Forum Honorer Resmi Gugat PP 49/2018 ke MA

FHK2-PGRI resmi mendaftarkan uji formil dan uji materil PP 49/2018

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Forum Honorer Kategori Dua Persatuan Guru Republika Indonesia (FHK2-PGRI) resmi mendaftarkan uji formil dan uji materil Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke Mahkamah Agung (MA) pada Jumat, (28/12) siang.

Kuasa Hukum FHK2-PGRI Andi Nasrun menyatakan, alasan pendaftaran uji formil dilatarbelakangi proses pembentukan PP Nomor 49 tahun 2018 yang tidak memenuhi standar pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan PP Nomor 49 tahun 2018 juga dinilai tidak memberi kepastian hukum dan ketertiban.

“Maka dari itu PP Nomor 49 tahun 2018 harus dibatalkan secara keseluruhan karena cacat hukum,” kata Andi kepada Republika, Jumat (28/12).

Sedangkan pendaftaran uji materil PP 49/2018, lanjut dia, didasarkan pada argumentasi bahwa beberapa pasal pada PP tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang telah ada. Seperti bertentangan dengan Undang-undang (UU) ASN, UU No.14 tahun 2005 Guru dan Dosen, UU No.13/2003 Ketenagakerjaan dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Dia mengumpamakan, bunyi pasal 37 PP Nomor 49 tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19 UU 14 tahun 2005. Karena menurut dia, tidak mungkin dapat dipersamakan pemberian gaji dan tunjangan antara guru honorer dengan guru PNS.

“Lalu jika hendak disamakan gaji pokok antara guru honorer dan guru PNS mengapa tidak langsung saja guru-guru honorer dan Tenaga Pendidik Tidak Tetap diangkat sebagai PNS? karena mereka telah lama mengabdi dengan honor dibawah UMR atau setidak-tidaknya sekitar Rp 300 ribuan saja” tegas dia.

Diketahui, Pada Sabtu (1/12) lalu dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-73 PGRI di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Presiden RI Joko Widodo mengumumkan bahwa pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK. Pengangkatan PPPK, kata dia, menjadi peluang bagi para guru honorer yang berusia di atas 35 tahun untuk mendapatkan kesejahteraan layaknya guru PNS.

“Telah kita terbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang membuka peluang pengangkatan guru bagi yang telah melampaui usia maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang untuk menjadi PNS dengan hak yang setara dengan PNS kita,” kata Jokowi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2s0mR2O
December 28, 2018 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2s0mR2O
via IFTTT

Read More

Penarikan Pasukan AS dari Suriah Memicu Hujan Kritikan

Senator dari Partai Republik menuntut banyak informasi mengenai penarikan pasukan AS.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendeklarasikan kemenangan atas ISIS dan menarik pasukan dari Suriah mengundang hujan kritikan. Para senator dari Partai Republik pun AS marah. Mereka menuntut informasi lebih banyak lagi dan rapat formal untuk membahas hal ini.

Senator dari Partai Republik Lindsay Graham yang baru pulang dari Afghanistan mengatakan ia baru saja bertemu dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis. Graham yang biasanya mendukung Trump mengatakan presiden AS ke-45 itu 'terbutakan' dengan laporan-laporan yang diberikan kepadanya dan menyebut keputusan ini 'akan menciptakan bencana.'

"Pemenang terbesar dalam hal ini adalah ISIS dan Iran," kata Graham, Kamis (20/12).

Keputusan itu akan memenuhi tujuan jangka panjang Trump untuk membawa pulang pasukan AS dari Suriah. Kabarnya para pemimpin militer AS berusaha menahannya untuk membuat keputusan ini selama berbulan-bulan. Menurut pejabat-pejabat militer AS itu, ISIS masih menjadi ancaman yang nyata dan penarikan pasukan dapat membuat kelompok teroris tersebut terbentuk lagi.

Kebijakan AS mempertahankan pasukan di tempatnya sampai seluruh pemberontak diberantas. Pejabat senior AS mengatakan pasukan Amerika akan tetap bekerja sama dengan sekutu untuk berperang melawan ISIS atau kelompok terorisnya di Suriah tapi belum ada rincian apa yang mungkin akan mereka lakukan.

Pejabat lainnya mengatakan belum diketahui apakah pemimpin Departemen Pertahanan AS akan melanjutkan serangan udara melawan pemberontak ISIS di Suriah setelah pasukan AS meninggalkan negara itu. Pejabat militer khawatir pasukan Kurdi yang selama ini didukung AS akan diserang Turki dan pasukan pemerintah Suriah, sehingga tidak memiliki sekutu di medan perang untuk membantu mereka.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang masih khawatir dengan aktivitas Iran di wilayah tersebut menanggapi hal ini setelah berbicara dengan Trump. "Hal ini tentu keputusan Amerika, tidak peduli yang terjadi kami akan melindungi keamanan Israel dan melindungi diri kami sendiri di wilayah tersebut," katanya.

Para senator-senator dari partai Republik mengungkapkan ketidaksenangan mereka terhadap keputusan ini. Senator Marco Rubio mengatakan penarikan ini akan menjadi 'kesalahan besar'. Menurutnya pasukan Kurdi akan berhenti berperang melawan ISIS ketika mereka harus menghadapi pasukan Turki yang melintasi perbatasan Suriah. 

"Ini adalah ide yang buruk karena bertentangan dengan upaya berperang melawan ISIS dan berpotensi membantu ISIS," kata Rubio.

Baru pekan lalu utusan AS untuk koalisi anti-ISIS Brett McGurk mengatakan pasukan AS akan tetap bertahan di Suriah. Ia mengatakan pasukan AS akan tetap bertahan meski ISIS sudah diusir dari benteng-benteng pertahanan mereka.

"Saya pikir wajar untuk mengatakan Amerika akan tetap bertahan di lapangan setelah mengalahkan 'kekhalifahan' secara fisik, sampai kami memiliki potong-potongan yang dapat memastikan kekalahan itu abadi, tidak ada yang mendeklarasikan misi sudah selesai, mengalahkan kekhalifahan salah fase dalam operasi jangka panjang," kata McGruk.

Dua pekan lalu Kepala Kepala Staf Gabungan Jendral Joseph Dunford mengatakan AS masih memiliki perjalanan yang panjang di Suriah untuk melatih pasukan lokal demi mencegah kembalinya ISIS dan menstablikan negara tersebut. Ia mengatakan dibutuhkan 35 ribu sampai 40 ribu pasukan lokal di sebelah selatan Suriah untuk mempertahankan keamanan di sana dalam jangka panjang.

Tapi, baru 20 persen dari jumlah tersebut yang dilatih oleh pasukan AS. Pada September lalu, Penasihat Keamanan Nasional Trump, John Bolton mengatakan AS akan tetap mempertahankan keberadaan pasukan mereka di Suriah selama Iran masih aktif di wilayah tersebut.

"Kami tidak akan pergi sepanjang pasukan Iran berada diluar perbatasan Iran dan itu termasuk perwakilan Iran dan milisi," kata Bolton. 

Para ahli pun menanggapi keputusan Trump ini. Mantan Laksaman Angkatan Laut AS yang menjadi komandan NATO, James Stavridis mengutarakan pendapatnya melalui media sosial Twitter.

"Penarikan pasukan dari Suriah dalam perang yang sedang berjalan adalah sebuah kesalahan besar. Seperti berjalan menjauh dari kebakaran hutan yang masih membara. Pemenangan terbesarnya adalah Iran, lalu Rusia, lalu (Bassar) al-Assad. Gerakan yang salah," tulis Stavridis. 

Keputusan penarikan keputusan ini akan menguntungkan Turki. Sebab keputusan ini tiba-tiba diumumkan setelah Trump dan Presiden Turki Reccep Tayyep Erdogan mengadakan pembicaraan beberapa kali dalam beberapa pekan sebelum keputusan ini diumumkan. Keduanya bertemu dalam pertemuan G-20 di Argentina dan melakukan pembicaraan melalui sambungan telpon pada Jumat (14/12) pekan lalu.

Pada Senin (17/12), Erdogan mengatakan ia sudah mendapatkan 'jawaban positif' dari Trump tentang situasi di sebelah selatan Suriah. Di mana Turki terancam dengan operasi baru yang dilancarkan pasukan Kurdi yang didukung pasukan AS.

Beberapa jam setelah keputusan penarikan pasukan AS itu diumumkan Departemen Luar Negeri mengumumkan sudah menyetujui penjualan sistem rudal kendali Patriot seharga 3,5 miliar dolar AS ke Turki. Sebelumnya, Turki mengeluh AS sangat lambat dalam memutuskan permintaan pembelian sistem rudal darat-ke-udara tersebut. Akhirnya Turki membeli sistem rudal kendali dari Rusia yang sangat ditentang NATO dan AS.

Turki pun mengakhiri pembelian sistem rudal kendali S-400 Rusia. Maka ada kemungkinan AS akan mencabut sanksi ekonomi Turki dan mempererat hubungan kedua negara tersebut. AS menaikkan tarif impor almunium dan baja Turki yang sempat membuat negara tersebut mengalami krisis ekonomi.

