Showing posts with label December 11. Show all posts
Showing posts with label December 11. Show all posts

Tuesday, December 11, 2018

KA Tambahan Libur Akhir Tahun Beroperasi Mulai 20 Desember

Pengoperasian kereta tambahan libur akhir tahun hingga 6 Januari 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Kereta api (KA) tambahan untuk kebutuhan perjalanan momentum Natal dan Tahun Baru 2019 akan beroperasi mulai 20 Desember 2018.

"Ada beberapa KA tambahan yang kami operasikan, yaitu KA Argo Lawu tambahan, KA Argo Dwipangga tambahan, KA Lodaya, Taksaka, dan Sancaka," kata Manajer Humas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi VI Yogyakarta Eko Budiyanto di Solo, Selasa (11/12).

Ia mengatakan pengoperasian tersebut rencananya hingga 6 Januari 2019. Meski demikian, jika permintaan perjalanan dari masyarakat masih cukup tinggi, tidak menutup kemungkinan pengoperasian KA tambahan akan diperpanjang.

Menurut dia, untuk KA Argo Lawu dan Argo Dwipangga akan melayani rute Solo-Gambir, Jakarta. Untuk masing-masing rangkaian berkapasitas 500 penumpang. Meski enggan menyebutkan angka pasti, dikatakannya, hingga saat ini tiket masing-masing KA tersebut masih tersedia. Sedangkan untuk KA Lodaya melayani perjalanan Solo-Bandung, KA Taksaka melayani perjalanan Yogyakarta-Gambir, dan KA Sancaka melayani rute Solo-Surabaya.

Sementara itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak jauh hari agar tidak kehabisan tiket KA.

"Kami harap mereka juga aktif memantau dari 'online' untuk ketersediaan kursinya, karena biasanya sangat cepat penjualannya mengingat tidak semua pembeli beli tiket melalui 'online', ada yang langsung ke stasiun atau melalui mini market," katanya.

Adapun, dikatakannya, jumlah KA tambahan pada periode kali ini hampir sama dengan periode sama tahun lalu

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2LcJ86c
December 11, 2018 at 09:49PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2LcJ86c
via IFTTT
Share:

Kemenkeu Bentuk Ekosistem Digital UMi

Kemenkeu menggandeng lembaga PJSP guna mendapat data penyaluran UMi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan mendorong penyaluran kredit Ultra Mikro (UMi) diterima secara luas. Salah satu caranya adalah dengan membentuk ekosistem digital.

"Kita bisa penetrasi ke pemain baru dan inilai yang kita harapkan agar inklusi  keuangan betul-betul terjadi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara Uji Coba Digitalisasi Pembiayaan UMi di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (11/12).

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menjelaskan, pembiayaan UMi merupakan program pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pembiayaan UMi disalurkan melalui Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Nilai pembiayaan paling banyak Rp 10 juta per debitur. Program pembiayaan yang diluncurkan 2017 ini menggunakan dana APBN. "Programnya berkembang cukup baik. Hingga saat ini kita bisa membiayaai 608 ribu pengusaha mikro," ujarnya.

Ia menambahkan, rata-rata debitur mengajukan Rp 5 juta per debitur dan menyasar pelaku usaha bidang pertanian, perikanan, perdagangan dan pariwisata yang tidak bankable.

Saat ini Kemenkeu menggandeng lembaga-lembaga yang menyediakan elektronik money atau Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) guna mendapat data penyaluran UMi yang lebih akurat. Dengan begitu, dana tersebut dapat terpantau diberikan ke siapa dan untuk apa.

PJSP yang terlibat dalam uji coba ini adalah PT Telkom Indonesia (T-Money), PT Telekomunikasi Selular (T-Cash), PT Bukalapak.com (Bukalapak) dan PT Dompet Anak Bangsa (Go-Pay). Kegiatan uji coba ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan debitur pembiayaan UMi terkait dengan transaksi secara elektronik serta proses perekaman dan pelaporan transaksi debitur dari PJSP Uang Elektronik kepada PIP. 

Debitur yang memilih metode cashless, ia melanjutkan, dapat memanfaatkan platform dan teknologi Uang Elektronik yang dimiliki oleh PJSP. Hal ini diharapkan dapat memudahkan debitur Pembiayaan UMi dalam melakukan transaksi usaha secara cashless, serta menyediakan market place.

"Setelah tiga bulan akan dilakukan monitoring dan evaluasi," kata dia. Untuk itu, selain empat PJSP tersebut, Kemenkeu membuka peluang kemungkinan kerja sama dengan PJSP lain. Terkait digitalisasi pembiayaan UMi diperlukan kesiapan infrastruktur.

Kepala Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan lnformasi (BAKTI) Anang Ahmad Latif mengatakan, dengan adanya Palapa Ring hingga 13 ribu kilometer (km) akan menjangkau keberadaan internet ke seluruh negeri. Meski masih dalam proses pembangunan, pertengahan 2019 ditargetkan rampung seluruhnya.

Selain Palapa Ring, saat ini BAKTI juga tengah menyiapkan satelit multifungsi. Namun dibutuhkan waktu konstruksi selama tiga tahun dan ditargetkan bisa diluncurkan pada akhir 2022. Satelit multifungsi diklaim sebagai yang tercanggih dan belum diterapkan perusahaan telekomunikasi lain di Indonesia.

"(Saat ini; red) kami menyewa kapasitas satelit milik negara lain yg ada di atas Indonesia. Setelah tiga tahun baru kita alihkan sehinggga program ini (digitalisasi pembiayaan UMi; red) tidak perlu menunggu hingga tiga tahun lagi," ujarnya.

UMi yang dialokasikan pada 2017 sebesar Rp 1,5 triliun, pada 2018 sebanyak Rp 2,5 triliun dan pada 2019 sebesar Rp 3 triliun. Sementara jumlah subsidi pada 2017 yang dibayarkan pemerintah Rp 9,02 triliun, Rp 11,98 triliun pada 2018 dan Rp 12,1 triliun pada tahun 2019.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2C4q87i
December 11, 2018 at 09:49PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2C4q87i
via IFTTT
Share:

Pemkot Bekasi Tambah Alokasi Dana Infrastruktur 2019

Dana Rp 885 miliar berasal dari APBD Kota Bekasi dan hibah Pemprov DKI Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI — Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat, menambah alokasi dana pembangunan infrastruktur pada 2019 senilai Rp 885 miliar dari sekitar Rp 700 miliar pada 2018. Dana itu berasal dari APBD Kota Bekasi dan hibah Pemprov DKI Jakarta.

"Dana pada 2019 berasal dari APBD Kota Bekasi Rp 402 miliar untuk 740 kegiatan, sedangkan sisanya merupakan hibah dari Pemprov DKI sebanyak Rp 423 miliar," kata Kepala Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Dicky Irawan di Bekasi, Selasa (11/12).

Menurutnya dana yang bersumber dari APBD akan digunakan untuk prioritas penanggulangan banjir berupa normalisasi saluran air serta kelanjutan sejumlah proyek kolam retensi di beberapa titik. Kolam retensi  itu diantaranya berada di Perumahan Galaxy, Perumahan Cikas Kecamatan Bekasi Selatan serta kelanjutan Bendung Koja yang berada di sekitar alirasn Sungai Cikeas.

"Paling banyak untuk proyek di Bidang Sumber Daya Air, terutama normalisasi saluran air," ujarnya.

Dicky mengatakan sebagian dana itu juga akan digunakan untuk menormalisasi saluran air di lingkungan perumahan warga yang selama ini selalu tergenang air hujan saat musim hujan berlangsung. Perumahan itu di antaranya berada di Kompleks Dosen IKIP Pondokgede, Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu, sebagian perumahan di Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Utara.

Sementara itu, saluran primer atau kali besar di Bekasi seperti Kali Bekasi akan dinormalisasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC).

Sementara alokasi dana bantuan dari DKI Jakarta akan diperuntukan bagi kelanjutan proyek pembangunan flyover Cipendawa dan Rawapanjang. "Flyover Cipendawa itu dananya Rp 286 miliar, Rawapanjang Rp 117 miliar, lalu pembangunan saluran di bawah jalan tol wilayah Pondokgede Rp15 miliar, dan penerangan jalan umum Rp 5 miliar," ujarnya.

Ia menambahkan penyerapan dana infrastruktur mengaku pada aspirasi masyarakat yang telah tercatat dalam hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2018. "Usulan Musrenbang ini paling banyak berupa pembangunan jalan serta penanggulangan banjir, sehingga kita juga akan menyasar target itu," katanya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2L8GD5b
December 11, 2018 at 09:48PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2L8GD5b
via IFTTT
Share:

Ini Jadwal Balapan F1 Musim 2019

Balapan F1 musim 2019 akan diawali dengan dua tes pramusim di Sirkuit de Barcelona.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Balapan Formula 1 musim 2019 akan diawali dengan dua tes pramusim di Sirkuit de Barcelona-Catalunya, Spanyol, pada Februari. Kompetisi pun akan dimulai dengan balapan pertama di Melbourne, Australia, pada Maret.

Berikut ini jadwal tes pramusim dan kalender balapan Formula 1 2019 yang dirilis Formula1.com:

TES PRA-MUSIM

Tes 1    18-21 Februari    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain

Tes 2    26 Februari - 1 Maret    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spain

THE 2019 RACE CALENDAR

Tanggal Grand Prix    Venue

17 Mar    Australia    Melbourne

31 Mar    Bahrain        Sakhir

14 Apr     China        Shanghai

28 Apr     Azerbaijan    Baku

12 May     Spanyol        Barcelona

26 May     Monaco        Monaco

9 Jun     Kanada        Montreal

23 Jun     Prancis        Le Castellet

30 Jun     Austria        Spielberg

14 Jul     Inggris        Silverstone

28 Jul     Jerman        Hockenheim

4 Aug     Hungaria    Budapest

1 Sep     Belgia        Spa

8 Sep     Italia        Monza

22 Sep     Singapura    Singapore

29 Sep     Rusia        Sochi

13 Oct     Jepang        Suzuka

27 Oct     Meksiko        Mexico City

3 Nov     Amerika Serikat    Austin

17 Nov    Brazil        Sao Paulo

1 Dec     Abu Dhabi    Yas Island

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Gbki8f
December 11, 2018 at 09:43PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Gbki8f
via IFTTT
Share:

Rektor IPB Paparkan Peta Agro Maritim 4.0

Agro maritim 4.0 berbasis pada berbagai pengembangan yang melibatkan berbagai elemen.

REPUBLIKA.CO.ID,PENANG – Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Arif Satria, menjelaskan tentang berbagai program yang telah dan akan dikembangkan IPB terkait agro maritim 4.0 saat menjadi pembicara di acara 11th Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) UNINET Conference, di Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, Selasa (11/12). Dalam paparannya, Arif menyebut bahwa agro maritim 4.0 berbasis pada berbagai pengembangan yang melibatkan berbagai elemen. 

“Kami siap menyambut era agro maritim 4.0 melalui oengembangan kurikulum pendidikan yang sesuai. Tak lupa juga, agro maritim 4.0 dikembangkan melalui kapasitas SDM (sumber daya manusia) dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan regulatory framework, penyusunan lanskap penelitian serta pengembangan infrastruktur, dan pengembangan ekosistem yang sehat dan produktif,” kata Arif. 

Arif menjelaskan, tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) menekankan pentingnya lingkungan yang sehat untuk masa depan. Namun begjtu, lanjutnya, revolusi industri 4.0 menekankan adanya pergeseran cara hidup manusia di masa depan dengan ditandai adanya Internet of Things (IoT), Cloud Technology, dan Big Data.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Arif menekankan pentingnya kerjasama antara dua institusi terbaik uagar dapat mempersiapkan manusia di masa deoan yang selaras dengan lingkungan-lingkungan maritim dan pertanian.

“Fase awal kerjasama akan difokuskan pada pembangunan dan pemberdayaan lingkungan maritim dan pesisir laut dengan pendematan inovatif, cepat, dan akurat selaras dengan era 4.0,” ujarnya. 

Ia mencontohkan, Penang merupakan wilayah yang dapat memanfaatkan potensi wisata, aquakultur, serta perikanan sebagai sumber pendapatan negara. Melaui pariwisata tersebut, integrasi lingkungan maritim dan sosial manusia di pesisirnya memerlukan pemahaman dan prediksi yang akurat akan kemungkinan bencana amibat kerusakan-kerusakan yang kerap terjadi di laut. 

Dalam poin tersebut, Arif menekankan bahwa IPB telah mengusulkan aplikasi agro maritim 4.0 dalam sebuah pilot berbagai aplikasi terpadu teknologi dalam sebuab konsep yang disebut Smart Small Island Management. 

Program Agro maritim 4.0 meliputi berbagai kaitan antara lain Smart Farming dan Sea Farming, Smart Small Island Management, Fire-Risk System, Smart Ireigation System, Smart Robotic Seed Planter, Smart Fertilizer 4.0, Smart Integrated Pest Management, pengembangan aplikasi yang bertujuan mendeteksi kualitas buah, Smart Robotic for Harvwsting, Smart Agrologistic 4.0, Aerial drone monitoring biodiversity, dan Smart Aquaculture.

