KPU Jelaskan Data Pemilih Pemilu Pascatsunami di Selat Sunda

KPU menetapkan standar yang sama untuk menghapus data pemilih yang meninggal dunia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, mengatakan data pemilih yang meninggal dunia akibat bencana tsunami Selat Sunda yang menimpa Banten dan Lampung akan segera dihapus. Selain itu, nantinya juga akan ada regruping lokasi pemungutan suara.

"Tanpa mengurangi rasa duka cita kepada para korban bencana, sebenarnya secara alamiah untuk pemilih yang meninggal dunia maka akan dihapus dari DPT," ujar Wahyu ketika dijumpai wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/12).

Sebab, para pemilih yang meninggal dunia itu sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Untuk proses penghapusan, lanjut Wahyu, tidak menggunakan pendekatan khusus.

KPU menetapkan standar yang sama untuk menghapus data pemilih yang meninggal dunia. "Kebetulan saat ini ada yang meninggal akibat bencana alam.  Teknisnya begini, kalau para pemilih sudah terdaftar di TPS A misalnya, kemudian di TPS A itu ada lima orang yang menjadi korban sehingga meninggal dunia, maka lima orang ini dicoret dari DPT," jelas Wahyu.

Kemudian, Wahyu juga mengungkapkan adanya potensi regruping TPS di daerah yang terdampak bencana alam. Regruping bisa dilakukan jika dalam suatu lokasi sudah direncanakan akan didirikan TPS, tetapi karena bencana alam maka pendirian TPS dibatalkan.

Karena lokasi sudah tidak memungkinkan, maka TPS bisa diterima atau dipindah. Meski demikian, untuk regruping KPU tetap akan menunggu hingga pemulihan bencana alam selesai.

"Untuk pemulihan bencana itu kan kita akan lihat dulu. Kalau sampai tahapan tertentu dan memang harus dipindah, ya dipindahkan (TPS-nya)," tambah Wahyu. 

Sementara, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifuddin, mengatakan pendataan daftar pemilih di daerah terdampak bencana tsunami Selat Sunda menanti proses pemulihan selesai dilakukan. Bawaslu menyatakan siap membantu dan mengawasi pendataan kembali data pemilih  di lokasi terdampak bencana.

"Sampai saat ini belum ada laporan (soal pemilih yang meninggal dunia dan yang kehilangan KTP-el," ujar Afif ketika dikonfirmasi, Selasa (25/12).

Sebab, lanjut Afif, prioritas utama saat ini masih menyelamatkan korban. "Penyelamatan korban menjadi hal utama. Beberapa kantor Panwaslu menjadi posko bagi korban bencana alam. Bantuan untuk korban sendiri juga disalurkan oleh Bawaslu Banten," ungkap Afif.

Setelah itu, pihak setempat baru akan memulai pemulihan fisik akibat bencana tsunami tersebut. Jika semua sudah selesai, Bawaslu kembali akan melakukan pengawasan pendataan yang berkaitan dengan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Kalau pemulihan selesai maka kami siap untuk pendataan kembali," tambah Afif.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EOqjpY
December 25, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EOqjpY
via IFTTT

Read More

Korupsi Berulang di Kemenpora

Menpora meminta maaf kepada presiden dan seluruh rakyat Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, Lagi-lagi, gedung  Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) harus 'diobrak-abrik' oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat ada oknum pejabatnya yang diduga korupsi. Sekitar dua hari lalu, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Kemenpora.

PascaOTT itu, KPK menetapkan status tersangka untuk lima orang. Yaitu,  Ending Fuad Hamidy yang diduga selaku pemberi suap, Sekretaris Jenderal KONI  Jhonny E, Bendahara Umum KONI. Sementara diduga sebagai penerima Mulyana,  Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Adhi Purnomo, dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Eko Triyanto.

Diduga, Adhi Purnomo dan Eko Triyanto menerima pemberian sekurang-kurangnya Rp 318 juta dari pejabat KONI terkait hibah Pemerintah kepada KONI melalui Kemenpora. Peneriman tersebut yakni pada April 2018 menerima 1 unit mobil Toyota Fortuner, kemudian Juni 2018 menerima sebesar Rp 300 juta dari Jhony.  Pada September 2018 menerima 1 unit smartphone Samsung Galaxy Note 9.

Dana hibah dari Kemenpora untuk KONI yang dialokasikan adalah sebesar Rp 17,9 miliar. Di tahap awal, diduga KONI mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut.

Diuga pengajuan dan penyaluran dana hibah sebagai "akal akalan" dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya. Sebelum proposal diajukan, diduga telah ada kesepakatan antara pihak Kemenpora dan KONI untuk mengalokasikan fee sebesar 19,13 persen  dari total dana hibah Rp17,9 miliar, yaitu sejumlah Rp 3,4 miliar.

Baca juga: Negara Surplus Jenderal dan Kolonel

Baca juga: Rusuh Ciracas: 'Mau Lihat Bangkai Anakmu di Pinggir Kali?'

Sebelumnya, para pemangku kepentingan di Kemenpora juga pernah menjadi pesakitan KPK. Pada 2011 lalu, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram ditangkap oleh KPK karena menerima suap dari pihak swasta terkait proyek pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. Pada kasus ini, anggota DPR dan swasta juga dinyatakan terlibat.

Berawal dari kasus wisma atlet itu, ternyata terungkap sejumlah pejabat di Kemenpora juga terlibat korupsi. Yaitu, korupsi penggelembunhan harga proyek pembangunan Pusat Pelatihan Olahraga di Hambalang, Bogor.

Tak tanggung-tanggung, orang nomor satu di Kemenpora saat itu, Andi Mallarangeng harus mendekam di penjara akibat kasus yang menderanya tersebut. Selain Andi, ada pejabat Kemenpora lainnya yaitu Deddy Kusdinar yang juga harus mendekam di jeruji besi akibat kasus korupsinya.  Dalam kasus itu, sejumlah anggota DPR seperti Anas Urbaningrum dan pihak swasta juga harus mendekam di penjara.

Seringnya terjadi kasus korupsi di Kemenpora membuat KPK memberi perhatian khusus kepada Kemenpora.  Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang meminta agar Kemenpora secara serius melakukan pembenahan, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses penyaluran dana hibah. Selain itu, memperhatikan aspek akuntabilitas penggunaan dana bantuan dari pemerintah pada organisasi-organisasi terkait. 

"Jangan sampai alokasi dana hibah yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia justru menjadi ruang bancakan karena lemahnya pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan yang tidak akuntabel," tegas Saut di Gedung KPK Jakarta, Rabu (19/12).

Baca juga: Bantah Wiranto, Sekjen Demokrat: Saya Tahu Apa yang Terjadi

Baca juga: Hamparan Hijau Indah ini Bukan di Eropa, Melainkan Makkah!

"KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap yang melibatkan pejabat di Kemenpora dan Pengurus KONI. Para pejabat yang memilikii peran strategis untuk melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi para atlet demi mewujudkan prestasi olahraga nasional, justru memanfaatkan kewenangannya untuk mengambil keuntungan dari dana operasional KONI. Kami mendapat informasi bahkan sejumlah pegawai KONI telah 5 bulan terakhir belum menerima gaji," tutur Saut.

Sementara, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut menanggapi terjaringnya sejumlah pejabat Kemenpora dalam OTT KPK. Meski pejabat bidang prestasi Kemenpora ikut terjaring OTT, JK  memastikan, hal tersebut tidak akan menganggu prestasi atlet.

"Saya kira tidak (terganggu), karena prestasi olahraga di samping menterinya juga (merupakan tanggung jawab) cabang olahraga yang bersangkutan," ujar JK.

JK enggan berkomentar lebih jauh karena dirinya mengaku belum mendapatkan laporan secara detail. "Baru tahu beritanya, tapi belum tahu siapa dan tentang apa alasannya," katanya.

Terkait hal itu, Menpora Imam Nahrawi meminta aaf kepada masyarakat. "Tentu kita semua sangat prihatin terkejut dan kecewa atas kejadian yang menimpa semalam terhadap Deputi IV dan beberapa staf kedeputian. Karenanya, saya mohon maaf yang sebesarnya-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia kepada bapak presiden dan bapak wakil presiden atas peristiwa yang terjadi di kantor kami," kata Imam.

Menurut Imam, pihaknya akan terus mendukung penanganan kasus yang dilakukan KPK. "Karena semangat olahraga adalah semangat yang sportif, fairness, menjunjung tinggi kejujuran," katanya.

Baca juga: Ruhut Sebut Keturunan Arab dalam Unggahan tentang Bahar

Baca juga: Lima Alasan Reuni 212 tak Banyak Ubah Elektabilitas Capres

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2A96fKW
December 20, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2A96fKW
via IFTTT

Read More

Barantan Gandeng TNI-POLRI Awasi Zona Rawan Penyelundupan

Komoditas pertanian ilegal dapat menyebabkan over surplus dipasaran

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG  -- Pesisir Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Perbatasan merupakan zona rawan penyelundupan komoditas pertanian. Zona ini menjadi fokus Badan Karantina Pertanian (Barantan) dalam hal pengawasan jelang hari raya Natal dan Tahun Baru, selain di pos lintas batas negara.

"Ini tugas yang kita emban dengan bekerjasama  dengan aparat keamanan baik Polri, TNI AD dan TNI AL," kata Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) Banun Harpini, saat memberikan arahan kepada tim Kepatuhan Karantina Pertanian yang diberangkatkan untuk operasi patuh Karantina ke zona rawan di perairan Kepulauan Riau, Jumat (13/12).

Selain ancaman kesehatan, Banun menyatakan, komoditas pertanian ilegal dapat menyebabkan over surplus dipasaran sehingga hasil produk pertanian tidak terserap pasar, dan petani bakal menderita kerugian. Sejalan dengan kebijakan Menteri Pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan seraya dengan peningkatan kesejahteraan petani, maka Barantan melakukan peningkatan pengawasan lalu lintas produk pertanian di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran.

Saat ini Barantan memiliki 52 unit pelaksana teknis di 334 titik pelabuhan laut, kantor pos, bandar udara dan pelabuhan penyeberangan yang menjadi lokus tindakan karantina pertanian. Di mana 14 unit pelaksana teknis diantaranya mengawasi 51 pos lintas batas negara berbatasan darat dan 35 pos lintas batas negara berbatasan laut.

Semakin tingginya frekwensi lalu lintas media pembawa hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) dan perdagangan komoditas pertanian, meningkatkan risiko masuknya penyakit hewan maupun tumbuhan ke Indonesia. Barantan menggandeng instansi terkait dalam pengawasan dengan Bareskrim POLRI, TNI AD dan TNI AL yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama untuk bersama-sama menjaga Negara Indonesia dalam pengawasan komoditas ilegal yang masuk ke Indonesia.

Berdasarkan data dari Pusat Kepatuhan, Kerja sama dan Informasi Perkarantinaan (PusKKIP) di empat tahun terakhir, total komoditas pertanian yang dapat ditegah sebanyak 8.701 ton komoditas pertanian dari 216 kasus atau tertinggi selama empat tahun terakhir jika dibandingkan kisaran pemusnahan pangan ilegal pada 2015 sampai dengan 2017 dengan kisaran 522 sampai dengan 852 kali.

Wilayah tegahan lebih banyak ditemukan di wilayah-wilayah zona rawan Sumatera bagian Timur yang berbatasan langsung dengan Thailand, Malaysia dan Singapura serta wilayah perbatasan darat dengan Negara Bagian Sarawak dan Sabah. Berbagai komoditas pangan tegahan antara lain bawang merah, daging, telur, unggas, wortel dan beras. Selain itu Tanaman dan Satwa Liar (TSL) yang diselundupkan dari dan ke Malaysia sangat meningkat frekuensi dan volumenya selama dua tahun terakhir.

"Antisipasi penyakit flu burung, pemerintah  telah membuat pelarangan lalulintas unggas dari Malaysia, karena status outbreak flu burung yang masih ditetapkan Organisasi Hewan Dunia (OIE)," tutur Kepala Barantan.

Pengalaman buruk terkena wabah flu burung belum hilang dari ingatan. Kerugian peternak akibat pemusnahan massal sebesar Rp 4.1 triliun pada 2004 - 2007. Belum lagi upaya dan biaya yang dikeluarkan pemerintah hingga Indonesia dinyatakan bebas flu burung di 2012 menjadikan Barantan terus perkuat pengawasan lalu lintas komoditas pertanian dan juga perlindungan plasma nutfah.

Dari data yang di dapatkan, teridentifikasi lalu lintas TSL banyak dari Pulau Batam dan sekitarnya. Untuk itu, Patroli Bersama kali ini dilakukan sebagai salah satu implementasi perjanjian kerjasama Barantan dengan POLRI dan TNI AL di wilayah Kepulauan Riau. Patroli melibatkan 30 personil  dari PusKKIP Barantan, Karantina Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun dan Batam serta Polres Kepri, dan LANTAMAL IV Tanjung Pinang. "Jangan pernah bermimpi untuk dapat menjadi lumbung pangan dunia, jika tidak dapat menjaga kesehatan dan keamanan hewan dan tumbuhan kita," ujar Banun.

 

 

 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UL4vAg
December 15, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UL4vAg
via IFTTT

Read More

Dinsos DKI Gelar Pembinaan Mental Spritual untuk PJLP

Pembinaan tersebut penting dilakukan dalam rangka penguatan kinerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinas Sosial DKI Jakarta menggelar pembinaan mental spritual kepada para petugas Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Mereka terdiri dari pramu sosial, P3S, Tagana, hingga Karang Taruna.

“Pembinaan mental dilakukan di Masjid Jakarta Islamic Center (JIC) dan diikuti oleh 250 orang,” kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Irmansyah dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (13/12).

Menurut Irmansyah pembinaan tersebut penting dilakukan dalam rangka penguatan kinerja. Terutama memang untuk petugas-petugas yang merupakan tim di Dinas Sosial DKI Jakarta.

"Kita adalah anggota tim di dinas sosial ini. Kita semuanya harus solid. Harus Kuat. Kalau ada yang terlemah kita harus berikan perhatian. Supaya ia menjadi kuat," ujar Irmansyah.

Ia mengatakan, keberhasilan organisasi ditentukan bagaimana mengatasi titik terlemah dalam organisasi tersebut. Ibarat sebuah rantai sepeda, kata dia, bergeraknya sepeda itu ke tujuan ditentukan oleh kuat atau lemahnya rantai sepeda tersebut.

“PJLP untuk proses seleksinya kami  tambahkan ada dua. Pertama, harus salat 5 waktu, kedua bisa membaca Alquran. Dengan niat seperti itu Insyaallah selamat dunia-akhirat," kata Irmansyah.

Sementara Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Ahmad Juhandi mengatakan, Jakarta Islamic Center sebagai salah satu unit pelaksana teknis Dinas Sosial DKI Jakarta memiliki tugas salah satunya memfasilitasi aktivitas pelayanan sosial dan keagamaan. Termasuk pembinaan mental spritual.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GhB7hF
December 13, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GhB7hF
via IFTTT

Read More

Google Bersiap Buka Kantor Lokal di Vietnam

Kantor ini merupakan yang ke-18 di Asia Pasifik.

REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Google Alphabet Inc dikabarkan akan membuka kantor perwakilan di Vietnam. Saat ini, perusahaan teknologi itu sedang mempersiapkan langkah untuk membuka kantor perwakilan di negara tersebut.

Hal tersebut disampaikan pemerintah Vietnam melalui laman webnya yang mengutip Wakil Presiden Senior Google Kent Walker. "Google sedang mempelajari langkah-langkah untuk membuka kantor perwakilan di Vietnam," kata Kent Selasa (11/12).

Perusahaan akan mengikuti prinsip untuk memastikan bahwa peraturan negara tuan rumah tidak bertentangan dengan komitmen internasional.

Untuk diketahui, Undang-Undang Keamanan Siber milik Vietnam yang kontroversial akan mulai berlaku pada awal tahun depan. UU ini mengharuskan perusahaan teknologi global membuka kantor lokal dan menyimpan datanya di negara tersebut.

Dengan adanya kantor lokal Vietnam, kantor perwakilan ini akan menjadi yang ke-18 di Asia Pasifik bagi Google. Sebelumnya, Google telah membuka kantor perwakilan di negara Asia Tenggara lain seperti Singapura, Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Google kini telah memiliki lebih dari 70 kantor perwakilan yang tersebar di 50 negara.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ervyf4
December 12, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ervyf4
via IFTTT

Read More

Jokowi Minta IAI Bikin Prosedur Laporan Keuangan tak Berbeli

Laporan keuangan berorientasi substansi laporan, akuntabilitas, dan efisiensi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menyiapkan prosedur laporan keuangan yang tak berbelit-belit. Prosedur laporan keuangan yang dibutuhkan pemerintah saat ini yakni yang berorientasi pada substansi laporan, akuntabilitas, dan juga efisiensi.

"Saya minta tolong disiapkan sebuah prosedur yang orientasinya bukan performa tapi substansi, gak usah banyak-banyak prosedur, bagaimana bisa memotong agar bisa cepat, karena menurut saya, prinsip akuntansi kan cepat, murah, aman, kan itu, bukan berorientasi pada prosedur yang berbelit-belit," ujar Jokowi saat meresmikan pembukaan kongres XIII IAI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12).

Presiden mencontohkan pengalamannya saat proses pencairan dana bantuan untuk korban gempa bumi di Lombok NTB. Setelah disalurkan ke masyarakat, dana tersebut masih belum dapat dicairkan hingga 2,5 bulan lamanya.

Ternyata, kata Jokowi, permasalahannya yakni pada berbelitnya prosedur yang harus dilewati dalam proses pencairan dana bantuan korban gempabumi. Jokowi menyebut, terdapat 17 proses yang harus dilewati masyarakat. Karena itu, Presiden pun menginstruksikan agar memangkas 17 prosedur yang berbelit-belit tersebut menjadi satu prosedur saja.

"Saya gak mau tahu prosedur, pokoknya tetap dilaksanakan, akuntabilitas tetap tapi saya minta cepat, prosedur gak usah banyak-banyak gak usah 17, saya minta 1, nyatanya bisa. Ya pak, siap. Dirapatkan berapa kali bisa 1, kalau bisa 1 kenapa 17?" kata dia.

Presiden mengatakan, rumitnya prosedur yang harus dilalui karena harus membuat laporan pertanggungjawaban hingga 43 buah. Bahkan dari 43 laporan pertanggungjawaban yang harus disusun tersebut, masih ada lagi laporan turunan yang harus diselesaikan.

"Ternyata ada anak cucu lagi, ternyata harus ada aturan 123 lagi, dari 43 beranak-cucu jadi 123 lah ini kita bekerja, energi habis untuk urusan laporan dan SPJ," tambahnya.

Rumitnya masalah laporan pertanggungjawaban ini terjadi di berbagai bidang. Presiden pun kemudian mempertanyakan awal mula berbelitnya prosedur yang harus disusun tersebut. Menurutnya, pencetus pertama dari banyaknya prosedur yang harus dilewati tersebut berasal dari Menteri Keuangan.

"Tapi bukan menteri keuangan yang sekarang saya tahu. Menteri keuangan yang sekarang sudah berusaha motong-motong agar bisa segera, tapi saya kaget akuntannya bukan hanya Prof Mardiasmo, Menristekdikti akuntan, Menteri ESDM juga akuntan," ujar Jokowi.

Berkaca dari situasi tersebut, Jokowi pun menekankan pentingnya menyerdehanakan administrasi negara. Jokowi mengatakan, meskipun laporan pertanggungjawaban sudah disusun secara lengkap dan berbelit, namun tak sedikit pejabat yang juga terjerat kasus penyalahgunaan anggaran.

"Apa artinya, pagar yang kita buat setinggi-tingginya, yang kita buat bertumpuk-tumpuk gak ada gunanya, karena orientasinya harusnya akuntabilitas, efisiensi, orientasi hasil dan kecepatan," jelas Presiden.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zPWOzO
December 11, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zPWOzO
via IFTTT

Read More

2019, Mitsubishi akan Lebih Banyak Ekspor Xpander

Mitsubishi telah mengumumkan rencana peningkatan kapasitas produksi di Bekasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mitsubishi akan terus menjual MPV andalannya, Xpander di tahun depan. Selain untuk pasar domestik, mobil ini juga akan terus dijual ke luar negeri.

"Kami tidak dapat memberikan informasi soal produk di tahun depan. Tapi kami akan menjual lebih banyak Xpander dan akan mencoba untuk mengekspornya," kata Direktur Koordinasi dan Divisi Pengembangan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Ogi Ikematsu, di Jakarta, Senin (10/12).

Pada Oktober lalu Mitsubishi Motors telah mengumumkan rencana peningkatan kapasitas produksi tahunan dari fasilitas produksinya di Bekasi, Indonesia. Chief Executive Mitsubishi Motors (MMC) Osamu Masuko mengatakan, pengembangan dilakukan dengan investasi sekitar empat miliar yen atau Rp 540 miliar.

"Kami melakukan investasi dengan total Rp 540 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik. Dari produksi tahunan saat ini mencapai 160 ribu unit menjadi 220 ribu unit pada tahun fiskal 2020," ujar Masuko di Jakarta.

Peningkatan produksi termasuk untuk merespon permintaan yang besar terhadap small MPV, Xpander di pasar Indonesia dan ekspor. Volume produksi Xpander akan meningkat dari 115 ribu unit menjadi 160 ribu unit pada tahun fiskal 2020.

Sedangkan untuk ekspor akan meningkat dari 30 ribu  unit menjadi 50 ribu unit guna memenuhi permintaan pasar luar negeri termasuk negara-negara ASEAN. Ekspor Xpander di sejumlah negara diantaranya, Filipina, Thailand, Vietnam, dan negara yang berada di Timur Tengah.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PuGj11
December 11, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PuGj11
via IFTTT

Read More

Jelang Laga Pamungkas Persija, Jalan Menuju SUGBK Macet

Pendukung Persija Jakarta mulai berdatangan ke Stadion Gelora Bung Karno

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan pendukung Persija Jakarta atau The Jakmania mulai berdatangan ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dari segala penjuru. Akibatnya jalan menuju SUGBK padat total. Baik dari Stasiun Palmerah maupun dari arah Blok M. Bahkan pinggiran sepanjang Jalan Tentara Pelajar berubah menjadi area parkir dadakan.

"Macet total, kita gak bisa jalan ini. Susah juga kita cari parkirnya," keluh Andi Ramdani, salah satu The Jakmania dari Bekasi, Ahad (9/12).

Andi sendiri datang ke SUGBK dengan 17 kawannya sesama pendukung Persija mengendarai sepeda motor. Andi mengaku berangkat dari Bekasi sejak pukul 11.00 WIB dan masih tertahan di Jalan Tentara Pelajar belakang Parlemen.

Pantauan Republika, para suporter Persija Jakarta harus memakirkan kendaraannya jauh dari kawasan SUGBK. Mereka memilih berjalan kaki untuk bisa mencapai stadion. Bahkan ada parkir di kawasan Pasar Palmerah. Itu dikarenakan padatnya arus kendaraan menuju SUGBK.

"Motor saya parkir di sana (Pasar Palmerah), kalau parkir di dalam (SUGBK) pasti sudah penuh atau keburu kick off duluan," ujar Tatang, The Jakmania asal Jakarta Timur.

Macan Kemayoran akan melakoni laga pamungkas di Liga 1 menjamu Mitra Kukar di SUGBK, Ahad (9/12). Jika Ismed Sofyan dan kawan-kawan berhasil membungkam tamunya, dipastikan gelar juara Liga 1 2018 diraihnya. Persija masih bersaing ketatnya dengan PSM Makassar yang berada di peringkat 2 klasemen sementara.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2L8GvCM
December 09, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2L8GvCM
via IFTTT

Read More

Pemerintah Luncurkan KUR Khusus Peternakan Rakyat

Penyaluran KUR pada periode Januari-Oktober 2018 mencapai Rp 113 triliun

REPUBLIKA.CO.ID, WONOGIRI -- Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution meluncurkan kredit usaha rakyat (KUR) khusus untuk peternakan rakyat di Desa Kebonagung, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (6/12). Menurut Darmin, peluncuran KUR khusus peternakan rakyat oleh Kemenko Perekonomian dan badan usaha milik negara itu akan menjadi contoh nasional di Indonesia.

"Dengan penyaluran KUR khusus peternakan rakyat ini, penyaluran KUR di Indonesia akan semakin meningkat tiap tahun sebab selama ini bidang tersebut belum dilayani oleh perbankkan," katanya.

Darmin menyebutkan penyaluran KUR pada periode Januari-Oktober 2018 mencapai Rp 113 triliun sehingga diharapkan dengan adanya KUR khusus peternakan rakyat ini, jumlahnya meningkat. "Saya yakin penyaluran KUR kita akan semakin meningkat dan tahun depan saya prediksikan bisa mencapai Rp 140 triliun," ujarnya.

Kemenko Perekonomian akan terus mendorong sektor pertanian, peternakan, dan industri kecil agar dapat terus berproduksi. Terkait dengan hal itu, Darmin secara khusus meminta semua bank penyalur KUR untuk mempermudah penyaluran kepada masyarakat.

"Jangan mencari-cari alasan agar masyarakat gagal mendapatkan KUR, harus dibantu," katanya.

Dalam kesempatan tersebut Darmin berterima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang telah mendorong penyaluran KUR dengan sangat baik, bahkan penyaluran KUR di Jateng  tertinggi secara nasional. "Dari total Rp 113 triliun KUR nasional tahun ini, Jateng dapat menyalurkan Rp 20,4 triliun atau 17,5 persen," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PjEmo8
December 06, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PjEmo8
via IFTTT

Read More

Kapendam: KKB Ganggu Proses Evakuasi 16 Jenazah Pekerja

Terjadi kontak tembak antara aparat dan KKB di lokasi evakuasi pekerja Istaka Karya.

REPUBLIKA.CO.ID, TIMIKA -- Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya masih mengganggu proses evakuasi 16 jenazah yang telah ditemukan aparat gabungan TNI dan Polri di distrik Mbua, Kabupaten Nduga. Kapendam mengatakan menurut laporan, pada pukul 12.30 WIT terjadi kontak tembak antara KKB dengan aparat gabungan di Mbua yang menyebabkan terhambatnya proses evakuasi korban meninggal yang lain.

"Sekarang masih berlangsung proses evakuasi, tapi pada 12.30 WIT saya dapat laporan bahwa masih terjadi kontak tembak sehingga proses evakuasi masih terhambat," ungkap Muhammad Aidi.

Ia mengatakan, sebanyak delapan jenazah belum berhasil dievakuasi ke Timika yang sebelumnya dievakuasi melalui jalur darat dari puncak bukit Kabo ke Mbua. Proses evakuasi korban selamat maupun meninggal dunia dilakukan TNI dan Polri menggunakan helikopter penerbang TNI AD langsung dari Mbua ke Timika.

Evakuasi pertama dilakukan sekitar pukul 10.50 WIT yang berhasil mengevakuasi sebanyak delapan korban selamat. Evakuasi pada penerbangan kedua sekitar pukul 11.40 WIT yang berhasil mengevakuasi sebanyak delapan jenazah yang belum diidentifikasi. Sampai berita ini diturunkan, anggota TNI dan Polri belum berhasil mengevakuasi delapan jenazah yang lain dari Mbua.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zJiQ7m
December 06, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zJiQ7m
via IFTTT

Read More

Kalteng Gelar Koordinasi Pengelolaan SDG Tanaman Lokal

Kalteng dikenal memiliki sumber daya genetik atau plasma nutfah yang sangat banyak

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA - Kalimantan Tengah (Kalteng) dikenal sebagai provinsi yang memiliki sumber daya genetik (SDG) atau plasma nutfah yang sangat banyak dan tersebar di seluruh kabupaten/kota. SDG tersebut terdiri dari baik fauna dan flora, seperti jenis padi lokal, anggrek, tanaman obat, tanaman buah.

Kalteng yang saat ini memiliki Komisi Daerah (Komda) SDG, menggelar acara  Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman Lokal digelar di Palangka Raya, Rabu (5/12).

Acara pengelolaan SDG Kalteng dihadiri Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian-Bogor, Haris Syahbuddin.  Dalam sambutannnya, Haris menekankan pentingnya SDG bagi kehidupan dan masa depan manusia.

“Kerja sama pengelolaan SDG mutlak diperlukan,” kata Haris.  

Haris menambahkan, saat ini sedang digodok Peraturan Mentri Pertanian yang berisi tugas dan wewenang kepada BPTP dalam menerapkan inovasi teknologi di daerah termasuk mengelola, menyelamatkan dan memanfaatkan SDG.

Sementara itu, Kepala BPTP Kalteng F.F.Munier menyatakan, saat ini BPTP Kalteng telah menginventarisir lebih dari 100 aksesi padi lokal dan sebagian telah diamankan melalui penyimpanan di Bank Gen Kementerian Pertanian yang twrdapat di Balai Besar Bioteknologi dan Sumber daya Genetik Pertanian Bogor.

Acara yang berlangsung selama satu hari ini juga menghadirkan nara sumber dari Fakultas Kedokteran Univ.Palangka Raya Herianti. Herianti dalam pemaparannya menjelaskan Manfaat dan Efek Medis Penggunaan Obat Herbal spesifik Kalimantan Tengah.  Ia menuturkan, Kalteng kaya akan tanaman obat seperti tapak dara, bawang Dayak, binahong, akar kuning, saluang belum dan pasak bumi, yang kesemaunya memiliki khasiat untuj kesehatan manusia.  Selain dari tanaman, terdapat fauna seperti ikan Gabus yang menurut masyarakat Dayak memiliki khasiat sebagai obat penyembuh sehabis operasi, karena memiliki zat albumin dan nutrisi yang tinggi, sehingga mempercepat penyebuhan luka. (Dedy Irwandi-Balitbangtan)

 

 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FZlwTJ
December 04, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FZlwTJ
via IFTTT

Read More

In Picture: Relawan Aksi Reuni 212 Pungut Sampah yang Tercecer

Sejumlah relawan memungut sampah yang tercecer di lapangan Monas setelah aksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah relawan peserta aksi Reuni 212 mengumpulkan sampah yang tercecer usai aksi di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, (2/12). 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Q4uLH3
December 02, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Q4uLH3
via IFTTT

Read More

In Picture: Polri Luncurkan Sistem Tilang Elektronik

Tilang elektronik meningkatkan transparansi penegakan hukum lalu lintas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri meluncurkan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Ahad (25/11), untuk memperluas pelayanan publik berbasis digital sekaligus meningkatkan transparansi penegakan hukum lalu lintas.

Polri juga meluncurkan Integrated Vehicle Registration and Identification Sytem (IVRIS), sistem barcode yang mengintegrasikan layanan pengurusan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r1TaOi
November 25, 2018 at 02:54PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r1TaOi
via IFTTT

Read More