Sepekan Pascatsunami, Nelayan Pandeglang Belum Berani Melaut

Banyak kapal dan perahu rusak akibat diterjang tsunami.

REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Nelayan pesisir Kabupaten Pandeglang, Banten, masih menganggur sepekan pascatsunami. Mereka belum berani melaut karena takut diterjang gelombang besar.

"Kami bingung jika melaut khawatir mengalami kecelakaan laut," kata Sarmadi, nelayan Desa Teluk Kecamatan Labuan, Pandeglang, Ahad (30/12).

Gelombang tinggi disertai angin kencang dan hujan masih terjadi di perairan Pandeglang. Para nelayan kini hanya melakukan perbaikan kapal dan perahu yang mengalami kerusakan akibat diterjang tsunami itu. Sebagian besar kondisi kapal dan perahu yang ditambatkan di pesisir pantai rusak juga saling tumpang tindih.

"Kami lebih baik memperbaiki kapal dan belum melaut,apalagi cuaca buruk masih melanda Pantai Labuan," katanya.

Begitu juga Madasin, seorang nelayan di Pantai Carita, Pandeglang mengatakan, kebanyakan nelayan di sini nelayan tradisional yang menggunakan perahu kincang dengan mesin motor tempel. Apabila, ketinggian gelombang di atas dua meter dan angin kencang tidak berani melaut.

Saat ini, cuaca  laut di pesisir Selat Sunda bagian selatan yang membahayakan bagi keselamatan jiwa mereka. Selain juga  angin kencang disertai hujan dan ombak besar bisa menyebabkan bencana bagi nelayan, apalagi mereka masih bekerja secara tradisional.

"Meski sudah kembali dari pengungsian, namun  lebih baik tidak melaut pasca tsunami itu," katanya.

Berdasarkan pantauan, di sejumlah tempat pelelangan ikan (TPI) di pesisir Pandeglang mulai Pantai Carita, Labuan, Panimbang hingga Sumur tidak terlihat transaksi jual beli ikan. Para nelayan merasa ketakutan dan tidak melaut akibat tsunami yang menerjang pesisir itu.

"Kami sudah lima hari terakhir tidak melaut," kata Mardi, seorang TPI Panimbang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Vj9fNK
December 30, 2018 at 03:09PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Vj9fNK
via IFTTT

Read More

Warga NTB Diminta Isi Akhir Tahun dengan Kegiatan Keagamaan

Imbauan disampaikan gubernur melalui surat edaran.

REPUBLIKA.CO.ID,MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimasyah mengeluarkan Surat Edaran nomor 528/831/XII/BKBPDN/2018 tertanggal 27 Desember 2018 tentang imbauan peringatan atau perayaan pergantian tahun 2018.

Surat edaran ini ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-NTB, pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua LSM, pimpinan lonpes agar mengingatkan kepada masyarakat, anak-anak muda, dan seluruh warga pada umumnya untuk mengisi kegiatan malam pergantian tahun baru 2019 dengan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Zul, sapaan akrabnya, juga mengimbau masyarakat tidak merayakan malam tahun baru dengan melakukan acara hiburan, kegiatan pesta berlebihan, menyalakan kembang api atau petasan, dan kebut-kebutan di jalan raya yang dapat mengganggu keamanan masyarakat dan ketertiban lalu lintas. Zul juga mengimbau para pengelola usaha hiburan untuk tidak melakukan pesta berlebihan saat malam pergantian tahun.

"Kepada seluruh pemilik dan pengelola tempat hiburan untuk tidak mengadakan kegiatan pesta pada malam pergantian tahun 2018 secara berlebihan," ujar Zul di Mataram, NTB, Jumat (28/12).

Zul mengatakan, surat edaran ini sebagai upaya memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban, dan menjaga kondusivitas wilayah yang aman, aman, dan terkendali.

Imbauan serupa juga disampaikan Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid. Dalam surat edaran nomor 007/745 tentang pelaksanaan perayaan malam pergantian tahun, Fauzan mengajak seluruh camat dan kepala desa se-Lombok Barat untuk mengisi malam pergantian tahun dengan kegiatan keagamaan.

Fauzan juga mengimbau masyarakat tidak menyalakan kembang api atau petasan, dan tidak melakukan kebut-kebutan di jalanan yang dapat mencelakakan diri sendiri dan orang lain.

