REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Foto aerial bangunan shelter tsunami Labuan, Pandeglang, Banten, Rabu (26/12).
Shelter yang dalam pembangunannya menimbulkan kasus korupsi itu tidak dipergunakan warga dan kini kondisinya tidak terawat.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Barat (Jabar) memastikan stok beras aman hingga musim panen selanjutnya. Menurut Kepala Perum Bulog Divre Jabar, Ahmad Makmun, Bulog Divre Jabar memiliki stok sampai 234 ribu ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 ribu ton diantaranya adalah beras medium dan sisanya premium.
"Stok ketahanan beras Bulog Divre Jabar diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 16 bulan," ujar Ahmad kepada wartawan di Bandung, belum lama ini.
Menurut Makmun, dengan kondisi tersebut, tidak ada alasan harga beras naik pada akhir tahun, khususnya terkait permintaan Natal dan Tahun Baru. Begitu juga dengan kaitan periode musim tanam.
“Harga beras masih sangat stabil, stoknya cukup. Distribusinya juga bagus," kata Ahmad.
Ahmad optimistis melihat kondisi tersebut, harga beras sampai Februari akan stabil selama tidak ada persoalan pasokan dan distribusi. Kecuali, jika ada oknum yang bermain menghentikan distribusi beras.
"Sampai sekarang supply dan distribusi masih dalam kondisi normal, tidak ada persoalan," katanya.
Masalah Menahun Data Pangan Nasional
Apalagi, kata dia, ada sejumlah lembaga yang terus memantau pasar beras. Selain Bulog, ada Forum Pengendali Inflasi, aparat kepolisian, Pemda, dan lain-lain. Semua pihak, setiap hari memantau perkembangan di lapangan.
"Jadi kalau ada yang bermain, langsung ditangani,” katanya.
Bahkan, kata dia, jka diperlukan, menurut Bulog juga selalu siap jika sewaktu-waktu harus menggelar operasi pasar murah. Karena, menjaga stabilitas harga merupakan salah satu fungsi utama Bulog.
Dikatakan Ahmad, sejak awal 2018 Bulog telah menyalurkan 96 ribu ton beras untuk keperluan operasi pasar. Selain beras, Bulog juga memiliki komoditas gula pasir, daging kerbau, terigu, minyak, dan sedikit daging ayam.
Terkait serapan beras, hingga awal Desember 2018, Bulog Jabar telah menyerap sekitar 244.000 ton. Volumenya serapan Bulog Divre Jabar masuk tiga besar secara nasional, setelah Jawa Timur (Jatim) dan Sulawesi Selatan (Sulsel). Selain serapan yang tinggi, menurit dia, tahun ini di wilayah Jabar juga tidak ada keluhan harga beras di tingkat petani.
"Kami tidak mendapat laporan harga jual di bawah Rp7.300 per kilogram (kg) nya," katanya.
REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Alphonse Areola tak menganggap Gianluigi Buffon sebagai ancamannya di bawah mistar Paris Saint-Germain (PSG). Kiper cadangan timnas Prancis ini justru senang dengan kedatangan Buffon di (PSG).
"Hubungan saya dengan Buffon indah. Dia idola saya. Sekarang, saya menganggap dia sebagai kakak saya," kata Areola dalam konferensi pers, Jumat (21/12), dikutip dari Twitter resmi PSG.
Areola menandatangani kontrak baru hingga 2023 mendatang. Areola menjadi pilihan utama Thomas Tuchel saat ini dengan menjadi starter dalam sembilan pertandingan Ligue 1, meskipun harus bersaing dengan veteran Gianluigi Buffon.
Buffon hanya menjadi starter sebanyak tujuh kali di liga dan tiga kali di Liga Champions. Areola juga masuk dalam skuat Prancis dalam meraih gelar Piala Dunia di Rusia lalu. Pria kelahiran Paris tersebut mengaku masih ingin melanjutkan kariernya di PSG.
