PTBA Raih Proper Emas, PT Pusri Raih Proper Hijau

PTBA berhasil meraih Proper Emas enam kali berturut-turut.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Dua BUMN yang berpusat di Sumatra Selatan (Sumsel) PT Bukit Asam (PTBA) Tbk dan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) meraih penghargaaan Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

PTBA berpusat di Tanjung Enim kembali meraih anugerah Proper emas dan PT Pusri meraih anugerah Proper hijau. Anugerah Proper emas PTBA diterima langsung Direktur Utama PTBA Tbk Arviyan Arifin dan anugerah Proper hijau PT Pusri diterima Direktur Produksi Filius Yuliandi. Dua penghargaan tersebut diserahkan langsung Menteri LHK Siti Nurbaya pada malam Anugerah Lingkungan Proper 2018, Kamis (27/12) malam di Jakarta.

Menurut Direktur Utama PTBA Arviyan Arifin, selain menerima Proper emas untuk Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE), PTBA juga meraih Proper hijau untuk Unit Pelabuhan Tarahan. "Proper emas Unit Pertambangan Tanjung Enim merupakan yang keenam kali sejak pertama kali diterima 2013. Proper hijau untuk Unit Pelabuhan Tarahan merupakan yang pertama kali," kata Arviyan Arifin lewat siaran pers yang diterima Republika.co.id

   

Direktur utama PTBA menjelaskan, penghargaan anugerah Proper emas dan hijau yang diraih PTBA merupakan penilaian atas kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat.  Pencapaian ini sekaligus menempatkan PTBA sebagai satu-satunya perusahaan tambang batu bara yang berhasil meraih Proper emas sebanyak enam kali berturut-turut.

Arviyan juga menjelaskan, dengan diraihnya penghargaan Proper 2018 menunjukkan keseriusan PTBA dalam mengelola lingkungan yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan. “Ini sejalan dengan nila-nilai yang diterapkan PTBA dalam pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Proper dari Kementerian LHK merupakan program penilaian kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, kinerja produksi, serta pembangunan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2014 tentang Proper Lingkungan Hidup.

Sementara itu PT Pusri sebagai pabrik pupuk tertua di Indonesia menerima anugerah Proper hijau. Penghargaan tersebut menurut Filius Yuliandi merupakan wujud komitmen PT Pusri dalam menjaga kelestarian lingkungan di pabrik maupun yang berada di sekitar pabrik.

"Keberhasilan ini menunjukan bahwa  komitmen perusahaan yang sudah menjalankan kegiatan bisnis telah sesuai dengan peraturan pemerintah dalam hal menjaga kelestarian lingkungan hidup," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SoRTND
December 28, 2018 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SoRTND
via IFTTT

Read More

Iwan Fals Siap Tebar Cinta di Konser Nyanyian yang Tersimpan

Iwan akan bawakan lima hingga enam lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Iwan Fals kembali menggelar konser dengan judul "Nyanyian yang Tersimpan" malam ini, Ahad (16/12). Konsep konser kali ini ingin menampilkan musik yang penuh dengan balutan rasa cinta.

"Saya mau menyampaikan semuanya dengan cinta," kata penyanyi senior Indonesia kepada Republika.co.id sebelum konser berlangsung di Live Space SCBD, Jakarta.

Untuk konser akhir tahun, Iwan telah menyiapkan 20 lagu yang siap diperdengarkan dalam 2,5 hingga tiga jam. Akan ada beberapa lagu yang hit dan yang belum pernah disebarkan secara legal di masyarakat.

Diperkirakan akan ada lima hingga enam lagu yang belum pernah dirilis secara resmi akan diperdengarkan. Lagu-lagu tersebut sebelumnya hanya beredar di kalangan tertentu saja.

"Saya hidup menikmati musik jadi jalan hidup dan sekarang bulan Desember untuk disimpan," kata Iwan menjelaskan alasan membuat konser tersebut.

Penyanyi "Bento" ini mengatakan, musik adalah kehidupannya. Sehingga segala yang berhubungan dengan itu akan dijalani, termasuk membuat konser yang akan dimulai pukul 20.00 itu.

Konser ini diharapkan akan menjadi pembuka untuknya membuat pertunjukan lain di tahun-tahun berikutnya. Dia ingin selalu memperdengarkan musik pada seluruh generasi tanpa terkecuali.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SLGmrg
December 16, 2018 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SLGmrg
via IFTTT

Read More

Selama 2018 Bea Cukai Jateng-DIY Selamatkan Rp 55 Miliar

Pemusnahan ini dilakukan untuk menghilangkan nilai guna barang.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sepanjang tahun 2018, Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 55 miliar. Yakni melalui pengawasan dan penindakan terhadap peredaran pita cukai palsu, minuman impor ilegal, rokok tanpa cukai hingga pelanggaran bidang impor, ekspor dan kepabeanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang hadir dalam Penindakan dan Pemusnahan Barang Milik Negara eks Barang Hasil Penindakan Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY, di kantor Direktorat Jenderal Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/12), mengungkapkan, upaya intensif yang dilakukan jajaran Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY dalam melakukan pengawasan telah berhasil menekan peredaran barang ilegal yang telah merugikan masyarakat dan negara. Baik melalui pelaksanaan Operasi Gempur dan Operasi Gabungan dengan Unit Penindakan Kantor Pusat Bea Cukai.

Hasilnya, upaya ini mampu menyelamatkan potensi kerugian negara kurang lebih mencapai Rp 55 miliar. Rinciannya melalui penindakan pita cukai dan rokok ilegal sebesar Rp 20,7 miliar, barang asal impor maupun perusahaan penerima fasilitas kepabeanan sebesar Rp 33,8 miliar, minuman keras ilegal sebesar Rp 779 juta serta pelanggaran bidang ekspor sebesar Rp 528 juta.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari hasil sinergi yang dibangun oleh jajaran Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah dan DIY bersama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah maupun Unit Pengamanan Kodam IV/Diponegoro,” ungkapnya seperti dalam siaran pers.

Di luar upaya ini, masih jelas Menteri Keuangan, hari ini juga dilakukan pemusnahan terhadap barang hasil penindakan Bea Cukai di wilayah Jawa Tengah dan DIY selama periode 2015 hingga 2018. Meliputi 22.400.198  batang rokok illegal, 1.503 bungkus tembakau iris, 688 kilogram etiket, 34 kilogram plastik Oriented Polystyrene (OPP) dan 523 botol minuman keras ilegal.

Selain itu juga delapan rol Cigarette Typing Papper (CTP), 28 buah alat pemanas serta 40.924 keping pita cukai dengan total nilai keseluruhan mencapai Rp 10,3 miliar. Pemusnahan ini dilakukan untuk menghilangkan nilai guna barang-barang tersebut.

Ia juga mengungkapkan, penindakan oleh Bea Cukai wilayah Jawa Tengah an DIY ini juga turut menambah daftar panjang penindakan Bea Cukai secara nasional, yang sampai dengan 7 Desember 2018. Penindakan di bidang cukai secara keseluruhan telah mencapai 5.962 penindakan.

Di mana, jumlah penindakan ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penindakan tahun sebelumnya (2017) yang mencapai 3.965 penindakan. Sehingga, pemusnahan ini sekaligus juga menjadi bukti akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Bea Cukai dalam melindungi masyarakat.

“Melalui penindakan yang kian gencar dilakukan Bea Cukai secara sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya, juga menunjukkan keseriusan Pemerintah untuk menegakkan hukum dan melakukan upaya-upaya dalam mengamankan keuangan negara,” tandas Sri Mulyani, didampingi, Dirjen Bea Cukai, Heru Pambudi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo serta Kepala Bea Cukai Wilayah Jawa tengah dan DIY, Parjiya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QQBaFe
December 12, 2018 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QQBaFe
via IFTTT

Read More

Bupati Cianjur Kena OTT KPK, Pemerintahan Tetap Berjalan

Kondisi kantor Pemkab Cianjur terpantau sepi pascaOTT KPK pada Rabu pagi.

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Suasana kantor Pemerintahan Kabupaten Cianjur terpantau sepi, pascaoperasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar dan sejumlah penjabat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Rabu (12/12) pagi. Kabag Humas Setda Kabupaten Cianjur, Gagan Rusganda memastikan roda pemerintahan Kabupaten Cianjur tetap berjalan, meski kepala daerahnya diamankan KPK.

Dari pantauan Republika.co.id, suasana kantor Pemkab Cianjur memang tidak seperti biasanya pascapenggeledahan KPK. Sekretaris Dinas Pendidikan Cianjur Asep Saepurohman mengatakan, pada pagi hari memang ada lima orang petugas yang datang, dengan membawa kunci ruangan kepala dinas dan ruang Kepala Bidang SMP.

"Tapi kami belum bisa pastikan apakah dari KPK atau bukan," ujarnya.

Menurut Asep, ia mendapatkan laporan tentang kedatangan lima orang tersebut dari stafnya di kantor. Ke lima orang tersebut datang cukup pagi yang terdiri atas satu orang perempuan dan empat orang laki-laki.

Asep menuturkan, pihaknya tidak mengetahui perihal ditangkapnya pejabat di lingkungan Disdik Cianjur. Termasuk dengan kasus apa yang menjeratnya. Namun kata Asep, keberadaan kepala dinas dan kabid SMP memang terlihat sejak Rabu pagi. Bahkan telepon genggamnya sulit dihubungi hingga Rabu sore.

Saat ini lanjut Asep, ia bersama dengan petugas yang lain masih melakukan koordinasi menyikapi adanya informasi penggeledahan oleh KPK. Selanjutnya bila ada perkembangan lebih lanjut maka akan terbuka disampaikan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Cianjur Tetap Berjalan

Sementara Kabag Humas Setda Kabupaten Cianjur, Gagan Rusganda mengaku telah mendapatkan informasi terkait penangkapan kepala daerah dan pejabat dinas pendidikan setempat. Gagan memastikan, hak tersebut tidak berpengaruh pada jalannya pemerintahan.

"Roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasanya," ucapnya.

Menurut Gagan, pelayanan publik tidak akan terpengaruh dengan kasus hukum yang menjerat Bupati Cianjur. Ia menegaskan, pemerintah menjamin pelayanan tetap berjalan normal dan tidak terganggu dengan adanya OTT KPK.  Sehingga warga tidak perlu khawatir pelayanan berhenti dengan adanya kasus tersebut.

Gagan menuturkan, program pemerintah lainnya yang sudah masuk dalam perencanaan daerah pun akan juga tetap dilaksanakan seperti biasa. Terlebih saat ini informasi penangkapan bupati Cianjur dan pejabat Disdik Cianjur baru diperoleh dari media massa baik online maupun elektronik.

Lebih lanjut Gagan menerangkan, ia bertemu terakhir kalinya dengan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar pada Rabu (12/12) pagi setelah salat subuh berjamaah di Masjid Agung Cianjur.  Ketika Rabu siang ia tidak mengetahui agenda bupati selanjutnya. Sementara pada sehari sebelumnya, Bupati menghadiri RUPS Bank BJB di Bandung. 

Sebelumnya dikabarkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar bersama beberapa pejabat dikabarkan terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/12). Diduga penangkapan tersebut terkait transaksi suap dana di bidang pendidikan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2SIDCuG
December 12, 2018 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SIDCuG
via IFTTT

Read More

BMW Dukung Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

BMW telah mengembangkan jaringan pengisian kendaraan listrik di lebih dari 30 negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina meluncurkan pilot project dari Green Energy Station (GES) di SPBU Kuningan Pertamina dengan stasiun pengisian energi untuk kendaraan listrik di Jakarta, Senin (10/12). Satu stasiun pengisian energi disediakan bekerja sama dengan BMW Group Indonesia.

Satu pengisian daya dalam bentuk BMW i Wallbox Plus yang dipasang dengan konfigurasi tiga phase 22kW dan dapat diaktifkan dengan teknologi RFID. lnisiatif ini digagas Pertamina dengan adanya pergeseran global dunia otomotif dari Internal Combustion Engine menjadi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan Electric Vehicle (EV). BMW Group Indonesia menjadi perusahaan pertama di Indonesia yang menjual kendaraan PHEV dari 2016 melalui peluncuran BMW i8 di GIIAS 2016.

"Untuk mendorong kesiapan kendaraan listrik, BMW Group Indonesia berikan dukungan kepada Pertamina melalui informasi mendalam seputar teknologi kendaraan listrik, pengalaman BMW Group dalam mengimplementasikan charging grid di negara lain, uji coba manfaat dan biaya operasional kendaraan listrik, hingga menyediakan BMW i Wallbox Plus di Pertamina Green Energy Station," ujar Ramesh Divyanathan, President Director BMW Group Indonesia, di Jakarta, Senin (10/12).

Ramesh melanjutkan, secara global BMW telah mengembangkan jaringan pengisian energi kendaraan listrik di lebih dari 30 negara dan 120 ribu titik di seluruh dunia. Di Indonesia, selain telah menghadirkan kendaraan sports ikonik Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) seperti BMW i8 Coupe dan BMW i8 Roadster, hingga saat ini BMW telah memiliki dua dealer yang mendukung layanan aftersales dan servis kendaraan listrik yaitu BMW Astra Serpong dan BMW Tunas Tebet.

BMW i Wallbox Plus merupakan alat pengisian standar yang disediakan untuk pemiIik BMW i dan iPerformance ke depannya. Seluruh pelanggan yang membeli BMW i8 Coupe dan BMW i8 Roadster akan mendapatkan BMW i Wallbox Plus dan juga proses instalasi di rumah dengan supervisi dan biaya yang ditanggung BMW Group Indonesia. Instalasi stasiun pengisian daya  dapat disesuaikan dengan kapasitas listrik rumah dan kebutuhan kendaraan melalui konfigurasi 1 phase 7,4kW hingga 3 phase 22kW.

BMW i merupakan sub brand BMW yang fokus pada kendaraan listrik dengan prinsip berkelanjutan pada keseluruhan rantai nilai, dan pemahaman baru akan istilah premium yang didefinisikan secara tepat dari aspek berkelanjutan. Secara global BMW memiliki BMW i3 dan BMW i8 untuk ditawarkan kepada pelanggannya. Model pertama BMW i yang diperkenalkan di Indonesia adalah BMW i8, The Most Progressive Sports Car di 2016.

Dilanjutkan dengan First-ever BMW i8 Roadster yang diperkenalkan pada pembukaan GIIAS 2018. First-ever BMW i8 Roadster menggabungkan semua kelebihan dari BMW i8 dengan sensasi kenikmatan berkendara dengan atap terbuka.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ruhM2D
December 10, 2018 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ruhM2D
via IFTTT

Read More

Pasokan Listrik Wilayah Maluku dan Maluku Utara Aman

Pemerintah siap untuk menjaga pasokan listrik pada saat Natal 2018 dan Tahun Baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta masyarakat Maluku dan Maluku Utara tak perlu khawatir atas pasokan listrik menjelang perayaan Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Namun, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Wanhar mengingatkan, agar pengoperasian pembangkit dilakukan secara aman andal.

Hal ini akan menghindari terjadinya bahaya yang timbul seperti ledakan sebagaimana yang terjadi pada Marine Vessel Power Plant (MVPP) di Amurang, Sulawesi Utara bulan November lalu. Untuk menjamin aliran setrum tetap menyala, pemerintah melalui PLN akan menyiagakan 725 personil di 90 unit isolated selama 24 jam penuh.

Penyiapan personil ini dibarengi pula dengan kepatuhan terhadap Standar Operasi Prosedur (SOP) pengamanan sistem di 6 (enam) unit layanan. Yaitu, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Ambon, UP3 Ternate, UP3 Tual, UP3 Masohi, UP3 Sofifi dan UPK Maluku.

"Secara umum kondisi kelistrikan di Maluku dan Maluku Utara terpantau aman dan Pemerintah siap untuk menjaga pasokan listrik pada saat Natal 2018 dan Tahun Baru 2019," ujar Wanhar, Ahad (9/12).

Wanhar melakukan pemantauan ke Pembangkit Listrik Tenaga Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ambon 870 Mega Watt (MW), Dispatcher 5 Ambon, serta Gardu Induk (GI) Passo 2 X 20 MVA yg menyalurkan suplai listrik dari MVPP 60 MW milik PT KPI ke Wilayah Ambon bagian utara.

Beban puncak diproyeksikan sebesar 198 MW dengan daya mampu melistriki sebesar 260 MW. Sementara, cadangan operasi yang dimiliki sebesar 62 MW.

Sementara itu, daya mampu pasok pada tanggal 7 Desember dilaporkan sebesar 179,94 MW (34 persen) dan beban puncak sebesar 85,91 MW (16 persen) masih memberikan cadangan operasi sebesar 265,64 MW (50 persen).

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ruqLRg
December 09, 2018 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ruqLRg
via IFTTT

Read More

Kemenag Salurkan 25 M untuk Perguruan Tinggi Islam Swasta

Total anggaran itu akan disalurkan pada tahun 2019 untuk 125 PTKIS.

REPUBLIKA.CO.ID, SERPONG -- Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Kemenag telah mengalokasikan anggaran bantuan sarana prasarana bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS). Adapun total anggaran sebesar Rp 25 miliar akan disalurkan pada tahun 2019 untuk 125 PTKIS.

“Kegiatan Orientasi Bimbingan Teknis Penerima Bantuan Sarana Prasarana dimaksudkan agar bapak ibu dapat mengelola bantuan sarpras PTKI yang akan dicairkan pada tahun anggaran 2019 dengan baik, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat guna,” ujar Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Diktis Syafriansyah seperti dilansir dari laman Kementerian Agama, Kamis (6/12).

Sementara Kepala Bagian Keuangan Setditjen Pendidikan Islam Aceng Abdul Aziz mengingatkan bantuan dari negara ini agar digunakan untuk membangun masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI. Pembangunan fisik juga diorientasikan untuk mengembangkan civitas akademika sebagai generasi kelas menengah baru.

“Jangan sampai ada uang negara justru digunakan untuk mensupport gerakan intoleran, radikal, dan membahayakan keutuhan NKRI,” ujarnya.

Alumni UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta ini menganggap bahwa Perguruan Tinggi menjadi tempat yang paling efektif untuk menangkal radikalisme dan terorisme. “Kita harus membangun ranah akademik untuk mengantarkan masa depan mahasiswa dan masa depan negeri ini,” sambungnya.

Aceng berharap, civitas akademika PTKI dengan berbekal basis ilmu sosial dan humaniora yang mapan, akan lebih kreatif dan progresif mengemban tanggungjawab mendesiminasikan paham Islam yang moderat wasathiyah. Kegiatan ini diikuti Wakil Kopertais dan Sekretaris Kopertais I-XIII, Pimpinan PTKIS, calon penerima bantuan dan Kepala Seksi di lingkungan Subdit Sarpras dan Kemahasiswaan, Otisia Arinindiyah Kasi Sarpras PTKIS, Nur Yasin Kasi sarpras PTKIN dan Ruchman Basori Kasi Kemahasiswaan. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BTmwVB
December 06, 2018 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BTmwVB
via IFTTT

Read More

Iran Tepis Tuduhan AS Soal Uji Coba Rudal

Program rudal Iran dinilai hanya bersifat defensif.

REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Pemerintah Iran melalui kator berita IRNA mengatakan, program rudal yang dimiliki mereka bersifat defensif dan tidak melanggar resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu dikatakan otoritas Teheran menyusul tuduhan Amerika Serikat (AS) terhadap uji coba rudal baru Iran.

"Program rudal Iran bersifat defensif. Tak ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang melarang program rudal dan uji coba rudal oleh Iran," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasemi mengutip IRNA, Ahad (2/12).

Qasemi tidak mengonfirmasi ataupun menyangkal apakah Iran telah melakukan uji coba rudal baru atau tidak. Tanggapannya merupakan tanggapan atas pernyataan yang dilontarkan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Sabtu (1/12).

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya mengutuk pengujian rudal balistik jarak menengah yang mampu membawa hulu ledak ganda. Hal itu menurutnya sebagai pelanggaran terhadap perjanjian internasional 2015 tentang program nuklir Iran.

Baca juga, Trump: Jika Terus Mengancam Iran akan Menderita.

Di bawah resolusi pakta nuklir PBB dengan Inggris, Cina, Prancis, Jerman, Rusia dan AS, Iran diminta untuk menahan diri selama delapan tahun dari percobaan rudal balistik yang dirancang untuk mengirimkan senjata nulkir.

Iran, kemudian telah berulang kali mengatakan, bahwa program rudalnya adalah murni defensif. Iran juga membantah bahwa rudal-rudalnya dapat digunakan dengan hulu ledak nuklir.

"Ini ironis bahwa Anda mengutip sebuah resolusi yang Anda tidak hanya melanggar melalui penarikan sepihak," ujar Qasemi berbicara menanggapi Pompeo.

Presiden AS Donald Trump menarik Washington keluar dari kesepakatan nuklir pada Mei dan memberlakukan sanksi kepada Teheran.

Trump mengatakan, kesepakatan itu tidak berjalan sebab tidak termasuk pembatasan terhadap perkembangan rudal balistik Iran atau dukungannya untuk proxy bersenjata di Suriah, Yaman, Libanon dan Irak.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2E96LMs
December 02, 2018 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2E96LMs
via IFTTT

Read More

Milenial Dinilai Cenderung Intoleran dan Radikal

Kaum fundamental itu juga memiliki tujuan untuk membuat negara Islam di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Sukron Kamil mengatakan bahwa berdasarkan hasil berbagai survei, saat ini terdapat kecenderungan menguatnya intoleransi dan radikalisme di kalangan millenial. Menurut dia, saat ini tidak sedikit kaum millenial yang intoleran terhadap kaum minoritas di Indonesia.

"Dari berbagai riset ada kecenderungan menguatnya intoleransi dan radikalisme di kalangan millenial," ujar Sukron saat menjadi pembicara diskusi yang digelar Institute Demokrasi Republikan di Tendean, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/11).

Sukron menuturkan, berdasarkan riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, diungkapkan bahwa 51 persen mahasiswa muslim intoleran terhadap kaum muslim minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah. Selain itu, sebanyak 58,5 persen mahasiswa muslim juga mempunyai pandangan radikal.

"Temuan-temuan dari Alvara Institute, dari riset PPIM UIN Jakarta, menyebut 51 persen mahasiswa muslim intoleran terhadap kaum muslim minoritas," jelasnya.

Sukron mengaku lebih suka menyebut kalangan millenial yang demikian itu sebagai kaum fundamentalis, karena mereka hanya memandang agama secara harfiah saja. Menurut dia, mereka sering salah kaprah terait perkara sunnah dan wajib.

Dia mengatakan bahwa kaum fundamental itu juga memiliki tujuan untuk membuat negara Islam di Indonesia. Untuk mencapai tujuannya, kata dia, mereka bekerjasama dengan pemerintah dan juga partai atau kelompok yang memiliki semangat yang sama.

"Yang formal ada HTI dan MMI di mana mereka mau bikin negara Islam dengan ideologi khilafah. Fundamentalisme jihadis di mana mereka mau bikin negara Islam tapi menjadikan masyarakat sebagai musuh," katanya.

Sukron mengajak kepada semua pihak untuk melawan gerakan-gerakan yang pemahaman keagamaannya terlalu tekstual tersebut. Karena, menurut dia, saat ini dakwah yang dilakukan gerakan-gerakan tersebut kerap menyebarkan narasi khilafah.

"Kita harus sudah mulai melawan dengan gerakan-gerakan. Jangan pasif. Makanya tanpa itu akan bahaya karena mereka sendiri sudah tersistematis dan pesantren-pesantren yang cenderung ke HTI sudah sangat banyak sekali," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Kajian Strategis Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Mohammad Nuruzzaman menjelaskan bahwa saat ini kalangan millenial sangat mudah untuk menyandang gelar ustadz. Padahal, pemahaman keagamaannya masih dangkal, sehingga dapat menyesatkan umat.

"Orang mudah jadi ustadz. Asal bisa hapal Alquran, dan ramai di media sosial dia sah jadi ustadz. Padahal saya yang mondok bertahun-tahun sampai hafal alfiyah dan sebagainya tidak berani pimpin shalat dan saya lebih mendahulukan yang lebih tua. Itu tradisi santri," katanya.

Dia mengatakan, kalangan millenial saat ini kebanyakan hanya belajar agama melalui media sosial. Menurut dia, data ini bisa dicek lewat situs-situs keagamaan yang pengunjungnya per bulan bisa mencapai 7 juta. Sementara, kata dia, situs-situs yang menjadi rujukan kalangan millenial tersebut intoleran dan cenderung radikal.

"Generasi milenial ini pengetahuan agamanya berasal dari media sosial," jelasnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U0RbY7
November 30, 2018 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U0RbY7
via IFTTT

Read More