Showing posts with label 2019 at 07:39PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 07:39PM. Show all posts

Sunday, May 26, 2019

Dua Kali Kalah, Pelatih Arema Bantah Karena Puasa

Pelatih Arema meminta para pemain tak cari alasan terkait hasil buruk di awal musim.

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Arema FC memulai Liga 1 musim 2019 dengan hasil buruk. Dalam dua laga awal, laskar Singo Edan mengalami dua kekalahan.

Masing-masing 1-3 kontra PSS Sleman, dan 0-2 lawan Borneo FC. Manajer Arema, Ruddy Widodo menilai situasi negatif ini tidak ada hubungannya dengan bulan Ramadhan.

"Ini tidak boleh jadi alasan. Jangan mentang-mentang bulan puasa, fisiknya boleh menurun. Asupan gizi sama," kata Rudi, dikutip dari laman resmi Liga Indonesia, Ahad (26/5).

Ia berpendapat seharusnya para pemain yang menjalankan ibadah puasa, memiliki spirit lebih besar. Mayoritas penggawa Singo Edan beragama Muslim.

Rudi menilai para pemain belum tampil sesuai skema yang diharapkan. Ini menjadi pekerjaan rumah mereka.

Arema memiliki rapor mentereng pada pra musim. Hamka Hamzah dan rekan-rekan berstatus kampiun Piala Presiden 2019.

Rudi berharap para pemain dan pelatih Arema segera bangkit dari keterpurukan. Ia meminta mereka wajib mempertahankan karakter tim, terutama ketika bermain di rumah sendiri.

"Siapapun yang datang ke stadion Kanjuruhan, bukan kami yang menyesuaikan. Kami harus bermain dengan cara Arema," ujarnya menegaskan.

Tim asal kota Malang itu berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Pada pekan ketiga Liga 1, Arema menjamu Persela Lamongan di Stadion Kanjuruhan, Senin (27/5) malam WIB.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2QpQt4Y
May 26, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QpQt4Y
via IFTTT
Share:

Saturday, May 11, 2019

Jalan Tol Terbanggi Besar Hingga Palembang Akan Difungsikan

Pemudik dapat memanfaatkan jalan tol dari Bakauheni hingga Palembang.

REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG — Jalan Tol Terbanggi Besar hingga ke Palembang akan dibuka fungsional untuk mudik Lebaran 2019. Infrastruktur itu menjadi alternatif pemudik dan menyambung ruas tol yang telah beroperasi dari Bakauheni ke Terbanggi Besar sepanjang 141 KM. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat meninjau Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang (189 km). Tepatnya di lokasi Tempat Istirahat Sementara (TIS) KM 234, Sabtu (11/5). Peninjauan dilakukan bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya Bagus Puruhito, dan Kepala Korps Satuan Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Refdi Andri.

Dengan fungsionalnya ruas tersebut, Menteri Basuki menyatakan pemudik dapat memanfaatkan jalan tol dari Bakauheni hingga Palembang, dengan ruas yang sudah operasional yakni Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 km) dan sebagian lainnya masih fungsional. Seluruh pekerjaan konstruksi akan dihentikan pada H-10 hingga H+10 Lebaran. 

Saat peresmian Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar pada Maret 2019 lalu, ruas ini hinggga ke Palembang. Kendalanya hanya satu yaitu belum selesainya Jembatan Kali Sodong. Saat ini sudah selesai. 

Untuk itu akan difungsionalkan dari Terbanggi Besar ke Palembang dengan kondisi seluruhnya perkerasan beton/rigid pavement. “Hanya tinggal rambu, lampu jalan dan Tempat Istirahat Sementara (TIS) yang perlu ditambahkan," kata Menteri Basuki. 

Diungkapkan Menteri Basuki, saat difungsionalkan untuk mudik Lebaran 2019, Ruas Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang akan dibuka dua jalur baik dari arah Bakauheni maupun sebaliknya. "Tetapi untuk ruas Pematang Panggang-Kayu Agung baru bisa dibuka untuk satu jalur. Untuk yang ke arah sebaliknya belum bisa masih satu jalur dua lane saja. Kemudian langsung ke Jakabaring. Semua sudah bisa tersambung. Untuk pengaturan lalu lintasnya kami serahkan kepada Korlantas Polri," ujarnya. 

Jalan tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung (189 km) pembangunannya dilakukan dengan menggunakan biaya investasi sebesar Rp 21,95 triliun. Progresnya untuk Terbanggi Besar - Pematang Panggang (112 Km) saat ini sudah 91,24% dan  Pematang Panggang - Kayu Agung (77 Km) sudah 95%.

Menteri Basuki berpesan kepada para pengguna jalan untuk dapat menjaga perilaku dalam berkendara dengan menaati semua peraturan dan rambu lalu lintas, sehingga mudik Lebaran 2019 dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman. "Transportasi itu tujuannya adalah agar safer, faster dan cheaper. Semua ini bisa dicapai paling tidak dengan tiga kondisi yaitu perbaikan kondisi prasarananya, manajemen lalu lintas dan perilaku penggunaan jalan," ujarnya. 

Sementara, Kakorlantas Polri Irjen Pol Refdi Andri mengatakan pembukaan Jalan Tol Fungsional akan dimulai bersamaan dengan jadwal operasi ketupat pada 29 Mei-9 Juni 2019."Kami sudah melakukan komunikasi dengan Direktorat Lalu Lintas, khusus untuk ruas fungsional tersebut akan dimanfaatkan pada siang hari saja dari pukul 06.00-18.00 WIB, mengingat rambu dan lampu penerangan yang belum lengkap. Namun kita tetap akan melihat bagaimana perkembangan animo masyarakat di lapangan," kata Refdi.

Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan, untuk memberikan kenyamanan kepada pemudik yang melewati jalan tol tersebut, akan memastikan kecukupan layanan penyediaan bahan bakar, toilet, dan persediaan makanan di setiap TIS yang berada di KM 33, 87, 116, 163, 172, 208, 215, 234, dan 285. 

"Untuk diketahui jalan tol ini sejajar dengan jalan nasional, jadi ini juga bisa kita kolaborasikan untuk memastikan ketersediaan makanan, BBM dan sebagainya lewat koordinasi dengan petugas di lapangan," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VXVerV
May 11, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VXVerV
via IFTTT
Share:

Tuesday, April 30, 2019

Kementan dan Bulog Percepat Serapan Gabah Petani

Jawa Tengah mestinya bisa menyerap 3 ribu ton/hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong Bulog untuk menyerap gabah petani. Hal itu disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi dalam rapat koordinasi khusus bersama Bulog.

Tujuan rakor sergap khusus ini adalah untuk menpercepat serapan gabah petani oleh Bulog, yang masih rendah.  Hingga kini (29/4) serapan yang dilakukan Bulog Divre Jawa Tengah baru sebesar 30.653 ton atau 11,83 persen dari target yang ditetapkan. 

"Rakor sergap khusus ini sangat penting, karena serapan gabah di Jateng masih sangat rendah. Tolong ini diperhatikan," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi saat memimpin rakor sergap di Kantor Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Selasa (30/4).

Melalui Rakor khusus, Kementan dapat mengetahui apa permasalahan di lapangan, sekaligus mencari solusinya. Potensi produksi panen di Jawa Tengah bulan Mei mencapai 617.981 ton GKP dan Juni  1.243.631 ton GKP. Penyerapan gabah/beras petani, Jawa Tengah yang ditarget sebesar 290.398 ton tahun 2019. Sebesar 259.149 ton ditargetkan terpenuhi dari Januari sampai bulan April 2019. 

Menurut Agung, dengan potensi panen yang masih banyak, Jawa Tengah mestinya bisa menyerap 3 ribu ton/hari seperti provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur sebagaimana ditargetkan. Serapan gabah Jateng yang hanya berkisar 600 ribu/hari,  hanya separuhnya dari NTB yang mencapai 1.500 dan Lampung 1.200 ton/harinya.

"Kalau provinsi lain serapannya tinggi, mestinya Jateng juga bisa tinggi dong," tegas Agung.

Kementan perlu menggelar rapat sergap khusus di Jawa Tengah untuk meningkatkan serapan gabah petani, karena momentum menyerap gabah petani hanya tinggal beberapa bulan. Agung menjelaskan, peluang penyerapan gabah hanya di bulan Mei dan pertengahan Juni. Kalau momentum ini tidak dimanfaatkan, serapan gabah di jateng akan sangat rendah dan tidak mencapai target. 

Rakor sergap ini dihadiri Sekretaris BKP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jateng, Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng, Kabid Pengadaan, Wakadivre dan Kasubdivre Jateng. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2GMntQD
April 30, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GMntQD
via IFTTT
Share:

Friday, April 26, 2019

Pawai Taaruf Tandai Dimulainya STQ XXII Kalimantan Tengah

Pawai taaruf sarana menjalin komunikasi antarkafilah STQ.

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA— Pawai taaruf pada Jumat dengan 14 kafilah menjadi penanda dimulai rangkaian Seleksi Tilawatil Quran (STQ) XXII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

"Pawai ini sebagai sarana menjalin komunikasi serta perkenalan sesama kafilah maupun kepada masyarakat," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Jumat (26/4).

Pawai taaruf dimulai dari Bundaran Besar Palangka Raya dengan rute meliputi Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kegiatan itu diikuti 14 kafilah perwakilan dari kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah di lingkup pemprov, serta sejumlah sekolah di daerah itu.

Fahrizal mengharapkan pawai taaruf mampu menarik perhatian masyarakat sehingga mereka beramai-ramai datang dan menyaksikan upacara pembukaan STQ tingkat provinsi setempat yang akan dimulai pada Jumat malam.

"Upacara pembukaan akan digelar nanti malam di arena utama yang berada di Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya," kata dia di sela pelepasan peserta Pawai Taaruf itu.

Namun, kata dia, sebelum upacara pembukaan tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan pembukaan pameran dan pasar rakyat di Jalan AIS Nasution Palangka Raya. Pembukaan pameran dan pasar rakyat itu setelah berlangsung pawai taaruf.

Dia mengharapkan pameran dan pasar rakyat menjadi penambah nilai ekonomi karena transaksi jual beli di masyarakat sehingga STQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga berkontribusi terhadap perekonomian di daerah setempat.

"Adanya pameran yang diikuti oleh masing-masing kafilah kabupaten/kota juga menjadi sarana promosi berbagai produk unggulan daerah guna memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran yang mereka miliki," kata Fahrizal.

Upacara pembukaan STQ XXII Kalteng juga akan dimeriahkan dengan penampilan band asal ibu kota, yakni Wali Band. Pihaknya berharap, penyelenggaraan STQ di provinsi itu berjalan sukses dan lancar, serta mendapatkan dukungan penuh masyarakat setempat.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2L5mcJY
April 26, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2L5mcJY
via IFTTT
Share:

Thursday, April 25, 2019

AHY Ajak Masyarakat Indonesia Jaga Persatuan Pascapemilu

Ketua Kogasma Agus Harimurti Yudhoyono menghadiri menghadiri malam penganugerahan Tokoh Perubahan 2018 di Jakarta

Foto: Republika/Wihdan Hidayat
EMBED
AHY menilai sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan kerjasama semua pihak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogamma), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengajak masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan pascapemilu 2019.

AHY menilai sebagai bangsa yang besar, Indonesia membutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk mewujudkan cita-cita bersama.

Berikut video lengkapnya.

Videografer | Surya Dinata     Video Editor | Wisnu Aji Prasetiyo

Dapatkan Update Berita Republika

TERPOPULER

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2UVBc1n
April 25, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UVBc1n
via IFTTT
Share:

Thursday, April 18, 2019

'Apresiasi IHSG Bentuk Kepercayaan Investor terhadap Pemilu'

Analis mengingatkan investor tidak terlena dengan sentimen pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa apresiasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merupakan salah satu bentuk kepercayaan investor terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2019 yang kondusif. IHSG bergerak menguat di sepanjang perdagangan Kamis (18/4).

"Kalau kita lihat (pemilu), berjalan damai, tenang, pencoblosan juga oke. Jadi itu tercermin dalam market di sini, market cukup confident," ujar Direktur Utama BEI Inarno Djajadi di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan pelaksanaan pesta demokrasi yang berjalan kondusif dapat membawa IHSG menuju tren positif secara jangka pendek maupun panjang. "Kelihatannya, investor sudah buy in terhadap kemarin (pemilu)," katanya.

Hal senada dikatakan CEO PT Arah Investasi Mandiri, Hendra Martono Liem. Ia mengatakan sejumlah pelaku pasar saham mulai mengambil posisi beli seiring dengan pelaksanaan pemilu yang aman.

"Tidak ada kecemasan di diri investor atau suatu gerakan yang kurang bagus. Pemerintah menjaga keamanan tetap kondusif," katanya.

Ia menambahkan kepercayaan di pasar saham juga terlihat dari investor asing yang mencatatkan pembelian bersih sebesar Rp 1,4 triliun pada Kamis ini. Kendati demikian, Hendra Martono Liem mengingatkan agar investor tetap waspada terhadap aksi ambil untung ketika harga saham bergerak naik.

"Aksi profit taking tetap membayangi pergerakan pasar saham di saat harga sedang naik. Namun, hal itu wajar," ucapnya.

IHSG pada Kamis (18/4) ditutup menguat 25,68 poin atau 0,4 persen ke posisi 6.507,22. Sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 bergerak naik 6,17 poin atau 0,6 persen menjadi 1.030,12.

Sebelumnya, Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonom Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat mengingatkan agar investor tidak terlena dengan sentimen pemilu karena masih terdapat sentimen lainnya. Sentimen yang juga harus diperhatikan di antaranya laporan kinerja keuangan emiten, kebijakan pemerintah dalam perbaikan defisit transaksi berjalan hingga kabinet baru di pemerintahan mendatang.

"Sentimen-sentimen itu cukup mempengaruhi investor menanamkan dananya di pasar modal," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Vaarpk
April 18, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Vaarpk
via IFTTT
Share:

Thursday, April 4, 2019

In Picture: Pemeriksaan Tersangka Kasus Suap Bowo Sidik Pangarso

Bowo Sidik menjalani pemeriksaan kasus dugaan suap distribusi pupuk.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka kasus dugaan suap distribusi pupuk Bowo Sidik Pangarso meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar tersebut menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan suap distribusi pupuk dengan kapal yang melibatkan direksi BUMN PT Pupuk Indonesia dan unsur swasta PT Humpuss Transportasi dengan nilai suap Rp8 miliar.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2UtHPa9
April 04, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UtHPa9
via IFTTT
Share:

Jokowi Sampai Basah Kuyup Saat Kampanye di Tegal

Jokowi hujan-hujanan saat berkampanye di Tegal.

REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Calon presiden (Capres) Joko Widodo berkampanye dalam guyuran hujan di lapangan bola Dukuh Salam, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal pada Kamis (4/4). Alhasil, Jokowi sampai basah kuyup saat memaparkan visi dan misinya.

Derasnya hujan menyebabkan banjir hingga setinggi mata kaki. Para peserta kampanye harus merelakan kakinya terendam lumpur. Walau begitu, massa tetap bertahan di lapangan.

Atas pertimbangan pendukung yang sudah menunggu, Jokowi memutuskan hujan-hujanan bersama para pendukungnya. Ia hanya mengenakan topi untuk membantu menghalau air hujan tanpa dipayungi oleh para tim kampanye yang ikut dalam rombongan.

Seusai mengucapkan salam pembuka, Jokowi merogoh saku celana untuk mengeluarkan kertas sambutan yang telah disiapkan. Tidak seperti biasanya, Jokowi agak lama mengeluarkan kertas-kertas tersebut. “Kertas sambutannya basah semua ini,” kata Jokowi yang membuat pendukungnya tertawa.

Jokowi mengenalkan tiga kartu baru yang akan diluncurkan, yaitu Kartu Pra Kerja, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Sembako Murah. Kampanye berakhir sekitar pukul 15.30 WIB karena Jokowi mesti melanjutkan kampanye di Brebes.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2K6g2sF
April 04, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2K6g2sF
via IFTTT
Share:

Jangan Makan Sebelum Lapar

Tidak makan sebelum benar-benar lapar, namun tidak pula menunda-nunda makan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Selain menyusun menu makan sehat, para ilmuwan kesehatan di masa Kesultanan Ottoman juga mengajarkan perilaku makan sehat. Salah satu prinsip yang mereka pegang teguh adalah tidak makan sebelum benar-benar lapar, namun tidak pula menunda-nunda makan terlalu lama.

Mereka meyakini, jika nafsu makan tidak terpenuhi, perut akan marah dan menjadi tidak sehat. Tetapi, ia harus berhenti makan sebelum kenyang dan sebelum nafsunya meminta makan terus-menerus. Lebih baik cepat-cepat meninggalkan meja makan ketimbang terlalu lama duduk di situ sembari terus-menerus makan. Kebiasaan makan terlalu banyak akan menimbulkan gangguan pencernaan.

Masyarakat di era Ottoman diajarkan untuk tidak terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak. Sebab, lemak berlebih akan menimbulkan gangguan kesehatan. Untuk mengikis lemak yang menimbun di tubuh disarankan berolahraga.

Informasi mengenai makanan yang baik dan seluk-beluk penyiapannya terdapat dalam buku yang disebut Mufredat dan Murekkebat. Dalam buku ini diajarkan berbagai tips dan trik seputar makanan dan pengolahannya.

Misalnya, ikan harus dimasak dengan minyak kemiri atau minyak zaitun. Sementara memanggang ikan dengan anggur dan sumac (nama sejenis tanaman belukar) digambarkan sebagai metode memasak yang paling tepat dan lebih baik daripada menggoreng dengan minyak.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Up3znK
April 04, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Up3znK
via IFTTT
Share:

Saturday, March 30, 2019

Erick: Jokowi tak Takut dengan Tema Hubungan Internasional

Jokowi beberapa kali tampil dalam even internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan Jokowi tidak takut dengan tema hubungan internasional. Menurutnya, Jokowi sudah diakui mancanegara dan figur internasional karena pidato-pidatonya. 

"Berapa kali beliau bicara, di G-20, kemarin yang di Bali IMF. Bahkan pidato-pidatonya sudah menjadi trending topic dunia. Apakah Winter Is Coming atau yang sebelumnya waktu itu di Vietnam itu mengenai Thanos," ujar Erick di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3).

Erick menilai, hal-hal yang telah dilakukan Jokowi itu merupakan hal yang positif bagi ekonomi serta politik dunia. Jokowi, kata dia, juga membawa hal-hal yang terkini dan tak ketinggalan zaman ketika berpidato di hadapan dunia internasional.

Terkait strategi yang akan dilakukan dalam debat kali ini, Jokowi tidak akan melakukan serangan tanpa fakta dan data. Dia menjelaskan, jika melakukan serangan, serangan tersebut didasari dengan data dan fakta sebab debat bukanlah soal serang menyerang, melainkan soal fakta dan data.

"Apakah itu menyerang kan tidak, itu menjadi bagian pertanyaan yang harus dijawab. Yang sebelumnya mengenai unicorn juga sama. Hal hal yang seperti itu saya rasa jangan dilihat secara negatif," terangnya.

Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat calon presiden (Capres) ke-4 pada Sabtu (30/3) malam ini di Hotel Shangri-La, Jakarta. Kedua peserta debat akan memaparkan visi dan misinya terkait tema “Ideologi, Pertahanan dan Keamanan, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional.”

Debat akan dilaksanakan pukul 20.00 WIB dengan durasi sekitar dua jam. Debat akan disiarkan langsung oleh Metro TV, Indosiar dan SCTV. Debat kali ini akan dimoderatori pembawa acara berita (news anchor) di SCTV, Retno Pinasti, dan pembawa acara berita di Indosiar Zulfikar Naghi. Sembilan orang akan menjadi panelis dalam debat ini.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2CVOYGz
March 30, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CVOYGz
via IFTTT
Share:

Tuesday, February 5, 2019

Kejati Jatim Siap Antar-Jemput Ahmad Dhani

PN Surabaya menetapkan sidang perdana Ahmad Dhani pada 7 Februari.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) siap mengerahkan petugas untuk mengantar dan menjemput musisi Ahmad Dhani seandainya permohonan pemindahan penahanan yang telah diajukannya tidak disetujui. Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jatim Richard Marpaung mengatakan, sampai hari ini belum mendapat surat persetujuan dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait permohonan pemindahan penahanan yang telah diajukannya.

"Bisa jadi sudah disetujui tapi suratnya belum kami terima mengingat hari ini libur Imlek," ucap Richard, Selasa (5/2).

Saat ini, Ahmad Dhani sedang menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta, setelah pada dua pekan lalu dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ujaran kebencian. Musisi yang terkenal lewat kelompok musik Dewa 19 itu juga akan menjalani persidangan dalam perkara lainnya, yaitu pencemaran nama baik, terkait ucapannya di media sosial yang dinilai menyinggung sebuah kelompok atau organisasi massa saat digelar Deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya pada 26 Agustus 2018.

Persidangan perdananya akan digelar pada hari Kamis, 7 Februari, di Pengadilan Negeri Surabaya. Atas alasan itu, Kejati Jatim mengajukan permohonan pemindahan penahanan Ahmad Dhani ke Surabaya demi memudahkan proses peradilannya.

Surat pengajuannya telah dilayangkan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebab, Ahmad Dhani sedang mengajukan banding atas vonis yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selain juga diajukan ke Kemenkumham.

"Jika memang permohonan terkait pemindahan penahanan Ahmad Dhani ke Surabaya tidak disetujui, apa boleh buat, kami harus siap melakukan antar jemput dari Jakarta ke Surabaya untuk menghadirkannya selama proses persidangan berlangsung," ucap Richard.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2t4ma9r
February 05, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2t4ma9r
via IFTTT
Share:

Monday, January 28, 2019

KPK Sambut Baik Rencana KPU Umumkan Nama Caleg Eks Koruptor

Nama-nama caleg eks koruptor akan diumumkan pada Januari atau awal Februari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan mengumumkan daftar calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi pada Februari 2019 mendatang. Daftar caleg eks koruptor rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat.

"Terkait rencana KPU untuk mengumumkan daftar caleg napi korupsi, saya kira hal tersebut penting direalisasikan sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Senin (28/1).

Menurut Febri, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui siapa yang akan dipilihnya untuk mewakili pada kursi DPR atau DPRD. Selain itu, kata dia, ketika caleg tersebut menjabat tetapi justru melakukan korupsi, hal tersebut sebenarnya adalah bentuk khianat terhadap kepercayaan yang telah diberikan pada mereka sebelumnya.

"Pejabat publik dipilih untuk melayani masyarakat, bukan justru untuk memperkaya diri sendiri," ujar Febri.

Apalagi, kata dia, KPK telah memproses ratusan pelaku korupsi dari unsur politik tersebut mulai dari DPR 69 orang, DPRD 161 orang, dan kepala daerah 150 orang sampai saat ini. Sebelumnya, KPK telah menyarankan KPU agar mengumumkan 40 mantan narapidana korupsi yang menjadi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD pada Pemilu 2019.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2WpOiRF
January 28, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WpOiRF
via IFTTT
Share:

Thursday, January 24, 2019

Stakeholder Diminta Lakukan Mitigasi Keamanan Bagasi

Mitigasi diperlukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan hal-hal negatif.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memerintahkan pemangku kepentingan untuk melakukan mitigasi keamanan penerbangan terkait penerapan bagasi berbayar. Perintah ini diperuntukan terutama maskapai penerbangan, pengelola bandar udara dan Otoritas Bandar Udara (OBU) serta pengguna jasa angkutan udara di seluruh wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramestimenjelaskan mitigasi diperlukan untuk mengantisipasi dan meminimalkan hal-hal negatif yang kemungkinan terjadi akibat kekecewaan penumpang atau hal lain dalam operasional penerbangan yang menerapkan bagasi berbayar.

"Semua kemungkinan terkait keamanan penerbangan bisa terjadi kalau ada peraturan baru yang diterapkan. Untuk itu harus dilakukan mitigasi sehingga keamanan penerbangan di lingkungan bandara tetap kondusif. Dengan demikian keselamatan dan keamanan penerbangan juga bisa tetap terjaga," ujarnya, Kamis (24/1). 

Kepada maskapai penerbangan, Polana menginstruksikan agar terus melakukan sosialisasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan penumpang. Dia menambahkan sosialisasi dan komunikasi harus dilakukan dengan berbagai media yang bisa menyentuh masyarakat di berbagai tempat, tidak hanya di seputar bandara saja.

"Memang bagi maskapai sudah diberikan waktu sosialisasi selama 14 hari. Namun setelah itu, maskapai juga wajib terus-menerus melakukan sosialisasi dan komunikasi yang efektif," katanya. 

Selain itu, maskapai juga harus menerapkan prosedur operasi sendara (SOP) yang sudah disetujui oleh Dirjen Perhubungan Udara dalam setiap operasionalnya, misalnya, maskapai harus melakukan pelatihan terhadap personel di "front desk" bandara seperti di bagian lapor diri (check in) agar lebih cekatan dan lebih baik dalam berkomunikasi dan melaksanakan tugasnya serta harus menambah petugas di lapangan apabila dirasa perlu.

"Maskapai juga harus selalu berkoordinasi dengan pengelola bandar udara dan otoritas bandar udara untuk menjaga keamanan tetap kondusif," katanya. 

Di sisi lain, Polana juga minta para pengguna jasa angkutan udara untuk mengikuti aturan penerbangan yang sudah ditetapkan, termasuk dalam hal bagasi berbayar bagi maskapai berbiaya  murah. Hal ini karena aturan yang sudah ditetapkan tersebut dibuat dengan berbagai pertimbangan dan kebaikan untuk kedua belah pihak, penumpang  dan maskapai penerbangan.

Terhadap pengelola bandara, Polana mengintruksikan agar membantu maskapai dalam mengelola operasional di bandara, misalnya memberikan konter lapor diri yang lebih banyak kepada maskapai sehingga pelayanan lebih cepat serta mengerahkan personel pengamanan bandara "aviation security" di dekat konter lapor diri untuk lebih memberikan rasa aman sehingga pelayanan lebih lancar.

Sedangkan kepada Otoritas Bandar Udara, Polana meminta untuk mengoordinasikan dan memantau kerja sama antar pemangku kepentingan tersebut sehingga bisa berjalan dengan baik.

"Keamanan penerbangan sangat berpengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan penerbangan. Untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menjaganya dengan baik," kata Polana. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2DvRfst
January 24, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DvRfst
via IFTTT
Share:

Wednesday, January 16, 2019

MUI Pusat Dorong Aparat Tindak penyebar Aliran Sesat

MUI Pusat memiliki SOP dalam melakukan investigasi terhadap dugaan aliran sesat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta dan mendukung aparat penegak hukum secara tegas melakukan langkah menciptakan suasana aman dari aliran menyesatkan. “Kita minta kepolisian harus secara tegas melakukan langkah-langkah dalam rangka menciptakan suasana kemanan yang aman dan tertib, sehingga terhindar dari paham yang dianggap sesat dan menyesatkan,” kata Wakil Sekjen MUI Amirsyah Tambunan kepada Republika.co.id, Rabu (16/1).

Hal itu mengomentari rencana MUI Kabupaten Garut, Jawa Barat menyerahkan kasus penista agama Sensen Komara pada Mabes Polri. MUI Kabupaten Garut meminta Mabes Polri mendatangkan dokter jiwa untuk menangani Sensen.

Amirsyah menjelaskan MUI Pusat memiliki standar operasi prosedur (SOP) dalam melakukan investigasi terhadap paham yang diduga menyebarkan hal menyesatkan. Terkait kasus Sensen, dia mengatakan, MUI setempat melakukan pendalaman dugaan aliran sesat yang disebarkan Sensen Komara.

Karena itu, salah satu langkah yang diambil yakni menggandeng aparat kepolisian. Sebab, sampai saat ini, Sensen masih menyebarkan pahamnya yang berpotensi menganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di Garut.

Menurut Amirsyah, penanganan terhadap Sensen belum masuk tahap rehabilitasi. Alasannya, belum ada fakta yang membuktikan Sensen mengalami gangguan jiwa. MUI Pusat mensinyalir ada kendala pembiayaan pemeriksaan di RS dr. Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. Karena itu, dia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) turut mengatasi permasalahan Sensen Komara.

“Kita minta pemerintah daerah harus melakukan langkah mengatasi permasalah ini, dari Pemda Jabar,” ujar Amirsyah. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2svtf2A
January 16, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2svtf2A
via IFTTT
Share:

Friday, January 11, 2019

UEFA Hukuman Lovren Larangan Satu Laga Bela Kroasia

Ini sebagai hukuman atas komentar yang dituliskannya di media sosial tentang Spanyol.

REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH -- Bek Kroasia Dejan Lovren mendapat larangan tampil dalam satu laga internasional. Ini sebagai hukuman atas komentar yang dituliskannya di media sosial tentang Spanyol, menyusul kemenangan 3-2 atas La Roja di UEFA NAtions League, November lalu.

Lovren mengunggah video di Instagram di mana ia menampilkan kebanggaan telah menyikut bek Sergio Ramos. Ia menuliskan komentar yang menghina tim Spanyol setelah laga pada 15 Maret tahun lalu. Lovren juga mengatakan kepada wartawan seusai laga bahwa Spanyol kasar di lapangan dan pecundang yang buruk.

UEFA mengatakan, Lovren telah melanggar klausul dalam aturan kode disiplin yang menghukum setiap orang yang bertingkah laku menyerang atau melanggar aturan dasar tentang perilaku yang layak. Dia dilarang tampil membela Kroasia dalam pertandingan UEFA berikutnya, Kroasia akan menjamu Azerbaijan pada laga kualifikasi Piala Eropa 2020, Maret 2019.

Meskipun menang dalam laga itu, Kroasia finis di dasar klasemen Grup A4 setelah kalah dari Inggris dan terdegradasi ke Liga B UEFA Nations League.

UEFA mengumumkan sejumlah hukuman lainnya. Thomas Mueller (Bayern Muenchen) dan Maximilian Woeber (Ajax) akan absen dalam dua pertandingan babak 16 besar Liga Champions karena menerima kartu merah dalam pertandingan terakhir fase grup. Mueller akan menjadi penonton saat Muenchen menghadapi Liverpool, sementara Woeber absen ketika Ajax menantang Real Madrid.

Pemain BATE Borisov, Sihnevich Mikalai, dan penggawa Villarreal, Costas Jorda Jaume, juga dilarang tampil dua kali akibat menerima kartu merah di Liga Europa. 

Sedangkan Olympiakos, AC Milan, Paris Saint-Germain, dan Red Star Belgrade juga mendapatkan hukuman denda beragam akibat ulah suporter mereka.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2RlUrzt
January 11, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RlUrzt
via IFTTT
Share:

Thursday, January 10, 2019

BPN: Ada Framing Seolah Kami Kubu Penyebar Hoaks

Kasus hoaks terakhir adalah soal surat suara pemilu yang sudah tercoblos.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Habiburokhman, merasa pihaknya selalu menjadi korban dalam isu hoaks yang berkembang di tengah masyarakat. Kasus hoaks terakhir adalah soal tujuh kontainer surat suara pemilu yang sudah tercoblos.

"Ada framing seolah kami kubu penyebar hoaks," ujar Habiburokhman, Kamis (10/1).

Habiburokhman menyampaikan, pihaknya sering dikait-kaitkan dengan hoaks yang belakangan terjadi. Meskipun, secara hukum tidak pernah terbukti, framing dengan mengait-ngaitkan itu sudah merugikan pihaknya.

"Hoaks ini berkembang menjadi sebuah alat perang dalam konteks psikologi media sosial. Yang jelas kami selalu menjadi korban, dan juga tentu masyarakat Indonesia. Kami sering dikaitkan dengan hoaks ini itu," ujar Habiburokhman.

Ia mencontohkan kasus Saracen, seseorang ibu bernama Asma Dewi ditangkap, dan dituding sebagai Bendahara Saracen. Namun, kasus Saracen pada akhirnya tidak muncul dalam surat dakwaan.

Dalam kasus Ratna Sarumpaet, Habiburokhman menekankan pihaknya tidak pernah mengetahui seorang ibu bermuka lebam sebagai dampak dari proses operasi yang dilalukannya. "Kami mana ngerti? Kemudian digiring segala macam bahwa ini kaitan dengan BPN dan seterusnya. Nyatanya kepolisian profesional, framing itu tidak terbukti. Namun, kami sudah dirugikan," jelas Habiburokhman.

Kasus teranyar soal hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Habiburokhman mengatakan, bahwa Andi Arief adalah korban dari peristiwa itu, sama halnya dengan masyarakat atau pihak lain yang juga menerima informasi itu.

"Apakah kejahatan jika kita mendapat informasi seperti itu di WA grup, kemudian mempertanyakannya," ujar Habiburokhman.

Salah seorang pelaku penyebar hoaks tujuh kontainer surat suara, kata dia, dikabarkan berasal dari Kornas Prabowo. Namun, dia menegaskan sebelum pilpres, Gerindra secara internal telah menertibkan seluruh organisasi yang membawa nama Prabowo sebagai antisipasi agar tidak disalahgunakan dalam pemilu.

"Bahkan, ada yang namanya Garda Prabowo, kami tertibkan kemudian berubah nama menjadi Garda Perubahan. Jadi, saya menilai ada framing untuk judge kami sebagai kubu penyebar hoaks," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2FmEqD0
January 10, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FmEqD0
via IFTTT
Share:

Monday, January 7, 2019

Pesepak Bola Ini Didenda karena Unggahan Medsos

Ribery bukanlah satu-satunya pemain yang didenda karena cuitannya di medsos.

REPUBLIKA.CO.ID, MUENCHEN -- Unggahan media sosial (medsos) tidak hanya menjadi pisau bermata dua dalam dunia politik. Dalam dunia sepak bola, unggahan dalam medsos juga bisa berujung pada sanksi, baik dari klub maupun dari asosiasi sepak bola di berbagai negara.

Teranyar, Franck Ribery diberikan sanksi oleh Bayern Muenchen setelah unggahan kemarahan dan kata-kata tidak senonoh sambil makan steak mahal yang dilapisi emas di akun Twitter. Pemain berusia 35 tahun tersebut kemudia didenda oleh klub karena unggahannya tersebut.

Keputusan Muenchen tersebut diungkap oleh Direktur Olahraga Muenchen Hasan Salihamidzic di kamp latihan di Doha. Ia mengatakan, pemain yang mengeluarkan kata-kata tidak senonoh tidak akan diterima oleh Bayern Muenchen. Apalagi, sebagai pemain senior, Ribery merupakan role model untuk para pemain Muenchen.

''Saya bicara dengan Franck (Ribery) cukup lama kemarin (Ahad lalu) dan mengatakan dia akan menerima sanksi berat. Dia (Ribery) menerima hukuman tersebut,'' kata Salihamidzic, dikutip dari BBC, Senin (7/1).

Video mantan pemain internasional Prancis tersebut diunggah saat ia berada di restoran di Dubai, yang dimiliki oleh selebriti Turki chef Nusret Gokce, yang dikenal sebagai Salt Bae di media sosial. Dalam video tersebut, Ribery seolah menyindir orang-orang yang cemburu dengannya, termasuk juga dengan para pembenci yang selama ini kerap mengkritik mantan pemain Marseille tersebut.

''Kesuksesan saya di atas segalanya, terima kasih Tuhan, saya dan cinta saya satu-satunya yang percaya pada saya,'' ucap Ribery dalam unggahannya.

Ribery bukanlah satu-satunya pemain yang didenda karena cuitannya di medsos. Awal tahun 2018, Spartak Moscow mendenda pemainnya, Leonid Trakhtenburg. Leonid dianggap telah mengunggah konten rasis saat merekam video pemain berkulit hitam dalam kondisi terik matahari.

Leonid kemudian didenda 20 ribu rubles atau 253 pounds atas unggahannya itu oleh Persatuan Sepak Bola Rusia (RFU). Selain itu ada Rio Ferdinand yang diganjar sanksi denda 25 ribu pound dan larangan bermain dalam tiga laga. Ferdinand saat itu masih pemain Queens Park Rangers. Ia mengunggah cuitan yang menyinggung masalah gender.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2SGy1Wr
January 07, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SGy1Wr
via IFTTT
Share:

Thursday, January 3, 2019

Soal Biometrik, Menag: Tinggal Tunggu Jawaban Arab Saudi

IHRAM.CO.ID, JAKARTA— Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Arab Saudi agar menunda kebijakan visa biometrik. 

"Sebelum kebijakan biometrik ini diterapkan di Indonesia, kami sudah bersurat kepada Pemerintah Arab Saudi. Bahkan pada pertemuan terakhir pada Desember 2018, saya kembali menyampaikan kepada Menteri Haji Arab Saudi agar kebijakan tersebut dipertimbangkan kembali karena sangat menyulitkan jamaah Indonesia," ujarnya dalam keterangannya kepada Republika.co.id di Jakarta, Kamis (3/1). 

Menang mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut, pemerintah Saudi mengaku akan mendalaminya lagi terkait proses biometrik bagi calon jamaah umrah Indonesia. 

“Tentunya tidak ada pilihan lain selain menunggu jawaban dan kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi," kata Menag.  

Menurut Menag, selama ini calon jamaah umrah dan haji Indonesia untuk mendapatkan visa tidak perlu menjalankan proses biometrik di Tanah Air. Sebab, proses rekam itu dilakukan saat tiba di Arab Saudi dan itupun tidak menjadi syarat untuk mendapat visa.  

"Baru pada 2018 lalu muncul kebijakan dari Pemerintah Arab Saudi yang mensyaratkan penerbitan visa harus dilakukan biometrik seperti sidik jari, mata dan data lainnya di tempat tertentu atau perwakilan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Perwakilan ini tidak semuanya ada di setiap provinsi di Indonesia bahkan di kabupaten/kota," kata Menag. 

Hal tersebut yang kemudian menurut Menag menimbulkan keresahan bagi calon jamaah umrah. Sebab, hal itu sangat menyulitkan bila ditinjau dari konteks wilayah Indonesia yang sangat luas dan kepulauan. Kebijakan biometrik jelas sangat menusahkan calon jamaah Indonesia. 

Berita Terkait

Berbeda bila kebijakan ini diterapkan di negara seperti Brunai Darussalam atau negara yang satu kawasan saja. "Ini akan sangat menyulitkan bagi calon jamaah,” kata dia.  

Dia menambahkan, untuk mendapatkan visa mereka harus berpergian jauh hanya untuk merekam biometerik. Jadi ada dua kali yang dilakukan jamaah yaitu untuk rekam biometerik dan kemudian pergi ke tanah suci. “Ini tidak efisien dan kami sangat memahami kesulitan ini bagi jamaah kita," kata dia.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2RzoJhk
January 03, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RzoJhk
via IFTTT
Share:

Wednesday, January 2, 2019

Pemerintah AS Shutdown, Taman Nasional Jadi Kotor

Pegawai pemerintah federal AS bekerja tanpa gaji selama shutdown.

REPUBLIKA.CO.ID, CALIFORNIA -- Taman Nasional Amerika Serikat (AS) Joshua Tree California pada Rabu (2/1) menjadi salah satu lembaga nasional terkena dampak shutdown pada pemerintahan federal AS.

Sebagian lokasi taman tersebut terpaksa ditutup karena dikhawatirkan akan memicu masalah kesehatan dan keselamatan pengunjung akibat lubang toilet yang mampet.

CNN mencatat, sekitar seperempat seluruh pegawai pemerintahan federal yang cuti dan bekerja tanpa gaji di awal 2019 mengeluh. Berbagai badan mulai dari Layanan Taman Nasional (NPS) hingga Badan Perlindungan Lingkungan dan museum yang diindukki oleh Smithsonian merasakan kesulitan akibat shutdown ini.

Tidak seperti penutupan pada lembaga-lembaga lain, pintu gerbang taman nasional masih terbuka untuk umum sehingga meninggalkan taman yang sangat kekurangan staf dan menjadi kotor.

Taman Nasional Joshua Tree seluas lebih dari 792 ribu hektare yang terletak di antara Palm Springs di  sebelah selatan dan kota Joshua Tree di utara.

Baca juga,  Pemerintah AS Shutdown.

Menurut Layanan Taman Nasional, Joshua Park akan tetap terbuka selama shutdown pemerintahan, tetapi lokasi perkemahan populernya akan tutup pada Rabu siang waktu setempat. "Taman terpaksa ditutup sebab ada masalah kesehatan dan keselamatan akibat penampungan limbah toilet yang mencapai kapasitas," kata layanan taman itu, seperti dikutip CNN, Rabu.

"Selain limbah manusia di tempat umum, mengemudi di luar jalan dan pelanggaran lainnya yang merusak sumber daya juga menjadi masalah," tambah pernyataan layanan taman.

Layanan Taman Nasional juga mengatakan, shutdown pemerintahan AS membuat tidak ada staf yang bekerja untuk memberikan bimbingan, bantuan, pemeliharaan, atau tanggap darurat di taman.

Selain itu, shutdown pemerintahan juga menimbulkan kisru di Taman Nasional Yosemite di pegunungan Sierra Nevada di California timur. Yosemite, taman nasional ketiga yang paling banyak dikunjungi di negara itu, tetap buka tetapi berbagai area perkemahan serta kawasan bermain salju ditutup karena masalah limbah manusia dan kurangnya staf.

"Kurangnya toilet dan dampak yang dihasilkan dari kotoran manusia memaksa perkemahan ditutup," kata pejabat di Yosemite melalui Twitter resmi  Yosemite.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2CJ34ey
January 02, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CJ34ey
via IFTTT
Share: