Showing posts with label 2019 at 10:41PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 10:41PM. Show all posts

Wednesday, February 20, 2019

PAN to assign lawyer for defending Slamet Maarif

Slamet Ma'arif allegedly violates three campaigns regulations.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chairman of National Mandate Party (PAN) Zulkifli Hasan said that his party was concerned about the determination of Chairman of the 212 Alumni Brotherhood, Slamet Maarif, as a suspect of campaign violation by the police. He asserted that his party is ready to give legal aid assistance to Ma'arif.

Zulkifli said that during the meeting with Slamet Maarif, Chairman of the National Movement of Fatwa Guards (GNPF) Ulama Yusuf Martak and ranks of the party at Jalan Daksa I number 10, Kebayoran Baru, Jakarta on Wednesday.

"Because the justice should be felt by the people. (The police) should treat people fairly, including the 212 chairman," Zulkifli said.

Zulkifili said that PAN, which carried the tagline of 'Defending the Ummah, defending the people', was ready to defend ulama and habib. He said PAN will assign its lawyer to defend criminalized ulema.

"PAN is the party that supports and loves ulema. If there is anyone gets a problem, we will help, including ustaz Slamet Ma'arif," said the People Consultative Assembly chairman.

Zulkifli said that ulema have a big role in the history of the Indonesian nation. So, it was important for PAN to defend ulama and religious leaders. In addition, Zulkifli also asked the police to be fair, especially in this political year, including to regional heads or the governor who violated the law.

Meanwhile Slamet expressed his gratitude for the support provided by PAN. He said such support became an encouragement for him to fight for justice in Indonesia.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2DZGcH1
February 20, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DZGcH1
via IFTTT
Share:

Wednesday, February 13, 2019

Imigrasi Bekasi Tangkap 11 WNA Asal Afrika

10 orang di antaranya berkewarganegaraan Nigeria dan satu orang asal Ghana.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI – Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi menangkap 11 warga negara asing asal benua afrika. Kesebelas WNA tersebut di tangkap setelah mendapatkan laporan dari warga terkait adanya pergerakan warga negara asing. 

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi, Petrus Teguh Aprianto, mengatakan, 10 orang di antaranya berkewarganegaraan Nigeria dan satu orang asal Ghana. Mereka diamankan langsung oleh Tim Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di Apartemen Bekasi Center Point, Rabu (13/2) dini hari WIB. 

Para WNA tersebut, kata Petrus, diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dugaan tersebut berdasarkan hasil pengecekan dokumen para WNA yang didapat oleh petugas.

Sebanyak empat WNA over stay atau tinggal melebihi izin yang diberikan Imigrasi Indonesia. Sedangkan tujuh orang lainnya tidak dapat menunjukan dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa.

“Atas dugaan itu petugas mengamankan semuanya untuk dilakukan pendalaman,” kata Petrus dalam konferensi pers di Bekasi, Rabu sore.

Petrus mengatakan, dari tangan mereka diamankan barang bukti 10 laptop, sejumlah kartu sim dan ponsel, serta modem. Berdasarkan barang bukti tersebut, kesebelas WNA asal Afrika itu patut diduga melakukan tindakan cyber crime atau penipuan online.

“Dalam wawancara singkat, mereka mengaku mau berbisnis. Kami belum tahu bisnis seperti apa. Soal ini kita harus pelajari lebih lanjut,” tuturnya.

Lebih lanjut, Petrus menuturkan bahwa tempat tinggal mereka berpindah-pindah. Sebelum tinggal di Kota Bekasi para WNA sempat tinggal di daerah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.  Petrus mengatakan, jika dugaan pelanggaran undang-undang terbukti, kasus tersebut akan dilimpahkan kepada pihak kepolisian untuk proses lebih lanjut.

"Mereka juga bisa dideportasi," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2I7KktJ
February 13, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2I7KktJ
via IFTTT
Share:

Sunday, February 10, 2019

Jejak Sukarno di Uzbekistan dan Makam Imam Bukhari

Selama masa Uni Soviet makam Imam bukhari tak pernah terurus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meskipun jaraknya jauh, Uzbekistan dan Indonesia sudah memiliki hubungan baik sejak lama. Seperti pribahasa, meskipun jauh di mata tapi dekat di hati. 

Hal ini juga pernah diungkapkan Presiden Sukarno saat berkunjung ke Uzbekistan pada 4-6 September 1956, di mana saat itu Uzbekistan masih menjadi bagian dari Uni Soviet. 

Sejarawan Islam asal Jember, Rijal Mumaziq, meceritakan di negara tersebut Sukarno mengunjungi Kota Tashkent dan melakukan ziarah ke makam Imam Bukhari di Samarkand, yang merupakan ulama hadis terkenal dalam sejarah peradaban Islam.  

Dalam kunjungannya itu, Sukarno meminta kepada Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev, yang merupakan kawan akrabnya untuk memugar kembali makam Imam Bukhari yang baru ditemuka dan tidak terurus.

"Beliau (Sukarno) mengunjungi makam Imam Bukhari dan mendesak kepada presiden Uni Soviet saat itu, untuk membangun kembali," ujar sejarawan yang akrab disapa Gus Rijal ini dalam seminar bertema "Jejak ulama Uzbekistan di Nusantara" di Bayt Al-Quran dan Museum Istiqlal, TMII, Jakarta Timur, akhir pekan ini. 

Saat itu, menurut Gus Rijal, Sukarno juga disambut dengan meriah  rakyat Uzbekistan. Bahkan, seseorang yang sangat mengagumi Sukarno memberikan seekor kuda berwarna abu-abu dan Bung Karno menamakan kuda itu sebagai Kilat Uzbek. 

"Bung Karno berterimakasih atas hadiah itu. Tapi sangat tidak memungkinkan karena naik pesawat ke Indonesia," ucapnya.

Karena jasa Bung Karno itu, sampai saat ini umat Islam Indonesia yang melakukan ziarah ke makam Imam Bukhari sangat dihormati. 

Dia pun menceritakan tentang salah satu temannya yang menjadi koki di KBRI Uzbekistan, Didik Isnanto. 

Saat melakukan ziarah ke makam Imam Bukhari, kata Gus Rijal, temannya itu mengenakan kopyah hitam seperti halnya Sukarno. Ketika mau masuk ke makam itu, tiba-tiba beberapa orang tua yang duduk di sekitar makam tersenyum ramah dan melambaikan tangannya sembari mengucapkan salam. 

"Lalu beberapa orang tua tersebut meneriakkan sebuah kosakata yang terdengar aneh di telinga Mas Didik. Apa kosakatanya, 'Zu Karnu, Zu Karnu, Zu Karnu'," kata Gus Rijal saat menceritakan kisah temannya. 

Kemudian, Didik kaget karena kosakata itu terdengar asing di telinganya. Namun, setelah menyadarinya, Didik langsung menyalami para orang tua tersebut, dan dia pun dtemui oleh juru kunci makam tersebut. 

"Kemudian juru kunci yang sudah sepuh itu mengizinkan masuk dan memperlakukan Mas Didik secara istimewa karena merasa berhutang budi kepada Sukarno," tutupnya. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2E29nKJ
February 10, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2E29nKJ
via IFTTT
Share:

ESDM Buat Formula Harga Avtur Meski Hanya untuk Pertamina

Pertamina merupakan satu-satunya penjual avtur di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian ESDM membuat formula harga Avtur. Pembentukan formula dirancang memakai perbandingan dari penetapan harga di negara lain.

Formula ini hanya dipakai Pertamina karena merupakan satu satunya penjual Avtur di Indonesia. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menjelaskan selama ini hanya Pertamina yang menjual avtur, maka pemerintah menyerahkan kepada Pertamina perumusan formula.

Pemerintah bisa mengevaluasi, atau memberi batasan bila diperlukan. "Kemarin kita juga coba buat. Datanya karena memang hanya Pertamina yang jual jadi tidak ada pembanding. Tapi kita coba pakai bandingkan dengan negara tetangga," ujar Djoko di Kementerian ESDM, Ahad (10/2).

Djoko menjelaskan memang persoalan harga avtur ini agak berbeda dengan formula BBM jenis lainnya. Sebab, tidak ada perbandingan harga dari badan usaha lainnya. Hal ini kata Djoko menyulitkan pemerintah untuk menentukan besaran harga pasar.

"Ya kalau misalnya ada pesaing maka mungkin bisa ada persaingan yang sehat. Kalau ada pesaing harga akan menuju harga pasar. Kalau tidak ada, monopoli," ujar Djoko.

Selama ini sebenarnya Kementerian ESDM sangat terbuka bagi badan usaha yang hendak turut menjual avtur. Namun untuk mendapatkan izin penjualan avtur diperlukan beberapa tahapan izin.

"Jadi alurnya kalau tidak salah, mereka harus dapat izin dulu dari Kemenhub atau Angkasa Pura untuk buat tangki. Izin lahan, baru mereka mengajukan ke kami. Nah ini, mereka tidak dapat izinnya. Kalau mereka ada izin lahan, kita tinggal keluarkan izin penjualannya," ujar Djoko.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2GAMeB4
February 10, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GAMeB4
via IFTTT
Share:

Saturday, January 26, 2019

Nasaruddin Umar Dirikan NUO untuk Setop Potensi Radikalisme

Survei 2017, potensi radikalisme di Indonesia mencapai 55,12 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar berupaya untuk menyetop berkembangnya potensi radikalisme di Indonesia. Salah satu upayanya dilakukan melalui pendirian Nasaruddin Umar Office (NUO) yang bergerak menyetop potensi radikalisme.

"Temuan kami di 2011, ada kekhawatiran tingkat pertumbuhan hardliners semakin bertambah. Dan kami tahu provinsi mana saja, meskipun rasanya mengherankan, tapi ya itu hasilnya," kata Nasaruddin, Sabtu (26/1).

Dari survei 2017, ia menemukan potensi radikalisme di Indonesia mencapai 55,12 persen. Dia menyebut harus ada upaya untuk mencoba mengerem pertumbuhan ini. "Karena dari tahun ke tahun kurvanya meningkat," ujar dia.

Nasaruddin menyebut Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Utara masuk kategori memprihatinkan. Sedangkan Sulawesi Tengah berada di urutan bawah. Sehingga diperkirakan justru pendatang yang membawa bibit radikalisme sedangkan penduduk aslinya toleran. "NUO ingin memberikan pemikiran untuk bangsa ini, sekecil apapun diharapkan bisa menghadirkan sebuah ketenangan, kesejukan dan kedamaian untuk segenap warga negara," ujar dia.

NUO mewadahi lembaga-lembaga yang bertujuan menciptakan masyarakat sipil yang damai, toleran dan berkeadaban. Beberapa di antaranya The Nusa Institute, Balqis Foundation dan Pondok Pesantren Al-Ikhlas.

Survei 2018, dia justru menemukan kearifan lokal menjadi daya perekat sekaligus kontrol dan modal menangkal radikalisme. Dia mengatakan, banyak hal bisa menangkal tapi justru kearifan lokal sangat penting.

Namun masalahnya, pengetahuan tentang kearifan lokal ini dalam fase kritis. "Anak-anak milenial, karena mungkin sangat plural, sudah tidak paham," ujar dia.

Menurut dia, ini menjadi tantangan, bagaimana kearifan lokal dapat diangkat lagi ke permukaan. Memang ada kurikulum konten lokal, tapi itu dinilainya sangat sedikit. "Kami sarankan ini diperkuat," ujar Nasaruddin yang juga merupakan Direktur NUO.

Selain itu, ada pembinaan khatib dan imam masjid profesional, mengingat kekosongannya dapat menjadi celah bagi masuknya radikalisme ke masjid-masjid. Fokus selanjutnya adalah memberdayakan situs Islam moderat untuk menangkal situs-situs Islam radikal. Mengingat 80 persen situs ternyata dikuasai oleh kelompok radikal.

Terakhir, NUO juga memiliki program yang akan menjaring kalangan menengah atas untuk turut dalam kajian-kajian mereka. Banyak dari mereka merupakan pemilik perusahaan yang membawahi banyak karyawan. "Maka dampaknya akan terasa, karena akan ditularkan kepada pekerjanya tersebut," kata Nasaruddin.

Menurut dia, sebuah program dengan metode pembelajaran yang dipercaya  dapat diterima oleh kalangan ini.  "Mereka ingin belajar agama tapi tidak mau digurui, karenanya harus dialogis," ujarnya.

Sejumlah pejabat turut hadir pada peresmian NUO, di antaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin, Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin, perwakilan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristedikti), serta tokoh lintas agama.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2S6eYaS
January 26, 2019 at 10:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2S6eYaS
via IFTTT
Share: