Haedar Nashir Ajak Umat Puasa Medsos Selama Ramadhan

Haedar mengajak Muslim berpuasa dari hal buruk di medsos selama Ramadhan.

REPUBLIKA.CO.ID, MAGELANG -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengimbau umat Islam puasa media sosial (medsos) dari hal-hal yang buruk ketika Ramadhan. Haedar mengajak jangan jadikan medsos menjadi tempat saling menumpahkan amarah, kebencian, dan perseteruan.

"Jangan jadikan medsos menyampaikan berbagai ujaran yang membuat retak sebagai bangsa, tidak produktif, bahkan mungkin membuat kehidupan berubah menjadi sumpek," katanya di Magelang, Sabtu (4/5).

Ia menyampaikan hal tersebut usai meresmikan Masjid Manarul Ilmi di Kampus Universitas Muhammadiyah Magelang. Haedar menuturkan dalam konteks tersebut jadikan selama satu bulan berpuasa medsos dari hal-hal yang buruk.

"Dalam puasa itu ketika kita diajak bertengkar, Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk mengatakan 'aku sedang berpuasa'. Nanti dalam medsos pun ketika ada mereka yang menebar hal-hal yang membuat kita batal dalam berpuasa termasuk retak sebagai umat dan bangsa, harus kita ingatkan," katanya.

Ia menuturkan insya Allah, Senin (6/5), umat Islam di Indonesia puasa Ramadhan. Dia pun mengajak umat muslim berniat dari sekarang untuk berpuasa. "Media untuk kita berilmu, tukar informasi, berukuwah sekaligus juga membangun kita menjadi generasi takwa, medsos bisa untuk seperti itu," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Y85yuC
May 04, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Y85yuC
via IFTTT

Read More

Hingga 1 Mei, Belum Ada Provinsi Lakukan Rekapitulasi Pemilu

KPU tetap optimistis jadwal penetapan pemilu bisa digelar tepat waktu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, mengatakan, hingga Rabu (1/5) belum ada satu provinsi pun yang melakukan rekapitulasi hasil Pemilu 2019 tingkat provinsi. Meski demikian, KPU tetap optimistis jadwal penetapan hasil pemilu bisa digelar tepat waktu.

"Sepanjang yang saya tahu belum ada (belum ada provinsi yang lakukan rekapitulasi). Saya sudah mengingatkan kembali kalau ada kabupaten/kota yang sudah selesai, mereka sudah bisa memulai rekap di provinsi dengan hasil rekap kabupaten/kota yang sudah selesai itu. Jadi, jadi jangan menunggu seluruh Kabupaten/kota selesai baru melakukan rekap, tidak perlu," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (1/5) sore.

Hal yang sama, kata dia, juga berlaku di KPU RI. Jika ada provinsi yang sudah selesai melakukan rekapitulasi hasil pemilu, maka rekapitulasi tingkat nasional sudah bisa dimulai. Datanya akan diambilkan dari rekapitulasi KPU provinsi yang telah selesai secara 100 persen.

"Iya tidak harus menunggu semuanya. Jadi bisa dilakukan beriringan dan simultan, " lanjutnya.

Arief pun mengungkapkan kendala yang dihadapi KPU saat proses rekapitulasi hasil pemilu adalah persoalan administrasi. Lebih tepatnya, saat petugas mencatat, menulis itu ada data yang tidak sinkron.  Jika demikian, harus dilakukan pencermatan ulang dan kembali melakukan pengecekan kepada dokumen yang ada.

"Itu biasanya membutuhkan waktu. Jadi misalnya kalau di tingkat kecamatan dia mencatat nya ada kekeliruan, maka akan dibuka lagi dokumen di tingkat TPS. Atau kalau di Kabupaten kota, ketika menjumlah atau merekap ternyata ada kekeliruan jadi harus buka lagi," ungkap Arief.

Meski demikian, dirinya tetap optimistis jadwal rekapitulasi hasil pemilu bisa diselesaikan pada 22 Mei. Sehingga, hasil pemilu juga bisa diumumkan pada 22 Mei. "Insya allah, selesai," tegasnya.

Sebelumnya, KPU mencatat rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kabupaten/kota mencapai 9,53 persen. Hingga Selasa (30/4) malam,  baru 49 kabupaten/kota yang sudah 100 persen melakukan rekapitulasi hasil pemilu.

Komisioner KPU,  Ilham Saputra, mengatakan jika dipersentasekan,  hal tersebut baru sekitar 9,53 persen. "Sampai malam ini 49 Kabupaten Kota sudah selesai rekapitulasi atau sekitar 9,53 persen," kata Ilham  dalam keterangan tertulisnya Selasa.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VD0Vv5
May 01, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VD0Vv5
via IFTTT

Read More

Personel Polri Siaga di Papua Hingga Perhitungan Selesai

Belum ditariknya personel pengamanan pemilu untuk berjaga jika terjadi kerawanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Kapolda Papua Irjen Martuani Sormin mengatakan hingga kini belum ada penarikan terhadap personel Polri yang terlibat dalam pengamanan pemilu. Penugasan personel Polri di Papua diperpanjang hingga selesai rekapitulasi perhitungan suara.

"Bahkan perwira memantau pemilu (pamatwil) masih berada di wilayah tugas masing masing," kata Sormin di Jayapura, Selasa (30/4).

Dia mengakui, belum ditariknya personel yang terlibat dalam pengamanan pemilu, antara lain untuk berjaga-jaga jika terjadi kerawanan. "Faktor-faktor itulah yang menyebabkan pihaknya hingga kini belum menarik personil yang tergabung dalam pengamanan pemilu," kata Sormin.

Ketika ditanya tentang situasi kamtibmas di wilayah Polda Papua, mantan Kadiv Propam Mabes Polri mengatakan, secara keseluruhan situasi kamtibmas aman dan terkendali. Ia berharap para caleg tidak melakukan pengerahan massa bila tidak berkenan dengan hasil yang dicapai, namun melakukan langkah sesuai prosedur.

"Jangan melakukan tindakan anarkis karena akan diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Sormin.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IOjgzr
April 30, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IOjgzr
via IFTTT

Read More

Pilgrims should do physical exercise before performing hajj

Exercising is important because hajj is physical worship.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ministry of Health urged hajj pilgrims to do regular exercise at least three times a week before they perform the worship to Holy Land in Saudi Arabia. The pilgrims should practice physical activities to prepare for their departure and perform hajj smoothly.

According to the Head of Hajj Health Centre of Ministry of Health, Eka Jusuf Singka, the pilgrims are expected to get used to exercise or practice physical activities two months before departure to Holy Land. He also said the pilgrims are also suggested to check their health properly.

“Hajj pilgrims should check their health properly, follow coaching, exercise training, and walking frequently,” said Eka when giving lecture for Integrated Debriefing of Saudi Arabian Hajj Officers 1440 H / 2019 at Asrama Haji Pondok Gede on Thursday.

Eka said exercising is important because hajj is physical worship. Moreover, in 2019 hajj season, the weather is expected to be hotter than last year.

Eka urged hajj pilgrims to use umbrella. He also suggest pilgrims to use water spray whenever needed in Holy Land.

Not only exercise, hajj pilgrims should consume healthy food in line with their bodies condition. Hajj pilgrims are advised to consume balance nutrition.

“Hajj pilgrims must drink often, two liters a day is minimal,” Eka added.

Eka said hajj pilgrims did not need to worry about outbreaks of disease in Holy land. However, the most important thing to do is keep complying with the requirements of the vaccine, such as meningitis and the other additional vaccines if necessary, such as influenza.

Pilgrims also have to wash their hands before eating. Eka believed if all parties give good counselling to hajj pilgrims this year, everything will run smoothly.

Eka said Ministry of Health has made preparations ahead of hajj implementation this year. There are three things, started from hajj pilgrims examination,  preparation of officers, and infrastructure.

"Insya Allah (God will) we will also open Indonesian Hajj Health Clinic (KKHI) with bigger capacity in Medina," Eka said.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VocxSL
April 26, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VocxSL
via IFTTT

Read More

Ekspor CPO ke Eropa Bisa untuk Bahan Baku Produk Lain

Indonesia dapat masuk ke UE dengan CPO untuk bahan baku kosmetik hingga makanan jadi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa (UE) masih mengalami surplus pada periode Januari hingga Maret 2019. Kondisi ini berlangsung di tengah suasana panas kedua belah pihak terkait minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO). 

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, total ekspor Januari hingga Februari pada tiga bulan pertama di tahun ini adalah 3,6 miliar dolar AS. Sedangkan, nilai impornya 3,02 miliar dolar AS. "Sehingga, neraca dagang kita mengalami surplus 587 juta dolar AS," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/4). 

Untuk sawit, Suhariyanto menambahkan, terjadi penurunan di beberapa negara UE. Misalnya saja ke Inggris yang mengalami penurunan selama Januari hingga Maret 2019 sebanyak 22 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara, ke Belanda, penurunannya lebih besar yakni 39 persen. 

Menurut Suhariyanto, salah satu penyebab terbesar penurunan tersebut adalah adanya kampanye negatif mengenai CPO. Tapi, pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah antisipasi termasuk membuka dialog dengan UE bersama negara produsen CPO lainnya. "Kita harapkan efektivitasnya," tuturnya. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, komoditas CPO untuk biodiesel yang kini tengah dihalangi ke UE memiliki porsi tidak terlalu besar dibanding dengan komoditas lain. Indonesia masih mengekspor produk pertanian seperti sayur-sayuran dan bahan dari kulit serta alas kaki yang mampu menopang neraca dagang Indonesia dengan UE.

Bhima menambahkan, terjadi penurunan impor dari UE seperti mesin. Salah satu penyebabnya, industri manufaktur di Indonesia yang sedang mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga permintaan untuk mesin impor ikut melambat. "Jadi, impor kita berkurang yang menyebabkan kita masih surplus," katanya. 

Namun, Bhima menekankan, pemerintah perlu mencermati penurunan ekspor sawit ke UE dengan diversifikasi produk. Saat ini, produk yang dihambat adalah CPO untuk biofuel. Indonesia dapat masuk ke UE dengan CPO untuk bahan baku kosmetik hingga makanan jadi.

Selain itu, Bhima menambahkan, diversifikasi produk juga harus dilakukan di luar CPO dan turunannya. Misalnya, pasar dari produk turunan kulit yang kini masih dinikmati di Italia dan Paris. Alternatif lain, kopi vanili yang pasarnya terus terbuka di negara-negara UE.

Bhima menjelaskan, pemerintah juga perlu mendorong kebijakan non tariff measure atau non tariff barrier. Saat ini, hambatan nontarif di Indonesia masih rendah, khususnya untuk produk pertanian. "Dampaknya, susu sapi pun masih dominan impor, padahal Indonesia dapat memproduksinya sendiri," tuturnya. 

Secara umum, nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada Maret 2019 mencapai 1,10 miliar dolar AS. Angka tersebut turun 0,61 persen dibanding dengan Februari yang mencapai 1,11 miliar dolar AS. Sementara itu, dalam periode Januari sampai Maret 2019, nilai ekspornya mencapai 3,60 miliar dolar AS yang turun 16 persen dibanding dengan periode sama di tahun 2018, yakni 4,27 miliar dolar AS. 

Dilihat dari impor, nilai secara bulanan mengalami kenaikan. Nilai impor pada Maret 2019 adalah 951 juta dolar AS, naik 9,29 persen dibanding dengan Februari 2019, yaitu 870,2 juta dolar AS. Secara akumulasi Januari sampai Maret 2019, nilai impornya 3 miliar dolar AS atau turun dari periode yang sama pada tahun lalu, yakni 3,5 mliar dolar AS. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GnU1Bu
April 15, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GnU1Bu
via IFTTT

Read More

Harapan Prof Syafiq Mughni untuk Presiden Terpilih Nanti

Prof Syafiq Mughni juga memilah tiga kelompok dalam memahami hubungan agama-negara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gelaran pemilihan umum (pemilu) tinggal beberapa hari lagi. Untuk itu, seluruh elemen bangsa diminta untuk menjaga kerukunan dan meningkatkan semangat saling bertoleransi. Hal itu disampaikan Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAP), Prof Syafiq A Mughni.

Dalam kesempatan diskusi di Gedung Sekertariat Negara, Jakarta, hari ini, dia menegaskan adanya pekerjaan besar yang menanti siapapun presiden terpilih kelak. Untuk itu, dia berharap, presiden terpilih akan mampu mendorong harmoni antarumat beragama serta menggiatkan kerja sama antarlembaga dan organisasi agama. Dalam konteks keumatan, sosok pemimpin untuk RI periode 2019-2024 diharapkan mampu mendorong kerja sama, dialog, serta membumikan Islam kebangsaan (wasatiyah).

Menurut Syafiq, masyarakat Indonesia sangat beragam, baik dari segi agama maupun pemahaman. Maka dari itu, perlu adanya dialog yang bertujuan menyatukan, bukan memperuncing perbedaan.

“Makanya perlu kita tingkatkan prinsip-prinsip toleransi dan keberagaman. Dan kalau benar bisa dikembangkan, maka Indonesia bisa lebih cepat menjadi negara maju,” ujar Prof Syafiq A Mughni di Kantor UKP-DKAAP, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (15/4).

Saat ini, Indonesia masih perlu berfokus pada beberapa hal. Dia menyayangkan, orang-orang yang menggunakan nama agama sebagai tameng untuk aksi intoleran. Menurut dia, sejatinya agama adalah pemersatu. Dalam konteks Islam, misalnya, sudah seyogianya kebanyakan Muslim Indonesia berpaham Islam Rahmatan lil Alamin.

Soal Pemahaman Beragama

Dia mencontohkan, dalam konteks memahami agama, ada tiga tipe kelompok masyarakat. Pertama, kelompok fundamentalis. Mereka dinilainya sebagai orang-orang yang menginginkan hukum agama berjalan sesuai pemikiran yang mereka, yang memahami secara tekstual.

“Jadi mereka mengukur apakah negara itu islami atau tidak itu harus sesuai seperti apa yang tertera di buku atau kitab yang mereka baca,” ujar Syafik.

Kedua, kelompok yang diistilahkannya "akomodasionis." Mereka dianggapnya menerima seluruh kebijakan dan peraturan perintah tanpa banyak kritik. Bahkan, hampir tanpa melihat hal itu apakah sesuai syariat atau tidak.

Ketiga, kelompok reformis. Mereka inilah yang ingin memperbaharui dan memperbaiki peraturan dan kebijakan secara bertahap, supaya bisa semakin dekat dengan semangat syariat.

Biasanya, lanjut dia, para reformis harus menafsirkan ulang apa makna syariah yang relevan dengan kondisi negara. Yang terpenting adalah semangat dari syariah itu bisa berjalan dan dibangun secara bertahap, jelas dia.

“Alhamdulillah sebagian besar kita sudah bisa menerima perbedaan-perbedaan itu,” lanjut Syafik.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IuFeGE
April 15, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IuFeGE
via IFTTT

Read More

Hendra/Ahsan ke Perempat Final Singapore Open 2019

The Daddies menyelesaikan dua gim hanya dalam waktu 37 menit.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan berhasil maju ke perempat final Singapore Open 2019 setelah menang atas Lee Yong Dae-Kim Gi Jung dari Korea Selatan dengan skor 21-14 dan 21-17. Pada pertandingan di Singapore Indoor Stadium, Kamis (11/4) sore, The Daddies menyelesaikan dua gim hanya dalam waktu 37 menit.

Dengan kemenangan ini, catatan poin kedua pasangan di arena menjadi 2-0 dengan keunggulan bagi Hendra/Ahsan. Permainan Hendra/Ahsan sudah menunjukkan dominasi sejak di gim pertama dan terus berlanjut hingga gim kedua berakhir.

Dalam pertemuan itu, total poin menang Hendra/Ahsan sebanyak 42 poin, sementara Lee-Kim hanya mengantongi 31 poin.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UwwmaI
April 11, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UwwmaI
via IFTTT

Read More

Inilah Aduan Terbanyak Masalah Ketenagakerjaan di DIY

Jumlah pengaduan sampai triwulan ini kurang lebih 12 pengaduan.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, banyak menerima permasalahan ketenagakerjaan terkait kontrak dan telatnya perusahaan membayar iuran ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sejak awal 2019, telah banyak pengaduan yang diterima Disnakertrans DIY. 

"Jumlah pengaduan sampai triwulan ini (Januari hingga Maret 2019) kurang lebih 12 pengaduan. Kebanyakan di perusahaan sedang yang memperkerjakan 50 sampai 100 orang," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY, Ariyanto Wibowo saat dikonfirmasi. 

Terkait kontrak, Ari menjelaskan karena perjanjian kerja yang dilakukan tidak sesuai kontrak yang ditandatangani di awal. Misalnya, kontrak kerja yang terus diperpanjang oleh perusahaan tanpa adanya kepastian dan tidak sesuai dengan perjanjian awal. 

Berdasarkan aduan yang diterima Disnakertrans DIY, pekerja telah melakukan tugas sesuai kontrak kerja. Sementara, lanjur Ari, kontrak kerja yang lebih dari tiga tahun merupakan sebuah pelanggaran. 

"Jadi kontraknya hanya tiga tahun tapi diperpanjang terus. Kontrak lebih dari tiga tahun itu melanggar, paling lama itu tiga tahun," kata Ari. 

Sementara, pengaduan terkait BPJS karena iuran atau premi yang terlambat dibayarkan oleh perusahaan. Sehingga, saat karyawan ingin mengklaim BPJS pun terkendala. 

Selain itu, permasalahan yang diterima juga terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). "Masalah di PHK dan pesangon belum bisa cair itu juga permasalahan yang sering datang ke tempat kita," ujar Ari. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2G0VwWa
April 05, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2G0VwWa
via IFTTT

Read More

PDAM Surabaya Beri Diskon Pemasangan

Saat ini kurang dari 10 ribu rumah warga di Surabaya yang belum teraliri air PDAM.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya mengeluarkan terobosan atau program baru yang memberikan diskon besar-besar bagi pemasang baru air PDAM. Terobosan ini dilakukan untuk mencapai target semua rumah warga teraliri air dari PDAM Surya Sembada. 

Direktur Utama (Dirut) PDAM Surya Sembada Mujiaman mengatakan, dalam rangka percepatan pemenuhan cakupan Sambungan Rumah (SR) 100 persen,  maka PDAM meluncurkan program baru ini. Apalagi, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini juga meminta untuk membuat program baru demi membantu warga dengan pendapatan rendah.

Menurut Mujiaman, saat ini kurang dari 10 ribu rumah warga di Surabaya yang belum teraliri air PDAM. Setelah dilakukan penelitian ternyata mereka belum memasang air PDAM karena keberatan dengan biaya pemasangannya.

“Oleh karena itu, kami ingin memudahkan pemasangannya dengan program baru ini, supaya segera seluruh warga Surabaya mampu mendapatkan air bersih dan semuanya teraliri air PDAM,” kata Mujiaman di Surabaya, Kamis (28/3).

Mujiaman menjelaskan, program baru itu memberi tiga layanan. Pertama, diskon pasang baru sambungan rumah. Awalnya, biaya pasang baru ini sebesar Rp 1.750.000. Dengan program baru ini, maka biayanya disesuaikan dengan besaran daya listrik rumah warga itu.

Khusus untuk rumah warga yang listriknya 450 watt, maka biaya pasang barunya cukup Rp 200 ribu, yang 900 watt biaya pasang barunya cukup Rp 300 ribu, yang 1.300 watt biaya pasang barunya cukup Rp 600 ribu, dan yang 2.200 watt biaya pasang barunya cukup Rp 1 juta.

“Dengan membayar itu berarti mereka ingin dilayani serta bersedia membayar tagihan rekening airnya setiap bulannya. Ini ringan sekali karena biayanya hanya itu aja, tidak ada lagi. Kalau ada biaya lagi berarti itu pungutan aneh-aneh,” ujar Mujiaman.

Namun begitu, ia menjelaskan, program ini tidak berlaku di kawasan industri dan real estate. Mujiaman juga memastikan bahwa untuk ruko, kos, dan persil usaha akan dikenakan tambahan biaya sarana investasi (BSI).

Program kedua, pemasangan pipa jarigan tersier gratis. Dulu, pemasangan pipa ini masih harus ditanggung dan mulai hari ini sudah digratiskan. Namun, program ini tetap tidak berlaku bagi real estate dan kawasan industri. 

Program terakhir adalah pemasangan master meter gratis. Menurutnya hal ini untuk warga dengan status tanah belum memenuhi legalitas yang disyaratkan. "Tiga program ini sudah berlaku mulai hari ini, sehingga mudah-mudahan semua warga tahun ini sudah bisa mendapatkan sambungan air semuanya,” kata Mujiaman.

Selain itu, PDAM juga sudah menyiapkan berbagai program pendukung. Salah satunya dengan pemasangan pipa jaringan distribusi sepanjang 13.939 meter dan juga memaksimalkan kehandalan jaringan pipanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HXXW9w
March 28, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HXXW9w
via IFTTT

Read More

ExxonMobil-Pertamina Belum Sepakati Harga Jual Beli Crude

Pertamina melakukan negoisasi untuk membeli minyak mentah jatah KKKS milik ExxonMobil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ExxonMobil Indonesia mengaku masih melakukan negoisasi dengan PT Pertamina (Persero) terkait jual beli minyak mentah. Negoisasi ini berlaku untuk pembelian minyak mentah periode Juli-Desember atau paruh kedua tahun ini.

Vice President Public and Government Affairs ExxonMobil Oil Indonesia, Erwin Maryoto menjelaskan sampai saat ini perusahaan masih melakukan pembahasan terkait harga dengan Pertamina. "Kita lagi bicara terbuka lah. Persoalan harga," ujar Erwin di DPR, Senin (18/3).

Namun Erwin enggan berbicara detail terkait negoisasi tersebut. Apalagi terkait berapa volume yang disepakati kedua belah pihak. Erwin menjelaskan kedua perusahaan masih melakukan pembahasan untuk jual beli minyak mentah ini.

Sebelumnya, Pertamina memang sudah melakukan negoisasi untuk membeli minyak mentah jatah KKKS milik ExxonMobil. Jual beli tersebut semestinya sudah terjadi untuk periode paruh pertama tahun ini.

Hanya saja, hasil final memutuskan pasokan minyak mentah paruh pertama hanya dipasok dari Chevron. Senior Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina Hasto Wibowo menjelaskan Pertamina dan Exxon kembali melakukan negosiasi untuk periode Juli-Desember 2019.

"(Kontrak) Januari-Juni, antara kami dengan penjual tidak ada kesepakatan. Ya namanya jual beli kan tidak bisa memaksa, kita harus respect. Nanti bicara lagi nih tapi untuk terms yang Juli-Desember, semester II lah," ujar Hasto, Senin (18/3).

Sebanyak 30 ribu barel per hari minyak mentah jatah ekspor milik ExxonMobil tengah dinegosiasikan agar bisa dibeli oleh Pertamina. Langkah ini dilakukan Pertamina untuk realisasi dari terbitnya Permen ESDM Nomor 42 Tahun 2018, yang mengatakan minyak mentah bagian KKKS diprioritaskan dijual ke Pertamina dan diolah di kilang minyak dalam negeri.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2W6PTe6
March 18, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2W6PTe6
via IFTTT

Read More

Hindari Kemacetan di Stasiun MRT Perlu Integrasi Antarmoda

Apabila tidak ada integrasi antarmoda dikhawatirkan MRT justru mengundang kemacetan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengintegrasikan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta dengan transportasi umum lainnya. Menurut Kepala BPTJ Bambang Prihartono, apabila tidak ada integrasi antarmoda dikhawatirkan kehadiran MRT justru mengundang kemacetan.

"Kita khawatir stasiun-stasiun MRT akan menjadi titik kemacetan. Jangan sampai terjadi nanti, MRT yang kita harapkan mampu mengurai kemacetan malah menjadi sumber kemacetan baru," ujar Bambang dalam keterangan persnya, Jumat (15/3).

Ia menjelaskan, kehadiran MRT Jakarta yang direncanakan akan beroperasi pada Maret 2019 diharapkan dapat menambah jumlah pengguna transportasi umum. Kuncinya, kata dia, adalah integrasi antara MRT dengan feeder atau angkutan pengumpan.

Bambang mengatakan, MRT Jakarta fase I rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) tak bisa berdiri sendiri. Demi berjalan optimal, layanan MRT harus ditopang dengan angkutan massal yang mudah diakses masyarakat menuju atau melanjutkan perjalanannya.

Ia menuturkan, ketersediaan angkutan pengumpan ini penting agar masyarakat mudah mengakses stasiun MRT dari tempat tinggal. Sehingga, akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang akan menuju stasiun dan menghindari potensi kemacetan yang terjadi.

"BPTJ bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta, MRT, LRT Jakarta serta Transjakarta terus melakukan koordinasi guna mengantisipasi kendala-kendala yang kemungkinan terjadi ketika nanti resmi beroperasi," kata Bambang.

Ia memaparkan, koordinasi yang dilakukan diantaranya memastikan integrasi antarmoda tidak hanya secara fisik tetapi juga sistem. Integrasi secara sistem yang dimaksud khususnya menyangkut alat pembayaran sehingga masyarakat cukup menggunakan satu alat pembayaran untuk penggunaan semua moda.

Bambang mengatakan, BPTJ sudah memfasilitasi proses integrasi sistem pembayaran ini. Pihaknya hanya menunggu hasil audit dari Bank Indonesia. Untuk saat ini sistem pembayaran yang sudah terintegrasi yakni KRL dan Transjakarta. Nantinya diharapkan juga pada MRT dan LRT Jakarta.

Ia menambahkan, Kebijakan lain yang dibutuhkan untuk mendorong optimalisasi penggunaan MRT adalah pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Untuk itu, Bambang berharap Pemprov DKI berupaya segera mewujudkan implementasi ERP (Electronic Road Pricing).

“Seandainya ERP belum memungkinkan dalam waktu dekat, perlu dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjil genap sehari penuh,” kata Bambang.

Menurutnya, penerapan ganjil genap sehari penuh pada waktu penyelenggaraan Asian Games lalu sudah terbukti efektif mengurai kemacetan di jalan arteri Jakarta. Namun, kata dia, ketika kebijakan ganjil genap diubah hanya menjadi pagi dan sore seperti saat ini, kemacetan cenderung meningkat lagi.

Di sisi lain, ia ingin operasional MRT Jakarta mampu membawa peradaban baru. Bambang menambahkan, kemudahan mengakses MRT melalui layanan angkutan umum massal yang terintegrasi dapat memicu budaya berjalan kaki dalam beraktivitas sehari-hari.

"Fasilitas pejalan kaki yang tersedia ada saat ini begitu menunjang dan sangat memadai. Setelah turun dari MRT, untuk menuju kantor jika cukup dijangkau dengan berjalan kaki, kenapa harus naik kendaraan lagi," jelas Bambang.

Ia melanjutkan, berdasarkan masterplan atau rencana induk yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Terdapat indikator kinerja utama yang harus tercapai dimana salah satunya adalah akses jalan kaki.

Untuk mendapatkan layanan angkutan umum massal maksimal sejauh 500 meter. Bambang mengatakan, jika harus berpindah moda, harus tersedia pula fasilitas pejalan kaki dengan jarak tidak boleh lebih dari 500 meter.

Selain itu, menurutnya, sosialisasi yang harus terus dilakukan tentang adab menggunakan MRT Jakarta. Di antaranya cara penumpang berdiri, antre hingga masuk rangkaian kereta MRT atau Ratangga.

"Sehingga diharapkan bisa benar-benar mengubah masyarakat tidak hanya dalam menggunakan MRT namun juga bertransportasi secara umum," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2ubt0dQ
March 15, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2ubt0dQ
via IFTTT

Read More

Menristekdikti: Perguruan Tinggi Harus Berinovasi

Pendidikan tinggi terlalu asyik dengan dunianya sendiri dan tidak mengembangkan diri

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir membuka acara Konvensi Nasional Pendidikan (Konaspi) Ke-9 di Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu (13/3). Kali ini, Konaspi mengangkat tema Pendidikan pada Era Revolusi Industri 4.0.

Dalam sambutannya, Nasir mengatakan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan SDM Indonesia di masa depan. Ia berharap, Konaspi ini dapat menghasilkan rekomendasi solutif dan aplikatif bagi pengembangan tenaga kependidikan.

"Kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dimana pada revolusi industri 4.0 terjadi integrasi digital basic dan human. Ini harus kita antisipasi dalam lingkungan Kemenristekdikti khususnya LPTK," kata Nasir.

Ia menilai selama ini pendidikan tinggi terlalu asyik dengan dunianya sendiri dan tidak mengembangkan diri. Oleh sebab itu, di era ini pendidikan tinggi harus membuka diri dan kemauan untuk berubah menjadi lebih baik mengikuti zaman.

Nasir menerangkan revolusi industri 4.0 juga telah mengubah sistem pembelajaran yang ada. Oleh karena itu, perkembangan teknologi harus diikuti dengan inovasi dalam sistem pembelajaran. Perguruan tinggi Indonesia, terutama LPTK harus bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara lain.

"Kalau tidak melakukan itu kita akan tertinggal dari negara lain dan yang paling dibutuhkan adalah kreatifitas," ujar dia.

Ketua Asosiasi LPTK, Syawal gultom, Indonesia harus siap menghadapi era revolusi industri 4.0. Ia mengatakan, pendidikan dalam era revolusi industri 4.0 bukan hanya soal konten tapi juga mengubah paradigma berpikir tenaga pendidik.

"Kalau pendidikan kita dulu berpusat pada guru, berpusat pada siswa, tinggalkan dan lupakan itu sebab paradigma terbaru dari learning itu bagaimana mengaktivasi sumber belajar," kata Syawal.

Di era teknologi digital, tenaga pendidik bisa mengembangkan dirinya sendiri menggunakan teknologi dengan mudah. Oleh sebab itu, mereka harus aktif untuk menambah ilmu untuk diri sendiri sehingga bisa menjadi tenaga pendidik yang baik.  

Pada kesempatan yang sama Rektor UNP Ganefri mengatakan Konaspi ke-IX yang digelar di UNP ini diikuti sebanyak 2.089 peserta dan yang terbanyak sepanjang sejarah.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2HpWGN1
March 14, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HpWGN1
via IFTTT

Read More

Jokowi calls on police to crack down on football mafia

Police has named 15 suspects allegedly involved in match fixing.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- President Joko Widodo (Jokowi) has called on the Indonesian Police to crack down on the football mafia involved in match fixing in the country's competitions. He reiterated that the case should be dealt seriously.

"It has become the authority of the police. I think we should handle this case thoroughly to clean Indonesian football," the president noted here on Friday.

The Indonesian Police's Football Mafia Task Force has named 15 suspects allegedly involved in match fixing. The task force has recently named acting chairman of the Indonesian Football Association (PSSI) Joko Driyono as a suspect for alleged involvement in destroying evidence of a match-fixing case at the office of PSSI's Disciplinary Commission on Feb 14.

Following the arrest of Driyono, the association has planned to hold its extraordinary congress.

"Go ahead, if the PSSI will hold a congress in accordance with the regulation of FIFA and PSSI itself," Jokowi noted.

The police suspected that Driyono had tasked three persons with seizing and destroying the evidence kept at a location already secured by a police line. Driyono became acting PSSI chairman in late January after former chairman Edy Rahmayadi stepped down in the wake of a corruption probe.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2IFaa8G
February 22, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2IFaa8G
via IFTTT

Read More

Prabowo Siapkan Cara Turunkan Harga Daging dan Beras

Pada debat kedua ini Prabowo diharapkan bisa memenangkan hati masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, mengatakan, persiapan Prabowo sudah matang untuk menghadapi debat kedua capres malam nanti, Ahad ( 17/2) malam. Sebab, Prabowo menguasai materi debat kedua mengenai energi, infrastruktur, dan pangan.

"Pak Prabowo silaturahmi dan diskusi kecil dengan teman-teman BPN. Setelah itu, seusai maghrib Prabowo berangkat menuju hotel Sultan untuk persiapan debat kedua," ucapnya, Ahad (17/2).

Andre mengaku Prabowo paham sekali mengenai materi debat kedua ini karena Prabowo merupakan mantan ketua Kepengurusan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan pengusaha energi. Selain itu, saat debat kedua nanti Prabowo akan mengeluarkan data-data konkret.

"Pokoknya Pak Prabowo sudah memiliki data-data konkret, cara untuk menurunkan harga daging dan beras. Lalu, bagaimana nantinya Indonesia sebagai negara yang sukses pangan dan energi. Itu nanti yang disampaikan Prabowo," ucapnya.

Andre berharap debat kedua ini Prabowo bisa memenangkan hati masyarakat." Insya allah kami optimistis membuka mata masyarakat melalui debat kedua," ujarnya.

Sebelumnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan debat putaran kedua akan lebih seru dan menarik karena ada perubahan mendasar. Perwakilan dari BPN Prabowo-Sandi, Danang Wicaksono, mengatakan cara penyampaian dan proses-proses dalam tiap segmen akan sedikit berbeda dari debat pertama.

BPN dan TKN (Tim Kampanye Nasional) Jokowi-Ma'ruf sudah berdiskusi dengan moderator supaya dapat menambah atraktif saat debat capres. Debat capres kali ini kemungkinan akan lebih bisa mengeksplorasi gambaran besar pasangan calon nomor urut dua, Prabowo-Sandiaga, untuk memperbaiki Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EdEdjz
February 17, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EdEdjz
via IFTTT

Read More

Capello Minta Pemain Duduk Manis Bila Ada Nyanyian Rasialis

Tindakan rasialis sepak bola Italia menimpa bek SSC Napoli Koulidou Koulibaly.

REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Mantan pelatih Juventus, AC Milan, dan AS Roma, Fabio Capello, geram dengan masih maraknya tindakan merendahkan ras lain di sepak bola Italia. Capello menyarankan kepada pemain agar langsung menghentikan pertandingan dengan duduk di lapangan sampai teriakan-teriakan rasialis berhenti. 

"Para pemain duduk saja di lapangan. Tindakan pemain yang seperti itu tidak boleh dihukum. Itu perlu untuk membantu perilaku penonton supaya memahami kelakuan rasialis itu salah," kata Capello, dikutip dari Sky Sports, Selasa (15/1).

Kejadian terbaru, tindakan rasialis sepak bola Italia menimpa bek SSC Napoli Koulidou Koulibaly. Ia diteriaki dengan maksud ejekan rasis oleh penggemar Inter Milan pada laga Boxing Day Italia, akhir Desember 2018 lalu. 

Sarannya ini menurut Capello harus coba diterapkan pemain Italia. Penonton yang tidak tertib menurut mantan pelatih timnas Inggris itu perlu diberi pelajaran. Capello sepakat kalau pilihan walk out karena adanya aksi rasialis tidaklah tepat karena akan merugikan lebih banyak pihak. Lebih baik, kata dia, menghentikan sejenak sampai tindakan rasialis berhenti dan pelakunya diusir keluar stadion. 

"Orang-orang yang berteriak seperti binatang harus berhenti dan merasa malu dengan apa yang mereka lakukan," ujar Capello. 

Capello yang lama berkecimpung di sepak bola Italia terkadang geram dengan suporter yang merasa lebih hebat saat pertandingan. Suporter yang membawa bendera kata dia terlalu didewakan oleh klub sehingga mereka berteriak dengan sesuka hati. Harusnya suporter yang merasa sudah lama lebih memahami etika saat menyaksikan pertandingan di stadion. 

Dikutip dari Eye Witness News, saran Capello ini pernah diterapkan AC Milan 2013 lalu. Saat itu gelandang Milan Kevin Prince Boateng menjadi sasaran rasis di sebuah laga persahabatan. Pemain Milan keluar lapangan dulu sementara waktu sampai situasi di stadion tenang. 

Dua tahun lalu, rekan senegara Boateng, Sulley Ali Muntari juga menjadi sasaran rasialis suporter Cagliari. Ketika itu, Muntari yang membela Pescara memilih keluar lapangan karena tidak terima diteriaki rasialis oleh fan tuan rumah. Muntari tidak melanjutkan pertandingan walau nyayian rasialis sudah selesai. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QQcmJB
January 15, 2019 at 05:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QQcmJB
via IFTTT

Read More