Showing posts with label 2019 at 04:42PM. Show all posts
Showing posts with label 2019 at 04:42PM. Show all posts

Monday, May 27, 2019

Polri Jelaskan Rencana Kelompok yang Hendak Bunuh 4 Tokoh

Polri menyebut ada kelompok yang ingin memanfaatkan aksi 22 Mei untuk membunuh tokoh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Iqbal mengungkapkan, enam orang tersangka yang ingin memanfaatkan aksi 22 Mei untuk berbuat kejahatan berniat membunuh empat orang tokoh nasional. Selian empat tokoh nasional, mereka juga mengincar satu orang pimpinan lembaga survei.

"Tersangka TJ diminta untuk membunuh dua orang tokoh nasional, saya tidak sebutkan didepan publik, kami TNI dan Polri sudah paham siapa tokoh nasional tersebut," ungkap Iqbal saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/5).

Perintah itu diberikan kepada TJ pada 14 Maret 2019 oleh seseorang yang memberinya uang sebesar Rp 25 juta. Pada tanggal yang sama, HK juga menerima uang sebesar Rp 150 juta dari orang yang sama dengan pemberi uang kepada TJ.

"12 April 2019 tersangka HK mendapatkan perintah kembali untuk membunuh dua tokoh nasional lainnya. Jadi empat target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional," terang Iqbal.

Sekitar bulan April 2019 itu pula, ada perintah lain yang diberikan melalui tersangka HK, yakni untuk membunuh seorang peneliti suatu lembaga survei. Menurut Iqbal, tersangka sudah beberapa kali melakukan survei ke rumah tokoh-tokoh tersebut untuk kemudian dieksekusi. "Tersangka IR sudah mendapat uang Rp 5 juta," kata dia.

Iqbal juga mengungkapkan, semua itu berawal pada 1 Oktober 2018. HK menerima perintah dari seseorang untuk membeli dua pucuk senjata api laras panjang dan dua pucuk laras pendek di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan.

Pada 13 Oktober 2018, HK berhasil mendapatkan satu pucuk senjata api revolver cal 38 seharga Rp 50 juta dari tersangka AF. Kemudian, pada 5 Maret 2019, HK kembali mendapatkan senjata api dengan membeli dari tersangka AD.

"Satu pucuk senjata api mayer cal 22 seharga Rp 5,5 juta yang diserahkan kepada tersangka AZ dan dua pucuk senjata api, laras panjang cal 22 seharga Rp 15 juta dan laras pendek cal 22 seharga Rp 6 juta yang kemudian diserahkan kepada tersangka TJ," ujar Iqbal.

Sebelumnya, kepolisian kembali mengamankan kelompok yang ingin memanfaatkan momen aksi 22 Mei untuk melakukan tindak kejahatan. Setidaknya ada enam tersangka yang diciduk karena memiliki senjata api berikut amunisi dan rencana pembunuhan.

"Kasus kepemilikan senjata api ilegal yang akan digunakan dalam aksi kerusuhan 21-22 Mei 2019 dan rencana pembunuhan," kata Iqbal.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 1 Undang-Undang (UU) Darurat No. 12/1951 tentang Senjata Api. Mereka diancam hukuman maksimal seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun penjara. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2JFXnTh
May 27, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JFXnTh
via IFTTT
Share:

Saturday, May 25, 2019

Panen Kurma di Kota Tanjungpinang

Kurma yang dipanen jenis "Deglet Noor" atau dikenal kurma Tunisia

REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNGPINANG -- Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto, memanen kurma jenis "Deglet Noor" atau dikenal kurma Tunisia yang tumbuh dan berbuah di lingkungan pekarangan Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Sabtu (25/5).

Buah kurma yang dipanen itu memang tidak banyak, hanya dua tangkai. Namun, pohon kurma ini menjadi satu-satunya yang tumbuh di Kota Tanjungpinang, Kepri.

"Saya tidak bisa membayangkan kalau di Kepri pohon kurma bisa tumbuh dan berbuah. Hal ini menandakan betapa suburnya tanah di sini. Harapan ke depannya ini bisa dikembangkan lebih baik lagi di Kepri," kata Isdianto.

Isdianto melanjutkan, jika pohon kurma bisa tumbuh dan dikembangkan dengan baik di wilayah Kepri, tentu ini akan menjadi salah satu destinasi wisata baru yang akan diminati oleh wisatawan lokal hingga mancanegara.

Pemprov Kepri, kata dia, siap bersinergi membantu pengembangan pohon kurma di Kepri untuk menghasilkan lebih banyak lagi pohon-pohon kurma di wilayah setempat atau bahkan membuat area khusus kebun kurma.

"Kalau memang ternyata ini dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, pemerintah tentu harus membantu," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua PN Tanjungpinang, Admiral, mengatakan pohon kurma tersebut usianya sudah sekitar 15 tahun. Dia katakan, awalnya pohon ini di tanam oleh seorang hakim bernama Yus Enidar, alumni Universitas Andalas.

"Saya segera beritahu dengan beliau, bahwa hasil yang ditanamnya di sini tumbuh dan bisa dinikmati. Ini juga merupakan ladang amal baginya," ucapnya.

Admiral berharap, panen perdana dua tangkai kurma yang dilakukan saat Ramadhan ini membawa rahmat dan berkah khususnya bagi keluarga besar PN Tanjungpinang, dan warga Tanjungpinang pada umumnya.

"Mudah-mudahan tahun berikutnya bisa panen 10 tangkai bahkan lebih," tutur Admiral.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2ExJySL
May 25, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ExJySL
via IFTTT
Share:

Masak Keluarga Nggak Boleh Lihat Jenazah

Abdul Ajiz adalah salah seorang korban meninggal saat aksi 21 Mei di Bawaslu.

REPUBLIKA.CO.ID, "Saya belum boleh mengambil jenazah adik saya kalau belum diautopsi, lihat saja nggak boleh, baru bisa melihat dan diambil pukul 16.00 WIB (Rabu, 22/5)," kata Anjas (30 tahun), kakak korban meninggal dalam aksi 21 Mei di sekitar gedung Bawaslu, Jakarta.

Anjas kecewa dengan perlakuan itu. Kekecewaannya bukan tanpa alasan. Sejak 22 Mei pagi pukul 07.00 WIB, ia sudah menunggu di RS Bhayangkara, Kramat Jati, Jakarta, untuk bisa segera membawa pulang jenazah sang adik, Abdul Ajiz (27). Namun, dia mengaku tak diizinkan sebelum menandatangani persetujuan autopsi.

"Seperti pemaksaan untuk diautopsi, mau lihat saja nggak boleh kalau keluarga nggak tanda tangan persetujuan autopsi, masak kita keluarga nggak boleh sekadar lihat (jenazah) saja," kata dia di Banten, Jumat (24/5). Sementara itu, pihak keluarga di rumah terus menanyakan keadaan Ajiz.

Anjas juga merasa kasihan kepada jenazah adiknya jika terlalu lama dikebumikan. Di tengah kebingungan itu, Anjas akhirnya menandatangani perizinan autopsi. "Sekitar pukul 14.00 WIB, saya tanda tangani izin keluarga untuk autopsi, mau gimana lagi saya sudah bingung," ujar Anjas.

Abdul Ajiz adalah salah seorang korban meninggal saat aksi 21 Mei di Bawaslu. Menurut Anjas, adiknya meninggal dengan luka seperti tertembus peluru di punggung dan tangannya. Namun, Anjas mengaku kepastian penyebab kematiannya tidak dijelaskan secara gamblang saat selesai autopsi.

"Di surat keterangan nggak jelas karena apa penyebab meninggalnya. Ada orang yang bilang karena gas air mata, ada yang bilang karena tembakan di tangan, masak karena itu adik saya langsung meninggal," kata Anjas.

Setelah dilakukan autopsi 22 Mei sore, Anjas membawa jenazah adiknya ke rumah orang tuanya di Kampung Rocek Barat, Pandeglang, Banten, dengan biaya ambulans sendiri. Sesampainya di rumah, Anjas dan orang tuanya baru bisa melihat dengan jelas tubuh Ajiz saat prosesi memandikan jenazah.

"Masa yang terlihat luka itu punggung dan tangan, kepala juga diperiksa. Jadi memang nggak ada penjelasan lengkap saat di rumah sakit. Selesai autopsi saja saya cuma bisa lihat wajahnya karena jenazahnya sudah ditutup kain rapat," kata dia.

Keikutsertaan Ajiz dalam aksi sebenarnya tidak diketahui pihak keluarga. Keluarga hanya tahu Ajiz hendak ke rumah saudara dan almarhum juga memang sedang memondok di salah satu pesantren di Kuningan, Jakarta.

Namun, Anjas dan orang tuanya mengaku sudah ikhlas dengan kepergian Ajiz. Keluarga juga mengaku bangga atas keberanian dan perjuangannya dalam mengutarakan pendapat.

Johani mengaku, meninggalnya korban adalah pukulan berat bagi dia dan keluarga. Namun, di sisi lain, Johani mengaku bahagia dengan perjuangan anaknya menyuarakan pendapat di Jakarta, meskipun akhirnya Ajiz kembali ke rumah dalam keadaan tidak bernyawa.

"Dia itu mujahid, menyuarakan pendapat untuk bangsa, saya sudah ikhlas atas ketetapan Allah pada anak saya," ujar Ayah Ajiz, Johani (57), saat ditemui Republika.

Dia mengaku kecewa atas perlakuan pembunuh anaknya yang biadab dan tidak manusiawi dengan menyakiti tubuh hingga luka seperti bekas tembakan di punggung dan tangannya. "Saya tidak nuntut untuk mencari orang yang membunuh anak saya. Pembalasan dari Allah itu pasti ada karena Tuhan Mahaadil, saya sudah pasrah," ujar Johani.

Hal serupa diungkapkan paman Ajiz yang juga mengikuti aksi pada 21 Mei, Latif (38). Menurut dia, meninggalnya sang keponakan sudah menjadi takdir yang harus diterima.

Sedangkan cara meninggalnya yang sementara ini diduga karena tembakan menjadi hal yang memberatkan hati keluarga. "Kenapa diperlakukan seperti itu, seperti bukan manusia, kita aksi damai, ke Jakarta saja diperiksa ketat jadi nggak ada niatan untuk perang kota atau rusuh," ujar Latif.

Kedatangan para peserta aksi, menurut dia, hanya ingin mengutarakan pendapat saja, tidak dilandasi dengan kepentingan iming-iming materi. Latif mengatakan, beberapa aksi yang dilakukannya bahkan sampai harus menggadaikan motor miliknya untuk ongkos menuju tempat aksi demo.

Adapun terjadinya kerusuhan pada malam hari saat demo, kata dia, adalah akibat provokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hingga akhirnya berujung pada meninggalnya keponakan dan peserta demo. Latif juga menceritakan keseharian Ajiz yang menurutnya taat menjalankan ibadah dan gemar menuntut ilmu agama.

"Bawaannya sehari-hari itu kalau nggak kitab (kajian agama) ya Alquran, jadi saya rasa meninggalnya dalam keadaan syahid," ucap Latif.

Latif menuturkan, pihak keluarga tidak menuntut banyak kepada pihak berwenang terkait pengusutan meninggalnya Ajiz. Dia menilai, saat ini tidak banyak pihak yang bisa dipercaya dalam menegakkan keadilan.

"Yang jadi backing kami hanya Allah, kami hanya bersandar kepada-Nya, cuma Allah yang bisa membalas perilaku orang-orang yang berlaku seperti ini," ujarnya.

Kepolisian mengatakan tidak menggunakan peluru tajam dalam pengamanan saat kerusuhan terjadi di sejumlah titik di Jakarta pada Selasa (21/5) dan Rabu (22/5). Mabes Polri juga membantah adanya penyiksaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian saat melakukan penangkapan para perusuh.

Karopenmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, soal penggunaan peluru tajam sejak awal sudah diantisipasi. "Tidak ada aparat Polri dan TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang melakukan itu (penggunaan senjata api dan peluru tajam)," ujar dia. (alkhaledi kurnialam/bambang noroyono ed:mas alamil huda)

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2X0ethL
May 25, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2X0ethL
via IFTTT
Share:

Tuesday, May 21, 2019

Guru ASN Penyebar Pesan Berantai di Garut Minta Maaf

Sebelum menyebarkan, guru tersebut tak membaca isi tulisan.

REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Seorang guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang menyebarkan pesan berisi ancaman teror di Kabupaten Garut meminta maaf atas pebuatan yang dilakukannya. Lekaki berinisial AS (54 tahun) itu, mengaku menyadari penyebaran pesan itu meresahkan dan merugikan masyarakat.

Ia mengaku mendapat pesan tersebut dari grup pesan singkat Prabowo-Sandi. Tanpa membaca dengan cermat pesan yang ada di grup itu, ia lantas menyebarkan ke grup-grup lainnya yang diikuti.

"Saya belum betul-betul membaca dan tidak bermaksud mengeshare. Tapi kayaknya ada sedikit error di hp dan terjadi pengiriman pesan," kata dia di Polres Garut, Selasa (21/5).

Ia mengaku tidak ingat orang yang pertama kali menyebarkan pesan itu. Ia pun tak mengenal orang-orang yang ada di grup itu.

Berdasarkan keterangannya, ia masuk ke dalam grup itu diundang oleh orang yang tidak dikenalnya. Namun, karena kesamaan pilihan politik, AS bertahan dan mengambil informasi yang tersebar di sana.

Menurut dia, pertama kali ia menerima pesan ancaman itu pada Kamis (16/5) sekitar pukul 18.00 WIB. Setelah menerima pesan dan membacanya sekilas, ia lantas menyebarkan pesan ancaman itu ke grup-grup lainnya.

"Saya bukan membuatnya. Saya hanya share. Gak baca dulu," kata dia.

Pesan yang disebarkan AS sendiri berisi ajakan untuk menghancurkan perusak NKRI. Penghancuran itu dilaukan dengan cara pengeboman massal di Jakarta pada 21-22 Mei.

Pesan itu juga berisi ajakan jihad yang akan dilakukan pada 22 Mei di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta. Aksi itu sekaligus untuk melakukan peledakan. Dalam pesan itu juga berisi tagar #2019PrabowoHarusPresiden dan #KPUCurang.

Ia menyesal atas perbuatan menyebarkan pesan itu. AS juga meminta maaf atas perbuatannya yang  meresahkan masyarakat. "Itu sebenarnya bukan kehendak saya, hanya share. Saya benar-benar minta maaf," kata dia.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Barat (Jabar), Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, polisi menangkap AS di rumahnya Kampung Jatijajar, Desa Sindangsuka, Kecamatan Cibatu, pada Sabtu (18/5). AS merupakan seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di salah satu SMA di Kecamatan Cibatu. Pesan teror itu berisi ancaman pengeboman massal di Jakarta pada 21 sampai 22 Mei.

"Pesan itu disebarkan tersangka ke beberapa grup WhatsApp. Seperti grup PAI, media Islam, sedulur Banten, SGT, dan Indonesia for Palestin," kata dia.

Ia menambahkan, tersangka secara sadar menyebarkan informasi tersebut. Selain ke beberapa grup, informasi itu juga disebarkan ke beberapa kontak pribadinya.

"Tentu kita ketahui dampaknya ke masyarakat adalah membuat rasa ketakutan," kata dia.

Trunoyudo menegaskan, isi pesan tersebut merupakan kabar bohong atau hoaks. Karena itu, ia meminta masyarakat tak takut dan tidak terpancing pesan yang sumbernya tidak jelas.

Menurut dia, pihak kepolisian masih mendalami untuk mencari pembuat awal pesan tersebut. "(Pembuat pesan) belum ditangkap. Masih ditelusuri," kata dia.

Untuk tersangka AS, Trunoyudo mengatakan, akan diancam dengan pasal berlapis, di antaranya Pasal 7 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003, Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2018, Pasal 45a ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016, serta Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Tersangka diancam hukuman penjara minimal lima tahun dan maksimal 20 tahun.

Ia mengimbau masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi terhadap setiap pesan yang diterimanya. Dengan begitu, masyarakat tidak akan gampang terhasut dengan informasi yang tak jelas sumbernya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2JxkVcS
May 21, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JxkVcS
via IFTTT
Share:

TKN Apresiasi Langkah BPN Ajukan Permohonan Sengketa Pemilu

TKN menilai, sikap BPN menjadi sebuah langkah maju yang diambil kubu oposisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) menilai positif langkah Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang mau membawa sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). TKN menilai, sikap itu menjadi sebuah langkah maju yang diambil kubu oposisi.

"Karena itu melalui mekanisme yang tersedia sesuai konstitusi kita dan untuk itu kami meyakini bahwa sesuai ketentuan UUD 1945, MK itu bersikap independen, merdeka di dalam mengambil keputusannya," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (21/5).

Menurut Hasto, hakim MK juga memiliki sikap kenegarawanan. Artinya, Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu meyakini jika melalui proses pengaduan ke MK itu menjadi cara yang terbaik dan dijamin oleh undang-undang.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana untuk mengajukan gugatan Pemilu 2019 ke MK. BPN mengatakan, akan mempersiapkan materi gugatan tersebut.

BPN mengungkapkan, ada berbagai pertimbangan yang sangat krusial untuk diajukan ke MK. Misalnya terkait perbedaan perhitungan suara yang sangat signifikan. BPN menyebut jika pemilu tahun ini penuh dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Hasto menilai, sulit untuk melakukan kecurangan yang bersifat TSM tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana caranya untuk mempengaruhi secara sistematik terhadap jutaan orang dengan kondisi geografis yang begitu luas.

"Siapa yang bisa mengendalikan dan kemauan pilihan rakyat," katanya.

Lebih jauh, Hasto berpendapat jika tuduhan adanya kecurangan merupakan hal-hal yang menunjukan kualitas demokrasi nasional masih harus diperbaiki di masa-masa yang akan datang. Meski demikian, hal tersebut merupakan hak politik seseorang yang harus diselesaikan secara hukum.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2JTa6RP
May 21, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JTa6RP
via IFTTT
Share:

Sunday, May 12, 2019

Keutamaan Membaca Alquran Selama Ramadhan

Ramadhan ini bulannya Alquran.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Alquran merupakan wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada umat-Nya. Dalam Alquran terda pat banyak ilmu dan tuntunan dalam hidup yang bila dilaksanakan akan membawa kebaikan. Alquran pun menjadi kitab suci yang terjaga karena dihafal para hafiz.

Wawancara reporter Republika, Zahrotul Oktaviani, dengan Kepala Laznah Pentashihan Alquran Kemenang Dr Muchlis M Hanafi menjabarkan tren tahfiz di Indonesia dan bagaimana menjaga hafalan itu tetap bermakna. 

Cara menjaga hafalan dan ilmu membaca Alquran? 

Tadi, harus selalu ada murajaah, takrir. Bahkan, dulu pengalaman sa ya selama di pesantren, frekuensi takrir lebih banyak daripada hafal annya. Misal, kita setoran hafalan baru dilakukan pagi, selepas shalat Subuh. Nanti saat pengajian Zhuhur dan Maghrib kepada kiai kita itu mengulang hafalan yang sudah di lakukan pagi hari. Porsi takrir atau murajaah harus lebih besar karena menjaganya ini lebih sulit.

Kita menghafal satu halaman itu tidak sampai satu jam bisa selesai. Tapi, kalau satu atau dua jam lagi disuruh mengulang, bisa jadi sudah lupa karena tidak diulang. Maka nya, harus selalu dijaga dengan mu rajaah atau takrir.

Keutamaan menghafal dan membaca Alquran selama Ramadhan?

Ramadhan ini bulannya Alquran. Bahkan, saya selalu berkata bah wa Alquran ini pengantinnya Ramadhan. Dalam artian, kebaikan yang bertaburan di bulan Rama dhan ini dalam rangka untuk merayakan turunnya Alquran.

Orang menjalankan ibadah berpuasa, mengejar Qiyamul Lail, menahan nafsu, ini dalam rangka memur nikan dan menyucikan jiwa. Jika hati dan jiwa manusia ini sudah tersucikan, selanjutnya, Alquran ini akan meng isinya. Nilai-nilai Alquran ini akan mudah terserap dalam hati yang su ci dengan berbagai amal ibadah saat Ramadhan.

Allah berikan begitu banyak fasilitas di bulan Ramadhan dalam rangka mempersiapkan landasan bagi Alquran. Bulan Ramdhan ada lah bulan yang tepat untuk lebih mendekatkan diri dengan Alquran. Mulai dari membaca, menghafalkan, mentadaburi maknanya.

Sehingga, terjadi internalisasi nilai-nilai Al quran. Ibarat kebun, kebun ini sudah dipersiapkan sebaik mungkin dan layak ditanami. Sudah dicabuti rumputnya, dibajak, dan tinggal di tabur benih kebaikan. Dimasuki nilai-nilai Alquran dan selanjutnya di jaga untuk menunggu menuai ha silnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2VhIg3N
May 12, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VhIg3N
via IFTTT
Share:

Friday, May 10, 2019

KPU Skors Rekapitulasi Pemilu Tingkat Nasional

Skors rekapitulasi pemilu dilakukan usai Partai Demokrat menyampaikan kritik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan sementara pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil Pemilu 2019 tingkat nasional yang digelar di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/5). Skors tersebut dilakukan usai Wakil Ketua Bapilu Partai Demokrat menyampaikan kritik atas pembacaan hasil pileg DPR RI untuk Provinsi Bali. 

Pada Jumat sore, pembacaan hasil pemilu untuk perolehan suara paslon capres-cawapres di Bali sudah selesai dibacakan. Setelahnya, Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, membacakan hasil perolehan suara pileg DPR RI.

Tiba-tiba, Andi Nurpati meminta waktu untuk bertanya kepada KPU RI. "Saya igin bertanya, ini kan memindahkan ke form DB1 dari DC1, nah yang dibacakan kok sama dengan pada saat rekapitulasi pleno tingkat provinsi?" ujar Andi. 

