Akademisi: Kecebong-Kampret Wajah Buruk Polarisasi Politik

Seharusnya beda pilihan tak merusak iklim kondusif yang sejatinya menjadi kebutuhan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Istilah "kecebong" dan "kampret" menjadi wajah buruk polarisasi politik Indonesia yang selama ini sudah menggurita di ranah akar rumput. Jurang pemisah tersebut bermula sejak Pemilihan Umum Presiden 2014. 

Dosen Komunikasi Politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Semarang Suryanto mengatakan sejak empat tahun lalu, masyarakat terbelah menjadi dua kubu. Sampai sekarang, jurang pemisah antarkubu tersebut berlanjut dan makin dalam.

"Polarisasi yang selama ini kita takutkan, kemarin sudah menelan korban. Bahkan, jatuhnya korban karena saling membunuh hanya perbedaan pilihan politik," katanya di Semarang, Kamis (27/12) petang.

Di lain pihak, Suryanto menyayangkan konten kampanye Pilpres 2019 yang tidak sehat juga terjadi di media arus utama. Para kandidat dan para elite pendukungnya bahkan saling serang, fitnah, dan mencari kelemahan satu sama lain.

Menurut dia, pada saat kampanye, seharusnya tidak saling mencela, menjelekkan, mencemooh, dan menjatuhkan. "Terkadang kita sering lupa saat kampanye bahwa kita ini adalah satu, yaitu sebagai bangsa Indonesia dan bersaudara, ini yang harus kita rawat dan kita pelihara," ujarnya.

Namun, pada kenyataanya di berbagai media televisi yang menyajikan debat publik juga tidak kalah membosankan. Bahkan, memuakkan karena perdebatan nirsubstansi di ruang publik yang makin sesak dengan narasi dan pembicaraan dari permasalahan politik.

Masyarakat makin ke sini, katanya lagi, dihadapkan dengan berbagai realitas publik yang membicarakan politik yang tidak tentu. Sebab, dalam hal esensi, senantiasa diperdebatkan hanya persoalan fisik, fitnah, kebohongan (hoaks), kebencian, caci maki, dan adu domba.

Kalau melihat dari segi pendidikan politik, kata Suryanto, politik itu untuk kemuliaan dalam hal menciptakan kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan kelayakan dalam bernegara. Namun, yang diperlihatkan kepada publik sekarang ini adalah perseteruan antarkubu pilihan masing-masing.

Suryanto lantas menyebutkan sejumlah istilah yang mengemukan pada masa kampanye Pemilu 2019, seperti "politikus sontoloyo", "gendruwo", "wajah Boyolali", "Indonesia akan bubar", dan "Indonesia akan punah". Istilah-istilah itu diciptakan para politikus untuk mencari simpati dan menyerang pihak lawan demi kekuasaan.

Ia mengutarakan politikus seyogianya tidak mengedepankan narasi kebencian yang senantiasa menampilkan diri ketika perbedaan pandangan menjadi sebuah landasan untuk saling membenci dan menjatuhkan antarsesama anak bangsa. "Yang patut dipertanyakan kemudian adalah ke mana selama ini politik kebangsaan yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa ini?" katanya.

Menurut dia, beda pilihan semestinya telah diterima sebagai sebuah keniscayaan. Masalahnya, setiap orang akan selalu punya cara pandang dan penilaian yang tidak sama dengan orang lain, termasuk dengan teman atau dengan ayah dan ibu serta anggota keluarga lainnya.

Ia lantas menekankan seharusnya beda pilihan tidak boleh merusak iklim kondusif yang sejatinya selalu menjadi kebutuhan semua orang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ER4Yfn
December 27, 2018 at 07:28PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ER4Yfn
via IFTTT

Read More

BPPT Harap Tanda Tangan Digital Diaplikasikan di Pemilu 2019

Tanda tangan digital pada proses verifikasi pemungutan suara pada Form C1 Plano.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengharapkan penggunaan tanda tangan digital dapat dilakukan pada proses verifikasi pemungutan suara pada Form C1 Plano untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Termasuk, suara warga Indonesia yang memilih dari luar negeri.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Eniya L Dewi Jakarta, Senin (17/12), mengatakan, dengan adanya tanda tangan digital, maka anggaran akan lebih efisien karena tidak perlu mengirimkan kotak suara ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat dan Form C1 Plano itu yang ditandatangani secara digital itu dapat dijadikan bukti jika ada sengketa pemilu.

"Kita berharap di pilpres 2019 itu, misalnya ada suara dari luar negeri dikirimnya ke KPU bisa bertanda tangan digital karena ini ada proses pengiriman, karena kalau dari luar negeri tidak mungkin kotak itu dikirimnya terlalu costly (mahal) juga, ini kita berharap rekomendasi kita bisa diterima berbagai kalangan," kata Eniya.

Dia mengatakan, penggunaan tanda tangan digital itu telah disampaikan kepada KPU sebagai bentuk rekomendasi BPPT dalam memudahkan proses pemilu. Eniya mengatakan hingga saat ini hanya BPPT yang terdaftar sebagai certification autority, atau satu-satunya lembaga yang bisa mengeluarkan tanda tangan digital di Indonesia.

Dia berharap tanda tangan digital itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak, misalnya bagi pejabat pemerintahan yang mengeluarkan surat keputusan. "Jadi seorang pejabat mengeluarkan surat keputusan atau surat berharga lain di berbagai fungsi bisa menggunakan tanda tangan digital karena berbagai sistem keamanan itu yang kita lihat," ujarnya.

Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Michael Andreas Purwo menuturkan, sertifikat digital atau tanda tangan digital itu mempunyai sedikitnya tiga fungsi. Yakni, memastikan keutuhan dari dokumen elektronik yang dikirim bahwa dokumen tersebut tidak diambil di tengah jalan oleh orang kemudian diubah dan memastikan keaslian dokumen serta terkait kepastian dan kejelasan orang yang mengirim.

"Bagaimana kita memastikan bahwa dokumen yang kita ambil itu adalah asli itu menggunakan tanda tangan digital," tuturnya.

Menurut dia, tiga fungsi itu sangat penting dalam dunia siber terutam dalam menghadapi industri 4.0 dimana semuanya terintegrasi. Selain pada pemilu, penggunaan tanda tangan elektronik juga bermanfaat bagi berbagai kalangan misalnya perusahaan untuk memastikan data yang dikirim dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu asli.

"Perusahaan menerima data untuk dikerjakan oleh staf atau karyawannya juga melalui elektronik, dan semuanya itu sangat membutuhkan tanda tangan digital dan keamanan sistem informasi yang ada di dalamnya," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Bog0Vq
December 17, 2018 at 07:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Bog0Vq
via IFTTT

Read More

Perang Tarif Terkini Go-Jek dan Grab, Ini Opini Pengamat

Tarif yang kompetitif cuma merupakan satu dari tiga komponen menjaring pengguna.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perang tarif di bisnis transportasi daring saat ini dinilai dimulai oleh Grab berupa penerapan strategi tarif sangat rendah ke konsumen dan banjir promo. Demikian opini pengamat transportasi dari Institut Teknologi Komunikasi dan Informasi (Information and Communication Technology/ICT), Heru Sutadi.

"Grab punya andil sebagai yang memulai perang tarif ini. Jadi, tidak bisa lepas tangan begitu saja. Kenaikan angka pengguna Grab sangat dipengaruhi oleh tarif yang terlampau murah dan banjir promo," kata Heru Sutadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (7/12).

Menurut Heru, perusahaan asal Malaysia ini memang sempat menggencarkan promo tarif Rp 1 demi menjaring pengguna dan menantang Go-Jek di pasar Indonesia. Sampai akhirnya, kata Heru, Go-Jek merespons tindakan Grab tersebut dengan ikut melakukan penyesuaian tarif dan memberikan promo.

Bagi Heru, tindakan Go-Jek merupakan hal yang wajar terjadi dalam urusan persaingan bisnis.  "Kalau Go-Jek melakukan penyesuaian tarif, itu karena Grab melakukan hal tersebut terlebih dahulu. Wajar saja, jadi tak perlu ada kritik," ujar dia.

Dalam persaingan ini, kata Heru, tarif yang kompetitif cuma merupakan satu dari tiga komponen upaya menjaring lebih banyak pengguna.  Masih ada dua komponen penentu lainnya, yaitu layanan berkualitas dan kelengkapan layanan dalam satu aplikasi.

Aspek ketiga, yaitu saling berkaitan erat dalam upaya menggaet konsumen lebih banyak lagi. Hanya, kata Heru menegaskan, strategi penerapan tarif murah untuk konsumen juga harus tetap memperhatikan kesejahteraan mitra pengemudi sebagai pilar di bisnis ini.

"Harus ada jaminan kesejahteraan. Selama ini, kita melihat investasi ke Grab cukup besar, tapi seperti tidak menetes ke pengemudinya. Makanya sampai terjadi demo dan migrasi pengemudi," kata Heru.

Heru mengatakan, fenomena migrasi mitra pengemudi Grab ke Go-Jek sangat dipengaruhi oleh persoalan kemampuan perusahaan memberikan kenyamanan dan jaminan kesejahteraan. Menurut Heru, selain soal tarif dan insentif untuk mitra pengemudi Grab terlampau rendah, sementara layanan Go-Jek jauh lebih banyak dan populer guna membantu mendongkrak pendapatan lebih layak.

"Kita semua tahu, popularitas Go-Food dan Go-Send, serta skema top up Go-Pay sebagai opsi tambahan pendapatan, belum bisa disaingi oleh Grab. Ini jelas menjadi daya tarik untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih layak," ujar Heru.

Sebelumnya, Managing Director Grab Indonesia Rizki Kramadibrata mengkritik penyesuaian tarif yang dilakukan oleh Go-Jek. VP Corporate Affairs Go-Jek Michael Say pun kemudian merespons kritik tersebut dengan menyatakan bahwa penyesuaian dilakukan justru demi mengikuti kondisi pasar dan menjamin daya saing mitra pengemudi.

Pada kenyataannya, tarif yang diterima mitra pengemudi Go-Jek saat ini justru masih lebih tinggi daripada tarif Grab. Berdasarkan data perbandingan di lapangan, tarif yang diterima pengemudi Grab adalah Rp 1.200 per kilometer untuk perjalanan jarak dekat, sedangkan Go-Jek memberikan tarif Rp 1.600 per kilometer.

"Yang wajib dipahami, struktur tarif yang dimiliki Go-Jek itu dibagi dua, tarif yang dikenakan ke pelanggan dan tarif yang kami bayarkan ke mitra," katanya dalam keterangan yang diterima, Jumat.

Memang, kata Michael, penyesuaian tarif dilakukan Go-Jek belum lama ini guna menyesuaikan dengan kondisi pasar yang saat ini terindikasi mengarah ke persaingan usaha tidak sehat. Padahal bagi Go-Jek, katanya, pendapatan dan kesejahteraaan mitra driver yang berkesinambungan merupakan prioritas.

"Sehingga dapat terjadi dominasi pasar yang bisa  mengancam keberlangsungan para driver," ungkap Michael.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RERBSj
December 07, 2018 at 07:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RERBSj
via IFTTT

Read More

Korpri Diminta Tetap Bersih dan Berintegritas

Anggota Korpri juga diimbau harus tetap sehat jasmani dan rohani.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah mengingatkan para Apartur Sipil Negara (ASN) untuk senantiasa mengedepankan perilaku yang bersih dan berintegritas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Hal ini penting dilakukan karena kedua nilai tersebut menjadi 'senjata ampuh' bagi para ASN yang dalam keorganisasian juga tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai pelayan masyarakat.

Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo di sela mengikuti acara Jalan Sehat dalam rangka HUT Korpri ke-47. Di halaman Kantor Gubernuran, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Ahad (25/11).

Ia mengungkapkan, bersih dan berintegritas menjadi 'jurus' jitu yang harus dijadikan senjata bagi anggota Korpri, dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya untuk melayani masyarakat di Jawa Tengah.

“Sehingga, saya yakin jika kedua jurus ini bisa dilakukan oleh jajaran Korpri di Jawa Tengah ini, maka tujuan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin bersih dan berwibawa akan tercapai,” katanya.

Guna menunjang hal ini, gubernur juga menekankan agar anggota Korpri harus tetap sehat jasmani dan rohani. Bagaimanapun juga, tanpa didukung kesehatan, kedua nilai tersebut tidak akan terwujud.

Untuk itu gubernur juga mengajak para ASN untuk melayani masyarakat dengan bersih dan berintegritas. Akan tetapi para anggota Korpri juga harus tetap sehat, untuk bisa membuktikan pelayanan yang bersih dan berintegritas tersebut.

Artinya, ASN harus bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat Jawa Tengah, sekaligus untuk meneguhkan kembali ASN kita baik perilakunya, berintegritas dan melayani masyarakat dengan tulus.

“Melayani masyarakat Jawa Tengah dengan bersih dan berintegritas inilah yang penting untuk dijadikan nilai dan harus benar- benar dipegang anggota Korpri di Provinsi Jawa Tengah ini,” kata gubernur.

Sementara itu, kegiatan jalan sehat HUT Korpri ke-47 di Kota semarang ini diikuti ribuan peserta. Baik dari anggota Korpri dan keluarga maupun masyarakat yang memang ingi menyemarakkan kegiatan tersebut.

Dalam acara jalan sehat yang mengambil start dan finish di halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah ini juga digelar berbagai produk UMKM serta kuliner  Jawa Tengah yang menempati 30 stand.

“Pada HUT Korpri ini, memang mengakomodasi banyak kegiatan dengan menggandeng para pelaku UMKM maupun masyarakat,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono, yang juga selaku Ketua Dewan Pembina Korpri.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r5wCwk
November 25, 2018 at 07:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r5wCwk
via IFTTT

Read More

Suksesnya Siasat Busuk Belanda Bujuk Sultan Aceh

Belanda menempuh berbagai cara untuk melepaskan Aceh dari Portugis

REPUBLIKA.CO.ID, Kesultanan Aceh telah lama menjadi mitra penting dalam hubungan perdagangan dan politik sejumlah negara seperti India, Persia, dan Turki. 

Aceh yang kaya dengan sumber daya alam dan mempunyai komoditas-komoditas unggulan dalam perdagangan juga membuat negara-negara eropa berdatangan ke negeri itu. 

Begitu pun dengan Belanda yang mengutus dua bersaudara yakni Cornelis de Houtman dan Frederick de Houtman untuk menjalin hubungan dengan Kesultanan Aceh. Mereka tiba di Aceh pada 1599. 

Namun kesultanan Aceh menolak kehadiran Belanda. Cornelis de Houtman tewas setelah terjadi bentrok dengan Kesultanan Aceh. Sedang saudaranya Federick de Houtman ditahan.

Ada hal yang melatarbelakangi Kesultanan Aceh menolak Belanda. Herry A Poeze dalam buku Di Negeri Penjajah menuliskan penjelasan J de Vries dalam majalah Eigen Haard 1896 menyebut tentang propaganda Portugis di balik penolakan Kesultanan Aceh terhadap kedatangan Belanda. 

Portugis berupaya menghambat masuknya Belanda dengan menghasut Kesultanan Aceh. Propaganda itu dimaksudkan agar Portugis bisa memonopoli perdagangan rempah-rempah di Aceh. Portugis menggambarkan Belanda sebagi perompak yang tak memiliki tanah air dan suka menjarah. 

“Itulah persaingan yang terjadi di negeri lada, dan orang Portugis berusaha sekuat tenaga mengusir pelaut-pelaut kita dan menggambarkannya kepada para sultan dan raja timur sebagai bangsa yang berbahya dan tidak bisa dipercaya,” tulis J de Vries. 

Setelah tewasnya Cornelis de Houtmen, Belanda beberapa kali berupaya datang lagi ke Aceh. Tapi selalu gagal. Namun pada awal 1601, Belanda berhasil memperbaiki hubungan dengan Aceh. 

Di tahun itu, Belanda mengirimkan utusannya untuk menyampaikan surat dari pangeran Maurits kepada Sultan Aceh. Di mana pada saat itu Kesultanan Aceh dipimpin Sultan Alauddin Riayat Syah dari Dinasti Darul Kamal. 

Dalam surat itu, Sultan Maurits menjelaskan Sultan Aceh telah dibohongi Portugis yang menyatakan utusan-utusan dari Belanda merupakan perompak. Selain memberikan sepucuk surat, Belanda juga menghadiahi Sultan Aceh senjata hingga uang emas. 

“Akibat surat itu dan juga tentunya hadiah berupa seribu keeping uang real emas, beberapa senjata bersepuh emas, cermin dan lain-lain telah terjadi titik balik yang menguntungkan Belanda,”

Kesultanan Aceh pun membebaskan Federick de Houtman dan memerintahkan sejumlah pejabatnya untuk pergi ke Belanda, selain untuk memberikan hadiah balasan juga untuk mencari informasi tentang negeri kincir angin itu. Salah satu yang paling utama yakni membuktikan pandangan yang berkembang di Aceh tentang orang kulit putih hanya Portugis dan Spanyol. 

Sultan Aceh pun mengutus tiga orang, yakni duta besar Abdul Zamat, laksamana raja yaitu Seri Mohamat dan Meras San atau Abdul Hamid atau dikenal Sri Muhammad yang merupakan keponakan Sultan Aceh pergi melawat ke Belanda. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2KueIvU
November 23, 2018 at 07:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2KueIvU
via IFTTT

Read More

Perguruan Tinggi Harus Berinovasi Agar Bertahan

Ada universitas gratis yang perkuliahannya bisa diikuti mahasiswa berbagai negara.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Perguruan tinggi di Tanah Air diminta berbenah dan terus melakukan inovasi agar keberadaannya tetap bertahan menghadapi era teknologi informasi. "Kalau tidak berbenah maka 20 tahun ke depan perguruan tinggi terkemuka sekalipun bisa tinggal nama," kata Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika di Padang, Kamis (22/11).

Ia menyampaikan hal itu pada diskusi dengan tema "Peran Para Agribisnis Sebagai Penggerak Inovasi Desa/Nagari di Sumbar" yang digelar oleh Pusat Pengembangan Nagari Universitas Andalas. Menurutnya, dulu saat ia kuliah sulit untuk bisa mendapatkan jurnal, tapi sekarang bisa mendapatkan materi perkuliahan dari peraih nobel ekonomi cukup di kamar saja dengan menggunakan telepon pintar.

"Artinya jika kampus tidak mau melakukan perubahan, apalagi dosennya merasa menjadi dewa, maka 10 tahun ke depan akan ditinggal dan habis," ujarnya.

Akhirnya perguruan tinggi yang ada bisa tinggal nama dan ini akan terjadi karena era informasi. Ia melihat perguruan tinggi yang akan berkembang malah kampus yang dulu dianggap tidak memiliki prospek seperti Universitas Terbuka.

"Sekarang sudah ada universitas gratis yang perkuliahannya bisa diikuti oleh orang dari seluruh dunia dan hanya membayar ketika ujian," katanya.

Bayangkan, tutorial gratis dan levelnya internasional, sementara universitas di dalam negeri masih menjalankan pola lama. Ia menekankan perguruan tinggi harus berbenah kendati ini adalah perkiraan tapi hampir pasti akan terjadi.

"Ini adalah dunia yang sedang kita hadapi perubahan begitu cepat terjadi," katanya.  

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2S9Qqdx
November 22, 2018 at 07:28PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2S9Qqdx
via IFTTT

Read More