Tim Medis Baznas Sisir Danau Simporo Beri Layanan Kesehatan

Dokter Baznas menyebut rata-rata warga sekitar Danau menderita ISPA

REPUBLIKA.CO.ID, EBUNGFAU -- Tim medis Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyisir daerah sekitar Danau Sentani untuk memberikan pelayanan kesehatan. Daerah yang didatangi adalah Kampung Simporo, Distrik Ebungfau, Jayapura, Papua. Letak kampung ini berada persis di sisi Danau Sentani.

Dokter dari tim medis Baznas, Iffah Dwi Susilowati menuturkan, rata-rata warga di kampung tersebut menderita batuk, pilek, ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), dan kutu air. Ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya cuaca ekstrem yang tak menentu, daya tahan tubuh yang menurun akibat kurang makan atau kurang tidur.

"Daya tahan tubuh yang menurun ini biasanya karena makan dan minumnya tidak terjaga, kurang tidur, dan cuaca ekstrem," kata dia kepada Republika.co.id di lokasi, Sabtu (23/3).

Iffah mengatakan, virus flu ini tentu bisa menular ke warga lain sehingga harus segera diobati. Dia mengakui, jika seorang saja sudah terkena serangan flu, maka akan mudah menyerang warga lain.

Meski begitu, lanjut Iffah, di antara sakit yang mendera warga di kampung Simporo itu tidak ada yang mengarah ke malaria. "Belum ada yang mengarah ke malaria," tutur dia.

Iffah menjelaskan, malaria bisa diawali dengan panas dingin dan jika beberapa hari tidak langsung diobati maka dapat terserang malaria. Dalam kondisi tertentu, malaria bisa langsung menyerang tiba-tiba dengan gejala yakni muntah-muntah dan beberapa bagian sendi tubuh merasa sakit.

Salah seorang warga kampung Simporo, Yuliana Tokoro, mengatakan dirinya sudah beberapa hari ini menderita batuk, pilek dan sesak. Terkadang dia juga merasa sakit kepala sebelah. Ia datang ke tempat pelayanan kesehatan Baznas bersama dua anaknya.

Kedua anaknya itu dua hari ini didera sakit batuk dan pilek. Dia bersyukur ada pelayanan kesehatan Baznas ini karena warga setempat menjadi mudah untuk mendapatkan pengobatan. "Kita berterima kasih sekali, karena kesehatan di sini jadi keluhan warga," ungkapnya.

Hingga kini, warga kampung Simporo silih- berganti berdatangan ke posko sementara pelayanan kesehatan Baznas untuk memeriksakan kesehatannya. Mulai dari anak-anak sampai dewasa ikut berobat di sini. Posko tersebut berada di rumah warga yang punya halaman cukup untuk memberi pelayanan kesehatan.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Tot0Bi
March 23, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Tot0Bi
via IFTTT

Read More

Meski Menang Telak, Djanur: Persebaya Masih Harus Berbenah

Kekompakan para pemain masih menjadi pekerjaan rumah Bajul Ijo.

REPUBLIKA.CO.ID,  SURABAYA -- Pelatih Persebaya Surabaya Djadjang Nurdjaman menilai permainan timnya masih memerlukan banyak pembenahan. Persebaya menang besar pada laga melawan Persidago Gorontalo di babak 16 besar Piala Indonesia di Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (23/2) sore.   

"Masih banyak yang harus dibenahi meski menang besar," ujar Djanur, sapaan akrab Djadjang Nurdjaman, kepada wartawan usai pertandingan. 

Bermain di hadapan 10 ribuan Bonek (suporter Persebaya) yang hadir di stadion, Ruben Sanadi dan kawan-kawan menang 7-0 sekaligus memastikan lolos ke babak delapan besar Piala Indonesia. Gol-gol Bajul Ijo dicetak oleh Amildo Balde menit 27, 30, 56 dan 87, lalu masing-masing satu gol Otavio Dutra menit 34, Hansamu Yama menit 37, dan Damian Lizio menit 45+1.

Meski berstatus tuan rumah dan bermain mendominasi, menurut Djanur, anak asuhnya cukup kesulitan menembus pertahanan Persidago, terbukti gol perdana baru diciptakan menjelang setengah jam pertandingan berjalan.   

Selain itu, lanjut Djanur, kekompakan para pemain masih menjadi pekerjaan rumah bagi Persebaya, terlebih tidak lama lagi Bajul Ijo akan bermain di Piala Presiden melawan tim-tim Liga 1. "Di posisi belakang juga ada catatan, sebab beberapa kali penyerang Persidago bisa leluasa di dalam kotak penalti, bahkan melepaskan tendangan mengarah ke gawang," kata mantan pelatih Persib Bandung tersebut.   

Dalam latihan beberapa hari ke depan, kata Djadjang, akan dilakukan evaluasi agar penampilan di Piala Presiden 2019 yang dimulai awal Maret bisa lebih siap dan menjanjikan.   

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2IvS60X
February 23, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2IvS60X
via IFTTT

Read More

Jalan Tol Medan-Binjai Diharapkan Selesai Oktober

Pembangunan sempat tertunda karena masalah lahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai, Sumatra Utara bisa selesai pada Oktober 2019. Pembangunan sempat tertunda karena masalah lahan.

"Kita membahas dan memutuskan hal-hal terkait pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai agar selesai sesuai target pada Oktober 2019," katanya saat memimpin rapat koordinasi membahas kelanjutan Jalan Tol Medan-Binjai di Gedung Kemenko Perekonomian, Rabu (20/2).

Darmin memastikan pembangunan infrastruktur jalan tol ini akan selesai sesuai rencana setelah masalah pembebasan lahan usai sepenuhnya pada akhir Maret 2019.

"Pembebasan tanah akan selesai akhir Maret sampai pengosongan, sehingga awal April bisa dimulai pembangunan," ujarnya.

Oleh karena itu, rapat koordinasi ini mengambil keputusan melalui penegasan porsi uang ganti kerugian dengan skema 70 persen dan 30 persen. Porsi 70 persen diberikan pada masyarakat Kampung Tua yang menguasai tanah dan 30 persen pada pemegang sertifikat hak milik (SHM) dan ahli waris pemegang grant sultan, sesuai dengan ganti rugi melalui tim penilai.

Skema ini sebelumnya telah ditetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada November 2017. Namun, apabila pemegang SHM tidak menyetujui uang ganti kerugian sebesar 30 persen maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengambil keputusan.

Keputusan itu antara lain melakukan konsinyasi ke pengadilan negeri setempat dan selanjutnya kantor pertanahan melakukan pemutusan hubungan hukum atas SHM setelah ada penetapan dari pengadilan negeri.

Kemudian, mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pembatalan SHM secara administratif. Selain itu, meminta aparat penegak hukum di pusat dan di daerah mendukung kebijakan tersebut agar proyek Jalan Tol Medan-Binjai dapat tuntas pada Oktober 2019.

Gubernur Provinsi Sumatra Utara dan Wali Kota Medan juga diharapkan ikut mengawal dan memfasilitasi upaya percepatan penyelesaian masalah pengadaan tanah Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1.

Dengan selesainya proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat maka diharapkan pengosongan lahan yang masih menghambat pembangunan dapat selesai Maret 2019.

Proyek Jalan Tol Medan-Binjai Seksi 1 (Helvetia-Tanjungmulia) sepanjang 6,071 kilometer ini masih terhambat proses pembangunannya karena persoalan sengketa tanah. Padahal pembangunan ruas tol seksi 2 (Helvetia-Semayang) sepanjang 9,051 kilometer dan seksi 3 (Semayang-Binjai) sepanjang 10,319 kilometer telah selesai 100 persen.

Pembangunan jalan tol yang masuk dalam proyek strategis nasional ini telah memakan biaya Rp1,1 triliun dan dimulai sejak April 2015. Menurut rencana awal, proyek yang digarap oleh PT Hutama Karya (Persero) ini seharusnya beroperasi pada Juni 2018.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DZRGdv
February 20, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DZRGdv
via IFTTT

Read More

Ada Syarat Rekam Biometrik, Jumlah Jamaah Umrah Turun

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Keharusan untuk melakukan rekam biometrik bagi jamaah umrah mengakibatkan penurunan jumlah jamaah hingga 20-25 persen pada tahun ini. Ketua Permusyawaratan Antarsyarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) Artha Hanif menyebutkan, persyaratan ini menambah repot calon jamaah umrah yang ingin berangkat ke Tanah Suci.

"Pada awal tahun lalu, jumlah jamaah umrah sudah melebihi 700 ribu. Sekarang malah baru sekitar 600 ribu. Ini salah satu faktor penurunannya, efek biometrik menambah ribet mereka yang mau berangkat," jelas Artha kepada Republika.co.id, Selasa (5/2).

Dia mencontohkan beberapa hal yang menyebabkan rekam biometrik menjadi faktor yang menyulitkan calon jemaah. Pertama, bagi calon jamaah di kota, kesibukan dalam bekerja membuat mereka sulit untuk secara fisik hadir di cabang VFS Tasheel terdekat untuk melakukan rekam biometrik.

Kedua, untuk calon jamaah yang berasal dari daerah timur, contohnya Papua, cabang VFS Tasheel terdekat berada di Makassar. Sehingga, menambah beban biaya ongkos perjalanan.

"Padahal 60-70 persen berasal dari kelas ekonomi ke bawah, mereka harus mengumpulkan dana besar untuk bisa umrah, tapi sekedar rekam biometrik untuk dapat visa harus pontang panting, tambah banyak biaya. Itu tidak fair," tegasnya.

Dia mempertanyakan manfaat rekam biometrik tersebut, karena setelah sampai di Arab Saudi, para jamaah pun harus kembali melakukan rekam biometrik. Apabila rekam biometrik dimaksudkan untuk memperoleh data biometrik, maka seharusnya pihak Pemerintah Arab Saudi bisa bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memperolehnya. Rekam biometrik penduduk sebelumnya sudah dilakukan untuk memperoleh KTP dan paspor.

"Itu kalau poinnya adalah data, kalau itu poinnya kan selesai, bisa kerja sama dengan Kemendagri. Tapi poinnya sepertinya karena bisnisnya," katanya.

Selain itu ia mempertanyakan apakah VFS ini pihak yang secara sah atau legal untuk merekam data pendudukan. Karena seharusnya berhubungan dengan Kementerian terkait, apalagi terkait penyelengaraan umroh dan haji, yang memiliki dinaungi beberapa peraturan perundang-undangan.

"Minimal ada empat ketentuan untuk penyelenggaran umroh dan haji. Mereka harus melakukan koordinasi ini. Heran mereka bisa melakukan ini tanpa koordinasi dengan pemerintah," ujar Artha.

Dia juga menganggap aneh karena keharusan rekam biometrik ini hanya diwajibkan Arab Saudi kepada beberapa negara, termasuk Indonesia. Sementara negara tetangga seperti Malaysia tidak terkena peraturan ini.

Lebih lanjut Artha juga mengkritik upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dianggap lambat dalam menyelesaikan permasalahan ini. Karena sampai sekarang BKPM belum dapat menyelesaikan persoalan ini.

Berita Terkait

"BKPM kan sudah sepakat mengundang asosiasi dan VFS agar mendapatkan gambaran itu bisa dilakukan di Indonesia tanpa menyulitkan. Misalnya beberapa jam sebelum terbang ke Saudi, kan tidak akan menyulitkan jamaah," sarannya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Bn57nA
February 05, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Bn57nA
via IFTTT

Read More

Kapolda dan Anies Sepakat Jaga Kondusivitas DKI

Kapolda Irjen Gatot bersilaturahim dengan Anies Baswedan di Balai Kota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menerima kunjungan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jakarta Raya Irjen Gatot Eddy Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/2). Keduanya bersepakat untuk menjaga kondusivitas DKI Jakarta sekaligus memastikan Ibu Kota aman dan damai.

"Sore ini kami mendapatkan kehormatan bapak Kapolda yang baru bertugas di Polda Metro Jaya, Pak Irjen Gatot Eddy pramono bersama jajaran bersilaturahmi dan kita akan terus bekerja bersama. Kita sama-sama memiliki kepentingan untuk memastikan Jakarta aman damai,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Anies berkata, hal itu diperlukan sehingga kondisi DKI Jakarta bisa kondusif. Terutama untuk kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, politik. Anies menuturkan, kegiatan kerja sama ini akan terus dijalin dan tingkatkan.

Kapolda Irjen Gatot mengatakan, kunjungannya ke Balai Kota adalah bersilaturahim. “Sama dengan Pak Gubernur, saya selaku pejabat baru Kapolda melakukan silaturahim. Tadi siang kita bersilaturahim dengan Pak Pangdam Jaya, sore ini ke Pak Gubernur, besok lagi forpimda (forum pimpinan daerah, red) lainnya,” kata Gatot.

Silaturahim itu dilakukan dalam rangka pertama untuk menguatkan sinergi kedua belah pihak yang selama ini telah dibangun bersama-sama, terutama untuk menjaga kondusifitas di DKI. Terlebih, sebentar lagi musim pemilu pemilihan presiden akan berlangsung.

“Situasi yang relatif kondusif akan kita pertahankan terus bersama-sama. Kita akan bersama-sama mewujudkan kondisi yang aman dan kondusif tentu program-program banyak nanti tentu akan kita diskusikan,” jelas Gatot.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UIIbGD
February 04, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UIIbGD
via IFTTT

Read More

Kapolda dan Anies Sepakat Jaga Kondusifitas DKI

Kapolda Irjen Gatot bersilaturahim dengan Anies Baswedan di Balai Kota

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menerima kunjungan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jakarta Raya Irjen Gatot Eddy Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/2). Keduanya bersepakat untuk menjaga kondusifitas DKI Jakarta sekaligus memastikan Ibu Kota aman dan damai.

"Sore ini kami mendapatkan kehormatan bapak Kapolda yang baru bertugas di Polda Metro Jaya, Pak Irjen Gatot Eddy pramono bersama jajaran bersilaturahmi dan kita akan terus bekerja bersama. Kita sama-sama memiliki kepentingan untuk memastikan Jakarta aman damai,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Anies berkata, hal itu diperlukan sehingga kondisi DKI Jakarta bisa kondusif. Terutama untuk kegiatan perekonomian, kegiatan sosial, politik. Anies menuturkan, kegiatan kerja sama ini akan terus dijalin dan tingkatkan.

Kapolda Irjen Gatot mengatakan, kunjungannya ke Balai Kota adalah bersilaturahim. “Sama dengan Pak Gubernur, saya selaku pejabat baru Kapolda melakukan silaturahim. Tadi siang kita bersilaturahim dengan Pak Pangdam Jaya, sore ini ke Pak Gubernur, besok lagi forpimda (forum pimpinan daerah, red) lainnya,” kata Gatot.

Silaturahim itu dilakukan dalam rangka pertama untuk menguatkan sinergi kedua belah pihak yang selama ini telah dibangun bersama-sama, terutama untuk menjaga kondusifitas di DKI. Terlebih, sebentar lagi musim pemilu pemilihan presiden akan berlangsung.

“Situasi yang relatif kondusif akan kita pertahankan terus bersama-sama. Kita akan bersama-sama mewujudkan kondisi yang aman dan kondusif tentu program-program banyak nanti tentu akan kita diskusikan,” jelas Gatot.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2S88Hfz
February 04, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2S88Hfz
via IFTTT

Read More

PDI-P Dukung Kebijakan Presiden Jokowi Bebaskan Baasyir

Hasto menilai ini sebagai kebijakan manusiawi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan memberi dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membebaskan Pendiri Jamaah Anshotut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba'asyir. Ba'asyir dibebaskan tanpa syarat setelah menjalani dua pertiga dari masa hukumannya.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan proses hukum sudah ditegakkan. Namun tentunya, kata dia, proses hukum yang dilakukan harus dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sebab itu, dia mengatakan, Ba'asyir dibebaskan dengan alasan kemanusiaan lantaran sudah sangat berumur dan sudah sakit.

"Sehingga dengan prinsip kemanusiaan itulah kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap kebijakan Presiden Jokowi," kata Hasto kepada wartawan di sela Safari Kebangsaan PDI Perjuangan V menyusuri DKI Jakarta, Sabtu (19/1).

Selain itu, Hasto menilai Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentu memiliki kebijakan yang didasarkan pada konstitusi dan Pancasila. Ditambah, kata dia, Jokowi juga sudah berdialog dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra. "Dan itu merupakan suatu hal yang baik dan kami dukung sepenuhnya keputusan Pak Jokowi," ujar Hasto.

Diketahui, Abu Bakar Ba'asyir telah menjalani masa hukuman selama sembilan tahun dari total pidana 15 tahun atas kasus terorisme yang dijatuhkan kepadanya. Vonis 15 tahun penjara dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2MjCagq
January 19, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2MjCagq
via IFTTT

Read More

Musi Banyuasin Siapkan Perda Pembatasan Penggunaan Plastik

Insentif petugas kebersihan akan ditambah.

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG – Sukses meraih penghargaan piala Adipura 2018 untuk kota Sekayu dalam kategori kota kecil, kini Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) merencanakan mempersiapkan rancangan peraturan daerah (Perda) pembatasan penggunaan plastik. Bupati Dodi Reza Alex selain menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga Musi Banyuasin khususnya petugas kebersihan juga mengajak untuk mempertahankan penghargaan Adipura pada tahun-tahun mendatang.

“Piala Adipura kali ini merupakana raihan Adipura tersulit dan terberat, karena standar penilauan Adipura kali ini seleksinya sangat ketat. Alhamdulillah untuk kota Sekayu lulus dalam penilaian," Jumat (18/1).

Dodi Reza Alex juga menjelaskan rencana Pemerintah Kabupaten Muba bersama DPRD Muba akan menyusun dan menerbitkan peraturan daerah pembatasan penggunaan plastik untuk menekan angka atau volume sampah plastik. Selain itu, keduanya  mengalokasikan dana untuk insentif tambahan bagi petugas kebersihan di Muba.

“Perda pembatasan penggunaan plastik ini nantinya diharapkan dapat efektif dan maksimal menekan angka volume penggunaan sampah plastik, dan dari sisi kesejahteraan petugas kebersihan akan ditambah insentifnya karena merekalah garda terdepan untuk menjaga lingkungan,” kata mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR itu.

Menurut Dodi, saat ini Kabupaten Musi Banyuasin yang berhasil meraih penghargaan Adipura sebagai kota kecil terbersih, dalam pengelolaan sampah telah mulai mengarahkan untuk pengurangan sampah plastik. “Ke depan penanganan sampah plastik akan diatur melalui peraturan daerah yang juga akan mencantumkan sanksi bagi yang melanggar," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2W21Z9l
January 18, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W21Z9l
via IFTTT

Read More

Alumni Muda IPB Sambut Program 1 Juta Petani Milleneal

Saat ini sudah mencapai 400 ribu petani melleneal.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Program Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mencetak 1 juta petani milleneal mendapat sambutan positif dari mahasiswa dan alumni muda IPB yang tergabung dalam Kopi Warung Pemula. Hal tersebut terungkap dalam diskusi yang digelar Kopi Warung Pemula dengan mengangkat tema "Buka kacamata kuda: Bertani jangan sendiri, Bertani butuh sinergi” di Bogor, Jumat (11/1).

Hadir dalam diskusi itu Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Hortikultura, Rico Simanjuntak, Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Pemberitaan Media Cetak Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Abiyadun, petani muda alumni IPB, Reza Ali Akbar serta mahasiswa dan alumni muda IPB, Peneliti Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB, Amril Rangkuti.

Menurut Rico, Kementan berhasil menciptakan petani milleneal. Bahkan, Kementan menargetkan untuk mencetak 1 juta petani milleneal.

“Kementan akan ciptakan 1 juta petani milleneal tahun ini, dan saat ini sudah mencapai 400 ribu petani melleneal. Selain itu Kementan juga memberikan bantuan berbagai alat dan mesin pertanian (Alsintan) hingga 423.195 ribu lebih alsintan yang diberikan (selama empat tahun-red), naik 1.526 persen," kata Rico.

Rico mengajak generasi muda agar selalu terlibat aktif dalam memajukan sektor pertanian di Indonesia. Pasalnya, kebijaka Pemerintah melalui Kementan mengarah pada pertanian modern atau pertanian 4.0.

“Generasi milleneal ini kan sangat aktif dan mengerti teknologi, inovasi dan adopsi teknologi akan cepat terlaksana jika diambil alih oleh mereka, di tangan petani muda milleneal menggerakkan roda perekonomian bangsa,” ujarnya.

Rico menambahkan, target Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bukan hanya swasembada pangan, namun Indonesia juga bisa menjadi lumbung pangan dunia. Ia optimistis bisa mewujudkan cita-cita luhur dan belum pernah ada yang menerapkan ini.

“Kemajuan teknologi bergerak sangat pesat, adopsi teknologi dapat dilakukan oleh mereka yang melek teknologi. Dengan sumberdaya alam yang melimpah, dan sumberdaya manusia utamanya generasi muda, kita dapat menjadi energi besar untuk mewujudkan hal ini” ungkapnya.

Diskusi yang dikemas dalam suasana santai ala Warung Kopi itu dihadiri juga Universitas Nusa Bangsa, Bogor dan juga UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret – Surakarta) sebagai peserta diskusi. Petani muda yang sedang menggeliatkan berbagai bidang usahanya sekaligus alumni Fakultas Pertanian IPB, Reza Ali Akbar.

Reza  mengatakan, berdasarkan data hasil sensus pertanian 2013, ada sekitar 10 juta petani yang beralih profesi. Sedangkan regenerasi petani terasa jalan di tempat.

Pernyataan Reza tersebut dijawab Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Pemberitaan Media Cetak Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Abiyadun. Ia menjelaskan Kementan berupaya menarik perhatian kaum mileneal untuk bekerja sebagai petani.

“Pertama, melalui program perluasan areal tanam baru yakni jagung di lahan tidur banyak pemuda tani yang turut bergerak. Kalau dulu petani jagung hanya berusia tua,” kata Abi.

Ia melanjutkan, kedua adalah program peningkatan produksi dan eksport hortikultura. Program ini berhasil menarik minat generasi muda untuk menjadi petani sekaligus pelaku usaha, karena tidak hanya difasilitasi dari bantuan produksi, pendapingan, tetapi juga dipermudahnya dalam pengurusan izin eksport, serta mendapatkan suntikan dana dari berbagi investor dalam maupun luar negeri.

“Jadi dulu kalau mengurus izin eksport itu sangat sulit, bahkan butuh waktu 2 hingga 3 bulan, itu pun tidak ada kejelasan yang pasti. Tetapi, hari ini melalui kebijakan Menteri Amran, hanya butuh waktu 3 jam saja, melalui online single submission (pendaftaran terpadu satu pintu berbasis daring –red)," jelasnya.

Ketiga, Kementan membangun sistem tata niaga pertanian yang baru berbasis online dan dikelola oleh pemuda milleneal seperti salah satunya ialah pasar lelang cabai yang telah berkembang di berbagai daerah, misalnya Yogyakarta, bahkan sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Keempat, mendorong pengelolaan lahan berbasis korporasi. Mulai dari hulu hingga ke hilir, petani diberikan akses sehingga bertani saat ini tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan keseharian saja, tetapi menjadikan petani sebagai pelaku usaha," pungkasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FqOGKH
January 12, 2019 at 11:02PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FqOGKH
via IFTTT

Read More