Dirinya bermaksud mengkritisi pelaksanaan pembacaan hasil pileg yang dibacakan per kabupaten. Padahal, semestinya dibaca per daerah pemilihan (dapil).

"Mengapa dibacakan itu per kabupaten/kota? Kan kita rekapitulasi tingkat nasional, harusnya di pleno ini hasil total dapil. Jadi apa yang disampaikan (KPU provinsi Bali) betul, tapi formulirnya tidak mendukung. Formulir ini perlu direvisi sehingga di situ langsung dapil, jadi tidak dibacakan lagi kabupaten/kotanya. Kalau seperti ini lagi sama dengan rekapitulasi provinsi lagi, " tegas Andi. 

Atas pertanyaan tersebut, Komisioner KPU memberikan tanggapan. Dia membenarkan semestinya rekapitulasi hasil pileg DPR RI secara nasional dibacakan per dapil.

Hasyim lalu memutuskan untuk menghentikan sementara rapat tersebut. "Yang kita lakukan di sini adalah rekapitulasi nasional per dapil. Kalau ada 80 dapil ya kita bacakan 80 dapil. Oleh karena belum terisi, nanti kita skorsing dulu, diisi, baru nanti yg dibacakan dimasukkan ke bagian ujung sudah per dapil," jelas Hasyim. 

Rapat akhrinya dihentikan sementara pada pukul 15.05 WIB. Skorsing dilakukan sekitar satu jam lebih hingga rapat dibuka kembali pukul 16.15 WIB. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2JsinMo
May 10, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JsinMo
via IFTTT
Share:

Monday, May 6, 2019

Kuartal I, Produksi Pupuk Indonesia Capai 2,6 Juta Ton

Tahun ini Pupu Indonesia menargetkan jumlah produksi sebanyak 11,625 juta ton

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuartal pertama tahun 2019 Pupuk Indonesia mencatatkan peningkatan produksi. Tercatat pada kuartal pertama tahun ini produksi seluruh jenis pupuk sebesar 2,6 juta ton.

Kepala Komunikasi Korporat PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana menjelaskan produksi tersebut lebih tinggi dari target yang dipasang perusahaan sebesar 2,4 juta ton pada kuartal pertama. Ia juga menjelaskan produksi tersebut juga telah mencapai 22,9 persen dari total target produksi sepanjang tahun 2019 yaitu sebanyak 11,625 juta ton.

“Jumlah produksi di kuartal pertama tahun ini terbilang cukup positif. Artinya pabrik yang kita miliki ini handal dan beroperasi optimal dengan rate yang cukup tinggi,” kata Wijaya, Senin (6/5).

Wijaya juga menjelaskan pada tahun ini perusahaan melakukan efisiensi dalam produksi. Ia menjelaskan perusahaan menjaga efisiensi melalui penggunaan gas yang efisien untuk produk pupuk urea dan amoniak.

Tercatat, hingga Maret 2019 konsumsi gas urea sebesar 28,19 mmbtu per ton dari target penggunaan gas sebesar 29,07 mmbtu per ton. "Kami tetap upayakan efisiensi penggunaan gas bumi dengan menjaga performa pabrik-pabrik pupuk kami sepanjang kuartal I tahun 2019," ujar Wijaya.

Langkah ini kata Wijaya dilakukan agar perusahaan dapat menekan biaya produksi dan jumlah produksi dapat dioptimalkan. “Dengan kemampuan produksi yang melampaui target ini, kami dapat memenuhi kebutuhan petani terutama di sektor subsidi yaitu sebesar 8,8 juta ton di tahun ini. Kami juga tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pupuk untuk sektor pangan Nasional setelah itu baru sektor komersil lainnya,” papar Wijaya.

Kapasitas produksi Pupuk Indonesia Grup hingga kini mencapai 13.752.500 ton produk pupuk dan 8.694.500 ton produk non pupuk.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2HdlrcL
May 06, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HdlrcL
via IFTTT
Share:

Thursday, May 2, 2019

Bawang Putih Jadi Pendorong Utama Inflasi Jatim

Tingginya permintaan bawang putih tidak diimbangi dengan pasokan.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Badan Pusat Statistik Jawa Timur (BPS Jatim) mencatat, berdasarkan pemantauan terhadap perubahan harga selama April 2019 di 8 kota IHK Jawa Timur menunjukkan adanya kenaikan harga di sebagian besar komoditas yang dipantau. Hal ini mendorong terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 0,41 persen, yaitu dari 134,24 menjadi 134,80.

"Inflasi April 2019 lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2018. Pada April 2018 hanya mengalami inflasi sebesar 0,18 persen," kata Kepala BPS Jatim Teguh Pramono di kantornya, Jalan Kendangsari Surabaya, Kamis (2/5).

Teguh menjabarkan, Pada April 2019, dari tujuh kelompok pengeluaran, lima kelompok mengalami inflasi dan dua kelompok lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi adalah kelompok Bahan Makanan sebesar 1,50 persen. Kemudian diikuti kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,40 persen; kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau sebesar 0,19 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,19 persen; dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar sebesar 0,04 persen.

"Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok Sandang sebesar 0,14 persen dan kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olah raga sebesar 0,002 persen," ujar Teguh.

Tiga komoditas utama yang mendorong terjadinya inflasi pada April 2019 di Jatim ialah bawang putih, bawang merah, dan tomat sayur. Tingginya permintaan bawang putih, tidak dapat diimbangi oleh pasokan yang cukup di pasaran. Ini embuat harga bawang putih mengalami peningkatan, dan menjadi komoditas utama pendorong inflasi.

Teguh melanjutkan, bawang merah juga mengalami kenaikan yang disebabkan karena saat ini sedang di luar masa panen. Sementara itu, faktor cuaca yang sering terjadi hujan menyebabkan harga tomat sayur turut mengalami kenaikan.

"Pada musim hujan, banyak petani yang mengalami gagal panen sehingga harga tomat sayur menjadi melambung tinggi," kata Teguh.

Teguh menambahkan, beberapa komoditas yang menjadi penghambat terjadinya inflasi pada April 2019 di Jatim adalah beras, daging ayam ras, dan tarif listrik. Seperti bulan sebelumnya, beras masih menjadi komoditas utama penghambat inflasi. Pada April, harga beras masih mengalami penurunan.

"Komoditas lain yang mengalami penurunan harga adalah daging ayam ras. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pasokan sementara permintaan tidak terlalu banyak. Per 1 Maret 2019, tarif listrik mengalami penurunan untuk pelanggan Rumah Tangga Mampu golongan R-I 900 VA. Hal ini membuat tarif listrik menjadi salah satu komoditas yang menahan laju inflasi April 2019," kata Teguh.

Teguh mengungkapkan, penghitungan angka inflasi di 8 kota IHK di Jawa Timur selama April 2019, seluruh kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Jember, yaitu mencapai 0,45 persen. Kemudian diikuti Malang dan Surabaya sebesar 0,44 persen, Madiun sebesar 0,41 persen, Sumenep sebesar 0,37 persen, Kediri sebesar 0,36 persen, Probolinggo sebesar 0,19 persen, dan Banyuwangi sebesar 0,15 persen.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2vAuG0V
May 02, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vAuG0V
via IFTTT
Share:

Thursday, April 25, 2019

Komnas Pertanyakan Sumber Pembiayaan Kuota Haji Tambahan

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj berharap Kementerian Agama dan DPR berhati-hati dalam menetapkan sumber anggaran untuk pembiayaan tambahan kuota haji sebanyak 10 ribu jemaah. Pasalnya, lanjut dia, porsi sumber dana cenderung lebih besar dari APBN daripada kas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Hal itu pun sudah disepakati pemerintah dan DPR beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Mustolih menuturkan, dana haji diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dia mengakui, sudah ada RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) yang sudah disahkan dalam sidang paripurna DPR, tetapi beleid itu hingga kini belum ditandatangani Presiden.

Adapun soal pengelolaan keuangan haji telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014. Dalam Pasal 5 beleid tersebut ditegaskan, sumber utama penyelenggaraan ibadah haji ialah dari biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang disetorkan jamaah.

Sumber lainnya bisa berasal dari tambahan dana efisiensi pengelolaan dan dana abadi umat (DAU). Adapun sumber dana APBN, jelas dia, porsinya terbatas, yakni hanya untuk biaya petugas haji.

"Yang menjadi pertanyaan, kenapa kemudian sumbernya lebih besar dari APBN. Dalam pengelolaan keuangan haji harus hati-hati, karena kebijakan ini sifatnya di luar kebiasaaan, karena ada tambahan kuota itu," kata Mustolih Siradj saat dihubungi Ihram.co.id, Rabu (24/4) malam.

Ia menjelaskan, APBN bisa saja dipakai untuk membiayai petugas haji. Namun, hal-hal lain terkait haji menggunakan pembiayaan dari BPIH, dana efisiensi, dan lainnya. Misalnya, urusan hotel, penerbangan, katering, akomodasi, transportasi dan manasik bagi para jemaah.

Mustolih menekankan, sumber keuangan penyelenggaraan ibadah haji seyogianya tidak menyedot APBN terlalu besar. Dia mengaku khawatir bila masalah keuangan haji berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Di sisi lain, dia mengapresiasi pemerintah yang bermaksud memanfaatkan kuota tambahan itu untuk memangkas antrean calon jamaah haji.

"Jangan sampai porsi tambahan kuota jamaah justru menyedot APBN, nanti berpotensi ada pengelolaan keuangan yang diduga melanggar. Saya ingatkan menteri agama, DPR, BPKH, agar nanti tidak saling lempar tanggung jawab. APBN itu hanya supporting saja sifatnya," lanjutnya.

Terakhir, Mustolih mengakui tambahan kuota haji terasa dilematis. Di satu sisi, hal itu merupakan kabar gembira. Namun, di sisi lain, kebijakan yang terkesan mendadak ini menjadi tantangan bagi pemerintah.

Sebab, tambahan kuota haji dapat menggerus dana efisiensi atau dana kelola di BPKH. Dengan demikian, bisa mengganggu arus sirkulasi keuangan yang ada di badan tersebut.

"Akan tetapi, BPKH juga tidak bisa menolak begitu saja untuk mengeluarkan dana bagi tambahan kuota haji. Karena jamaah pada dasarnya telah menyetor biaya saat mereka mendaftar haji," tambahnya.

Dana yang Diperlukan

Dengan adanya tambahan kuota sebesar 10 ribu jamaah, pemerintah setidaknya membutuhkan biaya sebesar Rp 353 miliar.

Sebelumnya dalam rapat antara DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) pada Selasa (23/4), muncul kesepakatan bahwa sumber pembiayaan untuk tambahan kuota haji itu berasal dari APBN melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN), sebesar Rp 183.729.060.559.

Berita Terkait

Sementara, sisanya dari efisiensi pengadaan riyal Arab Saudi (SAR) oleh BPKH pada tahun ini sebesar Rp 65 miliar. Kemudian, realokasi efisiensi pengadaan akomodasi di Makkah sebesar Rp 50 miliar. Terakhir, efisiensi tambahan nilai manfaat BPKH sebesar Rp 55 miliar.

Ada pula usulan tambahan anggaran dari APBN Kemenag Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp 6,8 miliar untuk memenuhi kebutuhan petugas haji tambahan.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2GDW3O6
April 25, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GDW3O6
via IFTTT
Share:

Pemdes Diminta Alokasikan Dana Desa Untuk Jambanisasi

Dana Desa juga tidak hanya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja.

REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Pemerintah desa di Purbalingga diharapkan bisa mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk kepentingan pembangunan sektor kesehatan di desanya. Antara lain, untuk memberikan bantuan jamban keluarga bagi kalangan keluarga miskin. 

''Dana Desa tidak hanya boleh digunakan membangun atau memperbaiki infrastruktur dan jalan desa. Tapi juga bisa dimanfaatkan untuk membangun sektor kesehatan masyarakat, seperti untuk program jambanisasi,'' jelas Kasi Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermasdes) Sapta Warsana, dalam pertemuan FKD (Forum Kesehatan Desa), di gedung pertemuan obyek wisata Pancuran Mas Purbasari, Kamis (25/4).

Dia mengakui, penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh pemerintah desa memang dibatasi oleh rambu-rambu regulasi. Seperti Dana Desa, tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, seperti gaji perangkat desa. ''Gaji atau penghasilan perangkat desa, hanya boleh diambil dari ADD yang bersumber dari APBD,'' katanya.

Namun dia menyebutkan, Dana Desa juga tidak hanya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja. Tapi juga bisa  digunakan untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya ada bidang kesehatan, seperti program jambanisasi. 

Menurutnya, permasalahan jambanisasi yang desa-desa yang belum ODF (Open Defecation Free) bisa terselesaikan dengan DD. ''Tentang prosentase Dana Desa yang digunakan untuk program jamban keluarga ini, tidak ada batasan yang bisa digunakan. Sejauh musyawarah Desa membolehkannya, silakan saja,'' jelasnya.

Kepala DKK Purbalingga Hanung Wikantono, menyebutkan masalah ODF di Kabupaten Purbalingga saat ini, masih menjadi persoalan yang sulit untuk diatasi. Dari 239 desa yang ada di Purbalingga, masih ada 139 desa yang bebas ODF. 

''Untuk itu, kami berharap pemerintah desa bisa membantu memecahkan masalah ini. Melalui anggaran yang dikelola pemerintah desa, kami berharap pemerintah desa bisa mengalokasikan anggaran untuk melakukan program jamban keluarga, terutama bagi keluarga kurang mampu,'' katanya.

Hanung menambahkan, permasalahan kesehatan tidak hanya menjadi pekerjaan rumah DKK atau struktur di bawahnya. Desa diajak untuk menjadi ujung tombak tentang isu kesehatan yang ada di tengah mereka. Terlebih, anggaran Dana Desa yang dikucurkan di Kabupaten Purbalingga tahun 2019 ini cukup besar, mencapai Rp 269 miliar. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2XBf1KO
April 25, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XBf1KO
via IFTTT
Share:

Saturday, April 20, 2019

Arkeolog Temukan Makam Bangsawan dari Dinasti ke-18 Mesir

Makam diperkirakan berusia 3.500 tahun dan diyakini milik penguasa kerajaan Segel.

REPUBLIKA.CO.ID, LUXOR -- Para arkeolog memperkenalkan sebuah makam besar yang berasal dari dinasti ke-18 Mesir kuno di tepi barat kota Luxor, Mesir. Makam yang diperkirakan berusia 3.500 tahun itu memiliki luas ruangan 450 meter persegi dan memiliki 18 gerbang masuk. Diyakini makam itu milik seorang bangsawan bernama Shedsu-Djehuty.

“Bangsawan itu adalah penguasa kerajaan Segel, (raja dari) raja-raja Mesir kuno dari hulu sampai hilir di Mesir,” kata Sekretaris Jendral Dewan Tinggi Barang Antik Mesir, Mostafa Waziri seperti dilansir Al Arabiya, pada Sabtu (20/4).

Para arkeolog mulai merenovasi makam itu setelah ditemukan pada 2018. Arkeolog menemukan halaman besar, ubin lantai berwarna-warni dengan lukisan dinding yang menggambarkan berbagai kegiatan pada masa itu termasuk pembuatan kapalan kegiatan berburu.

Tepi barat sungai Nil tepatnya di kota Luxor merupakan pemakaman bagi para raja-raja terdahulu. Tempat dimana para Firaun dan bangsawan kerajaan dimakamkan. Dan Dinasti ke-18 adalah yang pertama dari dinasti kerajaan baru.

Makam tersebut menjadi yang teranyar dari makam yang diperkenalkan Kementerian Barang Antik Mesir. Mesir berusaha untuk menarik wisatawan yang menjadi sumber pendapatan yang penting, sebab jumlah wisatawan sempat turun tajam terutama setelah pemberontakan negara 2011.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2vdrB6P
April 20, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vdrB6P
via IFTTT
Share:

Friday, March 15, 2019

MUI Kutuk Keras Aksi Terorisme di Masjid Selandia Baru

Dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru, menjadi target sejumlah teroris.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras penembakan membabi-buta terhadap kaum Muslimin di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru. Aksi terorisme itu terjadi ketika shalat Jumat berjamaah sedang berlangsung Jumat (15/3) waktu setempat. Sebanyak 49 orang menjadi korban jiwa di sana hingga berita ini ditulis.

“MUI mengutuk keras pembunuhan secara biadab terhadap kaum Muslim di Masjid Annur (Christchurch, Selandia Baru),” ujar Ketua LN MUI Pusat, Ustaz Amirsyah Tambunan, kepada Republika.co.id, Jumat (15/3).

Amirsyah berharap, pemerintah Selandia Baru segera mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan mesti ditegakkan tanpa pandang bulu. Menurut dia, para pelaku aksi keji itu harus diajukan ke pengadilan.

Selain itu, Amirsyah menilai umat Islam di Selandia Baru dapat meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kesatuan dan persatuan. Bagaimanapun, tidak dibenarkan segala bentuk kekerasan. Kaum Muslimin sudah semestinya menghindari segala bentuk pelanggaran hukum.

Dua masjid di Deans Ave dan Linwood, Christchurch, Selandia Baru, menjadi sasaran penembakan brutal yang dilakukan sejumlah orang, Jumat (15/3). Saat itu, kedua rumah ibadah tersebut sedang diisi jamaah yang melaksanakan shalat Jumat.

Sebagai gambaran, ketika serangan teroris itu terjadi di Masjid Al Noor, Linwood, Kota Christchurch, lebih dari 500 orang sedang melaksanakan ibadah shalat Jumat di sana.

Berdasarkan laporan Radio New Zealand (RNZ), saksi mata mengungkapkan sejumlah orang menjadi korban. Sedikitnya, ada empat orang yang tampak tergeletak di atas tanah.

Saksi mata meneruskan, pelaku dalam serangan ini disebut sebagai seorang pria yang mengenakan pakaian berwarna hitam. Si pelaku diketahui melepaskan tembakan di dalam masjid dengan menggunakan senapan otomatis.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2HnHvUc
March 15, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2HnHvUc
via IFTTT
Share:

Monday, March 11, 2019

Sumut Juara Umum Kejurnas Karate Inkanas Piala Kapolri 2019

Kejurnas ini tidak hanya ajang memperebutkan prestasi semata.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Provinsi Sumatra Utara (Sumut) keluar sebagai juara umum Kejurnas Karate Inkanas Piala Kapolri VIII 2019 yang dilaksanakan di GOR Universitas Negeri Padang (UNP) Padang. Kejuaraan yang mempertemukan karateka dari seluruh provinsi di Indonesia ini baru selesai pada Ahad (10/3) kemarin.

Kejuaraan ini diikuti oleh sebanyak 1.119 karateka. Sumut total merebut 54 medali, yakni 23 emas, 14 perak, dan 17 perunggu. Juara umum kedua direbut Jawa Barat dengan total 46 medali. Provinsi Pasundan mengumpulkan 18 emas, 7 perak, dan 21 perunggu.

Urutan tiga dikunci kontingen DKI Jakarta dengan total 43 medali, yaitu 11 emas, 20 perak, dan 12 perunggu. Tuan rumah Sumbar mengakhiri kejuaraan ini di peringkat enam. Sumbar mengumpulkan 35 medali. 

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang secara resmi menutup kejuaraan nasional ini mengucapkan selamat kepada para pemenang. Kepada yang belum berhasil, Irwan memberikan suntikan moril. Kegagalan, kata Irwan, merupakan kesuksesan yang masih tertunda.

"Untuk yang menang janganlah menjadi sombong, selanjutnya bagi yang kalah janganlah menyesal. Ini adalah momentum untuk belajar maju ke depan. Kalah adalah ibarat kemenangan yang tertunda. Setelah kejurnas ini janganlah berhenti untuk berlatih guna menyongsong pertandingan berikutnya yang sudah menanti," kata Irwan dikutip dari keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (11/3).

Irwan menyampaikan bahwa kejurnas ini tidak hanya ajang memperebutkan prestasi semata. Selain itu, lanjut dia, juga menjadi wadah bersilaturahim sesama karateka Inkanas se-Indonesia. Kemudian para karateka dan pelatih juga bisa saling berbagi informasi demi kemajuan Inkanas ke depan.

Irwan juga ingin memanfaatkan kesempatan sebagai tuan rumah untuk mempromosikan pariwisata dan UMKM Sumbar. Ia menyarankan rombongan kontingen seluruh provinsi peserta Kejurnas Inkanas menikmati keindahan alam dan budaya Sumbar. "Sebelum kembali kami sarankan kepada peserta untuk menikmati indahnya wisata dan enaknya kuliner di ranah Minangkabau," kata dia melontarkan ajakan.

Perolehan Medali 10 Besar Kejurnas Karate Inkanas Piala Kapolri VIII 2019:

1. Sumatra Utara, 23 emas 14 perak 17 perunggu. Total 54 mendali

2. Jawa Barat, 18 emas 7 perak 21 perunggu. Total 46 medali

3. DKI Jakarta, 11 emas 20 perak 12 perunggu. Total 43 medali

4. Jawa Timur, 6 emas 7 perak 10 perunggu. Total 23 medali

5. Sulawesi Selatan, 6 emas 5 perak 6 perunggu. Total 17 medali

6. Sumatra Barat, 4 emas 11 perak 20 perunggu. Total 35 medali

7. Riau, 3 emas 2 perak 5 perunggu. Total 10 medali

8. Kepulauan Riau, 3 emas 0 perak 5 perunggu. Total 8 medali

9. Aceh, 2 emas 1 perak 4 perunggu. Total 7 medali

10. Jambi 2 emas 0 perak 4 perunggu. Total 6 medali.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2UtOKNu
March 11, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2UtOKNu
via IFTTT
Share:

Wednesday, March 6, 2019

Pemerintah Siapkan Tim Lobi Pencalonan Olimpiade 2032

Peran tim lobi ini untuk meyakinkan negara lain saat bidding Olimpiade 2032.

REPUBLIKA.CO.ID, PEMALANG -- Pemerintah saat ini tengah mempersiapkan tim lobi untuk pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032. Tim lobi akan melibatkan banyak pihak.

"Kami terus mempersiapkan untuk membentuk tim lobi. Peran tim lobi ini untuk meyakinkan negara lain saat bidding Olimpiade 2032 yang akan dilakukan tahun 2024. Bahkan sebelum waktu bidding itu dilakukan, tim Lobi sudah bekerja," ujar Menpora Imam Nahrawi saat melakukan kunjung ke rumah duka atlet bisbol Indonesia, almarhum Ramon Setiyono, di Desa Banglarangan, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu (6/3).

Namun Menpora belum memastikan siapa saja personel yang akan direkrut menjadi tim Lobi Pencalonan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Olimpiade 2032. "Tentu nanti melibatkan banyak pihak. Baik itu dari para mantan atlet Olimpiade Indonesia atau pun tokoh yang peduli dengan olahraga Indonesia. Ini hajatan besar jadi harus mendapat dukungan banyak pihak, bukan saja pemerintah," jelasnya.

Mengenai kota mana nanti yang akan dicalonkan Indonesia, Menpora juga belum bisa memastikan. "Kita lihat saja nanti. Kita bertahap dahulu, waktu masih cukup lama. Sekarang kita fokus untuk membentuk tim lobi."

Indonesia secara resmi telah mencalonkan diri menjadi tuan rumah Olimpiade 2032 pada 11 Februari 2019 lalu. Surat sudah diserahkan langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Swiss kepada Komite Olimpiade Internasional (IOC).

Sejumlah negara diperkirakan menjadi pesaing Indonesia, termasuk Korea bersatu. Keputusan tuan rumah akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2SI3u9K
March 06, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2SI3u9K
via IFTTT
Share:

Friday, February 22, 2019

Larangan Ini Ampuh Kurangi Konsumsi Lemak Trans di New York

Larangan pemakaian lemak trans di restoran berlaku selama 13 tahun

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Sudah lebih dari satu dekade pemerintah New York memberlakukan larangan pemakaian lemak trans buatan di restoran-restoran. Aturan yang mulai diterapkan pada 2006 itu dinilai efektif membuat warga mengurangi konsumsi lemak tak sehat.

Departemen Kesehatan dan Kebugaran Mental Kota New York melakukan riset untuk membuktikannya. Para peneliti menganalisis sampel darah warga kota yang sudah berusia dewasa, sebelum dan sesudah larangan. Warga juga diminta mengisi survei gizi dan kesehatan.

Pengambilan 212 sampel pertama dilakukan pada 2004, disusul 247 sampel sepanjang 2013–2014. Hasilnya adalah penurunan lemak dari 49,2 mikromol per liter menjadi 21,3 mikromol per liter. Artinya, kadar lemak trans dalam darah warga New York turun sekitar 57 persen.

Salah satu peneliti, Sonia Angell, mengatakan bahwa penurunan level lemak trans pada warga yang suka makan di luar rumah terlihat lebih mencolok, yaitu 62 persen. Menurut studi, satu dari lima warga New York lebih sering makan di luar.

Temuan itu sudah dipublikasikan secara daring lewat American Journal of Public Health. Angell menjelaskan, lemak trans biasanya dijumpai dalam makanan yang digoreng, dipanggang, atau dimasak dalam minyak nabati yang terhidrogenasi sebagian. 

Lemak itu meningkatkan jumlah lipoprotein densitas rendah (umumnya dikenal sebagai kolesterol jahat) di dalam tubuh sekaligus menurunkan lipoprotein densitas tinggi (kolesterol baik). Mengurangi konsumsinya berarti menekan risiko penyakit jantung dan gangguan kesehatan lain.

"Menurut kami, keberhasilan (larangan) ini merupakan kemenangan bagi seluruh warga New York, khususnya bagi mereka yang kerap makan di luar," kata Angell yang juga menjabat sebagai wakil deputi di departemen kesehatan, dikutip dari laman Science News.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2STVWpd
February 22, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2STVWpd
via IFTTT
Share:

Wednesday, February 20, 2019

Wapres JK: Jalur MRT Harus Diperpanjang

MRT diharapkan dapat mengurangi kerugian akibat kemacetan di Jakarta

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan jalur moda transportasi Mass Rapid Transit (MRT) harus diperpanjang minimal 200 kilometer. Dengan diperpanjang jalurnya, harapannya  transportasi umum di DKI Jakarta tersebut dapat tepat guna.

"Ya karena semuanya sudah baik, tinggal kita memutuskan untuk harus lebih panjang lagi dan semua setuju minimal harus 200 kilometer dalam satu tahun," kata Wapres JK usai mencoba MRT rute Bundaran HI-Lebak Bulus di Jakarta, Rabu (20/2).

Proyek pembangunan MRT di DKI Jakarta rencananya akan dilakukan dalam tiga tahap. Fase pertama, yakni rute Bundaran HI - Lebak Bulus, dibangun sepanjang 15,7 Kilometer dengan 13 stasiun.

Sementara itu, fase kedua akan dibangun sepanjang 8,1 km untuk rute Bundaran HI - Kampung Bandan dan fase ketiga sepanjang 87 km untuk jurusan Balaraja - Cikarang.

"Kita apresiasi bahwa ini bisa dibangun pada sekarang ini. Tapi jangan lupa, ini baru 16 kilometer, kita butuh minimal 200 kilometer, baru semua warga Jakarta dapat terjamin sistem transportasinya," kata JK.

Sebelum menguji coba, Wapres meninjau perkembangan pembangunan Stasiun MRT Pintu Bundaran HI. Wapres JK, yang turut didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, berangkat menaiki gerbong MRT dari Stasiun Bundaran HI pukul 10.34 WIB melalui Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Bendungan Hilir, Istora dan terakhir di Lebak Bulus.

Usai meninjau di stasiun akhir Lebak Bulus, Wapres JK bersama rombongan kembali lagi menggunakan MRT menuju Stasiun Bundaran HI. Perjalanan MRT yang ditempuh Wapres memakan waktu sekitar 30 menit sekali jalan, tanpa berhenti di setiap stasiun.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2DUs6Xr
February 20, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DUs6Xr
via IFTTT
Share:

Waktu Berkualitas Momen Mendekatkan Diri Orang Tua-Anak

Orang tua perlu memperhatikan pola makan, pola bermain, dan pola istirahat anak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Waktu berkualitas bersama keluarga sangat penting untuk pengasuhan anak. "Makanya tidak boleh keluarga punya pemikiran mengenai perkembangan anak serahkan kepada sekolah atau pengasuh," kata Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Jakarta Utara, Joko Santoso, Selasa (19/2).

Menurut Joko, yang paling penting pada pola pengasuhan anak dasarnya dari keluarga, terutama kedekatan orang tua dengan anak. Meski kedua orang tua sibuk bekerja, waktu berkualitas bersama keluarga adalah momentum yang mendekatkan orang tua dengan anak.

"Salah besar jika orang tua menganggap sibuk, tidak memiliki waktu untuk anak. Menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak kepada pengasuh dan sekolah," katanya.

Dalam Penyuluhan Pengasuhan Anak di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini, peserta dibekali ilmu keseimbangan pengasuhan anak, mulai dari pola makan (gizi), istirahat, belajar dan bermain demi perkembangan fisik, dan psikologi anak yang normal dan seimbang.

"Tentu untuk pengasuhan anak bagaimana memperhatikan pola makannya, pola bermainnya, dan pola istirahatnya. Itu yang seharusnya diperhatikan oleh keluarga dan orang tuanya. Kalau dari sisi gizinya tidak diperhatikan, maka akan terjadi kekurangan fisik. Terjadi pertumbuhan tidak normal dalam tinggi dan berat badannya," katanya.

Penyuluhan pengasuhan anak ini turut menghadirkan tiga narasumber kompeten, yakni Profesor Suswandari, Nuke Hari Santoso, dan Hernalom Gultom. Kegiatan sosialisasi ini akan berlangsung hingga Rabu dan merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengasuhan anak.

Let's block ads! (Why?)


https://ift.tt/2Seuy0e
February 20, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Seuy0e
via IFTTT
Share:

Friday, February 15, 2019

Bawaslu Jabar: 2.463 Kotak Suara Pemilu Rusak

Kotak suara rusak paling banyak ditemukan di Cirebon.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Barat (Bawaslu Jabar), melakukan pengawasan langsung ke 27 kabupaten/kota di Jabar terkait pengadaan logistik pemilu 2019. Menurut Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah, dari pengawasan tersebut Bawaslu Jabar memberikan sejumlah catatan.

"Kami menemukan di Jabar sebanyak menemukan 2.463 kotak yang rusak. Di Kabupaten Cirebon saja, kota suara yang rusaknya 2.298 karena disimpen di gudang," ujar Abdullah kepada wartawan di Kantor Bawaslu Jabar, Jumat (15/2).

Abdullah mengatakan, kotak suara di Cirebon rusak karena gudangnya tak layak. Air merembes ke dalam gudang dan merusak kotak suara yang terbuat dari kardus. Bawaslu berharap, agar KPU memastikan adanya penggantian semua kotak suara yang rusak tersebut.

"Kami meminta, kotak suara tersebut harus tersedia sebelum proses pendistribusian dari KPU ke kecamatan. Karena kotak suara yang rusak tersebut memang sama sekali tak dapat digunakan," katanya.

Bawaslu Jabar pun, kata dia, sudah meminta pada KPU Cirebon agar tak menggunakan gudang yang rembes air. Serta, memindahkan kotak suara yang masih layak dan bisa digunakan.

"Kami juga akan melihat kasus di Cirebon ini siapa yang paling bertanggung jawab dan menyebabkan ribuan kotak suara ga bsa digunakan," katanya.

Abdullah mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan logistik Pemilu 2019 tersebut, pada 28 Januari hingga 6 Februari 2019 di 27 kabupaten/kota. Pengawasan dilakukan untuk memastikan logistik tepat jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas dan efisien. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan sejumlah kekurangan dan kerusakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu.

"Kami menyisir kondisi kotak suara yang merupakan salah satu instrumen penting Pemilu. Selain itu, ada 6.708 kotak suara belum dikirim," katanya.

Abdullah menilai, masalah kerusakan dan kekurangan kotak suara tersebut perlu diperhatikan serius oleh KPU karena merupakan salah satu alat kelengkapan penting penyelenggaraan pemilu. Meskipun masih tersedia kotak suara almunium hasil Pemilu 2014 lalu, tidak bisa menjadi pengganti kotak suara rusak.

Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 341 Jo pasal 7 ayat (1) serta PKPU 15 Tahun 2018, yang menyebut kotak suara untuk pemungutan harus bahan karton kedap air, pada satu sisinya bersifat transparan.

Selain kotak suara, Bawaslu Jabar juga melihat masih ada kekurangan 6.708 kotak suara di Jabar. Bawaslu Jabar pun, menyoroti segel yang berbahan tipis sehingga mudah robek. Tidak hanya itu, kualitas cetakan segel juga mudah luntur.

Menurutnya, kualitas segel Pemilu 2019 tidak lebih baik dibandingkan kualitas segel Pilgub 2018. "Selain menyoroti kualitas segel, kami juga mencatat ada kekurangan 1.522.080 segel," kata Abdullah.

Sementara menurut Koordinator Divisi Pengawasan, Zaki Hilmi, kondisi segel tersebut lebih tipis jadi mudah robek. Bahkan, kualitasnya cukup mengkhwatirkan dibandingkan kualitas segel pada Pemilu 2019.

Selain kotak suara, kata dia, logistik pemilu yang masih kurang adalah bilik pemungutan suara kekurangan sebanyak 46.415, tinta 883 botol, segel kekurangan 1.522.080 dan yang rusak 53 segel.  Kemudian, kata dia, sampul formulir TPS kekurangan 120.259 dan yang rusak 21. Lalu, sampul formulir PPS, PPK dan KPU kekurangan 2.820 dan sampul surat suara kekurangan 133.466 dan rusak sebanyak 55.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2S6thrU
February 15, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2S6thrU
via IFTTT
Share:

Monday, February 4, 2019

Saksi Benarkan Bupati Lamsel Zainudin Hasan Miliki Kapal

Dalam sidang di PN Lampung, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan empat saksi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Bupati Lampung Selatan (Lamsel) nonaktif, Zainudin Hasan menjalani kembali sidang terkait dengan kasus dugaan fee proyek infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan. Dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum KPK menghadirkan empat saksi.

"Kami menghadirkan delapan saksi. Namun, yang bisa hadir hanya empat orang," kata jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Shubari di Pengadilan Tipikor Kelas IA Tanjungkarang, Senin (4/2).

Empat saksi yang dihadirkan JPU KPK tersebut, di antaranya Hendri Dunan, PNS Lampung Selatan yang saat ini menjabat sebagai Kadis Perhubungan di Pesisir Barat; Thomas Aziz Riska (wiraswasta); Hari Aljuno yang merupakan PNS di Provinsi Lampung; dan Sugeng Prayitno (swasta). Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor tersebut, Hendri Dunan mengatakan bahwa dirinya loyal terhadap Zainudin Hasan.

Ia juga membenarkan bahwa Zainudin Hasan mempunyai kapal. "Saya sempat mengurus perbaikan kapal milik Zainudin. Kapal itu dari Kalimantan dibawa ke Kalianda Lampung Selatan, kemudian dikirim ke Tangerang untuk diperbaiki," katanya.

Menurut dia, dana untuk perbaikan kapal tersebut mamakan biaya sebesar Rp 500 juta yang langsung dibayarkan oleh Agus Bhakti Nugroho (ABN). "Waktu mau selesai perbaikan saya sudah pindah tugas, tetapi setahu saya itu habisnya Rp 500 juta," katanya.

Zainudin Hasan, yang merupakan adik Ketua MPR-RI, Zulkifli Hasan tersebut terjerat perkara tindak pidana korupsi suap i proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan dan juga tindak pidana pencucian uang. Ia ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pertengahan tahun ini, bersama orang dekatnya.

Dalam dakwaannya, JPU KPK Wawan Yunarwanto menyebutkan, terdakwa Zainudin Hasan telah menerima fee proyek infrastruktur di Dinas PUPR Lampung Selatan sebanyak Rp 100 miliar lebih. “Sejak tahun 2016 hingga tahun 2018, terdakwa telah menerima uang Rp 100 miliar lebih,” kata JPU KPK Wawan Yunarwanto.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2DSDJiM
February 04, 2019 at 04:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2DSDJiM
via IFTTT
Share: