AS Pertimbangkan Lindungi Milisi Kurdi YPG-PKK

AS memberikan syarat kepada milisi Kurdi agar menolak tentara AS di Suriah.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan, AS berniat melindungi kelompok teroris Kurdi YPG/PKK. Namun dengan prasyarat menolak kehadiran pasukan militer AS di Suriah utara untuk selamanya. 

Hal itu dikatakannya kepada wartawan pada pertemuan kabinet Rabu (2/1) waktu setempat. Trump juga menyinggung dugaan penjualan minyak ke Iran yang dilakukan  mitra AS, namun mempertahankan Washington yang berupaya memastikan keselamatan negara. 

"Bangsa Kurdi, mitra kami, menjual minyak ke Iran," ujar Trump seperti dikutip Anadolu Agency, Kamis (3/1). YPG merupakan afiliasi Suriah dari kelompok teroris PKK yang telah melakukan kampanye teror lebih dari 30 tahun terhadap Turki yang menewaskan 40 ribu orang. 

Trump mengatakan, AS tidak senang dengan penjualan minyak tersebut. "Kami ingin melindungi Kurdi, tapi saya tak ingin berada di Suriah selamanya. Itu tanah dengan kematian," ujar Trump.

Bulan lalu, Presiden berusia 72 tahun itu membuat keputusan yang tak diduga-duga dengan manarik 2000 militer AS dari Suriah. Keputusannya memicu kecaman dari banyak sekutu dan pembantu keamanan, termasuk kabinetnya sendiri. 

Usai keputusan Trump, menteri pertahanan AS Jim Mattis langsung mengundurkan diri dari jabatannya. 

Presiden kemudian membantah laporan bahwa ia memberikan tabel waktu selama empat bulan untuk penarikan, namun penarikan akan terjadi selama periode tertentu. 

Meski demikian, Trump tidak menawarkan kerangka waktu kapan pasukan AS keluar dari Suriah.

Awal pekan ini, Trump menegaskan akan lebih cepat menarik pasukannya dari Suriah. "kami perlahan-lahan mengirim pasukan kami kembali ke rumah untuk bersama keluarga mereka, sementara pada saat yang sama memerangi sisa-sisa ISIS [Negara Islam]," cuitan Trump pada Senin, (31/12) merujuk pada kelompok teroris Daesh.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2LSyZw8
January 03, 2019 at 08:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2LSyZw8
via IFTTT

Read More

City dalam Tekanan Besar Jelang Kontra Liverpool

Laga ini menjadi kesempatan the Citizens untuk mengurangi jarak menjadi empat poin.

REPUBLIKA.CO.ID, MANCHESTER -- Ilkay Gundogan merasa Manchester City berada di bawah tekanan besar untuk mengalahkan Liverpool. Sebab the Citizens harus menang untuk bisa memangkas jarak poin dengan the Reds jika ingin kembali ke jalur juara Liga Primer Inggris.

City saat ini tertinggal tujuh poin dari Liverpool yang duduk di puncak klasemen Liga Primer Inggris. Ini setelah skuat asuhan Pep Guardiola tersebut kalah dua kali beruntun atas Crystal Palace dan Leicester City, meski akhirnya bisa bangkit usai menang atas Southampton.

''Tentu saja, tekanan sangat besar untuk kami. Saya pikir ini adalah pertandingan di level tertinggi,'' kata Gundogan dikutip dari FourFourTwo, Kamis (3/1).

Oleh karena itu, Gundogan memprediksi laga melawan Liverpool di Etihad, Jumat (4/1) dini hari WIB nanti akan berjalan ketat. Apalagi, di pertemuan pertama keduanya hanya bermain imbang tanpa gol.

Gundogan menyatakan, pertandingan ini merupakan kesempatan untuk mengurangi jarak menjadi empat poin. ''Sekarang kami punya kesempatan untuk membuat sesuatu. Terkait situasi di klasemen, itu pertandingan spesial. Secara alamiah kami ingin menang di kandang,'' katanya menegaskan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VqrG2Z
January 03, 2019 at 08:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VqrG2Z
via IFTTT

Read More

Edy Rahmayadi: PSSI tak Ada Urusan dengan Politik

Pernyataan Edy berawal dari sikap suporter Persib yang mendukung Jokowi-Amin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PSSI menolak terlibat dalam aksi dukung mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019. Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi menegaskan, federasi tak ada urusan dengan partisipasi publik dalam mendukung atau tak mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.

Edy pun meminta agar PSSI tak diseret dalam konstelasi dan persaingan politik tersebut. ''PSSI tidak ada urusan dalam politik. Pilpres ya pilres, pileg ya pileg. PSSI ini tetap Persatuan Sepak Seluruh Indonesia yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia,'' kata dia di Jakarta, Kamis (3/1).

Pernyataan Edy berawal dari pertanyaan tentang sikap PSSI terkait pernyataan kelompok suporter Persib Bandung, Viking dan Bobotoh, yang mendeklrasikan diri mendukung pasangan capres/cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Meski suara kelompok Viking dan Bobotoh yang lain menolak aksi dukungan tersebut, akan tetapi pernyataan dari kelompok suporter itu berpotensi menyeret sepak bola ke dalam ranah politik praktis.

Edy menjelaskan, ada dua situasi yang berbeda dalam bentuk dukungan itu. Sebagai warga negara yang mempunyai hak untuk bersuara, bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan capres/cawapres tersebut merupakan hak yang tak bisa dibatasi oleh siapapun. Kedua, terkait dukungan tersebut disuarakan oleh salah satu pendukung klub sepak bola yang semestinya netral, ia pun menganggap itu sebagai bentuk aspirasi.

''Ya bebas saja. Silakan. Saya tidak bisa membatasi itu. Tetapi, PSSI tidak punya urusan dalam politik,” ujar Edy.

Ia pun meminta agar PSSI sebagai organisasi keolahragaan, tetap terjaga netralitasnya. Adapun hak kolektif maupun pribadi para suporter, tak bisa dibatasi oleh federasi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2R5XZFV
January 03, 2019 at 08:30PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2R5XZFV
via IFTTT

Read More

Virus Ebola Kembali Mewabah di Kongo, Ratusan Orang Tewas

Puluhan ribu orang telah dirawat di Kongo karena terjangkit virus Ebola.

REPUBLIKA.CO.ID, KINHASA -- Virus Ebola kembali mewabah di Republik Demokratik Kongo. Kementerian Kesehatan Kongo melaporkan sebanyak 608 kasus virus Ebola tercatat sejak Agustus 2018 dan hingga awal 2019 sebanyak 298 orang dilaporkan tewas.

Sebanyak 207 warga lainnya kini tengah menjalani masa pemulihan. Sedangkan, 29 orang diduga menderita penyakit mematikan itu. Virus yang dibawa dari hewan tersebut biasanya membunuh sekitar setengah dari mereka yang terinfeksi, namun tingkat kematian dalam wabah terbaru berkisar 60 persen.

Dilansir laman UPI edisi Kamis (3/2), Kementerian Kesehatan Kongo menyatakan, sebanyak 54.153 orang telah dirawat dan diberikan waksin Merck rVSV-ZEBOV. Vaksin tersebut merupakan satu-satunya jenis vaksin yang tersedia dan mampu membantu menghentikan penyebaran penyakit.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pekan lalu sebanyak 18 petugas kesehatan yang mengurus pasien dengan virus Ebola, meninggal karena tertular.

Pada pekan lalu, seorang dokter asal Amerika Serikat tidak diketahui identitasnya juga terpapar Ebola saat merawat pasien di DR Kongo. Dia kemudian dipindahkan ke Amerika Serikat untuk dipantau. 

Situasi di Kongo semakin semrawut, terutama di provinsi Kivu Utara. Hal itu karena dipersulit dengan kehadiran sekitar 50 kelompok pemberontak bersenjata di negara tersebut, serta wabah malaria. 

Sebanyak satu juta orang telah mengungsi secara internal atau menjadi pengungsi ke negara-negara tetangga, yang berpotensi menyebarkan penyakit ini.

Epidemi Ebola terbaru adalah yang paling mematikan kedua dalam sejarah. Wabah di Afrika Barat pada 2014 menewaskan 11 ribu orang sebelum perlahan bisa dikendalikan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2C03xXY
January 03, 2019 at 08:29PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2C03xXY
via IFTTT

Read More

Herrera Enggan Bandingkan Mourinho dengan Solskjaer

Herrera hanya melihat performa MU terus membaik.

REPUBLIKA.CO.ID, MANCHESTER -- Manchester United (MU) menampilkan performa mentereng di bawah arahan Ole Gunnar Solskjaer. Tim tersebut meraih empat kemenangan beruntun pada ajang Liga Primer Inggris.

Teranyar, skuat Iblis Merah menundukkan Newcastle United dua gol tanpa balas. Perlahan tapi pasti United mulai lepas dari bayang-bayang Jose Mourinho.

Gelandang MU Ander Herrera diminta membuat perbandingan situasi saat ini dengan ketika masih ditangani Mourinho. Herrera enggan melakukan hal itu.

"Saya tidak akan membandingkan. Saya hanya ingin memberikan komentar tentang pertandingan terakhir kami," ujar pesepak bola berkebangsaan Spanyol dikutip dari ESPN, Kamis (3/1).

Herrera melihat performa MU terus membaik. Ia berharap skuat the Reds Devils konsisten menonjolkan kinerja positif.

Herrera menyoroti aksi Paul Pogba. Jagoan Prancis itu seolah terlahir kembali.

Pogba mencetak empat gol dalam empat pertandingan terakhir. "Dia bermain sangat baik, tidak hanya ketika menguasai bola. Saat kami kehilangan bola, ia siap bertahan dan membantu tim," puji Herrera.

MU berada di posisi keenam klasemen sementara Liga Primer Inggris. Dengan mengantongi 38 poin, United hanya tertinggal enam poin dari Chelsea di tangga keempat.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2H5C0KT
January 03, 2019 at 08:23PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2H5C0KT
via IFTTT

Read More

Israel Bunuh 56 Anak Palestina Sepanjang 2018

Israel membunuh rata-rata seorang anak Palestina setiap pekan.

REPUBLIKA.CO.ID, TEPI BARAT -- Organisasi Defence for Children International Palestine (DCIP) melaporkan sebanyak 56 anak Palestina dibunuh Israel selama 2018. Dilansir dari Middle East Monitor (3/1), para saksi mata pembunuhan itu mengatakan tentara Israel membunuh anak-anak yang tak bersenjata dan tidak mengancam pemerintah maupun warga Israel. 

Anak-anak Palestina dibunuh oleh penembak jitu, drone, dan pasukan keamanan Israel di sepanjang Tepi Barat. Lima anak yang dibunuh pada tahun lalu berusia di bawah 12 tahun. Sebanyak 49 anak dibunuh saat mereka melakukan demonstrasi The Great March of Return. 

Sebanyak 73 persen tentara Israel menggunakan peluru tajam dalam menghadapi anak-anak Palestina. Tidak hanya tentara Israel yang menjadi ancaman bagi anak-anak Palestina tapi juga tentara Palestina sendiri.  

"Sebanyak 140 kasus anak-anak Palestina ditangkap tentara Palestina," kata DCIP dalam laporannya tersebut. 

Israel juga menangkap 120 anak-anak Palestina di Tepi Barat. Baik di tangan tentara Israel maupun tentara Palestina, anak-anak Palestina mengalami kekerasan. Hal ini menunjukkan penjajah Israel berkerja sama dengan pemerintah Palestina mengincar lapisan rakyat Palestina yang paling rentan dan lemah. 

Terlebih pembunuhan dan serangan yang dilakukan penembak jitu Israel terhadap anak-anak Palestina di demonstrasi the Great March of Return menunjukkan mereka memang mengincar generasi yang akan melanjutkan perlawanan terhadap penjajahan Israel. Hukum internasional tidak berguna bagi Israel maupun pemerintah Palestina. 

Mereka terus melakukan pelanggaran hukum internasional terhadap anak-anak Palestina. Hukum internasional hanya relevan ketika Palestina menghadap ke Dewan Sidang PBB yang juga tidak mengindahkan hukum internasional dengan benar. Sementara itu, masyarakat internasional juga membiarkan kekerasan terhadap anak-anak itu terjadi. 

Dalam laporan DCIP terlihat rata-rata tentara Israel membunuh satu anak Palestina per pekan. Stasistik sebelumnya lebih buruk lagi. Dari tahun 2000 sampai 2014 rata-rata Israel membunuh anak Palestina setiap tiga kali sehari. 

Organisasi Pembebasan Palestina (HAMAS) juga sudah meminta rakyat Palestina dan fraksi Islam di Palestina untuk memberontak terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang dianggap diktator. Dalam pernyataan yang diunggah di situs mereka, Hamas menyangkan pidato Abbas yang menyerang Gaza dan Hamas. 

"Pidato ini mencerminkan kepribadian orang kalah, yang mana tidak pantas menjadi presiden atau rakyat Palestina yang berani," kata Hamas dalam pernyataannya tersebut. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RsPKmD
January 03, 2019 at 08:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RsPKmD
via IFTTT

Read More

Disdik Kota Bandung Siapkan PPDB 70 Persen Berbasis Zonasi

Aturan baru ini berdasarkan hasil evaluasi atas PPDB tahun sebelumnya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung tengah merancang aturan baru dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019. Aturan baru ini berdasarkan hasil evaluasi atas PPDB tahun sebelumnya.

Kepala Disdik Kota Bandung Elih Sudiapermana mengatakan rencananya PPDB 2019 ini masih didominasi sebagian besar melalui zonasi. Namun, jumlahnya tidak sebesar tahun sebelumnya yakni 70 persen.

"Jadi memang tadi kami mengusulkan ke depan di SM di luar yang 5 kemarin (50:40) ya, kita mengusulkan jadi 70:20 jadi tidak 90 persen. Kan kemarin 90 persen zonasi. Kita memberikan 20 persen  akademik," kata Elih usai pemaparan rancangan PPDB kepada Wakil Wali kota Bandung Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Kamis (3/1).

Elih menuturkan angka 70 persen direncanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan PPDB tahun lalu. Di mana pada tahun 2018 Pemkot Bandung menerapkan kuota zonasi sebesar 90 persen yang memunculkan banyak gelombang protes.

Menurutnya kuota sebesar 70 persen ini audah cukup memberikan rasa keadilan bagi para pelajar. Sebab masih ada kuota untuk seleksi akademik sebesar 20 persen. Serta sisanya untuk kuota non akademik.

Namun, tambahnya, skema ini tidak berlaku di lima SMP negeri yaitu SMPN 2, SMPn 7, SMPN 14, SMPN 5, dan SMPN 44. Menurutnya SMP ini terletaj jauh dari pemukiman sehingga kuota zonasinya dikurangi.

"50 persen zonasinya.  Menurut beliau (Yana) barusan bagus kayaknya respon masyarakat artinya tidak ada gejolak artinya merasa sudah diadilkan orang yang dekar terakomodir, orang yang ingin sekolah kesitu merasa punya kemampuan akademik," ujarnya.

Selain zonasi dan akademik, ia mengatakan ada kuota non akademik yang berbasis pada prestasi dan siswa disabilitas. Semuanya diakomodir sesuai dengan porsinya di masing-masing sekolah yakni sebesar 10 persen.

Terkait dengan aturan Kemendikbud yang menyebutkan siswa otomatis terdaftar sekolah terdekat, ia mengaky masih menunggu detil aturan tersebut. Nantinya jika aturan tersebut sudah ada akan dikaji untuk penerapan di Kota bandung

"Kalau yang jumlah penduduk usia sekolah dan  sekolah negerinya cukup, gampang. Tapi di Bandung ini kan beda. Sekolah negerinya kita punya daya tampung kira kira 17 ribu. Rata rata lulusam sd 38 ribu," ujarnya.

Meski demikian, kata dia, aturan ini akan diberlakukan sesuai kemampuan Kota Bandung. Ia menegaskan ingin memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Bandung yang ingin bersekolah.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QkxVSa
January 03, 2019 at 08:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QkxVSa
via IFTTT

Read More

Harapan Ilhan Omar Berhijab Saat Pelantikan Kongres AS

Ilhan Omar diperkenankan berhijab saat upacara pelantikan Kongres AS.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Lengkap sudah kebahagiaan Ilhan Omar. Sebagai salah satu Muslimah pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres Amerika Serikat (AS), Omar sempat berharap dalam prosesi pelantikannya, dia diperkenankan mengenakan hijab. Harapan itu pun terkabul.

Pada Kamis (3/1), Omar dilantik dan diizinkan menggunakan hijab. Aturan tentang pelarangan penggunaan penutup kepala, termasuk hijab, diubah setelah Partai Demokrat memenangkan pemilu sela AS dan berhasil menguasai Kongres. Kendati hijab diizinkan, namun penggunaan topi reguler, seperti topi baseball atau koboi, tetap dilarang.

Omar menjadi legislator federal pertama yang dilantik dengan menggunakan hijab. Pada November lalu, dia sempat mengutarakan keinginannya menggunakan hijab saat proses pelantikan. “Tidak ada yang menaruh selendang di kepala saya selain saya. Itu pilihan saya yang dilindungi oleh amandemen pertama. Dan ini bukan larangan terakhir yang akan saya coba angkat,” kata Omar melalui akun Twitter pribadinya, dikutip laman Daily Mail.

Omar, yang kini berusia 36 tahun, berasal dari Somalia. Orang tuanya datang ke AS pada 1995, ketika Omar berusia 12 tahun. Sebagai seorang imigran, Muslim, dan wanita berkulit hitam yang tinggal di AS, Omar sudah cukup merasakan pahitnya diskriminasi.

Bertolak dari keadaan itu, Omar sempat bergabung dengan the National Association for the Advancement of Colored People (NAACP). Organisasi tersebut fokus membela hak-hak sipil masyarakat Afrika-Amerika.

Namanya mulai dikenal saat menjadi aktivis di NAACP. Pada 2016, Omar terpilih sebagai anggota badan legislatif Minnesota. Ia menjadi warga AS keturunan Somalia pertama yang berhasil menduduki posisi tersebut.

Pada pemilu sela AS November lalu, Omar mencalonkan diri untuk menjadi anggota Kongres dari Partai Demokrat. Donald Trump menjadi alasan utama keikutsertaannya dalam kontestasi tersebut.

Trump diketahui telah membangkitkan sentimen anti-Muslim selama berkampanye pada pilpres 2016. Hal itu akhirnya menyuburkan fenomena Islamofobia di AS. Selama masa kampanyenya menjadi anggota Kongres, Omar sangat merasakan dampak dari propaganda Trump.

Kendati demikian, nilai-nilai keislaman yang telah tertanam dalam dirinya tak luntur. Ketika berpidato pertama kali setelah dirinya terpilih sebagai anggota Kongres mewakili Negara Bagian Minnesota, misalnya, ia membukanya dengan kata “Assalamualaikum”. Hadirin, termasuk para pendukungnya pun sontak menjawab “Walaikumsalam”.

Setelah mengucap salam, Omar memulai pidatonya dengan kata hamdalah sebagai bentuk rasa syukur karena dirinya telah terpilih sebagai anggota Kongres. Selain Omar, Muslimah lain yang juga dilantik Kongres pada Kamis adalah Rashida Tlaib. Ia merupakan Muslimah AS keturunan Palestina pertama yang terpilih sebagai anggota Kongres mewakili Negara Bagian Michigan. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Vm0NgJ
January 03, 2019 at 08:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Vm0NgJ
via IFTTT

Read More

Polresta Solo Tangkap Tersangka Pencuri 500 Ponsel

Masih ada empat tersangka yang masuk daftar pencarian orang.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Anggota Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polresta Solo menangkap dua tersangka yang diduga pelaku pencurian 500 ponsel di Mal Matahari Singosaren. Penangkapan dilakukan di daerah Bogor, Jawa Barat pada 14 November 2018 sekitar pukul 10.30 WIB.

Dua tersangka yang ditangkap tersebut masing-masing bernama Tejo Lelono Sigit Permono (29) dan Candra Edi Lesmana (34). Keduanya tercatat sebagai warga Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Salah satu tersangka yang ditangkap tersebut merupakan residivis yang dulunya pernah melakukan tindak pidana lain yakni kasus narkoba.

Kasat Reskrim Polresta Solo, Kompol Fadli, mengatakan, selain dua tersangka yang ditangkap tersebut, masih ada empat tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO). Tersangka pencurian di Singosaren menjarah sebanyak delapan toko (counter) ponsel. "Mereka berhasil mengambil kurang lebih 500 ponsel dengan berbagai merek. Kerugian ditaksir kurang lebih Rp 800 juta," terang Kompol Fadli kepada wartawan dalam konferensi pers di Mapolresta Solo, Kamis (3/1).

Dia menjelaskan kronologi pencurian di Singosaren pada 22 Oktober 2018 pukul 03.30 WIB tersangka mengendarai mobil Toyota Avanza, tersangka memiliki peran berbeda. Candra Edi Lesmana sebagai pengemudi Toyota Avanza yang dikendarai dari Jakarta sampai Solo. Sedangkan Tejo Lelono berperan membantu menjadi pengemudi dan membantu mengambil ponsel di berbagai counter untuk dimasukkan ke karung bersama empat tersangka lainnya yang masih DPO. 

Tersangka M yang masih DPO berperan sebagai manajer lapangan bersama tersangka I yang juga masih DPO. Mereka menggunting kunci gembok pintu dengan menggunakan gunting besi besar. 

"Mereka dua kesana. Pertama mereka membongkar sudah mengambil dua karung ponsel setelah dicek di jalan cuma pembungkus. Akhirnya balik lagi dicek satu per satu akhirnya berhasil membongkar delapan konter dan mengambil berbagai merek ponsel," terangnya. 

Dua tersangka tersebut masing-masing telah membeli sepeda motor dari hasil penjualan ponsel curian itu. Penjualan ponsel dilakukan secara manual di Jakarta 

Para tersangka tersebut dikenakan pasal 363 ayat 1 ke 3, 4 dan 5 KUHP dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Mengenai keterlibatan orang dalam, Fadli menyatakan untuk pemeriksaan sementara belum ditemukan. Pada saat kejadian, petugas keamanan mal tersebut tidak melihat karena tersangka berada di lokasi agak jauh sehingga tidak terdeteksi. Tersangka tersebut berada dalam jaringan di luar Jawa Tengah. 

"Ini kami masih dalam tahap pengembangan, mudah-mudahan ke depan bisa terungkap semua," harapnya. 

Barang bukti yang disita antara lain, gunting besi besar, ponsel Samsung J6 warna abu-abu, ponsel Oppo warna merah, nota pembelian dan penjualan ponsel, ponsel Nokia warna putih, kartu ATM, ponsel Vivo V11 warna merah, ponsel Samsung warna putih, perhiasan emas, serta sebuah flashdisk berisi rekaman CCTV. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QlqfPt
January 03, 2019 at 08:12PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QlqfPt
via IFTTT

Read More

Panglima TNI: Sepatutnya Umat Islam Jadi Pembawa Rahmat

Rahmat merupakan ajaran Islam yang disampaikan Rasulullah SAW.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, mengajak masyarakat Indonesia memperkuat komitmen persatuan dan kesatuan bangsa. Penguatan komitmen tersebut sangat penting karena dapat berdampak terhadap kesiapan masyarakat dalam menyongsong peningkatan persaingan dengan negara-negara lain ke depan.

Penegasan tersebut disampaikan pada acara Haul Masyayikh dan Silaturahmi Alim Ulama Banten, di Pondok Pesantren Kananga, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Kamis (3/1).  

"Mari kita songsong masa depan dengan membangun umat yang berkualitas, bersatu, dan bersinergi dengan berbagai komponen bangsa lainnya," ujar Hadi dalam keterangan pers yang Republika.co.id terima, Kamis (3/1). 

Menurutnya, persaingan dengan negara-negara lain akan semakin meningkat di masa yang akan datang. Karena itu, hanya negara dengan sumber daya manusia unggulan yang akan menjadi pemenang. Sedangkan negara yang penduduknya tidak siap akan tergerus dan hanya menjadi penonton.  

Pada kesempatan tersebut pula, Hadi mengajak para peserta untuk berdoa bersama bagi masyarakat yang menjadi korban musibah bencana alam di beberapa daerah, termasuk musibah tsunami Selat Sunda beberapa waktu lalu. 

"Marilah kita doakan saudara-saudara kita korban bencana alam. Semoga pula Allah SWT memberi kemudahan dalam upaya pemulihannya, sehingga saudara-saudara kita dapat segera melaksanakan aktivitas seperti sedia kala," kata dia.

Ia juga mengatakan, nilai-nilai luhur bangsa sejalan dengan nilai-nilai Islam. Menurutnya, menjalankan ibadah dengan baik, saling menghormati, menjalankan hak dan kewajiban, dan bahkan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan syariat Islam. Itu karena Pancasila diambil dari nilai-nilai luhur bangsa yang juga dijiwai oleh semangat Islami.

"Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin. Sebagai umat mayoritas, sudah sepatutnya umat Islam Indonesia menjadi umat yang membawa rahmat yang akan membawa kepada kebesaran dan kejayaan Indonesia raya," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Qig4eB
January 03, 2019 at 08:10PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Qig4eB
via IFTTT

Read More

Jadi Anggota DK PBB, Indonesia Bisa Bantu Muslim Rohingya

Indonesia menetapkan isu Palestina sebagai agenda prioritas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengajar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Aisha Kusumasomantri mengatakan banyak hal yang bisa Indonesia lakukan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB). Salah satunya isu Muslim Rohingya di Myanmar. Dalam ASEAN ada norma-norma yang tidak memperbolehkan anggotanya untuk melakukan intervensi urusan internal anggota lain. 

Karena sampai saat ini sangat sulit bagi Indonesia untuk mendesak Myanmar menghentikan gelombang kekerasan yang dilakukan militer mereka terhadap Muslim Rohingya, sebagai anggota DK PBB kini Indonesia memiliki jalur alternatif. Meskipun, hal itu tidak berarti Indonesia bisa serta-merta melakukan intervensi langsung. 

"Jelas Indonesia mendukung permasalahan hak asasi manusia yang ada di Myanmar tetapi sebenarnya Indonesia tidak bisa melakukan intervensi karena ada norma-norma non-intervensi di ASEAN karena itu, mungkin keberadaan Indonesia di DK PBB bisa menjadi salah satu jalur Indonesia untuk memiliki suara dan melakukan pendekatan ke Myanmar untuk bisa menyelesaikan dan membuat resolusi permasalahan Muslim Rohingya," kata Aisha, Kamis (3/1). 

Keanggotaan Indonesia di DK PBB periode 1 Januari 2019-31 Desember 2020 merupakan keanggotaan yang keempat kalinya. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008. 

"Intinya Indonesia dapat menekan dan membujuk Myanmar untuk menyelesaikan isu Rohingya karena selama di ASEAN sudah ada norma ASEAN Way atau the Principle of Non-Interference yang kemudian membuat Indonesia tidak bisa menyelesaikannya lewat jalur ASEAN, rata-rata di ASEAN isu-isu non-tradisonal saja," kata Aisha.  

Di DK PBB, Indonesia dapat merangkul Myanmar untuk menyelesaikan isu Muslim Rohingya. Selain isu Rohingya, Indonesia juga dapat berkontribusi dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Sejak terpilih sebagai anggota DK PBB pada bulan Juni 2018, Indonesia sudah menetapkan isu Palestina sebagai agenda prioritas. Hal itu disampaikan sendiri Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Aisha mengatakan Indonesia sudah fokus dalam permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dan Kemerdekaan Palestina. "Sekarang fokusnya sebenarnya penghapusan opresi konflik Israel dan Palestina, sebenarnya permasalahannya lebih di sana," katanya.  

Saat ini, Indonesia memiliki konflik dalam negeri yang menarik perhatian internasional. Indonesia menggunakan pendekatan yang cukup reaktif terhadap penembakan 31 orang pekerja proyek pembangunan jembatan di Kabupaten Nduga, Papua.

Reaksi keras pemerintah Indonesia di Papua menjadi sorotan masyarakat Internasional. Menurut Aisha sampai saat ini tidak ada reaksi khusus dari masyarakat Internasional tentang reaksi Indonesia tersebut. Tapi ia tetap menyarankan agar Indonesia untuk tetap menggunakan pendekatan halus dengan Papua agar posisi Indonesia di DK PBB tidak dipertanyakan.   

"Untuk Papua sendiri sebenarnya Indonesia ini dalam posisi yang sedikit sulit, karena selama ini Indonesia sudah melakukan pendekatan yang cukup halus, seperti pembangunan infrastruktur dan pemenuhan masyarakat sekitar dalam kontra-intelijen sendiri, ada strategi pemenuhan hati dan pikiran, yang dilakukan Indonesia pasca-reformasi adalah itu terlepas dari insiden tahun 2014 di Wamena," kata Aisha.  

Pendekatan yang keras pasca-insiden Nduga menyebabkan strategi kontra-intelijen itu sedikit terhambat. Sebab, kata Aisha, strategi pemenuhan hati dan pikiran dijalankan sebagai solusi jangka panjang untuk merebut simpati rakyat Papua. Aisha mengakui isu Papua ini menjadi sorotan di masyarakat internasional. 

Ia yakin akan ada kelompok-kelompok yang menuntut penegakan hak asasi manusia di Papua. Hal itu karena meski pendekatan ke Papua jauh lebih baik pasca-reformasi tapi masih ada pendekatan-pendekatan yang cukup reaktif. 

"Dari saya sebaiknya kembali dipertimbangkan strategi penanganan kembali ke strategi pemenuhan hati dan pikiran dan kembali lagi menyerahkan operasinya ke polisi dari yang sebelumnya tentara," kata Aisha. 

Pada 2 Januari 2019, secara resmi Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 1 Januari 2019 - 31 Desember 2020. Pada saat dilakukan pemilihan anggota DK PBB oleh seluruh negara anggota PBB bulan Juni 2018 lalu, Indonesia memperoleh dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB.

“Besarnya dukungan tersebut merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berperan penting dalam menjaga perdamaian dunia," kata Wakil Tetap RI PBB, Dian Triansyah Djani, dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri RI. 

Indonesia bersama 14 negara lainnya yaitu, AS, Inggris, Perancis, Rusia, RRT, Kuwait, Afrika Selatan, Pantai Gading, Equatorial Guinea, Jerman, Belgia, Polandia, Peru, dan Republik Dominika akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandatnya di dalam Piagam PBB. Sejak 1 Januari 2019, Dian juga telah diberikan tanggung jawab sebagai Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 mengenai senjata pemusnah massal, Komite Sanksi terkait dengan terorisme seperti Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1267, di samping itu akan mengetuai Komite Sanksi Resolusi DK PBB 1988. 

Indonesia juga akan menjadi Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan dan Komite Sanksi mengenai Irak. Di antara ke-15 anggota DK PBB periode 2019 – 2020, Indonesia merupakan negara penyumbang pasukan terbesar untuk Misi Keamanan PBB. 

Oleh karena itu, selain isu global lainnya, Indonesia akan memberi perhatian pada peningkatan efisiensi dan efektifitas misi perdamaian PBB. Selain Indonesia, negara anggota PBB lain yang juga memulai masa keanggotaannya di DK PBB pada periode yang sama adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, Jerman. 

Negara-negara itu akan menggantikan negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang berakhir masa jabatannya sejak 31 Desember 2018, yakni Kazakhstan, Bolivia, Ethiopia, Belanda dan Swedia. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VrlPKR
January 03, 2019 at 08:09PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VrlPKR
via IFTTT

Read More

Ketua KPU: Saran Sebaiknya tidak Lewat Media Sosial

Hoaks surat suara sudah dicoblos diketahui dari media sosial.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengimbau siapa pun yang ingin menyampaikan saran dan masukan kepada KPU tidak memanfaatkan media sosial yang dapat menimbulkan polemik. "Kalau mau mengingatkan KPU jangan melalui media sosial, yang terbuka, yang terkesan seolah-olah tidak jelas ditujukan ke siapa," ujar Arief Budiman di Kantor Bareskrim, Jakarta, Kamis (3/1).

Soal hoaks surat suara sudah dicoblos itu pun, Arief mengetahuinya dari media sosial dan tidak langsung ditujukan untuk KPU. Arief menegaskan KPU sangat membuka diri dan menerima kritikan dan masukan, termasuk peringatan dan berjanji akan meresponsnya, tetapi sebaiknya disampaikan dengan jelas kepada KPU langsung.

Terkait laporan hoaks surat suara yang sudah dicoblos sebanyak tujuh kontainer di Tanjung Priok ke Bareskrim Polri, KPU menyatakan langkah tersebut diambil karena isu kali ini dinilai sangat berlebihan. Beberapa kali serangan berita bohong telah menerpa KPU dan selalu dijawab dengan data dan fakta, tetapi hoaks kali ini disebut tidak cukup hanya dengan jawaban data dan fakta.

Arief berharap laporan KPU segera ditindaklanjuti agar selesai cepat dan tidak mengganggu proses Pemilu 2019. "Saya berharap lebih cepat dari hari pencoblosan 17 April, saya pikir polisi punya cara dan strategi pasti akan diungkap secepat mungkin," kata Arief.

Dalam kesempatan sama, Kabareskrim Komjen Pol Arief Sulistyanto enggan menjanjikan waktu yang diperlukan untuk mengungkap kasus tersebut, tetapi berjanji secepatnya. "Kami as soon as possible, makin cepat makin baik," ujar Arief.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QlHGPU
January 03, 2019 at 08:08PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QlHGPU
via IFTTT

Read More

Kasus Kosmetik Ilegal, Polda Jatim Panggil Olla Ramlan

Olla dipanggil sebagai saksi kasus endorsement kosmetik DSC Beauty.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Subdit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Kamis (3/1), memanggil artis Olla Ramlan untuk diperiksa sebagai saksi terkait endorsement produk kosmetik ilegal bermerek DSC (Derma Skin Care) Beauty. Beberapa artis lain, termasuk pedangdut Via Vallen sebelumnya juga telah diperiksa polisi.

"Hari ini jadwal pemanggilan untuk artis Olla Ramlan terkait endorsement kosmetik ilegal. Namun sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Olla Ramlan atau kuasa hukumnya," kata Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Rofik di Surabaya.

Rofik mengatakan, Olla menjadi artis ketiga yang dipanggil penyidik sebagai saksi kosmetik ilegal asal Kediri itu setelah Via Vallen dan Nella Kharisma. Pada bulan Desember 2018 lalu, dua artis asal Jawa Timur, yakni Nella Kharisma dan Via Vallen menjalani pemeriksaan di Polda Jatim terkait "endorse" DSC Beauty.

Olla merupakan satu dari tujuh wanita yang masuk daftar saksi kasus kosmetik ilegal yang beromzet ratusan juta per bulan dengan tersangka KIL itu. Dalam perkara ini, tersangka KIL dijerat Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2R97u7e
January 03, 2019 at 08:01PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2R97u7e
via IFTTT

Read More

Hindari Berbohong Saat Berdagang

Pedagang wajib memberikan informasi valid dan akurat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam buku Ensiklopedi Adab Islam diuraikan, sikap mutlak yang penting ditekankan seorang pedagang ialah tidak berbohong dengan kondisi barang dagangannya.

Termasuk keha rus an para penjual ialah memberikan informasi valid dan akurat perihal jual annya tersebut kepada pembeli. Rasulullah pernah bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah.

Konon, tindakan tersebut dilaku kan sebagian oknum pedagang sebagai modus penipuan, terutama memperberat timbangan. Riwayat yang di nukil Bukhari Muslim dari Abu Hu rairah menyebutkan Rasulullah ber sabda, “Mengapa engkau tidak meletakkan di bagian atas agar orang orang dapat melihatnya. Barang siapa yang melakukan penipuan, ia tidak termasuk golonganku.” Bila dengan sengaja melakukannya, ia berkewajiban memberikan ganti rugi atas tindakannya tersebut.

Sikap sportif pedagang juga harus dibuktikan dengan tidak memanipulasi berat timbangan. Tak diperbo lehkan mengurangi seberat apa pun barang yang tengah ditimbang. Biasanya, tindakan tidak sportif oleh oknum pedagang berupa pengurangan berat timbangan sehingga barang yang diserahkan ke konsumen akan berkurang, tetapi harganya tidak berubah.

Modus seperti ini atau serupa sangat dikecam oleh Allah Swt. Dalam surah al-Muthaffifin ayat 1-3, Allah menegaskan, “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka mena kar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” Oleh karena itu, agar terhindar dari sikap ketidaksportifan itu, Rasulullah memberkan alternatif cara, yaitu melebihkan timbangan. “Timbanglah dan lebihkanlah,” demikiah sabda Rasulullah da lam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud dari Suwaid bin Qais.

Bukti sportivitas juga bisa berupa tidak bersumpah tentang kualitas barang dagangan agar bisa laris manis. Rasulullah Saw melarang menjual barang dagangan yang disertai dengan sumpah, apalagi sumpah palsu karena termasuk salah satu dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Abu Qatadah, Rasulullah bersabda, “Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang, sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya.”

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VlZ4Ih
January 03, 2019 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VlZ4Ih
via IFTTT

Read More

Ministry identifies 62 hoax contents on elections

AIS engine identified the highest number of hoax content found in December 2018.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) has identified 62 hoax contents related to legislative elections and presidential and vice presidential elections spread on the internet and social media.

In a written statement received in Jakarta on Wednesday, the Ministry of Communication and Informatics included search results using the AIS engine by the Sub-Directorate of Internet Content Control Directorate of Directorate General of Information Technology Control.

The machine identified the highest number of hoax content found in December 2108, which was a total of 18 hoax contents.

One of the hoax in December 2018 is the hoax of simulations of crazy people brought to TPU. One post had been circulated from the Moeslim Niaga account, stating that the post was a simulation of crazy people brought to polling stations during the election.

The Ministry of Communication and Informatics explained that the photo was an incident in Bali, when a crazy person killed a shaman who was treating himself and the photo was taken when secured by the officer.

The search results also show that in August 2018, there were 11 hoax contents found. In September 2018, there were 8 contents. In October 2018, there were 12 contents, and in November 2018, as many as 13 hoax contents were recorded.

For information, all this time, the Ministry of Communication and Informatics has released information regarding clarification and content indicated through the portal kominfo.go.id and stophoax.id. The Ministry also invited all people to check and filter any information that cannot be justified before disseminating them.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QlFmsa
January 03, 2019 at 08:00PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QlFmsa
via IFTTT

Read More

Donald Trump Ingin Segera Kembali Bertemu Kim Jong-un

Donald Trump dan Kim Jong-un akan membahas denuklirisasi Korut.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berharap segera bertemu dengan presiden Korea Utara (Korut) Kim Jong Un untuk kedua kalinya guna membicarakan denuklirisasi. Trump mengaku telah menerima surat yang menurutnya bagus, dari Presiden Kim soal pertemuan kedua mereka.

Trump mengklaim AS telah membuat banyak kemajuan dalam pembicaraan dengan Pyongyang tentang program nuklir Korut. "Kami benar-benar menjalin hubungan dengan sangat baik, banyak hal baik terjadi," ujarnya kepada wartawan di Gedung Putih seperti dikutip Anadolu Agency, Kamis (3/1).

"Kami mengadakan pertemuan enam bulan yang lalu di Singapura. Sekarang kami mungkin akan melakuakn pertemuan lain. Dia ingin bertemu, saya juga ingin bertemu," kata Trump.

Komentar Trump tersebut, muncul usai pidato presiden Kim yang disiarkan televisi nasional dalam rangka menyambut Tahun Baru. Kim mengatakan, ingin bertemu Trump, namun dia juga memperingatkan bahwa kemungkinan dirinya akan mengambil langkah baru jika Washington tidak mencabut sanksi terhadap Korut dan terus menekan negaranya.

Pembicaraan kedua negara terhenti di tengah desakan ekonomi Korut oleh AS. Sebelumnya, AS memberlakukan sanksi ekonomi sampai kesepakatan untuk membersihkan Semenanjung Korea dari senjata nuklir.

Meski demikian, Trump menguji negosiasi yang tengah berlangsung. "Anda akan mengalami perang besar yang menyenangkan di Asia," kata Trump.

Sekutu AS, Korea Selatan (Korsel) yang juga bersitegang dengan Korut telah mengadakan pembicaraan pararel dengan Korut untuk mengakhiri perang Korea secara resmi. Korsel juga melakukan pembicaraan untuk mengakhiri program rudal balistik dan nuklir Korut.

Dalam pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, para pemimpin Korea Selatan dan Utara bertemu sebanyak tiga kali pada 2018, yakni pada bulan April, Mei, dan September.

Pertemuan pada 27 April menandakan penandatanganan Deklarasi Panmunjom untuk Perdamaian, Kemakmuran, dan Kesatuan Semenanjung Korea. Deklarasi itu menjadi fondasi formal untuk denuklirisasi Korea Utara lebih lanjut dan kesepakatan damai antara kedua negara.

Baca: AS akan Gelar Latihan Rudal di Jepang

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VpM30i
January 03, 2019 at 07:58PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VpM30i
via IFTTT

Read More

Demokrat: Ada yang Lebih dari Sekadar Bantuan Dana Kampanye

Demokrat menilai, parpol tidak berkewajiban menyumbang dana kampanye paslon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan, semua partai pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden memiliki dua prioritas utama. Pertama, pemilihan legislatif (pileg) harus sukses, dan kedua pemilihan presiden (pilpres) juga harus menang.

"Ini bukan bicara tentang mana yang lebih utama dan pilih yang mana, tapi dua kepentingan ini jalan bersama-sama, tinggal (masing-masing) partainya mengatur ritme dan tata caranya seperti apa," katanya kepada Republika, Rabu (3/1).

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo-Sandiaga ini juga menambahkan, tidak ada kewajiban bagi partai pendukung untuk menyetorkan dana kampanye. Melainkan, memiliki kewajiban untuk mengampanyekan paslon yang diusungnya.

"Mengampanyekannya dengan cara apa? Ya yang kami lakukan turun ke bawah berkampanye, legislatif kami memasang foto Prabowo-Sandi, itu lebih dari sekadar menyetorkan dana," imbuhnya.

Ia bahkan menyebutkan, bahwa dalam pernyataan Sandiaga beberapa waktu lalu sudah jelas menyatakan, partai butuh dana besar untuk kampanye partainya masing-masing di tingkat legislatif. "Jawaban Sandiaga itu sudah clear bagi kami, yang pasti bahwa partai pendukung itu tidak punya kewajiban untuk menyetorkan dana, tetapi punya kewajiban ujtuk mengampanyekan," katanya.

Ferdinand juga menambahkan, setiap partai dalam koalisi Prabowo-Sandi sudah berkontribusi banyak dengan memasang alat peraga kampanye (APK). Sehingga, tidak perlu lagi partai-partai tersebut menyetorkan dana kampanye.

"Di bawah komitmen jelas, tidak ada kewajiban partai pendukung itu untuk menyetorkan dana kampanye, karena punya kewajiban untuk mengampanyekan, bukan untuk menyetorkan dana," imbuhnya.

Sandiaga memaklumi partai politik pengusung pasangan capres Prabowo-Sandi tidak diwajibkan untuk menyetor dana kampanye untuk BPN Prabowo-Sandiaga. Sebab, partai sudah cukup banyak memgalokasikan sumber dananya untuk pemilu legislatif.

"Jadi untuk PKS, PAN, Berkarya, dan Gerindra, kami sangat memaklumi bahwa fokus sumber daya mereka adalah di pemilihan legislatif," ujarnya di Jakarta, Rabu (2/1) malam.

Menurut Sandiaga, kehadiran partai pengusung di setiap kegiatan kampanye dirinya dan Prabowo saja sudah sangat membantu. Sandiaga tetap mensyukuri meskipun tidak ada sumbangan dana kampanye dari parpol lain.

Sinergi antara partai pengusung dan Prabowo-Sandiaga dianggap sudah berjalan cukup baik. "Kayak tadi misalnya ada dua titik pertemuan di Sidoarjo sama Mojokerto itu Partai Demokrat yang gagas dan galang. Itu kampanye caleg kabupaten dan provinsi dan pilpres digabung, jadi dapat efisiensinya, ini adalah bantuan dari masing-masing partai," tutur mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Rx8Wj2
January 03, 2019 at 07:52PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Rx8Wj2
via IFTTT

Read More

Pembangunan Underpass Kentungan, Pengalihan Arus Disiapkan

Jika pengalihan menimbulkan banyak gangguan, akan dievaluasi lagi

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pengalihan arus lalu lintas akan diterapkan pada saat dimulainya pembangunan Underpass Kentungan, Jalan Kaliurang, Depok, Sleman DIY. Pembangunan sendiri akan dimulai pada 14 Januari mendatang. 

Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dishub DIY, Anna Rina Herbranti mengatakan, berbagai pengalihan arus lalu lintas pun sudah disiapkan. Namun, pengalihan yang ada akan tetap dievaluasi agar tidak terlalu mengganggu aktivitas masyarakat khususnya pengguna jalan. 

"Pengalihan itu pun nanti setiap dua minggu sekali akan kita evaluasi lagi," kata Anna kepada Republika, Kamis (03/01). 

Anna mengatakan, pengalihan disesuaikan dengan proses pembangunan yang sedang berlangsung nantinya. Sehingga, evaluasi yang dilakukan pun akan disesuaikan dengan hal itu. 

Sebab, lanjutnya, proses pembangunan proyek ini tentu bertahap dan tidak dilakukan dalam sekali jalan. Evaluasi juga dilakukan guna meminimalisir gangguan yang akan dirasakan oleh masyarakat saat pembangunan proyek ini berlangsung. 

"Kalau memang nanti masyarakat sangat terganggu, kalau tidak terganggu tidak mungkin karena adanya suatu pembangunan pasti semuanya terganggu. Hanya, kita mengurangi gangguan yang dialami masyarakat nantinya," kata Anna. 

Oleh karena itu, jika pengalihan nanti menimbulkan banyak gangguan terhadap masyarakat, maka akan dievaluasi kembali pengalihan arus ini. Sebab, situasi dan kondisi di lapangan, kata Anna, tidak dapat diprediksi. 

"Kalau ada perubahan kita ubah kembali (pengalihan arusnya). Jadi harus kita evaluasi dua minggu sekali tergantung situasi lapangan," kata Anna. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TpZCuF
January 03, 2019 at 07:49PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TpZCuF
via IFTTT

Read More

Arisan Sedikit demi Sedikit, Lama-Lama Jadi Jamban

Dengan memiliki jamban, warga merasa kualitas hidupnya menjadi lebih baik.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Bagi Aswita (38 tahun), warga Kelurahan Air Manis, Kota Padang, Sumatra Barat, bahagia itu sederhana. Sesederhana bisa buang air besar tanpa rasa cemas dilihat orang dan tanpa bingung mencari kali terdekat. Perkara buang air besar, atau kecil, bisa jadi sekadar perkara biasa bagi sebagian besar keluarga berkecukupan di Kota Padang dan kota-kota besar lain di Indonesia. Namun bukan begitu ceritanya untuk Aswita dan keluarga kecilnya yang sudah belasan tahun hidup tanpa jamban.

Lemahnya ekonomi keluarga ditambah minimnya pengetahuan tentang kesehatan lingkungan yang layak membuat Aswita sempat abai terhadap perlunya membangun jamban. Suaminya yang bekerja serabutan pun merasa tak masalah bila selama ini keluarganya harus menumpang ke rumah tetangga bila mau buang air. Bahkan tak jarang urusan pembuangan harus dilakukan di sungai kecil belakang rumah, masjid, atau terpaksa meninggalkan 'jejak' di kebun tak bertuan.

"Buang air besar tuh repot dulu. Harus di banda (kali kecil), belum lagi was-was dilihat orang. Ditambah kalau anak lagi rewel butuh buang air," ujar Aswita, Kamis (3/1).

Beruntung, enam bulan terakhir ini Aswita tak lagi pusing memikirkan lokasi buang air esok pagi. Keluarganya sudah memiliki jamban sederhana yang dibangun tepat di belakang rumah. Meski masih terlihat jauh dari kata sempurna, namun setidaknya fasilitas utama jamban berupa lubang pembuangan dan saluran air bersih sudah tersedia. Untuk sementara waktu, Aswita juga memanfaatkan baliho bekas sebagai dinding pemisah jamban.

"Setidaknya sudah tertutup. Orang nggak bisa ngintip," kata Aswita.

Dengan memiliki jamban, Aswita merasa kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Risiko penyakit yang dipicu kotornya lingkungan rumah juga berkurang. Aswita juga bisa mengajarkan anaknya untuk buang air di jamban, tak lagi sembarangan. Ia juga mengaku sedang mengumpulkan uang untuk memperbaiki kondisi dinding pemisah jamban yang masih memakai material seadanya. Secara bertahap, jamban di rumah aswita semakin berkualitas.

Jamban yang dimiliki Aswita tak terbangun dalam satu malam. Di baliknya, ada perjuangan para kader kesehatan untuk memberi pemahaman bagi warga terkait pentingnya memiliki jamban. Apa yang dialami Aswita merupakan imbas positif dari program arisan jamban yang digulirkan petugas Puskesmas Pemancungan di Padang Selatan. Puskesmas ini menjadi pionir di Kota Padang untuk menggaet lebih banyak keluarga yang peduli terhadap kualitas sanitasi. Konsepnya sederhana saja, ketika warga kesulitan menyisihkan uang Rp 600 ribu untuk membangun satu jamban, maka arisan Rp 2 ribu per hari dirasa lebih ringan bagi mereka.

"Tahun 2017, masih ada 70 keluarga yang tak memiliki jamban. Praktik buang air besar sembarangan masih terjadi, termasuk di sungai atau di kebun. Dulu warga juga buang air di pantai namun kini tidak lagi," kata Petugas Sanitasi Puskesmas Pemancungan Reni Delavina, Kamis (3/1).

Perjuangan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait sanitasi dimulai sejak akhir 2017. Saat itu, muncul ide membentuk kelompok arisan ibu-ibu di Pantai Air Manis untuk membangun jamban sehat. Ternyata gayung bersambut. Konsep arisan Rp 2 ribu per hari dianggap tidak memberatkan. Apalagi analogi yang disampaikan petugas adalah konsumsi rokok. Bila membeli rokok beberapa bungkus saja sanggup, ujar Reni, seharusnya warga sangat mampu menyisihkan Rp 2 ribu per hari untuk arisan jamban.

"Akhirnya ada 20 ibu-ibu bergabung. Dibagi dalam dua kelompok, mereka setiap bulan ambil nomor untuk tentukan siapa yang beruntung bangun jamban," kata Reni.

Program arisan jamban pun berlanjut hingga saat ini. Puskesmas Pemancungan mencatat hingga akhir 2018 lalu sudah ada sekitar 30 jamban yang terbangun berkat arisan jamban dan dibantu aparat TNI. Targetnya, program arisan jamban akan diperpanjang pada 2019 ini dan melibatkan lebih banyak lagi keluarga. Puskesmas Pemancungan juga menjadi percontohan bagi puskesmas lain di Kota Padang untuk mendorong pembangunan sanitasi sehat.

"Target kami rumah-rumah di atas bukit karena mereka kesulitas bangun septic tank. Pendekatan akan terus kami lakukan karena mengubah kebiasaan masyarakat memang butuh waktu," kata Kepala Puskesmas Pemancungan Sari Ramadhani.

Lurah Air Manis, Miswar, juga menyebutkan bahwa program pembangunan jamban dengan sistem arisan ini mampu menekan kejadian penyakit diare yang dialami warga. Pihaknya mendukung program ini dan berharap masyarakat yang sudah memiliki jamban untuk tetap merawat kebersihan lingkunga rumahnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2CLQhrA
January 03, 2019 at 07:47PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CLQhrA
via IFTTT

Read More

Kisruh Biometrik, Patuhi Minta Presiden Segara Lobi Saudi

IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Permusyawaratan antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) meminta Presiden Joko Widodo turun tangan melobi pemerintah Saudi melalui Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia. Lobi Jokowi diperlukan sebagai bentuk negara hadir dalam masalah rakyat terkait rekam biometrik oleh VFS Tasheel.

"Patuhi meminta presiden Indonesia beserta jajaran kabinet terkait agar meminta kepada Duta Besar Saudi Arabi di Indonesia untuk menghentikan pelaksanaan pengambilan data biometrik bagi jamaah umrah," Ketua Harian Patuhi H Artha Hanif saat menyampaikan konferensi pers di Jakarta, Kamis (3/1). 

Artha Hanif mengatakan penghentian pelaksanaan pengambilan data biometrik bagi jamaah umrah oleh VFS Tasheel sampai ada dasar hukumnya yang sesuai dengan aturan di Indonesia. 

"Sampai aspek hukumnya terpenuhi sesuai undang-undang dan peraturan di Indonesia serta sampai asepek teknis pengambilan data biometrik tidak lagi menyulitkan jamaah umrah baik secara ekonomis maupun geografis," katanya. 

Selain itu, kata Artha Hanif, Patuhi menemukan banyak kejanggalan dalam pelakasanaan biometrik ini, selain secara teknis sangat menyulitkan jamaah, VFS Tasheel juga mengabaikan UU No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di mana Peseroan Terbatas yang terlibat dalam penyelenggaraan umrah wajib mendapat izin Menteri Agama.

"Sementara VFS Tasheel tidak memiliki izin dari Menteri Agama, sedangkan dalam hal pengambilan data biometrik yang sesungguhnya kewenangan Dukcapil dan Dirjen Imigrasi," katanya, VFS Tasheel juga tidak mendapat izin maupun rekokomendasi dari Kemendagri. 

Dengan demikiam VFS Tasheel berupaya mengawal aturan keimigrasian Saudi tetapi melanggar aturan dan perundang-undangan di Indonesia. 

Untuk itu, kata Artha Hanif, jika Kemenag, Kemenlu, Kemendagri  tidak dapat menghentikan kegiatan usaha swasta asing yang melanggar hukum ini Patuhi segera menyampaikan hal ini kepada Presiden.

"Ini demi marwah bangsa dan kemudahan  pelayanan jamaah umrah Indonesia yang kini menjadi jamaah dengan jumlah terbanyak kedua setelah Pakistan tetapi jamaah terbesar dalam nilai transaksi biaya umrah di Saudi," katanya.

Artha Hanif memastikan Patuhi akan terus berupaya meneruskan keluhan, kekecewaan dan aspiraai jamaag umrah Indonesia  yang jumlahnya sudah 1 juta pertahun dan akan meminta Presiden Jokowi memperhatikan keluhan rakyatnya yang ingin ibadah umrah dengan mudah.

Berita Terkait

"Sebagai kepala negara dan pemerintahan yang berkewajiban melindungi kedaulatan negara Indonesia agar segera mensetop kegiatan penzaliman oleh swasta asing yang mengambil data diri warga Indonesia tanpa hak di wilayah hukum kedaulatan Indonesia," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TpNWYZ
January 03, 2019 at 07:47PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TpNWYZ
via IFTTT

Read More