Rini: Saya tidak Mungkin Turunkan Harga Tiket Garuda

Harga tiket Garuda disebut Rini merupakan kewenangan Kemenhub.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN, Rini Soemarno, enggan terlibat lebih jauh tentang penentuan harga tiket pesawat. Ia bahkan menegaskan bahwa dirinya tidak bisa mengintervensi Garuda Indonesia untuk bisa mengubah harga tiket.

Rini malah mengatakan bahwa harga tiket pesawat yang ada saat ini masih dalam batas normal. "Ya saya tidak mungkin dong intervensi atau nurunin. Lagipula harga tiket Garuda masih di bawah batas atas kok. Masih normal," ujar Rini di Kantor Kementerian BUMN, Ahad (5/5).

Rini juga menjelaskan bahwa Garuda Indonesia adalah perusahaan publik. Ada kewenangan di dalam tubuh Garuda yang tidak bisa diintervensi terlalu dalam oleh pemerintah.

"Jadi mereka kalkulasinya mengikuti cost structure mereka, saya nggak bisa Menteri BUMN, eh kamu turunin. Itu ada cost structure-nya. Kita harus bertanggung jawab ke seluruh pemegang saham Garuda, yaitu publik dan negara maupun partner lain," ujar Rini.

Ia juga menjelaskan saat ini penentuan harga sebenarnya ada di pihak Kementerian Perhubungan. Ia menjelaskan yang menetapkan batas atas dan batas bawah tarif tiket pesawat merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan.

"Tiket kita ikut Kemenhub. Kan kemenhub ada batas atas ada batas bawah, kita ikuti itu aja," ujar Rini.

Hal senada juga pernah disampaikan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo. Ia menyebut, Kementerian BUMN tidak bisa menekan Garuda Indonesia menurunkan tarif tiket pesawat karena hal itu adalah kewenangan manajemen maskapai.

"Seberapa jauh pemegang saham intervensi apalagi perusahaan terbuka, ya intervensi tidak bisa, investor akan marah nanti," kata Gatot di lokasi yang sama.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir dipengaruhi oleh Garuda Indonesia. Untuk itu, penurunan harga tiket pesawat akan lebih mudah dilakukan bila ada instruksi dari Menteri BUMN Rini Soemarno.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JhKPk2
May 05, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JhKPk2
via IFTTT

Read More

Warga Tasmania Bisa tidak Sebut Jenis Kelamin di Akta Lahir

Tasmania membuat pencatuman keterangan jenis kelamin di akta lahir sebagai pilihan.

REPUBLIKA.CO.ID, TASMANIA -- Komunitas transgender di negara bagian Tasmania, Australia bersukacita setelah parlemen Tasmania meloloskan perubahan aturan yang membolehkan warga tidak mencantumkan keterangan jenis kelamin dalam akta kelahiran.

Majelis Rendah di negara bagian Tasmania mengesahkan amandemen RUU Pernikahan pada Rabu (10/9), setelah juru bicara majelis rendah dari Partai Liberal Sue Hickey memberikan dukungan suara bersama dengan partai-partai oposisi yang memungkinkan amandemen tersebut.

Amandemen Undang-undang itu sebelumnya sudah ditolak oleh Dewan Legislatif, tetapi pemerintah negara bagian berusaha untuk menunda penolakan itu dengan membawa RUU itu ke Majelis Rendah untuk pembahasan finalnya.

Photo: Sue Hickey mendukung oposisi dalam sejumlah kesempatan selama sidang di majelis rendah terkait isu gender. (ABC News: Rhiana Whitson)

Pemerintah telah menentang amandemen tersebut sejak tahun lalu, dengan mengatakan RUU itu telah dibajak oleh Partai Buruh dan Partai Hijau, dan dirancang dengan sembrono, serta bisa memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan. Undang-undang tersebut menjadikan pencantuman keterangan jenis kelamin atau gender pada akta kelahiran sebagai pilihan, dan menghilangkan persyaratan bagi seorang transgender untuk menjalani operasi agar gender mereka diakui.

Hal itu juga memungkinkan orang berusia 16 tahun atau lebih untuk mengajukan permohonan untuk mengubah gender mereka yang sudah terdaftar di akta kelahiran tanpa persetujuan orang tua. Aturan itu juga mengklarifikasi undang-undang yang melindungi hak individu untuk mengekspresikan gender mereka tanpa diskriminasi.

Peluang dicabut kembali

Di luar Gedung parlemen, Martine Delaney dari Transforming Tasmania mengatakan itu hampir merupakan momen anti-klimaks.

"Pembahasan amandemen ini adalah sesuatu yang telah berlangsung begitu lama dan telah menjadi perjuangan yang diupayakan selama 12 bulan terakhir, dan pemerintah sama sekali tidak mendukung kami, tetapi kami akhirnya berhasil juga," katanya.

Delaney mengatakan undang-undang itu akan menyelamatkan hidup, tetapi masih ada rintangan untuk membuat masyarakat luas mengerti.

"Amandemen ini akan membuat perbedaan positif bagi kehidupan anak-anak muda transgender dan beragam gender."

Tasmanian Coalition for Kids, yang didukung Gereja Katolik, dan Lobi Kristen Australia mengatakan mereka berharap Pemerintah Tasmania akan mencabut undang-undang tersebut jika ada peluang. Koalisi Ben Smith mengatakan dia yakin akan ada pertentangan yang semakin besar terhadap perubahan tersebut.

"Kami tidak ragu bahwa ketika komunitas yang lebih luas menjadi sadar akan dampak negatif dari perubahan ini, bahwa kasus untuk membatalkan perubahan ini akan menjadi luar biasa," kata Smith.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Utama Tasmania Will Hodgman tidak mengesampingkan hal itu.

"Karena penolakan oleh Partai Buruh dan Partai Hijau untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum dari amandemen mereka, sangat mungkin Parlemen akan perlu untuk memperbaiki masalah pada undang-undang tersebut, dan [itu mungkin berarti] mencabut amandemen yang dilakukan Partai Buruh-Partai Hijau di suatu waktu nanti, "katanya.

Simak beritanya dalam bahasa Inggris di sini.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Da7VoV
April 11, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Da7VoV
via IFTTT

Read More

Jokowi Janji Permudah Pelaporan Dana Desa

Penyaluran dana desa harus berorientasi hasil, tak sekadar prosedural

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi keluhan para kepala desa tantang ruwetnya pelaporan dana desa selama ini. Jokowi pun menjanjikan akan mempermudah pelaporan dana desa dalam waktu dekat. Menurut Presiden, penyaluran dana desa harus berorientasi hasil, tak sekadar prosedural yang justru menyulitkan pengelola dana desa. Apalagi, kata Jokowi, tidak semua kepala desa memiliki level pemahaman yang sama tentang administrasi dana desa.

"Kepala desa kan pendidikannya macam-macam. Jadi laporan nggak usah tebal-tebal, ruwet, apa sih. Kalau saya orientasinya bukan prosedur. Orientasi itu hasil. Kalau hasilnya sudah jelas, laporan hanya administratif, prosedur," kata Jokowi, Rabu (10/4).

Lamorin, seorang Kepala Desa di Aceh Tenggara, mengaku pelaporan dana desa selama ini menyulitkannya. Menurutnya, tak sedikit kepala desa yang memiliki latar belakang pendidikan SMP atau SMA. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk menjalankan pola pelaporan administrasi yang terlalu resmi dan rumit.

"Apalagi kalau disamakan dengan lulusan S2, S3," kata Lamorin.

Presiden juga berjanji akan memberikan tambahan tunjangan operasional bagi kepala desa di seluruh Indonesia. Kebijakan ini menyusul keluhan para kepala desa bahwa mereka diberatkan oleh pengeluaran operasional tak terduga yang kerap ditanggung mereka sendiri. Meski belum ditetapkan besarannya, Presiden meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam merumuskan berapa kenaikan tunjangan yang diberikan.

Jokowi menyebutkan bahwa tambahan tunjangan operasional akan digunakan oleh kepala desa untuk menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan dana desa. Jokowi khawatir, nihilnya tambahan tunjangan opersional akan berujung pada penyelewengan dana desa yang berujung penindakan hukum.

"Jangan sampai nanti nggak ada dana operasional, dia cari-cari jurus-jurus yang merupakan penyelewengan, iya kan? Lebih bagus yang legal, yang sudah kita tentukan dengan aturan yang ada. itu lebih baik," kata Jokowi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VBVCJ0
April 10, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VBVCJ0
via IFTTT

Read More

KPU Buka Layanan Pindah Memilih di Hari Libur

Orang yang pindah memilih hanya diperbolehkan untuk keadaan tertentu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Viryan, mengatakan pihaknya tetap membuka layanan pindah memilih di hari libur dan akhir pekan. Namun, pindah memilih hanya diperbolehkan untuk keadaan tertentu. 

"Iya tetap membuka layanan (pindah memilih) di akhir pekan, hari libur tanggal merah. Layanan ini kami buka hingga H-7 sebelum hari H pemungutan suara Pemilu pada 17 April nanti," ujar Viryan ketika dikonfirmasi, Ahad (31/3).

Sehingga, saat ini masyarakat boleh mengurus dokumen A5 sampai dengan 10 April mendatang. Namun, Viryan mengingatkan bahwa pindah memilih hanya untuk pemilih dengan keadaan tertentu. Kondisi tertentu itu yakni pemilih yang sedang sakit dan berada di RS, pemilih tahanan yang ada di lapas/rutan, korban bencana yang berada di pengungsian dan pemilih yang bertugas saat pemungutan suara 17 April.

"Sementara untuk mahasiswa atau pemilih yang pindah domisili, pemilih yang bekerja di luar wilayah domisilinya sudah tidak bisa lagi pindah memilih," tegas Viryan.

Sebagaimana diketahui, individu bisa mengurus dokumen pindah memilih di KPU daerah tujuan (KPU setempat tempat domisili saat ini). Adapun syarat yang dibutuhkan yakni membawa KTP-el atau suket bukti perekaman KTP-el (bagi individu yang penerbitan KTP-el nya belum selesai). KPU juga menyarankan untuk membawa Kartu Keluarga (KK) untuk membantu identifikasi  data pemilih. 

Sebelumnya, MK memutuskan mengabulkan sebagian terkait sejumlah pasal dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Adapun pemohon dari uji materi terdiri dari tujuh pihak, yakni Perludem (Pemohon 1), Hadar Nafis Gumay (pemohon 2), Feri Amsari (pemohon 3), Augus Hendy (pemohon 4), A. Murogi bin Sabar (pemohon 5), Muhamad Nurul Huda (pemohon 6), dan Sutrisno (pemohon 7). Perkara permohonan uji materi ini teregistrasi dengan nomor 20/PUU-XVII/2019.

Tujuh pemohon ini mengajukan uji materi pasal Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan pemohon 1 pemohon 4, pemohon 5, pemohon 6 dan pemohon 7 untuk sebagian," ujar Ketua Majelis Hakim MK Anwar Usman saat membacakan putusan di Gedung MK, Medan Merdeka Barat, Kamis (28/3).

MK menyatakan frasa 'paling lambat 30 hari' pada Pasal 210 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Menurut MK, jika pindah memilih dilakukan dalam kondisi tidak terduga, di luar kemampuan dan kemauan pemilih, maka pindah memilih bisa diurus hingga paling lambat tujuh hari sebelum hari H pemungutan suara.

"Sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara, kecuali bagi pemilih dalam kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih. Karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara. Ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari H pemungutan suara," lanjut Anwar.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2U7al23
March 31, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2U7al23
via IFTTT

Read More

'Dorong Promosi Wisata Daerah yang Punya Bandara Baru'

Mari meminta pemerintah untuk tidak hanya menargetkan kuantitas kunjungan wisman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Mari Elka Pangestu menyarankan pemerintah untuk bisa menggencarkan promosi di destinasi yang telah mendapat dukungan infrastruktur baru. Hal itu guna bisa meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

"Promosi bersama penerbangan dan hotel-hotel untuk destinasi baru yang sudah ada bandara baru maupun perluasan bandara. Seperti Danau Toba, Banyuwangi, Belitung, Jawa Tengah dan Jawa Barat," kata mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ketika dihubungi Republika.co.id, Jumat (1/2). 

Kendati demikian, Mari meminta pemerintah untuk tidak hanya menargetkan kuantitas kunjungan wisman. Menurut dia, kualitas wisman yang diukur dari pengeluaran dan durasi tinggal juga penting untuk ditingkatkan. Dia mengatakan, kegiatan wisata dengan nilai tambah tinggi bisa digencarkan seperti untuk olahraga golf atau selam, Meeting Incentive, Conference, Event (MICE), dan wisata lingkungan kelas atas.

"Seperti tahun lalu ada Asian Games dan World Bank Annual Meetings. Harus buat banyak event internasional dan nasional," kata Mari.

Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah untuk bisa meningkatkan jumlah wisatawan dalam negeri. Ini lantaran kelompok milenial, kelas menengah, serta profesional merupakan potensi wisatawan yang menjanjikan. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Bi9AaZ
February 01, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Bi9AaZ
via IFTTT

Read More

Rusia dan Cina Kecam Sanksi AS untuk Venezuela

Intervensi AS dalam krisis Venezuela dinilai memiliki konsekuensi serius.

REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Rusia dan Cina mengecam sanksi ekonomi Amerika Serikat (AS) terhadap perusahaan energi Venezuela. Kedua negara itu menilai intervensi AS dalam krisis politik Venezuela memiliki konsekuensi serius.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan hingga saat ini Rusia masih mendukung pemerintahan Nicholas Maduro. "Rusia melakukan segalanya untuk mendukung pemerintah Maduro yang sah," katanya pada Selasa (29/1), dikutip laman CNBC.

Moskow menentang segala bentuk campur tangan asing dalam urusan politik internal Venezuela. Menurut Peskov, apa yang dilakukan AS di Venezuela dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang juga mengecam sanksi yang dijatuhkan AS terhadap perusahaan energi Venezuela. "Sanksi negara yang relevan terhadap Venezuela akan menyebabkan memburuknya kondisi kehidupan rakyat di sana," ujar Geng.

Menurutnya, AS harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang timbul dari tindakannya terhadap Venezuela. "Negara-negara itu harus memikul tanggung jawab atas konsekuensi serius untuk hal ini," katanya.

Pada Senin (28/1), AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan energi milik Pemerintah Venezuela, yakni Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Menurut penasihat keamanan nasional AS, sanksi itu diperkirakan akan memblokir 7 miliar AS aset PDVSA. Selain itu, sanksi berpotensi melenyapkan pendapatan ekspor PDVSA sebesar 11 miliar dolar AS pada tahun mendatang.

Sanksi itu sengaja dijatuhkan sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintahan Maduro. Washington memperingatkan sanksi hanya akan dicabut jika Maduro menyerahkan kekuasaannya kepada pemimpin oposisi Juan Guaido.

Pekan lalu Majelis Nasional Venezuela telah menyatakan bahwa kepemimpinan Maduro tidak sah. Hal itu dilakukan berbarengan dengan gelombang demonstrasi oleh ratusan ribu warga Venezuela yang menuntut Maduro mundur dari jabatannya.

Guaido selaku pemimpin Majelis Nasional kemudian memproklamirkan dirinya sendiri sebagai presiden sementara negara tersebut. Beberapa negara, seperti AS, Israel, dan Australia telah mengakui serta mendukung kepemimpinan Guaido.

Baca: Perang Dukungan Maduro Vs Guaido di Venezuela

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2TkAXbn
January 29, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2TkAXbn
via IFTTT

Read More

Jepang Singkirkan Arab Saudi di Babak 16 Besar Piala Asia

Penampilan disiplin tim Samurai Biru terbukti mampu mematahkan semua upaya Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, SHARJAH -- Jepang berhasil memastikan satu tempat di babak perempat final Piala Asia 2019, usai mengalahkan Arab Saudi 1-0 di fase 16 besar di Stadion Al Sharjah, Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA), Senin (21/1) petang WIB.

Gol kemenangan Jepang di laga itu dicetak oleh bek tengah Takehiru Tomiyasu pada menit ke-20. Atas keberhasilan ini, Jepang kembali mengulangi prestasi seperti pada Piala Asia 2015.

Di babak perempat final, tim besutan Hajime Moriyasu itu sudah ditunggu Vietnam, yang secara mengejutkan mampu menyingkirkan juara Grup B, Yordania, lewat adu penalti. Pada babak pertama, tempo permainan cenderung berjalan dengan lambat.

Arab Saudi mencoba mengambil inisiatif serangan, sedangkan Jepang terlihat lebih banyak menunggu dan mengantisipasi serangan-serangan Arab Saudi. Di sepanjang babak pertama, The Green Falcons memang mampu menguasai permainan lewat keunggulan penguasaan bola mencapai 70 persen.

Bahkan, runner-up Piala Asia 2007 itu unggul dalam hal tembakan, yaitu lima tembakan berbanding dua yang dilakukan oleh para penggawa Jepang. Namun, tidak adanya skema penyerangan yang tepat ditambah kedisiplinan lini pertahanan Jepang membuat berbagai serangan The Green Falcons tidak berbuah maksimal.

Satu-satunya peluang terbaik Arab Saudi di sepanjang babak pertama terjadi pada menit ke-35 lewat tendangan melengkung Hatan Bahebri dari dalam kotak penalti. Sayangnya, bola hasil tendangan Bahebri itu masih melebar di sisi kanan gawang Jepang.

Sementara di kubu Jepang, permainan tim Samurai Biru jauh lebih efektif, dengan memanfaatkan serangan-serangan balik cepat. Peluang pertama yang tercipta di laga ini justru mampu diciptakan tim Samurai Biru.

Gelandang Ritsu Doan sempat melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti pada menit ketujuh. Namun, bola hasil tendangan Doan itu bisa dihalau pemain bertahan The Green Falcons.

Arab Saudi, yang asyik menyerang, justru dikagetkan dengan gol dari bek tengah Jepang, Takehiru Tomiyasu, pada menit ke-20. Berawal dari eksekusi tendangan penjuru, Tomiyasu berhasil menanduk bola tepat di depan muka gawang Arab Saudi. Bola pun bersarang mulus di pojok kiri bawah gawang The Green Falcons, tanpa bisa dihalau kiper Mohammed Al-Owais.

Usaha Arab Saudi untuk bisa merobek gawang Jepang pun terus berlanjut pada babak kedua. Dengan penguasaan bola mencapai 73 persen, The Green Falcons terus mengurung pertahanan Jepang.

Bahkan pada pertengahan babak kedua, tim besutan Juan Antonio Pizzi itu sempat menciptakan tiga peluang emas. Pada menit ke-62, penyerang Fahad Al Muwallad berhasil menusuk ke jantung pertahanan Jepang lewat sisi kiri. Namun, Al Dawsari yang menerima umpan tarik Al Muwallad, gagal melepaskan tendangan mengarah ke gawang tim Samurai Biru.

Empat menit berselang, Arab Saudi kembali mendapatkan peluang. Kali ini, lewat tendangan dari luar kotak penalti yang dilepaskan Bahebri. Sayangnya, bola tendangan Bahebri itu meluncur tipis di sisi kiri gawang Jepang.

Pun dengan peluang lewat sundulan bek tengah Ali Bulaihi pada menit ke-75. Bola hanya melambung tinggi di atas mistar gawang lawan. Skor 1-0 pun bertahan hingga laga usai. Arab Saudi memang mampu menguasai permainan dan terus melancarkan serangan, dengan catatan 10 tendangan, tapi hanya satu tembakan yang mengarah ke gawang.

Penampilan disiplin tim Samurai Biru terbukti mampu mematahkan semua upaya Arab Saudi di laga itu, sekaligus menyingkirkan tiga kali pemegang titel Piala Asia tersebut dari gelaran Piala Asia 2019.

Susunan Pemain: Jepang (4-2-3-1) Pelatih: Hajime Moriyasu Kiper: Gonda Belakang: Nagatomo, Yoshida, Tomiyasu, Sakai Tengah: Shibasaki, Endo; Haraguchi, Minamino, Doan Depan: Muto Arab Saudi (4-1-4-1 Pelatih: Juan Antonio Pinzi Kiper: Mohammed Al-Owais Belakang: Al-Bulayhi, Al Fatil, Al-Shahrani, Al-Burayk Tengah: Otayf; Al-Dawsari, Al-Mogahwi, Al-Bishi, Bahbir Depan: Al-Muwallad

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FOZrWw
January 21, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FOZrWw
via IFTTT

Read More

Pelajar Hafal Alquran Bebas Memilih Sekolah di Banda Aceh

Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi sebagai hafiz

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh memberikan kebebasan memilih sekolah kepada murid-murid yang hafal Alquran atau hafiz.

"Siswa yang mampu menghafal Alquran, maka diberikan prioritas utama memilih sekolah sesuai kemauannya," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Saminan di Banda Aceh, Senin (21/1).

Namun, menurut Saminan, dalam hal ini Dinas Pendidikan memberlakukan ketentuan mengenai tingkat hafalan minimal murid untuk mendapatkan kebebasan memilih sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Pada tingkat sekolah dasar, kebebasan memilih sekolah diberikan kepada murid yang mampu menghafal tiga juz Al Quran. Sedang murid yang ingin bebas memilih Sekolah Menengah Pertama atau SMP, paling sedikit harus sudah hafal lima juz Alquran.

Saminan mengatakan dinas memberikan kebebasan memilih sekolah bagi murid penghafal Alquran karena menghargai prestasi mereka sebagai hafiz.

Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Marwan mengatakan pemberian kebebasan memilih sekolah bagi siswa hafiz merupakan bagian dari program Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.

"Tujuannya, menyahuti program Wali Kota yang menginginkan pelajar mampu menghafal Alquran, sehingga ke depan mereka menjadi imam masjid yang hafiz," kata dia.

Kebijakan membebaskan penghafal Al Quran diharapkan bisa menyemangati murid-murid untuk menghafal Al Quran.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FBBCCh
January 21, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FBBCCh
via IFTTT

Read More

Minang Diaspora Gelar FGD Kembalikan Izzah Minangkabau

Pemprov dan DPRD Sumbar sedang mematangkan Rancangan Perda penyelangga pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Minang Diaspora Network Global (MDNG) menyelenggarakan Focus Group of Discussion (FGD) tentang upaya mengembalikan izzah Minangkabau. FGD tersebut diadakan di Universitas Yarsi Jakarta, Rabu (16/1).

FGD melibatkan  70  tokoh masyarakat Minang yang ada di Jakarta. Narasumber utama diskusi tersebut adalah:  Drs Burhasman Bur MM (kadis Pendidikan Sumbar), Drs Aristo Munandar (ketua Komisi V DPRD Sumbar), Prof  Dr Fasli Jalal (mantan Wamen Pendidikan), dan Prof  Dr Armei Arif (guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Pembina MDNG, Prof Dr Jurnalis Udin mengatakan, FGD tersebut terkait upaya mengembalikan izzah Minangkabau dengan cara meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat melalui Perda penyelenggara pendidikan. 

“Sumatera Barat terkenal sebagai  daerah yang banyak melahirkan tokoh dan ulama semenjak awal kemerdekaan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Di awal tahun 2019 ini, Dinas Pendidikan Pemprov Sumbar bersama Komisi V DPRD Sumbar sedang mematangkan Rancangan Peraturan Daerah penyelenggara pendidikan,” kata Jurnalis Udin dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (17/1).

Ia menambahkan, dalam diskusi yang cukup hangat itu banyak masukan dan usulan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di Jakarta. Intinya adalah bagaimana kiranya Pemprov Sumatera Barat, melalui Perda tersebut  dapat membuat suatu kebijakan yang komprehensif dan terukur agar dunia pendidikan di Sumatera Barat kembali bangkit. 

“Kebangkitan tersebut  berdasarkan falsafah hidup orang Minang,  yaitu Adat Bersandi Syarak-Syarak Bersandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai keunggulan/ kearifan lokal. Penjabaran ABS-SBK harus bisa diimplementasikan di sekolah dalam proses pembelajarannya. Dan sekolah harus bisa menjadi Surau untuk anak milenial,” paparnya.

Ia mengemukakan, kegiatan yang diprakasai oleh MDNG ini sebagai wujud kepedulian perantau Minang untuk dapat berkontribusi pemikiran dan ide bagi masyarakat di Sumatera Barat. Kegiatan diskusi tersebut  dipandu oleh praktisi pendidikan  Afrizal Sinaro yang juga sebagai ketua umum Yayasan  Perguruan Al Iman Jakarta.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RQMQbE
January 17, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RQMQbE
via IFTTT

Read More

Menlu: Indonesia Lakukan 129 Perundingan Perbatasan

Indonesia memiliki empat kebijakan prioritas luar negeri selama empat tahun terakhir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan empat kebijakan prioritas politik luar negeri Indonesia selama empat tahun terakhir. Prioritas pertama adalah menjaga kedaulatan Indonesia.

Retno mengatakan Indonesia negara yang menyakini kekuatan diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan isu batas-batas negara. Dalam empat tahun terakhir, kata Retno, intensitas diplomasi dan negosiasi perbatasan terus ditingkatkan dan diintensifkan. Selama kurun ini, Indonesia melakukan 129 perundingan perbatasan dengan negara lain.

Indonesia menggelar perundingan perbatasan dengan India, Malaysia, Vietnam, Laos, Singapura, Filipina, Thailand dan Timor Leste. Negosiasi dengan negara-negara tersebut tidak hanya dilakukan dalam tingkat teknis.

"Upaya tambahan juga dilakukan untuk memperkuat negosiasi, seperti penunjukan utusan khusus, perundingan pada tingkat tinggi tingkat menteri luar negeri, negosiasi perbatasan tidak pernah mudah, perlu waktu panjang, perlu kesabaran sambil terus saling percaya," kata Retno dalam pernyataan pers tahunan, Rabu (9/1).

Retno mengatakan salah satunya ratifikasi penentuan titik garis Laut Cina Selatan dengan Indonesia melalui Undang-undang tahun 2017. Indonesia juga telah meratifikasi batasan laut wilayah bagian timur selat Singapura antara Indonesia-Singapura dalam Undang-undang nomor 1 tahun 2017 dengan dilanjutlan piagam ratifikasi 10 Febuari 2017.

Indonesia pun membuat kesepakatan dengan Vietnam untuk menerima Prinsip Nonsingular, kesepakatan dengan Palau mengenai area desiminitasi dan negosiasi per segmen dan beberapa kesepakatan perbatasan lainnya.

Indonesia juga berhasil menyelesaikan isu perbatasan darat di Sungai Simantipal di Titik C.500-C.600 setelah tertunda selama lebih  dari 40 tahun. Indonesia juga membuat perbatasan dengan Papua Nugini dengan menanam 45 pilar batas tambahan setelah melalukan negosiasi selama lima tahun.

"Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hal yang tidak dapat ditawar, dari Sabang sampai Marauke sebagai satu-kesatuan, gangguan terhadap negara kesatuan akan disikapi secara tegas oleh Indonesia," kata Retno.

Retno juga menyinggung tentang pembunuhan 19 warga sipil oleh kelompok separatis kriminal bersenjata. Retno mengatakan perbuatan  kejam kelompok separtis tersebut harus dikutuk dan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Retno menambahkan gangguan-gangguan dari kelompok separatis tersebut tidak akan mengurangi komitmen pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat Papua. Karena masyarakat Papua adalah masyarakat Indonesia.

Priortitas kedua melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Retno mengatakan melindungi WNI menjadi amanat konstitusi yang harus ditunaikan. Selama empat tahun terakhir perlindungan WNI dilakukan dengan memperbaiki budaya struktural para diplomat Indonesia untuk meningkatkan perlindungan secara lebih optimal kepada WNI di luar negeri.

"Mesin perlindungan kami lebih besar terutama untuk melindungi kelompok-kelompok rentan misalnya para perempuan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," kata Retno.

Indonesia juga membangun sistem perlindungan yang lebih canggih. Sejak 1 Januari 2019 Portal Peduli WNI diterapkan serentak diseluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Portal Peduli WNI adalah wadah tunggal pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Prioritas ketiga kebijakan politik luar negeri Indonesia, kata Retno, ialah diplomasi ekonomi. Indonesia berusaha memperkuat perekonomiannya dengan melakukan kerja sama dengan pasar-pasar baru.

"Tingkatan ekonomi Indonesia dengan negara-negara Afrika mulai terjalin lebih dekat, satu terobosan yang dilakukan adalah penyelenggaraan Forum Indonesia-Afrika," kata Retno.

Dalam prioritas keempat Indonesia fokus menjaga perdamaian dunia. Indonesia juga senantiasa meningkatkan perannya di kawasan dan global, sebagi wujud kontribusi bagi dunia. Dengan visi Indonesia sebagai global maritime fulcrum, Indonesia terus memperkuat diplomasi maritim.

Hal ini tercermin dari terselenggaranya KTT Pertama IORA, Our Ocean Conference, dan Indonesia-Africa Maritime Dialogue. Baru-baru ini, Indonesia juga menginisiasi EAS Leaders’ Statement on Combating Marine Plastic Debris pada KTT EAS 2018 di Singapura.“Kita perlu menjaga stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Dalam konteks itu, Indonesia mengembangkan konsep kerja sama Indo-Pasifik,” kata Menlu Retno.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2H0FJcf
January 09, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2H0FJcf
via IFTTT

Read More

Kasus Pradiabetes Indonesia Urutan Ketiga di Dunia

Kondisi pradiabetes masih bisa dikembalikan menjadi normal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pradiabetes merupakan kondisi di mana kadar gula darah sudah melebihi batas normal, namun belum cukup tinggi untuk masuk dalam kategori diabetes melitus tipe 2 (DMT2). Kasus pradiabetes di Indonesia diperkirakan jauh lebih banyak dibandingkan kasus diabetes itu sendiri.

"Sekarang angka pradiabetes kita nomor tiga di dunia," ungkap Tri Juli Edi Tarigan saat ditemui usai upacara promosi doktornya di IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rabu (9/1).

Yang cukup mengkhawatirkan, kondisi pradiabetes seringkali tidak disadari oleh penderitanya. Hal ini dikarenakan kondisi pradiabetes cenderung tidak bergejala.

Karena tidak disadari, kondisi ini tidak mendapatkan intervensi yang dibutuhkan. Akibatnya, pradiabetes dapat dengan mudah berubah menjadi DMT2.

Tri mengatakan pradiabetes bisa diintervensi agar penderitanya bisa kembali normal. Intervensi terbaik untuk mencegah prediabetes berubah menjadi DMT2 adalah perubahan gaya hidup.

"Untuk pradiabetes, kalau kita bandingkan dengan (obat) metformin atau acarbose, paling bagus itu perubahan gaya hidup," kata dokter yang akrab disapa TJ ini.

Beberapa perubahan gaya hidup yang bisa dilakukan adalah olahraga teratur, misalnya dengan berjalan kaki 30 menit per hari. Selain itu, perubahan gaya hidup juga mencakup pengaturan pola makan yang sehat dan terukur dengan baik.

Meski terdengar mudah, perubahan gaya hidup merupakan upaya yang cukup sulit untuk diterapkan secara konsisten dalam jangka panjang. Seringkali penyandang pradiabetes gagal melakukan perubahan gaya hidup ini.

Untuk penyandang pradiabetes yang tidak bisa menerapkan perubahan gaya hidup, intervensi lain bisa dilakukan melalui obat-obatan. Beberapa contoh obat yang bisa digunakan adalah metformin atau acarbose.

"(Gunakan obat) untuk orang yang nggak kuat melakukan perubahan gaya hidup, yang motivasi internalnya memang lemah," ujar Tri.

Intervensi dengan obat-obatan juga bisa diberikan pada penyandang pradiabetes yang memiliki banyak faktor risiko diabetes. Misalnya, selain kondisi pradiabetes dia juga memiliki hipertensi, kolesterol tinggi, atau kebiasaan merokok.

"Walaupun dia pradiabetes, itu hati-hati. Kita mungkin segera intervensi (dengan obat) aja," kata Tri.

Upaya pencegahan agar pradiabetes tidak menjadi DMT2 sangat penting dilakukan. Alasannya, kondisi pradiabetes masih bisa dikembalikan menjadi normal. Namun, bila pradiabetes sudah berubah menjadi DMT2, maka tidak bisa dikembalikan menjadi normal.

Meski tidak bergejala, kondisi pradiabetes bisa ditemukan melalui skrining rutin. Skrining yang bisa dilakukan adalah tes kadar gula darah puasa atau kadar gula darah sewaktu. Sedangkan standar diagnosis pradiabetes bisa dilakukan dengan tes toleransi glukosa oral. Seseorang dapat dikatakan pradiabetes bila memiliki kadar gula darah puasa 100-125 mg/dL atau kadar gula darah normal 140-200 mg/dL.

"(Bila memiliki faktor risiko) itu harus skrining, jangan menunggu ada keluhan. Kalau ada keluhan artinya sudah telat," kata Tri.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2RDliWZ
January 09, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RDliWZ
via IFTTT

Read More