan Badan Pangan Nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Said, pembentukan dan pendirian Badan Pangan Nasional akan membantu pemerintah untuk lebih berkonsentrasi  menyusun konsep penanganan pangan di Indonesia yang kerap bermasalah. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HhmD0i
March 06, 2019 at 08:24PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HhmD0i
via IFTTT

Read More

Apindo Dukung Penghapusan Kewajiban Laporan Surveyor

Eksportir berharap terjadi efisiensi prosedur untuk bisa menekan biaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani mendukung kebijakan pemerintah untuk menghapus kewajiban penyertaan Laporan Surveyor (LS) ekspor. Dia mengatakan, eksportir berharap terjadi efisiensi prosedur untuk bisa menekan biaya.

"Barang tersebut akan meninggalkan Indonesia dan akan diinspeksi di negara tujuan ekspor. Jadi seharusnya, tidak perlu lagi diinspeksi di Indonesia agar ekspor menjadi lebih cepat dan lancar," kata Shinta ketika dihubungi Republika.co.id, Jumat (25/1).

Dia merekomendasikan untuk mengubah ketentuan penyertaan LS untuk produk ekspor kayu. Menurutnya, saat ini produk tersebut sudah harus memperoleh sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Selain itu, dia juga menyarankan penghapusan pemeriksaan ekspor terkait Sanitary and Phitosanitary (SPS) pada produk pertanian dan perikanan.

Akan tetapi, Shinta meminta agar komoditas yang akan diberi kemudahan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan strategis pengembangan industri di Indonesia. Contohnya, kata Shinta, yakni ekspor mineral karena berkaitan dengan investasi pembangunan smelter di Indonesia.

Sementara itu, terkait pengembangan ekspor jangka menengah-panjang, Shinta meminta pemerintah untuk segera mendukung peningkatan daya saing industri di Indonesia. Salah satu hal yang dinanti pengusaha yakni insentif bagi perusahaan yang melakukan kerja sama dengan SMK untuk program link and match kemampuan pekerja.

Dia juga mengingatkan pemerintah adanya pelemahan pasar ekspor global pada 2019. Sehingga, dia menyarankan, pemerintah perlu segera membuka akses pasar baru.

"Pasar-pasar nontradisional seperti Afrika atau negara Balkan sulit menarik pelaku usaha baru untuk masuk kesana. Nah di sini pemerintah bisa membantu baik melalui FTA (kerja sama dagang), pembukaan trading house, dan insentif pionir bagi perusahaan tersebut," kata Shinta.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CIMjif
January 25, 2019 at 08:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CIMjif
via IFTTT

Read More

Kenaikan Gaji Perangkat Desa Bisa Ganggu Program Pembangunan

Presiden Jokowi berjanji akan menaikkan gaji perangkat desa pada tahun ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai tidak memiliki banyak ruang anggaran untuk menaikkan gaji perangkat desa, sesuai kebijakan yang diteken oleh Presiden Jokowi pekan lalu. Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menyebutkan, ruang paling memungkinkan untuk menambah setoran gaji perangkat desa adalah dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara jika menggunakan pos anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ungkap Robert, bukan sebuah opsi. Karena, menurutnya, persoalan kenaikan gaji perangkat desa tidak pernah dibahas di dalam APBN 2019.

"Mau tak mau, penambahan gaji perangkat desa bisa disuntikkan dari ADD yang berasal dari APBD. Namun ini berisiko mengusik program pembangunan desa," paparnya kepada Republika, Sabtu (20/1).

Robert menyebutkan, 40 persen porsi ADD biasanya digunakan untuk belanja aparatur, sementara 60 persen lainnya untuk belanja program kerja desa. Bila gaji aparatur dinaikkan, kata dia, maka program kerja desa bisa dikurangi.

Robert menilai, kebijakan kenaikan gaji perangkat desa semakin pelik karena baru diputuskan setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) diketok. Ia khawatir Pemda kesulitan mencari sumber pendanaan yang sah secara hukum untuk menambah gaji perangkat desa.

"Kalau satu kabupaten 300 desa, satu desa itu 5-6 orang itu sudah lumyana untuk mencari sumber pendanaanya dari mana," jelas Robert.

Selain ADD, Robert melihat ada celah lain yang bisa dijadikan sumber pendanaan untuk gaji perangkat desa yakni Pendapatan Asli Desa (PADes). Ia merinci, ada empat sumber pembiayaan yang didapat oleh desa-desa di Indonesia.

Pertama adalah Dana Desa yang bersumber langsung dari APBN alias pemerintah pusat. Kedua, Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota. Kemudian dua sumber lainnya adalah bagi hasil pajak retribusi daerah ke desa dan Pendapatan Asli Desa.

"Yang fleksibel sebetulnya PADes. Masalahnya, tak semua desa sudah mandiri dan otonom secara fiskal. Tak semua PADes menckupi untuk biayai kebutuhan ini. Maka dari sumber dana tadi, yang bisa mengakomodir ya ADD," tutur Robert.

Namun persoalan pembagian ADD untuk gaji perangkat desa ini ternyata tak sederhana. Menurut Robert, Pemda akan mencoba mengurangi porsi belanja program atau memangkas pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan penambahan gaji perangkat desa ini.

Bagi Robert, cara ini paling memungkinkan untuk dilakukan Pemda ketimbang mencari sumber pendanaan lain. "Artinya bahwa hak publik untuk mendapatkan porsi sumber pembiayaan lain dari ADD tadi untuk pelayanan publik, untuk sarana prasana, mungkin akan sediit dikurangi. Itu yang paling mungkin," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DlRRRw
January 20, 2019 at 08:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DlRRRw
via IFTTT

Read More

BI Kalbar Libatkan Pesantren Berdayakan Masyarakat

Pesantren dinilai memiliki potensi besar dalam menggerakan roda perekonomian.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK— Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kalimantan Barat menyasar sejumlah pondok pesantren (ponpes) di daerah itu untuk bisa mencarikan solusi terhadap sejumlah persoalan di masyarakat dan lebih berdaya di bidang sosial maupun ekonomi. 

"Kita menyasar ponpes agar lembaga pendidikan tersebut bisa memberikan solusi dan lebih berdaya. Terpenting bisa menjawab sejumlah persoalan yang ada. Hal itu seperti saat ini harga kelapa turun. Itu kan harus diberikan solusi berupa hilirisasi seperti yang dilakukan Ponpes di Pandeglang," ujar Kepala KPw BI Kalbar, Prijono dalam acara Talkshow Ekonomi Syariah di Pontianak, Selasa (15/1). 

Ia menyebutkan saat ini bantuan teknis dan pembinaan SDM di sejumlah Ponpes di Kalbar sudah berjalan. Sektor yang digarap juga beragam mulai di pertanian, kuliner, dan penanganan sampah serta lainnya. 

"Di Ponpes Nurul Iman, ada pengelolaan sampah untuk lebih bermanfaat. Bagaimana sampah yang tidak bernilai menjadi bermanfaat dan bernilai ekonomis," jelas dia.  Prijono menambahkan, melalui bantuan teknis dan pelatihan SDM bisa menjadi model bagi Pompes lainnya agar lebih berdaya dan mandiri. 

"Ke depan jika itu semua berjalan baik maka bisa menjadi model. Untuk mengembangkan lagi tentu kita berikan pemerintah daerah untuk memberdayakan lebih luas lagi," paparnya. 

Melalui ponpes, pihaknya bersama OJK juga mengembangan ekonomi syariah, terutama melakukan edukasi dan literasi industri keuagan syariah. Diharapkan bisa terus memajukan industri dan ekonomi syariah di Kalbar. 

"Kalbar memiliki potensi alam dan lainnya. Melalui Ponpes potensi bisa tergali dengan maksimal dan persoalan serta tantangan yang ada bisa dicarikan solusi dengan baik. Ujung-ujungnya bagaimana ekonomi masyarkat Kalbar semakin baik," kata dia. 

Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak, Moch Fahmi menyebutkan saat ini ekonomi syariah di Kalbar terus tumbuh meskipun belum signifikan.

Menurutnya dilihat dari indsustri keuangan memang pangsa pasar industri keuangan syariah dibandingkan konvessional masih rendah, namun dari tahun ke tahun terus tumbuh. 

Dia  mengatakan, untuk meningkatkan ekonomi syariah terutama di industri keuangan syariah perlu dilakukan semua pihak. Seperti yang saat ini dilakukan BI yang menyasar ponpes tentu sudah sangat kongkret. 

“Melalui simpul-simpul yang ada seperti pimpinan ponpes itu sudah sangat tepat," jelas dia. 

Pemberdayaan ponpes untuk mencarikan solusi terhadap persoalan ekonomi di Kalbar tentu menurutnya juga sangat tepat. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SWaTTE
January 15, 2019 at 08:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SWaTTE
via IFTTT

Read More

Supercoppa Italia Digelar di Arab Saudi Tuai Kontroversi

Arab Saudi dinilai membatasi kehadiran perempuan di lapangan.

REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- Edisi ke-31 Supercoppa Italia akan digelar pada 16 Januari 2019, di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi. Pertandingan ini mempertemukan pemenang Serie A Italia musim 2017/2018, Juventus, dengan runner-up Coppa Italia musim 2017/18, AC Milan.

Ini akan menjadi pertemuan ketiga di antara dua tim dalam gelaran Supercoppa Italia. Juventus memenangkan pertemuan pertama pada 2003 di Eas Rutherford, New Jersey, Amerika Serikat, dalam drama adu penalti. Milan membalas dengan kemenangan lewat adu penalti pada 2016 di Qatar. Arab Saudi menjadi negara keenam yang menjadi penyelengara Supercoppa Italia.

Namun penyelenggaraan di Arab Saudi justru menimbulkan kontroversi. Deputi Perdana Menteri (PM) Italia Matteo Salvini mengutuk rencana tersebut. Sebab Arab Saudi membatasi kehadiran perempuan di lapangan. Padahal, banyak fan kedua tim tersebut yang berasal dari kaum hawa.

Arab Saudi membatasi kuota perempuan hanya 15 persen dari 60 ribu kursi penonton. Itu pun penonton perempuan dipisahkan dengan memberikan tribun sendiri agar tidak gabung dengan laki-laki.

Kontroversi makin menjadi-jadi saat informasi cara mendapatkan tiket dirilis. Dalam informasi tersebut disebutkan bahwa beberapa kategori tempat duduk hanya tersedia untuk laki-laki dan perempuan dengan pembelian tiket di area keluarga.

''Melihat Supercoppa Italia dimainkan di negara di mana perempuan tidak dapat pergi ke stadium kecuali ditemani oleh suami. Itu menjijikkan. Saya tidak ingin menonton pertandingan,'' kata Salvini dikutip dari Channelnewsasia, Senin (1/7).

Bukan itu saja, pembunuhan jurnalis asal Arab Saudi Jamal Khasoggi di konsulat Istanbul, Turki, juga menyebabkan kontroversi. Penyelenggaraan Supercoppa Italia dianggap akan mempromosikan negara tersebut.

Meski demikian, bos Serie A Gaetano Micciche mempertahankan keputusan untuk menggelar Supercopaa Italia di Jeddah. Menurutnya, perempuan tidak harus ditemani oleh pria untuk masuk ke stadion dan akan mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya.

Micciche menyatakan, hingga akhir tahun, perempuan di Arab Saudi memang tidak dapat menghadiri event olahraga apa pun. ''Kami bekerja untuk meyakinkan bahwa di pertandingan selanjutnya, perempuan dapat mengakses di semua kursi stadion,'' ujarnya.

Pertandingan ini juga merupakan bagian dari kerja sama Serie A dengan Arab Saudi dengan nilai 22 juta euro, untuk tiga pertandingan.

Larangan perempuan menghadiri beberapa pertandingan sepak bola yang disuarakan oleh Kerajaan Arab Saudi perlahan mulai kendur pada Januari 2018. Kini stadion diwajibkan menyediakan tribun khusus keluarga di tiga stadion.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VBmysL
January 07, 2019 at 08:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VBmysL
via IFTTT

Read More

Bale Sering Cedera, Solari Tidak Khawatir

Sebanyak 11 kalinya Gareth Bale diganti di Liga Spanyol musim ini.

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Real Madrid mengonfirmasi bahwa winger Gareth Bale mengalami cedera betis. Meski demikian, pelatih Santiago Solari berharap sang pemain dapat segera kembali berlaga.

Pria Wales itu harus meninggalkan lapangan saat timnya bermain imbang 2-2 dengan Villarreal saat turun minum. Itu yang ke-11 kalinya Bale diganti di Liga Spanyol musim ini dan ke-15 kalinya di semua kompetisi.

Namun, Solari berharap ia hanya akan absen sebentar. Madrid belakangan mengonfirmasi bahwa sang penyerang mengalami cedera otot soleus tingkat satu di kaki kirinya dan kondisinya akan terus dipantau.

''Menurut kami, itu adalah cedera kecil dan tidak ada yang perlu dicemaskan,'' kata Solari, seperti dilansir laman resmi Real Madrid, Sabtu (5/1).

Bale akan menjalani beberapa tes pada Sabtu ini guna mengetahui kondisinya. Manajemen berharap Bale segera kembali dan terlibat secepatnya.

Sang pelatih juga menyuarakan opininya mengenai Marcelo. Sejumlah media menyebut Marcelo akan hengkang ke Juventus pada bursa transfer musim dingin.

''Marcelo menjalani paruh pertama musim yang sangat sulit dengan tiga cedera otot. Ia pulih secara bertahap. Secara bertahap ia mengembalikan kecepatannya,'' katanya. ''Penting bagi dia untuk tidak lagi mendapat cedera karena ia merupakan pemain kunci untuk klub dan tim ini dan kami harus menjaganya.''

Selain kedua pemain tersebut, Solari juga mengingatkan para pemainnya untuk tetap fokus ketika mereka berusaha memangkas jarak dengan pemuncak klasemen Barcelona. Mereka akan menghadapi Real Sociedad pada Minggu.

"Tujuan kami adalah terus memanjat di klasemen setelah start yang begitu berat. Kami naik dari peringkat kesembilan ke peringkat empat. Kami masih harus memperbaiki sejumlah hal. Kami harus keluar dan bertarung menghadapi tantangan dan situasi-situasi sulit, itulah semangat kemenangan,'' katanya.

Meski tertinggal tujuh poin dari Barca, Madrid masih beranggapan mereka merupakan salah satu kandidat juara. Mereka juga masih berpeluang menjuarai Piala Raja dimana mereka akan menghadapi Leganes di putaran 16 besar. Madrid juga masih berpeluang mempertahankan gelar Liga Champions.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2F90MXM
January 05, 2019 at 08:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2F90MXM
via IFTTT

Read More