"Itu sangat penting untuk melanjutkan karier dan perkembangan saya di Paris Saint-Germain," kata Areola, dikutip dari Four Four Two.
Ia mengaku PSG bukan hanya sekadar klub yang melatihnya, tapi juga telah masuk ke dalam hati, di mana ia tumbuh dan menjelajahi level sepak bola yang jauh lebih tinggi. Menurutnya, PSG memberikannya peluang untuk mendapatkan ambisi yang lebih tinggi lagi, bersama rekan satu tim yang luar biasa.
"Dengan dukungan suporter yang terus mengalir, kami masih memiliki halaman yang indah untuk ditulis bersama. Saya sangat percaya klub ini dan kesempatan untuk hidup dalam momen yang tak terlupakan," ujar Areola.
REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Jumlah penumpang kereta api (KA) menjelang libur Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 (Nataru) mulai meningkat. Para penumpang KA diminta untuk mentaati ketentuan yang berlaku.
‘’Mulai kemarin (jumlah penumpang) sudah bergerak naik,’’ ujar Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, usai meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang untuk angkutan Nataru di Stasiun Cirebon, Jumat (21/12).
Menurut Edi, peningkatan jumlah penumpang itu di antaranya terlihat di Stasiun Senen yang sudah mencapai sekitar 24 ribu penumpang. Padahal, normalnya hanya dikisaran 15 hingga 16 ribu penumpang.
Edi memperkirakan, hari ini merupakan puncak kenaikan penumpang pada libur Nataru. Untuk puncak arus balik, diprediksi terjadi pada 1 atau 2 Januari 2019. Sedangkan masa angkutan Nataru yang ditetapkan oleh PT KAI mulai 20 Desember 2018 hingga 6 Januari 2019.
Edi pun mengakui, di musim penghujan ini, angkutan Nataru rawan dengan berbagai gangguan, termasuk bencana alam. Karena itu, pihaknya sudah mengantisipasi kondisi tersebut.
‘’Doakan saja, mudahan-mudahan hujan tahun ini tidak terlalu ekstrim,’’ kata Edi.
Sementara itu, kepada para calon penumpang, Edi mengimbau agar mereka memperhatikan batas maksimal bawaan yang mencapai 20 kg. Selain itu, calon penumpang pun diminta untuk tidak mengenakan aksesoris berlebihan yang bisa mengundang kejahatan.
‘’Saya mengimbau agar mereka gak usah berpakaian mewah-mewah, biasa saja,’’ tegas Edi
Selain itu, Edi juga mengingatkan kepada angkutan darat lainnya untuk selalu berhati-hati di perlintasan sebidang. Apalagi, di masa libur Nataru seperti sekarang, perjalanan KA meningkat dibandingkan biasanya.
‘’Hati-hati kalau ada kereta yang lewat,’’ tandas Edi.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang memvonis dua tahun tiga bulan penjara kepada Gilang Ramadhan, terdakwa perkara suap fee proyek di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (12/12). Selain itu, direktur PT Prabu Sungai Andalas (PSA) tersebut juga harus membayar denda Rp 100 juta subsider tiga bulan kurungan.
Putusan hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Ketua Majelis Hakim PN Tipikor Tanjungkarang Mien Trisnawati menyatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah secara hukum berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah pada Undang Undang Nomor 20 tahun 2001.
“Kami pikir-pikir yang mulia,” kata JPU Wawan Yunarwanto setelah majelis hakim meminta tanggapan dari putusan tersebut.
Hal sama diungkapkan kuasa hukum terdakwa Luhut Panjaitan. Keduanya diberikan kesempatan menyatakan pendapatnya selama tujuh hari setelah sidang putusan.
