BMH dan SDIT Hidayatullah Galang Dana Bantu Palestina

Dalam waktu kurang dari satu jam, dana yang terkumpul Rp 15 juta lebih.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerja sama dengan SDIT Hidayatullah melakukan penggalangan dana untuk rakyat Palestina. Penggalangan dana tersebut dilakukan di halaman SDIT Hidayatullah Yogyakarta, Jumat (29/11).

Siaran pers BMH yang diterima Republika.co.id menyebutkan, para siswa kompak saling berebut untuk menyerahkan bantuan terbaiknya melalui kotak amal yang telah disediakan pihak sekolah. Mereka menyisihkan uang jajannya untuk diberikan kepada saudara-saudara muslim di Palestina yang sedang membutuhkan.

“Apa yang kami lakukan hari ini adalah sebagai wujud cinta kami kepada saudara-saudara yang ada di Pelestina. Sekaligus  sebagai sarana edukasi penanaman rasa empati pada diri anak-anak,” terang koordinator aksi, Ustaz Muhammad Haris melalui rilis yang diterima Republika.co.id.

Ia menambahkan, pada kegiatan penggalangan dana ini, antusiasme para siswa sangat tinggi. “Alhamdulillah semangat anak-anak untuk berbagi sudah terasa. Hal ini terlihat dari perolehan penggalangan dana. Dalam waktu kurang dari satu jam, dana yang berhasil kami kumpulkan  mencapai  Rp 15.864.200. Selain itu, ada juga siswa yang menyumbang  logam mulia,” ujarnya.

Sementara itu, Syai’in Kodir selaku kepala divisi Program BMH Yogyakarta menuturkan, selama ini BMH telah aktif menyalurkan bantuan untuk warga Palestina. “Penggalangan dana ini adalah salah satu langkah dan upaya kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka bertahan dari segala tekanan dan serangan. Mari  kita doakan dan kuatkan semampu kita,” tuturnya.

"Terima kasih kepada segenap keluarga besar SDIT Hidayatullah Yogyakarta, khususnya para murid. Insya Allah amanah ini akan kami sampaikan kepada  saudara dan anak-anak di Palestina," tutupnya. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DwKRk6
November 30, 2019 at 07:40AM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DwKRk6
via IFTTT

Read More

Kosovo Usir Warga Rusia yang Bekerja untuk PBB

Warga Rusia yang bekerja untuk PBB di Kosovo dinyatakan persona non grata.

REPUBLIKA.CO.ID, PRSITINA -- Pemerintah Kosovo mengatakan pada Jumat bahwa seorang warga negara Rusia yang bekerja untuk misi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah diusir dan tidak akan diizinkan masuk lagi ke negara itu. Staf PBB itu, Mikhail Krasnoshchenkov, dinyatakan persona non grata.

Misi PBB tersebut, UNMIK, mengatakan pada Kamis (30/5) bahwa warga Rusia itu mengalami luka-luka ketika ia ditangkap dalam operasi antikejahatan oleh kepolisian. Ia sekarang berada di sebuah rumah sakit di Beograd.

Pengusiran itu semakin merenggangkan hubungan antara Kosovo dan Serbia, yang sebelumnya memerintah Kosovo. Negara kecil itu, yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Albania dan minoritas Serbia, menyatakan kemerdekaan pada 2008.

Satu dekade sebelumnya, serangan-serangan udara NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) melepaskan Kosovo dari kendali Serbia untuk mengakhiri operasi Serbia dalam memerangi pemberontakan. Pada Selasa, polisi Kosovo menangkap 19 petugas kepolisian, yang 11 di antara mereka berasal dari etnis Serbia.

Mereka ditangkap atas penyelundupan dan kegiatan-kegiatan ilegal lain di bagian utara negara itu. Beograd, yang mengatakan operasi itu merupakan unjuk kekuatan terhadap kaum Serbia, telah menempatkan satuan-satuan tentara dan polisi dalam keadaan waspada sebagai tanggapan terhadap operasi tersebut.

Dalam operasi polisi di Kosovo, seorang warga Rusia dan warga setempat yang jadi koleganya di PBB telah ditahan sebentar dan kemudian dibebaskan. Keduanya bekerja di kantor misi PBB di Kosovo (UNMIK). Kremlin menyebut penangkapan warga Rusia itu "insiden yang mencolok".

Polisi mengatakan kedua pekerja PBB itu ditangkap karena ikut mendirikan barikade bersama dengan warga Serbia setempat untuk menghentikan kendaraan polisi melintas.

"Keputusan dibuat hari ini, orang itu yang bekerja sebagai staf internasional untuk PBB ... diperintahkan meninggalkan wilayah Republik Kosovo," tulis Perdana Menteri Kosovo Ramush Haradinaj di halaman Facebook-nya.

"Keputusan diambil karena tindakan warga Rusia itu melanggar peraturan Ksovo..." tulisnya.

Misi PBB itu didirikan untuk mengelola Kosovo setelah akhir perang 1998-1999, tetapi kehilangan mandat eksekutif ketika Kosovo menyatakan kemerdekaan tahun 2008.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HO1xXa
June 01, 2019 at 07:40AM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HO1xXa
via IFTTT

Read More