Patuhi Tolak Penerapan Biometrik VFS Tasheel di Indonesia

IHRAM.CO.ID, JAKARTA – Permusyawaratan antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) menolak kebijakan rekam biometrik VFS Tasheel yang baru diberlakukan Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA) di Indonesia. Kebijakan ini sudah mulai berlaku sejak 17 Desember 2018 yang lalu. 

“Sebagai rasa tanggung jawab dan keprihatinan kepada umat Islam Indonesia yang hendak menunaikan ibadah ke tanah suci, Patuhi menolak dengan tegas adanya penerapan pelaksanaan rekam biometrik melalui VFS-Tasheel sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji,” ujar anggota Dewan Pembina Patuhi, Joko Asmoro dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (20/12). 

Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) ini mengatakan, penolakan tersebut dilakukan lantaran persyaratan rekam biometrik sangat memberatkan umat Islam yang akan menunaikan ibadah ke tanah suci. 

“Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan tersebar di berbagai pulau maka hal itu akan sangat memberatkan jamaah,” kata Joko.

Karena itu, menurut Joko, Patuhi mengusulkan agar proses rekam biometrik melalui VFS-Tasheel dapat dilakukan di bandara keberangkatan, tanpa dikaitkan dengan proses penerbitan visa umrah dan haji. 

“Ini merupakan solusi dari kami dalam mempermudah dan membantu masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan tersebut,” kata Joko. 

Selain itu, Patuhi juga meminta kepada seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) agar tidak melakukan langkah-langkah yang tidak dikoordinasikan dengan asosiasi. 

“Hal ini kita lakukan guna menghindari terjadinya hal-hal yang akan bersifat kontra perjuangan bersama untuk menolak keberadaan rekam biometrik melalui VFS-Tasheel sebagai syarat penerbitan visa umrah dan haji,” jelas Joko.

“Sekali lagi penolakan ini kami lakukan sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam atas sulitnya umat Islam yang akan menunaikan ibadah umrah ke tanah suci dalam melakukan rekam biometrik melalui VFS-Tasheel,” kata Joko.

Sebagaimana diketahui, Indonesia sebagai negara berpenduduk sekitar 270 juta jiwa yang tersebar di 514 kabupaten/kota yang ada di 17.504 pulau sangat dirugikan dengan adanya penerapan proses rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa umrah dan haji. 

“Mereka yang ada di pedesaan atau daerah terpencil akan terkendala melaksanakan ibadah umrah, karena untuk proses itu memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang tinggi untuk mengurusnya mulai dari perjalanan pulang pergi dan antrean di kantor VFS Tasheel,” kata Joko. 

Berita Terkait

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2BuCRi0
December 21, 2018 at 12:00AM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2BuCRi0
via IFTTT

Read More

Cina: AS Setuju tak Naikkan Tarif

Persetujuan disepakati usai pertemuan antara Trump dan Xi.

REPUBLIKA.CO.ID, BUENOR AIRES -- Wakil Menteri Perdagangan Cina Wang Shouwan mengatakan pada Sabtu (2/12), Amerika Serikat mencabut rencana menaikkan tarif atas barang tertentu dari Cina sebesar 25 persen pada 1 Januari. Kesepakatan itu dicapai setelah Presiden AS Donald Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

"Cina dan AS juga memutuskan tidak memberlakukan tarif baru atas produk lain," kata Wang setelah pertemuan tersebut, yang berlangsung di sela-sela pertemuan tingkat tinggi Kelompok 20 (G20) di Buenos Aires, Argentina.

Setelah pembicaraan Presiden Trump dan Presiden Xi tersebut, Gedung Putih mengatakan pada Sabtu bahwa Cina dan AS sepakat menghentikan tarif tambahan. Kedua negara juga terlibat dalam perundingan perdagangan baru dengan tujuan mencapai persetujuan dalam kurun waktu 90 hari.

Trump sepakat untuk tidak menaikkan tarif atas barang-barang Cina senilai 200 miliar dolar jadi 25 persen pada 1 Januari seperti diumumkan sebelumnya. Sementara Beijing setuju membeli produk-produk pertanian, industri, energi dan produk-produk lain yang tak disebutkan secara khusus tapi "sangat substansial".

Cina pun terbuka untuk menyetujui perjanjian yang sebelumnya belum disepakati perusahaan AS Qualcomm Inc untuk mengambil NXP Semiconductors yang berkedudukan di Belanda jika itu diajukan lagi.

Pada Juli, Qualcomm, pembuat cip smartphone terbesar di dunia, tak jadi melanjutkan pembahasan perjanjian senilai 44 miliar dolar untuk membeli NXP Semiconductors setelah gagal memenuhi peraturan Cina. Mereka menjadi korban perusahaan tingkat atas dari perselisihan perdagangan Cina-AS. Qualcomm dan NXP tak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar Sabtu malam.

Berbicara kepada wartawan dalam penerbangan pesawat Air Force One, Trump menyambut baik perjanjiannya dengan Xi. "Ini perjanjian luar biasa," kata Trump, "Apa yang saya lakukan ialah menahan tarif. Cina akan membuka. China akan menyingkirkan tarif."

Menurut dia, berdasarkan atas perjanjian itu, China akan membeli "produk pertanian dan produk lain dengan nilai sangat besar" dari AS. "Ini akan berdampak sangat positif atas pertanian," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2RoV8nr
December 03, 2018 at 12:00AM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2RoV8nr
via IFTTT

Read More