Maldini Yakin Gattuso Bisa Bawa Milan Lolos Liga Champions

Legenda Milan Paolo Maldini menilai Gattuso adalah orang yang tepat melatih Rossoneri

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Paolo Maldini menegaskan Gennaro Gattuso merupakan sosok yang tepat untuk menjadi pelatih AC Milan. Legenda AC Milan itu juga yakin, Gattuso bisa membawa Rossoneri kembali tampil di kompetisi paling elit antar klub Eropa, Liga Champions.

"Kami tidak pernah meragukannya," ucapnya seperti dikutip dari Football Italia, Kamis (11/4).

Sisa kontrak Gattuso di Milan tersisa dua tahun lagi. Belakangan, muncul kabar jika il Diavolo kemungkinan tidak akan memperpanjang kontrak Gattuso. Namun, Maldini menilai hal tersebut tidak akan terjadi.

"Kami sedang dengan Rino (Gennaro Gattuso) dan kami tidak pernah meragukannya," ucap Maldini yang pernah satu tim dengan Gattuso.

"Tidak pernah ada ide untuk mengubahnya. Kami yakin bahwa dia adalah pelatih yang tepat untuk Milan. Dia juga daoat membantu para pemain muda AC Milan karena dia mengenal klub ini dengan baik," ujarnya.

Milan akan menghadapi Lazio dalam pertandingan lanjutan Serie A Italia di Stadion San Siro, pada Ahad (14/4) mendatang. Milan harus bisa merebut kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos ke Liga Champions musim depan. Jika kalah, Milan berpotensi digeser oleh Atalanta, Roma dan Lazio yang punya selisih poin tipis dengan Rossoneri.

Menanggapi laga antara Milan versus Lazio, Maldini mengatakan Lazio merupakan tim yang punya kualitas dan memburu target untuk lolos ke Liga Champions seperti Milan. Namun, dirinya yakin Milan akan tampil dengan baik melawan Lazio dan terus menjaga asa untuk lolos ke Liga Champions.

"Di awal musim kami tidak menargetkan Gattuso untuk bisa lolos ke Liga Champions, tetapi sekarang kami berada di jalur untuk bisa lolos," ucapnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2KpXSlC
April 11, 2019 at 09:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2KpXSlC
via IFTTT

Read More

MPR: Hindari Gunakan SARA dalam Kampanye Terbuka

Kampanye terbuka dilakukan mulai Ahad (24/3) hari ini hingga 13 April 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengingatkan para kontestan pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif tidak menggunakan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kampanye terbuka. Kampanye terbuka dilakukan mulai Ahad (24/3) hari ini hingga 13 April 2019.

"Para kontestan pemilu serentak tidak mengusik atau membawa-bawa isu SARA yang berpotensi memecah belah bangsa dalam materi-materi serta strategi-strategi kampanye terbuka," kata Mahyudin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad.

Mahyudin mengatakan hal itu usai memberikan sambutan di hadapan sekitar 300 peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Ahad. Tim-tim kampanye para kontestan, menurut Mahyudin, harus lebih cerdas mengolah dan menjual ide-ide serta gagasan-gagasan kepada masyarakat Indonesia jangan malah membodohi-bodohi masyarakat.

Ia menilai semua pihak harus memberikan pembelajaran politik yang baik dan cerdas kepada masyarakat agar lebih luas wawasannya dan lebih cerdas dalam berkehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Selain itu Mahyudin menjelaskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI adalah kegiatan dan program MPR RI sesuai dengan perintah serta amanah UU, terutama UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"Sosialisasi ini untuk seluruh masyarakat Indonesia dan tidak hanya sebatas di perkotaan saja, tetapi sampai masuk ke pelosok-pelosok daerah hingga kecamatan dan desa," ujarnya.

Dari setiap gelaran sosialisasi, Mahyudin sangat mengapresiasi masyarakat desa di Indonesia, termasuk desa Kutai Lama, sangat menyambut antusias dengan respons yang baik. Dengan Sosialisasi tersebut, dia berharap nilai-nilai dalam Empat Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, bisa meresap dan merasuk di setiap jiwa masyarakat Indonesia serta bisa menjadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari.

Hadir dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut, antara lain, anggota MPR RI Fraksi Golkar Popong Otje Djunjunan, dosen Universitas Mulawarman Samarinda Wingkolatin, Ketua Adat Anggana Abdul Munir, Camat Anggana Norhairi, Kepala Desa Kutai Lama Nurdin, serta Pimpinan dan anggota OKP Sakti. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CAO95v
March 24, 2019 at 09:24PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CAO95v
via IFTTT

Read More

Harga Cabai Petani Purbalingga Masih Anjlok

Cabai hasil panen mereka masih dihargai Rp 5.000 per kg.

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Kebijakan Pemerintah Provinsi Jateng untuk meningkatkan harga jual cabai di tingkat petani, masih belum mampu membuahkan hasil optimal. Hingga saat ini, harga cabai di tingkat petani masih anjlok di bawah harga normal. Seperti yang dialami petani cabai di Kabupaten Purbalingga, cabai hasil panen mereka masih dihargai Rp 5.000 per kg.

''Tingkat harga ini masih jauh dibawah harga normal yang bisa memberi keuntungan bagi petani,'' kata Kepala Dinas Pertanian Purbalingga, Lily Purwati, Senin (11/2).

Menurut dia, tingkat harga cabe yang normal di tingkat petani adalah sebesar Rp 15 ribu per kg. Dengan tingkat harga tersebut, petani baru bisa mendapatkan sedikit keuntungan dari budidaya tanaman cabainya.

''Kalau di bawah harga itu, otomatis petani mengalami kerugian,'' jelasnya.

Lily menyatakan, menyusul kebijakan penyelamatan petani cabai yang dikeluarkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Plt Bupati Purbalingga juga telah menerbitkan surat edaran Nomor 500/0857 tentang Gerakan Selamatkan Petani Hortikultura di Purbalingga.

Dalam SE tersebut, Plt Bupati meminta agar kalangan ASN di lingkungan Pemkab Purbalingga untuk ikut menyelamatkan petani cabai dengan cara melakukan pembelian langsung cabai hasil panen petani seharga Rp 15 ribu per kg. Pemesanan  cabai tersebut, bisa dilakukan melalui Dinas Pertanian yang akan membeli langsung pada petani.

Namun dia mengakui, sejauh ini belum banyak ASN yang melakukan pemesanan cabai sebagaimana yang diamanatkan SE Plt Bupati. Ada beberapa ASN yang sudah menghubungi OPD-nya untuk melakukan pemesanan, namun pembeliannya hanya sebanyak 1-2 kg.

Dia menyebutkan, kalau pemesanan hanya 1-2 kg, maka hal itu tidak efisien. Dia meminta agar pemesanan cabai oleh ASN, bisa dikoordinir di masing-masing OPD, untuk kemudian disampaikan ke Dinas Pertanian. ''Minimal masing-masing OPD bisa pesan sebanyak 50 kg. Tidak dibawah jumlah itu, karena tidak efisien,'' katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TI2Ni3
February 11, 2019 at 09:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TI2Ni3
via IFTTT

Read More

Menag Tegaskan Peran MUI dan LPPOM dalam Sertifikasi Halal

BPJH ditargetkan akan beroperasi aktif dalam pelabelan halal Oktober mendatang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan sampai saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) masih terus bekerja untuk bisa melakukan sertifikasi jaminan produk halal (JPH). 

Menurut dia, BPJPH akan mengejar target tersebut  hingga 17 Oktober 2019, yaitu batas waktu mandatori produk halal. 

"Halal kita terus bekerja sampai dengan nanti Oktober 2019 untuk pertama kalinya proses pelabelan halal akan dilakukan BPJPH," ujar Lukman saat ditemui usai membuka Rapat Kerja Nasional (Raker) di Hotel Shangri La Jakarta, Rabu (23/1) sore. 

Namun, menurut Lukman, Majelis Ulama Indonesia (MUI) nantinya akan tetap memiliki kewenangan untuk proses penerbitan sertifikasi halal. Akan tetapi MUI dengan  LPPOM-nya masih memiliki tiga kewenangan utama yang ada pada diri mereka. 

“Pertama, terkait dengan fatwa kehalalannya itu dari sudut agama itu tetap menjadi kewenangan MUI," ucap Lukman. 

Kedua, lanjut dia, MUI juga memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Ketiga, MUI juga tetap memiliki kewenangan untuk menyertifikasi auditor di LPH tersebut.  

"Untuk menentukan para pelaku yang ada di LPH, para auditornya itu para pemeriksanya itu menjadi kewenangan MUI," kata Lukman. 

Jadi, menurut dia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang dibentuk Kemenag sejak 2017 lalu sebenarnya nantinya hanya untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif saja dalam memberikan sertifikasi halal kepada perusahaan. 

"Jadi BPJPH yang ada di Kemenag itu semata menangani hal-hal yang sifatnya adimistratif saja sebenarnya," jelas Lukman.

BPJPH sampai saat ini masih belum bisa bekerja lantaran Peraturan Pemerintah Jaminanan Produk Halal (PP JPH) belum diterbitkan pemerintah. 

Kepala BPJPH, Prof Sukoso membenarkan PP tersebut sampai saat ini belum juga ditandangani Presiden Joko Widodo. 

"Belum," ujar Sukoso saat dikonfirmasi lebih lanjut melalui pesan singkatnya, Rabu (23/1).  

Setelah ditandatangani semua menteri terkait, draf Rancangan Peraturan Pemerintah Jaminan Produk Halal (RPP JPH) tersebut sudah diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Selanjutnya, Kemensetneg akan mengirimkan draft RPP JPH itu ke Istana Presiden. 

Menurut Sukoso, setelah ditandatangi presiden, PP JPH nantinya akan menjadi regulasi pokok pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Bersamaan dengan itu, pihaknya terus melakukan beragam persiapan, mulai dari melakukan pelatihan auditor halal, membangun kerjasama dengan PTKN maupun PTKIN terkait penyediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga membangun aplikasi layanan bernama Sistem Informasi Halal (SIHALAL). 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FRR1h4
January 23, 2019 at 09:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FRR1h4
via IFTTT

Read More

Sowan DPRD Kalsel, Pemuda Muhammadiyah Diminta Jaga Marwah

Bentuk jaga marwah itu antara lain meningkatkan jiwa pembaruan dan revolusioner.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN— Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta agar pemuda Muhammadiyah di provinsinya menjaga marwah ke-Muhammadiyahan. 

Permintaan itu disampaikan saat silaturahim dengan Pengurus Pemuda Muhammadiyah Kalsel dengan Komisi IV DPRD provinsi setempat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Iskandar Zulkarnain SE di Banjarmasin, Jumat (18/1).

Dalam menjaga marwah tersebut, menurut Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin dari Partai Gerindra itu, antara lain memelihara serta meningkatkan sikap atau jiwa pembaruan dan revolusioner.

"Sikap/jiwa pembaruan dan revolusioner itu sudah barang tentu dalam pengertian positif," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu. 

"Selain itu, jangan berpolitik praktis, tanpa mengurangi hak berpolitik seperti mendukung seseorang untuk menjadi anggota legislatif," tambah anggota Komisi IV DPRD Kalsel H Achmad Rivani dari PDI-P. 

Pasalnya warga Muhammadiyah ada dimana-mana, seperti di PAN, PPP, Demokrat dan PDIP, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut sembari menunjuk dirinya sendiri. 

Permintaan dan harapan serupa dari Zulfa Asma Vikra (Demokrat) serta Soraya (PAN). Bahkan "Srikandi" PAN asal daerah pemilihan Kalsel II itu mengaku dirinya dibesarkan keluarga Muhammadiyah. 

Pada kesempatan itu pula, pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kalsel tersebut menyatakan kesiapan mendukung serta memfasilitasi manakala pemuda Muhammadiyah memerlukan. 

 "Apalagi Komisi IV DPRD Kalsel juga membidangi kepemudaan dan organisasi sosial keagamaan, sehingga secara moril turut bertanggung jawab," demikian Iskandar serta Lutfi.  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FMsqKe
January 18, 2019 at 09:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FMsqKe
via IFTTT

Read More

Seorang Perempuan Saudi Kembali Melarikan Diri dari Keluarga

Al-Mandeel mengaku melompat dari jendela kamar ke kolam.

REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Seorang perempuan Saudi kembali meminta perlindungan di media sosial untuk bisa terbebas dari keluarganya. Beberapa hari sebelumnya, hal serupa dilakukan oleh Rahaf Mohammed al-Qunun, perempuan Saudi yang melarikan diri dari keluarganya dan mendapatkan suaka dari Kanada.

Namun kasus perempuan yang diidentifikasi bernama Nojoud al-Mandeel ini berbeda dengan kasus Qunun. Dia belum meninggalkan kerajaan. Ia juga belum mengungkapkan wajahnya, dan hanya meminta bantuan di Twitter dalam bahasa Arab.

Pada Senin (14/1), al-Mandeel mengunggah sebuah rekaman audio di Twitter. Ia menuduh ayahnya telah memukul dan membakarnya atas sesuatu hal yang sepele.

Dia juga mengunggah video yang menunjukkan gambar kolam renang tetangganya yang terjaga keamanannya. Al-Mandeel mengatakan, dia melompat dari jendela kamarnya ke kolam itu. Lalu seorang teman menjemputnya dan mereka melarikan diri.

"Jangan minta saya untuk melapor ke polisi," kata dia. Al-Mandeel menjelaskan dalam upaya sebelumnya, polisi baru saja meminta ayahnya untuk menandatangani janji agar tidak memukulinya lagi.

Baca juga, Soal Qunun, Organisasi Saudi Tuding Ada Hasutan Negara Asing.

Setelah kisahnya menarik banyak perhatian di dunia maya, dia dijanjikan perlindungan oleh aktivis Arab Saudi untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga. Jaksa juga dilaporkan sudah mulai menyelidiki tuduhannya.

Al-Mandeel ditempatkan di fasilitas penampungan domestik. Namun pada Selasa (16/1) ia mengeluh di Twitter tentang pembatasan pergerakan di tempat penampungan itu.

Meski keadaan mereka berbeda, klaim kekerasan yang dialami oleh kedua perempuan itu mencerminkan bahwa banyak perempuan Saudi yang telah menggunakan media sosial untuk mempublikasikan pelarian mereka.

Ada spekulasi bahwa pelarian Qunun yang sukses akan menginspirasi orang lain untuk mengikutinya. Namun, jika tertangkap, mereka menghadapi ancaman kematian karena dianggap mempermalukan keluarga.

Qunun menulis di Twitter bahwa ayahnya, Mohammed Mutliq al-Qunun, adalah gubernur Kota al-Sulaimi di pedalaman Provinsi Ha'il. Di provinsi itu, hampir semua perempuan menutupi wajah mereka dengan kerudung hitam dan mengenakan jubah hitam longgar, atau abaya, di depan umum.

Menurut statistik Pemerintah Saudi, sedikitnya 577 perempuan Saudi telah mencoba melarikan diri dari rumah mereka di negara itu pada 2015, meskipun jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Shahad al-Mohaimeed (19 tahun) yang melarikan diri dari keluarganya yang ultrakonservatif di Arab Saudi dua tahun lalu, mengatakan ketakutan bisa mencegah seseorang untuk melarikan diri.

"Ketika seorang gadis Saudi memutuskan untuk melarikan diri, itu berarti dia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dan mengambil langkah yang sangat, sangat berisiko," kata al-Mohaimeed yang sekarang tinggal di Swedia.

Al-Mohaimeed menambahkan, Twitter adalah tempat perempuan Saudi dapat berbagi cerita dan didengar. "Saya tidak dilahirkan di dunia ini untuk melayani seorang pria. Saya dilahirkan di dunia ini untuk memenuhi impian saya, mencapai impian saya, tumbuh, belajar dan mandiri - untuk merasakan kehidupan saat saya memegangnya di tangan saya sendiri," ungkapnya seperti dikutip Aljazirah.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CqW18R
January 17, 2019 at 09:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CqW18R
via IFTTT

Read More

Kapal Pengangkut Jamaah Umrah Mesir Tiba di Pelabuhan Yanbu

IHRAM.CO.ID, YANBU — Kapal pertama pembawa calon jamaah umrah asal Mesir tiba di Kota Yanbu, Arab Saudi.

Pejabat haji di Yanbu menerima kapal pertama yang membawa 317 calon jamaah umrah yang datang dari Mesir musim ini.

Dilansir di Saudi Gazette pada Kamis (17/1), manajemen haji dan umrah Yanbu langsung menyelesaikan prosedur untuk calon jamaah sesuai rencana perjalanan mereka. 

Dari 317 calon jamaah tersebut, sebanyak 208 melakukan perjalanan ke Madinah dengan empat bus. Sementara 109 yang tersisa, melakukan perjalanan ke Makkah menggunakan tiga bus.  

Pejabat haji di Yanbu memastikan seluruh prosedur paspor diselesaikan dalam waktu singkat. Sekitar 2,2 juta jamaah umrah tiba di Kerajaan Arab Saudi (KSA) melalui berbagai titik masuk sejak awal musim umrah.  

Jumlah jamaah umrah yang tiba melalui jalur darat, mencapai 237.650 orang. Sementara jumlah jamaah umrah yang tiba melalui laut, sebanyak 13.970 orang. Pemerintah Saudi telah mengeluarkan lebih dari 2,9 juta visa umrah pada musim ini. 

Berita Terkait

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Saudi, Mohammed Benten menerima Ketua Komite Jamaah Libya dan anggota Dewan Presiden Ahmed Hamza Al-Mahdi, serta Menteri Pos Sri Lanka, Layanan Pos, dan Urusan Agama Muslim Mohamed Hashim Abdul Haleem di Makkah.

Selama pertemuan itu, masing-masing meninjau topik yang berkaitan dengan urusan haji dalam kerangka persiapan awal musim haji 2019.  

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SUGo0E
January 17, 2019 at 09:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SUGo0E
via IFTTT

Read More