Indonesia Minta Saudi Tangguhkan Biometrik Umrah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah Indonesia telah meminta Pemerintah Arab Saudi menunda penerapan kebijakan rekam biometrik bagi calon jamaah umrah. Permintaan ini telah disampaikan melalui lisan maupun surat. 

"Permintaan penundaan ini sampai pihak Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel selaku operator yang ditunjuk, dapat menyiapkan segala sesuatunya secara layak," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kemenag Nizar Ali, dalam keterangannya kepada Republika.co.id, di Jakarta Jumat (28/12). 

Sebagai solusi, Nizar merekomendasikan agar pengambilan biometrik ini dilakukan sebelum jamaah keluar dari Indonesia seperti halnya jamaah haji, atau kerjasama sharing data biometrik antara Arab Saudi dengan Kantor Imigrasi Indonesia. 

"Ini akan sangat membantu mengurangi lalu lintas jamaah yang memakan biaya cukup besar bagi mereka yang tinggal di daerah," ujar Nizar. 

Dalam rapat koordinasi ini, hadir perwakilan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Luar Negeri serta para pengurus asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah seperti Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dan asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah umrah lainnya. Senada dengan Nizar Ali, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus M Arfi Hatim mengatakan langkah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang mengharuskan rekam biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah, telah menimbulkan kekhawatiran. 

Menurutnya, banyak jamaah yang mengurungkan niat untuk melaksanakan ibadah umrah karena terkendala syarat rekam biometrik tersebut. Hal ini disebabkan sulit dan mahalnya proses rekam biometrik. 

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, menjadi salah satu alasan proses rekam biometrik tersebut menjadi sulit dan mahal. "Sementara keberadaan kantor layanan biometrik sangat terbatas. Ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk dapat sampai ke lokasi layanan biometrik tersebut," jelas Arfi. 

Arfi menyatakan, Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus sengaja mengundang para stakeholder terkait kebijakan ini untuk duduk bersama mencarikan jalan terbaik bagi jamaah umrah. 

Sementara itu, para asosiasi meminta agar BKPM meninjau izin VFS Tasheel di Indonesia karena terbukti proses pengambilan biometrik ini dinilai menyengsarakan jemaah. Mereka mencontohkan Malaysia yang menurut mereka tetap menolak keberadaan VFS Tasheel sekalipun kebijakan itu berasal dari Pemerintah Arab Saudi. 

Mereka menilai tidak banyak yang diberikan VFS Tasheel bagi pertumbuhan dunia investasi di Indonesia, justru mereka menarik dana masyarakat ke luar negeri. Terhadap hal ini, BKPM melalui Kasubdit Deregulasi meminta para asosiasi untuk bersurat secara resmi agar dapat dilakukan klarifikasi dan pertemuan dengan pihak VFS Tasheel. Pemerintah, baik melalui Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Agama telah meminta agar kebijakan ini ditinjau. 

Namun pemerintah Arab Saudi hingga saat ini masih bersikukuh untuk melaksanakannya. Kebijakan ini telah memancing reaksi masyarakat dan pengusaha perjalanan ibadah umrah dan sempat ditunda pelaksanaannya pada September 2018 lalu. 

Berita Terkait

Salah satu asosiasi bahkan telah menyerukan kepada anggotanya untuk menghentikan pengiriman Jamaah umrah sebagai bentuk keprihatinan dan protes atas kebijakan tersebut.  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AmmdRV
December 28, 2018 at 08:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AmmdRV
via IFTTT

Read More

Berbagi ala The Amaroossa Hotel Bandung

Bantuan kepada anak panti asuhan menjadi program CSR The Amaroossa Hotel.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dalam rangka berbagi berkah kebahagiaan untuk sesama, The Amaroossa Hotel Bandung memberikan bantuan kepada anak-anak di Panti Asuhan ‘Bayi Sehat’ Muhammadiyah Bandung, belum lama ini. Pemberian bantuan tersebut menjadi salah satu program corporate social responsibility The Amaroossa Hotel Bandung.

General Manager The Amaroossa Hotel Bandung Eki A Zaky mengatakan, program santunan tersebut diharapkan bisa membahagiakan anak-anak  di Panti Asuhan ‘Bayi Sehat’ Muhammadiyah Bandung. Kata dia, sebagai hotel yang berdomisili di Bandung, berkewajiban untuk membantu warga panti asuhan.

‘’Harapan kami, program pemberian bantuan terus diselenggarakan oleh kami,” ujar Eki dalam siaran pers yang diterima Republika, Rabu (26/12). Selain memberikan bantuan, pihaknya melibatkan para kepala departemen dan general manager The Amaroossa Hotel Bandung mengunjungi anak-anak panti asuhan.

Kata Eki, para pejabat hotel itu berbincang dengan anak panti asuhan dengan tujuan memberikan kasih sayang. Menurut dia, anak-anak panti asuhan tampak antusias diajak berbincang oleh para pejabat hotel.

The Amaroossa Hotel Bandung merupakan hotel butik bintang empat, yang menggabungkan gaya modern dengan fasilitas dan layanan yang sempurna. Fasilitas The Amaroossa Hotel Bandung tepat bagi warga yang ingin mendapatkan kesan istimewa saat menginap di Bandung.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SgFsDu
December 26, 2018 at 08:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SgFsDu
via IFTTT

Read More

KPK Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Proyek BWS Bengkulu

Terjadi korupsi di proyek Balai Wilayah Sumatra VII pada 2015-2016.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka suap pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan proyek-proyek di Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatra VII di Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Sebelumnya, KPK pada tanggal 9 Juni 2017 telah terlebih dahulu menetapkan tiga tersangka, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BWS Sumatera VII Bengkulu Amin Anwari (AAN), Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto (MPSM) Murni Suhardi (MSU), dan Kasi Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba (PP).

"Dalam pengembangan penanganan perkara tersebut, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan menetapkan tiga orang lagi sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat konferensi pers di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (26/12).

Tiga tersangka itu, yakni PPK Irigasi dan Rawa II pada Satuan Kerja Pelaksana Jaringan Pemanfaatan Air (Sakter PJPA) BWS Sumatra VII Bengkulu Apip Kusnadi (AK), Kasatker PJPA BWS Sumatra VII Bengkulu M Fauzi (MF), dan Edi Junaidi (EJ) selaku Kasatker Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) BWS Sumatera VII Bengkulu. Tersangka Apip Kusnadi bersama-sama M. Fauzi dan Edi Junaidi diduga telah memberikan hadiah atau janji kepada Parlin Purba selaku Kasi Intel Kejati Bengkulu terkait dengan pengumpulan data atau bahan keterangan atas pelaksanaan provek-proyek di BWS Sumatra VII Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran 2015 dan 2016.

Febri mengatakan bahwa pada 2015 dan 2016, BWS Sumatera VII Provinsi Bengkulu memiliki beberapa proyek. Pertama, proyek rehabilitasi bending dan jaringan Air Nipis Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan nilai kontrak sekitar Rp 6,9 miliar pada 2015 dan sekitar Rp 11,7 miliar pada 2016 yang dikerjakan oleh PT Rico Putra Selatan.

Proyek kedua, jaringan irigasi primer sekunder kiri daerah irigasi air Manjunto Kabupaten Mukomuko dengan nilai kontrak sekitar Rp 7,2 miliar pada 2015 dan sekitar Rp 9,1 miliar pada 2016 yang dikerjakan oleh PT Zuti Wijaya Sejati. Padaawal April dan Mei 2017, Kejati Bengkulu menerima informasi dari masyarakat dugaan penyimpangan dalam pelaksaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Air Nipis Seginim dan proyek rehabilitasi jaringan irigasi primer sekunder kiri daerah irigasi air Manjunto.

"Agar informasi tersebut tidak ditindaklanjuti dan menghentikan kegiatan pulbaket, AK, MF, dan EJ menyerahkan uang sebesar Rp 150 juta kepada Parlin Purba dalam dua kali penyerahan," ungkap Febri.

Pertama, pada 9 Mei 2017 diserahkan uang sebesar Rp100 juta bersumber dari pemilik atau Direktur PT Rico Putra Selatan yang diserahkan kepada Parlin Purba melalui Apip Kusnadi dan M. Fauzi.  Kedua, pada 7 Juni 2017 diserahkan uang sebesar Rp 50 juta dari Apip Kusnadi kepada Parlin Purba.

Febri mengatakan, bahwa uang senilai Rp 150 juta tersebut merupakan kesepakatan dari permintaan sebelumnya sebesar Rp 185 juta.  Uang tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara BWS Sumatra VII dan beberapa mitra yang mengerjakan proyek di BWS Sumatra VII Bengkulu.

"Disepakati mitra/pelaksana proyek menyetorkan uang kutipan sebesar 6 persen dari nilai total proyek. Perinciannya adalah sebesar 3 persen sebagai dana operasional yang terdiri atas 2 persen untuk operasional BSW Sumatra VII Bengkulu dan 1 persen untuk operasional Kementerian Pusat yang disetorkan kepada Kasubag TU," kata Febri.

Selanjutnya, sebesar 3 persen lainnya terbagi atas 1 persen untuk kepentingan pribadi Kepala BWS Sumatra VII Bengkulu dan 2 persen untuk biaya atau fee keamanan aparat penegak hukum. "Tiga tersangka baru ini menambah daftar tersangka dalam perkara ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka sehingga total telah diproses enam orang," ucap Febri.

Untuk tiga tersangka awal telah diproses dan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu hingga dijatuhi vonis sebagai berikut: Parlin Purba divonis 5 tahun, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan; Amin Anwari dan Murni Suhardi masing-masing divonis 2 tahun, denda Rp 50 juta subsider 4 bulan kurungan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AhTXQq
December 26, 2018 at 08:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AhTXQq
via IFTTT

Read More

Menhub Imbau Pengemudi Berhati-Hati Memacu Kendaraan

Kendaraan wisata yang tidak memiliki ramp check diminta tidak beroperasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menekankan pentingnya keselamatan berkendara dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Hal itu disampaikan Budi saat menghadiri acara pelepasan Mudik Bareng Guyub Natal dan Tahun Baru yang digelar oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Jasa Raharja, di Lapangan Silang Monas, Sabtu (22/12).

“Kita ingatkan kepada para pengemudi agar tidak memacu kendaraannya di atas kecepatan 100 kilometer per jam,” kata Budi.

Budi menuturkan, para pengemudi mudik diharapkan telah memeriksa kembali kendaraannya secara hati-hati apakah kendaraan tersebut layak pakai atau tidak. Hal itu dilakukan agar para penumpang dapat terjamin segi keselamatan dan kenyamanannya sehingga tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Secara khusus Budi mengingatkan kepada kendaraan wisata yang tidak memiliki ramp check agar tidak beroperasi. Karena hal itu dapat membahayakan keselamatan penumpang. Budi mengajak pihak kepolisian untuk bekerjasama mengamankan kendaraan tanpa ramp check yang tetap beroperasi.

“Kita juga mengimbau kepada para penumpang, jangan mau menggunakan kendaraan wisata yang tidak melakukan ramp check, juga jangan pakai sopir tembak. Kepada operator bus wisata juga kita ingatkan untuk ini, karena kalau terjadi kecelakaan, nanti kita tinggal nyesal saja. Semua ini kita jalankan demi keselamatan kita,” kata dia.

Dalam acara pelepasan mudik tersebut, Budi menyebut terdapat 50 bus yang tersedia dengan 2.500 penumpang yang akan mudik ke sejumlah wilayah. Antara lain, Yogyakarta, Boyolali, Semarang, Malang, dan Solo. Kepada para penumpang yang akan berhenti di kota-kota di wilayah Jawa Tengah, ia merekomendasikan kuliner-kuliner lokal yang dapat dicicipi.

Dia juga menyebut, di sepanjang jalan tol banyak terdapat kuliner lokal dari usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang telah banyak membantu menggerakkan perekonomian serta kearifan budaya lokal yang ada.  “Di Jawa Tengah juga banyak jajaran kita (Kemenhub) yang bagi-bagi buku, silakan bagi pemudik yang ingin berhenti untuk istirahat sambil membaca-baca buku,” kata Budi. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2R8SwNX
December 22, 2018 at 08:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2R8SwNX
via IFTTT

Read More

Bank Jatim Yakin Tol Madura Dorong Penyaluran Kredit

Tol Madura mempermudah investor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mengaku optimistis terhadap penyaluran kredit tahun depan. Apalagi setelah dibukanya Tol Madura.

"Apalagi sekarang tol tersebut tidak bayar. Dengan begitu mempermudah para investor untuk membangun perumahan di sana. Jadi walau kerjanya di Surabaya, bangun rumahnya bisa di Madura, sudah dekat dan tanpa biaya," kata Direktur Utama Bank Jatim Soeroso saat ditemui wartawan usai menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Jakarta, Selasa, (27/11).

Ia pun menjelaskan, bila ada perumahan, otomatis pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta enterpreneur bisa tumbuh. Dengan begitu terjadi multiplier efek.

Ia memprediksi, pertumbuhan kredit Bank Jatim tahun depan di kisaran 9,5 sampai 10 persen. Dengan berfokus pada penyaluran ke pelaku usaha mikro, kecil, menengah, serta startup.

Penyaluran ke proyek infrastruktur seperti jalan tol dan lainnya di Jawa Timur juga digarap oleh perseroan. "Nanti kami lihat berapa dana jangka panjang yang bisa ditaruh ke loan dan yang jangka pendek juga begitu," kata dia.

Soeroso menuturkan, saat ini sumber likuiditas Bank Jatim masih didominasi dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK). "Kami ini bank-nya pemerintah daerah, sehingga otomatis semua keuangan daerah ada di Bank Jatim. Masa ditaruh di bank lain?" ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2At2b7C
November 27, 2018 at 08:35PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2At2b7C
via IFTTT

Read More