REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani, mengatakan pihaknya bersiap untuk menghadapi gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, bila nanti setelah penetapan rekapitulasi pihak 02 mengadukannya. TKN sudah menyiapkan tim hukum untuk mengantisipasi hal itu.
Hingga saat ini, TKN belum tahu pasti apakah pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, akan mengadu ke Mahkamah Konstitusi atau tidak. Karena itu, TKN menyelenggarakan acara diskusi publik menakar kuantifikasi pelanggaran pemilu terstruktur, sistematis dan massif, sebagai satu persiapan terkait hal itu.
"Tujuan kita menyelenggarakan diskusi, dalam rangka juga persiapan TKN apabila nanti hasil pemilu ini dibawa ke MK, kita tidak tahu. kita juga menyiapkan tim hukum," kata dia saat memberikan sambutan dalam diskusi publik "Menakar kuantifikasi pelanggaran TSM dalam Pemilu 2019" di Jakarta, Senin (20/5).
Sementara itu dalam diskusi tersebut, Praktisi Hukum Teguh Samudra mengatakan, tuduhan kecurangan harus dibuktikan melalui peradilan bukan di jalanan. Sebab dalam negara hukum, telah ada mekanisme untuk pembuktian tersebut, baik melalui Badan Pengawas Pemilu maupun melalui Mahkamah Konstitusi nantinya.
Menurut dia, menjadikan jalanan sebagai alat untuk propaganda dan provokasi tidak dibenarkan. Sebab, hak asasi yang melekat tidaklah absolut, tetapi juga dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Ia menambahkan peragaan provokasi dan propaganda yang mendelegitimasi KPU dan Bawaslu dapat dinilai melanggar hukum pidana.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu, pada sidang pendahuluan yang digelar Senin, memutuskan menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilaporkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) pendukung calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Minyak esensial memiliki banyak fungsi untuk menunjang kesehatan. Selain untuk relaksasi, ekstrak tanaman itu ada juga yang berkhasiat sebagai pertolongan pertama masalah pencernaan, masalah tidur, atau memulihkan diri dari flu.
Training Manager Young Living Indonesia Lysa Evy Lenny mengatakan, ada tiga minyak esensial tunggal yang sangat populer di antara konsumen. Tiga minyak terlaris itu adalah lavender, lemon, dan peppermint.
Menurut Lysa, hampir tidak ada larangan tertentu apabila konsumen mengikuti keterangan yang tertera pada label botol. Namun, ada sejumlah minyak yang perlu perlakuan khusus sebelum dipakai.
"Beberapa oil cukup panas, seperti lada hitam, cengkih, oregano, dan basil. Sensasinya jika terkena kulit lebih panas dibandingkan jenis lain," kata Lysa.
Apabila pengguna menyukai sensasi panas, menurut Lysa, tentu tidak ada masalah. Namun, jika belum terbiasa, perlu ada perlakuan khusus sebelum menggunakan minyak secara topikal. Caranya ialah dengan mencairkan (dilute) minyak essensial dengan carrier oil. Perbandingannya 1:4.
Hal khusus lain berkaitan dengan minyak esensial yang berasal dari berbagai jenis jeruk. Beberapa di antaranya adalah lemon, orange, jeruk bali, nipis, dan citrus fresh. Minyak-minyak tersebut memiliki sifat photosensitive.
Artinya, kandungan dalam tanaman yang dijadikan minyak esensial cukup sensitif terhadap cahaya dan sebaiknya tidak terpapar sinar matahari setelah memakainya di kulit. Lysa menyarankan penggunaannya secara topikal sebaiknya di malam hari sebagai campuran skin care.
Semua jenis minyak, menurut Lysa, aman digunakan dengan cara dihirup atau dioleskan. Biasanya, konsumen menggunakan diffuser untuk menyebarkan aroma ke udara.
Di samping itu, ada juga orang yang mengonsumsi produk minyak esensial dengan mencampurkan setetes dengan air lantas meminumnya. Banyak orang mengatakan cara tersebut efektif menyembuhkan penyakit tertentu atau menjaga kesehatan. Lysa tidak hendak melarang, tetapi juga tidak merekomendasikan.
"Banyak orang membagikan cerita berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Yang jelas, minyak esensial terbuat dari bahan-bahan alami sehingga tidak akan ada dampak buruk bagi tubuh," ungkapnya.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Puluhan ibu yang mengatasnamakan Gerakan Anti Pemilu Curang (GAPC), menggelar aksi memukuli panci. Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membentuk tim untuk mengautopsi jenazah petugas KPPS pemilu yang gugur.
''Kita menginginkan ada autopsi jenazah ya, biar diketahui mereka itu meninggal kenapa. Karena kalau kelelahan, nggak mungkin kan bisa sebanyak itu,'' kata perwakilan GAPC, Yulia di depan jalan menuju Kantor KPU Jawa Barat, Jalan Laswi, Kota Bandung, Jumat.
Hingga saat ini, kata dia, sudah ada sekitar 570 orang petugas pemilu yang gugur, baik dari petugas KPPS, Bawaslu dan petugas keamanan. Selain itu, ada sekitar 4 ribu orang yang terbaring sakit.
''Ini bukan soal 01 atau 02, ini soal kemanusiaan,'' katanya. ''Keprihatinan kita sebagai warga Indonesia atas kejadian Pemilu 2019 yang memakan korban dan begitu menyisakan duka dan air mata.''
Dia meminta kepada pemerintah maupun KPU dan Bawaslu untuk bisa bersinergi dengan membentuk tim untuk mengusut peristiwa yang penuh duka tersebut. GAPC hanya ingin menyuarakan KPU itu jangan diam. ''Mereka (petugas KPPS) itu berjuang mengawal suara kita. Pemilu kemarin itu pesta demokrasi, bukannya seperti ini,'' kata Yulia.
Data yang dihimpun KPU Jabar hingga Senin (6/5), mencatat sebanyak 132 petugas Pemilu yang gugur. Jumlah tersebut tersebar di 25 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat.
Jumlah 132 orang yang gugur tersebut terdiri dari macam-macam kategori petugas. Mereka yakni pegawai KPU 6 orang, PPK 40 orang dan PPS 131 orang.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu (8/5). Prabowo menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya ratusan KPPS yang meninggal pada proses pemilihan umum (pemilu) 2019.
"Atas nama seluruh BPN Prabowo-Sandi koalisi Indonesia Adil Makmur kami ingin mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya yang dilaporkan lebih dari 500 petugas pemilu dari berbagai tingkatan yang telah meninggal dalam proses pemilu ini," kata Prabowo.
Ia menganggap peristiwa serupa tidak pernah terjadi dalam sejarah pemilu di Indonesia. Ia pun meminta agar penyebab meninggalnya petugas pemilu tersebut diusut oleh pihak yang berwenang. "Perlu ada kami rasa suatu visum atau pemeriksaan medis KPPS petugas2 tersebut yang meninggal," imbaunya.
Berdasarkan data KPU per-Selasa 7 Mei 2019 menyebut jumlah petugas KPPS yang wafat sudah mencapai 456 orang, dan sakit 3.658 orang. Total 4.766 petugas KPPS yang mengalami musibah saat menyelenggarakan pesta demokrasi.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam konferensi pers tersebut di antaranya politikus senior PAN Amien Rais, pakar ekonomi Rizal Ramli, putri Presiden RI ke-2 Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak. Selain itu terlihat juga petinggi Gerindra seperti Edhie Prabowo, Desmond Junaidi Mahesa, Sufmi Dasco Ahmad.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik keras upaya pemerintah membentuk Tim Hukum Nasional. Pemerintah tidak seharusnya turut campur dalam penegakan hukum pidana.
Direktur Eksekutif ICJR, Anggara menilai pembentukan Tim Hukum Nasional menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola isu politik di media dan media sosial. ICJR mempertanyakan inisiatif dari pemerintah ini.
"Sebab sebenarnya sudah ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu ucapan atau tindakan seseorang merupakan suatu tindak pidana atau bukan, yakni Kejaksaan dan Kepolisian," kata Anggara dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (8/5).
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menurutnya, sudah secara jelas dikatakan bahwa Penyelidik bekerjasama dengan Penuntut Umum. Mereka memiliki kewenangan untuk segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dilakukan penyidikan.
"Sikap yang dikeluarkan pemerintah ini juga menunjukkan ketidakpercayaan Pemerintah terhadap sistem peradilan pidana yang selama ini sudah ada," terangnya
ICJR mengingatkan, bahwa kritik yang disampaikan di muka umum terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah hal yang wajar. Hal itu mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi, yang jelas dalam konstitusinya menjunjung tinggi kebebasan dalam mengeluarkan pikiran baik secara lisan dan tulisan.
"Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat. Pasal 22 ayat (3) UU Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara lebih dalam mengatur mengenai kebebasan berekpresi tersebut yang secara internasional juga dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU 12 tahun 2005," jelasnya.
Karena itu, pembentukan Tim Hukum Nasional untuk merespons berbagai isu di media dan media sosial, dalam pandangan ICJR bagian dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola berbagai isu yang muncul di media dan media sosial.
ICJR mengingatkan, bahwa penggunaan kekuasaan dan penggunaan hukum pidana yang berlebihan memiliki potensi besar untuk membahayakan kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia.
"Berdasarkan atas hal ini, maka ICJR merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang dan membatalkan rencana pembentukan tim hukum nasional ini," imbau Anggara.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, mengklarifikasi pernyataannya terkait pembentukan Tim Hukum Nasional. Tim tersebut dibentuk bukan sebagai badan baru, tetapi sebagai tim bantuan di bidang hukum untuk pengendalian masalah hukum dan keamanan nasional.
"Itu bukan tim nasional, tapi tim bantuan di bidang hukum yang akan menyupervisi langkah-langkah koordinasi dari Kemenko Polhukam," ungkap Wiranto di kantornya, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Tim itu nantinya, kata Wiranto, akan menjadi tim bantuan hukum yang ada di bawah Kemenko Polhukam. Tim yang akan membantu dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan pengendalian masalah hukum dan keamanan nasional.
Tim tersebut akan berisi para profesor, doktor, dan pakar hukum dari berbagai universitas dan lembaga. Mereka akan membantu Kemenko Polhukam untuk memilah tindakan mana saja yang bisa dan tidak bisa dianggap melanggar hukum.
Wiranto menerangkan, saat ini banyak aktivitas-aktivitas yang seharusnya sudah masuk kategori melanggar hukum dan ditindak tetapi tidak ditindak karena jumlahnya yang begitu banyak. Banyaknya jumlah aktvitas itu mempersulit pemilahan secara singkat mana saja yang melanggar dan tidak melanggar hukum.
"Nah kita butuh tim bantuan itu. Bukan berarti secara formal dan secara organisasi kemudian kita abaikan, tidak. Kita memang ada, pemerintah punya lembaga-lembaga hukum yang sudah formal dalam ketatanegaraan Indonesia kan ada," tuturnya.
Menurut mantan Panglima ABRI ini, tim tersebut akan melihat permasalahan yang ada dari sudut pandang masyarakat, yakni masyarakat intelektual yang memiliki pemahaman terhadap hukum. Berbeda dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga hukum formal lainnya.