Pada kesempatan tersebut, IPB dan Universiti Sains Malaysia menandatangani perjanjjan kerjasama untuk lima tahun ke depan. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2ru3P4y
December 11, 2018 at 09:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ru3P4y
via IFTTT
Share:

Sidang Ricuh, Bawaslu Putuskan Caleg PDIP tak Bersalah

Pihak terlapor perkara dugaan pelanggaran kampanye adalah dua caleg PDIP.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya memutuskan terlapor dua calon anggota legislatif (caleg) PDI Perjuangan Armuji dan Baktiono tidak bersalah melakukan pelanggaran kampanye. Sidang putusan digelar di Kantor Bawaslu Surabaya, Jalan Arif Rahman Hakim, Kota Surabaya, Selasa (11/12).

"Dengan ini, terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan perundang-undangan," kata ketua majelis Usman saat membacakan putusan sidang.

Berdasarkan hasil sidang putusan Bawaslu Kota Surabaya Nomor: 01/TM/PL/KOTA/16.01/XI/2018 disebutkan sebagaimana surat pemberitahuan kegiatan kampanye Nomor: 181/DPC/EKS/XI/2018 tanggal 19 Oktober 2018 bahwa kegiatan jalan sehat yang digelar Karang Taruna Kelurahan Kapas Madya Baru tidak melanggar aturan.

Terlapor dalam hal ini sebagai pihak yang diundang dengan kapasitas Armuji sebagai Ketua DPRD Surabaya dan Baktiono sebagai anggota DPRD Surabaya, terkait pelaksanaan pembagian hadiah kepada peserta jalan sehat sebagaimana dengan metode pengundian (doorprize) belum memenuhi unsur pelanggaran. Tim kuasa hukum terlapor Martin Hamonangan mengucapkan terima kasih atas putusan tersebut.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya memberikan sejumlah catatan atas persidangan yang dinilai terburu-buru dan kurang mengindahkan ketentuan yang ada. "Ada yang lucu, majelis dalam sidang mengatakan ini bukan sidang ajudikasi, tapi hukum acaranya seperti sidang ajudikasi," katanya.

Apalagi, lanjut dia, ada tahapan mendengar keterangan para saksi dan terlapor termasuk pengesahan alat bukti yang mirip sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Semua tahap pemeriksaan memakai ruang sidang lengkap dengan palu dan pengunjung sidang terbuka.

"Ini majelis kesannya harus gagah seperti hakim, tapi bukan ajudikasi. Saya kira Bawaslu salah menerapkan aturan," katanya pula.

Menurutnya, jika itu pemeriksaan pelanggaran administrasi bukan ajudikasi, cukup pelapor, saksi dan terlapor diperiksa dan dimintai keterangan secara langsung dan tertutup atau tidak seperti sidang. "Dikhawatirkan Bawaslu mengeluarkan putusan secara sepihak sesuai dengan pertimbangan mereka setelah pemeriksaan selesai," katanya.

Sidang putusan pelanggaran kampanye itu sempat ricuh dipicu sikap ketua majelis dinilai bertele-tele selama persidangan dan terkesan mengulur-ulur waktu untuk tidak segera membacakan putusan.  Sempat terjadi keributan antara para pendukung dengan ketua mejelis dan anggota majelis yang hendak keluar dari area persidangan.

Pada waktu bersamaan para pendukung terlapor juga membentangkan poster bertuliskan protes seperti "Usman tidak tegas jadi Bawaslu", "Bawaslu, di mana netralmu", dan lainnya. Mendapati hal itu, ketua majelis Usman akhirnya mengalah dengan membuka sidang kembali.

"Saya minta waktu setengah jam ini untuk rapat pleno," kata Usman, kemudian disetujui para pendukung terlapor.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Gbkgx9
December 11, 2018 at 09:37PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Gbkgx9
via IFTTT
Share:

Fasilitator Desa Berdaya Kunjungi Binaan Pembibitan Ikan

Penerima manfaat mendapatkan bantuan modal untuk membeli indukan ikan mas.

REPUBLIKA.CO.ID, SAPURAN -- Fasilitator Desa Berdaya Sapuran, Ita Dwi mengunjungi Penerima Manfaat (KPR) dana MDI yaitu Ardi dan Nur yang menggeluti pembibitan ikan mas. Ardi dan Nur sebelumnya telah mendapat modal untuk membeli indukan ikan mas. Kini usaha tersebut sudah mulai menghasilkan.

“Permintaan untuk bibit ikan mas sangat tinggi, namun produksi memang belum banyak karena indukan juga masih sedikit dan lahanpun masih belum memadahi,'' ujar Ardi.

Sedangkan Nur mengeluhkan tentang pakan ikan yang memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun ikan milik Nur kini sudah mulai menetas. Saat pantauan fasilitator saat berkunjung ke lokasi ternak, Nur pun sedang membuat kolam baru untuk memindahkan anakan ikan yang sudah mulai banyak.

“Semoga bibit-bibit ikan ini bisa segera terjual untuk membeli pakan ikan yang nemang butuh biaya lumayan,” kata Nur.

Ardi pekan ini sudah bisa menjual tujuh gelas anakan ikan mas (7 gelas berisikan kurang lebih 50 ekor) dengan harga 25 ribu per gelas. “Alhamdulillah meskipun baru sedikit, tapi bisa untuk menambah modal untuk membeli pakan ikan,” kata Ardi.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2G8zq68
December 11, 2018 at 09:12PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2G8zq68
via IFTTT
Share:

Hati-Hati Diskon Harbolnas, Ini Tips Belanja dari YLKI

Pengaduan belanja daring menduduki posisi teratas jumlah aduan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan konsumen berhati-hati berbelanja saat momen Hari Belanja Online (Harbolnas) pada 12 Desember. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menjelaskan dalam rangka Harbolnas, pelaku usaha daring mempromosikan berbagai diskon. YLKI membagikan sejumlah tips bagi konsumen menyikapi belanja dari dalam Harbolnas.

Pertama, pastikan diskon yang diberikan adalah diskon yang sesungguhnya, bukan diskon abal-abal dengan cara menaikkan harga.

Kedua, pastikan konsumen berinteraksi dengan pelaku belanja daring yang kredibel, dengan identitas jelas. Cek reputasinya via mesin mencari, reputasi pedagang daring itu tidak banyak dikomplain konsumen.

Ketiga, pastikan pelaku pedagang daring mempunyai mekanisme penanganan pengaduan yang jelas. Sebab, salah satu keluhan utama konsumen adalah susahnya konsumen mengakses pengaduan jika produknya mengalami masalah.

Keempat, kepada pelaku pedagang daring, harus mengedepankan itikad baik dalam bisnis. Jangan jadikan konsumen sebagai objek untuk pemasaran yang curang.

Kelima, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RPP tentang Belanja Online, yang kini masih mangkrak. Ironis di tengah maraknya digital ekonomi, salah satunya belanja daring, tapi regulasi perlindungan konsumennya masih rendah. Padahal pengaduan belanja daring masih sangat dominan. Bahkan di YLKI, pengaduan belanja daring menjadi rangking tertinggi.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2rvYs5d
December 11, 2018 at 09:08PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rvYs5d
via IFTTT
Share:

KIPP Harapkan DPT Pemilu Sudah Final

KIPP melihat ada yang tidak beres dengan DPT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengharapkan daftar pemilih tetap (DPT) sudah final, dan bisa segera ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada 15 Desember mendatang. KIPP melihat ada yang tidak beres dengan DPT karena semestinya sudah ditetapkan pada 5 September lalu.

"Semoga pada tanggal 15 Desember nanti, DPT benar-benar ditetapkan. Kita harus benar-benar mengawal prosesnya, jangan sampai nanti ada plesetan DPT PHP," ujar Kaka di Seknas Pemenangan Prabowo Subianto/Sandiaga Uno di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (11/12).

Pada tanggal 15 Desember 2018 merupakan batas penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) yang dilakukan sejak 15 November 2018. Kaka melihat ada yang tidak beres dengan DPT karena semestinya sudah ditetapkan pada tanggal 5 September lalu. Namun, karena permohonan berbagai pihak, seperti Bawaslu dan partai politik, sehingga diundur.

Di dalam UU, menurut dia, tidak ada dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Biasanya pada saat penetapan selesai. Akan tetapi, KPU tidak mau katakan tidak ditetapkan, tetapi sudah ditetapkan dengan pencermatan.

"Pada hari ke-10 terjadi lagi permintaan dari KPU dengan tambahan waktu 60 hari. Hal ini terulang 30 hari. Saya hitung 100 hari. Angka-angka geserannya cukup besar," jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa awalnya data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) yang diserahkan Kemendagri ke KPU di kisaran angka 191 juta. Pada saat penetapan turun menjadi 185 juta calon pemilih. "Kemudian Dukcapil mempunyai catatan, ada 31 juta yang ditenggarai diduga invalid kegandaan dan sebagainya. Akan tetapi, di luar itu, ada 25 juta yang belum masuk ke DPT. Ini sesuatu yang mengagetkan," kata Kaka.

Belum lagi soal sistem pemilu serentak. Menurut dia, pemilih di bilik suara setidaknya akan diberikan lima surat suara sehingga penghitungannya tidak akan selesai hingga pukul 21.00 WIB.  Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi Pemenangan Pemilu (KPP) Partai Demokrat Andi Nurpati mengatakan bahwa persoalan DPT dari pemilu ke pemilu belum pernah tuntas hingga saat ini.

Akan tetapi, kata dia, niat KPU dan pemerintah pada pemilu ini harus makin baik. Menurutnya, yang paling urgen perbaikannya adalah di luar jadwal pemilu. Kewajiban itu ada di pemerintah, tidak di KPU.

"KPU itu hanya dalam kurun waktu setahun untuk persiapan pemilu," katanya.

Oleh karena itu, menjadi tugas Kemendagri untuk melakukan pembenahan, perbaikan, pencatatan, pengevaluasian tentang validitas data penduduk. "Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana Kemdagri melakukan tugas ini pascapemilu 'update' terus. Kita ini 'kan pemilunya banyak. Ada pilkada serentak. Sudah melaksanakan satu periode secara serentak. Akan tetapi, kenapa data kita masih amburadul?" kata Andi Nurpati.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2GeoqUP
December 11, 2018 at 09:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GeoqUP
via IFTTT
Share:

Cegah Konflik, Polri Tingkatkan Komunikasi di Papua

Kasatgas Binmas Noken Polri, Kombespol Eko Sudarto

Foto: Republika TV/Surya Dinata
EMBED
Diharapkan masyarakat dapat saling berinteraksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guna memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mengatasi permasalahan di Papua, Polri menurunkan Binmas Noken. Binmas Noken nantinya akan bekerja sama dengan kelompok-kelompok berpengaruh di Papua.

Kasatgas Binmas Noken Polri, Kombespol Eko Sudarto mengatakan dengan kerja sama tersebut diharapkan masyarakat dapat saling berinteraksi.

Selain itu, Eko pun berharap mendapat dukungan dari sektor pertanian dan dinas perkebunan.

Berikut video lengkapnya.

  • Videografer:
  • Surya Dinata Irawan
  • Video Editor:
  • Wisnu Aji Prasetiyo

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2PBaMe4
December 11, 2018 at 09:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PBaMe4
via IFTTT
Share:

Ikan Cakalang Dominasi Hasil Tangkapan Nelayan Lhokseumawe

Jenis ikan cakalang yang ditangkap nelayan mencapai sebanyak 259.600 kilogram.

REPUBLIKA.CO.ID, LHOKSEUMAWE -- Ikan cakalang mendominasi hasil tangkapan nelayan di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Penangkapan ikan itu terdata untuk bulan November dibandingkan ikan jenis lainnya.

"Hingga akhir bulan November, dari data yang kami himpun jumlah tangkapan nelayan yang didaratkan melalui PPI Pusong untuk jenis ikan cakalang adalah sebanyak 259.600 kilogram. Jumlah tersebut melebihi dari jenis tangkapan ikan lainnya," ungkap Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pelabuhan pendaratan Ikan (PPI) Pusong, Asmadi, Lhokseumawe, Aceh, Selasa (11/12).

Ikan cakalang tersebut, kata dia, selain untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan sejumlah pasar lainnya di wilayah sekitar Lhokseumawe, juga dipasok ke luar daerah. Untuk di dalam daerah sendiri, selain dikonsumsi dalam bentuk ikan segar, jenis ikan cakalang ini juga diolah menjadi ikan kering agar lebih tahan lama.

Sementara itu untuk jenis ikan lainnya, Asmadi mengatakan, yang menduduki peringkat kedua hasil tangkapan nelayan Lhokseumawe adalah jenis ikan layang yang mencapai 235.280 kilogram. Kemudian disusul oleh jenis ikan tongkol sebanyak 146. 750 Kilogram, ikan teri sebanyak 94.750 kilogram, dan ikan campuran lainnya sebanyak 112.358 kilogram.

"Dari semua jenis hasil tangkapan nelayan, cakalang paling tinggi. Jumlah tersebut jauh berbeda dengan bulan sebelumnya. Pada bulan November juga, ikan teri mulai banyak padahal sebelumnya tidak sebanyak itu," ujar Asmadi.

Kepala UPT PPI Pusong Lhokseumawe itu mengatakan wilayah pencarian ikan oleh nelayan Lhokseumawe dilakukan di WPP 571, yakni di wilayah perairan Selat Malaka. Sementara jumlah kapal penangkap ikan yang beroperasi adalah sebanyak 88 unit mulai dari ukuran mesin 5 GT hingga 104 GT. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2zQ65aT
December 11, 2018 at 09:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zQ65aT
via IFTTT
Share:

BI Targetkan 250 Unit Usaha Pesantren pada 2019

Unit usaha pesantren bisa memberikan sumbangsih ekonomi signifikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia menargetkan pembentukan 250 unit usaha di pesantren pada 2019. Hingga saat ini, total 134 unit usaha telah dibangun dan dirintis berkat kerja sama antara sejumlah pesantren dengan Bank Indonesia.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan target riil atas pengembangan pesantren BI adalah menciptakan unit-unit usaha yang bisa membawa kemandirian. Segala aspek terkait termasuk pendampingan bisnis, bantuan alat, hingga pelatihan pencatatan keuangan juga difasilitasi BI.

"Unit usaha pesantren bisa memberikan sumbangsih ekonomi signifikan, omzetnya bervariasi, bahkan bisa mencapai triliunan per tahun," kata Perry dalam konferensi pers Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2018, di Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/12).

Sebelum puncak acara ISEF, BI telah menyelenggarakan tiga festival ekonomi syariah awalan di Lampung, Semarang, dan Balikpapan. Pelaksanaan kegiatan ini termasuk untuk memajukan potensi usaha mikro syariah. Di antaranya ada kegiatan bussiness matching.

Ketua Departemen Ekonomi Syariah BI, Anwar Bashori mengatakan bussiness matching adalah upaya mengintegrasi bisnis syariah satu dengan lain. Sehingga muncul kolaborasi yang bisa menjadi mata rantai terbentuknya halal value chain.

"Bussiness matching di satu wilayah pelaksanaan festival ekonomi syariah nilai transaksinya bernilai Rp 1,7 triliun, dan ISEF 2018 ini sudah Rp 5,1 triliun," kata Anwar.

Bank Indonesia berharap bisa mencapai target Rp 7 triliun untuk transaksi bisnis selama ISEF 2018. Selain membentuk unit-unit usaha baru, pagelaran kali ini juga fokus pada mempertemukan bisnis yang sudah ada untuk saling silaturahim.

Baik antara bisnis satu dengan lainnya, maupun dengan lembaga keuangan syariah diantaranya perbankan. Sebagai salah satu solusi untuk pembiayaan bisnis. ISEF 2018 memiliki beragam kegiatan mulai dari seminar, forum, pelatihan, diskusi fokus, temu bicara, juga expo.

Expo diisi oleh 115 booth usaha, lembaga keuangan dan perekonomian. Selain itu ada 19 workshop, 10 showcasing,  dan delapan seminar internasional. Diharapkan ISEF menjadi ekosistem isi lengkap yang bisa dimanfaatkan untuk saling berkolaborasi.

Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo menyampaikan unit-unit bisnis pesantren yang sudah ada sangat bervariasi bidangnya. Mulai dari bisnis air minum, pengolahan limbah, energi biogas, pertanian terintegrasi, konveksi, keperluan sandang, makanan, hingga salon kecantikan.

"Memang awalnya unit usaha pesantren ini untuk mandiri, untuk menyediakan kebutuhan di pesantren sendiri, tapi akhirnya bisa menjadi bisnis yang lebih meluas di masyarakat sekitar, bahkan ada yang bisa ekspor," katanya.

Untuk saat ini, BI memiliki lima fokus unit usaha yang akan dikembangkan melalui kerja sama dengan pihak pesantren. Di antaranya, makanan, fesyen, pariwisata, energi, dan pertanian terintegrasi. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QuLSSI
December 11, 2018 at 09:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QuLSSI
via IFTTT
Share:

In Picture: Menengok Proses Perakitan Mercedes Benz Wanaherang

Pabrik perakitan Mercedes-Benz di Wanaherang didirikan pada tahun 1978.

REPUBLIKA.CO.ID,  Peluncuran Varian Mercedes Benz. Proses perakitan mobil Mercedes Benz di Pabrik Perakitan Mercedes Benz Wanaherang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/12).

Pabrik perakitan Mercedes-Benz di Wanaherang didirikan pada tahun 1978 dengan mempekerjakan lebih dari 475 pegawai dan telah mampu merakit Sedan C-Class, E-Class, S-Class serta SUV GLC, GLE dan GLS.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2LaCptJ
December 11, 2018 at 08:44PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2LaCptJ
via IFTTT
Share:

Yusril: Putusan PTUN Soal OSO tidak Bisa Diubah-ubah

Yusril mengatakan tidak akan mengajukan gugatan kembali atas keputusan KPU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Yusril Ihza Mahendra, mengatakan belum menerima surat dari KPU soal tindak lanjut putusan PTUN. Menurutnya, putusan PTUN tidak bisa diubah interpretasinya.

"Saya tidak tahu karena belum menerima suratnya. Jadi saya belum tahu apa yang terjadi," ujar Yusril saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/12).

Namun, Yusril mengatakan tidak akan mengajukan gugatan kembali atas keputusan KPU. Ia hanya meminta Bawaslu menggunakan kewenangan pengawasan pelaksanaan putusan lembaga peradilan.

"Kami sudah melayangkan surat ke Bawaslu supaya mereka menggunakan kewenangannya, antara lain dalam pelaksanaan putusan pengadilan, hal itu sudah diatur dalam undang-undang," lanjut Yusril.

Lebih lanjut dia menjelaskan jika putusan pengadilan tidak perlu diinterpretasikan lagi. Dalam konteks kasus pencalonan OSO sebagai anggota DPD, putusan PTUN tidak bisa diinterpretasikan lagi.

"Tidak usah diotak-atik sana-sini. Putusan itu punya kekuatan untuk dilaksanakan. Kalau putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) kan putusan normatif. Putusan administratif yang bersifat membatalkan lalu memerintahkan itu ada dalam putusan PTUN. Kalau diperintahkan melaksanakan ya segera dilaksanakan putusan itu, gunakan kewenangan pengawasan Bawaslu," tegasnya.

Sebelumnya, KPU akhirnya menindaklanjuti putusan MK dan PTUN terkait pencalonan OSO sebagai anggota DPD. OSO diberi kesempatan untuk mengikuti pemilu jika mundur sebagai pengurus parpol.

Sikap KPU ini dituangkan dalam surat yang disampaikan kepada pihak OSO. Surat tersebut disampaikan pada Senin (10/12). Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, membenarkan hal itu.

"Benar. Oleh KPU, putusan PTUN dijalankan dengan memberikan kesempatan kepada Pak OSO untuk masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019," ujar Pramono ketika dikonfirmasi wartawan, Selasa

Selain itu, , KPU juga tetap menjalankan putusan MK. "Putusan MK dijalankan dengan meminta OSO mengundurkan diri dari kepengurusan parpol untuk bisa masuk menjadi calon anggota DPD dalam Pemilu 2019 (untuk bisa masuk ke DCT)," jelas Pramono.

Artinya, dalam menyikapi polemik hukum soal pencalonan OSO, KPU memilih jalan tengah dengan menjalankan dua putusan peradilan. Selanjutnya, kata Pramono, KPU pun memberikan tenggat waktu kepada OSO untuk melakukan pengunduran diri.

Batas akhir pengunduran diri itu ditunggu hingga setelah 20 Desember. "Kalau tidak salah sampai 21 Desember," ungkapnya.

Dengan adanya keputusan KPU dan tenggat waktu ini, kata Pramono, maka OSO diminta untuk mengundurkan diri sebagai ketua Partai Hanura. Sebab, jika tidak mundur, keputusan KPU tidak bisa dijalankan.

"Berarti (kalau tidak mundur), putusan MK tidak dijalankan. Ya tidak bisa masuk (ke DCT pemilu)," tegas Pramono.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2C4YB5C
December 11, 2018 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2C4YB5C
via IFTTT
Share:

JK Serahkan Kasus Pelanggaran HAM Berat ke Polri-Kejaksaan

Kasus pelanggaran HAM berat telah melewati empat fase pemerintahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah tetap menugaskan kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu. Menurutnya, kasus pelanggaran HAM berat tidak terjadi pada pemerintahan sekarang, namun telah melewati empat fase pemerintahan.

"Pelanggaran HAM yang dikatakan berat pada masa lalu itu berarti sudah melalui empat pemerintahan, jadi bukan hanya di masa sekarang. Karena itu kejadiannya, ya hampir semuanya sebelum reformasi, waktu masih zaman kita otoriter.  Berarti, sama-sama kita bertanggung jawab," ujar Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Selasa (11/12).

Jusuf Kalla mengatakan, tidak mudah untuk memeriksa dan membuka kembali kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi puluhan tahun lalu. Oleh karena itu, pemerintah tetap menugaskan kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut kasus tersebut.

"Pemerintah tentu tetap menugaskan kepolisian dan kejaksaan, tapi kita tetap berusaha seperti itu, bukannya menghentikan, tapi tidak mudah," kata Jusuf Kalla.

Sebelumnya Jusuf Kalla mengatakan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya menimpa masyarakat. Menurutnya, selama ini pemerintah juga menjadi korban pelanggaran HAM.

Jusuf Kalla mencontohkan, insiden penembakan pekerja proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nduga, Papua merupakan bentuk pelanggaran HAM yang serius terhadap pemerintah. Dia menilai tindakan ini merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat.

"Cenderung yang melanggar HAM selalu pemerintah, selalu orang lain, tapi juga masyarakat melanggar HAM, membunuh tanpa alasan terhadap semua orang yang ada di pengerjaan proyek itu pelanggaran hukum berat, jadi bukan hanya ditangkap seorang pelanggaran HAM, tapi juga aparat pemerintah dilanggar hak-hak asasinya," ujar Jusuf Kalla ketika memberikan pidato dalam peringatan Hari HAM Internasional di Gedung Komnas HAM.

Adapun Jusuf Kalla meminta Komnas HAM selaku lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan seadil-adilnya. Dengan demikian, diharapkan pemerintah tidak selalu dalam keadaan tertuduh.

"Kita harus selesaikan itu dengan baik, Komnas HAM saya rasa akan fair, sehingga pemerintah tidak selalu dalam keadaan tertuduh, pemerintah juga menjadi korban daripada hak asasi," kata Jusuf Kalla.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2L9kgfU
December 11, 2018 at 08:38PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2L9kgfU
via IFTTT
Share:

Jabar Target MQK Tumbuhkan Minat Milenial Baca Kitab Kuning

Generasi muda saat ini diniai kurang tahu tentang pesantren dan Kitab Kuning.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemda Provinsi Jawa Barat menggelar Musabaqah Qira'atil Kutub (MQK) Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2018. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, event ini diharapkan bisa menumbuhkan minat generasi milenial untuk mempelajari Kitab Kuning.

Uu, didampingi Asisten Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Setda Provinsi Jabar) Dady Iskandar, Plt Biro Pelayanan dan Pengembangan Sosial Setda Provinsi Jabar Sonny Samsu Adisudarma, dan Kepala Bidang Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jabar Abubakar Shidiq, membuka secara resmi MQK Jabar 2018 di Balai Asri Pusdai, Kota Bandung, Senin malam (10/12). Menurut Uu, tak hanya menjadi ajang silaturahim di antara pesantren, MQK juga diharapkan bisa menumbuhkan minat generasi muda untuk mempelajari Kitab Kuning.

Uu menilai generasi muda saat ini kurang tahu tentang pesantren dan Kitab Kuning. “Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan minat anak muda untuk belajar Kitab Kuning di pesantren Salafiyah,” kata Uu seraya mengatakan akhir-akhir ini pesantren Salafiyah seperti sudah menurun jumlah muridnya.

Para peserta MQK merupakan para santri yang berasal dari pesantren di 27 kabupaten/kota di Jawa Barat. Ada tiga kategori yang dipertandingkan, yaitu Musabaqah Tilawatil Kutub, Hafidzul Kutub, dan Pidato Berbahasa Indonesia.

Kitab Kuning merupakan bagian dari literatur keilmuan Islam yang menyimpan warisan khazanah intelektual yang sangat kaya. Kitab ini membahas mulai dari persoalan yang mendasar hingga persoalan prinsipil seperti, dogma, hukum Islam hingga ketatanegaraan.

Selain itu, di dalam Kitab Kuning terdapat tradisi akademik yang seringkali menghadirkan berbagai pandangan berbeda bahkan bertolak belakang. Dimana masing-masing pandangan itu memiliki dasar argumennya masing-masing, kemudian muncul sebuah kesimpulan. Tradisi akademik seperti ini diyakini akan mampu menumbuhkan pandangan keagamaan yang moderat.

MQK gelaran pertama ini dilaksanakan mulai 10 hingga 13 Desember 2018. Tak tanggung-tanggung, untuk para pemenang tidak hanya akan mendapat uang pembinaan, tapi ada juga hadiah lain yaitu mobil, sepeda motor, hingga Umrah. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2SHgaOK
December 11, 2018 at 08:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SHgaOK
via IFTTT
Share:

Yorick, Kisah Perjuangan Anak Desa

Film ini diangkat dari kisah nyata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sebuah kisah perjuangan seorang anak bernama Yorick bakal diperlihatkan pada film berjudul Yorick The Movie. Film yang diangkat dari novel karya Kirana Kejora ini siap tayang di 5 negataNegara. Dari Indonesia, Singapore, Hongkong, Brunei, dan Malaysia.

Yorick merupakan anak kecil yang penuh keterbatasan berasal dari Kecamatan Panjalu, Ciamis. Ia hidup bersama dengan Mak Encum, neneknya yang buta huruf. Meski hidup penuh keterbatasan dan himpitan ekonomi, Yorick tetap berusaha semampunya. Ia mengingat petuah yang disampaikan oleh sang nenek "Apa yang tidak membunuhmu, membuatmu menjadi kuat".

Yorick pada mulanya adalah judul novel karya Kirana Kejora, yang diterbitkan oleh PT. Nevsky Prospekt Indonesia pada tahun 2018, dengan nomor ISBN 978-602-528-830-2. Dari Buku setebal 336 halaman, ini oleh Dexandra Bayu sebagai produser,  dan Kin Fathuddin selaku produser eksekutif  dialihmediakan dalam format layar lebar. 

Bukan semata unsur hiburannya yang akan disajikan,  tapi juga inspirasinya.  Tentang Yorick kecil,  yang hanya dibesarkan oleh Mak Encum,  neneknya yang buta huruf. Dalam kondisi serba kekurangan.

Kemiskinan yang mengakrabi Yorick kecil,  tak membuat asanya menjadi manusia hebat sirna.  Berkat didikan Mak Encum, Yorick kelak menemukan makna petuah, "Apa yang tidak membunuhmu,  membuatmu menjadi kuat".

"Buktinya,  meski sejak kecil hidup Yorick tidak menentu, menggelandang di jalan tanpa tujuan. Kemandirian,  dan nilainilai budi pekerti dari Mak Encum diapegang dengan teguh," kata Ratna Riantiarno dalam siaran persnya.

Berani hidup jujur, rajin, konsisten, dan pantang menyerah, berhasil membuat Yorick mengubah rasa kelaparan, hinaan, dan keterpurukan menjadi sesuatu yang positif, hingga dia berhasil melewati seleksi alam: yang terkuat yang menang.

Ditambahkan Ratna,  Yorick terlatih berjuang mengandalkan seluruh kemampuan yang dimilikinya, bukan hanya untuk bertahan hidup, namun juga untuk terus bisa maju.

Dengan bekerja serabutan, dari mencuci piring, mencuci sepeda motor, kuli angkut, servis komputer, sampai akhirnya menjadi programer IT.  Sampai akhirnya, hasil akhir tidak akan mengkianati proses yang harus dilaluinya. 

“Rumusnya sederhana,  beberapa kali terjatuh, tak membuatnya patah, apalagi menyerah,  justru sebaliknya, semakin menjadikan semangatnya membesar," imbuh Ratna Riantiarno. 

Dari sini saja, menurut Epi Kusnandar,  nilainilai perjuangan hidup yang harus dilalui dan dirayakan Yorick, dapat menjadi kaca benggala bagi pembaca novel Yorick,  penonton film Yorick the Movie,  sekaligus aplikasi Yorick. 

Karena membaca novel Yorick,  menurut Kirana Kejora,  juga menonton film Yorick the Movie,  yang bernarasi tentang orangorang yang tak pernah mau menyerah, dan kalah oleh badai kehidupan. Adalah membaca dan menonton panggung perjuangan. 

Sebagaimana dikatakan Pepi Chappy,  kisah Yorick adalah kisah kita sebagai manusia. Jadi, "Menonton Yorick adalah menonton diri kita sendiri, " katanya. 

Hal senada dikatakan Meghantara, yang dilibatkan sebagai pemain kunci, atau berlakon sebagai Yorick. Dia mengaku sangat tersanjung dilibatkan dalam film yang inspiratif ini.

"Yorick menurut gue, yang telah berbicara langsung dengan orangnya. Adalah sosok yang luar biasa.  Karena dia mampu bertarung dengan kehidupan, dengan segala keterbatasannya. Kalau ada orang yang mampu bersahabat dengan badai, ya Yorick," kata Meghantara.

Dia melanjutkan, banyak kehidupan yang pilu dan penuh sembilu yang harus dilewati sosok Yorick, dari kecil. Sampai akhirnya sekarang Yorick benar-benar menjadi orang yang sangat sukses. "Meski kita ngga akan ngeh kalau dia sangat kaya raya sekali, berkat perjuangan hidupnya," katanya

Yorick the Movie, menurut Meghantara, adalah kisah menginspirasi dari manusia bermental baja. Yang akan menjadi pembelajaran pembaca novel dan penonton filmnya.

Film yang menurut rencana akan edar dalam waktu dekat ini, dipastikan banyak memberikan pesan. Bahwa semua orang, tanpa terkecuali,  layak untuk sukses. Meski memiliki keterbatasan finansial juga fisik sekali pun. 

Sent from my iPad

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QHUzIw
December 11, 2018 at 08:24PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QHUzIw
via IFTTT
Share:

JK: Semua Sudah Dikasih ke Papua Terkecuali Kemerdekaan

Wapres mengatakan pemerintah telah maksimal berdialog untuk menyelesaikan separatisme

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua sudah maksimal. Berbagai dialog panjang telah dilakukan oleh kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang baik.

"Apa lagi yang bisa didialogkan, semua sudah dikasih ke daerah (Papua) terkecuali kemerdekaan," ujarnya di Istana Wakil Presiden, Selasa (11/12).

JK menegaskan, pemerintah justru telah memberikan anggaran yang sangat besar kepada Papua dibandingkan dengan daerah lainnya. Namun masih banyak pihak yang berpikir bahwa pemerintah merampok kekayaan Papua.

"Kita transfer ke Papua itu hampir Rp 100 triliun. Jadi pikiran bahwa kita ini mengambil kekayaan Papua sama sekali tidak, justru kita menyubsidi Papua luar biasa, sama kita mensubsidi Aceh juga," katanya.

Pemerintah telah memperlakukan Papua sebagai daerah yang sangat spesial. Bahkan lebih spesial daripada Aceh yang juga sempat mengalami konflik separatisme. JK mengatakan, pemerintahan di Papua semuanya telah dikendalikan oleh masyarakat lokal. Sedangkan di Aceh, pemerintahannya masih ada yang dipegang oleh masyarakat dari luar daerah tersebut.

"Untuk jadi gubernur, bupati, harus orang asli (Papua). Kalau di Aceh ndak, masih bisa orang luar Aceh jadi gubernur. Tapi kalau di Papua tidak. Jadi politik sudah dikasih, ekonomi sudah dikuasai, apanya lagi yang bisa didialogkan coba. Semua sudah maksimum, jadi sudah berkali-kali ada pembicaraan seperti itu," ujarnya.

Oleh karena itu, JK meminta agar Pemerintah Papua dapat menjalankan birokrasi yang bersih sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang memiliki pemahaman berbeda. Misalnya saja, tujuan pemerintah membangun jalan Trans Papua yakni untuk kemajuan di daerah tersebut. Namun masih ada masyarakat yang memberontak karena merasa wilayahnya diduduki oleh orang luar Papua.

"Tapi pengertiannya kadang-kadang berbeda, kita membangun jalan Trans Papua kita menganggap bahwa itu penting untuk kemajuan Papua, tapi pihak yang memberontak mengatakan wah itu nanti masuk orang luar Papua lebih banyak lagi. Itu semua juga menjadi dilema-dilema," katanya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2SDXJKE
December 11, 2018 at 08:24PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SDXJKE
via IFTTT
Share:

Infrastructure projects waiting in line for inauguration

Infrastructure projects to be inaugurated are dams, seaports, toll roads, airports.

REPUBLIKA.CO.ID, President Joko Widodo (Jokowi) revealed that several infrastructure projects, whose work is complete, are currently awaiting inauguration. He said infrastructure projects included dams, seaports, toll roads, and airports.

"Many have queued up but since it is difficult to manage their time, there are many that we cannot form yet," Jokowi remarked during the 2018 National Infrastructure One Map Policy and Progress Book Geoportal event at Bidakara Hotel, Jakarta, Tuesday.

Jokowi explained large ports, such as Kuala Tanjung in North Sumatra, will be inaugurated at the end of this month or the beginning of next month, as well as the Makassar New Port. This is also a big port that we will complete in early 2019, Jokowi stated.

At the start of his remarks, the head of state noted that in the past four years, the government had focused on infrastructure development.

"We witness the development of infrastructure, such as roads, toll roads, airports, ports, and dams, which we have seen one-by-one, many of which have been completed," he pointed out.

He highlighted the possibility of most inauguration being conducted at the end of 2018 or early 2019. The former governor of DKI Jakarta also shed light on the construction of the Jakarta-Surabaya Toll Road that will be connected at the end of 2018.

"Soon to be connected, there are only four unfinished segments, including Batang-Semarang, Salatiga-Solo, and Wilangan-Kertosono," he revealed.

He said after Merak-Surabaya was connected, it was expected that by the end of 2019, Peacock would be connected to Banyuwangi. In the near future, it is expected that the Trans Sumatra toll road will connect Lampung to Palembang.

"The toll road connecting Bakauheni to Palembang will first be completed at the end of December 2018," he stated.

He expressed hope that the 148-kilometer Bakauheni Toll Road to Terbanggi Besar would be completed soon.

"I have warned and I have ordered correctly that the toll road from Bakauheni to Palembang be completed in April 2019," he stated.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2ROeR07
December 11, 2018 at 08:05PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ROeR07
via IFTTT
Share:

PA Selesaikan 40 Sengketa Perceraian per Jam Kerja

Kemenag menekankan pentingnya pencegahan perkawinan anak.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kementerian Agama mencatat tingkat perceraian naik 100 persen dalam kurun waktu 2006-2016. Fakta itu yang membuat Kemenag menekankan pentingnya pencegahan perkawinan anak.

Dirjen Bimas Islam Kemenag, Muhammadiyah Amin mengingatkan, pada 2006, angka perceraian hanya sekitar delapan persen. Sedangkan, satu dekade berikutnya menjadi 16 persen dari keseluruhan peristiwa nikah.

"Data menyebutkan Pengadilan Agama dewasa ini menyelesaikan 40 sengketa perceraian per jam kerja," kata Amin saat membuka kegiatan Pencegahan Kawin Anak di Hotel Abadi Yogyakarta, Selasa (11/12).

Kegiatan bimbingan pernikahan bagi remaja ini diinisiasi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais dan Binsyar) Kemenag. Bimbingan itu diikuti 100 siswa MA/SMA/SMK baik negeri dan swasta di DIY.

Ia menyebut, dari keseluruhan perceraian yang terjadi itu, sebanyak 70 persen merupakan gugat cerai. Artinya, bisa dibilang saat ini kasus-kasus perceraian didominasi permintaan cerai dari perempuan.

Sayangnya, dari catatan Kemenag tersebut, 80 persen peristiwa cerai terjadi di bawah dua tahun usia pernikahan. Menurut Amin, ini terjadi karena masih banyak pasangan yang tidak punya dasar tentang perkawinan. "Makanya, Kemenag akan terus menggencarkan bimbingan perkawinan, kita semua meyakini kalau ketahanan nasional dimulai dari ketahanan keluarga," ujar Amin.

Senada, Kepala Bidang Urais dan Binsyar Kemenag DIY, Nadhif menekankan, kegiatan ini dilakukan untuk meneguhkan tekad para remaja. Sebab, mereka merupakan generasi penerus bangsa dan mewujudkan keluarga bahagia sejahtera.

Kemenag coba memberikan pemahaman akan pentingnya menuntut ilmu, menggapai cita-cita dan menghormati orang tua. Bimbingan diharap dapat pula menambah kesadaran bahaya pergaulan bebas, seks pranikah dan penyalahgunaan narkoba.

"Hari ini kita melihat masih banyak terjadi pernikahan di bawah umur akibat meningkatnya pergaulan bebas dan penggunaan gadget berkonten negatif," ujar Nadhif.

Kegiatan yang mengangkat tema Bimbingan Pernikahan Bagi Remaja itu sendiri diikuti 35 siswa MA, 45 siswa SMA dan 20 siswa SMK negeri dan swasta di DIY. Turut dilakukan juga Deklarasi Pelajar DIY.

Deklarasi diisi ikrar-ikrar untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu, menaati norma agama, menolak keras paham komunisme, sekularisme, radikalisme dan terorisme. Serta, tidak melakukan nikah di usia muda, pergaulan bebas dan seks pranikah. 

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2QrAp68
December 11, 2018 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QrAp68
via IFTTT
Share: