Showing posts with label 2018 at 06:01PM. Show all posts
Showing posts with label 2018 at 06:01PM. Show all posts

Monday, December 31, 2018

Erdogan Janji Tumpas Teroris Milisi Kurdi dan ISIS

Dalam dua tahun belakangan ini, Turki telah melancarkan dua operasi kontra-teror.

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA— Presiden Turki pada Ahad (30/12) berikrar bahwa negaranya akan terus menghancurkan pelaku teror seperti yang dilakukan Ankara pada masa lalu.

"Kami memasuki sarang teroris, menghancurkan dan terus menghancurkan mereka," kata Recep Tayyip Erdogan, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu, Senin (31/12) pagi. 

Presiden Turki tersebut merujuk kepada operasi kontra-teror yang dilancarkan Ankara belum lama ini di dalam wilayah Turki dan di bagian barat-laut Suriah.

Erdogan berbicara dalam pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), yang dipimpinnya dan memerintah Turki, di Istanbul.

Dalam dua tahun belakangan ini, Turki telah melancarkan dua operasi kontra-teror di Suriah yaitu Operation Euphrates Shield dan Olive Branch untuk menghapuskan keberadaan anggota YPG/PKK dan ISIS di dekat perbatasan Turki, dan yang ketiga diperkirakan dilancarkan di sisi timur Sungai Eufrat.

Dalam aksinya selama lebih dari 30 tahun melawan Turki, PKK, yang dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh Turki, AS, dan Uni Eropa, telah bertanggung-jawab atas kematian sebanyak 40 ribu orang, termasuk perempuan dan anak-anak. YPG adalah cabang PKK di Suriah.

Selama kurun waktu tiga bulan, koalisi pimpinan AS dan gerilyawn YPG/PKK menewaskan 165 warga sipil di satu wilayah Suriah Timur, kata satu organisasi non-pemerintah (NGO) Suriah dalam satu laporan, Sabtu (29/12).

Serangan pasukan koalisi, yang berusaha mengusir anggota ISIS dari daerah di sekitar Deir Ez-Zour, menewaskan 153 warga sipil, termasuk 71 anak-anak dan 29 perempuan, dan serangan oleh gerilyawan YPG/PKK menewaskan 12 warga sipil selama masa yang sama, termasuk tiga anak kecil, kata Jaringan Suriah bagi Hak Asasi Manusia (SNHR) di dalam laporan sepanjang masa 101 hari dari 11 September sampai 20 Desember.

Setelah pusat Kabupaten Hajin di Deir Ez-Zour diserbu kelompok teror YPG/PKK, sebanyak 6.000 warga sipil di desa dan kota kecil lain yang dikuasai ISIS terjebak di dalam pengepungan pasukan Pemerintah Presiden Bashar al-Assad dan gerilyawan YPG/PKK, kata laporan itu.

Laporan tersebut menambahkan, ISIS menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia, sehingga mereka terperangkap serangan membabi-buta oleh pasukan pemerintah dan gerilyawan YPG/PKK.

ISIS masih menguasai lima kota kecil di bagian pedesaan Provinsi Deir Ez-Zour di Suriah Timur.

Dengan bantuan AS, anggota YPG/PKK menguasai sisi timur Sungai Eufrat dan daerah pedesaan di bagian barat serta timur Deir Ez-Ezour. Prancis juga menyediakan dukungan artileri buat kelompok teror itu.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2CFWWDU
December 31, 2018 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CFWWDU
via IFTTT
Share:

Tuesday, December 25, 2018

Kemenperin Usulkan Pemotongan PPN untuk Industri Daur Ulang

Pengajuan insentif sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2018.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengajukan usulan insentif fiskal berupa potongan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar lima persen untuk industri daur ulang. Tarif PPN yang selama ini mencapai 10 persen dianggap memberatkan industri. Dengan pemotongan, diharapkan industri daur ulang nasional dapat terpacu berkembang.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, penetapan tarif 10 persen yang selama ini dibebankan kepada pelaku industri daur ulang terbilang kurang adil. Sebab, tarif diaplikasikan ke seluruh proses, termasuk dari pengepulan yang dilakukan pemulung dan pihak pengumpul.

Tapi, Sigit mengatakan, pemulung dan pengumpul tidak bisa ditarik PPN karena tidak masuk dalam badan usaha. Pada akhirnya, pajak dibebankan kepada industri daur ulang. "Begitu masuk industri recycle, mereka disuruh bayar 10 persen. Itu kita minta potong jadi lima persen agar beban industri tidak besar," ujarnya ketika dihubungi Republika, Selasa (25/12).

Sigit menuturkan, Kemenperin sudah mengajukan usulan ini kepada Kementerian Keuangan dan sekarang memasuki tahap pembahasan. Sebelumnya, Kemenperin meminta PPN yang dibebankan kepada industri daur ulang hanya satu persen. Tapi, karena pemotongan terlalu signifikan dan tidak dibahas-bahas, Kemenperin menaikkan besaran yang diusulkan menjadi lima persen.

Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hilir Ditjen IKTA Kemenperin Taufik Bawazier menuturkan, pengajuan sudah dilakukan sejak pertengahan tahun 2018. Usulan keringanan diberlakukan untuk seluruh proses industri, yakni dari pengepulan, penggilingan, pengkonversian sampai distribusi ke pelaku usaha ataupun konsumen langsung.

Usulan Kemenperin bukan tanpa sebab. Menurut Sigit, industri daur ulang merupakan industri yang ramah lingkungan dan dapat menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini, sudah ada sekitar 1.580 industri daur ulang yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Utamanya, di Batam dan Jawa Tengah. "Total tenaga pekerja di ribuan industri itu mencapai 177 ribu orang," tuturnya.

Dengan berbagai pertimbangan yang ada, Sigit berharap Kemenkeu dapat mengakaji usulan Kemenperin secara komprehensif dan menerima usulan. Tujuannya, meringankan industri daur ulang sekaligus meningkatkan kontribusi industri dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi sampah plastik.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mendukung usulan tersebut. Insentif berupa penurunan PPN akan lebih efektif dibanding dengan penerapan cukai plastik untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. "Industri daur ulang jangan dibebani, nanti siklus yang selama ini sudah baik justru terganggu," katanya.

Fajar menambahkan, pemerintah juga sebaiknya fokus mengelola pemilahan sampah dari hulu atau rumah tangga. Sebab, permasalahan utama industri daur ulang saat ini adalah pemilahan sampah yang membutuhkan waktu lama akibat jumlahnya mencapai jutaan ton. Apabila permasalahan hulu ini telah ditangani, ia optimistis, kinerja industri daur ulang bisa lebih maksimal.

Justru, Fajar menilai, rencana penerapan cukai plastik terhadap kantong plastik belanja berpotensi menurunkan tingkat produksi dan investasi pada industri plastik itu tersendiri. "Dampak langsungnya juga, impor plastik untuk substitusi produksi dalam negeri dapat meningkat," ucapnya.

Penerapan cukai plastik juga akan memberikan efek buruk pada pemerintah. Fajar mengatakan, salah satu dampaknya adalah kemungkinan berkurangnya penerimaan negara dari PPN dan Pajak Penghasilan dari industri plastik. Selain itu, pengawasan kebijakan juga membutuhkan tenaga dan biaya yang besar mengingat 60 persen kantong plastik belanja beredar di pasar basah atau tradisional.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2RecGGe
December 25, 2018 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RecGGe
via IFTTT
Share:

Friday, December 21, 2018

Tiga Acuan Warga Jawa Timur Memilih Jokowi

Koordinator Nasional Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN), Khofifah Indar Parawansa

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
EMBED
78 persen masyarakat Jawa Timur puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN), Khofifah Indar Parawansa mengatakan cukup banyak masyarakat Jawa Timur yang puas dengan kinerja pembangunan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ada sekitar 78 persen masyarakat Jawa Timur yang sangat puas.

Khofifah mengatakan berdasarkan dari tingkat rasionalnya, masyarakat Jawa Timur memilih calon presiden berdasarkan tiga hal. Seperti diantaranya karena kelayakan, program kerja dan juga faktor agama.

Ia menambahkan, tiga hal tersebut yang menjadi acuan masyarakat Jawa Timur untuk memilih Presiden pada Pilpres 2019.

Berikut video lengkapnya.

  • Videografer:
  • Havid Al Vizki
  • Video Editor:
  • Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2T0Zu4M
December 21, 2018 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2T0Zu4M
via IFTTT
Share:

Thursday, December 6, 2018

Kemendes PDTT-Kementerian BUMN Keroyokan Bangun Sukabumi

Keberhasilan di Sukabumi akan dijadikan contoh bagi daerah lain.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Dua Menteri Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo, kompak "keroyok" pembangunan di Sukabumi. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMB) Rini Soemarno sepakat kerja sama dalam pembentukan Pertashop dan BUMNShop dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan perekonomian di desa-desa.

"Kementerian BUMN bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membuat PT Mitra BUMDes Nusantara, karena belum semua BUMDes mampu mengelolanya disebabkan masih terbatasnya SDM. Dengan adanya PT mitra kerja sama kemudian membentuk Mitra BUMDes Desa. Subsidi-subsidi akan disalurkan melalui PT Mitra BUMDes Desa. Yang penting jalan dulu, mulai dulu, nanti akan terus dibantu," ujar Menteri Eko dalam acara Sosialisasi Kerja sama dan Pembentukan Pertashop dan BUMNShop dalam Mendukung Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Hotel Augusta Sukabumi, Rabu (5/12) lalu.

Dia melanjutkan, ada BUMDes yang pendapatannya lebih besar dari dana desanya. Sekarang fokusnya mulai ke pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dan seperti arahan presiden, lanjutnya, tahun depan orientasinya pada peningkatan SDM.

"Tahun depan, akan kirim kepala desa dan pendamping desa untuk belajar ke luar negeri. Tolong sukseskan program yang dicanangkan (Pertashop) karena keberhasilan di Sukabumi akan dijadikan contoh bagi daerah lain. Saya dan Bu Rini dapat perintah langsung Sukabumi wajib diperhatikan," pesannya seperti dalam siaran persnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa BUMDes bermitra dengan BUMN untuk membantu aktivitas usaha. Dirinya melihat salah satu potensi yang ada di Sukabumi adalah membentuk usaha seperti Pertashop ini, menjual bbm di desa, produk-produk pertamina dan bumn lainnya seperti dari bulog, pupuk indo, telkom, agen bank, sehingga masyarakat desa bisa ke BUMDes ini melakukan aktivitas usaha.

"Kami harapkan perputaran uang di desa meningkat. Selain itu kami juga memberikan bantuan pendidikan, pembinaan sehingga mereka bisa menjadi manager yang handal. Presiden menekankan betul untuk tingkatkan SDM terutama di pedesaan," ujarnya.

Dia melanjutkan, bagaimana menularkan kewirausahaan ke desa, sehingga aktivitas ekonomi bisa dilakukan di desa-desa. Bagaimana bikin SPBU mini atau Pertashop. Bagaimana bisa memasarkan di antara desa atau keluar desa. Bagaimana pengemasan lebih menarik dan kualitas terjaga.

"Aktivitas perdagangan ini membantu membina para manager BUMDes untuk melakukan usahanya lebih baik. Ini percobaan pertama di Sukabumi.

Terima kasih untuk kerjasmanya dengan Kemendes PDTT dan lainnya untuk mensejahterakan Sukabumi dan Indonesia," katanya.

Wakil Bupati Sukabumi, Adjo Sardjono mengatakan Dana Desa di Sukabumi digunakan untuk penyertaan modal BUMDes. Dari 47 kecamatan 381 desa. Hadirnya kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan peran BUMDes dalam meningkatkan pendapatan masyarakat.

Ketersediaan pangan dan bahan pokok. BBM setelah infrastruktur meningkat, namun SPBU masih belum terjangkau ke desa-desa pinggiran. Lahirnya Pertashop diharapkan akan membantu memenuhi kebutuhan bbm masyarakat.

"Tentu saja pengurus BUMDes siap untuk kerja sama," pungkasnya.

Pertashop merupakan unit SPBU modular dengan kapasitas tangki 5.000 liter, merupakan inovasi untuk mempermudah masyarakat daerah membeli BBM, khususnya jenis pertalite. Hingga akhir 2018, Pertamina menargetkan membangun lima unit Pertashop, yang pengelolaannya diserahkan kepada usaha masyarakat seperti BUMDes. Pertashop juga diharapkan bisa menumbuhkan perekonomian daerah karena akan dikelola langsung oleh masyarakat.

Acara tersebut dihadiri 247 BUMDes di Sukabumi dari 47 Kecamatan, Pengurus BUMDes, Kepala Desa, Camat, SKPD, juga dari Kemendesa PDTT, Kementerian BUMN, Bulog, BNI, dan mitra BUMDes Nusantara.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2G1Hp4R
December 06, 2018 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2G1Hp4R
via IFTTT
Share:

LIB Siapkan Dua Replika Trofi Liga 1

Persija dan PSM masih dalam persaingan ketat memperebutkan juara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operator Liga PT Liga Indonesia Baru (LIB) menyiapkan dua piala Liga 1 2018 yang akan diberikan kepada juara kompetisi. Dikutip dari laman resmi LIB, Kamis (6/12), kedua replika akan ditempatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta dan Stadion Andi Mattalata, Makassar.

Dua stadion itu menjadi lokasi kandidat juara Liga 1, yaitu Persija Jakarta serta PSM Makassar, untuk menuntaskan pekan terakhir atau pekan ke-34 Liga 1.

"Kami menyiapkan dua replika piala, karena dua tim masih berpeluang meraih juara. Piala asli akan kami serahkan setelah kompetisi berakhir," ujar Direktur Operasional PT LIB Tigor Shalom Boboy.

Persija dan PSM Makassar memang dalam persaingan ketat memperebutkan juara Liga 1 2018. Saat ini, sampai pekan ke-33, Persija berada di puncak klasemen sementara Liga 1 dengan mengemas 59 poin, memimpin satu poin lebih banyak daripada PSM di peringkat kedua.

Kedua tim harus memenangkan pertandingan terakhirnya di pekan ke-34 pada Ahad (9/12). Persija melawan Mitra Kukar di SUGBK, Jakarta, dan PSM menghadapi PSMS Medan di Stadion Andi Mattalata, Makassar.

Baik Persija maupun PSM Makassar sama-sama akan mencatatkan sejarah gemilang jika sanggup menjadi yang terbaik di Liga 1 karena sudah lebih dari 15 tahun lalu ketika kedua tim terakhir kali merebut kampiun liga teratas. Persija terakhir kali menjuarai liga pada tahun 2001, sementara PSM mencicipi manisnya juara liga terakhir pada tahun 2000.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2rmxpZZ
December 06, 2018 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rmxpZZ
via IFTTT
Share:

Monday, December 3, 2018

Partai Berkarya Laporkan Ahmad Basarah ke Polisi Malam Ini

Ahmad Basarah akan dilaporkan terkait pernyataan Soeharto adalah guru korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim Kuasa Hukum Partai Berkarya didampingi juga Tim Advokat Peacer, rencananya akan mendatangi Polda Metro Jaya malam ini untuk melaporkan Wakil Sekjen PDIP, Ahmad Basarah. Laporan dilayangkan berkaitan dengan pernyataan Basarah yang menyebut Soeharto adalah guru korupsi.

“Rencananya seperti itu, malam ini. Tapi masih dirapatkan,” ujar salah satu pelapor yang akan mendatangi Polda Metro Jaya, Rizka Prihandy, saat dihubungi Republika, Senin (3/12).

