Facebook dan Twitter Hapus Ribuan Akun Palsu Pro Iran dan Anti Trump

Facebook mengatakan telah menghapus 51 akun, 36 halaman dan tujuh grup

Facebook dan Twitter mengatakan hari Selasa (28/05) bahwa mereka telah menghapus puluhan akun palsu yang seakan-akan milik politisi dan jurnalis, yang digunakan sebagai bagian dari kampanye pro-Iran.

Facebook mengatakan telah menghapus 51 akun, 36 halaman dan tujuh grup di platform media sosialnya serta tiga akun dari layanan Instagram.

Akun itu dikelola oleh orang-orang yang "mengelabui pembaca tentang siapa mereka dan apa yang mereka lakukan," kata raksasa media sosial itu dalam sebuah pernyataan yang dirilis Nathaniel Gleicher, Kepala Kebijakan Keamanan Siber Facebook.

Facebook mengatakan telah menyimpulkan bahwa aktivitas akun-akun palsu itu berasal dari Iran.

Twitter mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka menghapus jaringan 2.800 akun tidak asli yang berasal dari Iran pada awal Mei, dan penyelidikannya masih berlangsung.

Pro Iran dan anti Trump

Facebook mengatakan, keputusan untuk menghapus akun datang setelah mendapat masukan dari penyelidikan perusahaan keamanan internet FireEye.

Dalam sebuah pernyataan yang dipublikasi hari Selasa (28/05), FireEye menyatakan bahwa jaringan akun di media sosial itu menggunakan nama-nama pribadi Amerika yang palsu untuk menyebarkan pesan mendukung kebijakan Iran melawan politik Presiden AS Donald Trump, antara lain sekitar pemilihan kongres 2018.

Ada juga akun-akun yang meniru beberapa kandidat dari kubu Republik yang sedang mencalonkan diri untuk kursi di Dewan Perwakilan Rakyat AS dalam pemilihan sela tahun lalu.

Peneliti FireEye Lee Foster mengatakan, mereka juga menemukan beberapa identitas palsu yang mengklaim dirinya sebagai jurnalis Amerika dan berhasil meyakinkan beberapa outlet berita AS untuk menerbitkan surat kepada editor, kolom tamu dan posting blog. Tulisan-tulisan tersebut menampilkan pandangan progresif dan konservatif, yang mencakup topik-topik seperti kebijakan pemerintahan Trump memasukkan Garda Revolusi Iran dalam daftar organisasi teroris.

"Kami menilai, jaringan ini diorganisir untuk mendukung kepentingan politik Iran," kata Foster. "Namun, kami belum bisa mengatakan dengan cukup pasti siapa yang melakukannya atau dari mana asalnya. Penyelidikan masih berlangsung."

hp/ts (afp, rtr, dpa)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2XbJi3h
May 29, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XbJi3h
via IFTTT

Read More

Sebagian Besar Perusahaan di Sukabumi Sudah Bayar THR

Sejumlah perusahaan sudah bayar THR sekitar dua pekan sebelum Lebaran

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Sebagian besar perusahaan yang berada di Kota Sukabumi, Jawa Barat, diketahui sudah melakukan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada segenap karyawannya. Demikian disampaikan pihak Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Sukabumi.

"Sebelum Ramadhan, kami sudah memberikan imbauan agar perusahaan membayarkan THR sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Plt Kepala Disnaker Kota Sukabumi, Iyan Damayanti kepada wartawan, Kamis (23/5).

Pemberian THR itu mengacu pada surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2019. Kemudian, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Berdasarkan aturan yang ada, lanjut Iyan, THR wajib dibayarkan pihak perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Iyan mengungkapkan, sejumlah perusahaan di Sukabumi membayar THR lebih cepat, yakni sekitar dua pekan sebelum Lebaran.

"Laporan ini berdasarkan pantauan petugas yang setiap hari ke lapangan," ujar Iyan.

Ke depan, dia berharap, perusahaan-perusahaan yang belum membayarkan THR agar dapat segera memenuhi kewajibannya kepada para pegawai.

Dalam aturannya pengusaha yang terlambat atau tidak membayar THR dikenai sanksi admistrasi. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Di sisi lain Iyan mengatakan, bila ada perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya membayar THR maka dapat dilaporkan ke Disnaker. Nantinya petugas akan menindaklanjuti pelaporan tersebut.

Besaran THR sesuai aturan kata Iyan untuk setiap pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THR satu bulan upah.

Sementara, bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Data Disnaker Kota Sukabumi menyebutkan, jumlah perusahaan di Kota Sukabumi mencapai sekitar 520 unit. Namun yang berskala perusahaan besar hanya mencapai puluhan unit.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JZ55XW
May 23, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JZ55XW
via IFTTT

Read More

Ikan Asin di Purbalingga Mengandung Formalin

Semua sampel ikan asin di Purbalingga mengandung formalin.

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Hati-hati bila hendak mengonsumsi ikan asin di Purbalingga dan daerah lain. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang yang memeriksa semua jenis ikan asin yang dijual di beberapa pasar di Purbalingga, memastikan semua jenis ikan asin yang dijual pedagang mengandung formalin.

''Kami memeriksa ikan asin di Purbalingga, karena sebelumnya beredar berita di media massa yang menyebutkan ikan asin di Purbalingga ditemukan mengandung formalin,'' kata Analis Mutu pada BKIPM Semarang, Neni, Selasa (21/5).

Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya turun langsung ke Purbalingga untuk mengambil sampel langsung di pasar. Dari koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga, sampel diambil di kios pedagang ikan asin di Pasar Hartono dan Pasar Segamas di wilayah Kota Purbalingga.

''Sampel ikan asin yang kami ambil berupa ikan asin peda merah, teri nasi, ebi, peda kering, dan jambal aroma. Semua sampel ikan asin ini kita bawa ke Semarang untuk kami teliti di laboratorium kami,'' ujarnya.

Hasilnya, kata Neni, semua ikan asin yang diteliti ternyata positif mengandung formalin. Untuk sampel ikan asin yang diambil dari Pasar Hartono diketahui, ikan teri jengki mengandung formalin sebanyak 0,25mg/l, belahan bloso sebanyak 0,8 mg/l, peda sebanyak 0,6 mg/l, cumi kering sebanyak 0,8 mg/l, teri nasi 1,5 mg/l dan kemaron sebanyak 0,25 mg/l.

Sedangkan untuk ikan kering yang diambil dari Pasar Segamas, untuk peda merah mengandung formalin sebanyak 0,4 mg/l, teri nasi 0,6 mg/l, ebi 0,25 mg/l, peda 0,6 mg/l dan jambal aroma 0,25 mg/l.

Terkait temuan tersebut Neni menyebutkan, BKIPM telah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan DKPP dan Dinkes Purbalingga. ''Selanjutnya kami akan melakukan monitoring terpadu terkait mutu dan keamanan produk perikanan di pasar tradisional yang ada di Purbalingga,'' ujarnya.

Selain itu, BKIPM Semarang akan melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pedagang dan produsen ikan kering di Purbalingga terkait dengan mutu dan keamanan produk perikanan. ''Dengan langkah yang diambil tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan formalin,'' katanya.

Dia menyatakan, formalin selama ini memang masih sering digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengawetkan makanan. Pengawetan tersebut dilakukan agar makanan tidak mudah busuk dan memiliki tekstur yang kenyal dan tidak mudah hancur. ''Mereka tidak sadar, bahwa bila makanan mengandung formalin dikonsumsi terus menerus, maka hal ini akan menimbulkan efek yang berbahaya bagi kesehatan,'' ujar Neni. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YDv5fF
May 21, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YDv5fF
via IFTTT

Read More

Jelang Hari Raya, Sidak Parsel Digencarkan di Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur ikut dalam sidak parsel di Surabaya hari ini

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa timur bersama Balai Besar POM Surabaya mengecek sejumlah makanan dan minuman serta parsel yang dijual di pasaran. Kali ini, pengecekan dilakukan di dua toko swalayan sekaligus yang terletak di kawasan Jalan Adityawarman dan Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya, Ahad (19/5).

Gubernu Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dan keamanan makanan, minuman, hingga isi parsel yang akan dijual. Menurut dia, pengecekan bertujuan melindungi konsumen dari adanya pedagang yang curang, yakni menjual isi parsel yang tidak layak konsumsi karena kedaluwarsa dan sebagainya.

"Kita ingin mendapatkan hasil pemantauan lapangan dan hasil barang yang beredar atau akan dikonsumsi memenuhi kualifikasi atau tidak. Baik dari sisi regulasinya, tanggal kadaluarsa (expired date) dan seterusnya," kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak ditemukan produk yang melanggar ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), termasuk batas waktu kedaluwarsa parsel.

Artinya, parsel-parsel yang diperiksa Khofifah kali ini, dinyatakan layak jual. Padahal, kata Khofifah, petugas memeriksa parsel tersebut secara acak. "Allhamdulillah kami melihat isi parcel sesuai aturan dan regulasi. Semua terkawal dan terkontrol termasuk tadi ada parsel yang secara random atau acak dibuka dan oleh tim dari BPOM juga. Kesimpulannya pada posisi aman tidak ada temuan, semua sesuai regulasi," ujar dia

Kabid Pemeriksaan BPOM Surabaya Endah Setijowati menyampaikan, secara umum sidak yang dilakukan bersama Khofifah di dua swalayan tidak ada temuan yang berarti. Mulai label, kondisi barang, ijin edar, serta masa kadaluwarsanya.

Meski demikian, ada beberapa saran yang ia berikan kepada pemilik toko atau penjual parsel agar memberikan label identitas penjual terhadap parcel. "Supaya konsumen ketika mendapati barang yang dibeli dan tidak sesuai dengan ketentuan atau rusak, maka mereka bisa melaporkan atau mengembalikan kepada penjual," ujar Endah.

Dia menegaskan, dalam upaya memantau makanan dan minuman yang dijual, pihaknya melakukan pemantauan secara periodik melalui inspeksi ke sarana distribusi pangan. Pada lebaran tahun ini, BPOM Surabaya diakuinya telah melakukan 7 tahap pemantauan, dan akan terus dilakukan hingga 7 Juni 2019.

"Ada tim yang memantau secara rutin. Mereka keliling," kata Endah.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Qa8N2d
May 19, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Qa8N2d
via IFTTT

Read More

Bea Cukai Atambua Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas

Bea Cukai Atambua menggagalkan penyelundupan 177 karung pakaian bekas.

REPUBLIKA.CO.ID, ATAMBUA -- Bea Cukai Atambua berhasil gagalkan penyelundupan 177 karung pakaian bekas pada Jumat (10/5) lalu, di perairan Pantai Selewai, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Penindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai tersebut merupakan bentuk pengawasan terhadap barang ilegal serta pelaksanaan fungsi community protector yang dimiliki Bea Cukai.

Kepala Kantor Bea Cukai Atambua, Tribuana Wetangterah, mengungkapkan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai tersebut berawal dari informasi mengenai akan adanya penyelundupan pakaian bekas di sekitar wilayah Teluk Gurita. “Menindaklanjuti hal itu, petugas Bea Cukai Atambua segera melakukan patrol darat dan pemantauan di wilayah tersebut,” ujar Tribuana.

Sekira pukul 07.00 WITA di Pantai Selewai, tim patroli darat Bea Cukai Atambua berhasil menemukan dan melakukan penindakan terhadap kegiatan pembongkaran dan pemuatan pakaian bekas ke dalam satu unit light truk dan satu unit mobil pickup. “Pakaian bekas tersebut diduga berasal dari Timor Leste dan masuk ke Indonesia tanpa dokumen pemberitahuan impor barang,” tambah Tribuana seperti dalam siaran persnya, Senin (13/5).

Untuk keperluan pencacahan dan pemeriksaan, barang bukti berupa 177 karung pakaian bekas, satu unit light truk dan satu unit mobil pickup dibawa ke Kantor Bea Cukai Atambua untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Atas kejadian ini pelaku dituntut dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 5.000.000.000. Selain itu, kegiatan tersebut juga melanggar Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WDKMD7
May 13, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WDKMD7
via IFTTT

Read More

Tiga Anak dari Guatemala Meninggal di Tahanan Imigran AS

Anak dari Guatemala ditahan karena masuk AS secara ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Sebanyak tiga anak dari Guatemala dilaporkan meninggal saat berada di tahanan federal di Amerika Serikat (AS) dalam lima bulan terakhir. Satu kasus terbaru adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang berusaha menuju Negeri Paman Sam namun ditahan karena masuk secara ilegal. 

Anak laki-laki itu dilaporkan sakit saat ditahan di tempat penampungan tahanan pengungsi. Ia sempat dibawa ke rumah sakit anak di Texas selama beberapa hari, namun tak bisa diselamatkan hingga menghembuskan napas terakhir pada Selasa (30/4). 

Kematian terbaru anak laki-laki dari Guatemala tersebut semakin menyoroti perjalanan berbahaya yang dilakukan oleh anak-anak lainnya selama ini dari banyak negara Amerika Tengah. Banyak yang berusaha untuk memasuki AS secara ilegal dengan tujuan mencari kehidupan lebih baik karena konflik dan berbagai masalah di tempat asal mereka. 

Namun, tahanan yang menanti anak-anak migran itu setelahnya menimbulkan masalah baru. Mereka kemudian mengalami sakit dan tak dapat tertolong. 

Sebelumnya, dua anak Guatemala yang dilaporkan meninggal dalam tahanan AS pada Desember 2018 adalah Jakelin Caal Maquin dan Felipe Gómez Alonzo. Keduanya meninggal beberapa hari setelah mereka dibawa ke tahanan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (CBP) bersama dengan kedua orang tua mereka. 

Jakelin dilaporkan mengalami sakit setelah menempuh perjalanan dengan bus dari perbatasan AS. Pada laporan awal, pihak berwenang mengatakan bahwa anak laki-laki berusia 7 tahun itu tak mengalami masalah kesehatan. Namun, menurut pengacara, ia bersama dengan keluarganya sudah berusaha mencari bantuan dari agen Patroli Perbatasan karena Jakelin sakit dan mengalami muntah-muntah, serta demam. 

Kemudian Felipe juga meninggal di rumah sakit setelah ditahan. Selama ini belum pernah ada anak-anak yang tewas dalam tahanan pengungsi dalam lebih satu dekade.

Tidak seperti Jakelin dan Felipe, anak laki-laki 16 tahun dari Guatemala yang kali ini meninggal diketahui bepergian sendiri. Belum ada laporan lebih lanjut mengenai sakit yang dialaminya, serta identitas lengkap dirinya. 

Meski belum jelas mengenai kematianya, namun dalam sebuah autopsi, ia dan anak-anak dari Guatemela lainnya disebut meninggal karena infeksi yang berkembang menjadi sepsis. Seperti Jakelin yang meninggal karena infeksi bakteri dan dikenal sebagai sepsis streptokokus. Dalam sebuah laporan, dikatakan bahwa bakteri streptococcus ditemukan di paru-paru gadis itu, kelenjar adrenal, hati, dan limpa.

Infeksi itu dengan cepat berkembang dan menyebabkan disfungsi banyak organ dalam tubuh, berujung dengan kematian. Kemudian Felipe dilaporkan meninggal karena influenza B yang ditambah dengan infeksi bakteri staph, hingga menyebabkan sepsis. 

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS mengatakan sepsis dapat dipicu oleh semua jenis infeksi, bahkan infeksi kecil, dan terjadi ketika kuman memasuki tubuh seseorang dan berkembang biak, menyebabkan penyakit dan kerusakan organ dan jaringan. Tak ada tanda tunggal dari gejala sepsis, namun yang ada adalah kombinasi gejala. 

Karena sepsis adalah akibat dari infeksi, gejalanya dapat berupa tanda-tanda infeksi - seperti diare, muntah, sakit tenggorokan, dan lainnya. Ada kemungkinan, mereka yang terkenan sepsis memikiki gejala seperti menggigil dan demam, rasa sakit yang hebat, kulit pucat atau berubah warna, kantuk dan kebingungan, serta sesak napas.

Dengan adanya kematian terhadap anak-anak migran ini, Kongres AS dan Otoritas Imigrasi mendorong dilakukannya peningkatan pemeriksaan medis untuk anak-anak yang ditahan. Kantor Keamanan Dalam negeri AS bersama dengan kantor tahanan pengungsi kemudian mengumumkan serangakaian prosedur baru, termasuk pemeriksaan medis sekunder pada semua anak dengan fokus pada anak di bawah 10 tahun. 

CBP juga mulai meninjau kembali kebijakannya, Korps Medis Penjaga Pantai AS diminta untuk menilai program medis CBP dan merekomendasikan peningkatan sementara Departemen Pertahanan diminta untuk memberikan tambahan profesional medis dengan fokus pada perawatan dan hak asuh anak di bawah 10 tahun, baik saat asupan maupun setelah 24 jam dalam tahanan, kata badan tersebut.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VBUzfD
May 02, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VBUzfD
via IFTTT

Read More

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Melambat pada Kuartal I 2019

Penyebab perlambatan itu adalah perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak non migas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, pendapatan negara dari pajak dalam negeri mengalami perlambatan sepanjang kuartal pertama 2019. Dalam pemaparan realisasi APBN 2019 di Jakarta pada Senin (23/4), terlihat bahwa pertumbuhan pendapatan pajak dalam negeri hanya 1,8 persen secara tahunan menjadi Rp 249 triliun.

Dalam periode yang sama pada tahun lalu, pertumbuhan pajak dalam negeri mencapai 9,9 persen secara year on year (yoy). Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan mengatakan, salah satu faktor penyebab perlambatan itu adalah  perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak non migas.

Pada tahun ini, pertumbuhannya hanya mencapai 0,6 persen secara yoy menjadi Rp 234,5 triliun, menurun signifikan dibanding periode sama pada tahun lalu yang mencapai 16,3 persen (yoy).

Perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak non migas itu sejalan dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas (neto). Yakni, hanya tumbuh 7,5 persen secara yoy, di mana tahun lalu pertumbuhannya dapat mencapai 8,3 persen.

"Dampaknya ke PPh non migas, jadi melambat," tutur Robert dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.

Robert menambahkan, yang lebih kurang bagus adalah di Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan PPN selama kuartal pertama adalah Rp 89,9 triliun, menurun 8,9 persen secara yoy. Sementara itu, pada periode yang sama pada tahun lalu, penerimaan PPN dapat menyentuh angka 15 persen.

Menurut Robert, pencapaian yang minus tersebut dikarenakan pertumbuhan pembayaran restitusi (pembayaran kembali) pajak yang cukup drastis di awal tahun. Pada periode Januari sampai Maret ini, nominal restitusi mencapai Rp 50,65 triliun atau tumbuh 47,83 persen secara tahunan.

Sedangkan pada periode yang sama di tahun lalu, pembayaran restitusi pajak hanya tumbuh 34,26 persen secara yoy. "Jadi, ada pertumbuhan restitusi cepat yang belum pernah terjadi sebelumnya," katanya.

Tapi, Robert memprediksikan, pertumbuhan restitusi pajak di bulan-bulan berikutnya akan mulai mengalami perlambatan. Khususnya memasuki Mei atau Juni mengingat pemerintah sengaja menggencarkan restitusi pada kuartal pertama. Sampai akhir tahun, Kemenkeu menargetkan pertumbuhan restitusi pajak di angka 18 sampai 20 persen, dua kali lipat dibanding pertumbuhan pada umumnya, yakni 10 persen tiap tahun.

Sepanjang tahun ini, pemerintah memproyeksikan pembayaran restitusi mencapai Rp 141,6 triliun, tumbuh sekitar 20 persen dari realisasi tahun lalu yang ada di kisaran Rp 118 triliun. Robert memastikan, target penerimaan sepanjang tahun sudah mempertimbangkan poin tersebut.

Robert juga tidak khawatir kebijakan restitusi dapat mengganggu target penerimaan pajak sampai akhir 2019. Tercatat, penerimaan pajak sampai akhir Maret 2019 adalah Rp 248,9 triliun atau masih 15 persen dari target Rp 1.577,5 triliun.

"Kami akan terus melayani dan mengawasi dengan sistem yang lebih baik," ujarnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menjelaskan, dalam jangka pendek, kebijakan restitusi memang akan menggerus potensi penerimaan pajak, terutama PPN. Tapi, untuk jangka panjang, restitusi justru mampu mendorong pertumbuhan penerimaan dalam bentuk lain. Sebab, restitusi dipercepat agar dunia usaha lebih fleksibel, sehingga mampu ekspansi.

Fleksibilitas tersebut dibutuhkan dalam merespon perkembangan perekonomian global yang diprediksi mengalami perlambatan, menurut World Economic Outlook (WEO). "Dunia usaha jadi memiliki arus kas, sehingga ada ruang bagi mereka," kata Suahasil.

Dengan berbagai dampak yang ada, Suahasil memastikan, Kemenkeu akan terus memantau efek restitusi terhadap berbagai sektor. Khususnya industri pengolahan dan pertambangan yang terkena dampak terbesar.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2XzAgwv
April 23, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XzAgwv
via IFTTT

Read More

Fasilitas Umum di Banjir Kanal Timur Rusak dan tak Terawat

Fasilitas umum di kawasan Banjir Kanal Timur Jakarta Timur sudah tak terawat

JAKARTA -- Fasilitas Umum di Kawasan Banjir Kanal Timur,  Duren Sawit, Jakarta Timur sudah banyak yang tak terawat. Bahkan beberapa fasilitas umum ini sudah rusak dan tak bisa digunakan. 

Fasilitas umum yang sudah tak bisa digunakan adalah sarana untuk pejalan kaki yang berdekatan dengan bibir sungai. Kayu-kayu yang menjadi penopang jalan sudah rusak dan terlepas. Selain itu beberapa juga beberapa tempat sampah yang hilang. 

Bukan hanya kerusakan fasilitas tapi juga, ada aksi vandalisme terhadap beberapa fasilitas tersebut seperti bangku taman dan pos jaga. Semoga sarana dan prasarana ini bisa segera diperbaiki agar masyarakat yang berkunjung bisa lebih aman dan nyaman.

Disclaimer: Retizen bermakna Republika Netizen. Retizen adalah wadah bagi pembaca Republika.co.id untuk berkumpul dan berbagi informasi mengenai beragam hal. Republika melakukan seleksi dan berhak menayangkan berbagai kiriman Anda baik dalam dalam bentuk video, tulisan, maupun foto. Video, tulisan, dan foto yang dikirim tidak boleh sesuatu yang hoaks, berita kebohongan, hujatan, ujaran kebencian, pornografi dan pornoaksi, SARA, dan menghina kepercayaan/agama/etnisitas pihak lain. Pertanggungjawaban semua konten yang dikirim sepenuhnya ada pada pengirim. Silakan kirimkan video, tulisan dan foto ke retizen@rol.republika.co.id.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IkzPTi
April 15, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IkzPTi
via IFTTT

Read More

Peruri Ekspor 1 Juta Buku Paspor Sri Lanka

Sejak 2003 Peruri telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Sri Lanka.

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Peruri telah melakukan pengiriman terakhir produk cetakan Paspor Sri Lanka dengan total sebanyak satu juta buku. Sebelumnya dilakukan pengiriman tahap pertama sebanyak 500 ribu buku pada akhir 2018.

Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya mengatakan sejak 2003 Peruri telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Sri Lanka untuk memenuhi kebutuhan dokumen imigrasi berupa pencetakan paspor Sri Lanka. Hingga 2018 Peruri telah mencetak Paspor Sri Lanka dengan total sebanyak delapan juta buku dengan nilai 15 juta dolar AS.

“Produksi Paspor Sri Lanka tahun pesanan 2018 telah selesai. Dalam proses pembuatannya, Peruri menggunakan material dalam negeri kurang lebih sebesar 50 persen untuk tinta dan kertas sekuriti, selebihnya menggunakan material yang belum tersedia di dalam negeri,” ujarnya saat acara

Pengiriman buku Paspor ini dihadiri langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Dalam Negeri Sri Lanka, Hon J C Alawathuwala serta Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya.

Dwina melanjutkan sejak 2017 Peruri juga telah memulai memproduksi e-Paspor. Aksi ekspansi ini dapat meningkatkan kapabilitas Peruri dan membuka peluang untuk meraih pasar internasional, dalam memproduksi produk sekuriti lainnya seperti uang kertas, koin, pita cukai dan prangko.

Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan Peruri telah mampu melakukan ekspor Paspor Sri Lanka dengan total nilai sebesar 2,1 juta dolar AS. Hal itu menunjukkan bahwa salah satu produk Peruri telah mampu menembus pasar internasional di tengah kompetisi bisnis yang semakin kompetitif.

“Kementerian BUMN selaku pemegang saham akan terus memberikan dukungan kepada BUMN untuk terlibat aktif dalam pasar global,” ucapnya. 

Diharapkan, ke depan, Peruri juga mampu memasarkan produk sekuriti ke negara lain seperti Afrika, sehingga menyakinkan Indonesia memiliki tingkat keamanan dalam hal pengiriman dokumen. “Kita dipercaya untuk mencetak dokumen security untuk dokumen negara lain, jadi mereka yang yakin bahwa di kita (Indonesia) safe tidak ada duplikasi atau tidak macam-macam,” ungkapnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2G36Xva
April 09, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2G36Xva
via IFTTT

Read More

In Picture: Satgultor TNI Gelar Simulasi Penanggulangan Teror

Kegiatan digelar untuk menguji dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah Pasukan Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI melakukan simulasi penanggulangan teror di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (9/4).

Simulasi bertemakan "Satgultor TNI Melaksanakan Penanggulangan Aksi Terorisme di Wilayah DKI Jakarta dalam rangka Mendukung Tugas Pokok TNI" itu dilakukan untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme.

Kegiatan digelar untuk menguji dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UnCJx3
April 09, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UnCJx3
via IFTTT

Read More

Cina Tutup Kompleks Pabrik Kimia Pascaledakan Besar

Sebanyak 187 orang yang terluka dalam ledakan masih berada di rumah sakit.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah Cina dalam sebuah pernyataan mengumumkan kompleks industri yang ada di selatan negara akan ditutup. Ledakan bulan lalu di sana menewaskan 78 orang dan ratusan orang lainnya mengalami luka.

Ledakan di pabrik kimia kota Yancheng, provinsi Jiangsu timur merupakan salah satu kecelakaan industri terburuk di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Ledakan tersebut merobohkan gedung-gedung di dekatnya dan meledakkan jendela-jendela rumah di sekitarnya. Pihak berwenang usai kejadian segera mengevakuasi ribuan warga.

Keputusan menutup kompleks Industri Kimia Xiangshui dibuat pada Kamis (4/4) oleh pemerintah setempat. Seperti dilansir Strait Times, pemerintah provinsi Jiangsu juga akan mulai menutup pabrik kimia. Jumlah produsennya yang akan dipotong kira-kira setengahnya pada 2020.

Pihak berwenang setempat mengatakan, kurang lebih 187 orang yang terluka dalam ledakan itu kini masih berada di rumah sakit. Sementara dua orang dalam kondisi kritis.

Tiga karyawan dari perusahaan Jiangsu Tianjiayi Chemical, yang fasilitasnya terlibat dalam ledakan itu telah ditahan polisi. Mereka diklaim bertanggung jawab signifikan atas kecelakaan sehingga menimbulkan ledakan. Ledakan yang terjadi pada 21 Maret lalu itu menimbulkan api yang sangat besar sehingga memicu gempa bumi dengan kekuatan 2,2 skala Richter.

"Kami meminta hukuman berat yang sesuai dengan hukum perdagangan dan kami menuntut pertanggung jawaban personel yang melanggar peraturan dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap nyawa manusia," kata Komisi Keselamatan Kerja Cina dalam pernyataan mereka.

Perusahaan yang terdiri dari 195 karyawan itu didirikan pada 2007. Perusahaan memproduksi bahan kimia mentah termasuk anisol, senyawa yang sangat mudah terbakar. Menurut catatan online dari biro lingkungan dan ekologi kota Yancheng,  produksi tersebut sebenarnya memiliki sejarah pelanggaran peraturan lingkungan.

Di Cina, kecelakaan industri yang mematikan adalah hal biasa. Peraturan keselamatan seringkali tidak ditegakkan dengan baik. Pada November tahun lalu, kebocoran gas di sebuah pabrik di kota Zhangjiakou, Cina utara menewaskan 24 orang dan melukai 21 lainnya. Pada 2015, Cina juga mengalami salah satu kecelakaan industri terburuk ketika ledakan kimia besar terjadi di kota pelabuhan utara Tianjin yang menewaskan sedikitnya 165 orang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FRzyUe
April 06, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FRzyUe
via IFTTT

Read More

Hasil Panen Jember Capai 43.124 Hektare

Produksi rata-rata panen Jember sebesar 6,8 ton per hektare

REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Jember mencatat luas lahan pertanian yang sudah panen pada Maret dan April 2019. Diprediksi panen mencapai 43.124 hektare dengan produksi rata-rata sebesar 6,8 ton per hektare.

"Hampir semua lahan pertanian di wilayah Jember sudah memasuki panen pada Maret 2019 dan masih ada sejumlah wilayah yang panen saat ini, namun tidak sebanyak panen raya pada bulan lalu," kata Pejabat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultuta, dam Perkebunan Jember Rudi Indrawan di Jember, Jawa Timur, Sabtu (6/4).

Berdasarkan data, lanjut dia, lahan pertanian yang sudah panen pada Maret 2019 seluas 39.971 hektare dan panen pada April 2019 diprediksi seluas 3.153 hektare dengan rata-rata kadar air 25 persen dan kotoran hampa lebih dari 10 persen. Panen tersebar hampir merata pada 31 kecamatan di Kabupaten Jember.

Menurutnya lahan pertanian di beberapa kecamatan seperti Kecamatan Bangsalsari, Kencong, dan Gumukmas, juga akan panen pada akhir April 2019, namun luasannya tidak terlalu banyak dan kecil-kecil. "Pantauan di lapangan harga gabah yang kualitasnya bagus rata-rata Rp 3.500 per kilogram untuk Gabah Kering Panen (GKP) dan memang masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 3.700 per kilogram," tuturnya.

Ia berharap harga gabah petani bisa meningkat dan minimal sesuai HPP sebesar Rp 3.700 per kilogram. Badan Urusan Logistik (Bulog) Jember berjanji akan membeli harga gabah petani minimal sesuai HPP dan bisa di atas HPP, apabila kualitas gabah petani cukup bagus.

Sementara perwakilan Forum Komunikasi Petani Jember Hendro mengatakan harga jual gabah petani masih di bawah HPP yakni berkisar Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per kilogram dan rendahnya harga gabah tahun ini merupakan harga terendah selama bertahun-tahun. "Kami berharap pemerintah hadir untuk menyelamatkan petani dengan membeli gabah petani minimal sesuai dengan HPP, meskipun HPP tersebut sebenarnya tidak relevan lagi diterapkan tahun ini," katanya.

Forum Komunikasi Petani Jember, lanjut dia, akan mengawal kesepakatan yang dibuat oleh pihak Bulog dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) yang akan membeli gabah petani minimal sesuai dengan HPP. Sebab hingga kini masih ada harga gabah petani yang dibeli di bawah HPP.

Sementara itu, Komandan Kodim 0824/Jember Letkol Inf Arif Munawar menginstruksikan anggotanya untuk memantau harga gabah di lapangan baik di lahan pertanian maupun di penggilingan padi secara intensif, sehingga harga gabah petani minimal dibeli sesuai dengan HPP. "Saya berharap jangan sampai ada pihak-pihak yang mencoba bermain-main dengan harga gabah tersebut karena kasihan petani yang sudah bekerja keras mengolah lahannya, menanam padi hingga panen," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Uj9dIX
April 06, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Uj9dIX
via IFTTT

Read More

Istana Bantah Intervensi KPU Soal Putusan OSO

Presiden pun menghormati KPU dan kasus OSO sepenuhnya diserahkan kepada KPU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak istana kepresidenan membantah mengintervensi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kasus yang membelit Oesman Sapta Oedang (OSO). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebutkan, Presiden pun menghormati KPU sebagai lembaga independen dan hasil akhir dari kasus OSO ini sepenuhnya diserahkan kepada KPU.

"Sama sekali tidak (intervensi). Ini adalah satu, dari awal jelas, kami hormati independensi KPU. Selama ini juga begitu. Keputusan ini wilayah KPU makanya dalam surat disebut sesuai peraturan perundangan," kata Pratikno, Jumat (5/4).

Pratikno mengklarifikasi polemik surat dari istana bernomor R 49/M.Sesneg/D-1/HK 06.02/3/2019 yang dikirim pada 22 Maret lalu. Surat tersebut meminta KPU menindaklanjuti permintaan PTUN Jakarta. Sesuai keputusan PTUN Jakarta, KPU diminta membatalkan SK penetapan caleg DPD serta meminta KPU memasukkan nama OSO dalam DCT.

Mensesneg Pratikno mengungkapkan, sebelum surat dari istana dilayangkan kepada KPU, Ketua PTUN Jakarta telah lebih dulu berkirim surat kepada Presiden. PTUN Jakarta meminta Presiden memerintahkan KPU melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Presiden, ujar Pratikno, menyadari kebedaraan surat ini dan bukan yang pertama kali pihak istana berkorespondensi dengan PTUN Jakarta.

Polemik OSO dan KPU bermula saat ketua umum Partai Hanura itu menggugat KPU melalui PTUN. OSO menggugat permintaan KPU yang menyertakan syarat pengunduran diri dari kepengurusan parpol agar bisa diakomodasi dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019.

Gugatan ini diputus PTUN pada 14 November 2018. Dalam putusannya PTUN meminta KPU membatalkan SK penetapan caleg DPD serta meminta KPU memasukkan nama OSO dalam DCT.

Selanjutnya, OSO juga mengugat KPU ke Bawaslu karena dianggap tidak menjalankan putusan PTUN. Bawaslu kemudian memutus gugatan tersebut pada 9 Januari 2019.

Dalam putusanya, Bawaslu meminta KPU memasukkan nama OSO ke DCT. Namun, Bawaslu tetap mewajibkan OSO mundur dari kepengurusan parpol jika terpilih sebagai anggota DPD. Berdasarkan putusan Bawaslu, KPU kembali memberikan tenggat waktu bagi OSO menyampaikan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai. Namun, OSO tetap tidak menyerahkan surat pengunduran diri dan kembali melayangkan gugatan ke Bawaslu.

Bawaslu pada akhirnya tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan itu karena menilai laporan tersebut sama dengan laporan OSO yang sebelumnya. Setelah Bawaslu menolak, OSO kembali melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).  Dalam putusanya DKPP juga menolak laporan OSO karena menganggap KPU telah menjalankan putusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Putusan DKPP dibacakan pada 27 Maret 2019.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HXhHil
April 05, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HXhHil
via IFTTT

Read More

Sejalan Ide Sandiaga Uno, Partai Berkarya Prioritaskan UMKM

Ide Sandiaga proritaskkan UMKM sejalan dengan Partai Berkarya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto mengatakan pihaknya sudah dan selalu mengampanyekan upaya mencapai kemandirian ekonomi lewat UMKM. Bahkan, sudah dilakukan sejak partai ini berdiri sekitar tiga tahun lalu.  

“Kami ingin membuat bangsa ini mandiri secara ekonomi. Caranya, dengan membuat UMKM terpadu sehingga masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia, bisa mandiri,” kata Tommy, di Jakarta, kemarin (5/4).

Menurut Tommy, kemandirian ekonomi, yang dalam visi Berkarya merupakan ekonomi dari, oleh dan untuk rakyat itu, antara lain diwujudkan dengan cara membangun sebanyak mungkin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpadu.  Ini dilakukan tidak sekadar menggenjot kemandirian via upaya membina dan memproduksi hasil alam, Partai Berkarya juga mengusahakan sungguh-sungguh penyalurannya melalui ritel yang dibangunnya,  yakni gerai ‘Goro’ atau gotong-royong.

“Goro atau ‘gotong royong’ adalah tempat penyaluran bagi UMKM, petani, nelayan dan hasil alam lainnya untuk memenuhi swasembada suatu daerah,” kata Tommy.

Saat ini, lanjutnya, gerai Goro tak hanya telah berdiridi kawasan seluas 1,6 hektare di Cibubur, Jakarta Timur. Beberapa toko Goro juga berdiri di berbagai daerah seperti Jayapura, Semarang, dan Magelang, Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk menampung produksi rakyat.

"Dari sanalah diharapkan akan lahir toko-toko Goro di berbagai kecamatan di Indonesia untuk mendongkrak hidupnya berbagai UMKM.

 Toko Goro saat ini telah jalan dan memang baru berkembang di Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun, ke depan kami ingin pada satu kabupaten setidaknya ada satu Toko Goro. Bahkan jika perlu hingga ke kecamatan dan kelurahan,”kata Tommy.

Menurut Tommy, dengan Goro Partai Berkarya juga berusaha membantu petani memasarkan produknya langsung ke konsumen. Cara ini diyakininya akan membuat petani menikmati harga lebih baik, sementara konsumen pun tidak terbebani harga tinggi.

"Selama ini mata rantai yang panjang tidak hanya merugikan konsumen, tapi juga membuat petani tidak pernah makmur," katanya.

Partai Berkarya yang memulai upaya meningkatkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi dengan memprioritaskan kemandirian ekonomi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sejalan dengan ide besar yang diusung calon wakil presiden no urut 02, Sandiaga Salahuddin Uno.

Sandiaga Uno dalam berbagai kesempatan berkali-kali menyatakan bahwa sektor UMKM merupakan solusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah besar. Oleh sebab itu, menurut dia, sektor ini harus mendapatkan perhatian lebih besar.

"Kami melihat UMKM adalah solusi untuk penciptaan lapangan pekerjaan.‎ UMKM jumlahnya 99,9 persen dari unit usaha yang dimiliki bangsa,” kata Sandi di berbagai kesempatan, termasuk saat debat Cawapres, pertengahan Maret lalu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WN0onc
April 05, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WN0onc
via IFTTT

Read More

Izin Impor Bawang Putih Belum Dikeluarkan Kemendag

Pemerintah mengeluarkan rekomendasi impor produk hortikultura sebesar 100 ribu ton.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, impor bawang putih belum dilakukan sebab pengeluaran izin impornya belum dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan Kemendag untuk segera mengeluarkan izin tersebut.

“Sudah saya tanya, tapi ya belum juga (dikeluarkan izinnya),” kata Darmin kepada wartawan, di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Jumat (29/3).

Dia menjelaskan, izin impor bawang putih harusnya sudah dikeluarkan Kemendag sejak sepekan lalu. Namun hingga kini, izin impor tersebut belum kunjung keluar. Padahal, kata dia, sebentar lagi masyarakat Indonesia akan menghadapi momentum bulan Ramadhan di mana kebutuhan komoditas bawang putih diprediksi meningkat dibanding hari-hari biasa.

Sebelumnya diketahui, pemerintah mengeluarkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) sebanyak 100 ribu ton melalui Perum Bulog dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar. Rekomendasi impor tersebut dikeluarkan guna mengantisipasi lonjakan harga bawang putih menjelang bulan Ramadhan di mana tingkat kebutuhan konsumsi diproyeksi meningkat. Mengacu catatan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga bawang putih sedang di pasar tradisional pada 29 Maret ini mencapai Rp 33.050 per kilogram atau naik sebesar Rp 350 dari kemarin.

Kendati demikian dia menyatakan, keterlambatan izin impor bawang putih tidak terlalu berpengaruh terhadap harga bawang lokal di pasaran. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kemendag terkait pemberian izin impor.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2OzYqDL
March 29, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2OzYqDL
via IFTTT

Read More

BI Yakin Bunga The Fed Hanya Naik Sekali Hingga 2020

Bank Sentral AS memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) mengubah proyeksinya untuk kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve, Bank Sentral AS, dari dua kali untuk periode 2019-2020 menjadi hanya satu kali. Perubahan proyeksi ini menyusul sinyalemen 'kesabaran' normalisasi yang terus diperlihatkan pimpinan The Fed, Jerome Powell.

Usai Rapat Dewan Gubernur Bank Sentral bulanan, Gubernur BI Perry Warjiyo di Jakarta, Kamis (21/3), mengatakan bahwa sinyalemen penundaan kenaikan suku bunga The Fed membawa imbas positif bagi perekonomian Indonesia, dengan aliran modal asing yang masuk dan tekanan yang berkurang akibat meredanya ketidakpastian.

Pada Rabu (20/3) malam waktu setempat, Bank Sentral AS, The Fed pada Maret ini mempertahankan suku bunga acuan pada 2,25 - 2,5 persen atau median 2,375 persen. Penetapan suku bunga itu sesuai ekspetasi pelaku pasar.

The Fed juga mengubah sinyalemen untuk arah kebijakan suku bunga dalam jangka menengah, yang menyiratkan jumlah kenaikan suku bunga acuan yang lebih rendah dalam dua tahun ke depan.

Sejalan dengan itu, sikap Bank Sentral Eropa (ECB) juga semakin melunak (dovish) karena perkiraan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Benua Biru dan laju inflasi yang rendah.

"Dot Plot (arah bunga acuan untuk jangka menengah) The Fed yang semula naik dua hingga tiga kali, kini hanya naik sekali. Kemudian sikap dovish (melunak) juga ditunjukkan ECB," ujar Perry.

Oleh karena perkembangan kebijakan moneter negara-negara maju itu, Bank Sentral juga pada hari ini (Kamis, 21/3) mempertahankan suku bunga acuan 7-Day Reverse Repo Rate sebesar enam persen. Dengan dipertahankannya suku bunga acuan pada Maret ini, Bank Sentral tercatat sudah empat kali menahan suku bunga acuan di level enam persen.

Penetapan kebijakan suku bunga itu juga diiringi suku bunga fasilitas penyimpanan dana di BI (Depocit Facility/DF) 5,25 persen dan suku bunga penyediaan dana ke perbankan (Lending Facility/LF) 6,75 persen.

Meski demikian, BI masih mengorientasikan kebijakan suku bunga acuan untuk ketahanan stabilitas dari tekanan eksternal. Sementara kebijakan makroprudensial BI, ujar Perry, diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Salah satu kebijakan makroprudensial terbaru yang dilonggarkan BI adalah peningkatan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) perbankan dari 80-92 persen menjadi 84-94 persen.

Peningkatan batas atas dan batas bawah RIM itu akan mendorong perbankan untuk lebih agresif menyalurkan kredit. Bank Sentral berharap pertumbuhan kredit dapat mencapai 12 persen atau di batas atas sasaran pertumbuhan kredit tahun ini yang sebesar 10-12 persen.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HKD3yr
March 21, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HKD3yr
via IFTTT

Read More

Alvara: Jokowi Unggul di Hampir Semua Daerah, Kecuali...

Survei Alvara dilakukan pada rentang waktu 22 Februari-2 Maret 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, mengatakan pasangan capres-cawapres 01 Jokowi-Maruf Amin unggul hampir di semua daerah. Berdasarkan survei yang digelar akhir Februari lalu, Jokowi-Maruf Amin hanya kalah tipis dari capres-cawapres 02 Prabowo-Sandiaga Uno di Sumatra.

"Jokowi-Maruf unggul di hampir semua area kepulauan dengan elektabilitas lebih dari 50 persen. Sementara itu, Prabowo-Sandiaga Uno hanya unggul di Sumatra dengan selisih yang tidak begitu jauh,” ujar Hasanuddin dalam rilis survei pada Jumat (15/3).

Adapun, persentase perolehan suara berdasarkan survei Alvara yakni di Sumatra, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno unggul (46,3 persen) dibanding Jokowi-KH. Maruf Amin (40,2 persen). Jumlah pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voters) sebesar 13,5 persen di Sumatra.

Di Jawa, Jokowi-Maruf Amin unggul (58 persen) dibandingkan Prabowo-Sandiaga Uno (29,4 persen). Jumlah pemilih yang belum memutuskan tercatat sebanyak 12,6 persen.

Di Bali, Jokowi-Maruf Amin unggul (60,6 persen) dibandingkan Prabowo-Sandiaga (36,4 persen). Jumlah pemilih yang belum memutuskan sebesar 3 persen di Bali.

Di Kalimantan, Jokowi-Ma’ruf Amin unggul (50,7 persen) dibanding Prabowo-Sandiaga Uno (38,4 persen). Kemudian jumlah pemilih yang belum memutuskan sebanyak 11 persen pemilih di Kalimantan.

Sedangkan di Sulawesi, Jokowi-Ma’ruf Amin unggul (58,1 persen) dibanding Prabowo-Sandiaga Uno (36 persen). Jumlah pemilih di Sulawesi yang belum memutuskan pilihan sebesar 5,8 persen.

Di Papua, Jokowi-Maruf Amin unggul (54,5 persen) dibanding Prabowo-Sandiaga Uno

(39,4 persen). Sementara itu, ada 6,1 persen pemilih di Papua yang belum menentukan pilihan.

Kemudian, Hasanuddin juga mengungkapkan bahwa Jokowi-Maruf Amin masih unggul di semua generasi. "Hanya saja, di golongan pemilih muda, terjadi persaingan sangat ketat antara Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno," tutur dia.

Dia menjelaskan, pada pemilih Gen Z (usia 17-21 tahun), Pemilih pasangan Jokowi - Maruf Amin sebesar 44 persen. Sementara itu pemilih pasangan Prabowo – Sandiaga Uno sebesar 42,5 persen, sedangkan yang belum memutuskan menjadi 13,4 persen.

Di kalangan pemilih milenial (usia 22 - 37 tahun), pemilih pasangan Jokowi - Maruf Amin sebesar 51,5 persen sedangkan pemilih Pasangan Prabowo– Sandiaga Uno sebesar 37,2 persen. Pemilih  yang belum memutuskan sebanyak 11,3 persen.

Pada kalangan pemilih Gen X (usia 38 - 53 tahun), pemilih pasangan Jokowi - Maruf Amin sebesar 56,1 persen, sementara pemilih pasangan Prabowo – Sandiaga Uno sebesar 32,2 persen.  Pemilih Gen X yang belum memutuskan 11,7 persen.

Di kalangan pemilih baby boomers (usia lebih 53 tahun), pemilih pasangan Jokowi - Maruf Amin sebesar 66 persen dan pemilih pasangan Prabowo – Sandiaga Uno sebesar 24 persen. Pemilih  yang belum memutuskan sebesar 10 persen.

Survei Alvara dilakukan pada rentang waktu 22 Februari-2 Maret 2019 dengan menggunakan metode multistage random sampling. Survei dilakukan dengan wawancara terhadap 1.201 responden yang berusia 17 ke atas dan memiliki hak pilih. Margin of error survei tercatat sebesar 2,88 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei tersebut mengungkapkan, tingkat keterpilihan atau elektabilitas kedua kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada awal Maret tidak berubah signifikan dibandingkan awal Januari tahun ini. Elektabilitas kedua kandidat turun tipis dengan jumlah pemilih undecided voters sedikit bertambah.

Elektabilitas pasangan Joko Widodo-Maruf Amin pada bulan Februari 2019 sebesar 53,9 persen, sementara elektabilitas pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebesar 34,7 persen. Sementara itu, dalam survei Alvara pada awal Januari, tingkat keterpilihan Jokowi-Ma'ruf sebesar 54,3 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga 35,1 persen dan pemilih yang belum memutuskan sebesar 10,6 persen.

Menurut Hasan, ada beberapa faktor yang menyebabkan elektabilitas kedua kandidat tidak banyak berubah. Pertama, kata dia, kedua kandidat tidak melakukan kampanye yang substantif seperti adu ide dan gagasan. Hal ini juga yang menyebabkan naiknya jumlah undecided voters.

Faktor selanjutnya, kata Hasan, adalah loyalitas pemilih masing-masing pasangan calon. Pemilih kedua kandidat memiliki loyaliyas yang cukup tinggi. Pemilih Jokowi-Ma'ruf, sebesar 80,7 persen menyatakan tidak akan mengubah pilihannya. Sedangkan kubu Prabowo-Sandi, 78,2 persen menyatakan tidak akan berubah pilihan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FdiJUx
March 15, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FdiJUx
via IFTTT

Read More

Revisi UU Minerba Diharapkan Bisa Atur Soal Mineral Fund

Mineral fund telah diberlakukan di banyak negara, termasu di Timor Leste dan Norwegia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) diharapkan bisa mengatur sejumlah hal. Termasuk juga mengatur soal dana mineral atau mineral fund untuk diinvestasikan di bidang produktif.

"Saya mengusulkan mineral fund bisa masuk di UU baru demi keadilan antergenerasi. Supaya yang diwarisi generasi mendatang bukan hanya kolam tidak produktif hasil penambangan tanpa merasakan hasilnya. Dana ini penting untuk ekonomi berkelanjutan," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (Iress) Marwan Batubara dalam diskusi bertajuk 'Pengelolaan Pertambangan Minerba Konstitusional' di Jakarta, Senin (11/2).

Marwan menjelaskan bahwa dana mineral telah diberlakukan di banyak negara bahkan di Timor Leste dan Norwegia. Dana mineral diberlakukan dengan menyisihkan dana dari sektor minerba, termasuk pajak dan lainnya ke sektor yang lebih produktif seperti eksplorasi untuk ketahanan cadangan.

"Itu untuk menjamin keadilan dengan generasi mendatang dan keberlanjutan pembangunan," katanya.

Menurut Marwan, keberlanjutan cadangan minerba perlu jadi perhatian. Pemerintah diminta tidak berpikir untuk jangka pendek karena modal yang ada harus diputar untuk mengganti kegiatan eksploitasi mineral.

Revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba telah masuk Prolegnas Prioritas sejak 2016 sebagai UU perubahan. Sayangnya hingga awal 2019, RUU Minerba belum juga ditetapkan sebagai UU baru.

Revisi UU Minerba diharapkan bisa menghasilkan ketentuan aturan dengan pengelolaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2BuMjCF
February 11, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2BuMjCF
via IFTTT

Read More

Kementerian ESDM Tetapkan Harga Jual Eceran BBM Nonsubsidi

Batasan margin badan usaha penyalur BBM umum paling tinggi 10 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan ketentuan terkait harga jual eceran bakan bakar minyak (BBM) umum nonsubsidi antara lain pertalite, pertamax cs, solardex, dan dexlite. Formulanya ada dalam peraturan menteri untuk menentukan harga jenis bahan bakar umum ini.

"Dengan begitu para pelaku usaha lebih nyaman, dan konsumen terlindungi, untuk pelaku usaha juga lebih mudah. Fairness-nya ada," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2). 

Aturan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 19 K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Umum Jenis Bensin Dan Solar yang Disalurkan lewat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. Peraturan tersebut juga mengatur BBM Umum yang dijual di SPBU Shell, Total, AKR, Exxonmobil, Vivo dan lainnya.

Kebijakan ini diambil demi menjaga kestabilan dan kepastian harga BBM umum, melindungi konsumen serta agar praktek usaha lebih fair.

Dalam ketentuan tersebut, ditetapkan batasan margin badan usaha penyalur BBM Umum paling tinggi sebesar 10 persen dan paling rendah lima persen dari harga dasar. Selain mengatur marjin, yang juga penting adalah Kepmen ini menetapkan formula perhitungan harga dasar untuk digunakan Badan Usaha sebagai pedoman menetapkan harga jual BBM Umum. Jadi lebih terbuka dan fair sehingga tidak ada lagi badan usaha yang menjual BBM umum kemahalan. Ada batas atasnya untuk melindungi konsumen juga.

Dalam beleid tersebut, harga dasar BBM Umum terdiri dari biaya perolehan, biaya penyimpanan dan biaya distribusi serta marjin, dengan formula sebagai berikut. Untuk jenis bensin di bawah RON 95 dan jenis minyak solar CN 48, batas bawahnya yaitu, Mean of Platts Singapore (MOPS) plus Rp 952 per liter plus Margin (5 persen dari harga dasar). Sedangkan batas atasnya, yaitu MOPS plus Rp 2.542 per liter plus Margin (10 persen dari harga dasar).

Sementara itu untuk BBM jenis Bensin di atas RON 95 dan Solar CN 48, batas bawahnya, yaitu MOPS plus Rp 1.190 per liter plus Margin (lima persen dari harga dasar). Sedangkan batas atasnya, yaitu MOPS plus Rp 3.178 per liter plus Margin (10 persen dari harga dasar).

MOPS merupakan bagian biaya perolehan atas penyediaan BBM jenis Bensin dan Minyak Solar dari produksi kilang dalam negeri dan atau impor sampai dengan Terminal/Depot BBM yang mencerminkan harga produk. Konstanta rupiah per liter dalam formula tersebut merupakan biaya pengadaan, biaya penyimpanan, dan biaya distribusi. Marjin merupakan keuntungan Badan Usaha yang melakukan penyaluran BBM Umum. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SnUECT
February 09, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SnUECT
via IFTTT

Read More

ICW: Dana Desa Paling Rawan Dikorupsi

Nilai kerugian negara akibat korupsi anggaran desa mencapai Rp 37,2 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai berdasarkan kajian Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018, dana desa rawan dikorupsi.

"Sektor yang paling rawan dikorupsi, yakni anggaran desa yang meliputi anggaran dana desa (ADD), dana desa (DD), dan pendapatan asli desa (PADes), yaitu 96 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 37,2 miliar," kata peneliti ICW Wana Alamsyah di Jakarta, Jumat (8/2).

ICW melakukan kajian mengenai Tren Penindakan Kasus Korupsi 2018 yang dilakukan mulai 1 Januari-31 Desember 2018. Pemerintah meluncurkan dana desa sejak 2015 dan hingga 2019 sudah mencapai Rp 257 triliun. Rinciannya, pada 2015 senilai Rp 20,7 triliun, pada 2016 mencapai Rp 47 triliun, pada 2017 mencapai Rp 60 triliun, pada 2018 mencapai Rp 60 triliun dan pada 2019 mencapai Rp 70 triliun.

Dilihat dari nilai korupsinya, jumlah korupsi memang jauh berbeda dengan sektor perbankan yang nilai kerugian negaranya mencapai Rp 2,1 triliun dalam 16 kasus korupsi. "Perlu ada pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah untuk meminimalkan korupsi anggaran desa. Selain itu perlu ada pengawasan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai penyaluran dana bencana alam sehingga potensi kecurangan baik berupa kerugian negara maupun pungutan liar dapat terhindarkan," ungkap Wana.

Sementara sektor publik seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi masih terdapat celah untuk melakukan korupsi. Bidang sosial kemasyarakatan seperti dana bantuan bencana berpotensi dikorupsi seperti proyek rehabilitasi SD dan SMP pascagempa di Lombok yang melibatkan anggota DPRD Mataram.

Selain itu, kasus pungutan liar yang terjadi di Banten juga terkait dengan jenazah korban pascatsunami. Berdasarkan provinsi tempat terjadinya korupsi, Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak memiliki kasus korupsi, yaitu 52 kasus dengan jumlah tersangka 135 orang dengan kerugian negara Rp 125,9 miliar, Jawa Tengah dengan 36 kasus dan 65 tersangka serta kerugian negara Rp 152,9 miliar serta Sulawesi Selatan sebanyak 31 kasus dan jumlah tersangka 62 orang dengan nilai kerugian negar Rp 74,5 miliar.

Provinsi lain yang juga memiliki banyak kasus korupsi adalah Jawa Barat (27 kasus), Sumatera Utara (23 kasus), Aceh (22 kasus), Bengkulu (16 kasus), Jambi (15 kasus), Kalimantan Tengah (15 kasus). Sekitar 89 persen kasus korupsi terjadi di pemerintahan daerah, yaitu di tingkat provinsi 20 kasus, kabupaten 170 kasus, kota 48 kasus dan desa 104 kasus.

Kasus korupsi di tingkat nasional, yaitu terkait dengan korupsi BUMN hanya 11 persen dari total kasus. Namun kerugiannya Rp 3,1 triliun, artinya kasus yang terjadi di tingkat nasional dari kerugian negara paling besar karena per kasus rata-rata kerugian negaranya mencapai Rp 83 miliar.

"Ada sebanyak 180 orang yang berlatar belakang politisi ditetapkan sebagai tesangka akibat melakukan korupsi. Hal ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk melakukan reformasi partai politik," kata Wana.

Aktor-aktor yang terlibat korupsi paling banyak masih Aparatur Sipil Negara 375 orang, swasta 235 orang, ketua/anggota DPRD 127 orang, kepala desa 102 orang, kepala daerah 37 orang, yaitu dua gubernur, tujuh wali kota dan wakil wali kota dan 28 bupati, dirut/karyawan BUMN 28 orang, aparatur desa 22 orang, dirut/karyawan BUMD 15 orang, ketua/anggota kelompok atau organisasi 13 orang dan kepala sekolah 12 orang.

"ASN perlu menjadi 'whistleblower' atau justice collaborator untuk membongkar kasus korupsi yang terjadi khususnya di daerah," kata Wana.

Pada 2018, terdapat kasus yang dilakukan secara berjamaah oleh anggota DPRD Kota Malang (41 orang), anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (38 orang) dan anggota DPRD Provinsi Jambi (12 orang).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SypGHw
February 08, 2019 at 04:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SypGHw
via IFTTT

Read More