KPK Bongkar 15 Ribu Amplop Serangan Fajar Bowo Sidik

KPK menduga amplop-amplop itu digunakan untuk serangan fajar di dapil Bowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengungkapkan, penyidik kembali membongkar amplop-amplop yang berisi uang suap 'serangan fajar' milik anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Dari 84 kardus, KPK sudah membuka empat kardus.

"Perkembangan penghitungan uang di amplop, sampai siang ini, tim mulai masuk pada kardus keempat‎," kata Febri dalam pesan singkatnya, Kamis (4/4).

Sebelumnya,  pen‎yidik sendiri telah membongkar tiga dari 84 kardus yang berisi amplop uang serangan fajar Bowo Sidik Pangarso sebelumnya. Saat ini, kata Febri, sudah ada 15 ribu amplop yang telah dibuka dan berisi uang total Rp300 juta.

"Sejauh ini telah dibuka 15 ribu amplop. Uang dalam amplop (yang sudah dibuka) berjumlah Rp 300 juta," jelasnya.

KPK memastikan akan membongkar 400 ribu amplop yang berisi uang suap untuk serangan fajar tersebut. Namun, KPK butuh waktu yang cukup lama untuk mengungkap keseluruhan isi dalam amplop tersebut.

Dari hasil pengecekan amplop-amplop yang ada di dalam tiga kardus sebelumnya, tim menemukan adanya cap jempol. Namun, KPK menegaskan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan KPK sejauh ini, amplop tersebut digunakan untuk serangan fajar terkait pencalonan Bowo Sidik maju sebagai calon legislatif (caleg) pejawat dari partai Golkar dapil Jawa Tengah II.

"Jadi kami tegaskan tidak ada keterkaitan dengan kepentingan-kepentingan lain. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami temukan saat ini, memang ada stempel atau cap cap tertentu di amplop tersebut, tapi sejauh ini fakta hukum yang ada itu masih terkait dengan kebutuhan pemilu legislatif," terang Febri.

Febri menegaskan, proses hukum yang dilakukan KPK sama sekali tak ada hubungannya dengan isu politik praktis. "KPK mengingatkan dan meminta semua pihak untuk tidak mengaitkan KPK dengan isu politik praktis karena yang dilakukan adalah proses penegakan hukum," ujarnya.

KPK telah menetapkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso tersangka suap kerja sama distribusi pupuk PT Pupuk Indonesia Logistik (Pilog) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). Selain Bowo, dua tersangka lainnya yakni pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Bowo, Indung sebagai penerima suap dan Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti sebagai pemberi suap.

Bowo diduga meminta fee kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah dua dolar AS per metric ton. Diduga telah terjadi enam kali penerimaan di sejumlah tempat sebesar Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Dalam tangkap tangan juga ditemukan uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop-amplop.Uang tersebut diduga bakal digunakan Bowo untuk 'serangan fajar' Pemilu 2019. Politikus Golkar itu kembali mencalonkan diri pada Pemilu 2019 di daerah pemilihan Jawa Tengah II.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UerQ0q
April 04, 2019 at 08:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UerQ0q
via IFTTT

Read More

In Picture: Pengungsi Korban Banjir di Dayeuhkolot

Warga mengungsi di sejumlah pengungsian di Baleendah, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang.

REPUBLIKA.CO.ID, BALEENDAH -- Hujan deras yang terjadi Kamis (4/4) dini hari, menyebabkan permukiman warga terendam banjir di tiga kecamatan, yaitu Baleendah, Bojongsoang, dan Dayeuhkolot.

Ketinggian air di permukiman warga di tiga wilayah tersebut mencapai 10 cm hingga 2 meter lebih. Sementara itu, ratusan warga mengungsi di sejumlah titik pengungsian di Baleendah, Dayeuhkolot, dan Bojongsoang.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FOmcIp
April 04, 2019 at 08:17PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FOmcIp
via IFTTT

Read More

KPHI akan Gugat UU PIHU

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Komis Pengawas Haji Indonesia (KPHI) akan menyurati Presiden Joko Widodo. Surat dikirim merupakan respons KPHI yang tak disertakan DPR dan Kemenag dalam UU Haji dan Umrah tebaru sebagai pengawas eksternal.

"Secara formal kami akan bersurat kepada presiden," kata Ketua KPHI Samidin Nashir kepada wartawan di sela-sela FGD, Kamis (4/4).

Setelah bersurat kepada presiden, langkah selanjutnya KPHI akan mengajukan gugatan kepada Mahkama Konsitusi (MK). Langkah ini merupakan bentuk perjuangan KPHI agar jamaah mendapat pelayanan terbaik dari penyelenggara haji.

"Nanti akan mengajukan judicial review ke MK terkait hal ini sudah diundangkan tidak ada jalan lain kecuali itu secara konsitusional," 

Menurut Samidin, tidak disertakannya KPHI sebagai pengawas eksternal terhadap penyelenggaraan ibadah haji merupakan langkah mundur dan sangat disesalkan. Karena hal itu sudah sangat menyalahi prinsip prinsip clean and good governance. "Ini sungguh-sungguh langkah yang tidak bisa ditolerir,"  katanya.

Padalah, dibentuknya KPHK itu atas desakan umat dan masyarakat, agar penyelenggaraan ibadah haji itu akuntabel. Karena dulu operator, regulator dan sekaligus evaluator atau control itu ada di satu lembaga yakni Kementerian Agama (Kemenag).

Kemudian, kata Samdin, dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 dimunculkan lembaga negara independen yang bernama KPHI untuk mengawasi. Akan tetapi dalam perjalanan waktu perangkat-perangkat lembaga tidak disiapkan atau dibentuk. "Sehingga ruang gerak KPHI ini menjadi sangat terbatas," katanya.

Salah satu contoh yang sangat-sangat menyalahi Pasal 19 Undang-undang Nomor 13/2008 diamanahkan supaya dibentuk sekretariat KPHI dan sampai sekarang sekretariat KPHI tidak pernah dibentuk sampai KPHI sendiri akan dibubarkan.

"Inikan aneh. Kalau tidak ada sekretariat apa yang mau diperbuat banyak.Padahal sumber daya dan sumber dana ada di sekretariatan," katanya.

Menurut Samdin, kalau KPHI tidak ada maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji menjadi lembaga yang super body. Karena tidak ada kontrol-kontrol dari lembaga yang yang independen.

Berita Terkait

"Memang ada DPR dan itu pengawasan kebijakan umum. Dan ada BPK itu pengawasan khusus keuangan tetapi pengawasan teknis siapa," katanya.

Katanya lembaga swadaya masyarakat (LSM) bisa melakukan pengawasan. Akan tetapi tidak akan maksimal karenq LSM itu bukan lembaga negara yang tidak tidak dijamin undang-undang.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UhwIC6
April 04, 2019 at 08:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UhwIC6
via IFTTT

Read More

Hotel di Yogyakarta Mulai Siapkan Paket Menu Ramadhan

Hotel menggenjot pendapatan dengan paket makanan saat Ramadhan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sejumlah pengusaha hotel berbintang di Yogyakarta mulai menyiapkan paket menu hidangan khusus bernuansa Timur Tengah untuk menarik pengunjung menyambut momentum bulan Ramadhan 2019.

"Kalau bulan puasa okupansi (tingkat hunian) agak rendah sehingga akan kami genjot dengan penyediaan paket makanan khusus," kata General Manager Grand Inna Malioboro, Ni Komang Darmiati di Yogyakarta, Kamis (4/4).

Menurut Ni Komang, paket makanan yang dihadirkan saat Ramadhan diberi nama Nusantara to Eastern. Paket tersebut terdiri atas menu-menu kuliner khas Nusantara hingga Timur Tengah.

"Konsepnya nanti masakan tradisional se-Nusantara tapi kita gabung dengan masakan khas Arab. Kami akan hadirkan mulai hari kedua hingga akhir bulan puasa," kata dia.

Menurut dia, momentum bulan puasa perlu didongkrak dengan berbagai ajang khusus karena okupansi di Grand Inna Malioboro biasanya terjadi penurunan okupansi hingga 50 persen. "Saat ini okupansi di Grand Inna 85 persen, nanti kalau bulan puasa bisa menjadi 50 persen, baru setelah Lebaran nanti naik lagi," kata dia.

Sementara itu, Public Relation Hotel Tentrem Yogyakarta, Venta Pramusanti mengatakan menyambut bulan puasa manajemen Hotel Tentrem juga telah menyiapkan hidangan khusus khas Nusantara, Asia, dan Mediterania. "Di bulan puasa nanti kami menyediakan paket buka puasa. Menu seputar hidangan Nusantara, Asia dan Mediterania, dikemas dalam All You Can Eat Buffet," kata dia.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY Istijab M Danunagoro mengatakan penurunan okupansi wajar terjadi setiap memasuki bulan Ramadhan karena banyak masyarakat yang mengurangi aktivitasnya ke luar kota. Dengan adanya tren penurunan okupansi, banyak hotel yang akhirnya belomba-lomba menyajikan tarif promo atau paket khusus untuk menarik pengunjung. Menurut dia, biasanya hingga minggu kedua dan ketiga Ramadhan, masih ada beberapa tamu yang akan mengadakan kegiatan MICE (meetings, incentives, conferences, and exhibitions), namun kuantitasnya tidak sebesar hari-hari normal.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FR6JHC
April 04, 2019 at 08:09PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FR6JHC
via IFTTT

Read More

BPBD Jatim Masih Data Kerusakan Gempa Sumenep

Gempa Sumenep hanya berdampak ke bangunan di Pulau Raas.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim, Suban Wahyudiono mengungkapkan, gempa yang terjadi di wilayah Sumenep, Madura, pada Selasa 2 April menimbulkan kerusakan di Pulau Raas. Menurutnya, gempa berkekuatan 5 SR tersebut, menyebabkan beberapa rumah rusak, dan korban luka karena terkena reruntuhan.

"Ada beberapa rumah saja yang rusak. Ada korban yang sakit kena keramik kakinya, sudah diselesaikan di Puskesmas," kata Suban ditemui di Gedung Negara Grahadi, Surabaua, Kamis (4/4).

Suban menjelaskan, berdasarkan data BPBD Jatim, gempa tersebut hanya berdampak terhadap bangunan yang ada di Pulau Raas, Sumenep. Gempa tersebut mengakibatkan, 12 rumah rusak, dengan kategori 10 rumah rusak ringan, dan 2 rumah rusak berat.

"Dan ada empat unit fasum (rusak), satu mushola, satu sekolah SMA, dua madrasah," kata Suban.

Untuk mendata lebih detail di wilayah Pulau Raas, Pemprov Jatim telah menurunkan tim assessment, yang terdiri dari BPBD Jatim, Bakorwil Pamekasan, dan dari Cipta Karya. Tim itu untuk assessment kerusakannya seperti apa, dan untuk menentukan bantuan Provinsi Jatim terkait rumah dan fasum yang rusak.

"Ini masih dicek. Sekarang mulai berangkat siang, sekarang masih ditengah laut," kata Suban.

Sebelumnya, dua gempa bumi mengguncang Sumenep, Madura Selasa (2/4). Gempa pertama terjadi pada pada pukul 08.22 WIB. Gempa tersebut berkekuatan 5,0 SR. Sementara gempa kedua terjadi pukul 20.09 WIB dengan kekuatan 4,4 SR.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ui5KKm
April 04, 2019 at 08:08PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ui5KKm
via IFTTT

Read More

Angkot dan Bus Bikin Semrawut Area Flyover Cileungsi

Angkot dan bus membuat macet dan semrawut lalu lintas di area Flyover Cileungsi

Keberadaan angkot dibawah Flyover Cileungsi, Kabupaten Bogor membuat macet dan semrawut lalu lintas didaerah tersebut. Angkot-angkot ini berhenti di berbagai tempat, mulai dari sisi jalan hingga tengah jalan.

Meski situasi sangat semrawut, nampaknya di lokasi tersebut tak ada petugas yang mengatur. Sehingga angkot-angkot bebas berhenti dan mencari penumpang dimana saja. 

Bahkan bukan hanya angkot, di tempat ini juga banyak Bus Antar Kota Dan Provinsi (AKDP)  dan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Saking banyaknya angkot,  tempat ini sudah seperti terminal bayangan. 

Kepada petugas Dishub yang bertugas mengatur arus lalu lintas, semoga bisa menertibkan dan memberikan teguran kepada para supir-supir angkot dan bus yang berhenti dan mencari penumpang sembarangan di wilayah flyover Cileungsi.

Pengirim: Muhammad Tiarso Baharizqi

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FR3lwo
April 04, 2019 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FR3lwo
via IFTTT

Read More

Istri Bisa Memberi Saran

Meminta pendapat istri tentang berbagai masalah utamanya soal perempuan dianjurkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan pelik melilit Umar bin al-Khaththab. Istrinya mengetahuinya dan menyarankan  Umar sebaiknya melakukan sejumlah hal untuk menyelesaikan masalahnya. Mendengar perkataan istrinya, Umar langsung marah dan berkata, Apa urusanmu? Apa hakmu mencampuri urusanku?

Sang istri tak mau kalah. Aku heran terhadapmu, putra al-Khaththab. Engkau tidak mau dibantah padahal putrimu telah membantah Rasulullah hingga membuatnya marah seharian. Umar memutuskan tak lagi membantah perkataan istrinya. Ia keluar rumah dan melangkahkan kakinya ke rumah putrinya, Hafshah.

Langsung saja ia bertanya kepada Hafshah apakah benar dia membantah Rasulullah sehingga marah seharian. Anak perempuannya itu membenarkan bahwa dia telah membantah Rasul. Tak lama berselang, Umar mengatakan, ia selalu mengkhawatirkan putrinya dari kemarahan Allah SWT dan Rasulullah.

Ia menasihati Hafshah agar tak cemburu pada perempuan yang lebih dicintai Rasulullah, yaitu Aisyah. Nasihat yang sama ia ucapkan kepada Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah menimpali, Aku heran terhadapmu, putra al-Khaththab. Apakah kamu ingin mencampuri segala hal sampai urusan rumah tangga Rasul dan istrinya?

Jawaban itu menohoknya. Ia tak bergegas pulang, tapi pergi menemui Muhammad SAW. Ia menguraikan semua yang dikatakan Ummu Salamah. Rasulullah hanya tersenyum mendengarkan apa yang diceritakan Umar. Abd al-Qadir Mansur, guru besar ilmu Alquran, mengatakan, seorang istri tak masalah memberi saran dan berargumen.

Bahkan, melalui bukunya, Buku Pintar Fikih Wanita, Mansur menuturkan, meminta pendapat istri tentang berbagai masalah soal perempuan atau masalah yang melibatkan pengalaman perempuan sangat dianjurkan. Ini dikuatkan oleh Surah al-Syura ayat 38, Sedangkan urusan mereka diputuskan melalui musyawarah di antara mereka.

Mansur menguatkannya dengan hadis Bukhari yang diriwayatkan Ummu Salamah. Pada suatu peristiwa, setelah disepakati perjanjian damai dengan Quraiys, Rasul meminta para sahabatnya yang saat itu urung berziarah ke Makkah meminta mereka menyembelih unta yang mereka bawa. Sayang, mereka tak menyambut antusias.

Rasul meminta hingga tiga kali, tetapi mereka tetap saja tak menggubris. Rasul akhirnya melangkah ke tenda Ummu Salamah yang waktu itu merupakan bagian dari rombongan. Ummu Salamah memberi saran agar Rasulullah segera keluar dan menyembelih unta. Tak menunggu lama, para sahabat mengikutinya.

Syekh Muhammad al-Ghazali mengatakan, jika rumah tangga dapat diibaratkan sebagai lembaga pendidikan atau perseroan, harus ada yang memimpinnya, yaitu suami. Tapi, ia mengingatkan, kepemimpinan itu tidak boleh kosong dari musyawarah, saling memahami, berbeda pendapat, dan pencarian tulus yang berujung pada kemaslahatan.

Semua itu merupakan undang-undang yang berlaku dalam urusan kehidupan. Dan tentu saja seharusnya berlaku pula dalam urusan rumah tangga. Suami memberi peluang bagi istrinya berpendapat dalam sebuah musyawarah untuk menuntaskan permasalahan yang mereka hadapi.

Dalam bukunya, Mulai dari Rumah, al-Ghazali  juga mengutip Surah al-Syura ayat 38. Firman ini diturunkan di Makkah sebelum di kota tersebut ada urusan kemiliteran dan perundang-undangan. Secara umum, ungkap dia, ayat ke-38 itu mencakup urusan keluarga dan masyarakat.

Menurut al-Ghazali, cendekiawan Muslim, Profesor Ahmad Musa Salim, menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga tak lebih karena mereka yang memikul tugas-tugas pokok dan usaha memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan demikian, laki-laki harus memegang putusan final setelah melalui proses musyawarah.

Dalam konteks ini, istri berhak menarik persetujuan atas sikap akhir suaminya jika menyimpang dan bertentangan dengan syariat. Sang istri pun berhak tak mengikuti pandangan suaminya kalau memang tak sesuai hukum agama. Ini artinya, kata al-Ghazali, kepemimpinan laki-laki tak mengizinkannya untuk memaksakan kehendak.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Uegvh2
April 04, 2019 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Uegvh2
via IFTTT

Read More

Sakit, Romi Dibantarkan ke RS Polri

Dokter menilai Romi perlu dirawat inap di luar KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Umum PPP Romahumuziy (Romi) saat ini sedang menjalani proses pembantaran di Rumah Sakit Polri. Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan penahanan Romi dibantarkan karena sakit sejak Selasa (2/4).

"Karena membutuhkan rawat inap di luar KPK sehingga yang bersangkutan dibantarkan," kata Febri di Gedung KPK Jakarta, Kamis (4/4).

Namun, Gebri tak menjelaskan detail sakit yang dialami Romi. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan dokter, Romi harus menjalani perawatan di luar rutan. Adapun, masa penahanan Romi tidak dihitung selama menjalani pembantaran. "Artinya dari pemeriksaan dokter di KPK, penangananya perlu dilakukan di luar rutan," ucap dia.

Selain pembantaran, penyidik KPK juga memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus suap jual beli jabatan di Kemenag yakni Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin. Penahanan keduanya diperpanjang selama 20 hari ke depan."Perpanjangan penahanan demi kepentingan penyidikan," kata Febri.

Febri menambahkan, penyidik juga memeriksa empat saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Romi. Mereka ialah Sekjen DPR RI Indra Iskandar serta tiga anggota Panitia Pelaksana Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Kemenag, yakni Muhammad Basworo, Afridul, dan Ari Haryanto.

"Penyidik mengkonfirmasi pengetahuan saksi terkait alur seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama," jelas Febri.

KPK sebelumnya menyatakan telah mengantongi bukti-bukti aliran dana suap yang diterima oleh mantan Ketua Umum PPP itu dari Haris Hasanuddin dan Muhammad Muafaq Wirahadi. Diduga aliran dana suap ke Romi, terkait suap jual beli jabatan di Kemenag.

KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. Muhammad Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi untuk mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag.

Diketahui, Muhammad Muafaq mendaftar untuk posisi kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Sedangkan Haris, mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Atas perbuatannya, dua tersangka pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Sementara Romi, tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FQMWb9
April 04, 2019 at 07:58PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FQMWb9
via IFTTT

Read More

Khofifah Siapkan Regulasi Baru untuk Tangani Bencana

Regulasi baru Jatim akan mengatur pemberian bantuan bagi korban bencana.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim akan menyiapkan regulasi baru terkait tanggap darurat bencana. Harapannya, dengan regulasi tersebut, penanganan bencana, termasuk pemberian bantuan korban di lapangan, bisa dilakukan secara detail dan menyeluruh berdasarkan aturan yang berlaku.

"Regulasi ini nantinya bersifat regional bisa berupa peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur (Pergub), sebagai referensi untuk mengatur soal pemberian bantuan bagi korban termasuk berapa besarnya," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (4/4).

Menurutnya, dalam regulasi tersebut nantinya akan diatur jumlah anggaran yang bisa dikeluarkan untuk mengintervensi risiko bencana alam. Hal itu termasuk, membahas kriteria risiko bencana seperti rumah rusak berat, rusak ringan, santunan kematian, santunan sakit, sampai dengan bantuan bila ada lahan yang gagal panen atau rusak.

"Jadi saat kita turun harus sudah jelas apa yang bisa dilakukan dan atas dasar apa. Jadi ketika tanggap darurat bantuan yang kita berikan bisa langsung menyentuh kepada korban," ujar Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jayim itu meminta, kekosongan regulasi itu bisa segera disisir. Ia juga meminta agar beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jatim, dan Dinas Sosial Provinsi Jatim, bisa duduk bersama membahas detail regulasinya. Apalagi OPD tersebut berkaitan langsung ketika bencana terjadi.

"Termasuk nanti membahas tugas dan tanggung jawab kabupaten/ kota. Kalau bisa bersinergi dengan instansi terkait seperti Kementerian Sosial, terutama intervensi soal tanggap darurat," kata Khofifah.

Khofifah merasa, regulasi atau dasar hukum terkait penanganan bencana ini sangat penting mengingat 80 persen wilayah Jatim memiliki potensi kerawanan bencana. Mulai banjir, longsor, puting beliung, hingga gempa bumi.

Kepala BPBD Provinsi Jatim, Suban Wahyudiono mengatakan, secara geografis, Jatim memiliki tujuh gunung api aktif dari 127 gunung api aktif yang ada di Indonesia. Jatim juga merupakan daerah rawan gempa bumi, karena berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia.

Tidak hanya itu, iklim tropis menyebabkan sering terjadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan kekeringan di beberapa wilayah di Jawa Timur.  Menurutnya, berdasarkan kajian bencana 2016-2020 ada 12 bencana, di antaranya banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, sampai dengan tsunami.

Untuk bencana banjir sendiri setidaknya ada 22 kabupaten/ kota yang rawan banjir. Hal itu dikarenakan Provinsi Jatim dilalui tujuh Wilayah Sungai (WS), yakni WS Bengawan Solo, WS Brantas, WS Welang-Rejoso, WS Pekalen-Sampean, WS Baru-Bajulmati, WS Bondoyudo-Bedadung, dan WS Madura. Kemudian untuk daerah rawan bencana longsor  ada di 13 kabupaten/ kota dan rawan kekeringan di 23 kabupaten/ kota.

"Strategi penanggulangan bencana, kami lakukan mulai tangap darurat hingga pasca-bencana. Dan di Jatim ini dari 2.742 desa/kelurahan yang rawan bencana, sudah ada 381 desa/kelurahan yang sudah tangguh bencana," ujar Suban.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FQhCJL
April 04, 2019 at 07:48PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FQhCJL
via IFTTT

Read More

Pengacara Minta Rutan Habib Bahar Dipindahkan

Pengacara menyebut proses izin menjenguk Habib Bahar berbelit-belit.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG—Pengacara terdakwa penganiayaan anak dibawah umur, Habib Bahar bin Smith (HBS) mengungkapkan keluhan kliennya yang sulit dikunjungi keluarga dan kerabat saat ditahan di sel Mapolda Jabar. Karena itu, pengacara meminta agar penahanan kliennya tersebut dipindahkan ke rumah tahanan (rutan) lain. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum HBS saat sidang lanjutan di Gedung Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jl Seram, Kamis (4/4).

Menurut pengacara HBS, Guntur Fatahillah, permohonan tersebut pernah disampaikan dalam sidang sebelumnya. Untuk kali ini ia pun kembali mengajukan persoalan tersebut ke majelis hakim.

Ia mengatakan, prosedur untuk membesuk kliennya di Mapolda Jabar sangat ketat dan berbelit. "Kami mohon dibantu (pindahkan penahanan). Kalau diberikan keleluasaan, ada keluarga ustad, habaib, kolega, kawan dekat susah masuk ke sana. Kami memohon yang mulia," kata Guntur.

Guntur mengungkapkan, permintaan pemindahan dan kemudahan membesuk kliennya adaah hal yang wajar. Sebab, kata dia,  tersangka yang ditahan memiliki hak untuk dibesuk oleh keluarga dan kerabat. ‘’Kami berkeinginan klien kami ditahan di rutan (bukan Polda Jabar). Harusnya di rutan sesuai acara hukum pidana. Rutannya itu rutan negara bukan rutannya polisi," tutur dia.

Majelis Hakim yang diketuai, Edison Muhammad, langsung memberikan respon atas apa yang disampaikan pengacara HBS. Namun demikian, hakim tak bisa memutuskan soal keinginan pemindahan penahanan tersebut. Pasalnya, kata hakim,  hal tersebut merupakan teknis di lapangan. "Pada prinsipnya  orang mau membesuk itu boleh. Tapi ada teknis pengamanan yang kami enggak tahu," ujar dia.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor, Bambang Hartoto, mengatakan, proses pembesukan diperlukan surat keterangan dari jaksa. "Setiap yang berkunjung (HBS) minta surat keterangan kepada kami. Kemungkinan yang tidak bisa bertemu itu yang tidak membawa surat," ujar jaksa. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ug51ts
April 04, 2019 at 07:48PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ug51ts
via IFTTT

Read More

In Picture: Kampanye Terbuka Cawapres Sandiaga Uno di Lumajang

Kampanye dihadiri pendukung, simpatisan, pengurus parpol pendukung dan calon legisl

REPUBLIKA.CO.ID, LUMAJANG -- Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno mengadiri kampanye terbuka di Stadion Semeru, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (4/4/2019).

Kampanye terbuka pasangan capres dan cawapres nomor 02 itu diikuti oleh ribuan pendukung, simpatisan, pengurus parpol pendukung dan calon legislatif.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2uLhea9
April 04, 2019 at 07:45PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2uLhea9
via IFTTT

Read More

In Picture: Pemeriksaan Tersangka Kasus Suap Bowo Sidik Pangarso

Bowo Sidik menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap distribusi pupuk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap distribusi pupuk dengan kapal yang melibatkan direksi BUMN PT Pupuk Indonesia dan unsur swasta PT Humpuss Transportasi dengan nilai suap Rp8 miliar.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UtHPa9
April 04, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UtHPa9
via IFTTT

Read More

Jokowi Sampai Basah Kuyup Saat Kampanye di Tegal

Jokowi hujan-hujanan saat berkampanye di Tegal.

REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Calon presiden (Capres) Joko Widodo berkampanye dalam guyuran hujan di lapangan bola Dukuh Salam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal pada Kamis (4/4). Alhasil, Jokowi sampai basah kuyup saat memaparkan visi dan misinya.

Derasnya hujan menyebabkan banjir hingga setinggi mata kaki. Para peserta kampanye harus merelakan kakinya terendam lumpur. Walau begitu, massa tetap bertahan di lapangan.

Atas pertimbangan pendukung yang sudah menunggu, Jokowi memutuskan hujan-hujanan bersama para pendukungnya. Ia hanya mengenakan topi untuk membantu menghalau air hujan tanpa dipayungi oleh para tim kampanye yang ikut dalam rombongan.

Seusai mengucapkan salam pembuka, Jokowi merogoh saku celana untuk mengeluarkan kertas sambutan yang telah disiapkan. Tidak seperti biasanya, Jokowi agak lama mengeluarkan kertas-kertas tersebut. “Kertas sambutannya basah semua ini,” kata Jokowi yang membuat pendukungnya tertawa.

Jokowi mengenalkan tiga kartu baru yang akan diluncurkan, yaitu Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Sembako Murah. Kampanye berakhir sekitar pukul 15.30 WIB karena Jokowi mesti melanjutkan kampanye di Brebes.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2K6g2sF
April 04, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2K6g2sF
via IFTTT

Read More

Jangan Makan Sebelum Lapar

Tidak makan sebelum benar-benar lapar, namun tidak pula menunda-nunda makan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Selain menyusun menu makan sehat, para ilmuwan kesehatan di masa Kesultanan Ottoman juga mengajarkan perilaku makan sehat. Salah satu prinsip yang mereka pegang teguh adalah tidak makan sebelum benar-benar lapar, namun tidak pula menunda-nunda makan terlalu lama.

Mereka meyakini, jika nafsu makan tidak terpenuhi, perut akan marah dan menjadi tidak sehat. Tetapi, ia harus berhenti makan sebelum kenyang dan sebelum nafsunya meminta makan terus-menerus. Lebih baik cepat-cepat meninggalkan meja makan ketimbang terlalu lama duduk di situ sembari terus-menerus makan. Kebiasaan makan terlalu banyak akan menimbulkan gangguan pencernaan.

Masyarakat di era Ottoman diajarkan untuk tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak. Sebab, lemak berlebih akan menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk mengikis lemak yang menimbun di tubuh disarankan berolahraga.

Informasi mengenai makanan yang baik dan seluk-beluk penyiapannya terdapat dalam buku yang disebut Mufredat dan Murekkebat. Dalam buku ini diajarkan berbagai tips dan trik seputar makanan dan pengolahannya.

Misalnya, ikan harus dimasak dengan minyak kemiri atau minyak zaitun. Sementara memanggang ikan dengan anggur dan sumac (nama sejenis tanaman belukar) digambarkan sebagai metode memasak yang paling tepat dan lebih baik daripada menggoreng dengan minyak.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Up3znK
April 04, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Up3znK
via IFTTT

Read More

Pemerintah Sasar Sektor Produksi untuk Penyaluran KUR 2019

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun ini tumbuh 10-12 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan pada tahun ini akan menyasar sektor produksi lebih kencang lagi untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan hal tersebut dilakukan agar penyaluran KUR tidak hanya dari sektor perdagangan.

“Porsi untuk sektor produksi 60 persen, setelah tahun sebelumnya hanya 50 persen. Jadi tidak hanya fokus pada sektor perdagangan,” kata Iskandar, Kamis (4/4).

Iskandar menilai saat ini sektor produksi diprediksi akan jauh lebih bisa menghasilkan dibanding sektor perdagangan. Dengan begitu, dia menegaskan pemerintah juga tidak ingin uang tersebut hanya berputar di perdagangan saja.

Sementara itu, Iskandar mengatakan sektor produksi akan lebih positif. “Kalau produksi beda, dia menghasilkan barang baru itu alasannya kita buat KUR anggarannya lebih besar untuk sektor prtoduksi,” jelas Iskandar.

Pada 2019 pemerintah menganggarkan KUR mencapai Rp 140 triliun meningkat dari 2018 sebesar Rp123 triliun. Pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun ini mengalami pertumbuhan sebesar 10 sampai 12 persen dengan bunga pinjaman yang tetap yaitu tujuh persen.

Di sisi lain, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) terus mendorong adanya wirausaha pemula. “Program untuk UKM pemula sudahada. Kami sekarang dari 2015 sampai saat ini kalau total sudah 80 ribu lebih yang mendapatkan bantuan pemrintah (untuk UKM pemula),” jelas Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM Yuana Setyawati.

Yuana memastikan saat ini Kemenkop dan UKM juga melakukan pendampingann bahkan hingga daerah bencana. Sebab, kata Yuana, jika ada masyarakat yang masih memiliki usaha di daerah bencana tidak ada pembiayaan formal yang dapat memfasilitasi.

Untuk itu, Yuana menyarankan solusi bagi wirausaha pemula untuk juga bergabung dengan koperasi. “Kalau sudah menjadi anggota berhak mendapatkan pinjaman dan cicilan lebih ringan dan jangka waktunya juga personal,” tutur Yuana.

Saat ini jumlah penyaluran KUR per Januari hingga Februari 2019 masih didominasi sektor perdagangan sebanyak 60 persen dengan nilai sekitar Rp 13,8 juta. Lalu sektor pertanian, pembutuan, dan kehutanan 23 persen dengan nilai sekitar Rp 5,3 juta. Begitu juga untuk jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan lainnya mencapai dua persen dengan nilai sekitar Rp 1,3 juta. Kemudian untuk sektor industri pengolahan mencapai lima persen dengan nilai sekitar Rp 1,1 juta dan penyediaan akomoasi dan penyediaan makanan dua persen dengan nilai sekitar Rp 576 ribu.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2K5wjxS
April 04, 2019 at 07:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2K5wjxS
via IFTTT

Read More

Hitung Ulang Pemilu Lokal Turki Dimenangkan Oposisi

Selisih suara antara CHP dan AK Party semakin tipis dalam pemilihan ulang.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Penghitungan ulang pemilihan umum (pemilu) tingkat daerah Turki sebagian besar telah selesai. Berdasarkan penghitungan ulang tersebut, jumlah suara antara Republican People's Party (CHP) dan partai berkuasa, Justice and Development (AK) Party tetap memiliki selisih tipis yakni sekitar 20 ribu suara di Istanbul.

Pada Rabu (3/4) lalu, Komite tinggi pemilu Turki atau High Election Board (YSK) memutuskan untuk menghitung ulang jumlah suara di 18 distrik dari 39 distrik kota. AK Party menyatakan, perbedaan selisih suara semakin tipis dalam penghitungan ulang.

Berbicara kepada wartawan di distrik Gungoren, Istanbul, Kamis (4/4), calon wali kota Istanbul dari kubu oposisi CHP Ekrem Imamoglu mengatakan, penghitungan ulang telah diselesaikan di sembilan atau sepuluh distrik. Dia mendesak YSK untuk menghormati peraturan selama proses penghitungan.

"Hasilnya tidak akan berubah. Waktu terus berlalu dan Istanbul sedang menunggu layanan, jadi kami hanya ingin mendapatkan pekerjaan kami sesegera mungkin. Saya harap ini diselesaikan sesegera mungkin," ujar Imamoglu.

CHP mengatakan, penghitungan ulang tidak akan mengubah hasil pemilu. Imamoglu pada hari Rabu meminta YSK untuk melakukan tugasnya dan mengamanatkan dia sebagai wali kota terpilih Istanbul.

"Saya hanya terus menertawakan seluruh proses ini, tetapi setidaknya orang-orang akhirnya tersenyum," kata Imamoglu.

Sebelumnya, hasil awal menunjukkan bahwa CHP menang tipis atas lawannya yakni mantan perdana menteri Binali Yildrim dari AK Party. Imamoglu menang 25 ribu suara di Istanbul yang memiliki populasi 15 juta jiwa.

Namun, AK Party mengajukan keberatan terhadap hasil pemilu di semua distrik Istanbul dan Ankara. AK Party menyatakan, ada indikasi perolehan suara yang tidak sah dan penyimpangan dalam pemilu.

Di ibu kota Ankara, YSK memerintahkan penghitungan ulang di 11 distrik. Penghitungan ulang tersebut dilakukan setelah AKP menolak hasil awal yakni calon wali kota dari oposisi, Mansur Yavas mengalahkan mantan menteri Mehmet Ozhaseki dari AK Party dengan selisih hampir 4 poin persentase.

Jika hasil awal dikonfirmasi, CHP akan mendapatkan kendali atas anggaran kota dengan total nilai diperkirakan 32,6 miliar lira atau 5,79 miliar dolar AS untuk 2019 di Istanbul dan Ankara. Apabila hal itu terjadi, maka Presiden Tayyip Erdogan sebagai pemimpin AK Party kemungkinan akan kehilangan beberapa pengawasan untuk kontrak lokal di kedua kota tersebut. Ini juga akan mempersulit upaya Erdogan untuk menyeret ekonomi Turki keluar dari resesi.

Sementara hasil resmi belum diumumkan, Erdogan mengatakan, aliansinya telah memenangkan mayoritas dewan kota di Istanbul dan Ankara. AK Party menyebut ada ketidakberesan dalam penghitungan suara.

Dalam konferensi pers harian sebelumnya, Imamoglu dari partai oposisi CHP telah menyatakan diri sebagai wali kota baru Istanbul. Namun, di seluruh kota, AK Party telah memasang poster kemenangan dengan gambar Erdogan dan kandidat Binali Yildrim yang berterima kasih kepada Istanbul atas kemenangannya.

"Itu bukan perilaku sopan," kata Imamoglu tentang poster-poster Partai AK yang terpasang. "Kami mendapatkan hasil dari dewan pemilihan dan kami tahu siapa yang memimpin," ujarnya, dalam wawancara kepada BBC.

AK Party menyatakan, suara yang tidak valid di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) telah membahayakan hasil pemilu. AK Party menyebut hal ini sebagai noda terbesar dalam sejarah demokrasi Turki.

Imamoglu membantah pernyataan AK Party tersebut. Dia menyatakan, pemerintah dan partai berkuasa mengklaim bahwa Turki memiliki sistem pemungutan suara paling kredibel.

"Tentu saya tidak setuju. Hingga kemarin, pemerintah dan partai yang berkuasa mengklaim bahwa Turki memiliki sistem pemungutan suara paling kredibel dan mereka memberinya pujian tertinggi. Satu juta orang bertugas di tempat pemungutan suara malam itu," ujar Imamoglu.

"Jika ada kegiatan mencurigakan, mereka akan merekamnya dan membuat laporan tertulis, itulah prosedur resmi di sini. Sekarang satu-satunya penjelasan yang saya miliki adalah bahwa mereka membuat alasan atas kegagalan mereka," kata Imamoglu menambahkan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UtFFr5
April 04, 2019 at 07:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UtFFr5
via IFTTT

Read More

In Picture: Peluncuran Perangko Seri Jagoan Indonsia

Peluncuran memperingati 100 tahun kelahiran Bapak Komik Indonesia Raden Ahmad Kosasih

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernak-pernik komik karya pengarang Indonesia juga ditampilkan saat peluncuran Prangko Seri Jagoan Indonesia di Jakarta, Kamis (1\4/4/2019).

Peluncuran ini dalam rangka memperingati 100 tahun kelahiran Bapak Komik Indonesia Raden Ahmad Kosasih. Asosiasi Komik Indonesia (AKSI) dengan Kemenkominfo mengangkat profil jagoan Sri Asih, Si Buta dari Gua Hantu, dan Gundala. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CYelqX
April 04, 2019 at 07:24PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CYelqX
via IFTTT

Read More

Masyarakat Ottoman Konsumsi Makanan yang Disesuaikan Musim

Musim dapat memengaruhi tingkat cairan tubuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ilmuwan kesehatan Ottoman juga telah mengatur makanan sesuai dengan musim. Menurut mereka, musim dapat memengaruhi tingkat cairan tubuh.

Ciri khas musim semi adalah hangat dan lembab. Maka, makanan yang dingin dan kering harus dimakan pada pagi dan sore hari untuk menghindari kerusakan darah. Makanan yang sangat manis memiliki efek buruk terhadap darah dan harus dihindari. Daging juga baik dikonsumsi selama musim semi.

Di musim panas ketika udara terasa panas dan kering, cairan empedu akan meningkat. Karena itu, makanan yang mengaktifkan atau memperbanyak produksi cairan empedu harus dihindari. Makanan dan minuman yang asam seperti jus delima, anggur, lemon, dan apel dapat menurunkan produksi cairan empedu, sehingga sangat baik dikonsumsi.

Makanan dingin seperti mentimun dan sup yang dibuat dengan campuran cuka juga baik untuk tubuh di musim panas. Sebaliknya, masakan yang sangat asin, berbumbu, atau memiliki rasa yang kuat harus dihindari.

Pada musim gugur, darah cenderung berkurang dan cairan hitam empedu meningkat. Ciri khas musim ini adalah dingin dan kering. Maka, seseorang harus menghindari makanan yang kering dan asin. Makan yang lembab dan hangat sangat disarankan.

Selama musim dingin lendir dalam tubuh meningkat sehingga kita harus menghindari makanan dan minuman yang membuatnya lebih meningkat lagi. Yang paling tepat dikonsumsi pada musim ini makanan yang hangat dan kering, misalnya, masakan yang dimasak dengan bawang putih, bawang merah, atau rempah-rempah seperti jahe dan lada.

Tentu, tak hanya umat Islam pada masa Kesultanan Ottoman yang ingin hidup sehat. Umat Islam di era modern pun ingin menikmati kemewahan yang bernama sehat itu. Maka, tak ada salahnya jika Anda menerapkan pola makan sehat ala Ottoman. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2VtBgl6
April 04, 2019 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2VtBgl6
via IFTTT

Read More

CPNS DIY Terima SK, Diharapkan Jadi Energi Baru

Semua CPNS yang menerima SK diharapkan terus mengembangkan kompetensi masing-masing.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Sebanyak 758 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY menerima Surat Keputusan (SK) formasi 2018. SK diserahkan langsung oleh Sekretaris Derah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Kamis (4/4). 

Melalui SK ini, Gatot berharap CPNS dapat menjadi energi baru dalam pemerintahan di lingkungan Pemprov DIY. "CPNS harus dapat memegang teguh dan menghayati nilai-nilai organisasi di lingkungan pemerintah DIY," kata Gatot. 

Ada lima nilai-nilai organisasi yang ditegaskan Gatot. Pertama yakni integritas yang berkaitan dengan kejujuran dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. 

Kedua mengedepankan profesionalitas. Ketiga, visioner dengan memahami pergerakan organisasi dan harus tanggap pada perubahan. "Inovatif sehingga memberikan kontribusi dalam pembangunan DIY," kata Gatot. 

Keempat yakni sinergi yang dapat ditunjukkan dengan pola kerja sama dalam pelaksanaan tugas serta hubungan komunikasi. Kelima, akuntabel yang berarti pekerjaan dilakukan bersifat terbuka dan transparan. 

Ia pun berharap, kepada semua CPNS yang menerima SK dapat terus mengembangkan kompetensi dibidang masing-masing. Hal ini dalam rangka mempersiapkan ASN untuk menjadi birokrat yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik serta sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya. 

Selain itu juga berkomitmen mematuhi dan berpedoman pada peraturan tentang larangan dan kewajiban disiplin bagi seluruh PNS yakni PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Gatot mengatakan, tentunya aturan tersebut dijalankan secara konsisten dan konsekuen.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CWmbkR
April 04, 2019 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CWmbkR
via IFTTT

Read More

UU Terorisme Bagi Mereka yang Menebar Hoaks

Menkopolhukam mewacanakan penggunaan UU Terorisme bagi penebar hoaks

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mewacanakan penggunaan Undang-undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menindak para penyebar hoaks. Sebab, dia menilai hoaks yang kerap beredar telah menganggu keamanan dan menakut-nakuti masyarakat. 

Jika masyarakat diancam dengan hoaks untuk tidak ke TPS (tempat pemungutan suara), itu sudah terorisme. Maka akan diberlakukan UU Terorisme. Namun tindakan tersebut dianggap terlalu berlebihan. Seakan-akan terkesan pemerintah dalam kondisi panik hingga akhirnya ‘menakut-nakuti’ rakyat dengan UU tersebut. 

Padahal sebelumnya telah diberlakukan UU ITE untuk menjerat pelaku hoaks. Sekarang justru mucul wacana untuk memberlakukan UU Terorisme bagi pelaku hoaks. Ini salah satu pertanda bahwa dalam politik Demokrasi kekuasaan adalah segalanya, sehingga untuk mempertahankan kekuasaan menggunakan berbagai cara. 

Bahkan Kwik Kian Gie dalam tulisannya di Kompas 3 April 2017 berjudul Negarawan dan Politikus menguak keprihatinan terhadap negara ini karena negara yang minus negarawan, yang dikelilingi para political animal. 

Apa bedanya negarawan dan political animal? Kwik Kian Gie menjelaskan bahwa Negarawan adalah orang yang tujuannya murni ingi menyejahterakan rakyatnya secara berkeadilan. Sementara political animal menggunakan arena penyelenggaraan negara untuk kepentingan diri sendiri, dengan prinsip tujuan menghalalkan segala cara. 

Berbeda halnya dengan Islam, kekuasaan adalah untuk menegakkan hukum syara (syariat), sehingga hubungan penguasa dan umat merupakan hubungan saling menguatkan dalam ketaatan. Menghidupkan budaya amar ma’ruf nahi munkar, bukan hubungan pemenang dan oposan. 

Kemudian, istilah hewan politik dalam terminologi Islam dikenal dengan sebutan Ruwaibidloh (penguasa bodoh), penguasa seperi inilah yang diingatkan  Rasulullah Saw kepada kita untuk berhati-hati sejak 14 abad lalu. 

“Akan datang kepada kalian masa yang penuh dengan tipu daya; ketika orang-orang akan mempercayai kebohongan dan mendustakan kebenaran. Maka mempercayai para pengkhianat dan tidak mempercayai para pembawa kebenaran. Pada masa itu, Ruwaibidhah akan berbicara. Mereka bertanya, “Apakah itu ruwaibidhah?” Rasulullah berkata, “Ruwaibidhah adalah orang-orang bodoh (yang berbicara) tentang urusan umat.” (HR.Ibnu Hakim dalam mustadrak). 

Maka memberlakukan UU Terorisme menunjukkan sebagai cara yang dianggap ampuh untuk membungkam lawan politik. Serta bukti tidak ‘percaya diri’ pemerintah atas keberlangsungan penyelenggaran negara saat ini. 

Pengirim: Rindyanti Septiana S.Hi, Penggiat literasi Islam & Kajian Islam Politik Medan

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2I7F87P
April 04, 2019 at 07:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2I7F87P
via IFTTT

Read More