Pada sidang-sidang sebelumnya, Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan, juga sempat menjadi saksi perkara terdakwa. Zulkifli Hasan, kakak kandung Bupati Lampung Selatan (nonaktif) Zainudin Hasan yang ditangkap KPK pada operasi tangkap tangan (OTT) beberapa bulan lalu, dalam kasus suap fee proyek di Dinas PUPR.
Kehadiran Zulkifli Hasan sebagai saksi, karena JPU ingin mengklarifikasi dakwaan yang ada terkait dengan aliran dana fee proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lamsel dengan pendanaan penyelenggaraan acara Persatuan Tarbiyah Ismaiyah (Perti) di Lampung beberapa waktu lalu.
JPU mengklarifikasi aliran dana suap fee proyek ke Perti terhadap Zulkifli Hasan dan Zainudin Hasan. Zulkifli Hasan juga tercantum sebagai salah seorang pengurus Perti. Pendanaan penyelenggaraan acara Perti beberapa waktu lalu di Lampung diduga juga dananya berasal dari fee proyek tersebut.
Sedangkan, Zainudin Hasan yang hadir sebagai saksi perkara suap fee proyek dengan terdakwa Gilang Ramadhan tersebut mengatakan, keterkaitan Zulkifli tersebut menyangkut soal Perti. Jaksa ingin mengklarifikasi kakak kandungnya sebagai saksi soal Perti.
Terdakwa Gilang Ramadhan, dirut PT PSA terkait dalam kasus suap fee proyek yang mengalir ke beberapa pihak. Dalam dakwaan jaksa, aliran dana suap fee proyek infrakstruktur senilai Rp 1,4 miliar tersebut juga melibatkan Bupati (nonaktif) Lamsel Zainudin Hasan, Ketua Fraksi PAN DPRD Lampung Agus Bhakti Nugroho.
Terungkap di dakwaan persidangan sebelumnya, fee proyek tersebut diduga juga mengalir kepada Wakil Bupati Lamsel Nanang Ermanto (sekarang Plt Bupati Lamsel) Rp 100 juta, dan Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi dan anggota DPRD lainnya Rp 500 juta.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin telah mengembalikan Rp4,9 miliar kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Neneng Hassanah merupakan salah satu tersangka suap pengurusan perizinan Meikarta tersebut.
"Jadi, ada penambahan pengembalian uang setelah total sebelumnya pengembalian uang adalah Rp3 miliar, kemudian ada penambahan pengembelian jadinya total Rp4,9 miliar. Itu kami sita dan masuk dalam berkas perkara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat.
Selain itu, dalam pemeriksaan terhadap Neneng Hassanah itu, KPK juga melakukan konfirmasi dan pendalaman beberapa keterangan yang sudah disampaikan sebelumnya. "Tentu saja terkait dengan kewenangan Bupati Bekasi pada saat itu sehubungan dengan proses perizinan Meikarta," ujar Febri.
Tersangka lainnya dalam kasus tersebut adalah Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR). Tersangka ini juga telah mengembalikan uang sejumlah 90 ribu dolar Singapura kepada penyidik KPK.
KPK total telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu, yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS), konsultan Lippo Group masing-masing Taryudi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin (J), dan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat M.B.J. Nahor (SMN).
Selanjutnya, Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati (DT), Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin (NHY), dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Diduga pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga fase/tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.
Pemberian dalam perkara ini diduga sebagai bagian dari komitmen "fee" fase proyek pertama dan bukan pemberian yang pertama dari total komitmen Rp13 miliar melalui sejumlah dinas, yaitu Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Damkar, dan DPM-PPT.
KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp7 miliar melalui beberapa kepala dinas, yaitu pemberian pada bulan April, Mei, dan Juni 2018.
Adapun keterkaitan sejumlah dinas dalam proses perizinan karena proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan tempat pendidikan. Terkait dengan hal itu dibutuhkan banyak perizinan, di antaranya rekomendasi penanggulangan kebakaran, amdal, banjir, tempat sampah, dan lahan makam.
