Kemenag akan Ajukan Biaya Haji dengan Kurs Dolar

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya akan mengajukan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1440 H dengan kurs dolar. Langkah ini lantaran kurs dolar nilainya lebih objektif.

Baca Juga:

“Kita akan ajukan BPIH 1440 H pakai kurs dolar. Jika harus dirupiahkan, itu akan digunakan kurs saat musim haji tiba,” katanya seperti dilansir dari laman Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk mendapat perbandingan, Menag meminta jajaran Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk brainstorming dengan penyelenggara haji negara lain. “Lakukan survey ke negara lain, sebagai pembanding, semisal ke Malaysia, Turki, mereka bayar berapa tenda Arafah, katering, dan lain-lain,” tambah Menag.

Sementara Sesditjen PHU Ramadhan Harisman melaporkan pihaknya sudah melakukan beberapa kali rapat BPIH 1440 H dengan Panja DPR. “Komisi VIII akan melakukan Kunker ke Saudi. Setelah dari Saudi sekira bulan Februari akan ada penetapan BPIH 2019,” kata Ramadhan.

Berita Terkait

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Ditjen PHU Maman Saepulloh, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Ditjen PHU Sri ilham Lubis, Kasi Penyiapan Transportasi Udara Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler Ditjen PHU Edayanti. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2DmZ4Rn
January 19, 2019 at 11:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DmZ4Rn
via IFTTT

Read More

Tak Hanya Baasyir, Tananan Tua Renta Lain Diminta Dibebaskan

Langkah presiden membuka peluang tahanan dalam kondisi serupa bisa bebas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- LBH Masyarakat mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang membebaskan terpidana Abu Bakar Ba'asyir. LBH Masyarakat berharap agar Presiden juga mengkaji terpidana tua renta lainnya agar juga mendapatkan hak yang sama.

Direktur LBH Masyarakat Ricky Gunawan menyampaikan bahwa alasan Presiden membebaskan Baasyir karena kemanusiaan lantaran usia terpidana yang sudah tua.

Sehingga menurutnya langkah yang ditengarai dilakukan dalam kerangka amnesti karena Ba'asyir tidak pernah mengajukan grasi sehingga membuka peluang bagi terpidana tua lainnya.

“(Langkah) Preseden ini sesungguhnya sangat baik karena membuka ruang bagi terpidana-terpidana lain yang usianya juga sudah uzur untuk mendapatkan hal yang serupa dari Presiden,” kata Ricky dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id pada Sabtu (19/1).

Akan tetapi lanjut Ricky, kemungkinan bagi Presiden untuk juga membebaskan terpidana lainnya yang telah uzur atau mengurangi masa hukuman nampak masih sangat kecil.

Pasalnya, untuk kasus Ba'asyir saja memerlukan waktu yang sangat lama, hingga pembebasan Ba’asyir terjadi di waktu-waktu menjelang pemilihan umum.

“LBH Masyarakat berharap pemerintah dapat membentuk suatu peraturan panduan yang mengikat secara hukum tentang usia narapidana,” ujarnya

Peraturan semacam ini kata dia, akan membuat hal yang sekarang ini diterima Ba'asyir dapat pula diterima narapidana lain yang profilnya jauh dari sorot media. Hal ini penting tidak hanya dalam urusan hak asasi manusia namun juga baik sebagai bentuk tertib administrasi keadilan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Rz0wc1
January 19, 2019 at 11:46PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Rz0wc1
via IFTTT

Read More

Kiai Ma'ruf Targetkan 60 Persen Suara di Bandung

Ma'ruf Amin berharap agar masyarakat Sunda memenangkannya dan Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH. Ma'ruf Amin yakin bisa memenangkan suara di Bandung pada Pilpres 2019 mendatang. Dia pun menargetkan untuk meraih 60 persen suara di Kota Kembang ini.

"Ya minimal 60 lah (target di Bandung, red). Kalau bisa secara nasional 70," ujar Kiai Ma\ruf saat ditemui usai menghadiri silaturrahim dengan para tokoh dan masyarakat Sunda di Hotel Horison, Kota Bandung, Sabtu (19/1)

Kiai Ma'ruf mengatakan, pada Pilpres 2019 mendatang, masyarakat Sunda harus memenangkan dirinya bersama Presiden Joko Widodo. Apalagi, Kiai Ma'ruf juga dianggap sebagai perwakilan dari orang Sunda di Jawa Barat.

"Saya kira saya sudah yakin, optimis dan harus memenangkan. 2019 tidak boleh kalah. Wakilnya orang Sunda, masa kalah di Jawa Barat. Itu tidak layak itu. Yakin menang," ucap Ketua Umum MUI ini.

Dalam kegiatan silaturrahim tersebut, Kiai Ma'ruf mendapat dukungan dari ratusan tokoh dan masyarakat Sunda, termasuk dukungan dari sesepuh Sunda, Solihin Gautama Purwanegara atau Mang Ihin.

Dia adalah Mantan Gubernur Jawa Barat dan pejuang kemerdekaan 1945 yang kini sudah berusia 92 tahun dan sangat dihormati oleh masyarakat Sunda.

Kiai Ma'ruf pun berterimakasih kepada Mang Ihin yang  telah memberikan dukungannya. "Wah ini luar biasa. Artinya, tokoh-tokoh Jawa Barat seperti Pak Solihin itu mendukung saya dengan mendampingi Pak Jokowi. Karena dianggap ini merepresentasikan Jawa Barat, Sunda," kata Kiai Ma\'ruf.

\"Oleh karena itu, otomatis punya pengaruh terhadap masyarakat sunda untuk memilih yang mana, yang ada orang Sunda-nya apa yang tidak ada. Itu motivasinya saya kira besar sekali,\" jelas Mustasyar PBNU ini.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CxMRrm
January 19, 2019 at 11:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CxMRrm
via IFTTT

Read More

Mendagri Afghanistan Mundur dari Jabatannya

Amrullah Saleh akan bergabung dengan tim pemilihan Presiden Ashraf Ghani.

REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Menteri Dalam Negeri Afghanistan Amrullah Saleh mengundurkan diri dari jabatannya Sabtu (19/1). Dia mundur agar bisa mencalonkan diri untuk menjadi wakil presiden Ashraf Ghani yang akan ikut pemilihan presiden untuk periode kedua pada pemungutan suara Juli.

Mantan pejabat tinggi keamanan Afghanistan itu mengatakan kepada Reuters lewat telepon bahwa ia telah mengundurkan diri dan dua sumber politik mengatakan dia akan bergabung dengan tim Ghani. "Dia ingin mencalonkan diri untuk jabatan wakil presiden," kata satu sumber di istana presiden di Kabul.

Saleh, yang memperoleh dukungan kuat di antara etnis minoritas Tajik Afghanistan. Berdasarkan sistem pemilihan Afghanistan, semua anggota pemerintah kecuali presiden dan wakil presiden harus mundur agar tetap menjalankan tugas.

Pada Desember, Ghani mengangkat Saleh, mantan perwira keamanan dan lawan Taliban yang tak kenal kompromi, bergabung dalam pemerintahannya. Pengangkatan Saleh dalam usaha meraih dukungan dari bekas para pesaingnya untuk mencalonkan diri lagi.

Pasukan Taliban mengalami kekurangan personel dalam menghadapi Taliban. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk memangkas setengah jumlah tentara Amerika di negara itu. Namun Gedung Putih mengatakan sejauh ini belum ada perintah resmi mengenai pengurang tersebut.

Pemilihan presiden Afghanistan sekarang diminati oleh beberapa mantan pejabat dan politisi yang menantang Ghani yang diperkirakan akan mendaftarkan pencalonannya untuk masa jabatan kedua kalinya. Mantan panglima perang Gulbuddin Hekmatyar, yang para pejuangnya menewaskan ribuan orang di Kabul dalam perang saudara tahun 1990an juga akan mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pada Sabtu.

Perpolitikan di negara itu didominasi oleh kesetiaan etnis, aliansi personal dan koalisi yang rapuh antara para pemimpin regional yang kuat. "Keputusan Ghani untuk mengikutsertakan Saleh dalam pemilihan presidennya mencerminkan bagaimana aliansi dibentuk dengan cepat dan perbedaan-perbedaan ideologi dikesampingkan," kata seorang diplomat Barat di Kabul.

Sedangkan keputusan Gulbuddin Hekmatyar untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden dipandang oleh para pengamat sebagai usaha bekas panglima perang meligitimasi partainya Hizb-i-Islami. Faksi itu telah dipersalahkan melakukan kekejaman dalam perang saudara di Afghanistan, yang mendorong banyak orang Afghanistan menyambut kebangkitan Taliban pada 1996. Dengan harapan kelompok garis keras itu akan memulihkan hukum dan peraturan.

Pada 2003, Departemen Luar Negeri AS mencantumkan namanya sebagai teroris, menuduhnya ikut serta dan mendukung serangan-serangan oleh Alqaida dan Taliban. Tetapi Washington kemudian menyambut keputusan Ghani untuk menandatangani penjanjian perdamaian dengan Hekmatyar.

Pada 2016, Pemerintah Presiden Ghani memberi kekebalan kepada Hekmatyar. Namun mantan panglima perang itu mengambil sikap kritis terhadap pemerintahannya dan proses pemilihan parlemen pada 2018.

Setelah mengumumkan pencalonannya, Hekmatyar berjanji memulihkan perdamaian dan keamanan. Dia juga menyatakan pemerintahan saat ini telah gagal mengakhiri perang dengan Taliban.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RHfFYY
January 19, 2019 at 11:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RHfFYY
via IFTTT

Read More

Tantang Yordania di Babak 16 Besar, Vietnam Bidik Gol Cepat

Vietnam sudah merasakan bermain melawan tim kuat seperti Iran dan Irak.

REPUBLIKA.CO.ID, DUBAI -- Pelatih tim nasional (timnas) Vietnam Park Hang-seo mengatakan bahwa timnya sudah siap untuk dapat melewati tantangan di babak 16 besar melawan Yordania pada babak 16 besar Piala Asia 2019, Ahad (20/1), di Stadion Al Maktoum, Dubai, Uni Emirat Arab. Vietnam sudah dua kali bertemu Yordania tahun lalu di babak kualifikasi Piala Asia 2019 dengan hasil imbang, 1-1 dan 0-0.

"Kami sudah merasakan bermain melawan tim kuat seperti Iran dan Irak. Besok kami akan memaksimalkan kekuatan kami melawan Yordania," kata Hong-seo seperti dikutip dari laman resmi AFC, Sabtu (19/1).

Pada fase grup Piala Asia 2019, Vietnam yang berada di Grup D lolos ke babak 16 besar sebagai salah satu tim peringkat tiga terbaik setelah kalah dari Iran dan Irak, dan menang atas Yaman. Vietnam beruntung karena memiliki poin fairplay yang lebih baik ketimbang Lebanon.

Pelatih asal Korea Selatan itu memperkirakan Yordania akan tampil agresif seperti ketika mengalahkan Suriah. "Tapi jika kami bisa mencetak gol pertama dengan cepat, maka itu akan membuat sulit langkah mereka," jelasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Dk2qnV
January 19, 2019 at 11:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Dk2qnV
via IFTTT

Read More

Panelis Debat Capres-Cawapres Hendaknya Bisa Bertanya

Janji KPU untuk membuat sesi perdebatan lebih menarik tak terpenuhi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Juru Bicara Pasangan Jokowi-Maaruf, Lena Maryana Mukti berharap segera ada perbaikan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden berikutnya. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah pertanyaan langsung dari panelis yang lebih mendalam.

"Penanya harusnya bisa menggali pertanyaan secara spontanitas meskipun itu sudah disiapkan panelis. Saya menyarankan agar panelis yang menyiapkan pertanyaan itulah yang langsung menanyakan ke calon," kata Lena dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/1).

Hal senada pun diungkapkan Peneliti Senior Populi Center, Afrimadona. Menurutnya, seyogyanya panelis juga diberi kesempatan untuk bertanya.

"Perlu panelis untuk langsung bertanya. Karena dialog kemarin hanya terjadi di dua kandidiat. Panelis wakil dari publik perlu men-chalangge asumsi dari dua kubu. Sehingga jika kandidat berbicara paparan normatif bisa langsung followup biar bisa langsung dibuka," ujarnya.

Mantan Komisioner KPu Sigit Pamungkas menilai janji KPU untuk membuat suatu debat yang membuat publik terpuaskan tidak terpenuhi. Menurutnya, dalam debat perdana calon presiden dan calon wakil presiden pada Kamis (17/1) sangat tidak membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang detail soal visi, misi, dan program kedua capres-cawapres.

Baca juga, KPU Pastikan tak Ada Bocoran Soal untuk Debat Kedua.

Sigit bahkan  meminta KPU untuk meminta maaf kepada publik lantaran tidak mampu menampilkan debat yang membuat masyarakat mengetahui visi, misi, dan program lebih mendalam setiap paslon.

"KPU harus meminta maaf kepada publik karena tak tampilkan substansinya, (debat) dipersiapkan dengan bagus, kandidat menjawab dengan posisi ideologi dan rencana yang matang. Justru saat debat apa yang dijanjikan tidak muncul,” kata Sigit.

Lebih lanjut Sigit mengatakan, KPU terlalu banyak kompromi dengan kedua paslon. Seharusnya, KPU lah yang mengendalikan penyelenggaraan debat.

"Terlalu banyak kompromi. Terlalu banyak bagian dalam debat untuk fasilitasi keinginan paslon. Harusnya KPU kembali percaya diri. Kontestan ya ikut saja," tegas Sigit.

Kedua, sambung Sigit, KPU harus menghilangkan apa yang menjadi kritik publik yakni pembagian bocoran soal yqmg harus dihilangkan. Karena dengan adanya kisi-kisi pertanyaan, terbukti sangat tidak mendidik.

"Itu menjadi catatan harus dihilangkan," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2U1yySN
January 19, 2019 at 11:22PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2U1yySN
via IFTTT

Read More

Eks Anggota KPU: Kisi-Kisi Buat Debat Capres-Cawapres Landai

Pembatasan waktu 3-4 menit dalam berbicara menjadi tantangan buat kandidat.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2007-2012 Sri Nuryanti menilai debat calon presiden-calon wakil presiden putaran pertama, Kamis (17/1) kemarin landai dan kurang gereget. Ada beberapa faktor, salah satunya  adalah kebijakan KPU yang memberikan kisi-kisi soal.

"Hal-hal yang sifatnya lebih strategis, lebih berorientasi kebijakan, dan berpijak pada hal-hal yang riil, bisa diharapkan KPU bisa diakomodir di debat tetapi meski pertanyaannya sudah bisa diskenariokan, ternyata para capres dan cawapres belum menyinggung soal itu," katanya saat di diskusi bertema Panggung Dramaturgi Debat Capres, di Jakarta Pusat, Sabtu (19/1).

Baca juga,  KPU Pastikan tak Ada Bocoran Soal untuk Debat Kedua.

Sebenarnya, kata Sri, KPU menyampaikan kisi-kisi soal ke capres-cawapres dengan harapan pasangan kandidat itu bisa menggali lebih dalam. Kandidat bisa mengupas hal-hal yang sifatnya lebih strategis, lebih orientasi kebijakan, dan berpijak pada hal-hal yang riil.

Tak hanya itu, ia membandingkan debat capres di Amerika Serikat dan Indonesia. Ia menilai durasi masing-masing debat capres Indonesia yang terlalu singkat. Ia menyebut pidato seorang capres hanya dibatasi 3-4 menit.

Tentu ini berbeda dengan capres di AS. Fakta itu, kata ia, membuat orang masuk ke ruang panik harus merangkai sedemikian rupa masalah yang dihadapi dalam waktu tiga menit.

"Padahal itu bukan hal mudah. Berbicara tiga menit jadi tantangan tersendiri untuk pasangan calon presiden dan cawapres untuk bisa meramu kata sedemikian rupa kata yang efektif dan banyak didengar," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Dn6vrP
January 19, 2019 at 11:15PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Dn6vrP
via IFTTT

Read More

Kongres PSSI tak Bahas Khusus Kasus Pengaturan Skor

Secara umum PSSI akan melakukan evaluasi kegiatan organisasi satu tahun terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Kongres Tahunan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tidak akan membahas khusus masalah pengaturan skor. Kongres Tahunan PSSI ini akan berlangsung di salah satu hotel di kawasan Nusa Dua, Bali, pada Ahad (20/1)

"Soal itu akan dibahas dalam satu kesatuan program tahun 2019. Karena, jangankan tahun 2019, pada kongres tahun lalu juga sudah ada program kerja tentang area integritas," ujar Sekretaris Jenderal PSSI Ratu Tisha Destria, Sabtu.

Ratu melanjutkan, pembahasan pada kongres tahun 2018-lah yang menjadi alasan mengapa PSSI terus bekerja sama dengan pihak Genius Sports. Ini perusahaan yang memfokuskan perhatian pada kemungkinan-kemungkinan terjadinya pengaturan skor dalam laga sepak bola di berbagai belahan dunia.

Yang berbeda, kata Ratu, untuk tahun 2019, PSSI akan memanfaatkan data-data dari Genius Sports yang dipadukan dengan tugas Komite Khusus (Ad Hoc) Integritas PSSI yang rangkanya disusun sejak Desember 2018. "Komite itu didirikan melalui rapat Komite Eksekutif PSSI. Pengaturan skor juga dibicarakan dengan Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dan kepolisian pada pekan lalu. Itu menjadi bagian besar dari seluruh program tahun 2019."

Ratu memastikan, terkait isu pengaturan skor, PSSI melakukan apa yang memang seharusnya dilakukannya sebagai sebuah organisasi olahraga. Dalam kongres tahunan ini, secara umum PSSI akan melakukan evaluasi kegiatan organisasi selama satu tahun ke belakang dan rencana kerja tahun berikutnya atau tahun 2019.

Beberapa hal khusus juga akan dibahas dalam kongres seperti terkait tim nasional, keorganisasian, dan lain-lain. PSSI juga mengklaim semua materi kongres tahunan yang diikuti 85 pemilik suara (voter) ini akan dijalankan mirip dengan kongres FIFA.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2sJN2LP
January 19, 2019 at 11:04PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2sJN2LP
via IFTTT

Read More

PDI-P Dukung Kebijakan Presiden Jokowi Bebaskan Baasyir

Hasto menilai ini sebagai kebijakan manusiawi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan memberi dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membebaskan Pendiri Jamaah Anshotut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir. Ba'asyir dibebaskan tanpa syarat setelah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan proses hukum sudah ditegakkan. Namun tentunya, kata dia, proses hukum yang dilakukan harus dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sebab itu, dia mengatakan, Ba'asyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan lantaran sudah sangat berumur dan sudah sakit.

"Sehingga dengan prinsip kemanusiaan itulah kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi," kata Hasto kepada wartawan di sela Safari Kebangsaan PDI Perjuangan V menyusuri DKI Jakarta, Sabtu (19/1).

Selain itu, Hasto menilai Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki kebijakan yang didasarkan pada konstitusi dan Pancasila. Ditambah, kata dia, Jokowi juga sudah berdialog dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. "Dan itu merupakan suatu hal yang baik dan kami dukung sepenuhnya keputusan Pak Jokowi," ujar Hasto.

Diketahui, Abu Bakar Ba'asyir telah menjalani masa hukuman selama sembilan tahun dari total pidana 15 tahun atas kasus terorisme yang dijatuhkan kepadanya. Vonis 15 tahun penjara dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2MjCagq
January 19, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2MjCagq
via IFTTT

Read More

Rompi Kuning Melanjutkan Unjuk Rasa Pekan Kesepuluh

Lima ribu personel dikerahkan di seluruh penjuru ibu kota.

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Ribuan orang yang menamakan diri mereka aktivis rompi kuning kembali menggelar demonstrasi di seluruh kota di Prancis. Pada Sabtu (19/1)  menjadi unjuk rasa pekan kesepuluh aktivis rompi kuning sejak gerakan protes kenaikan pajak bahan bakar dimulai pada November tahun lalu.

Di Paris ribuan pengunjuk rasa menjawab undangan untuk melakukan pawai yang dimulai dari monumen Invalides, tempat Napoleon dimakamkan.

Para pengunjuk rasa mengkritik tindakan polisi yang menembakan peluru karet sehingga puluhan orang terluka.  "Tidak normal untuk memperlakukan orang seperti bagaimana kami diperlakukan, setiap hari Sabtu selalu ada yang terluka," kata Juliette Rebet, salah satu pengunjuk rasa, Sabtu (19/1).

Baca juga, Demonstran Rompi Kuning: Ada Ketidakadilan Sosial di Prancis.

Di monumen Invalides pengunjung rasa berbaris di depan makam dan membentangkan banner yang bertuliskan "Rakyat dalam bahaya". Mereka juga membawa peti mati untuk mengenang orang-orang yang tewas selama demonstrasi ini digelar.

Paris menyebar lima ribu petugas polisi di seluruh penjuru ibukota. Terutama di sekitar gedung pemerintahan dan kantor kepresidenan Prancis, Champs-Elysees dimana kekerasan sering kali terjadi. Sebanyak 80 ribu petugas kepolisian di tugaskan seluruh Prancis.

Unjuk rasa yang terkadang berubah jadi kerusuhan sudah terjadi selama lebih dua bulan terakhir. Presiden Prancis Emmanuel Macron sudah meluncurkan grand debate atau perdebatan nasional untuk meredakan amarah para pengunjuk rasa.

Unjuk rasa akar rumput ini berawal dari protes kenaikan harga bahan bakar. Tapi meluas menjadi masalah perekonomian lainnya. Gerakan ini sempat berhenti ketika liburan Natal dan Tahun Baru. Tapi jumlah pengunjuk rasa pekan lalu naik menjadi 80 ribu orang dari sebelumnya hanya 50 ribu orang.

Macron menghadapi sejumlah tuntutan yang sangat luas. Mulai dari memberlakukan pajak kekayaan yang dikenal ISF untuk orang-orang kaya di Prancis sampai implementasi pemungutan suara yang mengizinkan rakyat untuk mengajukan undang-undang baru.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2T2dMCH
January 19, 2019 at 10:58PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2T2dMCH
via IFTTT

Read More

Batan Bantu Korban Tsunami Lampung 300 Tabung Gas

Bantuan berupa tabung gas atau peralatan dapur untuk memasak tersebut sangat tepat.

REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG SELATAN -- Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) memberikan bantuan 300 tabung elpiji 3 kilogram atau gas melon bagi korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan. Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan Dulkahar, Sabtu (19/1) membenarkan adanya bantuan yang diantarkan langsung oleh oleh distributor elpiji yang berada di Kalianda.

"Iya, hari ini sudah sampai 200 tabung, dan kemungkinan besok sisanya akan datang lagi 100 tabung elpiji ukuran 3 kilogram," kata Dulkahar di Posko Logistik.

Dulkahar menambahkan, bantuan berupa tabung gas atau peralatan dapur untuk memasak tersebut sangat tepat. Mengingat nantinya banyak pengungsi yang menempati hunian sementara pasti membutuhkan peralatan dapur tersebut.

Bantuan itu diserahkan secara simbolis oleh Prof Dr Mugiyono mewakili Batankepada Kepala Dinas Sosial Lampung Selatan Dulkahar selaku Kepala Logistik di rumah dinas bupati Lamsel, di Kalianda, Jumat (18/1) kemarin. "Setelah berkonsultasi dan mendapat penjelasan dari tim di media center, kami sepakat untuk memberikan bantuan berupa tabung gas elpiji ini. Karena ini memang sangat dibutuhkan, semoga bisa bermanfaat dan tepat sasaran," kata Mugiyono.

Selain menyerahkan bantuan, Mugiyono juga berharap ke depan Batan bisa menjajaki kerja sama dengan Pemkab Lamsel, seperti di bidang pertanian, perikanan, dan lainnya. Menurutnya, teknologi berbasis nuklir juga bisa dimanfaatkan dalam dunia pertanian, seperti dalam pengembangan bibit unggul, pengawetan makanan, dan lain sebagainya.

"Batan sudah melahirkan banyak varietas unggul yang memiliki produktivitas tinggi, selain itu rasa yang dihasilkan juga enak. Nanti kita bisa bantu pertanian Kabupaten Lampung Selatan dengan memanfaatkan teknologi nuklir ini," kata Mugiyono.

Usai menyerahkan bantuan secara simbolis, Mugiyono beserta rombongan berpamitan kepada tim untuk mencari bantuan yang telah disepakati berupa 300 tabung gas ukuran 3 kg senilai Rp 50 juta. Sebanyak 200 tabung gas 3 kg dari Batan tersebut, telah tiba di posko logistik rumah dinas bupati Lamsel, Sabtu ini.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AVpurx
January 19, 2019 at 10:55PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AVpurx
via IFTTT

Read More

Australia Keberatan Baasyir Bebas, JK: Yang Tentukan Kita

Keputusan pembebasan Baasyir sepenuhnya atas dasar kemanusiaan.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menghargai keberatan Australia atas dibebaskannya narapidana teroris Abu Bakar Baasyir oleh Pemerintah Indonesia. Namun JK menegaskan, Pemerintah Indonesia memiliki daulat penuh untuk memutuskan hal tersebut.

"Itu boleh saja (Australia keberatan), kan yang menentukan kan kita, orang boleh berpendapat gitu," ujar JK saat ditemui wartawan di rumahnya di Makassar, Sabtu (19/1).

Menurut JK, Pemerintah telah mempertimbangkan bahwa pembebasan Baasyir karena alasan kemanusiaan, mengingat kesehatan Baasyir cukup tidak baik. Baasyir juga saat ini sudah berusia 80 tahun.

Pemerintah kata JK, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan jika membiarkan Baasyir tetap di dalam penjara. "Kita melihatnya dari sisi kemanusian. Jangan lebih parah nanti, kalau dari kemanusiaan. Bayangkan kalau terjadi apa-apa di penjara itu dianggap pemerintah yang salah," kata JK.

Pemerintah Australia dengan tegas tak menyetujui keputusan Presiden Joko Widodo membebaskan Baasyir. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pada Sabtu (19/1), ia telah melakukan kontak dengan pemerintah Indonesia.

Baca juga, Australia Desak Indonesia tak Beri Keringanan kepada Baasyir.

"Posisi Australia tentang masalah ini tidak berubah, kami selalu menyatakan keberatan yang paling dalam," kata Morrison kepada wartawan di Melbourne, dikutip dari Reuters.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keputusan ini sepenuhnya atas dasar kemanusiaan. Ini mengingat usia Abu Bakar Baasyir telah menginjak 80 tahun.

"Yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya, beliau kan sudah sepuh. Ya pertimbangannya kemanusiaan," jelas Jokowi di Jakarta, Jumat (17/1).

Abu Bakar Baasyir divonis bersalah pada 2011 dan dikenakan hukuman penjara selama 15 tahun terkait kasus tindak pidana terorisme. Baasyir sebelumnya mengalami perawatan di rumah sakit karena kondisinya yang melemah akibat usia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2T3SnZJ
January 19, 2019 at 10:51PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2T3SnZJ
via IFTTT

Read More

Edy Rahmayadi: PSSI Bisa Saja Gelar Kongres Luar Biasa

KLB dilaksanakan salah satunya untuk mengganti pengurus PSSI termasuk ketua umum.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Edy Rahmayadi mengatakan, pihaknya bisa saja menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) jika pemilik suara (voters) mengajukan permintaan untuk itu. Namun, Edy mengingatkan bahwa pelaksanaan KLB memiliki aturan yang harus dipatuhi.

"Kalau memang voters meminta itu, ya, silakan saja," ujar Edy usai mengikuti acara makan malam dengan seluruh elemen PSSI sebelum menjalani kongres tahunan di salah satu hotel di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (19/1).

Regulasi KLB tercantum dalam Pasal 30 Statuta PSSI. Di sana tertera, KLB hanya bisa digelar jika 50 persen atau 2/3 delegasi membuat permohonan tertulis untuk itu.

KLB akan diadakan oleh Komite Eksekutif PSSI tiga bulan setelah permintaan resmi itu diterima. Seandainya tidak juga digelar, anggota dapat melangsungkan kongres sendiri atau bisa pula meminta bantuan FIFA.

Adapun KLB dilaksanakan salah satunya untuk mengganti kepengurusan PSSI termasuk ketua umum. Namun, secara tersirat Edy menyatakan tidak ingin mundur dari posisinya yang akan berakhir pada tahun 2020. "Masa saya tinggalkan PSSI saat sedang morat-marit? Kan tidak manusiawi," jelas dia.

PSSI akan menggelar kongres tahunan atau kongres biasa pada Ahad (20/1) di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali. Dalam kegiatan tersebut, secara umum PSSI akan melakukan evaluasi kegiatan organisasi selama satu tahun ke belakang dan rencana kerja tahun berikutnya atau tahun 2019.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2R0JVZl
January 19, 2019 at 10:48PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2R0JVZl
via IFTTT

Read More

Maudy Ayunda Buat Program Peduli Pendidikan

Maudy sosok yang sangat menyukai sekolah dan seputar dunia pendidikan sejak dulu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktris dan penyanyi Maudy Ayunda menyatakan akan fokus mengembangkan program pendidikan yang menyasar kalangan pemuda di usia awal kuliah. Maudy menggandeng berbagai pihak guna menyiapkan kurikulum dan modul pada program yang disebut 'mentorship and scholarship'. Adapun pertemuan mengenai program tersebut sudah berlangsung beberapa waktu lalu.

"Resolusi saya tahun ini ingin fokus mengembangkan program itu," kata Maudy saat menjadi pembicara di acara Indonesia Millennial Summit 2019 IDN Times di Jakarta, Sabtu (19/1).

Maudy terkenal sebagai sosok yang sangat peduli pendidikan. Dia mengaku menyukai sekolah sejak dulu. Selepas SMA, Maudy bertolak ke Inggris Raya untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi.

Selepas kuliah, dia terpanggil untuk membuat gerakan sosial di bidang pendidikan. "Sepanjang 2018 saya keliling universitas di Indonesia, sering dapat curhat dari mahasiswa," kata Maudy.

Dia banyak mendapatkan cerita bahwa para mahasiswa kurang mendapatkan kegiatan yang mengasah cara berpikir kritis seperti diskusi atau bedah buku. Maudy akhirnya tergerak membuat program tersebut. Dia menargetkan agar pendidikan anak-anak yang baru masuk kuliah lebih terprogram dan bisa memutuskan langkah yang akan dilakukan dengan ilmu yang dimiliki.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W4yh3u
January 19, 2019 at 10:47PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W4yh3u
via IFTTT

Read More

Jokowi Ingin Dana Desa tak Balik Lagi ke Jakarta

Jokowi ingin dana desa benar-benar dirasakan masyarakat..

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Presiden Joko Widodo berpesan kepada kepala desa dan perangkat desa se-Kabupaten Garut, Jawa Barat, agar dana desa yang telah dikucurkan ke desa-desa jangan sampai kembali mengalir ke Jakarta.

Presiden Joko Widodo dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Gelanggang Olah RagaSOR Ciateul, Garut, Sabtu (19/1), mengatakan dana desa harus digunakan secara maksimal sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas dan mobilitas masyarakat desa.

Jokowi meminta kepala desa dan perangkat desa menggunakan dana tersebut dengan berbelanja di desa atau daerah setempat. "Sehingga uang berputar-putar di desa termasuk tenaga kerja dari desa," katanya.

Presiden Jokowi mengaku menitipkan Rp257 triliun dana desa yang sudah dikucurkan untuk seluruh desa di Tanah Air agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan bisa berputar di desa dan menyejahterakan masyarakat.

"Artinya perputaran semakin banyak, infrastruktur desa meningkat, sehingga mobilitas meningkat dan produktivitas akan semakin banyak," kata Presiden.

Ia juga menekankan pentingnya pendampingan kepada desa-desa agar dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa dengan baik.

"Saya ingatkan bahwa dana desa ada pertanggungjawabannya. Tolong pendamping desa, kepala desa berkomunikasi dengan baik dan rencanakan dengan baik penggunan dana desa sehingga betul-betul bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2R3Ug76
January 19, 2019 at 10:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2R3Ug76
via IFTTT

Read More

Kuota Haji 2019 Sri Lanka Meningkat Menjadi 3.500

IHRAM.CO.ID, COLOMBO -- Kuota haji untuk jamaah asal Sri Lanka pada musim haji 2019 telah meningkat. Menteri urusan agama Islam dan Pos Layanan Sri Lanka, MH Abdul Haleem, mengatakan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memutuskan untuk meningkatkan kuota haji menjadi 3.500 bagi Sri Lanka tahun ini.

Peningkatan kuota haji itu sebagai hasil dari diskusi antara Abdul Haleem dengan menteri yang bertanggung jawab atas haji dan umrah dari pemerintah Saudi. Dilansir di Daily News, Sabtu (19/1), Haleem menyampaikan permintaan kepada pemerintah Saudi untuk meningkatkan kuota haji Sri Lanka selama negosiasi yang diadakan di Jeddah, Arab Saudi.

Berita Terkait

Dalam beberapa tahun terakhir, kuota haji yang didapatkan oleh Sri Lanka adalah hampir 3.000 jamaah. Dengan demikian, Sri Lanka mendapat tambahan kuota sebanyak 500.

Sebelumnya, Sri Lanka telah menandatangani perjanjian haji tahunan dengan Saudi. Haleem menandatangani kesepakatan dengan Menteri Haji dan Umrah Saudi, Mohammed Saleh Benten. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2U2a2Rw
January 19, 2019 at 10:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2U2a2Rw
via IFTTT

Read More

7 Puskesmas di Depok Sudah Lulus Akreditasi dari Kemenkes

Pada 2018, semua Puskesmas tersebut telah menjalani proses penilaian.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Sebanyak tujuh Puskesmas di Kota Depok sudah lulus akreditasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Pada 2018, semua Puskesmas tersebut telah menjalani proses penilaian.

"Alhamdulillah, semua Puskesmas yang tahun kemarin mengikuti penilaian akreditasi sudah dinyatakan lulus," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Novarita dalam siaran pers yang disampaikan ke Republika.co.id, Sabtu (19/1).

Menurut Novarita, tujuh Puskesmas yang telah lulus tersebut mendapatkan status akreditasi yang berbeda-beda. Untuk status akreditasi madya diraih Unit Pelaksana Fungsional (UPF) Puskesmas Abadijaya, UPF Puskesmas Mekarsari, UPF Puskesmas Villa Pertiwi, UPF Puskesmas Pengasinan, dan UPF Puskesmas Bhaktijaya.

Kemudian, untuk status akreditasi dasar diperoleh UPF Puskesmas Duren Seribu dan UPF Puskesmas Harjamukti. "Status akreditasi berbeda-beda sesuai dengan hasil nilainya, dan tentunya juga disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada pada Puskesmas tersebut,” jelas Novarita.

Dia menambahkan, pada 2018 ada 12 Puskesmas yang mengikuti penilaian akreditasi. Lima Puskesmas masih menunggu pengumuman akreditasi yakni Puskesmas Rangkapan Jaya, Puskesmas Tanah Baru, Puskesmas Sukatani, Puskesmas Cimpaeun, dan Puskesmas Tugu.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Enny Ekasari mengatakan, pada 2019, ada sebanyak enam Puskesmas akan kembali mengikuti proses akreditasi. "Akan ada penambahan Puskesmas yang terakreditasi. Ini sudah menjadi program kami dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Depok," terang Enny.

Menurut Enny, Puskesmas yang akan mengikuti proses akreditasi sudah ditentukan dan sesuai dengan kesiapan Puskesmas tersebut. Adapun enam Puskesmas itu antara Puskesmas Pasir Gunung Selatan, Puskesmas Kemiri Muka, Puskesmas Pondok Sukmajaya, Puskesmas Pondok Sukmajaya, Puskesmas Kedaung, dan Puseksmas Pasir Putih.

Setiap Puskesmas harus sudah mulai mempersiapkan ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga medis yang mumpuni serta sarana dan prasarana sebagai pelengkap pelayanan. Tak hanya itu, dibutuhkan juga dukungan dari stakeholder terkait di wilayah dan mulai melakukan penyusunan dokumen akreditasi.

"Persiapan harus sudah mulai dilakukan di masing-masing Puskesmas agar saat dijadwalkan survei dari Kemenkes, seluruh persyaratan sudah selesai. Untuk semua Puskesmas yang akan mengikuti proses akreditasi agar memaksimalkan persiapan. Dengam begitu, nantinya proses akreditasi dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang memuaskan," harap Enny.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Dj0Dzu
January 19, 2019 at 10:27PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Dj0Dzu
via IFTTT

Read More

Wali Kota Cirebon Dukung Jokowi-Ma’ruf Amin

Fungsionaris Demokrat menilai langkah Azis tak beretika.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, menyatakan dukungannya kepada calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sikapnya itu berseberangan dengan partai politiknya Partai Demokrat.

Deklarasi dukungan itu dilakukan oleh Azis di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon, Sabtu (19/1). Hadir pula Ketua DPW  Partai Nasdem Jabar, Saan Mustopa dan Ketua DPD Partai Nasdem Kota Cirebon, yang juga Wakil Wali Kota Cirebon, Eti Herawati.

Sebelum menyatakan dukungannya, Azis menekankan bahwa sikapnya itu bukanlah sebagai Wali Kota Cirebon. Namun, sebagai pribadi seorang warga negara.

"’Saya datang di hari libur, tidak menggunakan fasilitas negara sedikitpun. Ini murni sikap Nashrudin Azis sebagai warga negara,’’ tegas pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Kota Cirebon itu.

Ditanya mengenai alasannya memilih capres nomor urut satu, Azis menilai, Presiden Jokowi selama ini telah bekerja untuk membantu meningkatkan perekonomian. Dia menambahkan, membangun Indonesia pun tidak bisa dilakukan dengan singkat sehingga harus diberikan kesempatan untuk kedua kalinya memimpin Indonesia.

Azis menyadari, sikapnya itu mengandung konsekuensi dari Partai Demokrat.  Namun ia tetap yakin, kader Demokrat memiliki jiwa yang besar.

 Ketua DPC Partai Demokrat Kota Cirebon, M Handarujati Kalamullah, mengaku kecewa atas sikap politik Nashrudin Azis yang berseberangan dengan partainya. Namun, ia menghormati pilihan Azis. "Kecewa pasti ada, tapi kami bisa menghormati sikap pribadi beliau (Azis)," ujar pria yang akrab disapa Andru tersebut.

Fungsionaris DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, bahkan menilai langkah Azis itu tidak beretika. Menurutnya, DPP Partai Demokrat sudah memerintahkan anggotanya untuk mendukung pasangan Prabowo-Sandi. ‘’Untuk sanksi, itu urusan DPP,’’  kata Herman.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2U3eSOn
January 19, 2019 at 10:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2U3eSOn
via IFTTT

Read More

Adaptasi Tony Sucipto di Persija Berjalan Lancar

Sebelum membela Persib, Tony adalah pemain Persija pada musim 2010-2011.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bek anyar klub Persija Jakarta Tony Sucipto mengatakan, proses adaptasinya di tim berjalan lancar. Ini karena para pemain skuat berjuluk Macan Kemayoran menerimanya dengan baik.

"Adaptasi tidak ada masalah. Rekan dan para pemain senior di sini juga menyambut saya dengan baik. Begitu juga suporter, The Jakmania, mereka juga menerima kehadiran saya," ujar Tony dikutip dari laman resmi Persija, Sabtu (19/1).

Tony memang tidak asing dengan Persija. Sebelum memperkuat Persib Bandung di rentang tahun 2011-2018, Tony adalah pemain Persija pada musim 2010-2011. Hal itu membuat dirinya mengenal dengan baik para pemain lama di Persija, seperti Bambang Pamungkas dan Ismed Sofyan.

Pemain berusia 32 tahun itu pun menyatakan siap bahu membahu bersama semua rekannya di Persija. Tony berjanji akan memberikan kemampuan terbaiknya jika dipercaya bermain oleh pelatih.

Tony yang bisa mengisi banyak posisi di lapangan, tidak masalah ditempatkan di mana saja dalam pertandingan. "Saya siap ditempatkan di posisi mana saja asal jangan jadi kiper," kilahnya bercanda.

Sementara terkait kepindahannya ke Persija yang menyisakan pro dan kontra karena dirinya direkrut dari klub rival, Persib Bandung, Tony memilih tidak ambil pusing. "Ini sepak bola profesional. Memang ada pro dan kontra, tapi saya lebih memilih fokus dan mengambil sisi positifnya," kata pemain asal Jawa Timur itu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FC1fCK
January 19, 2019 at 10:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FC1fCK
via IFTTT

Read More

Soal Debat, Hasto: Kiai Ma'ruf Sudah Tepat, Bantu Presiden

Hasto menilai akan ada saatnya Kiai Ma'ruf berhadapan langsung dengan Sandiaga.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden KH Ma'ruf Amin dianggap tidak banyak berbicara ada saat debat pertama Pilpres 2019. Hal ini berbeda dengan kubu sebelah yang bergantian menyampaikan argumentnya.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, memuji sikap yang diambil Ma`ruf Amin. Menurutnya sikap Ma`ruf Amin sudah sangat cocok sebagai wakil presiden hanya bersifat membantu presiden dalam ruang lingkup tugas serta tanggung jawab.

"Sehingga kami melihat yang bagus justru seperti KH Ma'ruf Amin tersebut, memberikan dukungan sepenuhnya kepada kebijakan Pak Jokowi sebagai presiden yang sudah membuat kebijakan yang baik," kata Hasto dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (19/1).

Baca juga, KPU Pastikan tak Ada Bocoran Soal untuk Debat Kedua.

Hasto melanjutkan, apa yang dilakukan Ma`ruf Amin dalam debat sama seperti ketika seorang menteri tidak boleh membuat kebijakan yang berbeda dengan visi presiden. Berbeda dengan kubu sebelah kata dia, yang saling berbicara saat ajang debat.

“Pemimpin tidak diukur dari keterampilan berbicara, tidak juga diukur dari penampilan, namun dimulai dari setiap individu berpasangan saling menghormati sesuai tata pemerintahan yang baik,” jelasnya.

Hasto melanjutkan, sebagaimana analisis para pengamat politik yang juga menunjukan adanya potensi perbedaan apabila Presiden dan wakilnya seperti Prabowo dan Sandi. Sedangkan pasangan Jokowi dan Ma`ruf adalah pemimpin yang saling melengkapi.

Misalnya saja lanjut Hasto dalam topik debat mengenai terorisme. Ma`ruf Amin hanya bicara soal mengedepankan persatuan bangsa dan program deradikalisasi.

"Kiai Ma'ruf bicara dalam ruang yang sangat tepat, menunjukkan satu kesatuan kepemimpinan yang kompak," ujarnya.

Kendati demikian tegas Hasto, akan ada saatnya Ma`ruf Amin akan berhadapan langsung dengan Cawapres Sandiaga Uno. Menurutnya akan ada kejutan dalam debat nanti.  "Kami melihat posisi politik yang diambil Kiai Ma'ruf mendampingi Pak Jokowi yang baik, beliau juga sangat pengalaman dalam perdebatan. Tak hanya aspek fikih agama, tetapi juga kehidupan masyarakat," ujar Hasto.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FOU8WK
January 19, 2019 at 10:18PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FOU8WK
via IFTTT

Read More