REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekerja melakukan perawatan Main Gate (Gerbang Utama) Kemayoran Jakarta, Selasa (25/12). Perawatan ini meliputi pengecatan, penggantian lampu dan pemasangan penangkal petir.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap industri jasa keuangan syariah bisa berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional. Untuk mewujudkannya, otoritas mendorong bank syariah saling bersinergi dalam melakukan pengembangan produk.
"Supaya bisa berkontribusi dan efisien, kita dorong adanya sinergi melalui Asbisindo (Asosiasi Bank Syariah Indonesia). Ini kita dorong agar tidak saling berebut dan bersama membangun industri keuangan syariah," jelas Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro kepada Republika.co.id, Kamis, (13/12).
Ia menjelaskan, banyak hal yang bisa dilakukan bank syariah bersama-sama. Misalnya, meluncurkan produk penyaluran pembiayaan syariah.
"Contohnya menyalurkan produk pembiayaan perumahan bersama. Kalau ini bisa diterapkan, maka lebih efisien karena nggak perlu melakukan riset masing-masing," kata kata Soekro.
Selain itu, lanjutnya, beberapa infrastruktur seperti Informasi dan Teknologi (IT), Sumber Daya Manusia (SDM), serta lainnya bisa disinergikan pula antarbank syariah. Hal itu dinilainya lebih menghemat operasional.
Hanya saja, kata dia, ada beberapa bank yang sempat tidak bersedia melakukan sinergi tersebut sehingga memilih mengembangkan produk sendiri-sendiri. "Itu sebetulnya masalah komunikasi, kita jelaskan manfaatnya lebih banyak bila dikembangkan bersama daripada sendiri, maka kini semua bank syariah sudah bersedia dan sudah mulai (lakukan sinergi)," jelasnya.
Menurutnya, sinergi merupakan kunci untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah. Tidak hanya sinergi antarbank syariah, tapi juga dengan pemerintah, regulator, serta lainnya.
"Kita perlu sinergi, kerja bareng-bareng. Melalui sinergi saya yakin pengembangan ekonomi syariah bukan hambatan tapi menjadi tantangan ke depan, kemiskinan pun bisa turun dan literasi syariah meningkat," tutur Soekro.
Baca juga, Indonesia Lakukan 4 Hal Ini untuk Kembangkan Ekonomi Syariah
REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah menjatuhkan sanksi terhadap tiga pejabat Korea Utara (Korut), termasuk seorang pembantu utama pemimpin Korut Kim Jong-un, pada Senin (10/12). Ketiganya diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Departemen Keuangan AS menyebutkan, tiga pejabat itu adalah Ryong Hae-choe, seorang pembantu dekat Kim yang memimpin Korea Organization and Guidance Department di Partai Buruh, Menteri Keamanan Negara Kyong Thaek-jong; dan Kepala Propaganda and Agitation Department, Kwang Ho-pak.
Tidak jelas apakah keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap ketiga orang itu terkait dengan diplomasi nuklir Korut-AS, yang telah mencapai sedikit kemajuan sejak Kim dan Presiden AS Donald Trump bertemu di Singapura pada Juni lalu.
Sanksi itu akan membekukan aset yang mungkin dimiliki pejabat tersebut di bawah yurisdiksi AS dan secara umum melarang mereka melakukan transaksi dengan siapa pun di AS. Sanksi diumumkan saat Departemen Luar Negeri AS merilis laporan enam bulanan tentang pelanggaran Korut.
"Pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara masih menjadi yang terburuk di dunia, termasuk pembunuhan di luar hukum, kerja paksa, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang yang berkepanjangan, pemerkosaan, aborsi paksa, dan kekerasan seksual lainnya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Palladino, dalam sebuah pernyataan.
Korut telah berulang kali menolak tuduhan pelanggaran HAM dan menyalahkan sanksi ekonomi atas situasi kemanusiaan di dalam negeri yang mengerikan. Pyongyang telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006 karena rudal balistik dan program nuklirnya.
Dalam sebuah pernyataan terpisah, Departemen Keuangan AS mengatakan sanksi terbaru itu menyoroti perlakuan tercela Korut terhadap warga negara mereka. Sanksi juga berfungsi sebagai pengingat perlakuan brutal Korut terhadap warga negara AS, Otto Warmbier.
Warmbier adalah seorang mahasiswa AS yang meninggal pada Juni 2017 setelah 17 bulan ditahan di Korut. Menjelang KTT bersejarah Trump-Kim pada Juni lalu, Korut juga membebaskan tiga tahanan AS. Bulan lalu, Korut mengatakan akan mendeportasi warga negara AS lainnya yang ditahan.
Trump mengatakan dia dan Kim kemungkinan akan bertemu untuk kedua kalinya pada Januari atau Februari tahun depan. Tiga lokasi pertemuan saat ini sedang dipertimbangkan.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kali ini penghargaan diberikan sebagai Top 25 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2018.
Penghargaan ini diberikan atas aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menerima penghargaan tersebut dari Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa pada acara Rapat Koordinasi JIPP (Jaringan Inovasi Pelayanan Publik dan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) di Batam, Senin (10/12).
Yana mengaku sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan bagi Pemkot Bandung. Hal ini menunjukan kinerja Pemkot Bandung semakin diapresiasi oleh pemerintah dan masyarakat.
“Alhamdulillah dapat apresiasi lagi. Aplikasi ini memang berasal dari pemerintah pusat. Tetapi Pemkot bandung mengembangkannya sehingga semakin user freindly,” kata Yana di Batam dalam siaran persnya.
Yana mengakui melalui LAPOR!, Pemkot Bandung banyak menerima masukan dari masyarakat. Sehingga masukan tersebut bisa menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan di tingkat pimpinan.
“LAPOR! Sangat bermanfaat untuk masyarakat dan juga pemerintah. Aplikasi ini menjadi salah satu dasar pengambil kebijakan di Kota Bandung,” tutur Yana.
Seperti diketahui, LAPOR! adalah aplikasi media sosial pertama di Indonesia yang melibatkan partisipasi publik dan bersifat dua arah. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat berinteraksi dengan pemerintah secara interaktif dengan prinsip mudah dan terpadu untuk pengawasan pembangunan dan pelayanan publik.
Agar semakin memasyarakat, Yana menegaskan, Pemkot Bandung akan terus menyosialisasikan aplikasi LAPOR!. Tujuannya, agar mengetahui saluran yang tepat untuk menyampaikan aspirasinya. Sehingga, Pemkot Bandung bisa memperoleh masukan dan membuat keputusan yang tepat.
“Kita akan terus sosialisasikan aplikasi ini. Karena manfaatnya memang sangat banyak,” kata Yana.
Sebelumnya, Pemkot Bandung juag memperoleh penghargaan Piala Anggakara Birawa Top 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2018. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas pelayanan pengaduan publik Lapor (Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur PT Istaka Karya Sigit Winanto mengatakan akan memberikan uang santunan kepada keluarga korban penembakan KKSB di Nduga, Papua. Bukan hanya itu anak-anak karyawannya juga akan diberikan beasiswa pendidikan sehingga tetap dapat melanjutkan sekolah.
“Kami bertanggung jawab penuh untuk para korban sampai ke keluarganya masing-masing, kami juga menanggung semua kompensasi dan santunan kepada pihak keluarga,” kata Sigit dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Sabtu (8/12).
Adapun lanjut Sigit, untuk beasiswa pendidikan kepada anak-anak korban akan diberikan oleh BUMN. Tujuannya agar anak-anak tersebut tetap dapat melanjutkan jenjang pendidikan hingga SMA.
“Keluarga besar BUMN akan memberikan santunan kepada keluarga korban dan beasiswa kepada anak-anak korban yang masih kecil sehingga dapat melanjutkan sekolah sampai tingkat SMA,” tutur Sigit.
Sigit berujar, 28 karyawannya saat itu tengah melakukan pekerjaan pembangunan jembatan di ruas Mugi-Habema yang merupakan pembanguan jalan trans-Papua. Namun nahas, pembangunan harus dihentikan dan sebanyak 16 orang karyawannya tewas dalam akibat timah panas yang dilakukan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) Papua.
Oleh karena itu, Sigit juga mengaku sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran TNI Polri telah melakukan evakuasi terhadap para korban selamat maupun yang meninggal dunia. Bahkan juga turut mengantarkan korban selamat dan meninggal ke kampung halaman masing-masing.
“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pangdam dan Bapak Kapoda Papua dan seluruh jajaran aparat keamanan yang telah melakukan upaya-upaya luar biasa mengatasi peristiwa ini,” ujarnya.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 50 kubik sampah diangkut pada aksi gerebeg sampah di pantai mangrove Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jumat (7/12). Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kepulauan Seribu Yusen Hardiman mengatakan, sampah yang dikumpulkan dari pesisir pantai dimasukan kedalam karung sebelum diangkut menggunakan Gerobak Motor (Germor). "Ada 50 kubik sampah dan dimasukan kedalam karung," ujar Yusen, Jumat.
Yusen menambahkan, dalam aksi gerebeg sampah di Pulau Untung Jawa, pihaknya mengerahkan lima unit Germor dan satu kapal sampah besar. Sampah-sampah tersebut, lanjutnya, akan dibawa ke daratan untuk dipilah dan dibawa menuju TPST Bantar Gebang.
Dalam pembersihan tersebut, dominasi sampah yang ditemukan petugas berupa sampah plastik dan kayu. Diduga, sampah-sampah tersebut berasal dari daratan yang terbawa arus sungai atau ombak laut. "Sampah yang diangkut kebanyakan sampah plastik dan kayu yang terbawa arus dari daratan," ucapnya.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Sebagai ungkapan terima kasih dan apresiasi kepada para pelanggan, JNE kembali memberlakukan Hari Bebas Ongkos Kirim (Harbokir) pada 25-26 November 2018. Angin segar bagi para pelanggan jasa pengiriman itu merupakan rangkaian dari peringatan HUT JNE ke-28 pada 26 Nopember 2018.
Seperti yang sudah-sudah, free ongkir berlaku untuk paket dengan maksimum berat dua Kilogram (Kg) per nomor resi, yang dikirimkan menggunakan produk layanan JNE, yakni OKE, REGULER, dan YES. Harbokir 2018 terasa lebih istimewa karena free ongkir tidak hanya berlaku untuk pengiriman dari dan ke tujuan di dalam kota yang sama dan antarkota di wilayah JABODETABEK saja, namun berlaku juga untuk pengiriman antarkota dalam satu provinsi.
Presiden Direktur JNE M Feriadi mengatakan, program peringatan HUT JNE ke-28 harus lebih banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan karyawan. Untuk itu, Harbokir 2018 pun diperluas sehingga memberikan kebahagiaan bagi banyak orang, terutama para UKM yang diharapkan penjualannya dapat terdongkrak.
‘’JNE tumbuh seiring dengan maraknya e-commerce yang digerakan oleh para UKM,’’ ujar Feriadi dalam siaran pers yang diterima Republika, Senin (26/11). Dia mengutarakan, saat ini kapasitas pengiriman paket JNE sudah lebih dari 20 juta paket dalam sebulan, atau sekitar 700 ribu paket per hari.
Oleh karena itu, papar dia, semangat tagline ‘Connecting Happiness’yang bermakna mengantarkan kebahagiaan, harus diwujudkan dengan semakin maksimal melalui Harbokir. Pihaknya berharap, Harbokir kali ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, terutama para UKM, agar transaksi penjualan mengalami peningkatan.
Pada Harbokir 2018, JNE bekerjasama dengan dua marketplace besar di Indonesia, yakni Tokopedia dan Bukalapak. Melalui promo ini, sebanyak 10 ribu pelanggan setia pertama setiap harinya yang berbelanja dengan minimum transaksi sebesar Rp. 50 ribu akan mendapatkan free ongkir sebesar Rp 10 ribu, khusus untuk pengiriman antarkota di wilayah Jabodetabek.
Co-Founder dan President Bukalapak Fajrin Rasyid berharap, dengan adanya Harbokir dapat memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan bagi para pelanggan. Kata dia, pelapak di seluruh Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan kesempatan agar produknya terjangkau oleh masyarakat Indonesia.
‘’Program ini merupakan salah satu wujud kontribusi bersama untuk membangun Indonesia melalui pemberdayaan UMKM sebagai roda penggerak perekonomian Indonesia,’’ tandasnya.
REPUBLIKA.CO.ID, HELSINKI— Finlandia memutuskan untuk menghentikan penjulanan senjata dan peralatan militer ke Arab Saudi. Langkah pemerintah Finlandia ini mengikuti Denmark dan Jerman.
Dilansir USAtoday, Ahad (25/11), keputusan Finlandia didasari pada krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Yaman.
Banyak negara mengambil langkah untuk menghentikan penjualan senjata dengan kerajaan atas peperangan di Yaman.
Dalam perang itu, koalisi Saudi memerangi pemberontak Houthi. Perang Yaman telah menewaskan ribuan orang, termasuk anak-anak. Sementara itu jutaan orang berada di ambang kelaparan.
Kementerian Luar Negeri Finlandia mengatakan, pemerintah tidak akan mengizinkan lisensi ekspor senjata ke pemerintah Saudi. Pemerintah membahas masalah ekspor senjata dan memutuskan bahwa dalam situasi saat ini tidak ada dasar untuk otorisasi ekspor senjata baru ke Arab Saudi atau Uni Emirat Arab.
“Dalam pertimbangannya, pemerintah menekankan situasi kemanusiaan yang mengkhawatirkan di Yaman, " kata Kementerian Luar Negeri Finlandia dalam sebuah pernyataan.
Finlandia dan Denmark membuat pengumuman setelah Jerman mendesak negara-negara Eropa untuk menghentikan ekspor senjata ke Arab Saudi pada bulan lalu.
Denmark menyebut keputusannya untuk menangguhkan penjualan senjaata ke Saudi terkait kasus kematian jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.
Menteri luar negeri Denmark, Anders Samuelsen, menyebut rezim Saudi melakukan banyak kerusakan di berbagai bidang. "Denmark memutuskan menghentikan ekspor peralatan militer karena semakin memburuknya situasi di Yaman dan pembunuhan Jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi," katanya.
Samuelsen berharap keputusan Denmark dapat menciptakan momentum lebih lanjut dan membuat banyak negara Uni Eropa mendukung implementasi dari kerangka kerja peraturan UE di bidang ini.
Laporan AP pada 2017, keseluruhan ekspor Denmark ke Arab Saudi sekitar 763 juta dolar AS.
"Keputusan itu diambil setelah diskusi baru-baru ini dengan menteri luar negeri lainnya di Uni Eropa," tambahnya.