Belum diketahui apakah penarikan pasukan dari Suriah memiliki hubungan dengan penjualan sistem rudal kendali Patriot. Meski keputusan penarikan pasukan ini tidak mengakhiri koalisi yang dipimpin AS melawan ISIS di Suriah tapi akan mengikis kepemimpinan AS di koalisi yang berisi 31 negara tersebut. Pemerintah AS sedang menyiapkan pertemuan dengan menteri-menteri luar negeri anggota koalisi ini yang akan digelar pada awal tahun depan. 

"Intinya adalah penarikan pasukan Amerika dari Suriah timur akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang akan mengarah ke fase baru konflik internasional di Suriah," kata ahli Suriah di Institute for the Study of War Jennifer Cafarella.

Ia memprediksi Rusia, Iran, Turki dan Presiden Suriah Bashar Assad akan bersaing memperebutkan sumber daya dan wilayah yang sebelumnya dikuasai AS. Menurutnya hal itu menjadi sesuatu 'harga yang harus dibayar' pasukan Kurdi yang didukung oleh AS dalam melawan ISIS selama ini.

Baca: Israel Kaji Dampak Penarikan Pasukan AS dari Suriah

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EHuhAH
December 20, 2018 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EHuhAH
via IFTTT

Read More

Diale Diajak Menhub Duet Lagu Rumah Kita

Penampilan keduanya menghibur pengunjung yang hadir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyanyi dan pemilik album etnik, Diah Ayu Lestari atau yang akrab disapa Diale, hadir menjadi tamu undangan dalam acara Temu Kangen Warga Ancol bersama Menteri Perhubungan Budi Karya. Acara tersebut digelar di Gedung Olahraga Sasana Krida, Kota Tua, Ancol, Pademagan, Jakarta Utara baru-baru ini.

Penyanyi muda yang tidak lama lagi akan mengeluarkan 2 single sekaligus, berjudul “Paradise” dan “Mata Bicara” ini datang menghibur bersama full band yang selalu mengiringinya. Ia membawakan beberapa lagu daerah dari albumnya dan juga lagu “Meraih Bintang”. Penampilannya membuat pengunjung yang datang memenuhin GOR tersebut terhibur.

Namun saat acara berlangsung dengan games yang dibuat panitia, tiba-tiba Menteri Perhubungan Budi Karya langsung mendekati Diale dan berbisik. Ia juga langsung mengambil sebuah gitar yang langsung dikalungkan di lehernya, bergaya seperti seorang gitaris. Sontak aksi Pak Menteri ini disambut tepuk tangan meriah oleh penonton.

“Saya akan membawakan lagu “Rumah Kita” (Milik Ahmad Albar). Dede (Diale) yang cantik dan bersuara merdu ini, akan mendampingi saya,” tandas Budi Karya membuat penonton riuh dan ikut bernyanyi bersama dalam siaran persnya, Selasa (18/12).

Diajak duet dengan Menteri, Diale tanpa canggung langsung mengikuti permintaan Budi Karya untuk nyanyi bersama. Lagu lainnya berjudul "Andaikan Kau Datang Kembali" milik Koes Plus mereka bawakan juga bersama-sama untuk menghibur masyarakat yang datang. Dan beberapa lagu lainnya yang menghibur warga. 

“Iya, Pak Menteri bisikin ke aku dan pemain, kalau beliau ingin nyanyi lagu Rumah Kita dan beberapa lagu lainnya, Senang, bisa dampingi Pak Menteri menyanyi, bisa duet bareng dan menghibur warga yang memenuhi tempat ini (GOR),” tutur Diale kepada awak media.

“Pak Menteri suaranya oke banget. Ternyata beliau dulu juga anak band. Itu dari pengakuan Pak Menteri tadi sebelum menyanyi di atas stage,” tambah Diale tersenyum.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QEuI4R
December 19, 2018 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QEuI4R
via IFTTT

Read More

Polisi Minta Pengeroyok Anggota TNI AL Menyerahkan Diri

Polisi kembali menangkap satu pelaku pengeroyokan Kapten Komarudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polda Metro Jaya kembali menangkap satu pelaku pengeroyokan salah satu anggota TNI AL  di kawasan pertokoan Arundina, Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku ini merupakan orang pertama yang tidak sengaja menyenggolkan motor ke kepala anggota TNI tersebut, hingga akhirnya percekcokan terjadi.

"Tersangka kedua kita tangkap di rumahnya semalam, inisial HP alias E (28) juga juru parkir (jukir), peran pelaku adalah yang menggeser motor dan mengenai korban, serta mendorong dada korban," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Kamis (13/12).

Sehingga dari kejadian pengeroyokan itu, sudah ada dua pelaku yang ditangkap yakni sebelumnya AP (22) dan HP alias E (28), dimana keduanya berprofesi sebagai juru parkir. Sementara itu, kepolisian masih mengejar tiga orang lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Dari hasil perkembangan, ada tersangka lagi belum ditemukan. DPO 1 inisial IH, DPO 2 inisial D, DPO 3 inisial SR. SR merupakan istri dari tersangka I yang berperan ikut mendorong dan pukul," kata Argo.

Kepolisian mengimbau kepada para DPO untuk segera menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya atau Polres Metro Jakarta Timur, dan diharapkan agar bersikap kooperatif. "Silahkan serahkan diri sebelum kita lakukan penangkapan," jelas mantan kabid humas polda Jawa Timur itu.

Berawal dari TKP di cibubur, kapten komarudin ini knalpot berasap, lalu ingin melihat untuk perbaiki, dan jongkok. Kemudian ada juru parkir itu memperbaiki posisi kendaraan yg lain. Stangnya kena kepala korban hingga cekcok. Kemudian temen2 juru parkir melihat sehingga terjadi pengeroyokan.

Mereka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum, dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Jika mengacu pada dua pasal itu, mereka terancam hukuman pidana penjara dua hingga lima tahun.

Sekelompok massa menyerang Polsek Ciracas pada Selasa (11/12) sekitar pukul 22.00 WIB, disebut-sebut ingin melihat secara langsung para pelaku yang telah mengeroyok satu anggota TNI dan satu anggota Paspampres di wilayah Cibubur, Jakarta Timur. Mereka merasa tidak puas lantaran kepolisian dianggap tidak serius menangani kasus pengeroyokkan itu.

Mereka awalnya hanya menanyakan dimana pelaku pengeroyokan itu ditahan, dan sudah dijawab oleh kepolisian bahwa pelaku sedang dalam pengejaran. Tak puas dengan jawaban polisi, mereka langsung beraksi menghancurkan polsek membabi buta.

"Mereka ada yang merusak mobil, ada yang merusak kantor, dan ada tiga anggota yang sakit, dua anggota sudah rawat jalan yang satu masih di rawat di RS Polri Kramat Djati. Yang masih dirawat ini Kapolsek-nya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Rabu (12/12).

Pengeroyokkan itu sendiri terjadi pada Senin (10/12) pukul 15.40 WIB, antara anggota TNI AL yang berpakaian dinas, dengan salah satu anggota penjaga parkir didepan Arundina, Cibubur, Jakarta Timur.

Cekcok diakibatkan saat Kapten Komarudin (anggota TNI AL berpakaian dinas) beserta anaknya, selesai servis motor berencana  makan di Warung Soto Kudus samping Indomart Arundina. Pada saat hendak parkir, anaknya atas nama Saka yang masih duduk di bangku kelas 3 SD, mengatakan kalau knalpot motor ayahnya itu berasap. Kemudian, Kapten Komarudin memeriksa bagian mesin motornya.

Saat memeriksa motor, salah satu tukang parkir menggeser motornya tanpa sepengetahuannya sampai kepala Kapten Komaruddin terbentur motor sehingga menegur tukang parkir tersebut. Namun tukang parkir tidak terima, hingga terjadi cekcok mulut yang kemudian mengundang perhatian teman-teman tukang parkir lainnya, dan mengeroyok Kapten Komarudin.

Pada saat Kapten Komarudin dikeroyok oleh kelompok tukang parkir, jumlahnya sekitar 7-9 orang, kemudian melintas seorang Anggota TNI AD bernama Pratu Rivonanda Kes Dronkavser Paspampres dan langsung melerai. Karena anggota Dronkavser tersebut melihat yang dikeroyok berpakaian dinas loreng.

Alih-alin mencoba melerai, ia justru malah menjadi korban pengeroyokan juga dari kelompok tukang parkir tersebut sampai terjadi perkelahian di antara mereka. Karena melihat jumlah tukang parkir melebihi jumlah mereka, kemudian Pratu Rivo mengamankan Kapten Komarudin beserta anaknya ke Barak Remaja Paspampres KPAD Cibubur, dengan cara dibonceng menggunakan sepeda motor.

Setelah dari barak baru, kemudian mereka keluar lagi dengan mencari para pelaku pengeroyokan ke pemukiman warga lapangan tembak, pada saat pencarian tersebut, mereka menemukan Agus yang ikut terlibat dalam pengeroyokan dan langsung diamankan ke Polsek Ciracas.

Pada Selasa (11/12) pukul 02.00 WIB, sempat dilaksanakan musyawarah penyelesaian permasalahan secara damai antara pihak pelaku dan keluarga dengan para korban yang dimediasi oleh Kapolsek Ciracas. Namun, rupanya masih ada pihak yang merasa kurang puas, lantaran diduga masih ada pelaku pengeroyokan yang tidak ditahan polisi.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Ekvltg
December 13, 2018 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Ekvltg
via IFTTT

Read More

MK: Usia Kawin Perempuan 16 Tahun Bertentangan dengan UUD

MK memerintahkan kepada DPR RI merevisi UU Perkawinan dalam waktu tiga tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan usia perkawinan perempuan 16 tahun yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk itu, MK memerintahkan kepada DPR RI merevisi UU Perkawinan dalam waktu tiga tahun. 

Pernyataan MK itu termuat dalam putusan yang mengabulkan sebagian gugatan tiga ibu rumah tangga, yakni Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah. Para perempuan yang dinikahkan sebelum berusia 16 tahun ini meminta MK membatalkan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 tentang Perkawinan.

Aturan itu berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketiga penggugat mengajukan permohonan sepanjang frase pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Sepanjang frasa ‘usia 16 tahun’,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam putusan yang dibacakan pada sidang, Kamis (13/12) hari ini, dikutip dari laman MK.

Dalam putusannya, MK juga menyatakan, aturan 16 tahun usia perkawinan perempuan tersebut masih tetap berlaku sampai pembuat Undang-Undang melakukan perubahan. Tenggat yang ditetapkan oleh MK untuk melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, yakni tiga tahun. 

“Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata dia. 

Hal yang tidak dikabulkan oleh MK terkait dengan permohonan agar MK menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang. 

Apabila MK memutuskan batas minimal usia perkawinan, hal tersebut justru akan menutup pembentuk ruang bagi pembentuk undang-undang. MK menyatakan pembentuk undang-undang dapat menentukan usia yang lebih fleksibel sesuai perkembangan hukum dan masyarakat. 

Sementara pertimbangan MK mengabulkan gugatan ini, yakni perlindungan hak anak. Hal ini juga sesuai UU Perkawinan yang secara eksplisit menyatakan pencegahan perkawinan antara calon suami-istrei di bawah umur. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud adalah usia sebelum 18 tahun. Dengan demikian, ada ketidaksinkronan antara batas usia perkawinan anak perempuan dalam UU Perkawinan dan usia anak dalam UU Perlindungan Anak. 

Dalam konteks perlindungan anak, ketidaksinkronan dimaksud justru berdampak terhadap jaminan dan perlindungan konstitusional hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui UU Perlindungan Anak. Jaminan hak anak ini menunjukan anak perempuan pada usia di bawah 18 tahun masih menjadi kewajiban semua pihak, baik orang tua, keluarga, pemerintah, maupun negara.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Etew00
December 13, 2018 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Etew00
via IFTTT

Read More

Pemangkasan SKS, Komisi X: Sarpras dan Dosen Harus Disiapkan

Jangan pemangkasan SKS ini hanya bertujuan untuk mempercepat kelulusan mahasiswa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta Kemenristekdikti mengkaji betul rencana pemangkasan Sistem Kredit Semester (SKS) untuk program sarjana dan diploma di perguruan tinggi. Jika tidak ada pengkajian mendalam, Ferdi mengaku khawatir kebijakan ini akan ‘mandul'.

“Jadi bagaimana kesiapan sarana prasana atau dosen, katanya kekurangan dosen kan? Itu SDM-nya siap tidak? Itu harus dipaparkan ke komisi X. Supaya kebijakan ini tidak mandul,” kata Ferdi kepada Republika, Sabtu (8/12).

Ferdi mengakui, sejujurnya dia pun merupakan salah satu orang yang merasa dirugikan dengan sistem SKS. Karena dengan jumlah 144 SKS untuk program sarjana, sering kali ada repetitif atau pengulangan materi.

Namun begitu dia tidak ingin rencana pemangkasan SKS ini hanya bertujuan untuk mempercepat kelulusan mahasiswa. Tanpa memperhatikan konten pembelajaran, pengoptimalan peningkatan kompetensi lulusan, dan lainnya.

“Jadi target pemerintah itu bukan hanya mempercepat waktu kelulusan mahasiswa semata. Tapi dalam hal keilmuan, skill mahasiswa itu harus tercapai juga,” jelas Ferdi.

Sementara itu, kata Ferdi, Komisi X akan sangat terbuka jika Kemenristekdikti ingin melakukan audiensi terkait rencana pemangkasan SKS. Namun begitu dia mengingatkan agar sebelum audiensi, kajian tentang rencana pemangkasan SKS telah dikaji secara dalam dan detail.

Sebelumnya, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana untuk memangkas jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) pada jenjang sarjana (S1) dan diploma. Namun berapa jumlah SKS yang akan dipangkas masih dikaji oleh pihak Kemenristekdikti.

Menristekdikti Mohammad Nasir mengatakan, saat ini bobot SKS untuk S1 mencapai 144 SKS dan diploma mencapai 120 SKS. Jumlah SKS tersebut dinilai terlalu berat,menghambat kreativitas mahasiswa, dan juga membebani pembiayaan.

"Saya kira untuk S1 jadi maksimal 120 SKS, dan D3 90 SKS itu sudah cukup," kata Nasir.

Selain mahasiswa, kata Nasir, bobot SKS tersebut juga dinilai membebani dosen. Karena dengan jumlah SKS tersebut, dosen terlalu sibuk mengajar di kelas dan lupa melakukan penelitian.

"Kalau SKS nya terlalu banyak, mahasiswa dan dosen tidak bisa mengeluarkan kemampuannya dengan baik dan dosen tidak bisa melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas mengajar," ucap Nasir.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QzN4U3
December 08, 2018 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QzN4U3
via IFTTT

Read More

Matteo Darmian: Saya Rindu Italia

Darmian kerap jadi cadangan sejak MU dilatih Mourinho

REPUBLIKA.CO.ID, MANCHESTER -- Ful bek Manchester United (MU) Matteo Darmian mengatakan bangga bisa bermain dengan klub besar Liga Primer Inggris. Namun, ia menyebut sangat rindu dengan kampung halamannya Italia.

"Ini bukan awal yang sempurna untuk musim ini," ucap Darmian usai bermain imbang melawan Arsenal dikutip Football Italia, Kamis (6/12).

Darmian bersama MU baru saja mengantongi hasil kurang mengasyikan setelah ditahan imbang. MU hanya bermain 2-2 oleh tamunya Arsenal pada lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-15 di Stadion Old Trafford, Kamis (6/12).

Situasi Darmian bersama MU tak semanis kisahnya ketika di bawah asuhan Louis van Gaal. Bek jebolan akademi AC Milan ini kerap menjadi penghangat bangku cadangan ketika tim diambil alih Jose Mourinho.

Musim ini, eks penggawa Torino baru memainkan tiga pertandingan dengan satu di laga dini hari tadi. Meski begitu, ia menegaskan kepentingan tim lebih penting

"Masih ada banyak partai tersisa dan kami akan mencoba untuk mengurangi kesenjangan dengan tim papan atas," sambung pesepak bola 29 tahun.

Sementara itu, peluang Darmian untuk hengkang dari MU bisa saja terwujud apabila situasi kelam di tubuh Iblis Merah belum berangsur membaik. Terlebih, sang pemain mengatakan rasa rindu pada kampung halamannya.

"Kami harus meningkatkan performa. Saya bangga bisa bermain di klub seperti MU, meskipun merindukan Italia," katanya.

Kontrak pemain bernomor punggung 36 di Old Trafford akan habis pada akhir musim 2018/2019 ini, dan MU belum terlihat menunjukan gelagat untuk memperpanjamg kontraknya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Pp3g5E
December 06, 2018 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Pp3g5E
via IFTTT

Read More

Harga Semakin Tinggi, Asosiasi Minta Impor Jagung Dipercepat

Peternak mengalami kesulitan mendapatkan jagung di pasar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko berharap, impor jagung yang sudah dijanjikan oleh pemerintah dapat segera terealisasi. Sebab, sampai saat ini, harga jagung di pasaran sudah terlampau tinggi yang diakibatkan stoknya mulai berkurang hingga langka. 

Singgih menjelaskan, saat ini, peternak membeli jagung di rentang Rp 6.100 hingga Rp 6.200 per kilogram (kg). Biasanya, mereka membeli dengan harga Rp 4.000 per kg. "Berarti sudah naik 50 persen, ini sudah termasuk tinggi," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (28/11). 

Kenaikan harga jagung yang sudah dirasakan beberapa bulan terakhir ini, tentu berdampak terhadap peningkatan biaya produksi. Sebab, pakan mengambil bagian antara 65 hingga 70 persen dari keseluruhan biaya produksi daging ayam. 

Untuk harga jagung rata-rata Rp 6.000 per kg, Singgih mengatakan, biaya produksi menjadi Rp 19.500 dari yang sebelumnya biasa di bawah Rp 18 ribu. Dengan biaya produksi tersebut, kini peternak menjual telur dan ayam ke pasar dengan harga Rp 20 ribu per kg.

Apabila harga jagung dibiarkan di kisaran Rp 6.000 per kilogram atau bahkan lebih, Singgih menuturkan, dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. "Karena, kalau harga telur dan ayam tidak, peternak akan merugi. Supaya tidak merugi, kami harus menaikkan supaya ada margin yang lumayan," tuturnya. 

Singgih berharap, impor jagung dapat segera terealisasi agar harga bisa kembali normal sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan (Permendag), yakni Rp 4.000 per kilogram. Setidaknya, jagung tersebut sudah bisa masuk pada pertengahan Desember. Sebab, pada Januari 2019, sudah memasuki panen raya. 

Jagung yang diimpor tersebut ditujukan untuk peternak ayam mandiri, khususnya peternak ayam layer. Sebab, Singgih menuturkan, ayam broiler mendapatkan pakan ternak dengan membeli dari industri pakan ternak. Sementara itu, sebagian besar peternak ayam layer membuat pakan ternaknya sendiri.

Selain harga jagung yang mahal, Singgih mengakui, peternak mengalami kesulitan mendapatkan jagung di pasar. Kondisi ini membuat kualitas pakan ternak menurun yang berdampak pada kesehatan ternak, sehingga mudah terkena penyakit.

Sementara itu, untuk jagung pinjaman yang didapatkan Bulog dari perusahaan besar, masih mengalami kendala distribusi ke peternak. Menurut Singgih, berdasarkan laporan teman-teman di lapangan, terjadi kesendatan distribusi. "Saya juga nggak tahu kenapa," ucapnya. 

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah memutuskan untuk membuka keran impor jagung sebesar maksimal 100 ribu ton tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, impor jagung diperlukan untuk membantu peternakan kecil dan menengah. 

Dia menyebut, saat ini terjadi kenaikan harga jagung yang merupakan bahan pakan ternak. Usulan impor tersebut, kata Darmin, berasal dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, jagung impor untuk pakan akan dijual Rp 4.000 per kilogram dari gudang Bulog ke peternak mandiri. Harga tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Penetapan Harga Acuan Pembelian di Petani dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen yang menyebutkan harga jagung di konsumen adalah Rp 4.000 per kilogram.

Total 100 ribu ton jagung akan dikirim secara bertahap ke Indonesia. Pada tahap awal, sebanyak 70 ribu ton yang ditargetkan masuk pada 20 Desember. Jagung diperkirakan datang dari Argentina dan Brazil, sesuai yang tertera dalam surat resmi bagi eksportir jagung. Surat itu ditandatangani Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar pada Rabu (7/11).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Q14wRG
November 28, 2018 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Q14wRG
via IFTTT

Read More

Mendongkrak Kredit Mikro Melalui bjb Mesra

Tahun depan, Bank BJB menargetkan penyaluran kredit Mesra hingga Rp 124 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Bank BJB tidak tinggal diam dengan fenomena masih rendahnya serapan pembiayaan perbankan di sejumlah daerah. Salah satu solusinya, Bank BJB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program bjb Mesra (Masyarakat Ekonomi Sejahtera) di Masjid  Al-Hikmah, Desa Cibeber, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Selasa (27/11).

Acara launching bjb Mesra dihadiri Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Bupati Bogor Nurhayanti, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jabar KH Rachmat Syafe’i, Dewan Masjid Indonesia Jabar H Zulkarnaen, para Forum Komunikasi Pemimpin Daerah Provinsi Jabar dan Kabupaten Bogor, serta Komisaris Utama Independen Bank BJB Klemi Subiyantoro.

Hadirnya bjb Mesra diharapkan dapat menumbuhkembangkan para pelaku UMKM di Provinsi Jabar, khususnya umat beragama yang ada di sekitar rumah ibadah. Dirut Bank BJB Ahmad Irfan mengatakan, sebagai regional champion, Bank BJB berkewajiban menggerakkan ekonomi umat dan mensejahterakan pelaku UMKM di sekitar rumah ibadah.

Program bjb Mesra, imbuh Irfan, dilatarbelakangi oleh fenomena sosial di masyarakat, khususnya daerah yang minim akan akses pembiayaan perbankan. Menurut dia, setelah diluncurkannya bjb Mesra, ekonomi masyarakat terutama masyarakat ekonomi mikro dapat tumbuh dan berkembang karena memiliki usaha produktif.

Selain itu, tegas dia, bjb Mesra dapat mengurangi ketergantungan sejumlah warga terhadap pinjaman informal, terutama yang bunganya ‘mencekik’. ‘’Melalui program ini, selain menambah pinjaman modal untuk usaha, masyarakat juga dapat menambah pengetahuan dan kemampuan berupa pelatihan manajemen usaha dan pelatihan mengelola keuangan,’’ tambahnya.

Kata Irfan hingga akhir 2018, Bank BJB menargetkan penyaluran bjb Mesra sebesar Rp 4 miliar. Sementara target tahun depan, kata dia, yakni penyaluran pinjaman bjb Mesra hingga Rp 124 miliar.

Dari sisi nasabah, lanjut Irfan, target nasabah hingga akhir 2018 sebanyak dua ribu debitur. Sementara target nasabah pada 2019 sekitar 41 ribu debitur. Secara umum, lanjut Ahmad Irfan, total penyaluran kredit mikro Bank BJB per akhir Oktober 2018 mencapai Rp 1,8 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 18.154 NoA (number of account).

Program bjb Mesra atau Masyarakat Ekonomi Sejahtera, yaitu pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat Jabar, dengan bentuk pinjaman tanpa agunan mulai dari Rp 500 ribu hingga Rp 5 juta per orang. Masyarakat Jabar dapat mengajukan kredit bjb Mesra dengan membentuk kelompok yang beranggotakan minimal lima orang dan maksimal 10 orang, serta direkomendasikan oleh pengurus rumah ibadahnya masing-masing.

Pinjaman ini ditujukan bagi pelaku UMKM di Jabar, khususnya usaha dengan skala mikro dengan jangka waktu maksimal 12 bulan. Masyarakat yang berminat mengajukan pinjaman hanya menyiapkan persyaratan berupa KTP, KK dan surat menikah bagi yang telah menikah.

Debitur bjb Mesra hanya dikenakan biaya administrasi yang dibayar di muka, dan kemudian hanya membayar cicilan pokoknya sampai jangka waktu pinjaman berakhir. Sebelum pinjaman diberikan, pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan akan terlebih dulu diberi seleksi pelatihan keuangan mikro, guna meningkatkan kualitas pelaku UMKM di Jabar.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RiopQT
November 28, 2018 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RiopQT
via IFTTT

Read More

PLN Siapkan Operasional Tiga PLTU di Kalbar

Ini untuk memaksimalkan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Barat (Kalbar) sedang mempersiapkan pengoperasian tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ini untuk memaksimalkan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat.

"Untuk 2018 ini kami masih ada tiga rencana pengopreasian PLTU di Kalbar," kata General Manager PT PLN UIP Kalimantan Barat Rachmad Lubis di Pontianak, Selasa (27/11).

Ia mengatakan, tiga PLTU itu adalah PLTU 3 Bengkayang dengan kapasitas 2x50 MW. Kemudian PLTU 2 dengan kapasitas 2 x20,5 MW juga ada di Bengkayang, dan PLTU 1 di Mempawah 2x50 MW.

"Namun, karena waktunya yang singkat, di mana akhir tahun tinggal hitungan bulan lagi, yang masih bisa dikejar pengoprasiannya adalah PLTU 3, 1x50 MW dan kami usahakan Desember bisa kami resmikan," ujarnya.

Dia menjelaskan untuk unit ke-2 di PLTU 3 dengan kapasitas 1x50 MW pihaknya akan mengupayakan pengorpasiannya pada awal 2019. Rachmad mengatakan, dalam pengoperasian 3 PLTU di Kalbar tersebut pihaknya memang mengalami beberapa kendala, di antaranya adalah masalah financial yang dihadapi oleh pihak pelaksana pengerjaan PLTU tersebut, di mana kenaikan nilai Kurs Dolar saat ini cukup tinggi dan mempengaruhi bahan baku.

"Contohnya untuk pembangunan PLTU 3 di Bengkayang ini, program pembangunannya sudah dimulai sejak 2011. Namun, karena pembangunannya memerlukan waktu beberapa tahun, ternyata dalam perjalanannya kurs dolar naik," tuturnya.

Pada 2011, lanjutnya, kurs dolar terhadap rupiah berkisar Rp 9 ribu lebih. Namun, pada 2012 dan sampai saat ini, kurs dolar terus naik dan ini mempengaruhi pada harga suku cadang mesin dan material bangunan.

"Ini yang mengakibatkan pihak yang dipercayakan untuk melakukan pembangunan PLTU ini menjadi kewalahan mengingat harga bahan baku dan mesin yang notabene didatangkan dari luar, dibeli dengan mengikuti kurs dolar," kata Rachmad.

Masalah lainnya adalah, kesalahan penetapan lokasi awal pembangunan salah satu PLTU. Di mana pihaknya memerlukan waktu hingga kurang lebih satu tahun untuk melakukan relokasi pembangunan PLTU tersebut.

"Namun kami terus melakukan  berbagai upaya agar rencana pembangunan PLTU ini bisa dilakukan. Meski terlambat, namun program ini akan tetap berjalan," tuturnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FIJIKb
November 27, 2018 at 03:27PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FIJIKb
via IFTTT

Read More