Ini Sebabnya KUR ke Sektor Produksi Masih Minim

Tak hanya masalah di suplai, penyerapan KUR sektor ini juga kurang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengimbau agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor produksi tahun ini mencapai 50 persen. Hanya saja, ada bank yang belum mencapai target tersebut. 

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, target tersebut sulit tercapai bagi beberapa bank karena masing-masing bank memiliki fokus berbeda. "Ada yang memang fokus ke kredit SME (Small Medium Enterprise) ada yang ke korporasi, dan ada yang ke transaksi," katanya kepada Republika.co.id, Ahad, (30/12).

Menurutnya, bila dipaksakan menyalurkan kredit ke SME atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seperti KUR, akan menyebabkan rasio kredit bermasalahnya (Nonperforming Loan) meningkat. Meski begitu, kata dia, sejauh ini bank-bank sudah berupaya. 

Selain itu, kata dia, kendala penyaluran KUR ke sektor produksi bukan hanya masalah suplai dari bank tetapi juga penyerapannya yang juga masih kurang. "Jadi bank berupaya sediakan, tapi dari sisi bisnis nasabahnya belum terserap. Ini kalau dipaksakan juga bisa tingkatkan NPL," jelasnya. 

Baginya, harus dilihat pula dari sisi penyerapan nasabah yang ambil KUR. "Mereka belum berani terlalu ambil banyak KUR karena prospeknya belum bagus, padahal bank sedia Rp 100 juta misalnya, tapi nasabah nggak berani ambil," kata David. 

Baca juga, Pemerintah Pertimbangkan Pemberian Sanksi Bagi Penyalur KUR

Selama ini, kata dia, penyaluran KUR memang masih didominasi ke sektor perdagangan. Maka perlu ada diversifikasi dan penyaluran ke sektor produksi seperti produk kerajinan atau produk ekspor. 

"Bisa juga ke sektor pertanian, tapi kayaknya perlu bekerja sama dengan partner. Misal dalam bentuk plasma proyek perkebunan terkait produk unggulan karet misalnya. Jadi perlu pola kerjasama partnership," tuturnya. 

Bila pola tersebut diterapkan, maka tidak masalah bila tahun depan pemerintah menaikkan target penyaluran kredit ke sektor produksi hingga 60 persen. "Harusnya bisa dikasih pola kerjasama tadi. Lalu bisa pula menyasar daerah luar Jawa yang potensial," ujar David.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat jumlah penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga 30 November 2018 telah mencapai Rp 118,4 triliun. Nilai ini setara 95,7 persen dari target Rp 123,801 triliun sepanjang 2018.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan masih akan ada sekitar Rp 1,6 triliun sampai dengan Rp 2 triliun untuk realisasi KUR hingga akhir tahun 2018. Penyaluran KUR untuk sektor produksi terus berjalan untuk mengejar target sebesar 50 persen di 2018. Hingga 30 November 2018 tercatat porsi penyaluran KUR sektor produksi 45,6 persen.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Qd44Lk
December 30, 2018 at 03:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Qd44Lk
via IFTTT

Read More

Mendag Minta Bulog Sediakan Beras Medium di Pasar

Beras kualitas medium tersebut termasuk beras eks impor dari Vietnam, Thailand, India

REPUBLIKA.CO.ID, WONOSOBO -- Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita meminta Perum Bulog menyediakan beras kualitas medium di pasar-pasar tradisional. Pasokan beras medium dari Bulog ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Saya tidak menemukan beras Bulog ada di sini, kami akan menghubungi Bulog Subdivre Kedu untuk mengirim ke sini," katanya setelah memantau persediaan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Jumat (28/12). 

Ia mengatakan, yang menarik adalah harga beras premium di sini di bawah harga eceran tertinggi (HET). HET beras premium Rp 12.850 per kilogram, namun di Pasar Kertek hanya dijual Rp 12.000 per kilogram, namun beras medium yang HET-nya Rp 9.450 per kilogram dijual di atas Rp 10.000 per kilogram.

Ia menuturkan sesuai rapat koordinasi terbatas (Rakortas) beberapa waktu lalu dan sesuai arahan Presiden Jokowi untuk beras medium yang terjangkau oleh masyarakat harus tersedia di seluruh pasar tradisional.

Para pedagang beras di pasar tradisional menyediakan beras medium dengan diberikan margin yang cukup bagi mereka, yakni sampai di pedagang, beras medium Rp 8.900 per kilogram kemudian mereka menjual Rp 9.450 per kilogram.

Ia mengatakan beras kualitas medium tersebut termasuk beras eks impor dari Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan yang tingkat kepatahannya sangat rendah. "Kami minta Bulog untuk menyediakan sehingga keterjangkauan masyarakat untuk beras medium itu bisa lebih tersedia," katanya.

Ia menyebutkan stok beras yang ada di gudang-gudang Bulog itu beras cadangan pemerintah yang akan digelontorkan apabila diperlukan. "Kita tidak usah membedakan beras impor dengan beras lokal. Impor dan ekspor itu bukan suatu yang dilarang dalam perdagangan. Kalau memang ada tidak mungkin melakukan impor pada waktu yang lalu," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2s0mSDU
December 28, 2018 at 03:36PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2s0mSDU
via IFTTT

Read More

Kominfo Blokir Ratusan Fintech Ilegal

Kominfo segera menutup 103 aplikasi dan situs fintech ilegal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali memblokir ratusan aplikasi dan situs perusahaan financial technology (fintech) yang tidak mengantongi izin dari pemerintah Indonesia. Kominfo selama sepekan terakhir melacak aplikasi dan situs fintech dengan mesin crawling yang mereka miliki, menjaring 127 aplikasi dan 6 situs dalam pemantauan tersebut.

"Jadi, di luar yang terdaftar, yang berizin, yang resmi, itu ilegal. Kami blok saja. Biar masyarakat tenang," kata Menkominfo Rudiantara saat ditemui di acara Huawei, Selasa (18/12).

Kominfo memberikan daftar 133 aplikasi situs dan aplikasi yang terjaring ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dicek legalitasnya. Hasilnya, hanya 27 aplikasi dan 3 situs dari total 133 yang terjaring, yang resmi terdaftar di OJK.

Kominfo segera menutup 103 aplikasi dan situs yang ilegal tersebut. "Langsung kita blok saja, akunnya kita minta tutup," kata Rudiantara.

Kominfo menyatakan bersikap proaktif dalam menyikapi perusahaan fintech ilegal yang belakangan ini merugikan konsumen, tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, karena memiliki mesin crawling tersebut. Daftar perusahaan fintech yang terdaftar dan mengantongi izin dapat dilihat di situs resmi ojk.go.id, per Desember ini terdapat 78 penyelenggara tekfin yang berizin dan terdaftar di OJK.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi pada Jumat (14/12) lalu menegaskan akan mencabut tanda terdaftar penyelenggara fintech yang melanggar aturan. "Siapapun yang bersalah harus mendapatkan tindakan yang jelas. Kalau ada fintech lending kami yang terbukti melakukan pelanggaran, kami tidak ada keraguan untuk mencabut tanda terdaftarnya," kata Hendrikus.

Pos Pengaduan Korban Pinjaman Online oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menerima 1.330 aduan dari korban pinjaman online.

LBH Jakarta pada 14 Desember lalu mencatat, semua aduan yang diterima melaporkan jenis pelanggaran hukum pengambilan informasi dan penyebaran data pribadi. Sementara sebanyak 1.145 aduan melaporkan mengenai masalah bunga.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CiGadQ
December 18, 2018 at 03:36PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CiGadQ
via IFTTT

Read More

Baznas Kembangkan Lumbung Padi Organik di Sukabumi

Baznas mengembangkan lumbung pangan dengan mengedepankan proses ramah lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membuat dan mengembangkan lumbung pangan di Desa Cibatu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Baznas juga mendorong para petani untuk menanam padi organik.

Kepala Divisi Pendayagunaan Baznas, Randi Swandaru mengatakan, Kabupaten Sukabumi dipilih sebagai model lumbung pangan Baznas. Sebab Sukabumi merupakan salah satu wilayah lumbung padi Jawa Barat setelah Indramayu dan Subang.

"Terdapat 30 orang kelompok petani di Desa Cibatu yang mendapat pendampingan Baznas dalam penanaman dan pengolahan padi dengan cara organik," kata Randi kepada Republika.co.id, Senin (17/12).

Ia menerangkan, Baznas mengembangkan lumbung pangan dengan mengedepankan proses ramah lingkungan. Menggunakan konsep pertanian berkelanjutan yang disebut System of Rice Intensification (SRI) organik.

Sebelumnya, Baznas memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani. Supaya mereka tahu cara bertani organik. Sementara itu, untuk pendampingan petani di lapangan dilakukan oleh Yayasan Indonesia Organik Center (IOC). Baznas bekerja sama dengan Yayasan IOC.

"Selama ini aktivitas para petani masih bersifat konvensional dengan memanfaatkan pupuk dan pestisida kimia untuk mempercepat pertumbuhan, namun sebenarnya dapat mempercepat kerusakan lahan," ujarnya.

Randi menegaskan, pelatihan yang diberikan kepada petani berupa teknis budi daya, pembuatan pupuk organik, pembuatan pestisida nabati dan teknik bercocok tanam yang sesuai standar SRI organik.

Ia menyampaikan, dengan menerapkan pertanian organik, beras yang dihasilkan tanpa penggunaan pestisida atau bahan kimia. Sehingga beras yang dihasilkan lebih sehat dan berkualitas.

"Rata-rata pendapatan para petani dari jumlah keseluruhan sebelum dibantu Baznas sebesar Rp 1.378.000, yang masih di bawah standar minimum daerah. Dengan pelaksanaan pertanian organik diharapkan pada musim tanam ketiga ada peningkatan penghasilan rata-rata petani menjadi sebesar Rp 3.043.000,"  ujarnya.

Baznas juga melakukan pendampingan pada proses pemasaran hasil panen para petani. Baznas sudah bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi untuk pengadaan beras program Beras Sukabumiku. Selama program berjalan, Baznas akan melakukan pendampingan secara intensif selama minimal dua tahun.

Pendamping di tempatkan di lokasi program untuk membaur. Pendamping akan menjadi motivator, fasilitator dan mediator untuk mengembangkan masyarakat dalam hal teknis bertani, kelembagaan, organisasi, mental spiritual dan pengembangan agribisnis.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2UOAkYG
December 17, 2018 at 03:36PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UOAkYG
via IFTTT

Read More

Tol Ruas Palembang-Lampung Diperkirakan Terhubung Juni 2019

Waktu tempuh Palembang-Lampung bisa menjadi 4 jam-5 jam.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG --  Tol Trans Sumatera ruas Palembang-Lampung diperkirakan akan terhubung pada Juni 2019. Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) V Ki Agus Syaiful Anwar mengatakan nantinya tol Trans Sumatra bakal terintegrasi mulai dari ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung dan berlanjut ke Pematang Panggang-Kayu Agung-Palembang.

"Jalan tol Palembang-Lampung mudah-mudahan terhubung pada Juni nanti. Kami berupaya agar sesuai target apalagi Presiden minta Kementerian PUPR untuk menyelesaikannya pada April 2019," katanya, Sabtu (14/12).

Syaiful mengatakan kehadiran Tol Trans Sumatra bisa memangkas jarak hingga 48 kilometer. Waktu tempuh Palembang-Lampung yang semula 7 jam sampai 8 jam bisa menjadi 4 jam-5 jam.   

Tol Trans-Jawa Digratiskan Hingga Akhir Desember 2018

Kepastian integrasi jalan tol Palembang-Lampung juga disampaikan PT Hutama Karya (Persero) selaku pemrakarsa proyek Trans Sumatra. Manager Proyek PT Hutama Karya (Persero) Hasan Turcahyo mengatakan pihaknya tengah merampungkan konstruksi ruas Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 85 kilometer.

"Targetnya ruas tersebut selesai Juni 2019 sehingga bisa langsung tersambung dengan ruas tol di Lampung," kata dia.

Hasan memaparkan panjang jalan tol Trans Sumatra mencapai 810 km mulai dari Pematang Panggang-Kayu Agung, Kayu Agung-Palembang-Betung, Tempino-Jambi dan Palembang-Indralaya. Kemudian dari Indralaya, jalan tol berlanjut ke Indralaya-Muaraenim, Muara Enim-Lubuk Linggau dan menuju Lubuk Linggau-Bengkulu.

"Ada juga ruas Palembang-Tanjung Api-Api yang masuk dalam Trans Sumatra. Jadi kami menggarap 698 km ruas tol Trans Sumatra di Sumsel, sisanya 112 km digarap oleh PT Sriwijaya Makmur Persada," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rD3Xij
December 15, 2018 at 03:36PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rD3Xij
via IFTTT

Read More

Deddy Mizwar: Meikarta Sejak Awal Memang Kurang Beres

Deddy dimintai keterangan oleh penyidik KPK mengenai Meikarta, Rabu hari ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, Rabu (12/12). Deddy saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta terkait kasus dugaan suap pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Sebelum menjalani pemeriksaan, Deddy mengakui sejak awal ia sudah merasa ada yang tidak wajar pada proyek pembangunan hunian masa depan milik Lippo Group itu. Karena itu, ia menyatakan wajar penyidik KPK meminta keterangan dirinya untuk kasus ini. “Karena saya tahu yang paling awal,” kata Deddy di Gedung KPK, Jakarta.

Deddy menerangkan, lokasi pembangunan Meikarta masuk dalam Kawasan Strategis Provinsi sehingga perlu mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat itu , Pemprov Jabar hanya mengeluarkan rekomendasi lahan yang dapat digunakan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare. 

Hal tersebut sesuai dengan SK Gubernur 1993. Ia tidak tahu jika kemudian kawasan Meikarta berubah menjadi 500 hektare.

"Saya ikuti semua proses rekomendasi bukan yang di kabupaten ya, tapi di provinsi. Kan harus ada setiap kawasan strategis provinsi atau KSP harus ada rekomendasi dari provinsi. Nah makanya saya begitu dipromosikan (Meikarta),  saya katakan ini apa?" ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Bupati Bekasi periode 2017-2022 Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta.

Selain Neneng dan Billy, ‎KPK juga menetapkan tujuh orang lainnya yakni, dua konsultan Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).

Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Billy, Taryadi, Fitra dan Henry Jasmen disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara yang diduga menerima suap, Neneng, Jamaludin, Sahat, Dewi disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Neneng mendapat pasal tambahan yakni diduga penerima gratifikasi dan disangkakan melanggar Pasal 12B ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QKQZgK
December 12, 2018 at 03:36PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QKQZgK
via IFTTT

Read More

Icardi Kirim Sinyal Bahaya ke Pertahanan Juventus

Ia baru terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim 2017/2018.

REPUBLIKA.CO.ID, MILAN -- Kapten Inter Milan Mauro Icardi antusias menatap duel timnya kontra Juventus pada giornata ke-14 Serie A Italia. Laga bertajuk derbi d'Italia itu berlangsung di Allianz Stadium, Turin, Sabtu (8/12) dini hari WIB.

Kendati tampil di markas lawan, Icardi tak peduli. Ia berhasrat membawa klubnya menaklukkan tuan rumah.

"Saya tidak puas jika hanya meraih satu poin di Juventus Stadium. Kami menuju ke sana untuk bermain tanpa rasa takut. Itulah mentalitas seorang olahragawan," kata penyerang berkebangsaan Argentina dikutip dari Football Italia, Rabu (5/12).

Secara pribadi, Icardi memiliki modal positif jelang pertandingan prestisius tersebut. Ia baru terpilih sebagai pemain terbaik Serie A musim 2017/2018.

Icardi berterima kasih kepada semua penggawa La Beneamata. Berkat kerja keras tim, Inter turut berkompetisi di Liga Champions. "Ini tahun yang tak terlupakan dan bersama rekan setim, kami meraih penghargaan atas kerja keras kami," ujar Icardi.

Inter butuh kemenangan jika ingin terus menempel Juve di tabel klasemen. Saat ini Nerazzurri mengantongi 29 poin dari 13 laga, tertinggal 11 poin dari Bianconeri di singgasana sementara.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EeYsyU
December 05, 2018 at 03:36PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EeYsyU
via IFTTT

Read More

Peternak Mandiri Nikmati Jagung Bantuan Pemerintah

Bantuan jagung pakan diharapkan juga bisa diberikan untuk peternak menengah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peternak ayam layer mandiri masih menikmati bantuan jagung pakan kiriman Kementerian Pertanian (Kementan). Sejak didistribusikan dengan pengawalan langsung dari Kementan dua pekan lalu, peternak langsung memanfaatkannya dan berhenti membeli jagung pakan di pasar.

Peternak Ayam Mandiri di Cianjur, Jawa Barat, Andi mengatakan stok jagung pakan aman. Dua pekan lalu bantuan dari Kementan ada 96 ton. "Sekarang mulai sedikit karena kita pakai. Sudah ajukan agar dikirim lagi 100 ton, untuk dipakai selama 2 minggu ke depan", ujar dia.

Andi mengakui harus menyesuaikan komposisi dalam pakan yang dibuatnya. Lantaran, kondisi saat ini di pasar jagung sedang langka. Bila biasanya di atas 50 persen, sekarang sedikit dikurangi.

"Ada (jagung) di broker (pedagang), mereka nyimpen. Dijual dua pekan lalu Rp 5.200 per kg. Setelah bantuan dari Kementan seharga Rp 4.000, kita nggak beli lagi. Nggak tahu berapa sekarang", katanya.

Roby Cahya, peternak ayam layer UMKM di Sukabumi, Jawa Barat, menyampaikan informasi serupa. Menurutnya jagung masih ada di pasaran, tetapi terbatas dan harganya tinggi.

"Jagung ini dibilang tidak ada, ya nggak bisa juga. Karena memang jagung ada, tapi terbatas. Hari ini (kemarin) Rp 5.800 sampai peternak," ujar Roby mengungkapkan.

Ini sekaligus membantah adanya kabar yang beredar di media bahwa harga jagung sudah mencapai di atas Rp 6.000 per kg. Roby menampik kabar bahwa harga jagung sudah menyentuh Rp 6.000 per kg. "Kabar itu bohong," kata dia menegaskan.

Roby berharap pemerintah segera mengirim lagi bantuan jagung, agar peternak tidak usah lagi membeli dengan harga tinggi. Ia pun berharapa harga jagung akan terkoreksi karena permintaan di pasar turun. "Karena barang terbatas, dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang mengambil keuntungan di masa sulit," katanya

Saat Kementan mengirim jagung bantuan, Roby ikut mengoordinasikan pembagiannya ke peternak Mandiri di wilayah Sukabumi. Ketika itu jagung pakan dikirim sebanyak 100 ton.

Melihat kenyataan itu, Roby menilai pemerintah sudah bekerja di jalan yang benar. Ia mengapresiasi pengadaan jagung bagi peternak kecil. "Pinjam ke feedmill sudah betul. Tinggal dilanjutkan saja kirim bantuan berikutnya agar kami berhenti membeli ke luar, mudah-mudahkan harga jadi turun," katanya berharap.

Roby mengaku usaha ternak yang dijalaninya termasuk kriteria menengah, bukan mikro dan kecil (mandiri). Sedangkan jagung pakan bantuan dikhususnya untuk peternak mandiri dengan kapasitas unggas di bawah 11.500 ekor. Ia berharap bantuan jagung pakan tidak hanya bagi peternak mandiri, tetapi juga peternak skala menengah.

Dryer dan silo

Peternak memiliki keinginan untuk menanam jagung sendiri agar bisa memenuhi sendiri kebutuhan pakan ternaknya. Namun keinginan itu butuh usaha ekstra, jika dilakukan bersamaan dengan berternak ayam.

Mengatasi persoalan itu, Andi mempunyai harapan yang lebih mudah direalisasikan, yakni memiliki dryer (pengering jagung) dan silo (gudang penyimpanan) sendiri. Namun ini pun tidak mudah karena pengadaannya terkendala biaya.

Padahal Andi mengatakan jika memiliki dryer, peternak bisa langsung membeli jagung petani dalam kondisi basah. Sehingga tidak perlu berebut dengan broker yang memang memiliki dryer dan silo. "Kalau punya dryer dan silo, peternak akan dorong petani supaya tanam jagung pakan," ujar dia.

Di luar cita-citanya itu, Andi menghargai kerja Pemerintah yang telah memberi kemudahan bagi peternak kecil untuk mendapatkan jagung. "Tepat sasaran, berguna sekali," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2zxeRuu
November 29, 2018 at 03:36PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2zxeRuu
via IFTTT

Read More

Kemendikbud Gandeng Pelaku Pendidikan Rumuskan PPDB

Penerimaan Peserta Didik Baru akan diubah dan diintegrasikan menjadi berbasis zonasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 akan diubah dan diintegrasikan menjadi berbasis zonasi. Dalam merumuskan pedoman PPDB tahun 2019 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng para pelaku pendidikan untuk turut memberi masukan pedoman tersebut.

"Kami masih minta masukan dari pelaku pendidikan di beberapa regional,"kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad saat dihubungi Republika, Rabu (21/11). Dia menargetkan pedoman PPDB tahun 2019 rampung pada bulan Desember.

Hamid mengatakan, sistem zonasi memang menjadi program utama pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan di setiap zona. Kemendikbud telah membagi seluruh wilayah Indonesia menjadi 2.578 zona.

Dia optimistis, pemanfaatan zonasi efektif menyelesaikan masalah pendidikan. Mulai dari pemenuhan sarana, redistribusi guru, pembinaan guru hingga pembinaan kesiswaan. "Intinya zonasi ini adalah program yang terintegrasi," jelas dia.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy akan mengubah skema proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun 2019 mendatang. Nantinya proses PPDB seperti tahun sebelum-sebelumnya akan dihapus dan diganti menjadi perekrutan siswa berdasar pada zonasi.

"Sistemnya diubah jadi tidak ada PPBD menjelang tahun ajaran baru yang banyak masalah itu. Diubah skemanya menjadi berdasar pada zonasi dan calon siswa akan diidentifikasi dari sekarang," kata Muhadjir beberapa waktu lalu.

Muhadjir menjelaskan, nantinya Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) berperan untuk menentukan kapasitas di tiap-tiap zona. Untuk itu dia meminta, agar MKKS segera mengindentifikasi siswa yang akan masuk di jenjang berikutnya pada suatu zona.

Guru Bimbingan Konseling, lanjut Muhadjir, juga diminta untuk memberikan pembinaan terhadap siswa. Sehingga siswa bisa mulai menentukan akan meneruskan sekolah ke SMA mana atau SMK bidang apa.

"Nanti kalau ada siswa pindahan itu kan variatif saja atau variabel tambahan. Tapi yang utama ditata dulu siswa yang ada di zona itu. Lalu tahap berikutnya data daya dukung baik sarana dan prasana," jelas dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PLtVip
November 21, 2018 at 03:36PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PLtVip
via IFTTT

Read More