BMKG: Gempa di Sulut Tak Berpotensi Tsunami

Gempa terjadi karena aktivitas subduksi Lempeng Laut Filipina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya gempa di wilayah tenggara Filipina dan Sulawesi Utara (Sulut). Namun, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami.

Dalam keterangan resmi BMKG, Sabtu (29/12) gempa kuat dengan magnitudo 7,1 Skala Richter (SR) mengguncang pada pukul 10.39 WIB. Gempa terjadi di koordinat 5,85 LU dan 126,81 BT tepatnya di laut pada jarak 201 km arah timur laut Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara pada kedalaman 69 kilometer.

BMkG mengatakan, ditinjau lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya tampak bahwa gempa ini dipicu oleh aktivitas subduksi Lempeng Laut Filipina yang menusuk ke bawah Pulau Mindanao, Filipina. Gempa ini dirasakan di Provinsi Davao Oriental dan Davao Ocidental, Filipina dalam skala intensitas V MMI. 

Sementara itu, gempa ini juga dilaporkan masyrakat dirasakan di wilayah Indonesia seperti di Melonguane Kepulauan Talaud dalam skala intensitas IV MMI, Tahuna, Kep. Sangihe intensitas III-IV MMI, Siau Sitaro, Tobelo, Morotai intensitas III MMI, sedangkan Manado, Ternate, Jailolo intensitas II MMI.

"Kepada masyarakat Kepulauan Sangihe dan Talaud diimbau agar tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak bertanggungjawab, karena gempa ini tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono.

Laporan serupa juga disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BPNB). Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, gempa terasa kuat di Kabupaten Kepulauan Sangihe selama enam detik.

Dia mengatakan, masyarakat merespon keluar rumah dengan segera mencari tempat yang aman. Di Kepulauan Talaud, gempa dirasakan sedang selama empat hingga lima detik. Sedangkan di Kota Manado, guncangan gempa dirasakan lemah selama dua detik.

"Belum ada laporan korban jiwa dan kerusakan bangunan akibat gempa. BPBD setempat masih melakukan pendataan," katanya.

Sutopo mengatakan, berdasarkan analisa intensitas gempa dirasakan tidak ada daerah di Indonesia yang terdapat intensitas gempa yang merusak. Di Melonguane Talaud IV MMI, Tahuna Sangihe III-IV MMI, Siau Sitaro, Tobelo, Morotai III MMI, Manado, Ternate, Jailolo II MMI. Melihat skala intensitas gempa tersebut tidak ada kerusakan besar. Umumnya bangunan akam rusak jika diguncang gempa dengan intensitas di atas VI MMI.

"Masyatakat dihimbau tetap tenang. Tidak terpancing isu-isu menyesatkan. Di Indonesia, lembaga rujukan resmi terkait peringatan dini tsunami adalah BMKG. Oleh karena itu gunakan semua informasi dari BMKG," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SyahDu
December 29, 2018 at 09:44PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SyahDu
via IFTTT

Read More

LPEI Komitmen Dukung PT MedcoPapua Tingkatkan Produksi

LPEI telah memberikan jaminan fasilitas dengan skema syariah senilai Rp 150 miliar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan kunjungan kerja ke wilayah Indonesia timur pada tanggal 18-20 Desember 2018, salah satunya meninjau nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan skema pembiayaan syariah berupa jaminan fasilitas, yaitu PT MedcoPapua Hijau Selaras (MPHS) yang berlokasi di Manokwari, Papua Barat. Jaminan fasilitas tersebut tidak hanya diberikan untuk refinancing perkebunan kelapa sawit, namun juga pengembangan petani plasma PT MPHS. 

Untuk pengembangan petani plasma, LPEI memberikan jaminan fasilitas sebesar Rp 150 miliar untuk kebun plasma PT MPHS, dalam meningkatkan kualitas hasil dan pengolahan perkebunan kelapa sawit. PT MPHS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang telah banyak membantu pemasok bagi eksportir utama untuk melakukan ekspor kelapa sawit ke berbagai negara. 

Dalam mendukung hal tersebut, Direktur Eksekutif LPEI Sinthya Roesly menyatakan PT MPHS telah membangun kebun plasma seluas 2.684,65 hektare (Ha) dari total lahan plasma yang tersedia seluas 2.909,7 Ha hingga Agustus 2016. Dia mengatakan, aspek lingkungan yang menjadi krusial dalam industri kelapa sawit juga tidak luput dari perhatian.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 399 Tahun 2008 tanggal 10 September 2008, dokumen Amdal PT MPHS yang telah diterima memiliki arti, seluruh potensi permasalahan lingkungan sudah dapat dimitigasi perusahaan. 

“LPEI berkomitmen untuk mendukung PT MedcoPapua meningkatkan kapasitas produksi dan mampu melakukan ekspor secara langsung, sehingga secara langsung pula memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia," kata Sinthya di Manokwari saat mendampingi Menkeu Sri Mulyani, dalam siaran pers, Rabu (19/12). 

Sinthya mengatakan, selain jaminan fasilitas, LPEI juga akan menyerahkan community development dan corporate social responsibility (CSR) kepada Petani Plasma PT MPHS. Program community development nantinya diberikan dalam bentuk pelatihan pengelolaan pembukuan dan pelaporan pajak kepada pengurus koperasi sebagai bentuk jasa konsultasi. Sedangkan CSR diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh para petani plasma.

Jaminan fasilitas yang diberikan oleh LPEI dengan mendukung pembangunan kebun plasma, kata Sinthya, juga memperhatikan dampak sosial ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di wilayah sekitar Manokwari. PT MPHS juga berperan dalam melakukan beberapa pembangunan infrastruktur penunjang, penyediaan lapangan kerja, program pengembangan SDM termasuk pemberian beasiswa, serta kegiatan CSR yang meliputi program peningkatan kesehatan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2T1snhl
December 19, 2018 at 09:44PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2T1snhl
via IFTTT

Read More

Jepara Bakal Miliki Kebun Raya

Pembangunan kebun raya ini akan mendapatkan pendampingan dari LIPI.

REPUBLIKA.CO.ID, JEPARA -- Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, bakal memiliki objek wisata kebun raya seperti halnya Kota Bogor. Anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto mengatakan langkah ini menyusul keseriusan pemerintah daerah setempat dalam menyediakan lahannya. "Pemkab Jepara memang sudah menyiapkan lahan yang bisa dipilih sebagai kebun raya," ujarnya di Jepara, Sabtu (15/12).

Di antaranya, kata dia, di Kecamatan Pakisaji dan Kecamatan Mayong yang tersedia lahan cukup luas. Kedua lokasi tersebut, kata dia, sudah ditinjau oleh tim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Nantinya, kata dia, dalam pembangunannya akan mendapatkan pendampingan dari LIPI. "Tim dari LIPI akan memberikan asistensi dan pengarahan, termasuk tata letak dan jenis tanaman yang hendak ditanam," ujarnya.

Menurut dia, koleksi yang ada di kebun raya tersebut harus diprioritaskan tanaman lokal yang mulai langka. Setidaknya, kata dia, nantinya kebun raya tersebut bisa menjadi pusat studi maupun tempat resapan air, selain pula menjadi salah satu objek wisata di Jepara.

Pemerintah Kabupaten Jepara, Daryatmo mengatakan, memang menginginkan adanya kebun raya di setiap kabupaten/kota. Pasalnya, kata dia, upaya konservasi di kebun raya terbatas dengan ketersediaan lahan, sehingga perlu dibuat kebun raya di masing-masing daerah.

Dalam pengelolaannya, kata politisi PDI Perjuangan ini, bisa diserahkan kepada BUMD setempat. Meskipun sudah tersedia dua calon lokasi, dia memperkirakan, upaya membuat kebun raya di Kabupaten Jepara masih membutuhkan persiapan hingga beberapa tahun mendatang.

"Harapannya dalam jangka empat tahunan sudah bisa direalisasikan karena nantinya juga ditindaklanjuti dengan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Jepara dengan LIPI," ujarnya.

Selain dibebani penyediaan lahan, kata dia, Pemkab Jepara juga bertanggung jawab atas penyediaan akses jalan maupun sarana serta prasarana lainnya. Pembangunan kebun raya tersebut, merupakan hasil prakarsa antara Komisi VII DPR RI, LIPI dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CfzYmY
December 15, 2018 at 09:44PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CfzYmY
via IFTTT

Read More

Progres Pembangunan Bandara Yogya Baru 19 Persen

Banyak maskapai sudah meminta stot untuk terbang dari NYIA.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, Faik Fahmi menjelaskan saat ini progres pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) baru mencapai 19 persen. Namun, Faik optimistis pada April tahun depan NYIA sudah bisa melayani penerbangan rute internasional.

Faik menjelaskan saat ini AP I tengah merampungkan runway dan taxi way. Sepaket landasan pacu dan jalur pesawat hingga apron menurut pantauan Republika.co.id sudah mulai dikerjakan pemadatan. Faik mentargetkan paket landasan pacu itu akan selesai 100 persen pada Maret mendatang.

Bandara NYIA Kulon Progo Bisa Digunakan untuk Umrah

"Sekarang progressnya 19 persen. Tapi memang diantara semua yang akan selesai lebih dulu adalah air set. Taxi way dan runway akan selesai 100 persen pada maret esok," ujar Faik di NYIA, Jumat (14/12).

Faik menjelaskan untuk panjang landasan sendiri sepanjang 3.250 meter. Untuk luas bangunan terminal untuk tahap pertama di April mendatang akan seluas 8.000 meter persegi. Nantinya terminal tersebut akan memuat pelayanan rute internasional terlebih dahulu.

"Lalu terminal paling 8 ribu meter untuk internasional aja. Bisa menampung 2-2,5 juta. secara bertahap domestik akan jadi juga. Jadi akhir 2019 sudah selesai semua," ujar Faik.

Faik juga menjelaskan penerbangan internasional ini dilebh dahulukan mengingat panjangnya runway perlu dimanfaartkan secara optimal. Ia mengatakan apalagi tahun depan momen Umroh menjadi salah satu pangsa pasar yang menjanjikan.

Selain itu, kata Faik sudah banyak maskapai internasional yang mengkomunikasikan kepada pemerintah terkait meminta slot untuk melakukan penerbangan langsung ke NYIA.

"Nah, diiharapkan penerbangan internasional dengan pesawat besar, jumlah besr, jadi turisnya sgnifkan. Kita siap bisa sampai triple 7. Slot internasional juga banyak, dan banyak yang minat," ujar Faik.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EsJci1
December 14, 2018 at 09:44PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EsJci1
via IFTTT

Read More

In Picture: Telkom University Gelar Urban Village 2018

Kegiatan bertujuan untuk mempromosikan potensi dan keunikan daerah di Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID,  BANDUNG -- Suasana khas berbagai daerah di Jawa Barat hadir pada acara Urban Village 2018 yang digelar prodi Ilmu Komunikasi, konsentrasi Marketing Komunikasi, Telkom University, di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (1/12). 

Kegiatan yang menghadirkan sejumlah booth dan atraksi yang menggambarkan keunikan khas berbagai daerah di Jawa Barat tersebut bertujuan untuk mempromosikan dan membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi dan keunikan daerah di Jawa Barat.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2QxE9Cn
December 02, 2018 at 09:44PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2QxE9Cn
via IFTTT

Read More

Pemprov NTB Klaim Pembangunan Risha Cukup Pesat

Saat ini terdapat 800 fasilitator dari Kementerian PUPR untuk dampingi warga.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM – Progres rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terus berjalan. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Muhammad Rum mengatakan, sejumlah rumah instan sederhana sehat (Risha) siap huni sudah terbangun di sejumlah wilayah terdampak gempa. 

Dia merinci sejumlah Risha yang sudah terbangun meliputi 35 unit Risha di Kota Mataram, sedikitnya 10 Risha di Kabupaten Lombok Utara, sekira 31 Risha di Kabupaten Sumbawa. 

Progres cukup pesat dalam pembangunan Risha juga terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, meski dia belum mengetahui jumlah pastinya.

"Kami minta masyarakat bersabar karena proses bantuan rumah tidak serta merta secepat itu," ujar Rum di Mataram, NTB, Kamis (22/11).

Rum membeberkan, program rehabilitasi dan rekonstruksi terkendala pada aspek fasilitator atau tenaga pendamping dan aplikator atau penyedia bahan material bangunan Risha. 

Sebelumnya, aspek pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang menjadi syarat wajib pencairan dana bantuan menjadi alasan utama. Kini, kata Rum, sudah terbentuk cukup banyak pokmas, termasuk dana yang sudah dicairkan.

"Sekarang yang jadi masalah itu aplikator dan fasilitator atau pendamping, perlu ada pendampingan secara masif," lanjutnya.

Hingga saat ini terdapat 800 fasilitator yang diterjunkan Kementerian PUPR untuk mendampingi warga terdampak gempa membangun kembali rumah dengan kaidah tahan gempa. Menurut Rum, jumlah 800 fasilitator masih dirasa kurang dari kebutuhan ideal sebanyak 3 ribu fasilitator.

"Kita terus Koordinasi dengan Kementerian PUPR, sejauh mana kinerjanya fasilitator karena dengan 800 fasilitator masih terlihat belum maksimal, nanti kita dalami lagi," ucap Rum. 

Pemprov NTB juga berkomunikasi dengan Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait kemungkinan penambahan fasilitator. Rum menilai, keberadaan fasilitator dan ketersediaan bahan bangunan oleh aplikator sangat vital bagi pembangunan Risha.

Rum menilai target yang diberikan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait rehabilitasi dan rekonstruksi NTB rampung pada Maret 2019 bisa saja terealisasi selama tidak terpaku pada rumah model Risha. Untuk model Risha, dibutuhkan produksi sebanyak 400 Risha per hari untuk bisa mencapai target pada Maret 2019.

"Tapi kenyataan yang ada, kami pantau (produksi Risha) tidak sampai 27 unit per hari, makanya kita tidak terpaku dengan Risha, kalau Risha bisa dua tahun," lanjut dia.

Alternatif pilihan yang ditawarkan pemerintah, kata Rum, warga bisa memilih membangun rumah dengan model rumah instan konvensional (Riko). 

Rum menilai, proses pembangunan Riko jauh lebih cepat dibandingkan Risha, meski tetap harus disertai fasilitator agar rumah yang dibangun tetap memenuhi kaidah standar bangunan tahan gempa.

"Untuk rumah konvensional (Riko) lebih mudah karena materialnya tidak perlu spesifikasi yang sangat ketat, yang penting ukuran dan sambungan besi tepat, serta tetap tahan gempa. Kita ikhtiar dulu," kata Rum menambahkan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2FyN2HD
November 22, 2018 at 09:44PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2FyN2HD
via IFTTT

Read More