Dompet Dhuafa Beri Servis Sepeda Motor untuk Korban Tsunami

Pelayanan tersebut tidak dipungut biaya alias gratis.

REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG – Bencana tsunami yang melanda pesisir sekitar Selat Sunda pada Sabtu (22/12) lalu memporak-porandakan ribuan rumah penduduk. Di antara imbasnya, berbagai kendaraan warga setempat tidak bisa berfungsi sama sekali karena dihempas gelombang air laut.

Untuk itu, Dompet Dhuafa menerjunkan tim khusus dari Institut Kemandirian Dompet Dhuafa yang bertugas memperbaiki kendaraan warga di sana yang mengalami kerusakan. Pelayanan tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Desa Kopi di Sumur, Pandeglang, Banten, menjadi salah satu lokasi kerja tim tersebut.

“Karena baru hari ini (Ahad, 30/12) launching bengkel servis motornya, masyarakat Sumur di Kampung Kopi jadi antusias. Montir kami ada delapan orang. Servis motor ini bukan modelnya (pelayanan) servis berkala. Masalah yang dihadapi oleh para montir di lapangan jauh lebih rumit,”' kata Zainal Abidin selaku penanggung jawab Servis Motor Gratis dari Institut Kemandirian Dompet Dhuafa, dalam rilis yang diterima, Ahad (30/12).

Kecamatan Sumur termasuk wilayah yang terdampak tsunami Selat Sunda paling parah. Beberapa saat usai gulungan tsunami, beberapa titik di daerah tersebut sempat direndam banjir dengan ketinggian hingga empat meter. Total korban jiwa di Sumur mencapai 64 orang.

Sementara itu, kebanyakan pengungsi menyelamatkan diri di dataran yang lebih tinggi. Ketika cuaca cukup bersahabat, beberapa dari mereka turun ke rumah masing-masing menyisir apa-apa yang tersisa dari harta benda mereka.

Maka dari itu, Institut Kemandirian Dompet Dhuafa berkomitmen untuk turut meringankan beban mereka, antara lain, melalui servis gratis kendaraan bermotor. Ada tidak kurang dari empat gerai bengkel semipermanen yang dibuka. Dalam hal ini, Dompet Dhuafa bekerja sama dengan PT Mandiri Insan Berdaya. Servis cuma-cuma itu diperkirakan berlangsung hingga satu bulan ke depan. Lebih lanjut, Dompet Dhuafa juga berencana untuk mendirikan bengkel permanen di Kecamatan Sumur, terutama bila melihat antusiasme masyarakat.

Pada hari pertama, sampai berita ini ditulis, total sepeda motor yang diurus pelayanan ini adalah 11 unit. Rata-rata kendaraan tersebut mati total karena terendam air laut.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EVI7iQ
December 30, 2018 at 04:06PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EVI7iQ
via IFTTT

Read More

Liverpool Bertekad Menjaga Rasa Laparnya

Arsenal menjadi lawan perdana Liverpool pada paruh kedua Liga Inggris musim ini.

REPUBLIKA.CO.ID, LIVERPOOL -- Liverpool memberikan kado terindah kepada para penggemar di laga Boxing Day, tengah pekan ini. Penampilan sempurna Liverpool berbuah kemenangan besar 4-0 atas Newcastle United pada pekan ke-19 Liga Primer Inggris.

Kemenangan Liverpool semakin manis lantaran di laga lainnya, Manchester City, gagal memetik poin usai dibekap Leicester City 1-2. Berkat hasil di pekan terakhir pada paruh pertama Liga Primer Inggris itu, Liverpool memantapkan statusnya sebagai juara paruh musim Liga Primer Inggris. The Reds unggul enam poin dari Tottenham Hotspur yang berhasil memetik kemenangan besar atas Bournemouth sekaligus menggeser Manchester City di peringkat kedua klasemen sementara.

Dengan kemenangan atas Newcastle United, Liverpool juga memperpanjang rekor tidak terkalahkan di ajang Liga Primer Inggris sekaligus melakoni start terbaik di sepanjang sejarah keikutsertaan di arena kompetisi tertinggi di daratan Inggris. Tim ini tercatat menjadi tim Liverpool pertama yang berhasil menorehkan rekor tidak terkalahkan hingga paruh pertama Liga Primer Inggris musim ini.

Namun pelatih Liverpool, Juergen Klopp, menegaskan Liga Primer Inggris tidak selesai di Desember. Masih ada paruh kedua yang bakal berjalan lebih sulit lagi buat Liverpool.

''Keunggulan enam poin itu tidak berarti apa-apa. Kami masih harus menghadapi Arsenal dan Manchester City di dua laga berikutnya. Bagus buat kami jika kami memiliki keunggulan enam poin sebagai dasar untuk menjalani sisa musim ini,'' kata Klopp seperti dikutip Reuters, pekan ini.

Arsenal akan menjadi lawan perdana Liverpool di paruh kedua Liga Primer Inggris pada Ahad (30/12) dini hari WIB nanti. Di pertemuan pertama, The Reds harus rela berbagi skor 1-1 dengan tim asal London Utara tersebut pada awal November silam.

Pasca laga itu, Klopp sempat mengakui Arsenal memiliki potensi untuk bisa bersaing di empat besar Liga Primer Inggris. Pendapat pelatih asal Jerman itu agaknya tidak berubah hingga Liga Primer Inggris mengakhiri paruh pertama musim ini. Karena itu, Klopp tidak mau anak-anak asuhnya untuk kehilangan fokus dan tidak menganggap remeh The Gunners.

Eks pelatih Borussia Dortmund itu pun menegaskan, timnya harus bisa mempertahankan rasa lapar akan kemenangan. Mentalitas ini yang harus bisa dijaga oleh Mohamed Salah dan kawan-kawan.

''Kami harus tetap serakah di paruh kedua (Liga Primer Inggris). Anda tidak bisa sukses di dunia olahraga tanpa rasa lapar akan kemenangan. Kami harus bisa fokus dan menjaga mentalitas ini,'' kata Klopp seperti dikutip Liverpool Echo.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ETxRrn
December 29, 2018 at 04:06PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ETxRrn
via IFTTT

Read More

'Pemerintah dan Warga Papua Jangan Saling Curiga'

Pembangunan tidak akan berhasil meningkatkan kesejahteraan kalau saling curiga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua Matius Murib mengingatkan perlunya semua pihak terkait, khususnya Pemerintah dan warga Papua, untuk tidak saling curiga. Kalau masih saling curiga, pembangunan sebagus apapun tidak akan berhasil meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat atau orang asli Papua.

Dalam siaran pers PAK-HAM Papua terkait refleksi akhir tahun 2018 yang diterima di Jakarta, Rabu (19/12), Matius mengharapkan Pemerintah serta pihak-pihak yang pro maupun anti-Pemerintah di Papua untuk melakukan dialog dan berbicara jujur apa adanya serta tidak bersikap munafik guna mencari solusi terhadap masalah apapun di Papua.

Pada bagian lain, Matius mengapresiasi para pembela HAM di tanah Papua serta meminta mereka untuk tetap semangat, sebab keadilan tidak akan jatuh dari langit, tetapi harus diperjuangkan, dan perjuangan tidak bisa instan tetapi harus memalui proses.

"Masyarakat makin sadar hukum dan HAM, dan itu merupakan indikator bahwa perjuangan kita menampakkan hasil, dan penegakan HAM berbasis kearifan lokal adalah tema kerja PAK-HAM Papua," kata Matius.

Sebelumnya, dalam surat terbuka kepada Presiden RI, Direktur PAK-HAM Papua menyatakan, komunikasi yang harmonis di dalam forum dialog damai adalah pilihan jalan yang tepat, bermartabat dan profesional.

Ia menegaskan, pendekatan Pemerintah atas tanah Papua melalui kebijakan militeristik perlu ditinjau ulang, sebab jalan kekerasan dan angkat senjata untuk meredam konflik tidak akan memberikan solusi sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

Di sisi lain, lanjutnya, pendekatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur juga belum memberi efek bagi peningkatan ekonomi orang asli Papua.  

Menurut Matius, masyarakat Papua butuh pemenuhan rasa keadilan melalui penegakan hukum dan hak asasi manusia secara adil, jujur dan terbuka, terutama terhadap dugaan pelanggaran HAM berat di tanah Papua pada masa lalu.

Direktur PAK-HAM Papua sebelumnya mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah membuat tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Kebijakan penting dimaksud dikeluarkan melalui Menko Polhukam dengan Surat Keputusan nomor 19 tahun 2018 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2018.

Tugas tim tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2018 dengan menghimpun data dan informasi yang diterima dari laporan Komnas HAM dan sumber lainnya untuk dianalisa, diklasifikasi, lalu dilaporkan kepada Presiden.

***2*** (Tz.M041)

TAKE 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GuTdgp
December 19, 2018 at 04:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GuTdgp
via IFTTT

Read More

DPR RI akan Survei Persiapan Pelayanan Haji pada Januari

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari Komisi VIII DPR RI akan melakukan survei persiapan pelayanan haji di Arab Saudi. Survei akan dilaksanakan akhir Januari 2019. Setelah itu, BPIH baru akan ditetapkan.

Baca Juga:

Ketua Tim Panja BPIH 2019, Ace Hasan Syadzily mengatakan, Panja BPIH dari Komisi VIII DPR RI akan melakukan survei ke Arab Saudi pada akhir Januari 2019. DPR RI ingin melihat langsung pemondokan yang sudah direncanakan dan akan dikontrak oleh Kementerian Agama (Kemenag). DPR RI ingin memastikan apakah sesuai dengan fasilitas yang dijanjikan atau tidak.

"Kita juga ingin memastikan pemondokan, transportasi, katering dan kebutuhan lain jamaah haji di Arab Saudi sesuai dengan yang disampaikan pemerintah atau tidak," kata Ace kepada Republika.co.id, Rabu (12/12).

Ia menyampaikan, kalau tidak ada pengawasan langsung dari DPR RI, khawatir fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai dengan komitmen yang dibuat pemerintah. Ace juga menerangkan, rencananya BPIH akan ditetapkan pada awal Februari. Target DPR RI, BPIH ditetapkan pada awal Februari.

DPR RI akan berusaha agar bisa ditetapkan pada Februari. Tapi rapat Komisi VIII bukan hanya soal BPIH, namun ada banyak hal lain yang dibahas.

Ace yang menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI mengatakan, ada beberapa catatan untuk penyelenggaraan haji tahun depan. Sudah disepakati akan membuat zonasi jamaah haji yang akan dibagi sesuai embarkasi masing-masing. Tahun sebelumnya zonasi embarkasi terpecah-pecah ke dalam beberapa wilayah atau sektor.

"Sekarang kita mau mendorong supaya pembagian pemondokan berdasarkan embarkasi, misalnya jamaah haji Jawa Barat tinggal di satu zonasi, sehingga mereka bisa interaksi satu sama lain," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyelenggaraan haji tahun sebelumnya, pemondokan jamaah masih terpecah-pecah. Meski satu embarkasi, pemondokannya berjauhan maka sekarang diupayakan supaya berdekatan.

Berita Terkait

Komisi VIII juga meminta kepada Kemenag agar tidak ada lagi jamaah haji dari pemondokan ke Masjidil Haram harus dua kali naik bus sholawat. Komisi VIII minta supaya jamaah haji hanya naik bus sholawat satu kali supaya mereka tidak kebingungan. "Kita juga minta supaya lebih ditingkatkan lagi kompetensi dan kemampuan petugas haji dalam melayani dan memberikan pembinaan terhadap jamaah haji," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BekkWS
December 12, 2018 at 04:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BekkWS
via IFTTT

Read More

Jumlah Desa Tertinggal di Sumbar Menyusut Separuh

Kemandirian desa bisa dilihat dari skor Indeks Pembangunan Desa.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Jumlah desa atau nagari tertinggal di Sumatra Barat menyusut menjadi 28 unit pada 2018. Ini jauh berkurang ketimbang jumlahnya pada 2014 lalu sebanyak 56 nagari tertinggal.

Di sisi lain, jumlah nagari mandiri juga bertambah menjadi 181 unit. Naik dibanding jumlah nagari mandiri pada 2014 sebanyak 85 unit.

Sementara nagari berkembang pada 2018 ini tercatat sebanyak 677 unit atau 76,41 persen dari total nagari di Sumatra Barat. Angka ini menyusut dibanding jumlah nagari berkembang pada 2014 lalu sebanyak 745 unit.

Perlu dicatat bahwa ada penambahan sebanyak 96 nagari sepanjang 2014-2018 ini, sehingga membuat perbandingan antara survei tahun ini memiliki bobot berbeda dengan tahun 2014 lalu.

"Ini semua terjadi karena memang sekarang banyak dana yang digelontorkan ke desa atau nagari dan berdampak positif terhadap pembangunan desa di Sumbar," kata  Kepala BPS Sumbar Sukardi, Senin (10/12).

Sukardi menjelaskan, penilaian kemandirian sebuah desa bisa dilihat dari skor Indeks Pembangunan Desa (IPD). Hal ini dikalkulasikan dari sejumlah hal, yakni pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, hingga kondisi pemerintah desa.

Untuk dimensi pelayanan dasar, Sumatra Barat mengalami penurunan skor dari 69,36 pada 2014 menjadi 68,26, menurun 1,1 poin. Alasannya, kemudahan akses ke fasilitas kesehatan polindes menurun 8,33 persen, akses bidan menurun 4,55 persen, dan akses dokter yang juga menurun 3,72 persen. Secara garis besar, akses terhadap fasilitas kesehatan di Sumatra Barat justru menurun.

Sementara itu, kondisi infrastruktur di Sumatra Barat justru naik dari 46,51 pada 2014 menjadi 54,36 pada 2018. Faktor pendorongnya adalah akses masyarakat terhadap bahan bakar yang lebih mudah.

Pada 2018, jumlah desa atau nagari yang memiliki agen elpiji naik 47 persen dibanding 2018. Penggunaan jamban di nagari juga naik 38 persen dibanding 2014, dan nagari dengan infrastruktur penerangan jalan naik 25 persen dibanding 2014.

Dari segi transportasi, skor Sumbar naik dari 77,7 di 2014 mnjadi 82,88 di 2018. Indikatornya, waktu tempuh dari kantor desa ke kantor camat yang lebih pendek. Bila dulu jarak antara kantor nagari menuju kantor camat di Sumatra Barat rata-rata 1 jam 12 menit, kini jarak tersebut bisa ditempuh dengan 23 menit saja.

"Aspal desa dan kualitas jalanan juga meningkat 19 persen dibanding 2014," kata Sukardi.

Selain ketiga dimensi di atas, dua dimensi lain yakni pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintah desa juga mengalami peningkatan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zPQhoy
December 10, 2018 at 04:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zPQhoy
via IFTTT

Read More

Roma Tak Ingin Lagi Kehilangan Gairah Mengukir Gol

AS Roma hanya mampu mengumpulkan 19 poin dari 13 pertandingan.

REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Pelatih AS Roma, Eusebio Di Francesco, mengakui timnya kehilangan determinasi dalam beberapa laga terakhir. Di Francesco berharap AS Roma bisa menemukan kembali kegairahan permainannya saat menjamu Inter Milan di laga Serie A Italia pada Ahad (2/12) malam waktu setempat.

''Kami tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Kami kerap kehilangan plot, terlebih saat kebobolan dua gol,'' kata Di Francesco seperti dikutip Football Italia. ''Kami tidak memiliki determinasi dan kehilangan semangat untuk membalas gol.''

Kerap kehilangan angka dan tampil inkonsistensi memang menjadi cerita utama AS Roma pada musim ini. Sempat menang 4-1 atas Sampdoria pada pekan ke-12, il Lupi justru dikalahkan Udinese 0-1 pada pekan berikutnya.

Salah satu yang hilang dari AS Roma adalah kegagalan menjaga determinasi dan intensitas permainan selama 90 menit pertandingan. Hal serupa juga terjadi saat Roma dibekuk tim tamu Real Madrid 0-2 di laga lanjutan Liga Champions pada tengah pekan lalu.

Di kancah Liga Italia, AS Roma masih terpuruk di peringkat ketujuh klasemen. I Giallorossi, julukan bagi AS Roma, hanya mampu mengumpulkan 19 poin dari 13 pertandingan.

Jelang laga kontra Inter Milan, AS Roma pun masih belum bisa menurunkan sejumlah pemain andalan, seperti Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy, Daniele De Rossi, dan Lorenzo Pellegrini. Semuanya masih dalam kondisi dibelit cedera.

Namun, optimisme tidak sepenuhnya hilang dari para penggawa AS Roma. ''Kami sadar bahwa kami berada dalam periode yang buruk. Namun, kami harus bisa bangkit dan menghapuskan kenangan buruk ini,'' katanya. ''Kami hanya perlu kembali mencetak gol. Setelah itu, kemenangan akan kembali milik kami.''

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rdOUeZ
December 01, 2018 at 04:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rdOUeZ
via IFTTT

Read More

BI Ungkap Berbagai Faktor Angkat Nilai Tukar Rupiah

Keyakinan terhadap ekonomi Indonesia membawa kurs rupiah menguat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, keyakinan terhadap ekonomi Indonesia yang semakin meningkat membawa nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergerak menguat.

"Alhamdulillah nilai tukar rupiah stabil dan menguat. Ini kami pantau di perdagangan di sekitar Rp 14.300, bahkan tadi di bawah itu mencapai Rp 14.270. Penguatan rupiah ini tentu saja alhamdulillah dari berbagai faktor. Pertama tentu saja confidence terhadap ekonomi Indonesia, terhadap kebijakan-kebijakan yang terus kami tempuh, itu semakin kuat," ujar Perry saat ditemui di Kompleks Perkantoran BI, Jakarta, Jumat (30/11).

Ia menambahkan, terapresiasinya rupiah seiring dengan masuknya aliran modal asing dalam portofolio domestik baik dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) ataupun saham. Bank sentral mencatat, total modal asing yang masuk ke SBN pada November 2018 mencapai Rp 34,25 triliun sehingga sejak Januari hingga November 2018 total aliran modal asing yang masuk ke SBN mencapai Rp 62,4 triliun.

Sementara itu, aliran modal asing yang masuk ke pasar saham pada November 2018 ini mencapai Rp 12,2 triliun. Secara total, pada November 2018 ini aliran modal asing yang masuk mencapai Rp 46,4 triliun.

"Dengan aliran modal asing masuk, tentu saja itu menambah suplai dan kemudian memperkuat nilai tukar rupiah. Confidence itu juga tidak hanya terhadap kebijakan tapi juga terhadap kebijakan ekonomi kita yang terus membaik dengan stablitas yang terjaga," kata Perry.

Faktor lain yang mendukung menguatnya rupiah, kata Perry, yaitu semakin bekerjanya mekanisme pasar. Dengan berbagai terobosan yang ditempuh bank sentral, pasar keuangan diklaim berkembang sangat baik, baik transaksi spot (tunai), tapi juga swap (pertukaran mata uang) serta domestic Non Delivery Forward (NDF).

"Korporasi juga aktif, supply dan demand-nya, demikian juga perbankan aktif. Termasuk juga banyak juga investor asing yang sudah gunakan domestic NDF dan kelihatan juga perbedaan atau spread antara nilai tukar spot JISDOR dengan yang NDF itu semakin kecil, bahkan di bawah Rp 50. Itu menunjukkan bagaimana mekanisme pasar itu bekerja," ujar Perry.

Faktor terakhir yang mendukung pergerakan positif rupiah adalah menurunnya risiko global terutama dengan adanya beberapa proses perundingan antara Amerika Serikat dan Cina. Terkait kemungkinan rupiah menguat hingga Rp 13 ribu per dolar AS, Perry menilai hal tersebut akan tergantung kepada tiga hal yaitu kondisi fundamental ekonomi domestik, kondisi mekanisme pasar, dan faktor-faktor teknikal terkait berita-berita perkembangan global seperti perundingan perdagangan, kebijakan The Fed, dan lainnya.

"Yang kami senang mekanisme pasar itu berjalan di dalam pembentukan nilai tukar. Ini semua adalah hasil kebijakan kami sehingga nilai tukarnya bergerak stabil dan cenderung menguat," kata Perry.

Baca: Rupiah Bisa Lanjutkan Momentum Penguatan

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ABsLeQ
November 30, 2018 at 04:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ABsLeQ
via IFTTT

Read More

KPU Sebut Keputusan Soal OSO Ditetapkan Pekan Depan

Komisioner KPU baru bisa menggelar rapat pleno pada pekan depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar rapat pleno untuk memastikan keputusan terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) dan PTUN. Menurut Arief, kepastian keputusan KPU baru akan diambil pada Selasa (4/12) pekan depan.

"Kami akan menggelar pleno lanjutan pekan depan," ujar Arief kepada wartawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta  Pusat, Jumat (30/11).

Pleno tersebut akan membahas soal putusan MA dan PTUN mengenai pencalonan anggota DPD. Agenda pleno rencananya digelar pada Senin (3/12). Namun, kata Arief, kemungkinan belum semua komisioner bisa hadir di KPU pada Senin pagi.

Pasalnya, mayoritas komisioner masih melaksanakan tugas di luar daerah dan luar negeri. Arief menuturkan, para komisioner KPU kemungkinan baru bisa berkumpul pada Senin sore.

"Karenanya, bisa juga pleno nanti dilanjutkan pada Selasa. Kemudian, keputusan pleno juga akan diambil pada Selasa," tegasnya.

Hingga Jumat sore KPU belum menegaskan seperti apa sikap yang diambil terkait putusan MA dan PTUN terkait pencalonan anggota DPD oleh Oesman Sapta Odang (OSO). Arief belum mau mengkonfirmasi tentang kabar hasil pleno KPU pada Jumat (29/10) dinihari.

Menurut informasi yang dihimpun Republika, pleno pada Jumat memutuskan KPU akan menindaklanjuti putusan MA dan PTUN dengan memasukkan OSO ke dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019. Hanya saja, jika OSO nantinya terpilih sebagai anggota DPD, dia harus menyerahkan surat pengunduran diri kepada KPU.

Surat pengunduran diri itu dijadikan syarat pelantikan anggota DPD Periode 2019-2024. Aturan ini nantinya juga akan ditetapkan dalam PKPU penetapan hasil Pemilu 2019.

Arief tetap menegaskan belum ada sikap akhir yang diambil oleh KPU. "Kami belum mengambil keputusan. Kalau soal itu kan termasuk dalam opsi-opsi yang sudah disiapkan oleh KPU untuk menindaklanjuti putusan dari lembaga peradilan," tambah Arief.

Sebagaimana diketahui, MA menyatakan PKPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD tidak bisa diberlakukan. Alasannya, syarat pencalonan yang tertuang dalam pasal 60 A PKPU tersebut bertentangan dengan pasal 5 huruf dan dan pasal 6 ayat (1) huruf I UU Pembentukan Peraturan Perundangan Nomor 12 Tahun 2011.

Putusan atas gugatan yang diajukan oleh OSO  ini juga menyebut bahwa pasal 60 A memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, MA menegaskan pasal ini berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut kepada peserta pemilu calon anggota DPD yang sudah mengikuti rangkaian Pemilu 2019.

Setelahnya, pada 14 November 2018 PTUN memutuskan mengabulkan gugatan OSO terkait pencalonan anggota DPD. PTUN juga menyatakan Keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 dibatalkan.

Selain itu, PTUN meminta KPU mencabut mencabut surat keputusan  Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019. Selanjutnya, PTUN meminta KPU menerbitkan keputusan Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 yang baru yang mencantumkan nama OSO sebagai Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019.

Kedua putusan itulah yang sampai saat ini menjadi polemik dan belum ada tindak lanjut dari KPU. Sebab, di sisi lain ada putusan MK yang berbeda dengan putusan MA. Putusan MK juga tidak sejalan dengan putusan PTUN.

Adapun, putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan uji materi atas pasal 128 huruf I UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.  Menurut MK, pasal 182 huruf I tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonstitusional. Pasal itu menyebutkan bahwa calon anggota DPD tidak boleh memiliki 'pekerjaan lain'.

Pekerjaan lain yang dimaksud yakni tidak melakukan praktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang atau hak sebagai anggota DPD.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TViD9w
November 30, 2018 at 04:06PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TViD9w
via IFTTT

Read More