"Tidak konsumsi minuman keras maupun narkoba dan obat-obat terlarang lainnya," kata Fauzan. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2BLmXQn
December 28, 2018 at 03:09PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2BLmXQn
via IFTTT

Read More

Hak Suara Empat Kelompok Ini Rentan Terancam

Pemilih muda termasuk yang rentan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Dian Erika Nugraheny, Febrianto Adi Saputro

Daftar pemilih tetap hasil perbaikan tahap kedua (DPTHP 2) telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Sabtu (16/12). Kendati demikian, sejumlah pihak menilai masih ada pemilih-pemilih potensial yang rentak tak masuk dalam daftar tersebut.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan, ada empat kelompok masyarakat rentan yang harus dikawal hak pilihnya dalam Pemilu 2019. Kelompok ini terkendala hak pilihnya akibat persoalan administratif dan kondisi sosial.

Menurut Fadli, kelompok rentan dalam pengertian Perludem adalah mereka yang berisiko tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu. Di antaranya, warga negara yang belum mendapatkan atau belum melakukan rekam data KTP-el, masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan pemilih pemula.

"Saat penetapan DPTHP-2 pada Sabtu (15/12), Kemendagri menyampaikan angka perekaman data KTP-el mencapai 97,8 persen. Artinya, masih ada sekitar 2,61 persen warga negara wajib KTP-el tetapi belum melakukan perekaman," kata Fadli dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (16/12).

Sejauh ini, Kemendagri belum mengungkapkan secara detail jumlah angka wajib KTP-el seluruh Indonesia. Jumlah total perekaman dan orang yang belum merekam pun tidak dijelaskan.

Fadli menegaskan, perekaman KTP-el penting karena PKPU Nomor 11 Tahun 2018 masih berlaku. Dalam regulasi itu, salah satu dokumen yang akan digunakan warga agar bisa masuk dalam DPT Pemilu 2019 yakni memiliki KTP-el.

"Sementara, kondisi perekaman kartu tanda penduduk elektronik di masing-masing daerah berbeda-beda," kata Fadli.

Dia mencontohkan, di Sulawesi Selatan, pada penetapan DPT, 15 November lalu, total pemilih di sana sekitar 5.922.666 orang. Sementara itu, pada rekapitulasi DPTHP-2, total DPT Provinsi Sulawesi Selatan yakni 6.159.375 orang. Artinya, ada kenaikan signifikan dari jumlah DPT di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, berdasarkan hasil penelitian Perludem jumlah penduduk yang wajib KTP di Sulawesi Selatan adalah 6.777.423. Jika dihitung dan dibandingkan angka wajib KTP penduduk Sulawesi Selatan dengan jumlah DPT yang ditetapkan pada 15 Desember kemarin, ada selisih sejumlah 618.048.

Artinya, Kemendagri perlu segera melakukan tindakan yang cepat untuk segera melakukan perekaman KTP-el kepada seluruh warga negara yang sudah punya hak pilih. Selain itu, perlu juga partisipasi aktif warga negara, untuk segera melakukan perekaman identitas kependudukan, sebab identitas ini tidak hanya panting untuk pemilu saja tetapi juga pelayanan publik Iainnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UJqaIS
December 17, 2018 at 03:09PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UJqaIS
via IFTTT

Read More

Pendapatan Industri Digital Mampu Ciptakan 17 Juta Pekerja

IoT akan terus tumbuh seiring kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas yang memudahkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menginginkan potensi pendapatan industri digital yang diproyeksi mencapai 150 miliar dolar AS pada 2025 dapat difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. Sebab, perkembangan teknologi akan terus terjadi, khususnya di bidang internet of things (IoT).

Airlangga menuturkan, dari 150 juta dolar AS, dapat diciptakan tenaga kerja sebanyak 17 juta orang. Dari total tersebut, 4,5 juta di antaranya merupakan talenta yang bergerak di sektor manufaktur. 

"Sedangkan, sisanya, di services industry," tuturnya ketika memberikan sambutan dalam acara Semarak Festival IKM di Jakarta, Kamis (13/12). 

Dengan potensi yang besar itu, Airlangga mengajak talenta nasional untuk terus mengembangkan industri berbasis digital guna menghadapi revolusi industri 4.0. Khususnya, melalui pembentukan perusahaan rintisan yang menggunakan unsur IoT. Sebab, ia meyakini, IoT akan terus tumbuh seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap aktivitas yang memudahkan. 

Airlangga menilai, peran start up sangat penting dalam membawa Indonesia lebih cepat menuju revolusi industri 4.0. Inovasi mereka diharapkan akan memberikan solusi bagi industri dan masyarakat dalam mengadopsi teknologi. Termasuk dari segi efisiensi dalam hal biaya, energi dan waktu. 

Airlangga optimistis, dengan kualitas talenta nasional yang didukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terdongkrak. Apalagi, Indonesia akan memiliki bonus demografi sampai 2030. Artinya, rasio populasi angkatan kerja meningkat dibanding dengan non-kerja. 

Dengan bonus ini, Airlangga menambahkan, era generasi milenial diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. "Saya prediksi, dengan bonus demografi, kita akan bisa tingkatkan ekonomi satu sampai dua persen," ujarnya.

Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian tinggi pada generasi muda melalui  penumbuhan wirausaha baru. Kombinasi antara kuantitas dan kualitas baik dari sisi produk maupun SDM diyakini Airlangga dapat menjadi keunggulan dalam penumbuhan dan pengembangan industri, terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM). 

Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka pendaftaran bagi start up lokal untuk kompetisi Making Indonesia 4.0 Start Up. Dari kompetisi ini, diambil lima peserta terbaik yang mendapatkan hadiah masing-masing Rp 50 juta. 

Program ini menjadi terobosan baru yang diharapkan dapat menjadi stimulan munculnya ekosistem start up di bidang teknologi. "Di sisi lain, mampu menciptakan produk yang membantu sektor industri meningkatkan efisiensi dalam hal biaya, energi dan waktu," ucap Gati. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ei9fr1
December 13, 2018 at 03:09PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ei9fr1
via IFTTT

Read More

Kiprah RPM Cikarang dalam Membumikan Matematika Berbasis MNR

Rumah Pendidikan MIPA (RPM) merupakan perpanjangan tangan dari Klinik Pendidikan MIPA

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ada banyak cara yang dilakukan untuk menebar kebaikan dan manfaat kepada sesama, salah satunya dengan berbagi ilmu. Seorang Ibu Rumah Tangga, Vitri Wulandari, patut menjadi inspirasi kita semua. Ia konsisten menebar manfaat lewat jalur pendidikan kepada lingkungan sekitar.

Perempuan yang juga pernah berprofesi sebagai guru ini tergugah hatinya agar setiap aktivitasnya mendapatkan ridho dari Allah Swt. Atas dasar itulah, akhirnya Ia merintis sebuah bimbingan belajar yang bernama Rumah Pendidikan MIPA (RPM).

“Rumah Pendidikan MIPA (RPM) merupakan perpanjangan tangan dari Klinik Pendidikan MIPA yang berpusat di Bogor. Lembaga nirlaba ini didirikan dengan tujuan membumikan Sistem Metode Seikhlasnya (SMS) dan Matematika Nalaria Realistik (MNR), khususnya di wilayah Cikarang, Kab. Bekasi,” kata Vitri Wulandari seperti dalam siaran pers, Sabtu (8/12).

Menjalarnya program RPM di Cikarang, memang tak bisa terlepas dari kegigihan dan naluri Vitri sebagai seorang pendidik. Ia terus berikhtiar membangun peradaban yang baik lewat MNR, SMS, dan Suprarasional.

Vitri menuturkan, awal berdiri pada tahun 2015, lokasi RPM Cikarang berada di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kancil 5 Blok D No. 100, di mana rumah tersebut merupakan kediaman Vitri sendiri bersama keluarga. Tiga tahun kemudian, RPM Cikarang semakin berkembang dengan menempati sebuah Ruko yang berlokasi di Taman Simprug, Blok A3, No. 23, Jababeka 2, Cikarang Baru.

Istri dari Ari Pujiwidodo ini juga mengungkapkan bahwa, dukungan dari keluarga dan kerja sama yang baik dengan orang tua siswa, mitra RPM, dan lembaga sekolah di Cikarang menjadi faktor kunci berkembangnya RPM Cikarang.

"Alhamdulillah, atas izin Allah Swt dan dukungan dari berbagai pihak, RPM Cikarang semakin dipercaya untuk berkiprah dan memberikan kontribusi bermanfaat lewat jalur pendidikan,” ungkapnya. Hal tersebut terbukti dengan selalu digelarnya pertemuan rutin baik dengan orang tua maupun silaturahmi ke berbagai lembaga pendidikan.

Kini, siswa binaan RPM Cikarang pun telah mencapai 220 siswa, di mana sebelumnya berkisar di angka 50. Tak hanya itu, RPM Cikarang pun telah memiliki 31 mitra lembaga sekolah dari hasil pelaksanaan Uji Soal MNR.

Selain itu, RPM Cikarang juga telah memiliki mitra 4 Klub Matematika Seikhlasnya (KMS) yang tersebar di Cikarang, di antaranya: SDI Al Azhar 12 Cikarang, SDIT Al Kautsar Cikarang, SMPIT Al Fawwaz Cikarang, SDIT An Najma Cikarang, dan 1 lembaga RPM di Perumahan Bumi Citra Lestari.

Adapun beberapa program yang telah dijalankan RPM Cikarang, seperti Kelas Matematika, Kelas IPA, Kelas Fokus UN, Fun Math and Science, dan Pembinaan Persiapan Kompetisi Matematika dan IPA.

Sementara itu, menurut Dadan Hidayat selaku Kepala SDIT Al Kautsar Cikarang, kerja sama yang terbangun selama satu tahun dengan RPM Cikarang, banyak sekali memberikan manfaat bagi siswa, tenaga pendidik, dan lembaga sekolah.

“Alhamdulillah, kehadiran RPM menjadi inspirasi kami untuk membuka Klub Matematika Seikhlasnya (KMS). Selain metode pembelajaran yang bernalar, visi-misi RPM juga senada dengan lembaga pendidikan, yakni meninggikan derajat manusia” ungkap Dadan Hidayat.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BZ0wIO
December 08, 2018 at 03:09PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BZ0wIO
via IFTTT

Read More

Menag Resmikan Perkemahan Pramuka Madrasah

Kegiatan pramuka memiliki Dasa Dharma yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Islam.

REPUBLIKA.CO.ID, CIBUBUR -- Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin membuka secara resmi Perkemahan Pramuka Madrasah tingkat Provinsi DKI Jakarta di Buperta Cibubur, Rabu (28/11). Lukman mengatakan kegiatan pramuka memiliki Dasa Dharma yang sesuai dengan penerapan nilai-nilai Islam. "Pramuka hebat adalah pramuka yang paling bermanfaat bagi sesama," ujar dia dalam sambutannya.

Lukman juga berpesan perkemahan seperti ini seharusnya tak hanya diselenggarakan lima tahun sekali tetapi satu tahun sekali. Karena kegiatan seperti ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan madrasah.

Kepala Kanwil DKI Jakarta Saiful Mujab sekaligus Ketua Penyelenggara perkemahan ini mengatakan perkemahan ini merupakan upaya untuk memberikan edukatif di alam terbuka. "Perkemahan ini sebagai bentuk pengembangan diri baik individu maupun anggota masyarakat," jelas dia.

Ketua Kwartir Nasional yang diwakili oleh Kepala Buperta Supriyadi mengatakan sebisa mungkin perkemahan ini dilakukan lima tahun sekali. Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, mungkin tidak dirasakan sekarang tapi manfaatnya akan dirasakan ketika dewasa kelak.

Peserta perkemahan dihadiri oleh 10 ribu anggota pramuka daei Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah di DKI Jakarta. Perkemahan ini diselenggarakan dari 27 hingga 30 November 2018.

Aneka kegiatan dan perlombaan diselenggarakan bagi pramuka Siaga, Penggalang dan Penegak Madrasah. Kegiatan yang dilakukan di antaranya kegiatan kepramukaan dan beragam perlombaan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PYNFyQ
November 29, 2018 at 03:09PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PYNFyQ
via IFTTT

Read More

Kemenkeu Siapkan Dana Bantuan Kedua untuk BPJS Kesehatan

Suntikan dana untuk melunasi tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit mitra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan memastikan akan kembali mengeluarkan dana cadangan untuk menambal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, keputusan itu diambil berdasarkan hasil rapat tingkat menteri.

"Sudah ada rapat tingkat menteri dan sudah ditetapkan dan ditentukan bahwa Insyaallah, akan kita berikan bantuan menggunakan cadangan kita untuk membantu defisit BPJS Kesehatan," kata Mardiasmo di kantor pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta pada Selasa (27/11).

Dia mengatakan, Kemenkeu tengah memproses Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan landasan hukum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 113 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal itu terkait dengan upaya pencairan dana bantuan untuk BPJS Kesehatan.

"Kita sudah proses dan saya diminta untuk memonitor semuanya sampai dengan akhir pencairannya," kata Mardiasmo.

Sumber dana tersebut, kata Mardiasmo, berasal dari APBN 2018 atau sama seperti dana bantuan sebelumnya yang sebesar Rp 4,93 triliun. Namun, Mardiasmo masih belum menyebut jumlah dana bantuan kedua yang akan dikucurkan untuk BPJS Kesehatan.

Sebelumnya diberitakan, BPJS Kesehatan akan mendapatkan suntikan dana tambahan sebesar Rp 5,6 triliun dari Kementerian Keuangan. Suntikan dana tersebut untuk melunasi tunggakan yang belum dibayarkan ke rumah sakit mitra kerja sama.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SkWznl
November 27, 2018 at 03:09PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SkWznl
via IFTTT

Read More