"'Ayo, coba Anda nilai sendiri aktivitas masyarakat seperti ini sudah melanggar hukum atau tidak?' Kalau mereka mengatakan, 'Oke Pak, sudah melanggar hukum itu,' Oke kita bertindak. Jadi kita kompromikan (dahulu)," terang dia.
REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- KLM Pusaka Raya 07 kapal barang dilaporkan tenggelam di sekitar Barat Daya perairan laut Gunung Sangeang Api, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, sekitar pukul 04.30 WITA. Kapal tersebut membawa beberapa jenis komoditas hasil pertanian.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram, I Nyoman Sidakarya di Mataram, Kamis, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menyatakan bahwa Tim Rescue Pos Pencarian dan Pertolongan Bima telah diperintahkan untuk melakukan upaya pencarian terhadap dua orang anak buah kapal yang masih belum ditemukan.
"Personel Pos Pencarian dan Pertolongan Bima sudah bergerak untuk melakukan upaya pencarian menggunakan perahu karet bermesin," ujarnya.
Kantor Pencarian dan Pertolongan Mataram menerima laporan kecelakaan di laut tersebut dari Komandan Pos Polair Bima, Sumarlin. Dari informasi yang diperoleh, KLM Pusaka Raya 07 yang mengangkut muatan bawang merah sebanyak 2.000 karung dan kacang tanah 500 karung berlayar dari Pelabuhan Tanjung Bima menuju Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis (2/5), pukul 02.00 WITA.
Sebanyak lima anak buah kapal ikut dalam pelayaran tersebut. Kapal kemudian tenggelam di Barat Daya Gunung Sangeang Api, sekitar pukul 04.30 WITA. Belum diperoleh informasi yang jelas penyebab tenggelamnya kapal tersebut.
Dari lima orang penumpang kapal, sebanyak tiga orang berhasil ditemukan selamat oleh anggota Pos Polair Bima, yakni nahkoda kapal bernama Sahar (40), alamat Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Selain itu, M Riski (21), asal Desa Hadakewa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lambata, Nusa Tenggara Timur, dan Sudirman alias yudi (25) dari Desa Tarasu, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sementara itu, dua anak buah kapal yang belum ditemukan adalah Sulkifli (35), asal Desa Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dan Daud (19), dari Alor Panter, Nusa Tenggara Timur.
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) melakukan verifikasi terhadap Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, yang merupakan markas Persipura Jayapura. BOPI menugaskan Kepala Divisi Wasdal, Hero, dan Kadiv Kemitraan, Agustinus Eko Raharjo, sementara dari PT LIB menugaskan Amos Yulius untuk melakukan verifikasi tersebut.
Di kubu Persipura Jayapura, Fison Meraudje, selaku panitia lokal mendampingi tim tamu. "Iya hari ini dari BOPI dan LIB melakukan verifikasi Stadion Mandala guna persiapan Liga 1 Indonesia yang akan digelar pada pertengan Mei tahun ini," kata juru bicara Persipura Eveerth Zakarias Joumilena, Ahad (28/4).
Menurut Eveerth, verifikasi itu merupakan hal yang biasa di tiap awal laga musim berjalan dan sudah pasti manajemen Persipura telah menyiapkan segala sesuatu terkait verifikasi yang dilakukan tersebut. "Ini sebagaimana undangan yang diterima oleh manajemen Persipura dari Direktur PT LIB Dirk Soplanit yang mana kedatangan para verifikator ini sehubungan dengan kompetisi musim ini. Di antara yang akan diverifikasi adalah ketersediaan lampu stadion, dan Persipura mempunyai hal itu," kata dia.
Sementara itu, Kadiv Kemitraan BOPI Agustinus Eko Raharjo mengatakan, pihaknya ingin melihat langsung proses verifikasi di Stadion Mandala Kota Jayapura yang berkapasitas 18 ribu penonton itu. "Verifikasi dari PT LIB, mulai dari mengukur luas lapangan, luas gawang, dan hal lainnya. BOPI akan terus mengawasi setiap klub yang memiliki stadion standar profesional dalam sebuah tim olahraga," jelas dia.
Sedangkan, Yulius Amos dari Competetion Development Manager PT LIB mengatakan, pihaknya ingin melihat kesiapan Stadion Mandala dalam menghadapi Liga 1 musim ini. "Selain melihat kesiapan infrastruktur, kami juga melihat kesiapan manajemen Persipura untuk Liga 1 yang akan dimulai pada 15 Mei 2019," katanya.
Ketika ditanya hal yang paling mutlak dalam verifikasi tersebut, Yulius menjelaskan bahwa ada lima hal yang akan dinilai. "Pertama dari sisi legalitas, kedua infrastruktur, ketiga personal administrasi, keempat keuangan, dan kelima aspek suporting atau pembinaan usai dini," jelasnya.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Jaksa menuntut Bupati Cirebon non-aktif, Sunjaya Purwadisastra, tujuh tahun penjara. Jaksa menilai terdakwa terbukti menerima suap dalam jual beli jabatan selama memimpin Kabupaten Cirebon.
Selain itu terdakwa juga dikenakan denda Rp 400 juta subsider kurungan enam bulan penjara. Tuntutan terhadap terdakwa dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (24/4).
Menurut jaksa, terdakwa terbukti melanggar asal 12 huruf b UU No 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dengan alasan tersebut, jaksa meminta hakim menjatuhkan pidana terdahap terdakwa tujuh tahun penjara.
"Memohon majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pidana penjara selama tujuh tahun penjara dikurangi masa hukuman dan denda Rp 400 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti hukuman 6 bulan penjara," ujar jaksa KPK Iskandar Marwanto.
Hal yang meringankan, kata Jaksa, selama persidangan terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan kooperatif. Sedangkan hal yang memberatkan, kata Jaksa, terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi.
‘’Perbuatan terdakwa telah merusak sistem pembinaan pegawai di lingkungan Pemkab Cirebon dengan melakukan KKN dalam proses rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN. Terdakwa tidak memberikan teladan kepada masyarakat,’’ tutur jaksa.
Selain itu, jaksa juga menolak justice collaborator (JC) yang diajukan terdakwa. Jaksa menilai terdakwa merupakan aktor utama di balik kasus jual-beli jabatan di Pemkab Cirebon. "Permohonan (JC) tidak dapat dikabulkan dengan pertimbangan syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai JC tidak terpenuhi," ujar jaksa.
REPUBLIKA.CO.ID, LUBUKLINGGAU -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan menyelenggarakan Pekan Pendidikan dan Kebudayaan serentak di seluruh Indonesia. Pada kegiatan tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengingatkan agar sekolah mengikuti era globalisasi.
Pada era globalisasi, kata Didik, pendidikan di Indonesia dituntut untuk terus ditingkatkan. Globalisasi juga akan membawa orang asing untuk bekerja di Indonesia. Hal itu, menurut dia tidak bisa dibatasi karena dunia yang semakin cepat berubah.
"Tentu kita perlu menyiapkan anak Indonesia sehingga anak Indonesia bisa berkompetisi dengan sehat dan berkualitas tinggi," kata Didik ketika hadir di Pekan Pendidikan dan Kebudayaan di Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Sabtu (20/4).
Pekan Pendidikan dan Kebudayaan ini, menurut Didik harus menjadi bahan evaluasi kinerja seluruh pihak yang berada di dunia pendidikan. Setiap tahunnya, harus ada pembaruan dan peningkatan dalam pendidikan di Indonesia.
Didik juga menjelaskan Kemendikbud selalu berusaha meningkatkan angka partisipasi partisipasi (APK) kasar sekolah. Saat ini, anak usia Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sudah seluruhnya bersekolah.
"Dalam hal untuk meningkatkan akses pendidikan, alhamdulillah tidak ada satupun menurut data yang ada pada kami, anak usia SD yang tidak bersekolah, begitu juga SMP. Krn berdasarkan apk tingkat nasional sudah 105 persen artinya di atas 100 persen," kata Didik.
Jumlah tersebut dinilainya sudah sangat tinggi. Namun, Didik menambahkan, tantangan baru yang dihadapi Indonesia adalah meningkatkan kualitas pendidikan yang ada baik dari dasar hingga menengah.
Sementara itu, menurut Wali Kota Lubuklinggau, Prana Putra Sohe, pihaknya selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan yang ada di kotanya. Ia ingin, Lubuklinggau bukan hanya menjadi daerah transit namun juga daerah tujuan bagi wilayah sekitarnya.
"Banyak orang yang tidak bersekolah di Lubuklinggau. Dia sekolah di tempat lain termasuk saya sendiri dan saudara-saudara saya. Sekarang, kita sudah mengarahkan Lubuklinggau, tidak menjadi kota transit tapi kota tujuan. Di sini ada banyak SMK, SMA yang sederajat lainnya yang mengisi pendidikan di Lubuklinggau," kata pria yang biasa disana Nanan ini.
Beberapa usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah Lubuklinggau untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara lain adalah adanya bus pelajar yang sudah beroperadi sejak lima tahun lalu. Selain itu, Nanan mengatakan pihaknya juga memberikan pakaian seragam, sepatu, dan tas gratis kepada seluruh disiswa SD dan SMP.
"Sehinga semarak pendidikan di kota Lubuklinggau bangkit terus dan ini menjadikan Lubuklinggau kota pendidikan," kata dia.
IHRAM.CO.ID, BANJARMASIN— Tak kurang dari 400 calon jamaah haji (calhaj) yang mendapat peluang berangkat tahun ini tidak melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) pada tahap pertama hingga 15 April 2019.
Baca Juga:
"Pelunasan BPIH tahap kedua akan dibuka mulai 30 April hingga 10 Mei 2019. Ini akan menjadi jatah calhaj yang lain," ujar Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Noor Fahmi, di Banjarmasin, Sabtu (20/4).
Dia menjelaskan, untuk pelunasan BPIH tahap kedua diprioritaskan bagi calhaj yang sudah pernah berhaji, namun sudah masuk antrean berangkat tahun ini. "Termasuk pula menyatukan mahram yang terpisah, serta pendamping calhaj lanjut usia," tuturnya.
Menurut Noor Fahmi, bagi calhaj yang tidak dapat melunasi BPIH tahap pertama maka tertunda keberangkatannya ke tahun depan.
"Yang sudah melunasi BPIH tahap pertama untuk haji reguler sekitar 3.477 orang, sejak dibuka 19 Maret hingga 15 April 2019," ujarnya.
Adapun keberangkatan haji Kalsel tahun ini untuk kloter pertama pada 9 Juli 2019. "Belum kita undi lagi daerah mana yang akan berangkat pertama," paparnya.
Berita Terkait
Noor Fahmi menyebutkan jamaah haji Kalsel di Kota Makkah akan menempati wilayah Rai Bas, yakni, berjarak sekitar 700 meter dari Masjid al-Haram.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah usai dilaksanakan secara serentak di Indonesia. Penyelesaian momen lima tahun sekali ini telah ditunggu oleh para pelaku investor, lantaran menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan Indonesia.
Para pelaku usaha hingga investor mengambil sikap wait and see saat pelaksanaan pemilu. Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani usai pencoblosan di kawasan Bintaro, Rabu (17/4).
“Kita optimistis bisa mengembalikan keyakinan (confidence) bagi para investor, berharap sesudah pemilu orang akan fokus ke pemerintah yang terpilih dan menjalankan programnya,” ujarnya.
Menurutnya masyarakat akan melihat kebijakan yang akan dibuat pemerintah terutama masalah struktural seperti pendidikan, produktivitas hingga daya kompetisi Indonesia pada era industri 4.0. “Berharap (pemerintah terpilih) bisa meng-address isu-isu yang selama ini menjadi konsen masyarakat mengenai tata kelola, transparansi, korupsi. Semua penting karena masyarakat memerlukan confidence untuk tetap terjaga dan dijaga siapapun yang terpilih,” ucapnya.
Menurutnya hal penting bagi pemerintah terpilih untuk menjadi situasi tetap kondusif. Sebab bagi dunia usaha ada dua hal yang paling dibutuhkan yakni kebijakan yang responsif terhadap kondisi dalam negeri dan kebijakan yang antisipatif terhadap kondisi global.
“Ini selalu kombinasi keduanya. Dalam negeri seperti apa fundamental perlu diperbaiki apakah infrastruktur, SDM, tata kelola, birokrasi. Juga sisi masalah antisipasi global di mana sudah akan mulai mengalami pelemahan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengingatkan pada tahun ini memiliki tantangan berbeda. Dia pun memastikan perekonomian Indonesia masih dapat bermanuver di hadapan turbulensi ekonomi global.
"Kita juga harus menjaga agar space fiskal dan moneter kita memiliki ruang yang cukup untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di dunia," ucapnya.
REPUBLIKA.CO.ID, LIVERPOOL -- Selalu ada memori buruk yang menghantui Liverpool tiap kali menerima lawatan Chelsea di Stadion Anfield, terutama dalam enam musim terakhir Liga Primer Inggris. Selama periode tersebut, the Reds tidak pernah bisa menang atas the Blues di Stadion Anfield dengan mengemas empat kekalahan dan dua hasil imbang.
Tidak ada satu pun tim di Liga Primer Inggris yang bisa mencuri begitu banyak poin saat menghadapi the Reds di Stadion Anfield. Salah satu kekalahan paling menyakitkan yang dialami Liverpool dari Chelsea di Anfield terjadi pada pekan ke-36 Liga Primer Inggris musim 2013/2014.
Di laga yang diwarnai insiden terpelesetnya sang kapten, Steven Gerrard, itu Liverpool akhirnya menyerah 0-2 dari tim asal London Barat tersebut. Kegagalan memetik poin penuh itu terbukti krusial dalam usaha the Reds memastikan torehan gelar juara Liga Primer. Pada akhir musim, Liverpool akhirnya tertinggal dua poin dari Manchester City dan harus puas puas mengakhiri liga sebagai runner-up.
Kenangan pahit itu seolah kembali muncul pada musim ini, saat Liverpool menerima lawatan Chelsea di Stadion Anfield pada laga ke-34 Liga Primer, Ahad (14/4) malam WIB. Situasinya juga tidak terlalu jauh berbeda dibanding lima tahun lalu. Liverpool tengah bersaing ketat dengan Manchester City dalam perburuan gelar Liga Primer.
Bahkan, bisa dibilang, Liverpool lebih diuntungkan lantaran City masih berpatisipasi di Piala FA di sisa musim ini. Berada di posisi teratas klasemen sementara, the Reds unggul dua poin dari City. Namun, the Citizens masih memiliki satu laga tunda dan bisa kapan pun merebut posisi puncak.
Alhasil, tidak ada pilihan lain buat Liverpool selain memetik tiga angka di laga kontra Chelsea sekaligus mengakhiri kutukan the Blues di Anfield demi mempertahankan posisi puncak klasemen sementara. Kendati begitu, the Reds memiliki bekal yang cukup guna menghadapi Eden Hazard dan kawan-kawan di laga tersebut.
Selain motivasi untuk terus berada di puncak klasemen, Liverpool memiliki modal lain. Penampilan solid di lini belakang, dengan hanya kebobolan 20 gol dan 17 catatan clean sheet serta hanya menelan satu kekalahan dari 33 laga Liga Primer, menjadi salah satu kekuatan terbesar Liverpool pada musim ini. Pun dengan kemenangan 2-0 atas Porto di laga leg pertama babak perempat final Liga Champions, tengah pekan ini, yang bakal meningkatkan kepercayaan diri para penggawa the Reds.
''Kami tinggal melakukan apa yang telah kami tampilkan di sepanjang musim ini. Bermain baik, solid di lini pertahanan dan menikmati setiap duel di lapangan. Kami mesti fokus dari satu laga ke laga berikutnya, termasuk di laga menghadapi Chelsea. Kehilagan poin dapat berarti kegagalan mendapatkan trofi Liga Primer Inggris,'' kata bek tengah Liverpool Virgil Van Dijk seperti dikutip Four Four Two, awal pekan ini.
Tak hanya itu, mentalitas para penggawa Liverpool juga telah teruji di empat laga terakhir di Liga Primer, baik saat tim lawan mampu menyamakan kedudukan atau pun tertinggal lebih dulu. The Reds akhirnya selalu berhasil memetik poin penuh di empat laga tersebut, termasuk saat tertinggal lebih dulu dan akhirnya bisa menang 3-1 atas Southampton, akhir pekan lalu.
Pelatih Liverpool Juergen Klopp mengungkapkan, mentalitas inilah yang menjadi salah satu kekuatan terbaru anak-anak asuhnya di beberapa laga terakhir. ''Akhirnya kami mulai mampu mengatasi masalah dan kesulitan yang ada di depan kami. Tidak harus selalu sempurna, tapi kami akhirnya bisa meraih hasil maksimal. Peningkatan mentalitas ini yang saya sukai dari tim ini,'' ujar Klopp di laman resmi klub, beberapa waktu lalu.
REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan memiliki kewenangan untuk meninjau keberadaan peraturan daerah (perda) yang dianggap bertentangan dengan Pancasila.
Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Iman Hasiholan Sirait mengatakan, lembaganya akan memiliki kewenangan clearing house yang digawangi oleh anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD.
"BPIP akan menjadi clearing house. Pak Mahfud dan kawan di Dewan Pengarah akan mengevaluasi perda-perda yang tak sesuai dengan Pancasila. Semua produk hukum dan perundangan yang dibuat hendaknya berbasis pada nilai Pancasila," kata Iman saat sosialisasi bersama Komisi II DPR bertema 'Menggali Mutiara Pancasila dan Semangat Gotong Royong' yang diikuti ratusan peserta di Kota Bogor, Sabtu (23/3).
Iman menjelaskan, clearing house memang baru akan dibentuk, namun konsepnya akan dibuat seperti Satuan Tugas Khusus (Satgasus) yang bekerja mengevaluasi perda dan aturan yang tak sejalan dengan Pancasila. Adapun tim Satgasus untuk sementara terdiri internal BPIP dulu, dan kalau memang dibutuhkan tenaga luar makamakan dibuat kerja sama dengan lembaga terkait.
"Ini baru mau, nanti dibentuk tim (clearing house) yang kalau tak salah berbenuk Satgasus. Jadi akan ada kegiatan yang memang harus diprioritaskan (evaluasi perda), itu dimulai. Untuk contoh perda bertentangan dengan Pancasila, mungkin Pak Mahfud lebih tepat menjawabnya," kata Iman.
Dia pun mengingatkan, nilai-nilai Pancasila harus dikenalkan dan disebarkan lagi ke masyarakat. Hanya saja, menurut Iman, pengenalan nilai-nilai itu berbeda dengan pola yang diberikan pada era Orde Baru. "Kita gak pakai pola indoktrinasi, masyarakat sudah terbuka dengan informasi sehingga masyarakat punya suara penuh, dan BPIP bisa menjemput suara itu untuk dibawa ke sebuah kebijakan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Reza Patria mengatakan, kegiatan sosialisasi nilai Pancasila berbeda dengan model penataran P4 yang diterapkan pada era pemerintahan dahulu.
Menurut dia, menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk meneguhkan dan memastikan ideologi bangsa ini dapat terus tegak. Dia mengatakan, menjadi sebuah kebutuhan nilai-nilai Pancasila dikenalkan lagi setelah program itu dihapuskan sejak era reformasi.
"BPIP badan baru yang bertugas mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Setiap bangsa punya ideologi, ideologi Pancasila kita ini yang terbaik di dunia dan menjadi kebanggan kita," kata Reza.
Dia menuturkan, Pancasila adalah ideologi yang dapat mempersatukan bangsa ini. Reza pun sempat menyinggung kekaguman negara lain yang heran dengan Indonesia yang masih bisa bersatu dalam keragaman.
"Bangsa lain di dunia itu kaget kok Indonesia bisa hidup rukun damai, hidup bersatu? Padahal kita negara sangat besar, sangat heterogen, agama banyak, suku, budaya, etnis, bahkan bahasanya banyak. Negara kepulauan terbesar di dunia, tapi kok bisa bersatu? Karena kita punya pemersatu bangsa, yaitu Pancasila!" ucap politikus Partai Gerindra tersebut.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juventus beruntung tak kebobolan saat bertandang ke markas Genoa, Stadion Luigi Ferraris, Ahad (17/3), dalam laga pekan ke-28 Serie A. Juventus yang lebih banyak digempur berhasil mengakhiri babak pertama dengan skor 0-0.
Genoa langsung berupaya melancarkan tekanan ke pertahanan Juventus sejak kick-off. Pelatih Cesare Prandelli menginstruksikan para pemainnya untuk menekan Juventus sejak di pertahanan mereka agar tidak melancarkan serangan berbahaya ketika Genoa kehilangan bola.
Sementara saat membangun serangan, Genoa memilih mengirimkan bola langsung ke kotak penalti Juventus dengan harapan duet penyerang Christian Kouame dan Arnaldo Sanabria memenangi duel dengan tiga bek Juventus yang digalang Martin Caceres, Leonardo Bonucci, dan Daniele Rugani.
Tuan rumah tampak menjanjikan pada awal laga. Kouame menang duel di kotak penalti dan tendangannya hanya melebar pada menit kesepuluh. Tujuh menit berselang, kiper Juventus membuat dua penyelamatan. Pertama sepakan Kouame di kotak penalti yang bisa dimentahkan. Kemudian bola pantul yang disambut Sabaria dengan tendangan keras juga masih bisa dihalau ke samping.
Juventus yang tersentak mencoba menekan Genoa. Tapi tuan rumah masih bermain taktis untuk meredam serangan Bianconeri. Genoa bahkan hampir mendapatkan penalti pada menit ke-30 saat Joao Cancelo handball. Namun wasit Marco Di Bello mengubah keputusannya setelah melihat VAR (video asisten wasit).
Setelah ini, irama permainan sedikit menurun. Kedua tim tak mendapatkan peluang berarti untuk mencetak gol. Satu kesempatan terbaik hadir untuk Genoa pada menit ke-42. Satu serangan I Rossoblu dari sisi kanan diakhiri umpan silang ke depan kotak penalti Juventus. Esteban Rolon dalam posisi tak terjaga berlari menyambut dan langsung melepaskan tendangan. Bola hanya melambung di atas mistar yang dijaga Perrin. Skor 0-0 tak berubah hingga injury time dua menit berakhir.
Susunan pemain kedua tim:
Genoa (4-4-2)
Ionu Radu; Pedro Pereira, Cristian Romero, Ervin Zukanovic, Domenico Criscito; Lukas Lerager, Ivan Radovanovic, Esteban Rolon, Darko Lazovic; Arnaldo Sanabria, Christian Kouame
Pelatih: Cesare Prandelli
Juventus (3-1-4-2)
Mattia Perin; Martin Caceres, Leonardo Bonucci, Daniele Rugani; Miralem Pjanic; Joao Cancelo, EMre Can, Rodrigo Bentancur, Alex Sandro; Paulo Dybala, Mario Mandzukic
Pelatih: Massimiliano Allegri
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidikan pengaturan pertandingan yang melibatkan PSS Sleman dan Madura FC di Liga 2 2018 memasuki tahap gelar perkara. Rabu (20/2) malam ini, Satgas Antimafia Bola akan menentukan tersangka kasus yang terindikasi terjadinya tindak pidana suap-menyuap dalam pertandingan di kompetisi kasta kedua nasional itu.
Juru Bicara Mabes Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, pada Rabu (20/2), satgas melanjutkan kembali penyidikan yang melibatkan pertandingan antara PSS Vs Madura di Liga 2. Yaitu dengan memeriksa mantan Direktur Utama Liga Indonesia Baru (LIB) Berlinton Siahaan.
“Dari hasil pemeriksaan Berlinton Siahaan, sebagai Direktur LIB, akan dilakukan gelar perkara terkait kasus dengan terlapor saudara H,” ujar Dedi di Mabes Polri, Rabu (20/2).
Inisial H yang dimaksud merujuk pada Hidayat, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI yang mengundurkan diri pada November 2018. Namanya terungkap sebagai orang yang menawarkan uang senilai Rp 150 juta kepada Manajer Madura FC Januar Herwanto.
Tawaran uang tersebut agar Madura merelakan kalah dari PSS dalam laga babak delapan besar Liga 2 2018. Meski transaksi tersebut tak terealisasi, akan tetapi, manajemen Madura memilih tetap melaporkan Hidayat ke Satgas Antimafia Bola bentukan Mabes Polri. Dalam kasus ini, Berlinton diterangkan Dedi sebagai saksi ke-14 yang diperiksa. Selain Berlinton, Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria pun menjadi saksi dalam kasus serupa.
Dedi menerangkan, penyidikan terkait laga antara PSS versus Madura merupakan salah satu kasus pengaturan dan manipulasi pertandingan yang kini ditangani satgas. Kasus ini kanal lain penyidikan yang dilakukan dalam menetapkan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono (Jokdri) sebagai tersangka. Jokdri tersangka dalam penghancuran barang bukti terkait dengan pelaporan suap dan pemerasan terhadap Manajer Persibara Banjarnegara Lasmi Indaryani.
Dedi mengungkapkan, pada gelar perkara terkait penyidikan PSS Sleman vs Madura FC tak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam pengusutan skandal mafia sepak bola. Pasalnya, satgas sudah memiliki banyak barang bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka.
Ketika ditanya apakah peluang H dapat dijadikan tersangka, Dedi menyampaikan, tergantung dari keputusan penyidik. “Tidak menutup peluang kalau bukti-bukti yang ada bisa menetapkan saudara H menjadi tersangka,” sambung dia.
Namun, kata Dedi, menunggu keputusan penyidik, Satgas Antimafia Bola akan resmi mengumumkan status H pada Kamis (21/2). Pada hari yang sama, satgas juga akan kembali memeriksa tersangka Jokdri dalam lanjutan penyidikan penghilangan barang bukti dari laporan Lasmi.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seperti halnya kaum nasionalis Islam pada 1920-an, A Hassan ingin mewujudkan cita-cita negara Indonesia yang berdasarkan syariat Islam. Visi itu bertolak belakang dengan kalangan nasionalis sekular, semisal Sukarno, yang ingin supaya setelah Indonesia merdeka, agama dijadikan urusan privat atau dipisahkan dari politik.
Antara Hassan dan Sukarno terpaut usia 14 tahun. Walaupun lebih tua, tokoh Persatuan Islam (Persis) itu tidak kemudian kolot dalam memandang persoalan umat dan kebangsaan. Itulah barangkali yang menautkan hati mereka satu sama lain.
Tamar Djaja dalam buku Riwayat Hidup A Hassan (1980) menuturkan, keduanya pertama kali berjumpa di Bandung, tepatnya saat berpapasan di percetakan Drukerij Economy kepunyaan pengusaha etnis Tionghoa. Sukarno waktu itu sedang menunggu Fikiran Rakjat—surat kabar yang menjadi corong propaganda PNI—naik cetak. Sementara, Hassan sedang mengecek cetakan buku-buku karyanya.
Hassan mengobrol akrab dengan Sukarno. Untuk diketahui, dalam setiap forum debat, pria keturunan India itu bak singa podium. Namun, di pergaulan sehari-hari sifatnya ramah--jinak bagaikan domba.
Karakteristik yang sama juga muncul dari Bung Karno, sang pendiri Partai Nasional Indonesia itu. Hassan menerima kesan bahwa Sukarno cerdas, tetapi kurang begitu mendalami Islam. Dia merasa wajar bila pemuda brilian itu mengagumi Mustafa Kemal, seorang nasionalis Turki yang sekular. Pemimpin bergelar Atatürk itu mengabaikan agama yang justru diyakini mayoritas rakyatnya.
Dalam berbagai kesempatan, Sukarno pun tidak jarang menyelipkan pujian terhadap Mustafa Kemal. Pemimpin muda itu menilai, Indonesia perlu meniru langkah Turki pasca-runtuhnya Khilafah, sehingga memisahkan agama dari politik. Tujuannya memodernkan jalannya negara.
Hassan membantah Sukarno karena menganggap figur sentral PNI itu belum mengetahui secara utuh sejarah perkembangan sekularisme di Eropa. Tidak adanya ketentuan atau cara mengatur pemerintahan dalam ajaran Kristen membuat masyarakat Barat memisahkan antara urusan agama dan negara. Bahkan, pada zaman Nabi Isa AS (Yesus) tidak ada negara yang menerapkan hukum agama Kristen. Hal itu berbeda daripada Islam.
Baca juga: A Hassan: Guru Pak Natsir, Kawan Debat Bung Karno (7)
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Persib Bandung berhasil menaklukkan Persiwa Wamena di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (11/2). Persib membuat tujuh gol tanpa balas dan Ezechiel N'Douassel membuat hattrick.
Namun pelatih Persib Miljan Radovic mengaku kurang puas dengan penampilan timnya. Karena menurutnya, persiapan Persib masih kurang.
"Saya senang 7-0 tapi tidak cukup, bukan tidak cukup gol, tapi harus lebih bagus main. Tapi itu proses, itu preseason, latihan, preseason 15 hari (persiapan) cukup bagus," kata Radovic usai pertandingan.
Radovic menyatakan, Persib bermain bagus sejak leg pertama di kandang Persiwa. Namun timnya tidak bisa mencetak gol. "Hari ini lebih bagus tapi kami perlu sedikit naik lagi. Tapi perlu 15 hari lagi untuk top fisik, taktik, teknik, kami perlu waktu untuk itu," jelasnya.
Menurut Radovic, sebelum gol pertama tercipta, permainan Persib masih kaku dan gugup. Tapi di babak kedua, Persib sudah lebih baik lagi hingga menutup pertandingan dengan tujuh gol. "Tapi saya berharap semua senang, Bobotoh luar biasa. Bobotoh bagus sambut saya ke sini di Si Jalak Harupat banyak Bobotoh di sini, mereka kasih energi untuk saya sebagai pelatih dan tim," katanya.
REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyoroti adanya fenomena kebebasan berpikir dan berbicara yang dibatasi melalui pasal-pasal pemidanaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ia menyarankan agar aparat kepolisian kembali kepada KUHP sehingga tidak melakukan pemidanaan kalau tidak diatur dalam KUHP.
"UU ITE dipakai pemerintah dan digandrungi aparat yang membuat aspirasi masyarakat dihentikan," kata Fahri dalam deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) Chapter Gorontalo di Gorontalo, Ahad (9/2).
Menurut dia, kondisi saat ini tidak bisa dibiarkan, yaitu orang menyampaikan kritik atas sebuah persoalan, lalu dipidana dengan pasal di UU ITE. "Aparat jangan gandrung menggunakan pasal tersebut, apalagi untuk saling melaporkan demi kepentingan penguasa," ujarnya.
Fahri mencontohkan pernyataan musisi Ahmad Dhani yang menulis pendapatnya di media sosial bahwa pendukung penista agama layak diludahi muka, lalu ditangkap jatuhi hukuman atas pernyataannya tersebut. Menurut dia, pernyataan Dhani tersebut sama artinya pendukung kriminalitas layak diludahi mukanya, seperti pendukung begal, pendukung teroris, dan pendukung pemerkosa.
"Seolah-olah hukum diinterpretasi sepihak untuk kepentingan penguasa, tidak boleh seperti itu," katanya.
Ia mengingatkan Indonesia mengalami zaman kebangkitan untuk menentang penjajahan kolonial karena kegelisahan pemikiran, lalu muncul gerakan perlawanan. Karena itu, dia menilai Garbi lahir dari kegelisahan kolektif untuk mengembalikan tradisi kebebasan berpikir dan berpendapat yang ada di Indonesia.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (21/1) ditutup menguat didorong stabilitas makro ekonomi domestik. IHSG BEI ditutup menguat sebesar 2,68 poin atau 0,04 persen menjadi 6.450,84. Sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak turun 1,63 poin atau 0,16 persen menjadi 1.029,06.
"Penguatan IHSG pada hari ini lebih didorong oleh sentimen dari kuatnya stabilitas fundamental makroekonomi domestik serta penguatan harga komoditas dunia, ditengah menurunnya kinerja GDP Cina," ujar Nafan di Jakarta, Senin (21/1).
Pertumbuhan ekonomi Cina pada kuartal IV-2018 mencapai 6,4 persen, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya 6,5 persen. Menurut Nafan, selain rilis data-data ekonomi China, pelaku pasar saat ini memang menyoroti sejumlah sentimen global.
"Para pelaku pasar lebih menyoroti faktor Brexit 'uncertainty', resesi perekonomian AS, resesi perekonomian Jepang, serta turunnya tingkat GDP Cina," ujarnya.
Sementara itu tercatat, frekuensi perdagangan saham pada Senin sebanyak 464.279 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 12,2 miliar lembar saham senilai Rp 8,3 triliun. Sebanyak 196 saham naik, 225 saham menurun, dan 140 saham tidak bergerak nilainya.
Investor asing sendiri membukukan aksi beli atau "foreign net buy" sebesar Rp 443,89 miliar pada hari ini.
Bursa regional, di antaranya indeks Nikkei menguat 53,26 poin (0,26 persen) ke 20.719,33, indeks Hang Seng menguat 105,73 poin (0,39 persen) ke 27.196,54, dan indeks Strait Times menguat 2,24 poin (0,07 persen) ke posisi 3.226,58.
