Warga Pulau Legundi Korban Tsunami Terima Bantuan Logistik

Bantuan logsitik disalurkan melalui BPBD Pesawaran.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Warga Pulau Legundi, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, yang terkena dampak tsunami, menerima bantuan logistik berupa bahan pangan, pakaian, serta obat-obatan. Bantuan logsitik disalurkan melalui BPBD Pesawaran.

Logistik dikirimkan melalui jalur laut menggunakan kapal KPLP Pelabuhan Panjang," kata Kepala Pos SAR Tanggamus, Denny Mezzu menjelaskan saat dihubungi dari Bandarlampung, Senin (24/12).

Dia menjelaskan, hingga saat ini petugas Sar Pos Tanggamus bersama BPBD Pesawaran serta masyarakat sekitar sedang siaga.  Kondisi perairan Pulau Legundi saat ini dalam keadaan kondusif.

"Meskipun kondusif tapi kami tetap waspada untuk mengantisipasi terjadinya tsunami susulan," kata dia menerangkan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Sumarju Saini mengatakan, pihaknya telah mengirimkan bantuan logistik berupa bahan pangan, pakaian, dan logistik lainnya. Logistik akan dikirimkan ke pengungsi di Pesisir Lampung Selatan, dan Pulau Legundi, Pesawaran.

"Bantuan yang kita terima dari masyarakat dan instansi lainnya kita pusatkan sementara di pengungsian Kantor Gubernur Provinsi Lampung. Setelah itu nanti akan kita distribusikan ke daerah-daerah," kata dia menerangkan.

Dia menambahkan, selain bantuan logostik yang akan didistribusikan ke daerah-daerah, pihaknya juga membantu bagi korban jiwa yang telah menggali dunia akibat tsunami. "Dukungan dari Kemensos sudah ada yang masuk khususnya logistik. Untuk yang meninggal akan dapat santunan juga dari Kemensos," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GDIxMs
December 24, 2018 at 03:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GDIxMs
via IFTTT

Read More

Pertamina dan Hiswana Migas Tambah Pasokan 47.600 Elpiji

Pangkalan elpiji diminta tetap melayani masyarakat selama masa libur Nataru.

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- PT Pertamina (Persero) dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Wilayah Banyumas yang membawahi empat kabupaten di wilayah eks Karesidenan Banyumas, akan menyiagakan seluruh agen dan pangkalannya. Ini dilakukan untuk menjamin tersedianya pasokan gas elpiji selama libur panjang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Kabupaten Banyumas.

''Di wilayah eks Karesidenan Banyumas, ada 1.938 pangkalan yang kita siagakan,'' jelas Sales Executive (SE) LPG dan Gas Product Rayon VII, Regional IV PT Pertamina (Persero), Agung Surya Pranata, Jumat (21/12).

Dengan demikian, jelas Agung, selama masa libur Natal dan Tahun Baru, tidak boleh ada pangkalan dan agen yang libur. ''Ya, tidak harus buka 24 jam sehari. Namun mereka tidak boleh libur, sehingga bisa tetap melayani masyarakat yang membutuhkan elpiji,'' jelasnya.

Dia menyebutkan, pangkalan elpiji yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tidak hanya menjual elpiji tiga kilogram yang mendapat subsidi dari pemerintah. Melainkan juga menyediakan elpiji nonsubsidi, seperti elpiji kemasan lima kilogram maupun 12 kilogram.

Menurutnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selama masa libur, Pertamina telah menambah stok pasokan elpiji tiga kilogram untuk wilayah eks Karesidenan Banyumas sebanyak 47.600 tabung. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar delapan persen dari pasokan normal bulanan.

''Tambahan stok pasokan sebanyak ini, kami perkirakan akan sangat mencukupi kebutuhan masyarakat. Apalagi, sampai saat ini tidak terdeteksi adanya kelangkaan pasokan elpiji tiga kilogram di wilayah eks Karesidenan Banyumas,'' katanya.

Dengan demikian dia menyebutkan, tambahan pasokan tersebut hanya bersifat fakultatif. Artinya, hanya sebagai buffer stok. Bila dibutuhkan maka akan disalurkan, namun bila tidak dibutuhkan akan tetap sebagai buffer stok. 

Menurutnya, tambahan stok elpiji tiga kilogram sebanyak 47.600 tabung tersebut, terbagi untuk empat kabupaten. Antara lain untuk Kabupaten Banjarnegara sebanyak 9.520 tabung, Cilacap 47.400, Purbalingga 12.320 tabung, dan sisanya untuk Kabupaten Banyumas.

Agung juga mengatakan, pihaknya telah membentuk satuan tugas untuk memastikan kelancaran distribusi elpiji maupun Bahan Bakar Minyak (BBM). Satgas ini disiagakan mulai 18 Desember lalu, hingga 8 Januari 2019.

Dalam hal penyediaan BBM, dia menyebutkan, pihaknya memperkirakan konsumsi gasoline selama masa natal dan tahun baru akan mengalami peningkatan 20 persen. Namun untuk konsumsi solar, kemungkinan akan mengalami penurunan enam persen. 

''Berbagai kebijakan sudah kita tetapkan untuk menjamin kelancaran distribusi BBM. Antara lain, kita menyiapkan 74 mobil tangki, membuat kantor BBM di sekitar SPBU Rawalo dan Tambak, serta menyiapkan tim mobil,'' jelasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EHyrsc
December 21, 2018 at 03:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EHyrsc
via IFTTT

Read More

Rita: Stok Pupuk di Karawang Aman Hingga Awal Tahun

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder dan masya

REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- PT Pupuk Kujang mengoptimalkan pendistribusian pupuk bersubsidi ke seluruh gudang lini III di Jawa Barat Banten, untuk memenuhi kebutuhan petani menjelang akhir tahun 2018. Perusahaan salah satu anggota holding BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) ini memastikan memastikan kalau stok pupuk  bersubsidi sudah memenuhi gudang lini III tingkat kabupaten.

Direktur Komersil PT Pupuk Kujang, Rita Widayati menuturkan, stok pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan musim tanam di wilayah Jawa Barat Banten aman hingga awal tahun 2019. Dia menjelaskan, sampai saat ini, stok urea untuk Jawa Barat dan Banten mencapai 119.178 ton atau 172 persen dari ketentuan sebesar 52.125 ton. 

Untuk NPK, stoknya mencapai 47.047 ton atau hampir tiga kali lipat dari ketentuan sebesar 11.390 ton. Sedangkan pupuk organik, stoknya mencapai 10.717 ton atau 173 persen dari ketentuan sebesar 6.164 ton. 

Sementara pencapaian realisasi penyerapan pupuk urea bersubsidi di Jabar-Banten, sampai dengan 19 Desember 2018, mencapai 524.588 ton. Jumlah itu setara dengan 84 persen dibandingkan kebutuhan Dinas Pertanian sebanyak 621.700 ton. 

Mengenai stok pupuk di Karawang, Rita menjelaskan, selain memastikan stok pupuk Jawa Barat dan Banten, hingga saat ini, stok pupuk untuk wilayah Karawang dapat dipastikan aman. Yaitu, stoknya mencapai 5.381 ton pupuk urea atau 107 persen dari ketentuan sebesar 5.024 ton. 

Sedangkan stok pupuk NPK sebanyak 22.377  ton dan 728 ton pupuk organik. "Stok ini, sangat cukup. Bahkan, bisa memenuhi kebutuhan petani sampai dengan awal tahun 2019," ujar Rita didamping Manager Komunikasi PT Pupuk Kujang Ade Cahya, kepada Republika.co.id, Jumat (21/12).

Dikatakan Rita, dalam penyaluran pupuk bersubsidi di lapangan, pihaknya bekerja sama dengan stakeholder dan masyarakat yang aktif dalam memonitoring penyaluran pupuk untuk sektor tanaman pangan. Hal ini, kata dia, agar pupuk bisa sampai ke tangan petani dengan prinsip 6T (Tepat Tempat, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Jenis, Tepat Waktu). 

"Kami berharap dengan komitmen bersama ini, untuk mengedepankan kepentingan petani, dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di daerah Jawa Barat dan Banten,” ucap Rita.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Karawang Hanafi Chaniago mengakui kalau belum optimalnya penyerapan pupuk di daerah Karawang murni karena faktor cuaca. Kondisi cuaca, yakni mundurnya musim hujan. Tapi sejak memasuki Desember, penyerapan pupuk di Karawang mulai meningkat seiring musim hujan yang sudah memasuki wilayah Jawa Barat dan Banten. "Sekarang ini sudah normal, bahkan serapan pupuknya meningkat," kata Hanafi. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EEIU6Z
December 21, 2018 at 03:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EEIU6Z
via IFTTT

Read More

Jokowi Melepas Ekspor 1,5 Juta Motor Yamaha

Penggunaan komponen lokal dalam produksi motor ini tinggi, yakni mencapai 93 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melepas ekspor 1,5 juta motor Yamaha di PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Pulogadung, Jakarta,  Senin (3/12). Ia pun menyambut baik ekspor motor Yamaha ini lantaran selama ini ekspor Indonesia masih rendah. 

Menurut Jokowi ekspor motor oleh PT Yamaha ini sangat tinggi dengan nilai investasi yang tak sedikit. Selain itu, penggunaan komponen lokal dalam produksi motor ini juga tinggi, yakni mencapai 93-94 persen. 

"Ekspornya tinggi, yang kedua investasinya juga besar PT Yamaha dan yang ketiga juga karena local contentnya mencapai 93-94 persen, ini jumlah yang sangat besar," kata Jokowi. 

Ia mengatakan, penggunaan komponen lokal dan dikuranginya penggunaan barang impor dalam industri sangatlah penting. Sehingga tak akan menyebabkan defisit transaksi berjalan. 

Jokowi berharap, Yamaha dapat membahas bersama potensi pengembangan usahanya dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Seperti hambatan perizinan yang masih berbelit. 

"Saya ingin nanti mendengar rencana-rencana ke depan PT Yamaha seperti apa, target ekspor kemudian negara-negara mana yang memerlukan penetrasi lebih besar lagi," ujar Jokowi.

Selain itu, Presiden juga berharap Yamaha dapat meningkatkan jumlah investasinya di Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RqaW9O
December 03, 2018 at 03:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RqaW9O
via IFTTT

Read More

Pemulung Bisa Ikut Serta Program JKK-BPJS

Selama aktivitas sebagai pekerja mencari nafkah, siapapun berhak ikut BPJS.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Deputi Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Banten, Teguh Purwanto, mengatakan para pemulung yang memungut sampah di Tempat Pemungutan Sampah (TPS) bisa diikutsertakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK).

"Pemulung itu kan juga menjalankan aktivitas sebagai pekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, sehingga berhak ia diikutsertakan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan," kata Teguh, Sabtu (1/12).

Mekanisme mengikutsertakan pemulung dalam program BPJS Ketenagakerjaan, bisa secara individu dan bisa juga bila ada yang mau mensponsorinya. Namun, sampai saat ini belum ada pemulung yang ikut program BPJS.

"Apapun profesinya sepanjang untuk mencari nafkah tujuannya positif, maka mereka berhak diikutsertakan program BPJS, kecuali yang negatif seperti pengedar narkoba atau menjual minuman keras, atau pelacur, jelas tidak bisa diikutsertakan," katanya.

Wilayah Banten merupakan daerah yang menduduki porsi nomor empat terbesar dalam jumlah peserta. Tiga daerah di atasnya adalah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Tahun depan kami menargetkan bisa menduduki posisi nomor tiga," kata Teguh.

Jumlah perusahaan yang ikut serta ditargetkan sebesar 19.882 unit. Sampai November 2018, jumlah perusahaan yang sudah ikut serta kepesertaan sudah mencapai 22.074 unit. 

Sementara jumlah tenaga kerja yang ditargetkan sebanyak 1.292.692 pekerja. Sampai November, jumlahnya sudah mendekati target, yaitu 1.241.036 pekerja.

"Sisa satu bulan ini Insya Allah bisa memenuhi target," kata Teguh.

Iuran yang diterima dengan target Rp 4,385 triliun sudah terealisasi Rp 4,373 triliun rupiah. Di akhir tahun diharapkan terpenuhi target. Pada tahun depan, iuran diharapkan bisa tembus Rp 5 triliun.

Upaya agar tercapai target, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi baik di tingkat desa maupun kelurahan dengan menjalin hubungan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Sektor informal seperti usaha kecil dan menengah akan mencapai target utama untuk dirangkul pada tahun mendatang, mengingat potensinya cukup besar untuk diajak menjadi peserta.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U8uh10
December 01, 2018 at 03:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U8uh10
via IFTTT

Read More

Baznas Dorong Pengelola Zakat Penuhi Standar Layanan Publik

Pelayanan oleh Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) haruslah transparan dan akuntabel.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendorong seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat memenuhi standar layanan publik sesuai perundangan dan ketentuan yang berlaku. Direktur Utama Baznas, Arifin Purwakananta mengatakan, masyarakat baik muzzaki dalam menunaikan zakat, maupun mustahik yang menerima zakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari OPZ.

"Pelayanan oleh Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) haruslah transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan-aturan pelayanan publik yang ditetapkan menurut perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia," katanya dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (30/11).

Ia mengatakan, dengan memberikan pelayanan yang baik kepada muzzaki dan mustahik, banyak balasan kebaikan yang akan kembali pada Baznas dan LAZ. Satu di antaranya adalah kepercayaan publik yang jadi semakin meningkat dari waktu ke waktu.

"Baznas dan LAZ harus menjadi penguat dan penolong bagi masyarakat yang tidak mampu, baik yang membutuhkan pertolongan dengan meminta maupun yang tidak memintanya," katanya. Pelayanan prima ini juga telah dikenal oleh umat Muslim dalam ajaran agamanya.

Sementara Wakaf Kementerian Agama RI Muhammad Fuad Nasar mengatakan, etika Islam dalam melayani sesama manusia tanpa membedakan status dan strata sosial seseorang, sebagian tercermin dari pelayanan yang diberikan oleh lembaga-lembaga sosial keagamaan. Termasuk  salah satunya organisasi pengelola zakat.

"Karena itu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi pengelola zakat harus semakin baik dan  merefleksikan kemuliaan tujuan zakat itu sendiri," katanya. Para amil, kata Fuad, harus menjiwai profesi dan tugasnya agar organisasi pengelola zakat lebih berjiwa.

Sebagai bagian dari upaya melayani muzzaki dan mustahik, Baznas bekerja sama dengan Ombudsman sebagai lembaga yang menjadi pengawas pelayanan publik adalah mitra Baznas dan LAZ untuk  para mustahik di Indonesia.

Plt Kepala Ombudsman RI Sumatera Barat Adel Wahidi menyampaikan pentingnya memenuhi aturan dalam melayani publik seperti yang tertera pada Undang-undang no.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial dan mengurangi kemiskinan," katanya.

Undang-undang ini dibuat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik. Dengan aturan tersebut, diharapkan akan dapat menghindari  penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

Baznas Development Forum (BDF) diselenggarakan setiap bulan bekerjasama dengan lembaga amil zakat (LAZ) nasional di Indonesia. BDF adalah sebuah forum yang dibangun oleh Baznas untuk mengembangkan wacana penguatan gerakan zakat Indonesia yang melibatkan lembaga-lembaga amil zakat se-Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SgaIBY
November 30, 2018 at 03:33PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SgaIBY
via IFTTT

Read More