Tim Kuasa Hukum Partai Berkarya melihat ada tindak pidana dugaan pelanggaran pasal 156 KUHP tentang Ujaran Kebencian. Serta dugaan pelanggaran terhadap pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukim Pidana.

“Kami akan melaporkan Ahmad Basarah atas pernyataan bahwa ‘Soeharto adalah Guru dari Korupsi’. Sekitar pukul 19.00 WIB,” kata Rizka lagi.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menyatakan, bukanlah hal baru dari pernyataan dirinya yang menyebut Presiden kedua Soeharto adalah guru korupsi. Bahkan, ia menambahkan, jika melakukan pencarian di Google tentang siapa presiden terkorup di dunia, maka yang keluar adalah Soeharto.

"Coba saja searching Google dengan pertanyaan siapa presiden terkorup di dunia, maka yang akan keluar adalah nama mantan Presiden Soeharto. Bahkan pernyataan yang lebih keras dari pernyataan saya pun cukup banyak," ucap dia dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/12).

Menurut Basarah, bahasa kiasan yang ia gunakan, yakni Pak Harto adalah guru korupsi di Indonesia, didasarkan pada fakta hukum. Mulai dari TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 hingga keluarnya berbagai regulasi atas nama pemerintah yang menjadi payung hukum berbagai tindakan KKN pada era Orde Baru.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2zEvAfr
December 03, 2018 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zEvAfr
via IFTTT
Share:

Monday, November 26, 2018

Dokter Tim Persib Awasi Cedera Supardi dan Victor

Supardi mengalami kram otot, dan Victor Igbonefo mengalami cedera pinggang

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dua pemain Persib Bandung mengalami cedera usai pertandingan kontra Perseru Serui di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (23/11) lalu. Keduanya adalah Supardi Nasir dan Victor Ibgonefo. 

"Supardi ada keluhan otot yang spasme. Saat bertanding ada keluhan di lapangan, jadi langsung ditarik," kata dokter tim Persib Bandung, Rafi Ghani di Stadion Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (26/11).

Dia menuturkan, kondisi yang biasa dikenal dengan kram otot tersebut tidak akan berlangsung lama. Dia berharap Supardi dapat kembali fit dalam laga kontra Persela, Sabtu (1/12) mendatang.

"Kalau cedera hanya sebatas sekarang, sudah sembuh nanti pada saat lawan Persela. Tapi semoga jangan sampai ada cedera baru pada saat latihan," jelas Rafi.

Sementara untuk Victor, lanjut Rafi, mengalami cedera di pinggang bagian bawah. Cedera tersebut akibat benturan dengan Made Wirawan di pertandingan yang sama.

"Jadi kita terapi dulu dan latihan terpisah," tegas Rafi.

Selain keduanya, Rafi mengaku tidak ada masalah dalam kesehatan pemain. Rafi juga masih memantau perkembangan penyembuhan Dedi Kusnandar yang cedera patah tulang akibat di pertandingan.

"Mudah-mudahan sembuhnya bisa lebih cepat. Kita lihat dari hasil pemeriksaan penunjuang, dironsen lagi," tutupnya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2PSbNTU
November 26, 2018 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PSbNTU
via IFTTT
Share:

Friday, November 23, 2018

OIC medicine regulator authorities post Jakarta Declaration

Jakarta Declaration states efforts to harmonize standards of vaccine for OIC members.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The heads of National Medicines Authorities from the Organization of Islamic Cooperation (OIC) announced the Jakarta Declaration during their first meeting here, Thursday. The declaration contains, among others, efforts to harmonize standards of vaccine and self-reliance in medicines for OIC members.

"Through this meeting, a network has been built to carry out regulatory functions to realize the availability of safe, qualitative, and useful medicines," Penny Lukito, head of Food and Drug Supervision Agency (BPOM), said.

Other parts of the declaration underline the importance of redefining views on "halal" (allowed by Islam) medicines and vaccines. She said the definition of halal on foods was not a problem because a lot of choices are available.

"With regard to vaccines and medicines, the choices are few and so the terminology halal must be redefined," she noted.

Lukito spoke in the company of OIC Assistant Secretary General Muhammad Naeem Khan, CEO of Saudi Arabia FDA Hisham S Al Jadhey, Mustafa AM Alnafi, a delegation member from Palestine, Markieu Janneh Kaira from Gambia and Kamapradipta Isnomo from the Indonesian foreign ministry.

Penny stressed "emergency is one of the reasons halal for vaccines and medicines must be redefined."

The World Health Organization states 30 percent of the world population lack access to essential medicines, including vaccines. This also happens in the member countries of OIC, and their problem is similar, which is the limited production capacity of their pharmaceutical industries, she remarked.

"A number of OIC countries are still fighting contagious disease epidemics, which are actually preventable using vaccines. This underlines the importance of widening access to vaccines, including cheap medicines," she maintained.

Penny emphasized the meeting would become the starting point for better cooperation in the future, which has been included in the work plan. Indonesia, she added, could take an initiative to OIC member countries to extend their access by taking advantage of the country's pharmaceutical company Bio Farma.

Bio Farma has been able to produce vaccines recognized by the WHO.

"We have set a target of being able to provide halal vaccine choices within five to six years, not only for OIC members but also other countries," she said.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2KriiqR
November 23, 2018 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2KriiqR
via IFTTT
Share:

Jerman Buka Akses Beasiswa bagi Pelajar Muslim

Pengajaran tentang sejarah Islam akan mulai diintensifkan pada tahun-tahun mendatang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebuah aksen yang kuat juga menempatkan penelitian dan pengajaran di Jerman tentang sejarah Islam. Seperti, penafsiran Alquran dan lokalisasi Islam pada masa sekarang.

Pengajaran tentang sejarah Islam akan mulai diintensifkan pada tahun-tahun mendatang. "Muslim bisa beradaptasi dengan konteks sekarang dan perlu dikembangkan di Jerman," ujar Direktur Pusat Studi Islam Bekim Agai.

Komite Pusat Muslim di Jerman (ZMD) menyatakan kepuasan mereka dengan kemajuan yang ada saat ini di Jerman. Khususnya, dalam bidang pengembangan pendidikan Islam. Ini ditunjang dengan kebijakan yang paralel tentang sistem beasiswa di Jerman.

Baca: Jerman Tingkatkan Studi Islam

Siswa Muslim berbakat dapat mengakses beasiswa negara yang menyediakan dukungan keuangan serta berbagai peluang akademik dengan fokus umat Islam. Dengan demikian, program beasiswa ini sejajar dengan dukungan yang diberikan negara kepada Katolik, Protestan, dan lembaga beasiswa Yahudi.

Islam datang ke Jerman melalui jalur diplomatik, militer, dan ekonomi antara Jerman dan Kekaisaran Ottoman pada abad ke-18. Jochen Blaschke dalam tulisannya yang berjudul "State Policies Towards Muslim Minorities. Sweden, Great Britain and Germany Muslims in German History until 1945" menjelaskan terdapat 20 tentara Muslim yang bertugas di bawah Frederick William I dari Prusia pada awal abad ke-18.

Baca Juga: Muslim Jerman Apresiasi Pengembangan Studi Islam di Kampus

Pada 1745, Frederick II dari Prussia mendirikan unit Muslim di tentara Prusia yang disebut Riders Muslim. Riders Muslim terdiri atas Bosnia, Albania, dan Tatar. Pada 1760, korps Bosnia didirikan dengan jumlah anggota sekitar 1.000 orang.

Frederick dalam jurnalnya yang berjudul Islam and Muslims in Germany menyebutkan, pada 1798, kompleks pemakaman pertama Muslim didirikan di Berlin. Pemakaman ini masih ada hingga sekarang. Sebagai bagian dari Kongres Dunia Islam dan Islam Kolokium, Jerman juga mendirikan lembaga pendidikan Muslim pertama untuk anak-anak pada  1932

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2BsJaE8
November 23, 2018 at 06:01PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BsJaE8
via IFTTT
Share: