Tim Hukum KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Sengketa Pemilu

AnP Law Firm telah ditunjuk oleh KPU untuk menjadi kuasa hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Tim Kuasa Hukum KPU dalam perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU)  pilpres, Ali Nurdin,  menyatakan optimistis menghadapi tim BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto di Mahkamah Konstitusi (MK). Ali Nurdin dan tim menyiapkan 20 orang pengacara dalam PHPU pilpres tahun ini. 

"Dari tim kuasa hukum kami ada 20 orang pengacara. Kami sudah mulai bekerja sejak hari ini sampai seterusnya. Kecuali pada Idul Fitri nanti," ujar Ali saat dijumpai wartawan usai rapat bedah kasus PHPU Pemilu 2019 di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat,  Sabtu (25/5).

Sebagaimana diketahui, firma hukum Ali Nurdin,  yakni AnP Law Firm,  telah ditunjuk oleh KPU untuk menjadi kuasa hukum dalam sengketa PHPU Pilpres 2019. Sebelum menangani Pilpres 2019, Ali Nurdin pernah menjadi wakil kuasa hukum KPU dalam sengketa PHPU Pilpres 2014 lalu. 

Pada saat itu,  bersama almarhum Adnan Buyung Nasution,  dirinya berhasil memenangkan gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh paslon capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.  Saat itu Ali bekerja bersama tujuh orang Komisioner KPU periode 2012-2017 yang dipimpin oleh almarhum Husni Kamil Manik. 

Selain itu,  Ali Nurdin dan tim juga pernah menjadi kuasa hukum KPU dalam sengketa PHPU pilkada dan sengketa proses pemilu di Bawaslu.  Menurut Ali, untuk PHPU Pilpres 2019 pihaknya tidak memiliki strategi khusus. 

"Kami sendiri tidak ada persiapan khusus. Mau siapapun pengacaranya,  siapapun penggugatnya biasa saja.  Kami siap untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja KPU. Mudah-mudahan kami menang.  Kami optimis," ungkap Ali. 

Terhadap gugatan BPN Prabowo-Sandiaga Uno yang telah dilayangkan pada Jumat (24/5) malam ke MK,  Ali mengaku sudah mempelajarinya secara internal.  Namun,  dirinya enggan menyampaikan tanggapan atas poin-poin gugatan itu. 

Ali hanya menyampaikan jika ada perbedaan poin gugatan dengan yang diajukan pada 2014 lalu. Dia pun menyatakan siap menghadapi sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang akan digelar pada 14 Juni lalu. 

"Apapun dalilnya, bagi kami sudah biasa. Sebab bagi kami gugatan pemilu itu kan gugatan terhadap proses pemilu,  terhadap tahapan pemilu. Nah tahapan pemilu kan simpel.  Pertama pendaftaran dan penetapan calon.  Kedua, penetapan DPT baik pemilihnya dan perbaikannya. Kemudian masalah sosialisasi dan kampanye.  Keempat soal pemungutan dan penghitungan suara.  Dan untuk itu kan datanya ada di masing2 KPU daerah, baik rekapitulasi di tingkat nasional, provinsi,  kabupaten kota sampai tingkat kecakamatan dan desa. Tidak ada yang aneh bagi kami," tegasnya. 

BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah resmi mendaftarkan gugatan sengketa pemilihan presiden (pilpres) 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mendaftarkan melalui tim kuasa hukumnya ke loket MK sekitar pukul 22.44 WIB, Jumat malam.

Sebelumnya,  tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga Uno untuk gugatan PHPU pilpres sudah resmi mendaftarkan gugatannya ke MK pada pukul 22.40 WIB,  Jumat. Tim ini dipimpin oleh Bambang Widjojanto.

Seperti diketahui, BPN menolak rekapitulasi hasil penghitungan pilpres 2019 yang ditetapkan KPU. Hasil rekapitulasi KPU menyebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin memperoleh 85.607.362 (55,50 persen) suara sementara paslon Prabowo-Sandi memperoleh 68.650.239 (44,50 persen) suara.

Hasil rekapitulasi ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) KPU nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2019. SK ditetapkan Selasa, 21 Mei 2019 pukul 01:46 WIB.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VP09Hq
May 25, 2019 at 09:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VP09Hq
via IFTTT

Read More

Serba Serbi Memilih Sekolah untuk Anak

Sekolah harus memperhatikan kesiapan anak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Memilih sekolah untuk anak perlu memperhatikan banyak hal. Pekerja seni Nirina Zubir menilai pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk anak. Dalam memilih sekolah, menurut Nirina usia dan kesiapan anak harus benar-benar dipikirkan sebelum memutuskan untuk menyekolahkan anak.

Ia pun menceritakan pengalaman menyekolahkan anak pertamanya. Ibu dua anak ini sangat memikirkan kesiapan usia anaknya, setelah itu perlu mengetahui sekolah yang tepat. Pada masa kini, menurut Nirina, begitu banyak sekolah yang bagus namun belum tentu sekolah bagus itu cocok untuk anaknya.

"Karena era informasi yang banyak sekali ini kita bingung. Setelah ditentukan umur berapa, lalu kemana ya sekolahnya? Banyak langkah-langkahnya," kata Nirina, dalam diskusi bertajuk 'Memilih Sekolah untuk Anak', Selasa (30/4).

Terkait dengan memilih sekolah, memilih sekolah untuk anak tidak bisa dilakukan secara acak karena ada banyak pertimbangannya. Hal yang perlu dipikirkan antara lain adalah pertimbangan biaya, pertimbangan jarak, dan minat anak.

Selain mempertimbangkan hal tersebut, penting untuk dipikirkan keinginan anak. Jangan sampai orang tua egois menentukan sekolah tanpa mendengar pendapat dari anak. Sebab, anaklah yang nantinya akan menjalani hari-harinya di sekolah.

Komunikasi antara anak dan orang tua harus terus dilakukan. Apabila nantinya anak memiliki masalah di sekolah orang tua harus mendengarkan dan memberikan kekuatan untuk anaknya. Orang tua juga harus mengkomunikasikan dengan orang tua yang lain atau pihak sekolah ketika memiliki masalah.

Ia juga menilai saat ini di era teknologi orang tua dimudahkan untuk mencari informasi mengenai pendidikan. Apabila pada masa lalu orang tua harus bertanya ke keluarganya terkait ilmu parenting, saat ini di internet telah banyak informasinya.

Ia mengisahkan kehidupannya sendiri yang sempat hampir tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Pada saat itu, begitu lulus Sekolah Menengah Atas (SMA), Nirina sudah mendapatkan tawaran pekerjaan di dunia hiburan. Sempat terpikir untuk tidak melanjutkan kuliah. Keinginan tersebut juga telah ia ungkapkan kepada orang tuanya.

Namun, lanjut dia, orang tuanya sangat keras terkait pendidikan dan mewajibkan Nirina untuk meneruskan pendidikan. Nirina yang tadinya tidak terlalu memikirkan pentingnya pendidikan tinggi akhirnya setuju untuk melanjutkan kuliah. Hingga saat ini, ia juga menginginkan anak-anaknya untuk bisa bersekolah hingga jenjang yang tinggi.

"Jadi walaupun saya ada di dunia entertainment, tapi paling enggak punya background pendidikan sampai titik tertentu. Jadi saya nilai masih penting," kata Nirina.

Hal senada diungkapkan Suryan Widati atau yang biasa dipanggil Wida. Istri Menteri Pendidikan (Mendikbud) Muhadjir Effendy ini menilai saat ini orang tua sangat beruntung karena banyak sumber belajar yang memudahkan mereka.

"Kita beruntung sekali karena menghadapi sumber-sumber belajar yang membuat kita mudah menyampaikan yang kita inginkan," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JfGga7
May 01, 2019 at 09:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JfGga7
via IFTTT

Read More

Total 3 Petugas TPS di Sukabumi Meninggal Usai Bertugas

3 petugas TPS tersebut meninggal di hari yang berbeda.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI— Sebanyak tiga petugas TPS di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia akibat kelelahan dan sakit saat bertugas melayani warga yang hendak menyalurkan suaranya hingga perhitungan suara.

"Petugas di TPS yang meninggal itu berada di tiga lokasi berbeda dan waktu meninggalnya berbeda hari," kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi,Ferry Gustaman, di Sukabumi, Sabtu (20/4).

Anggota KPPS tersebut yakni Idris Hadi (64) warga Kampung Cipamutih, RT 01/07, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar. Petugas ini meninggal pada Kamis (18/4) pukul 02.00 WIB di rumahnya karena keletihan usai menghitung suara ditambah memiliki riwayat penyakit jantung.

Kemudian, seorang wanita yang belum diketahui namanya warga Desa Sukajaya, Kecamatan Pabuaran meninggal pada Sabtu, (20/4) sekitar pukul 06.00 WIB di RSUD Jampangkulon akibat pendarahan saat melahirkan. Pendarahan itu diduga disebabkan wanita ini kelelahan saat proses pemungutan hingga perhitungan suara.

Terakhir Usman Suparman yang merupakan petugas pengamanan TPS wara Kampung Selaawi, RT 16, Desa Warnasari, Kecamatan Sukabumi meninggal dunia usai pelaksanaan perhitungan suara. Namun belum diketahui yang menjadi penyebab meninggalnya pria ini.

Untuk meringankan penderitaan keluarga korban dan bentuk apresiasi terhadap kinerjanya yang sudah merelakan waktu dan tenaga hingga nyawanya agar proses jalannya pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan sukses pihak KPU Kabupaten Sukabumi saat ini tengah melakukan penggalangan dana.

"Mereka bisa dikatakan pahlawan demokrasi yang telah memberikan pelayanan agar pelaksanaan pemilu lalu berjalan dengan sukses, kita harus mengapresiasinya. Salah satu bentuk apresiasi terhadap tiga petugas itu kami akan memberikan bantuan dan saat ini masih dalam tahap penggalangan dana," kata dia.

Di sisi lain, Ferry mengatakan untuk saat ini perhitungan sudah masuk di tingkat kecamatan dan belum ada laporan terjadi kendala saat perhitungan tersebut. Setelah perhitungan selesai maka akan diplenokanPanitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilanjutkan perhitungan di tingkat Kabupaten Sukabumi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ZpLvJO
April 20, 2019 at 09:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZpLvJO
via IFTTT

Read More

Bawaslu Serahkan OTT Dua Caleg ke Polda Yogyakarta

Terduga pelaku belum ditahan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Kabar ada dua calon legislatif DI Yogyakarta yang terkena OTT politik uang memang sudah tersebar luas. Namun, Bawaslu DIY menyerahkan kasus itu kepada Polda DIY.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih mengatakan, OTT itu bukan Bawasu yang melakukan. Justru, dilakukan oleh Polda DIY.

"OTT kemarin itu yang melaksanakan itu patroli dari Polda, kemudian menemukan adanya mobil yang dicurigai membawa sejumlah uang untuk keperluan money politic," kata Siti, Rabu (17/4).

Ia menuturkan, barang bukti ada di Bawaslu DIY atas hasil rembukan Polda dan Kejaksaan Tinggi pada Selasa malam. Tapi, ia berharap, Polda bisa secepatnya membawa barang bukti tersebut.

Siti menekankan, itu merupakan OTT Polisi dan Bawaslu tidak memiliki wewenang mengelola barang bukti. Soal pelapor, cuma ada tiga yang diizinkan regulasi WNI pemilik hak pilih, pemantau dan peserta pemilu.

Artinya, Polisi tidak dapat pula berkedudukan sebagai pelapor. Pun, lanjut Siti, Bawaslu lantaran itu bukan temuan mereka dan tidak bisa diklaim sebagai temuan mereka.

Namun, setelah ada barang yang dibawa Polisi dan ada pembawanya, Bawaslu turut melakukan penelusuran. Termasuk, klarifikasi kepada pihak-pihak yang membawa barang bukti tersebut.

"Secara detail saya belum bisa menyampaikan, kalau hemat kami yang punya kewenangan memberi pernyataan dari pihak Kepolisian," ujar Siti menjelaskan OTT yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Untuk OTT yang terjadi di Kota Yogyakarta, ia mengaku baru mendapat laporan secara lisan. Ada masyarakat yang disebut melihat dugaan pembagian uang, lalu mengabari Bawasu Kota Yogyakarta.

Setelah itu, Bawaslu menuju TKP dan malam itu langsung dilakukan klarifikasi untuk memperjelas persoalan. Sayangnya, hingga Rabu pagi belum ditetapkan sebagai temuan karena belum ada dua alat bukti.

"Sehingga, masih dalam proses penelurusan, tentu kami tidak bisa menceritakan lebih detail terkait proses itu," kata Siti.

Hingga kini, untuk dugaan OTT di Kabupaten Sleman belum dilakukan penahanan terhadap pelaku. Apalagi, dugaan OTT di Kota Yogyakarta yang barang buktinya saja belum jadi temuan.

Keterangan Bawaslu, ditambah keterangan Kapolda DIY, Irjen Pol Ahmad Dofiri, beberapa jam sebelumnya, justru memicu keprihatinan. Sebab, bisa dibilang mereka saling lempar kewajiban.

Walau betul dalam menentukan satu kasus perlu waktu proses, tapi keduanya memberikan kesan yang kurang menenangkan. Yaitu, sama-sama tidak ingin mengambil tanggung jawab.

Tapi, diharapkan kesan itu salah dan masyarakat tidak bosan melaporkan dugaan-dugaan politik uang. Jangan sampai, sikap-sikap serupa melahirkan keraguan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran-pelanggaran.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2XhnPW1
April 17, 2019 at 09:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XhnPW1
via IFTTT

Read More

Jokowi Ingin Perjuangkan Kemandirian Bangsa Indonesia

Kemandirian bangsa tersebut sangat penting untuk masa depan Indonesia selanjutnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut satu Joko Widodo (Jokowi) mengung menegaskan ingin terus memperjuangakan kemandirian bangsa Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat menjelaskan visi misinya dalam debat debat terakhir calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) malam ini (13/4).

Jokowi menegaskan selama ini pemerintah sudah mengupayakan pengeloalaan aset yang sudah berhasil dimiliki Indonesia. “Sumber daya alam sebelumnya dikelola asing bisa dikuasai negara (Indonesia) seperti Blok Mahakam, Blok Rokan, dan Freeport,” kata Jokowi dalam acara debat terakhir capres-cawapres, Sabtu (13/4).

Dia menilai, kemandirian bangsa tersebut sangat penting untuk masa depan Indonesia selanjutnya. Sebab, lanjut Jokowi, dengan kemandirian bangsa maka ekonomi yang adil dan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan.

Selanjutnya, untuk biodang kesejahteraan sosial, Jokowi menegaskan akan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar. “Dengan kartu ini, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa kuliah di akademi atau perguruan tinggi,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi menegaskan pihaknya juga akan mengeluarkan Kartu Pra Kerja yang dapat memberikan kesempatan pelatihan baik di dalam atau luar negeri. Kesempatan tersebut bida dirasakan bagi lulusan SMA, perguruan tinggi, atau masyarakat yang terkena PHK.

Tak hanya itu, Jokowi juga menjanjikan akan mengeluarkan Kartu Sembako Murah. “Dengan kartu ini diharapkan membeli masyarakat bisa membeli sembako dengan harga yang sudah didiskon krena sudah disubsidi,” tutur Jokowi. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2uZp1kW
April 13, 2019 at 09:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2uZp1kW
via IFTTT

Read More

Garda Revolusi Disebut Teroris, Iran Siap Balas AS

Langkah AS memasukkan Garda Revolusi Iran sebagai teroris adalah konyol.

REPUBLIKA.CO.ID,  TEHERAN -- Iran menyatakan siap membalas Amerika Serikat (AS) jika memutuskan mencantumkan Garda Revolusi Iran ke daftar teroris. Menurut Teheran, AS justru telah menciptakan dan mendukung kelompok teroris di Timur Tengah.

Sebanyak 255 dari 290 anggota parlemen Iran telah merilis pernyataan bersama merespons rencana AS memasukkan Garda Revolusi ke daftar teroris.

"Kami akan menjawab tindakan apa pun yang dilakukan terhadap pasukan ini (Garda Revolusi) dengan aksi balasan," kata mereka dalam pernyataannya pada Ahad (7/4).

Menurut mayoritas anggota parlemen Iran, rencana AS mencantumkan Garda Revolusi adalah konyol. AS dinilai akan menyesali tindakan mereka. "Jadi para pemimpin Amerika, yang mereka sendiri adalah pencipta dan pendukung teroris di kawasan (Timur Tengah), akan menyesali tindakan yang tak pantas dan konyol ini," ucapnya.

Tiga pejabat AS telah mengungkap rencana Washington untuk memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris asing. Hal itu diprediksi akan diumumkan Departemen Luar Negeri AS pada Senin (8/4).

Kabar tentang rencana AS mencantumkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar teroris telah berembus selama beberapa tahun terakhir. Pada 2017, AS sempat diprediksi akan merealisasikan rencananya.

Komandan Garda Revolusi Iran Mohammad Ali bahkan sempat mengancam Presiden AS Donald Trump. Dia mengatakan, jika pemerintahan Trump benar-benar memasukkan Garda Revolusi dalam daftar teroris, ia akan menganggap tentara AS di seluruh dunia sebagai ISIS.

Garda Revolusi merupakan organisasi keamanan paling kuat di Iran. Ia dibentuk pasca-Revolusi Iran pada 1979 untuk melindungi sistem pemerintahan ulama Syiah. Sejak terbentuknya, Garda Revolusi mengendalikan sektor besar ekonomi Iran dan memiliki pengaruh besar dalam sistem politiknya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UznWib
April 07, 2019 at 09:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UznWib
via IFTTT

Read More

Penurunan Penumpang di BSH Capai 20 Persen

Penurunan penumpang terjadi cukup signifikan.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Adanya aturan bagasi berbayar oleh sejumlah maskapai penerbangan membuat jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng berkurang. Senior Manager of Branch Communication and Legal PT Angkasa Pura, Cengkareng, Febri Toga Simatupang mengakui, penurunan penumpang terjadi cukup signifikan.

Meski begitu, ia menambahkan, faktor kebijakan bagasi berbayar bukan satu-satunya penyebab. Menurut dia, harga tiket yang masih mahal juga ikut memengaruhi. "Penurunan memang ada. Macam-macam faktor, harga tiket juga tinggi," kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (5/2).

Namun, ia mengaku belum tahu jika penurunan penumpang itu menyebabkan beberapa gerai di Terminal 1 BSH tutup. Berdasarkan pantauan Jumat (1/2) lalu, beberapa gerai, seperti Bread Talk dan Kudeta tutup akibat pengunjung sepi. Beberapa pedagang dan sopir angkutan juga sempat mengeluhkan pendapatan mereka yang berkurang pascaaturan bagasi berbayar. "Kalau tenant kami yang tutup, nanti kami cek dulu," kata dia.

Ia mengatakan, sejak adanya aturan bagasi berbayar penurunan penumpang kurang lebih mencapai 10 hingga 20 persen. Perhitungan itu bukan hanya mencangkup Terminal 1, melainkan seluruh terminal.

Menurut Febri, PT Angkasa Pura II akan berkoordinasi dengan maskapai untuk mengatasi penurunan penumpang itu. "Apa yang bisa kami bantu untuk sama-sama meningkatkan penumpang, kita koordinasikan. Baik dari slot penerbangan, pelayanan, kita akan bantu," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Tv9PGI
February 05, 2019 at 09:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Tv9PGI
via IFTTT

Read More

Hendra/Ahsan Ditarget Minimal 14 Turnamen Setahun

Ini agar mereka bisa lolos ke Olimpiade Tokyo 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ganda putra peringkat delapan dunia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan yang baru dikontrak oleh sponsor baru Mizuno, harus bermain minimal 14 turnamen dalam setahun. Ini agar mereka bisa lolos ke Olimpiade Tokyo 2020.

"Targetnya lolos ke Tokyo 2020. Targetnya minimal main di 14 turnamen setahun," ujar Hendra Setiawan seusai bertanding pada final Indonesia Masters di Istora Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta, Ahad (27/1).

Hendra dan Ahsan terikat kontrak dua tahun dengan Mizuno. Pada final di Istora, Hendra/Ahsan harus mengakui keunggulan ganda putra nomor satu dunia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo yang mengalahkan mereka dua gim langsung 21-17 dab 21-11 hanya dalam waktu 25 menit.

Gelar ini menjadi gelar kedua Marcus/Kevin pada 2019 setelah pekan lalu juara di Malaysia Masters.

Hasil tersebut menurut Hendra cukup memuaskan bagi mereka, meskipun masih harus dievaluasi lagi. "Setelah ini kami akan berlatih kembali dan sparring di Pelatnas," tambahnya.

Ditanya apakah mereka mengalami kesulitan harus beradaptasi dengan peralatan baru, Hendra mengaku sudah mulai terbiasa.

"Sekarang sudah tiga pekan, jadi sudah mulai terbiasa," kata juara Olimpiade Beijing 2008 bersama Markis Kido itu.

Sebelum Indonesia Masters, pasangan juara dunia 2013 dan 2015 lebih dulu bermain di liga bulu tangkis di India dan Malaysia Masters. Dengan sponsor barunya, Hendra memakai raket Fortius Tour, sedang Ahsan memakai raket Fortius Four-F.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2MEoA7K
January 27, 2019 at 09:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2MEoA7K
via IFTTT

Read More