Showing posts with label 2019 at 02:40PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 02:40PM. Show all posts

Tuesday, May 28, 2019

Paripurna DPR Diwarnai Interupsi Desakan Pembentukan TGPF

Interupsi Sodik mendapat penolakan dari sejumlah anggota dewan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPR RI menggelar Rapat Paripurna masa Persidangan V tahun 2018-2019, Selasa (28/5). Rapat itu diwarnai interupsi desakan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kerusuhan 22 Mei 2019.

Interupsi tersebut muncul dari anggota Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid. Dalam rapat tersebut, Sodik mendesak dibentukanya tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut jatuhnya korban dalam kerusuhan yang pecah antara 21, 22 dan 23 Mei 2019.

"Kami mengusulkan ada agenda pembahasan ini untuk mendesak pemerintah membentuk tim independen gabungan pencari fakta. Banyak kasus hak asasi manusia banyak kasus perlakuan kekerasan aparat keamanan terhadap rakyat yang sampai sekarang terkatung-katung," kata Sodik di rapat tersebut.

Sodik menilai, pembentukan TGPF sebagai marilah sebuah upaya, agar tidak ada lagi utang pemerintah dalam penuntasan HAM masa lalu. Terkait kasus kerusuhan 22 Mei, Sodik menilainya sebagai suatu bencana nasional.

"Ini adalah peristiwa bencana nasional yang harus kita sikapi," ujar dia.

Interupsi Sodik pun mendapat penolakan dari sejumlah anggota dewan, utamanya fraksi pro-pemerintah. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem Taufiqulhadi menilai TGPF tak diperlukan.

Menurutnya, kepolisian sudah bekerja dalam menangani kasus ini. "Masyarakat tidak perlu menunggu ada, misalnya, lembaga-lembaga khusus, seperti panitia khusus, untuk membentuk hal tersebut. Sejauh yang kita lihat, aparat keamanan sudah ada di sana yang telah mengamankan situasi negara," ujar Taufiqulhadi.

Rapat itu dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Agus menyatakan rapat kuorum atau memenuhi batas minimum dengan catatan kehadiran 281 anggota Dewan. Diketahui, rapat dinyatakan kuorum jika peserta rapat memenuhi syarat 50 persen plus 1. Anggota Dewan saat ini berjumlah 560 orang.

Diketahui, paripurna pada Selasa ini memiliki tiga agenda. Agenda pertama adalah laporan BPK RI menyampaikan LHP LKPP Tahun 2018 dan IHPS II Tahun 2018 serta penyerahan LHP Periode Semester II Tahun 2018.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2JIPRqW
May 28, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JIPRqW
via IFTTT
Share:

Monday, May 27, 2019

Bangka Triathlon 2019 Digelar 15 Juli

Bangka Triathlon 2019 pada 15 Juli akan diikuti peserta dari dalam serta luar negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, SUNGAILIAT -- Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengajak seluruh masyarakat di daerah itu untuk mendukung pelaksanaan kegiatan "Triathlon 2019". Kegiatan tersebut telah digelar pada 15 Juli 2019.

"Saya mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tahunan Triathlon yang dijadwalkan pada 15 Juli 2019," kata Bupati Bangka Mulkan di Sungailiat, Senin.

Dukungan masyarakat, menurut bupati, memiliki peran yang penting agar pelaksanaan kegiatan itu berjalan dengan lancar dan meriah. Ia ingin masyarakat ikut menyaksikan perlombaan yang diikuti oleh peserta, baik dari dalam negeri mau pun dari luar negeri.

Untuk memeriahkan kegiatan itu, Pemkab Bangka berencana akan menyajikan berbagai hiburan budaya masyarakat Bangka, baik pada saat pembukaan mau pun penutupan. Bupati berharap, budaya yang disajikan nantinya mampu menyempurnakan dukungan pariwisata sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Bangka.

Menurut dia, peserta Triathlon dari mancanegara diyakini akan menyampaikan keindahan objek wisata dan seni budaya di Kabupaten Bangka ke negera asalnya. Di lain sisi, ia mengingatkan sektor pariwisata agar terus melakukan pengembangan pembagunan guna menunjang perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.

"Saya optimistis, pembangunan pariwisata di Kabupaten Bangka akan bertumbuh dengan baik sesuai harapan serta mampu meningkatkan jumlah wisatawan baik dalam negeri mampun mancanegara," ujar bupati.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Qp3L1U
May 27, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Qp3L1U
via IFTTT
Share:

Saturday, May 25, 2019

PGN Siaga Tanggulangi Pipa Bocor di Dekat City Tower Thamrin

PGN melakukan antisipasi secara cepat, dan penanggulangan sesuai prosedur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Penanggulangan Gangguan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk (TPG PGN) sigap menanggulangi dugaan kebocoran pipa di dekat Gedung The City Tower, Jalan Thamrin, Jakarta. TPG PGN mendapatkan laporan mengenai dugaan kebocoran pipa itu yang terpantau dari suara bising di sekitar lokasi. Laporan dugaan itupun direspons cepat TPG PGN.

Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama mengatakan menurut pengecekan lapangan, kebocoran pipa akibat adanya aktivitas konstruksi di lokasi. Sebab tepatnya tak jauh dari Gedung UOB terdapat aktivitas konstruksi.

“TPG PGN melakukan antisipasi secara cepat, dan penanggulangan sesuai prosedur seperti pemasangan clamp atau metode cut and replace sedang disiapkan untuk mengatasi kebocoran tersebut,” kata Rachmat seperti dalam siaran persnya.

Tak hanya itu, TPG PGN juga berperan mengamankan lokasi kejadian. Hal tersebut, jelas Rachmat, agar menghindari masyarakat yang mendekat lokasi kebocoran.

“Meski kebocoran gas pipa dapat dikendalikan, prosedur untuk sterilisasi lokasi dari jangkauan publik tetap diterapkan,” tegasnya. Dalam penanganan tersebut, PGN akan berupaya untuk mengamankan penyaluran ke pelanggan tetap berjalan.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2W3zhbN
May 25, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W3zhbN
via IFTTT
Share:

Tuesday, May 21, 2019

KPU Bantah Umumkan Hasil Pemilu Secara Diam-Diam

KPU menyatakan saksi dari Prabowo-Sandi hadir saat pengumuman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi Pemilihan Umum (KPU) membantah pernyataan capres nomor urut 02, Prabowo Subianto,  yang menyebut pihaknya menetapkan hasil perolehan suara Pemilu 2019 secara diam-diam atau senyap. Menurut KPU, saksi dari BPN Prabowo-Sandiaga juga hadir dalam penetapan pada Selasa (21/5) dinihari.

Komisioner KPU,  Ilham Saputra, menolak adanya anggapan hasil pemilu ditetapkan diam-diam. "Itu tidak benar," ujar Ilham saat dikonfirmasi, Selasa (21/5) siang.

Dia pun menegaskan tidak ada yang janggal dengan pengumuman pada dini hari tadi. Sebab,  ketentuan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan hasil pemilu diumumkan paling lambat 35 hari setelah hari H pemungutan suara. 

Artinya, masa paling lambat itu jatuh pada 22 Mei. "Tetapi karena rekapitulasi 34 provinsi dan luar negeri sudah selesai, maka kami tuntaskan dinihari tadi. Dan dihadiri oleh para saksi dari pasangan capres-cawapres  maupun saksi parpol. Bahkan saksi Gerindra Dan BPN 02 mengikuti sampai akhir rekapitulasi," tegas Ilham. 

Sebelumnya, Prabowo Subianto  menegaskan pihaknya menolak seluruh keputusan yang disampaikan KPU terkait Pemilu 2019. Prabowo menganggap pengumuman rekapitulasi nasional pemilu dilaksanakan pada waktu yang janggal dan di luar kebiasaan.

"Senyap-senyap begitu ya tapi pagi, bisa orangnya masih tidur atau belum tidur," ujar Prabowo saat memberikan keterangan kepada media di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2ElXDTo
May 21, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ElXDTo
via IFTTT
Share:

In Picture: Prabowo-Sandi Tolak Hasil Rekapitulasi KPU

Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menolak hasil rekapitulasi KPU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menolak pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, yang telah diumumkan KPU pada Selasa (21/5) dini hari. "Kami pihak pasangan capres-cawapres 02 menolak semua hasil rekapitulasi suara Pilpres yang diumumkan KPU pada Selasa dini hari tadi," kata Prabowo dalam konferensi pers di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Selasa (21/5).

Dia mengatakan, pihaknya telah menyampaikan berbagai indikasi kecurangan pada 14 Mei lalu dan tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan KPU selama perhitungan tersebut bersumber pada kecurangan. Menurut dia, pihaknya telah memberikan kesempatan kepada KPU untuk memperbaiki semua proses rekapitulasi suara agar mencerminkan Pemilu yang jujur dan adil.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2WVcdZ3
May 21, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WVcdZ3
via IFTTT
Share:

Thursday, April 25, 2019

Wiranto Minta Kasus Pembakaran Logistik Papua tak Diributkan

Polisi menilai pembakaran logistik berdasarkan keputusan KPUD.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA  -- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta video surat suara dibakar di daerah Puncak Jaya, Papua, yang viral di media sosial tidak diributkan.

Pernyataan itu disampaikan Wiranto usai membuka "Meeting of Attorney General/Ministerof Justice and Minister of Law on the Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters" se-ASEAN di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta.

"Itu bagian dari dinamika pemilu, tidak usah diributkan," kata Wiranto di Yogyakarta, Kamis (25/4).

Polisi menyatakan, pembakaran logistik sudah berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pembakaran itu bahkan sudah dibuatkan berita acaranya.

“Itu hasil keputusan dari KPUD setempat mas dan ada berita acara pemusnahan,” kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Republika.co.id, Kamis (25/4).

Dedi menjelaskan bahwa Pemilu 2019 di Distrik Tingginambut sudah selesai dilaksanakan dengan aman pada Rabu 17 April 2019. Bahkan hasil perhitungan suaranya pun sudah ada.

Di Distrik Tingginambut, menurutnya, Pemilu masih dilaksanakan dengan sistem noken atau sistem ikat. Yakni sistem pemilihan yang diwakilkan sepenuhnya kepada ketua suku setempat.

Wiranto mengajak seluruh pihak dan masyarakat menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) nasional agar tetap kondusif, dan diminta menunggu hasil penghitungan suara oleh KPU.

"Yang penting dalam skala nasional (situasi) aman, damai dan lancar. Tunggu saja nanti hasil penghitungan suara oleh KPU, semua sabar dulu," katanya.

Sementara itu, berkaitan dengan kegiatan kerja sama bidang hukum antarnnegara di ASEAN, Wirantomendukung dan perlu memperkuat kerja sama penanganan tindak pidana transnasional.

Kerja sama tersebut, lanjut dia, diharapkan lebih memudahkan aparat penegak hukum negara di ASEAN untuk mendeteksi, mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Vqgp5F
April 25, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Vqgp5F
via IFTTT
Share:

Monday, April 15, 2019

Polisi Moral Teror Kamp Pengungsi Bekas ISIS di Suriah

Kamp pengungsi bekas ISIS di Suriah berada dalam kondisi buruk.

REPUBLIKA.CO.ID, SANAA -- Penyakit dan kurangnya fasilitas banyak dirasakan di kamp pengungsi al-Hawl di Suriah, namun pengungsi di sana menghadapi ancaman lainnya dari para pengantin ISIS yang sekarang bertindak sebagai polisi moral.

Belasan perempuan tampak berjajar di pagar pintu masuk ke kamp pengungsi tersebut. Mata mereka terus memandang Tim Four Corners ABC di balik cadar hitam, pakaian yang banyak digunakan oleh pengikut ISIS. Ketika tim mendekat, sejumlah perempuan berniqab ini tampak marah dan meneriakkan slogan ISIS dalam bahasa Arab yang artinya "ISIS belum mati."

Petugas keamanan kamp mengeluarkan tongkat yang memiliki kejutan listrik. Mereka mendorong para perempuan tersebut agar membubarkan diri. Terlihat lemparan batu, dan para perempuan itu saling berteriak.

Begitulah suasana kamp pengungsi al-Hawl yang terletak di wilayah yang dikuasai kelompok Kurdi di Suriah Tenggara. Di sana ditampung sekitar 72 ribu pengungsi, kebanyakan perempuan dan anak-anak yang memilih atau dipaksa bergabung dengan ISIS.

Tim Four Corners ABC diizinkan masuk ke kamp pengungsi tiga kali pada awal April. Di kunjungan kedua, tim tiba-tiba dipanggil petugas dan diperintahkan meninggalkan daerah itu dengan pertimbangan keselamatan.

Tak lama kemudian terdengar suara petugas keamanan mengeluarkan tembakan peringatan ke udara. Besar kemungkinan beberapa perempuan yang ada di pintu masuk kamp itu adalah anggota tidak resmi "mafia ISIS".

Menurut polisi, para mafia ISIS itu memukuli atau mengintimidasi perempuan lain yang tidak mengenakan niqab ataupun tindakan yang dianggap tak Islami oleh ISIS.

Seorang perempuan Jerman yang meminta namanya tak disebut mengatakan kepada ABC bahwa dia dipukuli seorang anak laki-laki karena tidak mengenakan niqab.

"Kalau kita tidak mengikuti aturan dan tidak mengenakan niqab, kita jadi sasaran," katanya.

Dia dipenjara oleh ISIS karena mencoba melarikan diri dari daerah yang sebelumnya dikuasai kelompok teroris ini. Akhirnya dia bisa mencapai kamp al-Hawl. "Saya sudah di sini selama 14 bulan. Saya orang asing pertama yang tiba," katanya.

"Saya tidak tahu apakah saya bisa kembali ke Jerman," ujarnya.

Penderitaan di mana-mana

Al-Hawl dan al-Roj, kamp pengungsi lain di kawasan Suriah yang dikuasai kelompok Kurdi, banyak menampung perempuan asing dan anak-anak mereka yang ditinggal kombatan ISIS setelah kekalahan mereka.

Penjaga kamp adalah Pasukan Demokratik Suriah (SDF), kelompok paramiliter Kurdi yang didukung AS, yang berusaha merebut kembali wilayah yang dikuasai IS di tahun 2014 dan 2015. Lebih dari 10 ribu warga asing ditahan di al-Hawl, terdiri atas berbagai kebangsaan asal Eropa, Asia, Rusia, Amerika Serikat, Australia, dan negara lainnya.

Mereka ditahan di sebuah sudut di kamp pengungsi itu yang dikenal dengan nama kamp orang asing. Kunjungan ABC ke kamp pengungsi asing al-Hawl itu menunjukkan penderitaan. Remaja yang kehilangan kaki dan tangan, perempuan yang tidak bisa lagi berdiri, dan balita yang luka besar di tangan dan kaki.

Four Corners berbicara dengan seorang perempuan Kanada yang tinggal di tenda milik UNHCR di bagian belakang kamp tersebut. Dia juga minta namanya disamarkan.

Malam sebelum tim ke sana, perempuan Kanada yang memiliki dua anak dan sedang hamil anak ketiga tersebut terpaksa berlindung di bawah selimut, karena tendanya diterbangkan angin. Dia mengikuti suaminya ke Suriah dan bergabung dengan ISIS, namun kemudian meninggal.

Dia hidup sebagai janda selama dua tahun, namun mengaku mustahil bisa hidup sendirian sebagai perempuan di bawah ISIS. Dia akhirnya menikah lagi dengan pria berusia 50-an tahun.

Suami keduanya juga meninggal tiga bulan kemudian dan perempuan Kanada ini sekarang sedang hamil.

Ketika ABC menemuinya, dia sedang mengepak barang-barangnya, beberapa selimut yang kotor terkena lumpur, peralatan memasak dan kantong pakaian bekas, yang dimasukkan ke sebuah troli sehingga dia bisa pindah ke tenda lainnya.

"Tempat ini seperti neraka. Kami tidak memiliki apapun, dan hal-hal buruk terjadi di sini," katanya.

"Kemarin seorang penjaga bilang, tunggu saja sampai pasukan AS meninggalkan Suriah, kemudian akan melakukan apa yang dilakukan ISIS terhadap para wanita Yazidi," ujarnya.

Di akhir 2014, ketika ISIS menguasasi wilayah Irak Utara, mereka membunuh dan memperbudak ribuan warga Yazidi, kelompok agama minoritas di sana. Banyak perempuan Yazidi ini kemudian dijual sebagai budak seks kepada kombatan ISIS.

Pihak SDF yang mengelola kamp membantah bahwa para penjaga di sana akan melakukan sesuatu yang buruk. Seorang pengungsi perempuan mengatakan kepada ABC bahwa mereka kaget dengan baiknya perlakuan dari warga Kurdi, yang sebenarnya dianggap sebagai salah satu musuh utama ISIS di Suriah.

Lihat artikel ini selengkapnya dalam bahasa Inggris di sini

Tonton Watch Orphans of ISIS, hari Senin malam di acara Four Corners jam 20:30 di ABC TV dan iview.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2DcbtXE
April 15, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DcbtXE
via IFTTT
Share:

Thursday, April 11, 2019

Emil: Jamaah Haji Jabar Terbang Melalui BIJB

IHRAM.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar akan terus berupaya agar tahun ini jamaah haji asal Jabar bisa terbang melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, ia akan merenovasi lantai atas bandara untuk asrama haji. Jadi, asramanya tidak ditempat lain.

"Jadi lantai bawah penumpang bawahnya asrama. Jadi nginep di atas turun langsung take off, itu dulu. Nah langkah pertama adalah rencananya kita akan memutuskan (pemberangkatan) haji insya Allah tetap di sana," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan di Gedung Sate, Kamis (11/4).

Emil mengatakan, pemberangkatan melalui BIJB tersebut untuk semua jamaah. "Untuk Jabar InsyaAllah. Keputusannya dari Kemenag sedang diproses oleh Pak Sekda," katanya.

Saat ditanya tentang masih sepinya kodisi BIJB saat ini, Emil mengatakan, kalau media ada riset bandara di Indonesia di daerah ada tidak yang ramai dalam lima tahun. Karena, rata-rata bandara baru masih mengalami permasalahan.

"Saya orangnya optimis, tapi masukan itu diterima untuk membuat kita maju. Ya saya juga kembalikan ke pemerintah pusat mohon Cisumdawu dipercepat karena itu proyek pemerintah pusat. Jadi konektivitas ke bandara kait mengait dengan hal itu," katanya.

Berita Terkait

Intinya, kata dia, semua tantangan di Jabar ini sedang siselesaikan perlahan. Karena Kertajati ini, diresmikan saat Cisumdawu belum selesai. Kalau Cisumdawu belum selesai pemindahan BIJB dari Bandara Husein Sastra negara pun akan merugikan penumpang. Karena jaraknya terlalu jauh berputar-putar menghabiskan waktu.

"Jadi situasinya seperti itu. Masalah utamanya, adalah jalan. Kalau itu lancar, maka tidak ada lagi alasan kita tidak melakukan pemindahan," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2P2kFCE
April 11, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2P2kFCE
via IFTTT
Share:

Sunday, April 7, 2019

Ulama Muslim India Bersatu, Bangun Barisan Lawan BJP

Pertemuan dihadiri oleh berbagai ulama dari Suni, Tabglih, Syiah hingga Wahabi.

REPUBLIKA.CO.ID, MUMBAI -- Sekitar 700 ulama dan cendekiawan Muslim dari daerah pemilihan North-West, India berkumpul. Mereka berasal dari Andheri, Jogeshwari, dan Goregaon berkumpul untuk menentukan arah dukungan komunitas Muslim dalam pemilihan umum (pemilu).

Seperti dilansir di Times of India pada Sabtu (6/4), pertemuan berbagai komunitas Muslim seperti, Suni, Tablighi, Syiah, Bohra, Wahhabi, Deobandi Barelvi sangat jarang terjadi. Pertemuan itu menekankan pentingnya mengalahkan Partai Bharatiya Janata (BJP), yang saat ini berkuasa.

Karena itu, komunitas Muslim sepakat memilih partai-partai sekuler untuk mempertahankan hak-hak minoritas, seperti yang dijamin oleh Konstitusi India.

Organisasi Khidmad menjadi penyelenggara pertemuan yang berlangsung di Jogeshwari. Organisasi Khidmat didirikan mantan anggota Kongres Mohsin Haider dan istrinya, Maher.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya, ulama dari semua sekte berkumpul dalam satu platform,” kata Haider.

Dia mengatakan, saat ini ada kebutuhan mendesak untuk memerangi kekuatan komunal yang menyebarkan gagasan palsu bahwa Muslim antinasional. BJP bersama aliansinya memenangi pemilihan umum pada 2014 lalu. Kemenangan BJP mengantarkan Narendra Mode menjadi perdana menteri.

Kandidat kongres untuk Majelis North-West Sanjay Nirupam memulai pidato dengan mengulangi pernyataan tidak menyenangkan dari anggota Parlemen BJP Sakshi Maharaj. Menurut dia, pernyataan itu mengatakan bahwa BJP tidak akan mengakui pemilihan atau menangguhkan konstitusi.

Karena itu, dia menekankan pemilihan umum menjadi jalan menyelamatkan bangsa. “Kita harus mengesampingkan semua perbedaan dan mencapai titik temu untuk menjaga nilai-nilai yang menjaga bangsa ini selama70 tahun,” ujar Nirupam.

Sementara ulama dan cendekiawan Muslim mengamini bahwa konsep kebangsaan dalam kondisi bahaya. “Tepat dari Ghadar (pemberontakan) 1857, para ulama kita syahid di jalan India. Mereka tidak berjuang untuk Muslim saja, mereka menumpahkan darah untuk semua orang India,” kata salah satu pembicara. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2UlCBhI
April 07, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UlCBhI
via IFTTT
Share:

Monday, April 1, 2019

KLHK Pulihkan Situ Pladen Jadi Kawasan Bersih dan Nyaman

Situ Pladen seluas 1,27 hektare saat ini memiliki kondisi yang tidak nyaman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera memulihkan Situ Pladen di Depok menjadi kawasan bersih dan nyaman yang layak menjadi lokasi wisata.

"Kita mau bangun taman teratai di sana," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pencemaran Lingkungan KLHK Karliansyah dalam konferensi pers di KLHK, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Situ Pladen seluas 1,27 hektare saat ini memiliki kondisi yang tidak baik di mana airnya berwarna kehijauan dan mengeluarkan bau busuk serta mengalami sedimentasi, padahal sekeliling bendungan itu ada pemukiman warga. Awalnya, luas Situ Pladen mencapai tujuh hektare, lalu lahan berkurang untuk dijadikan pemukiman hingga menjadi 4,3 hektare dan kondisi saat ini menjadi 1,27 hektare.

Warga di pemukiman yang berada di sekeliling Situ Pladen juga memiliki sertifikat tanah dan bangunan.  Tantangan untuk rehabilitasi situ  adalah lahan itu untuk pembangunan instalasi pengolahan air limbah komunal untuk menyaring limbah rumah tangga yang masuk ke Situ Pladen yang tidak mengalir.

Pada awalnya Depok memiliki 34 situ namun sudah tergerus menjadi tinggal 23 situ. Dia berharap jika rehabilitasi Situ Pladen berhasil maka itu dapat menjadi contoh bagi perbaikan 22 situ lain di wilayah itu. Pemulihan Situ Pladen antara lain dengan mencegah masuknya sampah ke dalam situ, mengembalikan daya tampung situ dan menjadikannya ruang publik.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2YIjZHh
April 01, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2YIjZHh
via IFTTT
Share:

Sunday, March 31, 2019

Korut Desak Penyelidikan Serangan Kedutaannya di Madrid

Korut mengatakan, serangan tersebut merupakan serangan teroris.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Korea Utara (Korut) mendesak penyelidikan atas serangan di kedutaan besarnya di Madrid, Spanyol bulan lalu. Korut mengatakan, serangan tersebut merupakan serangan teroris dari tindakan pemerasan yang melanggar hukum internasional.

Serangan tersebut terjadi menjelang konferensi tingkat tinggi (KTT) kedua antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un di Hanoi akhir Februari lalu. Korut menyebut kelompok misterius atau organisasi pembangkang yang menyerukan penggulingan rezim Korut bertanggung jawab atas serangan itu.

Media resmi Korut mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan, intrusi ilegal ke dalam dan pendudukan diplomatik serta tindakan pemerasan merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara. "Hal tersebut termasuk pelanggaran yang sangat terlihat dalam hukum internasional, dan tindakan seperti ini sebaiknya tidak pernah ditoleransi," kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Korut dilansir Sky News, Ahad (31/3).

Kemenlu Korut mengatakan, kelompok bersenjata yang tidak diketahui identitasnya tersebut telah menyiksa staf kedutaan Korut di Madrid serta mencuri peralatan komunikasi. Dilansir di Strait Times, Rabu lalu, pengadilan Spanyol menunjuk warga Meksiko Adrian Hong Chang sebagai pemimpin kelompok yang menghubungi FBI di New York lima hari setelah penyerangan. Dia memiliki informasi terkait insiden kedutaan. Menurut hakim investigasi Jose de la Mata, dua penyerang membawa atase komersial kedutaan ke ruang bawah tanah dan mendesaknya untuk membelot, namun ia tolak.

Spekulasi mengenai identitas dan motif para penyerang telah membuat risau media sejak penyerbuan yang suram itu. Beberapa laporan media menunjukkan hubungan dengan Badan Intelijen Pusat AS dan FBI. Beberapa jam setelah pernyataan pengadilan, Pertahanan Sipil Cheollima atau yang dikenal sebuah kelompok pembangkang yang diyakini termasuk pembelot tingkat tinggi Korut mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Pertahanan Sipil Cheollima telah mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok pembelot di seluruh dunia meski masih belum jelas siapa yang berada di belakang organisasi bayangan tersebut. Beberapa pihak berspekulasi pembelot memiliki hubungan dengan agen mata-mata Korea Selatan.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2YDHmkV
March 31, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2YDHmkV
via IFTTT
Share:

Friday, March 22, 2019

Jokowi Klaim Rehabilitasi dan Rekonstruksi NTB Sudah Cepat

Prosedur yang dulu ruwet ada 17 tahapan, sudah dipotong tinggal 4 tahapan

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) sudah berjalan cepat. Jokowi mengatakan, sebelumnya prosedur pencairan bantuan stimulan untuk warga terdampak gempa tergolong rumit dan berbelit-belit lantaran harus memenuhi 17 aspek persyaratan.

"Prosedur yang dulu ruwet ada 17 tahapan, sudah kita potong tinggal 4 tahapan, menurut saya sudah cepat," ujar Jokowi saat bertemu warga terdampak gempa di Gedung Hakka, Lombok Barat, NTB, Jumat (22/3).

Jokowi mengaku sudah memerintahkan para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota di NTB untuk segera menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah berjalan sekira tujuh bulan sejak Lombok diguncang gempa pada akhir Juli 2018.

"Saya sudah minta agar cepat bisa diselesaikan tapi dalam prakteknya memang banyak pejabat-pejabat yang khawatir kalau prosedur tidak dilalui mereka takut masuk sel," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah pusat sudah mengirimkan dana bantuan stimulan sebesar Rp 5,1 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi NTB. Kata Jokowi, proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB berjalan cepat, namun bukan berarti tanpa hambatan.  Jokowi menilai bahan material untuk membangun rumah tahan gempa di NTB masih kurang banyak sehingga menghambat percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

"Hanya material di lapangan kurang (seperti) semen, baja ringan, suplai masih kurang, saya sudah telepon menteri, BUMN-BUMN, segera kirimkan semen ke Lombok secepatnya. Saya pastikan di NTB Rp 5,1 triliun sudah sampai di sini, itu yang paling penting, artinya prosedur di sini yang harus dipercepat," ucap Jokowi.

Dampak gempa yang melanda NTB pada akhir Juli hingga Agustus 2019 mengakibatkan 216 ribu rumah penduduk rusak, dengan rincian 75 ribu rumah rusak berat, 33 ribu rumah rusak sedang, dan 108.306 rumah rusak ringan.

Hingga saat ini, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB per Jumat (22/3), progres rehabilitasi dan rekonstruksi untuk rumah rusak berat yang sudah rampung sebanyak 1.730 rumah dan yang sedang dalam pembangunan sebanyak 15.212 rumah. Sementara rumah rusak sedang yang sudah dibangun sebanyak 1.634 rumah dan 6.911 sedang dalam pembangunan. Sementara untuk rumah rusak ringan, sudah terbangun 5.133 rumah dan 15.167 rumah sedang dalam pembangunan.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Hz5G27
March 22, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Hz5G27
via IFTTT
Share:

Siswa Lolos SNMPTN tak Bisa Daftar SBMPTN

Dengan sistem tersebut, akan memperluas kesempatan siswa masuk ke PTN.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri, Riset Teknologi dan Pendiidkan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan siswa yang lulus Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tidak bisa lagi mendaftar Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

"Bagi peserta SNMPTN yang dinyatakan lulus, tidak diperbolehkan mendaftar SBMPTN 2019," ujar Nasir dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (22/3).

Nasir mengatakan nama-nama siswa tersebut dikunci berdasarkan Nomor Induk Kependidikan (NIK). Dengan sistem tersebut, akan memperluas kesempatan siswa yang masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Jumlah peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada 85 PTN se Indonesia sebanyak 92.331 orang. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari jumlah pendaftar sebanyak 478.608 orang. Dari jumlah yang dinyatakan lulus SNMPTN 2019 tersebut, termasuk 26.219 siswa dari peserta Bidikmisi.

Untuk siswa yang tidak lulus SNMPTN 2019, masih mendapatkan kesempatan untuk mendaftar Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) gelombang satu yang akan ditutup pada hari Minggu, 24 Maret pukul 22.00 WIB. Sementara, UTBK gelombang II akan dibuka pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 pukul 10.00 WIB dan akan ditutup pada hari Senin tanggal 1 April 2019 pukul 22.00 WIB. Siswa pendaftar Bidikmisi yang tidak lulus SNMPTN 2019, apabila ingin mengikuti UTBK tidak dikenakan biaya pendaftaran.

Peserta yang lulus SNMPTN 2019 wajib hadir pada saat registrasi pada waktu dan tempat sesuai dengan ketentuan masing-masing PTN. Kehadiran pada saat registrasi menentukan proses verifikasi dan status penerimaan peserta SNMPTN 2019 sebagai mahasiswa PTN tujuan.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNMPTN 2019 akan diterima di PTN dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai berikut yakni lolos verifikasi data akademik, dan bagi peserta Bidimkisi harus lolos verifikasi terhadap data akademik dan verifikasi data ekonomi melalui dokumen dan cek fakta ke lapangan.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2HxZkA9
March 22, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HxZkA9
via IFTTT
Share:

Thursday, March 21, 2019

Cerita Guru Besar UIN Malang yang Merasa Dicurangi Kemenag

Penentu jabatan rektor menjadi hak penuh dari Menteri Agama.

REPUBLIKA.CO.ID, Pembahasan penangkapan Ketua Umum (Ketum) PPP, Romahurmuziy atas kasus jual-beli jabatan, terus bergulir hingga kini. Isu tersebut merambah hingga dunia kampus seperti di UIN Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang. 

Guru Besar (Gubes) Uin Maliki, Profesor Mudjia Rahardjo mengaku, menjadi salah satu korban atas ketidaktransparananya proses pengangkatan rektor di Kementerian Agama (Kemenag) 2017 lalu. Rektor UIN Maliki Periode 2013 hingga 2017 ini, merasa dicurangi atas sistem yang berlaku di Indonesia. 

Mudjia yang semula mendapatkan rekomendasi terbesar dari senat ini justru harus terhadang sebelum pelantikan terjadi. Mengenai kasus ini, Mudjia sebenarnya sudah tidak mau membahas kembali mengingat hal tersebut telah berlalu. Dia sudah menikmati karirnya sebagai dosen biasa di Fakultas Humaniora, UIN Maliki. 

"Saya juga sudah menikmati kegiatan saya sebagai profesor, ngajar, nguji, dan ngasih bimbingan," jelas Mudjia saat ditemui Republika.co.id, di kediamannya, Sigura-gura, Kota Malang, Rabu sore (20/3).

Meski sudah tak lagi memikirkannya, isu jual-beli jabatan justru semakin ramai hingga saat ini. Terlebih lagi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Romahurmuziy. Kasus ini kemudian dikaitkan dengan hal lain seperti masalah proses pengangkatan dan pemberhentian jabatan rektor di Kemenag.

Mudjia tahu penentu jabatan rektor menjadi hak penuh dari Menteri Agama (Menag) berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015. Menag memiliki kekuasan untuk mengangkat dan memberhentikan jabatan rektor. 

"Kita semua terima tapi hanya saja persoalannya nggak semau-maunya juga. Ada rambu-rambu yang harus diperhatikan, di kampus itu ada senat universitas," jelas Mudjia.

Mudjia mengklaim, mayoritas senat saat itu lebih merekomendasikan dirinya maju sebagai rektor dibandingkan lainnya. Karena pesaingnya berasal dari luar, penilaian para senat pun lebih mengarah kepada dirinya. Mereka tahu bagaimana kinerja dan kepemimpinannya selama memegang UIN Maliki dari 2013 hingga 2017.

Keyakinan terpilihnya dia sebagai rektor tak hanya berhenti di suara senat. Para anggota Pansel Pemilihan Rektor di Jakarta pun telah memastikan posisi tersebut untuk dirinya. Namun semua harapan itu musnah kala pelantikan rektor terlaksana.

"Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Kenapa dunia akademis yang biasa berpikir secara rasional bisa terjadi hal yang tidak rasional? Ini bahaya sekali hal semacam ini terus berlanjut. Nggak bisa memberikan pendidikan baik," tambah dia.

Mudjia menegaskan, pengakuannya ini bukan karena kekecewaannya atas jabatan yang tak mampu diraihnya kembali. Namun lebih kepada sistem dan proses pemilihan rektor yang perlu diperbaiki. PMA 68 Tahun 2015 sebaiknya ditinjau ulang karena lebih banyak mudharatnya.

"Karena senat universitas seakan nggak berdaya, padahal mereka para profesor, orang terdidik dan sangat senior. Mereka seakan nggak ada artinya. Yang menang dikalahkan, yang kalah dimenangkan," ujar dia.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2UJnzhz
March 21, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UJnzhz
via IFTTT
Share:

Thursday, March 14, 2019

Ezra akan Tunjukkan Performa Terbaik Dihadapan Indra Sjafri

Ezra Walian mengaku senang bisa bergabung di Timnas U-23 Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ezra Walian mengaku senang bisa bergabung di Timnas U-23 Indonesia. Setibanya di tanah air, Ezra langsung mengikuti rangkaian program latihan yang telah disusun oleh Indra Sjafri di Lapangan ABC Senayan, Jakarta, Kamis (14/3).

Setelah latihan, penyerang berusia 21 tahun itu mengatakan program latihan yang dibuat Indra Sjafri bagus dan bermanfaat untuknya. Meskipun begitu, sang pelatih belum mampu memberikan penilaian atas performanya. Sebab itu, ia bertekad untuk berlatih lebih keras lagi dan tunjukkan performa terbaik di hadapan Sjafri.

"Saya akan berlatih sangat keras, dan menunjukkan kemampuan yang saya miliki, dan ini adalah kali pertama saya bekerja dengannya. Kemarin saya ketemu dengannya, dan kami saling  berdiskusi satu sama lain, saya harap saya bisa berkembang di bawah asuhannya," ujar Ezra usai latihan, Kamis (14/3).

Striker klub Belanda, RKC Waalwijk itu baru tiba di Indonesia pada Rabu (13/3), bersamaan dengan Egy Maulana. Pelatih Timnas U-23 Indonesia, Indra Sjafrie langsung menggeber dua pemain yang baru tiba ke tanah air dan bergabung untuk pemusatan latihan itu.

Meski sudah mengikuti semua sesi latihan bersama pemain lain yang sudah terlebih dahulu melakukan pemusatan latihan, Indra belum bisa memberikan penilaian secara khusus kepada Egy maupun Ezra. Indra mengaku akan memaksimalkan waktu yang tersisa untuk melihat kemampuan mereka, terutama untuk Ezra Walian.

Selain itu, bergabungnya Ezra Walian tentu memperketat persaingan di posisi lini depan yang selama ini diisi Dimas Drajat dan Marinus Wanewar. Ezra juga mengakui kemampuan para pesaingnya itu. Namun, menurutnya setiap pemain punya kemampuan khususnya masing-masing.

"Saya lihat para penyerang di tim adalah para penyerang yang bagus, dan itu baik untuk kita, saya kira semua mampu bermain baik, dan mereka juga memiliki kemampuan uniknya masing-masing, dan saya senang berada di antara para penyerang seperti itu," katanya.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2HzHhZx
March 14, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HzHhZx
via IFTTT
Share:

Wednesday, March 13, 2019

Warga NTB Diminta Jaga Kondusivitas Jelang Pencoblosan

Kondusivitas NTB terus menunjukan tren positif.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Sitti Rohmi Djalilah mengajak seluruh masyarakat NTB untuk bersama-sama menjaga kondusivitas daerah jelang masa pencoblosan pemilihan umum (pemilu) 2019.

Rohmi mengatakan, kondusivitas NTB terus menunjukan tren positif dengan berkurangnya konflik sosial setiap tahunnya. Rinciannya sebanyak 178 konflik sosial pada 2016 menjadi 78 konflik pada 2017, dan menjadi 23 konflik pada 2018.

"Secara umum, dari tahun ke tahun sebenarnya NTB makin kondusif, tinggal bagaimana kita bisa meyakinkan tren yang baik ini bisa terjaga terus, apalagi besok mau pemilu, supaya NTB tetap aman terkendali," ujar Rohmi di Mataram, NTB, Rabu (13/3).

Rohmi menyampaikan, menjaga keamanan dan kondusivitas daerah bukan hanya menjadi tugas kepolisian, melainkan juga membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat NTB. Rohmi menyoroti potensi munculnya hoaks yang beredar pada masa kampanye pemilu.

"Hoaks-hoaks jangan terlalu banyak, kalau banyak hoaks harus cepat diklarifikasi agar warga mendapat berita yang valid, yang benar, supaya bisa memandang segala sesuatu secara objektif," kata Rohmi.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2TyakDT
March 13, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TyakDT
via IFTTT
Share:

Tuesday, March 12, 2019

Jokowi Wacanakan Dua Pos Menteri Baru di Kabinetnya

Dua menteri baru ditugaskan fokus mengurusi investasi dan ekspor.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) melempar ide untuk membentuk dua posisi menteri baru di kabinetnya, yakni 'Menteri Investasi' dan 'Menteri Ekspor'. Soal penamaan resmi memang belum dipastikan seperti apa, namun yang jelas dua menteri tersebut masing-masing mengurusi investasi dan ekspor.

Jokowi punya alasan tersendiri kenapa dua menteri ini perlu ada. Menurutnya, ganjalan pertumbuhan ekonomi Indonesia ada pada dua sektor itu.

"Saya sudah sampaikan sepekan lalu dalam rapat kabinet apakah perlu dalam situasi seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor. Khusus. Wong penyakit kita ada di situ," kata Jokowi, Selasa (12/3).

Presiden melihat bahwa keberadaan dua posisi ini sudah lumrah di negara-negara lain. Selain Menteri Perdagangan, ada dua menteri yang punya spesifikasi khusus mengurusi persoalan investasi dan ekspor. Harapannya, dua sektor ini bisa digenjot untuk meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Berkaca pada kinerja ekspor dan investasi yang merosot pada 2018 lalu, Jokowi menilai perlu keberadaan dua menteri ini.

"Dari sisi kelembagaan saya pikir kita harus punya menteri Investasi dan ekspor. Kalau sudah ada tapi nggak nendang yang salah ya semuanya. Kita paling geregetan, ngerti kekurangan, kesalahan, dan jalan keluar namun kita nggak bisa tuntaskan masalah yang ada," kata Jokowi.

Berdasarkan catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan angka pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) minus 8,8 persen dibandingkan pada 2017 (YoY). Angka ini jauh di bawah capaian pertumbuhan PMA pada 2012 lalu yang sempat menyentuh 31,03 persen.

Kepala BKPM Thomas Lembong menjelaskan, penurunan realisasi investasi di Indonesia pada tahun lalu sebetulnya juga dialami negara lain di dunia. Ada tiga hantaman keras yang berimbas pada laju investasi di dunia, yakni perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina, kenaikan suku bunga hingga empat kali oleh Bank Sentral AS, dan kebijakan amnesti pajak oleh Presiden AS Donald Trump.

"Syukurnya tahun 2018 akhir kami mulai melihat recovery dan awal 2019 recovery makin kencang. Tahun ini kami percaya diri PMA kembali double digit. Semangat kami saat ini mendorong kesiapan setinggi tingginya untuk mengaktualisasi recovery," kata Lembong.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2JltRTJ
March 12, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2JltRTJ
via IFTTT
Share:

Saturday, February 16, 2019

Sunyinya Jalan Salemba di Abad Ke-19

Jalan Salemba yang dulunya bernama Struiswijk ini dibangun Daendels.

REPUBLIKA.CO.ID, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, pada akhir abad ke-19 atau masa penjajahan bernama Struiswijk. Kanan kiri jalan itu itu masih senyap, dan dipenuhi pepohonan yang rindang yang sekarang ini kering kerontang dan penuh pertokoan. Salemba merupakan salah satu jalan yang dibangun Daendels ketika memerintah (1808-1811) hingga dikenal dengan Jalan Daendels.

Salemba terletak di perbatasan antara Batavia dan Meester Cornelis. Mengapa demikian? Karena sejak 1 April 1905 di Ibu Kota Batavia dibentuk dua kotapraja atau gemeente, yakni gemeente Batavia dan Meester Cornelis (kini Jatinegara). Baru tahun 1935 gemeente Batavia digabungkan dengan Meester Cornelis.

Di jalan itu dulunya ada masih dilintasi trem uap yang melewati Jatinegara-Salemba-Senen, dan Jakarta Kota. Gerobak-gerobak kuda yang mengangkut muatan juga sering melewat jalan ini.

Salemba mulai banyak dikenal ketika pemerintah Belanda membangun perguruan tinggi yang kini bernama Universitas Indonesia (UI). Lusinan para alumni UI yang telah menjadi menteri. Dan dari UI inilah berbagai kegiatan mahasiswa dilancarkan untuk menumbangkan Bung Karno.

Bagi calon mahasiswa lulus UI merupakan suatu kebanggaan. Di belakang Fakultas Kedokteran UI terdapat RSUP Tjipto Mangunkusumo yang juga menjadi tempat praktek para mahasiswa kedokteran.

Rumah sakit ini dulu dikenal dengan nama CBZ. Berbelok kekiri dari depan UI, terletak Jl Salemba Tengah. Di ujung jalan ini terdapat penjara Salemba. Pada masa kolonial penjara ini juga dijadikan tempat memenjarakan para pejuang yang oleh Belanda dinilai ingin menumbangkan pemerintah kolonial. Waktu itu banyak di antara mereka yang bergerak di bawah tanah.

Salemba dalam sejarah juga mencatat pada Agustus 1811 bala tentara Inggris setelah terlebih dulu menguasai Kota dan Senen, tanpa mengenal ampun melaju ke kawasan ini Salemba, jalan yang dibangun Daendels. Anak revolusi Prancis ini telah menyiapkan tangsi-tangsi di sekitar Matraman yang kala itu masuk dalam bagian Meester Cornelis.

Ribuan tentara Inggris dengan mati-matian bertempur melawan pasukan Belanda/Prancis (saat itu Batavia dikuasai Prancis). Tentara gabungan Belanda-Prancis yang menyerah, sebanyak 6.000 orang pasukannya ditawan. Setelah pesta kemenangan dan peperangan dilupakan, opsir-opsir Inggris yang muda mengadakan pesta pora dan menemukan teman pesta dansa di kalangan gadis-gadis Belanda dan Indo dengan penuh gairah.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2X5aMI6
February 16, 2019 at 02:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2X5aMI6
via IFTTT
Share: