Jokowi Sudah Kirim Utusan Bertemu Prabowo

Jokowi mempersilakan wartawan untuk menanyakannya kepada kubu Prabowo Subianto.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan sudah mengirimkan utusan khusus untuk bertemu rival politiknya dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto. "Sudah, sudah," kata Joko Widodo (Jokowi) saat dikonfirmasi oleh wartawan terkait rencananya mengirimkan utusan untuk bertemu Prabowo Subianto.

Jokowi menyatakan hal itu ketika ia berkunjung ke pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta, Sabtu (20/4), untuk bertemu Ketua Umum TKN Erick Tohir dan tokoh pertelevisian Wishnutama. Namun, Jokowi tampak tidak ingin menanggapi hal itu dengan lebih detail dan justru mempersilakan wartawan untuk menanyakannya kepada kubu Prabowo Subianto.

"Tanyakan langsung ke Pak Prabowo," ucap Jokowi, sambil tersenyum simpul.

Sementara itu, Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo mengatakan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan menerima Luhut Binsar Panjaitan sebagai utusan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo pada Ahad (20/4). "Luhut Panjaitan akan bertemu Prabowo, saya dengar besok (Ahad, 21/4)," kata Hashim di Media Center Prabowo-Sandi.

Dia mengatakan pertemuan keduanya akan berlangsung di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, pada Ahad (21/4). Namun, Hashim enggan menjelaskan secara rinci isi pertemuan keduanya dan meminta awak media menanyakan kepada Luhut.

"Tanya kepada Pak Luhut, saya tidak tahu isi pertemuan itu apa saja," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PkfQ7U
April 21, 2019 at 12:38AM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PkfQ7U
via IFTTT

Read More

Israel Bebaskan Syeikh Salhab

Meski dibebaskan, ada syarat yang harus dipenuhi.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Otoritas Israel akhirnya membebaskan enam warga Palestina yang ditangkap pascapembukaan kembali masjid Bab Al Rahmah. Di lansir Maan News pada Ahad (24/2), di antara yang dibebaskan adalah Sheikh Abd al-Athim Salhab, dan Wakil Direktur Awqaf di Yerusalem, Sheikh Najeh Bkerat.

Menurut pengacara, Muhammad Mahmoud,  bahwa pihak berwenang Israel memutuskan untuk membebaskan Salhab dan Bkerat dari tahanan. Meski demikian terdapat syarat yang harus dipenuhi.

Yakni dilarang masuk ke kompleks masjid Al Aqsha selama sepekan penuh. Larangan itu diberikan kepada Salhab dan Bkerat saat diinterogasi.  Selain Shalhab dan Bkerat, Mahmoud juga mengkonfirmasi bahwa ada tiga aktivis yang dibebaskan dan dilarang masuk kompleks Al-Aqsa selama sepekan. Mereka diantaranya sebagai kepala Lembaga Penjara Palestina (PPS) di Yerusalem, Nasser Qaws, Hussni al-Kilani, dan Ali Ajaj.

Mahmoud juga menambahkan bahwa Samer al-Qabani, yang merupakan penjaga Masjid Al-Aqsa juga dibebaskan dan dilarang selama satu minggu penuh memasuki kompleks Al Aqsha.

Dilansir dari Al Arabiya, penangkapan terhadap Shalhab oleh kepolisian Israel lantaran ulama tersebut membuka kembali masjid kecil yakni Bab Al Rahmah di komplek Al Aqsha yang telah disegel Israel sejak 2003. Pembukaan masjid itu membuat umat muslim berbondong-bondong berdatangan untuk melaksanakan ibadah setelah beberapa tahun tempat itu ditutup. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2NruWaH
February 25, 2019 at 12:38AM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2NruWaH
via IFTTT

Read More

Demokrat Maluku Utara Dukung Jokowi-Maruf

Hendrata menegaskan tidak akan mengundurkan diri sebagai pengurus Demokrat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Hendrata Theis menyatakan mendukung pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk memenangkan Pemilu 2019. Demokrat Maluku Utara beralasan dukungan itu berdasarkan aspirasi masyarakat.

"Saya tidak bisa menahannya. Arus bawah masyarakat di Maluku Utara sangat kuat mengingingkan Pemerintahan Presiden Jokowi dilanjutkan satu periode lagi," kata Hendrata Theis, usai menyampaikan ikrar dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di Rumah Aspirasi 01, di Menteng, Jakarta, Ahad (3/2).

Hendrata bersama kepala daerah lainnya serta anggota DPRD di Maluku Utara, mengikrarkan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, untuk memenangkan Pemilu Presiden 2019. Hendrata menilai, Pemerintahan Presiden Joko Widodo memang harus satu periode lagi, karena membangun itu tidak cukup hanya lima tahun.  

"Tujuan kami mencari pemimpin yang terbaik, bukan sekedar yang baik, tapi yang terbaik. Banyak pekerjaan Pak Jokowi yang masih harus diteruskan. Karena itu, kami nyatakan sikap mendukung sepenuhnya agar Pak Jokowi memimpin untuk lima tahun lagi," kata Hendrata.

Saat ditanya wartawan terkait dengan sikapnya, ia mengatakan, sikap politik ini demi kemajuan Indonesia. "Meskipun berbeda sikap politik, tapi kita punya hak menyampaikan sikap politik. Sikap berbeda tapi punya tujuan untuk Indonesia lebih baik," kata dia.

Hendrata menambahkan, baginya sikap politik itu yang lebih penting adalah aspirasi masyarakat. Seorang pemimpin tidak ada artinya tanpa dukungan rakyatnya.

"Karena itu, rakyatnya di Maluku Utara memilih untuk mendukung Pemerintahan Presiden Jokowi dua periode, saya harus mendukung rakyat saya. Karena itu, saya menyatakan sikap dengan jelas bahwa saya mendukung Bapak Jokowi," tegas Hendrata lagi.

Ketika ditanya, apakah dirinya sudah meminta izin dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Hendrata mengatakan, hal itu adalah urusan internal dirinya di Partai Demokrat. "Saya meyakini, Pak SBY adalah politisi senior. Dia memiliki jiwa besar," katanya.

Hendrata menegaskan, dirinya tidak akan mengundurkan diri sebagai pengurus Partai Demokrat Maluku Utara ketika menyatakan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf. Dengan mendukung Jokowi-Ma'ruf, dirinya merasa sama sekali tidak mengecilkan Partai Demokrat.

"Sikap politik saya justru memberikan kontribusi suara untuk Partai Demokrat. Dengan mendukung Jokowi-Ma'ruf maka suara Partai Demokrat di Maluku Utara akan naik. Itu pasti," katanya.

Hendrata mengakui, program pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi konkret dan menyentuh sampai ke sendi-sendi masysarakat, seperti pembangunan infrastruktur, dana desa, dan Indonesia terang. "Arus bawah sangat kuat menginginkan Pemerintahan Pak Jokowi dilanjutkan. Kita tidak bisa menabrak arus bawah yang sangat kuat, apalagi dengan isu hoaks," katanya. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2MOTeLo
February 04, 2019 at 12:38AM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2MOTeLo
via IFTTT

Read More