TRB Dukung Jokowi Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan

Pemerintahan Jokowi - KMA berkomitmen meningkatkan kesejahteraan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim Relawan Bersatu (TRB) berkomitmen untuk mendukung Presiden Joko Widodo mewujudkan ekonomi kerakyatan. Jaringan mereka yang tersebar di seluruh provinsi siap digerakkan untuk mengajak masyarakat merealisasikan kebijakan tersebut.

Ketua umum Tim Relawan Bersatu (TRB) H Ayep Zaki mengatakan, Pemerintahan Jokowi - KMA berkomitmen meningkatkan kesejahteraan. Seluruh relawan yang dipimpinnya siap mengimplementasikan apa yang disampaikan pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin saat kampanye pada Pilpres lalu.

Menurut Zaki, TRB akan melaksanakan perintah Jokowi terutama dalam bidang sektor ekonomi melalui program ekonomi kerakyatan yang memang telah dijalankannya sejak tahun 2005.

"TRB siap jalankan amanah Jokowi saat kampanye lalu terutama mengentaskan kemiskinan melalui sektor pangan," ujar Zaki dalam acara "Tasyakur Atas Pemilu Damai Dari Ulama Untuk Indonesia Maju" dengan tema "Indonesia Bersama K.H. Maruf Amin"  di Jakarta pada Jumat (26/4).

Dasar negara ini, yaitu Pancasila dan UUD 45 sudah final.  Siapapun tidak boleh mengubahnya. Dengan berpedoman kepada dasar negara, Indonesia akan adil dan sejahtera. Ekonomi dan pendidikan berkeadilan yang merata diseluruh wilayah Indonesia akan terwujud. “Kita yakin negara ini akan lebih maju,” katanya.

Acara tersebut dihadiri Ketua umum Tim Pemenangan Presiden (TPP) DOA Dr H Ikhsan Abdullah dan Ketua umum Arus Bawah Indonesia (ARBI) Dr Lukmanul Hakim.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ZEnIWO
April 26, 2019 at 08:53PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZEnIWO
via IFTTT

Read More

Pasokan Cabai dan Bawang Cukup Hingga Lebaran

Pasokan bawang merah saat ini sudah kembali normal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pertanian memastikan pasokan cabai dan bawang merah mencukupi kebutuhan selama Ramadhan hingga Idul Fitri tahun ini. Harga bawang merah dan cabai juga diprediksi kembali normal.

Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi, mengatakan, sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menjaga pasokan dan stabilisasi harga, dua komoditas hortikultura yakni cabai dan bawang merah tersedia dan terjangkau. “Stoknya sangat mencukupi kebutuhan," kata Suwandi di sela-sela pertemuan pengamanan pasokan dan stabilisasi harga aneka cabe dan bawang menyambut Ramadhan dan Idul Fitri 2019 di Bogor, pada Jumat (26/4). 

Acara itu dihadiri para petani dan petugas dinas sentra utama produksi cabai dan bawang. Suwandi menjelaskan hal ini bertepatan dengan panen raya bawang merah dan cabai yang terjadi di sentra-sentra besar bertepatan pada bulan Mei - Juni 2019. Dengan demikian, inilah yang menjadi faktor utama penyebab kepastian pasokan dan harga kedua komoditas tersebut. 

Terkait bawang putih, Kementan bersama dengan Kemendag kompak memastikan pasokan akan segera normal seiring dengan mulai diterbitkannya Surat Persetujuan Impor kepada beberapa importir. Pasokan bawang merah saat ini sudah kembali normal. Dia mengklaim harga di pasar induk sudah dibawah Rp 20 ribu per kilo. Sentra-sentra besar seperti Brebes, Nganjuk, Demak, Grobogan hingga Bima saat ini sudah memasuki panen. 

Pasokan dan harga di Pasar Induk juga terpantau normal. Trend pasokan dan harga stabil ini akan terus berlanjut sampai lebaran nanti. Cabai rawit dan keriting pun sangat aman. Untuk jenis TW atau cabai merah besar dalam beberapa hari ke depan juga akan terkoreksi normal seiring panen di Parakan, Muntilan hingga Pujon Malang.

Terkait pasokan bawang putih, Suwandi memastikan akan segera terisi dari impor. Kementan sudah terbitkan rekomendasi impornya yang kemudian disusul dengan terbitnya izin impor dari Kemendag, jumlahnya sekitar 115 ribu ton. "Artinya pasokan cukup untuk kebutuhan puasa dan lebaran nanti. Surat rekomendasi impor berikutnya juga akan segera menyusul," tukasnya.

Komoditas pangan yang diwaspadai

Di tempat yang sama, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan, Tuti Prahastuti, menyebutkan terdapat 4 komoditas pangan yang perlu diwaspadai dan dijaga stabilitas pasokan dan harganya jelang puasa tahun ini. Yaitu bawang putih, bawang merah, cabai TW dan daging ayam. 

"Kami sudah cek ke beberapa gudang importir untuk memastikan ketersediaan bawang putih. Operasi pasar bawang putih juga sudah kami lakukan di 8 provinsi yang peningkatan harganya diatas 20 persen," sebutnya.

"Seiring dengan diterbitkannya persetujuan impor, mudah-mudahan pasokan kembali normal terutama saat puasa dan lebaran nanti," lanjut Tuti.

Kepala Satuan Operasi (Kasatops) Satgas Pangan Mabes Polri, Kombes Pol Helfi Assegaf meminta pemerintah untuk memetakan dengan pasti kebutuhan di masing-masing daerah serta lumbung-lumbung produksi. Namun demikian, pihaknya telah memetakan pasokan cabai dan bawang untuk puasa dan lebaran nanti secara nasional aman. 

"Distribusi harus diperbaiki, terutama untuk pasar antar-pulau. Kalau soal pungli, silahkan masyarakat melaporkan ke aparat jika masih menjumpai di lapangan. Pasti ditindak asal ada buktinya," tegasnya.

Direktur Utama PD Pasar Jaya, Dion, mengatakan pihaknya telah menyiapkan 13 unit mesin penyimpanan produk hortikultura yang dikenal dengan Controlled Atmosphere Storage (CAS) untuk mengamankan pasokan bawang dan cabai di beberapa pasar retail Jakarta. Dengan teknologi tersebut, bawang dan cabai bisa disimpan lama. "Tahap awal ini baru terisi 3 unit, selebihnya menyusul," kata Dion. 

Dari hasil pemantauan bawang merah di Pasar Induk Kramat Jati pada tanggal 26 April 2019, menunjukkan pasokan kembali normal. Menurut petugas pasar induk Kramat Jati, Suminto, pasokan bawang merah setiap harinya rata-rata sudah diatas 90 ton dengan harga berkisar Rp 18 ribu hingga Rp 20 ribu. 

"Kami mendapat laporan dari para pedagang bahwa panen sudah mulai banyak di beberapa daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur. Puncaknya di Mei - Juni nanti, pas saat puasa dan lebaran. Jadi untuk bawang merah dipastikan aman," kata Suminto.

Dia pun menjamin untuk pasokan cabai juga aman. Hanya untuk bawang putih, pasokan memang berkurang dari biasanya diatas 1.100 ton sekarang tinggal 700 lebih ton. 

"Tapi ini juga gak akan lama, sebentar lagi akan masuk bawang putih impor, harga akan turun lagi," terang Suminto.

Senada, Ketua Asosiasi Bawang Merah Indonesia, Juwari, memastikan ribuan hektar tanaman bawang merah saat ini sudah mulai memasuki musim panen. Ia pun mengakui jika beberapa pekan lalu harga bawang merah sempat naik, karena musim panen sedikit mundur. 

"Nah, tahun ini kebetulan panen rayanya di bulan Mei-Juni, jadi amanlah pasokan. Harga juga stabil, di petani rata-rata Rp 15 ribu per kilo," tegasnya.

Juwari optimis harga bawang merah akan stabil jika pemerintah mampu mendorong penanaman off-season di bulan Januari-Februari. 

"Yang lebih penting lagi menindak tegas penyelundupan dan memastikan bawang bombai mini tidak masuk ke Indonesia," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2XLm83j
April 26, 2019 at 08:44PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XLm83j
via IFTTT

Read More

BNPB: Banjir Jakarta, 2 Warga Meninggal dan 2.258 Mengungsi

Naiknya debit Sungai Ciliwung menyebabkan banjir Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hujan deras dengan durasi yang cukup lama di wilayah Bogor telah menyebabkan naiknya debit Sungai Ciliwung pada Kamis (25/4) malam. Air kiriman dari Bogor menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta terendam banjir. Banjir mengakibatkan dua orang dikabarkan meninggal dan 2.258 jiwa lain mengungsi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, banjir tinggi muka air Sungai Ciliwung mencapai 220 - 250 sentimeter sehingga masuk status Siaga 1. Naiknya debit Sungai Cilwung menyebabkan banjir bantaran sungai di beberapa wilayah di Jakarta.

"Berdasarkan laporan Pusdalops BPBD DKI Jakarta daerah terdampak banjir pada Jumat (26/4), terdiri dari 32 titik banjir," ungkap Sutopo, dalam keterangan pers kepada wartawan.

Beberapa wilayah yang terdampak banjir yaitu di wilayah Jakarta Selatan tepatnya di RW 01, 02, 011 Kel. Pengadegan; RW 01, 03, 07 di Kel. Rawa Jati; RW 01 di Kelurahan Cikoko, dan RW 010 di Kelurahan Kebon Baru dengan ketinggian banjir rata-rata 10-250 cm.

Sementara untuk Jakarta Timur tepatnya di RW 01, 02, 03, 05, 08, 012 Kel. Cawang; RW 01, 02, 04, 05 Kel. Balekambang; RW 05, 06, 07, 015, 016 Kel. Cililitan; RW 04 sampai dengan RW 08 Kel. Kamp. Melayu dan RW 06,07,011,014 Kel. Bidara Cina, dengan ketinggian banjir rata-rata 10-250 cm.

"Banjir menyebabkan dua korban jiwa yaitu Imas (48, P) yang meninggal akibat kecelakaan terseret arus kali Ciliwung di Kel. Kebon Baru Jakarta Selatan dan Suyanto (70, L) meninggal akibat serangan jantung di Kel. Bidara Cina Jakarta Timur," ungkapnya.

Sutopo memaparkan sebanyak 285 Kepala Keluarga (KK) dan 2.258 Jiwa pengungsi akibat banjir pada tanggal 26 April 2019. Saat ini lokasi pengungsi berada di 12 titik lokasi yang terdiri dari 2 titik lokasi di Jakarta Selatan dan 10 titik lokasi di Jakarta Timur.

"Upaya penangan banjir telah dilakukan sejak semalam saat terjadi kenaikan Siaga 1," terangnya.

BPBD DKI Jakarta melalui UPT. Pusat Data dan Informasi Kebencanaan memberikan peringatan dini kepada masyarakat yang berada di bantaran sungai Ciliwung melalui SMS Blast saat Bendung Katulampa dan Pintu Air Depok mengalami kenaikan status Siaga menjadi Siaga 1. Tim Piket BPBD melakukan assessment dan koordinasi dengan kelurahan terdampak.

BNPB menyerahkan evakuasi warga terdampak dilaksanakan oleh BPBD, Dinas Gulkarmat, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Basarnas, PMI, petugas dari Unsur kelurahan, Satpol PP, PPSU, Babinsa, dan masyarakat. Pompa yang telah disiapkan Dinas SDA sebanyak 133 unit pompa mobile dan 465 unit pompa stasioner yang tersebar di 164 lokasi.

Dinas SDA melalui Satgas SDA Kecamatan melakukan penanganan banjir di lokasi dengan penyedotan menggunakan pompa serta pembersihan tali-tali air dibantu PPSU Kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengangkutan sampah-sampah akibat banjir.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GLl4qQ
April 26, 2019 at 08:41PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GLl4qQ
via IFTTT

Read More

Cara Australia Buat Spanduk Kampanye Pemilu tidak Semrawut

Australia membuat aturan sangat ketat untuk poster kampanye.

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Australia sedang memasuki musim kampanye untuk memilih perdana menteri baru untuk periode tiga tahun ke depan, dengan pemilihan umum yang akan dilakukan 18 Mei mendatang.

Tapi hingga saat ini nyaris tak nampak spanduk atau poster kampanye yang tidak teratur di jalan-jalan atau ruang publik, seperti yang terlihat di Indonesia beberapa waktu lalu.

Di Indonesia, meski sudah ada aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pelarangan atribut kampanye di sejumlah ruang publik, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan adanya pelanggaran yang banyak dilakukan partai dan calon anggota legislatif saat musim kampanye.

Sejumlah simpatisan partai politik, bahkan beberapa caleg dilaporkan dengan sengaja memanfaatkan tiang listrik atau pinggiran jalanan yang dapat mengancam keselamatan warga.

Photo: KPU sebenarnya sudah mengeluarkan aturan soal pemasangan atribut kampanye di jalanan dan ruang publik. (ABC News: Max Walden)

Sementara di Australia, komisi pemilihan memberlakukan peraturan yang sangat ketat soal materi kampanye pemilihan umum. Setiap bahan kampanye perlu mendapatkan otorisasi dengan tujuan agar tercipta komunikasi yang transparan dan warga bisa mengetahui siapa yang dapat mereka kontak terkait bahan kampanye.

Dalam otorisasi tersebut kandidat dan partai harus mencantumkan nama perwakilan partai, alamat dengan nama jalan dan nomer yang jelas, bukan hanya email atau PO Box.

Photo: Pembuatan poster menjadi salah satu pengeluaran terbesar partai politik dan caleg saat musim kampanye. (Foto: ABC News, Kathy Lord)

Hanya bahan kampanye dalam bentuk stiker, baju, magnet kulkas, pulpen, atau balon yang tidak membutuhkan otorisasi. Partai politik dan caleg harus melakukan pengecekan dengan pemerintah lokal atau council di mana mereka diperbolehkan menempelkan poster.

Begitu pula dengan pemasangan atribut kampanye di jalanan yang harus mendapatkan persetujuan dari dinas jalan raya dan jika mereka hendak menempelkan atribut di kereta, bus, dan tram harus mendapat izin dari operator transportasi publik.

Mereka yang melakukan pelanggaran, seperti menempelkan poster di tempat yang tidak semestinya, maka akan langsung diturunkan posternya dan terancam dijatuhi denda oleh council setempat.

Dari mana sumber uang kampanye berasal?

Photo: Pengamat mengatakan sumber dana kampanye politik di Australia dalam jumlah besar berasal dari sumbangan.

Salah satu caleg asal Jawa Timur mengaku kepada ABC Indonesia jika ia harus mengeluarkan hingga setidaknya Rp 50 juta untuk membuat spanduk yang memperkenalkan dirinya.

Sama seperti di Indonesia, partai-partai besar dan kecil di Australia juga menghabiskan uang yang tidak sedikit untuk pemasaran kampanye, bahkan menjadi pengeluaran terbesar saat musim kampanye.

Pengeluaran terbesar kedua adalah biaya penelitian untuk mengetahui pasti masalah apa saja yang sedang dihadapi oleh warga, sebelum mereka memutuskan pesan-pesan yang akan disampaikan dalam kampanye.

Menurut seorang profesor politik dari University of Adelaide di negara bagian Australia Selatan, Professor Clem Macintyre, biaya kampanye partai politik dan politisi kebanyakan berasal dari gabungan donasi warga atau sumbangan pribadi.

"Sumbangan bisa sangat besar dari perusahaan dan serikat, bisa juga dalam jumlah sedikit yang berasal dari penggalangan dana," kata Professor Clem Macintyre kepada ABC News.

Kini, partai-partai dan politisi di Australia juga mencari sejumlah cara baru yang kreatif untuk mencari dana, termasuk online crowdfunding.

Ikuti berita-berita seputar kampanye dan pemilu Australia di situs ABC Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2XMfJF4
April 26, 2019 at 08:38PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2XMfJF4
via IFTTT

Read More

Kementan — BPS Sepakat Satu Data untuk Komoditas Peternakan

Data menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) menyepakati untuk  menggunakan satu data terkait komoditas peternakan. Kementan selalu bersinergi dengan BPS dalam penghitungan data komoditas peternakan untuk menjadi acuan riset dan pengembangan kebijakan. 

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita dalam acara Pertemuan Sosialisasi Hasil Survei Pertanian Antar Sensus Tahun 2018 (SUTAS 2018), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Jakarta pada Jumat (26/4)

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari BPS RI, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian (Pusdatin) Kementerian Pertanian, dan dari Dinas/Kelembagaan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dari 34 Provinsi dan kabutan kota terpilih.

Pada kesempatan tersebut, Ketut menyampaikan, untuk mengambil kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan harus didukung dengan data yang baik, valid dan akurat. Dasarnya data yang valid. 

"Dengan demikian, kebijakan yang kita ambil akan on the track. BPS merupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menanganani data  untuk itu kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan BPS membangun semangat satu data untuk komoditas Peternakan”, ungkapnya.

Data menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan sehingga Ditjen PKH sangat konsen untuk pencatatan data sektor peternakan, seperti tentang kelahiran dan kebuntingan ternak sapi dan kerbau serta kejadian penyakit. 

Ditjen PKH telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS). Sedangkan untuk perunggasan, saat ini Ditjen PKH sedang memperbaiki data perunggasan dengan terus melakukan koordinasi bersama stakeholder terkait.

“Kegiatan SUTAS 2018 menjadi momentum penting sebagai awal membangun kerjasama dan kolaborasi yang lebih baik lagi ke depan antara Ditjen PKH dan BPS untuk  membangun semangat ‘Satu Data’, tegas Diarmita.

Pada tahun 2018, BPS RI telah melaksanakan Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS 2018), dengan tujuan 1) Memperkirakan populasi Rumah Tangga Usaha Pertanian menurut Sub Sektor per Kabupaten/Kota; 2) Memperkirakan populasi komoditas; dan Memperkirakan produktivitas komoditas dan parameter populasi ternak.

“Saya sangat mengapresiasi BPS  atas pelaksanaan SUTAS 2018 tersebut, dan hasilnya telah dikoordinasikan secara intensif baik dari aspek teknis maupun metodologi antara Ditjen PKH bersama-sama BPS sehingga hasil SUTAS 2018 dapat diperoleh perkiraan jumlah Rumah Tangga Usaha Peternakan serta kepemilikan ternaknya,” ujar Diarmita. 

Dalam mendukung aspek perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan pada tahun 2016 telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5943/Kpts/TI.000/F/09/2016. Isinya tentang petujuk teknis pengumpulan dan penyajian data peternakan dan kesehatan hewan. Petunjuk teknis ini, mengatur mekanisme pengumpulan 6 (enam) data fungsi yang menggambarkan fungsi dari masing-masing Direktorat lingkup Ditjen PKH.

Tantangan yang dihadapi sub sektor peternakan dan kesehatan hewan ke depan cukup berat. Melalui proyeksi penduduk oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS RI, serta UNFPA. Penduduk Indonesia tahun 2019 diperkirakan sebesar 266,91 juta jiwa, dan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 279,96 juta jiwa, atau mengalami peningkatan sebesar 0,98 persen per tahun selama periode 5 tahun, hal ini berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang telah dilaksanakan oleh BPS RI Tahun 2015.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan akan pangan termasuk pangan asal ternak akan semakin meningkat. Tidak hanya dari aspek kuantitas atau jumlahnya, tapi termasuk juga peningkatan kualitas atau mutu pangan yang dihasilkan. “Tentunya untuk persyaratan keamanan, kesehatan dan kehalalan menjadi tantangan bagi seluruh stakeholder peternakan di Indonesia,” kata Dirjen tersebut.

Selain itu, tantangan lain yang dalam upaya peningkatan produksi pangan asal ternak seperti ketersediaan lahan dan air, perubahan iklim serta perdagangan global. Tantangan dalam pembangunan peternakan tersebut perlu dipecahkan melalui proses program pembangunan yang komprehensif.

Parameter hasil SUTAS 2018, dapat kita jadikan sebagai faktor koreksi terhadap hasil pengumpulan dan penghitungan data populasi yang kita lakukan selama ini melalui mekanisme kompilasi produk administratif. 

“Dari hasil SUTAS 2018  terlihat adanya fenomena perubahan di Rumah Tangga, sehingga diperoleh perkiraan populasi sapi potong sebesar Tahun 2018 sebesar 16,4 juta ekor, sapi perah 0,58 juta ekor dan kerbau 0,89 juta ekor” ungkap Ketut.

"Angka populasi yang terkoreksi dengan parameter hasil SUTAS 2018 tersebut, dapat dijadikan sebagai Angka Tetap (Populasi Awal) P0 2018, untuk penghitungan estimasi data populasi hingga nanti dilaksanakannya Sensus Pertanian pada Tahun 2023 (ST 2023)”  ujar Ketut.

Harus valid

Sementara itu, Pelaksana Harian Deputi Bidang Statistik Produksi, BPS, Hermanto menyampaikan  bahwa data dan informasi yang disampaikan ke masyarakat harus valid dan akurat, jangan sampai muncul beberapa data yang berbeda antarinstansi pemerintah. Karena akan memancing kegaduhan. 

Untuk itu, Hermanto menyebutkan Presiden telah menugaskan BPS membuat ‘Satu Data’ guna mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pengguna. Data sangat penting karena sebagai dasar pelaksanaan evaluasi dan pengendalian melalui perbaikan tata kelola pemerintah.

Lebih lanjut Hermanto menambahkan apalagi kita sudah masuk dalam era revolusi 4.0 yang berbasis teknologi informasi dengan dinamika lapangan berjalan bersifat dinamis.

Di samping itu, Pemanfaatan data terkait pangan, tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan hak publik agar masyarakat dapat mengetahui ketersediaan pangan nasional.

“Data yang dirilis oleh BPS didasarkan pada metodologi yang sudah baku dan mengikuti kaidah Internasional” tegas Hermanto.

Hermanto mengapresiasi penginputan data yang dilakukan oleh Ditjen PKH melalui aplikasi integrated  Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS), ia berharap kedepan sistem ini dapat dilakukan declare untuk penginputan data komoditas peternakan lainnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UDlmnj
April 26, 2019 at 08:25PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UDlmnj
via IFTTT

Read More

Putusan MK yang Menegaskan Aturan Penetapan Capres Terpilih

Muncul perdebatan mengenai aturan penetapan capres dan wapres.

REPUBLIKA.CO.ID, Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres) telah selesai dilaksanakan. Masyarakat kini menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi dan menetapkan pasangan calon terpilih.

Namun, kemudian muncul perdebatan di tengah masyarakat mengenai aturan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, setelah Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dalam cuitannya menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno merupakan pemenang dalam kontestasi politik ini, bila merujuk sistem pemilihan di Amerika Serikat.

Menanggapi perdebatan mengenai aturan tersebut, Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember Bayu Dwi Anggono, menilai, bahwa aturan penetapan capres dan cawapres terpilih sudah sangat jelas. Bayu menjelaskan aturan mengenai penetapan capres dan cawapres terpilih sudah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945, UU Pemilu, hingga Peraturan KPU 5/2019.

"Sebenarnya aturan mengenai aturan capres cawapres itu sudah terang benderang, sehingga publik tidak perlu ragu," ujar Bayu.

Cuitan Fahri Hamzah tampaknya mengacu pada ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Pasal itu menyebutkan bahwa syarat penetapan pasangan capres dan cawapres terpilih adalah, suara mayoritas ditambah persebaran pemilih paling sedikit 20 persen di lebih dari setengah provinsi di Indonesia

Kendati demikian, pada Juli 2014 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah memberi tafsir bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, tidak berlaku bila hanya ada dua pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Aturan dalam Pasal 6A ayat (3) tersebut memang diberlakukan pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2009, namun tidak dapat diberlakukan pada Pilpres 2014 karena pada waktu itu hanya ada dua pasangan calon yaitu Prabowo Subianto - Hatta Radjasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Sementara itu, situasi dan kondisi pada Pilpres 2019 sama persis dengan situasi dan kondisi pada Pilpres 2014. Sehingga, Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 kembali tidak dapat diberlakukan.

"Itu sudah jelas, karena bila hanya ada dua calon maka pemilu menjadi seperti hanya diulang-ulang saja dan dapat dilihat bahwa konstelasi pemilih itu hanya akan bertahan saja dengan pilihannya," ujar pakar hukum tata negara dari Universitas Udayana Jimmy Zevarius Usfunan.

Bila ketentuan Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 diberlakukan pada Pemilu Presiden 2019, maka hal ini hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Suara Terbanyak

Pada Juli 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukan oleh Forum Pengacara Konstitusi. Dikabulkannya perkara teregistrasi nomor 50/PUU-XII/2014 tersebut berdampak pada  Pilpres 2014 dan semua pemilihan yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon.

Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres yang diujikan oleh Forum Pengacara Konstitusi menyatakan, keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan calon tersebut harus memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara melalui putusannya, MK menyatakan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon".

Mahkamah berpendapat, jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden maka pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Sehingga, tidak perlu dilakukan pemilihan langsung putaran kedua.

Artinya, pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan calon, pilpres hanya dilakukan satu putaran dan pasangan calon terpilih adalah pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Menurut Mahkamah, kebijakan pemilihan presiden secara langsung dalam UUD 1945 bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, karena Presiden Republik Indonesia adalah presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat.

Berkaitan dengan itu, lahir ketentuan Pasal 6A ayat (3) yang mengharuskan syarat keterpilihan mayoritas ditambah persebaran pemilih paling sedikit 20 persen di lebih dari setengah provinsi di Indonesia. Kemudian lahir turunan dari pasal tersebut, yakni Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres.

Terkait dengan pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan capres dan cawapres, Mahkamah menilai pada tahap pencalonan, pasangan capres dan cawapres telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia. Sebab, para calon didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain, jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan capres dan cawapres yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tanpa persebaran suara minimal 20 persen di lebih dari setengah provinsi di Indonesia.

"MK merupakan penafsir konstitusi yang paling final dan tunggal, jadi apa yang dilakukan MK sudah memberikan makna baru pada Pasal 6A ayat (3) dan hal ini didukung oleh UUD 1945 bahwa MK sebagai penafsir konstitusi," ujar Bayu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Zy3s9b
April 26, 2019 at 08:23PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Zy3s9b
via IFTTT

Read More

In Picture: Amnesty International Siap Bantu Penyelesaian Kasus Novel

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan didampingi Manager Advokasi Asia Pasifik Amnesty Internasional Fransisco Bencosme memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Organisasi hak asasi manusia Amnesty International menyatakan siap membawa isu tentang penyiraman air keras terhadap penyidik KPK ke ranah internasional misalnya pada kongres parlemen di Amerika Serikat. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VpNui9
April 26, 2019 at 08:15PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VpNui9
via IFTTT

Read More

Kapolri Mutasi Sejumlah Kapolda

Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian melakukan mutasi terhadap sejumlah kapolda serta puluhan perwira tinggi. Mutasi itu tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor ST/1202/IV/KEP./2019 tertanggal 26 April 2019. "Itu promosi serta tour of area dan tour of duty dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/4).

Untuk menggantikan Komjen Pol Unggung Cahyono yang memasuki masa pensiun, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryato dimutasi menjadi Kabaintelkam.

Kapolda Jabar akan digantikan oleh Asops Kapolri Irjen Rudy Sufahriadi. Kapolda Papua Irjen Pol Martuani Sormin akan mengisi jabatan Asops Kapolri. Selanjutnya, Kapolda Papua akan diisi oleh Kapolda Papua Barat yang saat ini dijabat oleh Brigjen Pol Rudolf Albert Rodja.

Posisi Kapolda Papua Barat digantikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak. Kapolda Jawa Tengah Irjen Condro Kirono pun dimutasi menjadi Kabaharkam. Posisinya akan digantikan oleh Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel yang sekarang menjabat sebagai Gubernur Akpol Lemdiklat Polri.

Kapolda NTB Irjen Pol Achmat Juri akan menduduki posisi Gubernur Akpol Lemdiklat Polri dan digantikan oleh Dirpolitik Baintelkam Nana Sujana sebagai Kapolda NTB. Selain itu, Wakapolda Lampung Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra diangkat sebagai Sahlijemen Kapolri menggantikan Irjen Pol Anton Wahono Sudarminto yang memasuki masa pensiun. Wakapolda Lampung selanjutkan akan diisi oleh Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Rudi Setiawan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2L2ItYM
April 26, 2019 at 08:14PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2L2ItYM
via IFTTT

Read More

PLN Target Rasio Elektrifikasi di Sumbar Capai 96,8 Persen

Seluruh desa di Sumbar yang berjumlah 1.158 sudah berlistrik.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- PT PLN (Persero) menargetkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatra Barat mencapai 96,8 persen pada akhir 2019 atau meningkat dibandingkan posisi Maret 2019 sebesar 92,8 persen. General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatra Barat Bambang Dwiyanto mengatakan pihaknya optimistis mencapai target elektrifikasi tersebut meski dihadapkan tantangan yang tidak mudah.

"Tantangan di wilayah ini adalah kondisi geografis yang menantang. Banyak wilayahnya cukup jauh terpencil, remote area, yang berada di balik gunung, sehingga minim infrastruktur terutama jalan," katanya saat meninjau program penyambungan listrik desa di Padang, Sumatra Barat, Jumat (26/4).

Namun, PLN dengan berbagai upaya tetap akan melistriki daerah-daerah pelosok tersebut. "Di antaranya, kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi tantangan ketersediaan infrastruktur jalan," ujarnya.

Menurut dia, wilayah-wilayah terpencil tersebut antara lain berada di Kepulauan Mentawai, Solok Selatan, dan Pasaman Barat. Bambang juga menambahkan saat ini, seluruh desa di Sumbar yang berjumlah 1.158 sudah berlistrik.

Dari jumlah itu, sebanyak 16 desa di antaranya berlistrik melalui program pembagian lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE) Kementerian ESDM. "Kami menargetkan secara bertahap ke-16 desa sudah mendapat listrik dari jaringan PLN pada akhir tahun ini," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UVHY7r
April 26, 2019 at 08:13PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UVHY7r
via IFTTT

Read More

Sambut Ramadhan, DDII Kirim 200 Dai ke Wilayah Pelosok

DDII bekerja sama dengan Badan Dakwah Islam (BDI) Baituzzakah Pertamina (BAZMA).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) menerjunkan ratusan pendakwah ke pelbagai daerah pelosok di Tanah Air. Hal itu disampaikan Ketua Umum DDII, KH Mohammad Siddik.

Dia menuturkan, pihaknya akan menempatkan 200 orang dai, baik pria maupun perempuan, untuk mendampingi masyarakat di wilayah pinggiran. Program ini dilakukan untuk memakmurkan bulan puasa 1440 Hijriah.

"Melalui Program Kafilah Da’wah (Kafda), kami menempatkan 200-an dai ke pedalaman Nusantara hingga ke luar negeri. Para dai tersebut berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah (STID) Mohammad Natsir dan Akademi Dakwah Indonesia (ADI),’’ ujar KH Mohammad Siddik dalam siaran persnya, Jumat (26/4).

Sementara itu, Rektor STID M Natsir, Ustaz Dwi Budiman berharap, para kader DDII bisa mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya selama mengikuti program Kafda. Mereka pun diminta untuk mempraktikkan segala kemampuan dan pengetahuannya di lapangan selama berada di tengah masyarakat sasaran dakwah dua tahun lamanya.

"Meski latihan, tetapi itulah kegiatan dakwah sesungguhnya. Karena itu, kami menyiapkan mahasiswa dengan mengikuti pelatihan selama enam semester, mulai dari mengelola pelatihan membaca quran, thibun nabawi sampai program memandikan jenazah," ujar Ustaz Dwi, Jumat (26/4).

Dia pun mengamanatkan kepada para dai untuk menjaga niat dan keikhlasan dalam berdakwah. Setiap tantangan dan godaan yang dapat menjerumuskan mereka hendaknya dihindari. Dengan begitu, mereka dapat menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk setempat dengan cara sebaik-baiknya.

Dalam hal ini, DDII berkolaborasi dengan Badan Dakwah Islam (BDI) Baituzzakah Pertamina (BAZMA). Menurut ketua BDI BAZMA Dasril Saputra, pihaknya berharap para dai yang diterjunkan ke daerah-daerah pelosok mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat, yang boleh jadi memiliki kemajemukan. Dia percaya, para pendakwah selalu mengedepankan akhlak yang baik serta membawa kesejukan di tengah masyarakat. Dengan begitu, para penerima dakwah akan kian semangat dalam mendalami ilmu-ilmu agama.

"Ustaz menjadi gambaran indah bagi masyarakat di sekitarnya. Jika keindahan ini dirusak, maka rusaklah semuanya," kata Dasril.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GKhuwY
April 26, 2019 at 07:46PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GKhuwY
via IFTTT

Read More

Pawai Taaruf Tandai Dimulainya STQ XXII Kalimantan Tengah

Pawai taaruf sarana menjalin komunikasi antarkafilah STQ.

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA— Pawai taaruf pada Jumat dengan 14 kafilah menjadi penanda dimulai rangkaian Seleksi Tilawatil Quran (STQ) XXII tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

"Pawai ini sebagai sarana menjalin komunikasi serta perkenalan sesama kafilah maupun kepada masyarakat," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri di Palangka Raya, Jumat (26/4).

Pawai taaruf dimulai dari Bundaran Besar Palangka Raya dengan rute meliputi Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kegiatan itu diikuti 14 kafilah perwakilan dari kabupaten dan kota, organisasi perangkat daerah di lingkup pemprov, serta sejumlah sekolah di daerah itu.

Fahrizal mengharapkan pawai taaruf mampu menarik perhatian masyarakat sehingga mereka beramai-ramai datang dan menyaksikan upacara pembukaan STQ tingkat provinsi setempat yang akan dimulai pada Jumat malam.

"Upacara pembukaan akan digelar nanti malam di arena utama yang berada di Stadion Sanaman Mantikei Palangka Raya," kata dia di sela pelepasan peserta Pawai Taaruf itu.

Namun, kata dia, sebelum upacara pembukaan tersebut, terlebih dahulu akan dilakukan pembukaan pameran dan pasar rakyat di Jalan AIS Nasution Palangka Raya. Pembukaan pameran dan pasar rakyat itu setelah berlangsung pawai taaruf.

Dia mengharapkan pameran dan pasar rakyat menjadi penambah nilai ekonomi karena transaksi jual beli di masyarakat sehingga STQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, namun juga berkontribusi terhadap perekonomian di daerah setempat.

"Adanya pameran yang diikuti oleh masing-masing kafilah kabupaten/kota juga menjadi sarana promosi berbagai produk unggulan daerah guna memperluas jaringan dan jangkauan pemasaran yang mereka miliki," kata Fahrizal.

Upacara pembukaan STQ XXII Kalteng juga akan dimeriahkan dengan penampilan band asal ibu kota, yakni Wali Band. Pihaknya berharap, penyelenggaraan STQ di provinsi itu berjalan sukses dan lancar, serta mendapatkan dukungan penuh masyarakat setempat.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2L5mcJY
April 26, 2019 at 07:39PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2L5mcJY
via IFTTT

Read More

Pertamina RU VI Ajak Warga Budidayakan Cacing Afrika

Cacing ini biasa digunakan sebagai pakan ternak, obat tradisional, dan bahan kosmetik

REPUBLIKA.CO.ID, BALONGAN -- PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan terus melakukan pembinaan kepada warga yang tinggal di sekitar Kilang Balongan. Melalui Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan secara berkesinambungan, Pertamina berharapkan warga dapat mandiri secara ekonomi. Salah satu yang dilakukan adalah memberdayakan Kelompok Sujati di Desa Sukaurip untuk membudidayakan cacing jenis ANC (African Night Crawler). 

Bedanya dengan budidaya cacing yang lain, Pertamina RU VI Balongan mengajarkan warga memanfaatkan limbah baglog sisa budidaya jamur tiram sebagai media semai cacing. Cacing ANC ini berasal dari dataran hangat benua afrika dan memiliki ukuran dua kali lebih besar dari cacing tanah. Cacing ini biasa digunakan sebagai pakan ternak, obat tradisional, hingga bahan kosmetik.

Unit Manager Communication, Relation & CSR Pertamina RU VI Balongan Eko Kristiawan mengatakan, salah satu tujuan digunakannya limbah baglog dalam budidaya cacing ini  agar sisa budi daya jamur tiram tidak mengotori lingkungan sehingga konsep program CSR Zero Waste Mushroom Applicated bisa terwujud.

"Melalui program budidaya cacing ini kita juga mendidik warga agar tetap menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sarana yang ada jadi bisa mereduksi modal usaha," ujar Eko dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Jumat (26/4).

Eko menambahkan, program ini merupakan bentuk kepedulian Pertamina terhadap warga agar memiliki keterampilan sehingga bisa dijadikan peluang usaha untuk meningkatkan perekonomian warga.

Ketua Kelompok Sujati Toto Miftahussalam, mengaku senang mendapat bantuan budidaya cacing melalui program CSR yang terus digulirkan RU VI.

Toto mengaku optimis budidaya cacing ini bisa berkembang. Pria paruh baya tersebut menuturkan, selain tersedianya media semai, cacing jenis ANC ini juga memiliki tingkat pertumbuhan dan perkembang biakan yang lebih cepat dan dapat hidup di suhu hingga 32 derajat celcius. Harga cacing jenis ANC dipasaran berkisar antara Rp 20.000 - Rp 25.000 per kilogram.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2VortQP
April 26, 2019 at 07:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2VortQP
via IFTTT

Read More

Calhaj Kota Ambon Tertunda Laksanakan Manasik Haji

IHRAM.CO.ID, AMBON—  Para calon jamaah haji (calhaj) asal Kota Ambon yang akan ke tanah suci pada 2019 hingga saat ini belum melaksanakan manasik karena anggaran untuk kegiatan tersebut belum ditetapkan.

Baca Juga:

"Padahal sesuai jadwal manasik sudah harus dilaksanakan pada 16 April 2019 untuk calhaj kabupaten dan kota," kata Kasi Urusan Agama Islam dan Penyelenggara Haji Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Wahab Putuhena di Ambon, Jumat (26/4).

Dia mengatakan kuota haji untuk Kota Ambon pada 2019 tercatat 368 orang, dan hingga kini yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) sebanyak 281 orang, sedangkan sisanya belum proses pelunasan walaupun paspor sudah siap.

Hal itu, katanya, karena terkait dua hal, yakni tidak diterimanya informasi secara maksimal dan proses gagal sistem. 

Biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun ini sekitar Rp 39.205.741, dana ini di luar tanggungan embarkasi yang masih menunggu keputusan DPRD yang akan memutuskan biaya embarkasi Ambon-Makassar.

Terkait dengan pembuatan paspor haji, kata dia, hingga kini para calhaj asal Kota Ambon yang sudah memiliki paspor 342 orang, sedangkan yang belum sebanyak 26 orang.

Berita Terkait

"Kantor Kemenag Kota Ambon sudah mengupayakan agar mereka bisa menyelesaikannya dengan cepat dengan mempergunakan pihak media massa untuk memintakan para calon jamaah haji yang hingga kini belum menyelesaikan proses pembuatan paspor agar segera diselesaikan," ujar dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PurjBX
April 26, 2019 at 07:35PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PurjBX
via IFTTT

Read More

Bawaslu: Selesaikan Dulu Pemilu, Baru Dievaluasi

Lebih baik sekarang menyelesaikan proses sampai selesai dulu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mochamad Afifudin, menilai pelaksanaan Pemilu 2019 harus diselesaikan terlebih dulu. Setelah selesai, KPU dan pemerintah baru bisa melakukan evaluasi sistem pemilu. 

"Ya lebih baik sekarang menyelesaikan proses sampai selesai dulu. Karena kan evaluasi itu nanti ada waktunya," ujar Afif kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Dia melanjutkan, saat ini yang paling tepat dilakukan adalah memberikan dukungan kepada para pengawas dan penyelenggara pemilu yang masih bertugas. Kemudian, membayarkan santunan kepada petugas yang jatuh sakit dan meninggal dunia. 

"Kemudian melanjutkan tugas-tugas mereka yang secara berjenjang nanti dilakukan. Saya kira itu yang saat ini paling bisa kita lakukan," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan teknis pelaksanaan pemilu harus dievaluasi. Teknis pelaksanaan pemilu saat ini membuat petugas di lapangan kelelahan. "Ini jadi perhatian kita semua pascapemilu perlu kita lakukan evaluasi bukan hanya terkait dengan sistemnya tapi juga teknis kerjanya. Bagaimana dengan teknis kerja seperti sekarang ini orang (petugas di lapangan) tidak bisa menyelesaikan sampai dengan tengah malam. Dia bahkan harus melanjutkan sampai dengan pagi sampai matahari terbit berikutnya," ujar Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/4).

Dengan kata lain, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) bekerja dari matahari terbit hingga matahari terbit kembali pun belum selesai. "Memang melelahkan, ini melelahkan bagi semua. Bagi penyelenggara pemilu, bagi peserta pemilu, bagi petugas keamanan, bagi masyarakat juga. Jadi saya pikir perlu dijadikan pembahasan bersama," tegas Arief.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vkKoNG
April 26, 2019 at 07:34PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vkKoNG
via IFTTT

Read More

Sri Lanka Kejar 140 Terduga Anggota ISIS Terkait Ledakan Bom

ISIS mengklaim bertanggung jawab atas pemboman di Sri Lanka.

REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Presiden Sri Lanka mengatakan, pemerintahannya sedang mencari sekitar 140 orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok Negara Islam (ISIS) setelah serangan Minggu Paskah yang mematikan.

ISIS telah mengklaim bertanggung jawab atas pemboman bunuh diri terkoordinasi, yang menargetkan gereja-gereja dan hotel-hotel di seluruh Sri Lanka pada Ahad (21/4) dan menewaskan sedikitnya 253 orang dan melukai sekitar 500 orang. Pihak berwenang sebelumnya merevisi jumlah korban tewas menjadi 359.

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan kepada wartawan bahwa para militan Sri Lanka yang disalahkan atas serangan itu mendapat dukungan dari ISIS, dengan hubungan antara para ekstremis lokal dan asing termasuk dalam mengidentifikasi target.

PM Morrison mengatakan, pemboman itu menunjukkan gelombang baru dalam memerangi terorisme, bahwa militan yang bertempur di Suriah dan Irak telah kembali ke negara asal dengan keterampilan untuk melakukan serangan. Hal itu sambil menjadi bagian dari jaringan yang lebih luas, yang bisa menyediakan uang, pelatihan, dan identifikasi sasaran.

Polisi Sri Lanka telah menangkap 76 orang atas serangan itu, termasuk warga negara asing dari Suriah dan Mesir. Presiden Sri Lanka, Maithripala Sirisena, mengatakan pihak berwenang mencari 140 orang yang dicurigai terkait dengan kelompok ekstremis itu, dengan mengatakan bahwa beberapa pemuda Sri Lanka telah terlibat dengan ISIS sejak 2013.

"Polisi tengah memburu mereka," katanya, seraya menambahkan bahwa Sri Lanka memiliki kemampuan "untuk sepenuhnya mengendalikan kegiatan mereka [ISIS]" di negara itu.

"Kami akan sepenuhnya mengendalikan ini dan menciptakan lingkungan yang bebas dan damai bagi warga untuk hidup," katanya.

Photo: Petugas keamanan ditempatkan di rumah ibadah seperti gereja dan masjid di tengah kekhawatiran serangan susulan. (ABC News: Siobhan Heanue)

Hampir 10 ribu tentara dikerahkan di seluruh negara pulau, yang terletak di Samudra Hindia itu untuk melakukan pencarian dan memberikan keamanan bagi pusat-pusat keagamaan, kata militer. Amerika Serikat dan Inggris memeringatkan akan adanya serangan teroris susulan di negara itu.

Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan ia khawatir beberapa tersangka yang belum ditangkap "bisa saja berkeliaran untuk melakukan serangan bunuh diri". Kekhawatiran akan kekerasan sektarian balas dendam telah menyebabkan komunitas Muslim meninggalkan rumah mereka di tengah ketakutan akan bom, pengisolasian, dan penyisiran keamanan.

Umat Muslim disarankan untuk shalat di rumah pada Jumat setelah dinas intelijen negara memeringatkan kemungkinan serangan bom mobil, di tengah kekhawatiran akan adanya kekerasan pembalasan atas pemboman tersebut.

Umat Kristen juga didesak untuk menghindari tempat-tempat ibadah selama akhir pekan, dengan Kardinal Katolik Malcolm Ranjith mengimbau para imam untuk tidak mengadakan misa di gereja sampai pemberitahuan lebih lanjut. "Keamanan itu penting," katanya.

Tetapi beberapa warga mengatakan mereka tidak akan membiarkan rasa takut menunda mereka kembali ke gereja.

"Saya benar-benar takut sekarang ini. Tapi kami akan, kami akan pergi ke gereja kami," kata Mariyanagam Douglas Sebasteen.

Photo: Pemuka agama membatalkan ibadat umum meski beberapa warga masih berencana menghadiri solat jumat di masjid-masjid. (AP: Gemunu Amarasinghe)

Sejauh ini, pihak berwenang memfokuskan penyelidikan mereka pada keterkaitan internasional di antara dua kelompok Islamis domestik, National Tawheed Jamaath (NTJ) dan Jammiyathul Millathu Ibrahim, yang mereka yakini melakukan serangan itu.

Dalam akun Twitter resmi mereka, polisi setempat mengatakan bahwa pemimpin NTJ, Mohamed Zahran, yang dikenal karena pidato ekstremis pedasnya di media sosial, telah tewas dalam salah satu dari sembilan pemboman bunuh diri. Mereka telah menangkap komandan kedua kelompok itu, kata polisi.

Mereka mengatakan para penyelidik telah menentukan bahwa pelatihan militer para penyerang diberikan oleh seseorang yang mereka sebut "Army Mohideen", dan bahwa pelatihan senjata telah dilakukan di luar negeri dan di beberapa lokasi di provinsi timur Sri Lanka.

Pejabat pemerintah telah mengakui kesalahan besar karena tidak membagi peringatan intelijen dari India secara luas sebelum serangan ini.Photo: Foto ini menunjukkan Mohammed Zahran, yang juga dikenal sebagai Zahran Hashmi (tengah), pria yang disebut Sri Lanka memimpin serangan Paskah yang menewaskan lebih dari 300 orang. (AP: Aamaq news agency)

Sirisena mengatakan kepala pertahanan dan kepala polisi belum berbagi informasi dengannya tentang serangan yang akan terjadi. Menteri Pertahanan Hemasiri Fernando telah mengundurkan diri karena kegagalan mencegah serangan itu.

"Kepala polisi mengatakan ia akan mengundurkan diri sekarang," kata Sirisena.

Ia menyalahkan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe karena melemahkan sistem intelijen dengan berfokus pada penuntutan perwira militer atas tuduhan kejahatan perang selama perang saudara selama satu dekade dengan separatis Tamil. Sirisena memecat Wickremesinghe pada Oktober karena perbedaan politik, yang kemudian diangkat kembali berminggu-minggu setelahnya di bawah tekanan dari Mahkamah Agung.

Photo: Sri Lanka diguncang serangan mematikan yang telah mengganggu ketenangan di negara ini. (AP: Eranga Jayawardena)

Faksi-faksi yang berseberangan dengan kedua orang itu sering menolak untuk berkomunikasi satu sama lain dan menyalahkan setiap kemunduran apapun pada lawan mereka, kata sumber-sumber pemerintah. Pemboman Minggu Paskah menghancurkan ketenangan di Sri Lanka yang mayoritas penduduknya Budha, sejak perang saudara melawan separatis Hindu, etnis Tamil, berakhir 10 tahun lalu.

Populasi 22 juta jiwa di Sri Lanka termasuk minoritas Kristen, Muslim, dan Hindu. Sampai sekarang, sebagian besar warga Kristen berhasil menghindari hal terburuk dari konflik dan ketegangan komunal di pulau itu.

Sebagian besar korban adalah warga Sri Lanka, meskipun pihak berwenang mengatakan setidaknya 38 warga negara asing juga tewas. Banyak dari mereka adalah wisatawan yang tengah duduk untuk sarapan di hotel-hotel bintang 5 ketika para pembom menyerang.

Ikuti berita-berita lain di situs ABC Indonesia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PureOF
April 26, 2019 at 07:33PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PureOF
via IFTTT

Read More

KPU: 46 Kabupaten/Kota Sudah Selesaikan Rekapitulasi Suara

46 kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan rekapitulasi tersebar di 20 provinsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengatakan 46 daerah sudah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu 2019 di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu daerah yang lain masih dalam proses rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota.

"Berdasarkan data yang masuk per 26 April 2019, sudah ada 46 kabupaten/kota yang sudah selesai rekapitulasi suara," ujar Ilham di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/4) malam.

Ilham mengatakan, 46 kabupaten/kota tersebut tersebar di 20 provinsi. Provinsi yang paling banyak sudah menyelesaikan rekapitulasi adalah Aceh sebanyak delapan kabupaten/kota, Papua sebanyak lima kabupaten/kota dan Kalimantan Selatan sebanyak empat kabupaten/kota.

"Jadi, rekapitulasi di tingkat kabupaten baru selesai 46 dari 514 kabupaten/kota. Jumlah tersebut sebesar 9 persen dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia," tambah Ilham.

Sebagaimana diketahui, tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung dari 18 April-4 Mei 2019. Setelah itu, dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota yang sudah dimulai 22 April sampai 7 Mei 2019.

Jika rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, maka lanngsung dilanjut ke rekap tingkat Provinsi yang sudah dibuka tahapannya pada 22 April-7 Mei 2019. Terakhir rekapitulasi tingkat nasional pada 25 April-22 Mei 2019.

Berikut ini data rekapitulasi Per 26 April 2019:

1. Aceh: 8 Kabupaten/Kota

2. Sumatera Utara: 2 kabupaten/kota

3. Sumatera Selatan: 1 kabupaten/kota

4. Bengkulu: 1 kabupaten/kota

5. Jawa Barat: 3 kabupaten/kota

6. Jawa Tengah: 1 kabupaten/kota

7. DI Yogyakarta: 1 kabupaten/kota

8. Jawa Timur: 3 kabupaten/kota

9. Banten: 1 kabupaten/kota

10. Bali: 1 kabupaten/kota

11. Kalimantan Tengah: 3 kabupaten/kota

12. Kalimantan Selatan: 4 kabupaten/kota

13. Kalimantan Utara: 1 kabupaten/kota

14. Sulawesi Tengah: 1 kabupaten/kota

15. Sulawesi Selatan: 3 kabupaten/kota

16. Sulawesi Tenggara: 2 kabupaten/kota

17. Gorontalo: 2 kabupaten/kota

18. Sulawesi Barat: 2 kabupaten/kota

19. Papua: 5 kabupaten/kota

20. Papua Barat: 1 kabupaten/kota.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ZCG2j1
April 26, 2019 at 07:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZCG2j1
via IFTTT

Read More

Ditjen Hubla Gelar Uji Petik Kelaiklautan Kapal Secara Acak

Secara umum kondisi kapal penumpang di Batam dalam keadaan baik dan laiklaut.

REPUBLIKA.CO.ID,  BATAM -- Uji petik kelaiklautan kapal penumpang untuk angkutan laut lebaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah dilakukan di Batam pada 24 -26 April 2019. Uji petik ini dilakukan secara acak guna memastikan kapal-kapal yang melayani penumpang telah memenuhi persyaratan kelaiklautan.

Tim Uji Petik yang dipimpin Kepala Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Capt Diaz Saputra melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal penumpang secara acak yang berada di Pelabuhan Telaga Punggur dan Pelabuhan Sekupang Batam.

Diaz menyebutkan, beberapa kapal penumpang yang diperiksa dan diuji petik diantaranya adalah kapal MV. Oceana 6, MV. Oceana 5, KMP Barau, MV. Batam Jet 6, dan MV. Dumai Line 5.

Pelaksanaan uji petik terhadap kapal-kapal penumpang di beberapa pelabuhan di Indonesia merupakan tindak lanjut atas instruksi Dirjen Perhubungan Laut Nomor HK.211/5/17/DJPL/2019 tentang Pemeriksaan Kelaiklautan Kapal Penumpang dalam Rangka Angkutan Lebaran Tahun 2019.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan kapal-kapal yang melayani penumpang telah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal khususnya menjelang penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2019 (1440 H),” ujar Diaz usai memeriksa kapal di Batam, dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Jumat (26/4).

Dari pemeriksaan tersebut, tim Uji Petik menyatakan bahwa secara umum kondisi kapal penumpang di Batam dalam keadaan baik dan laiklaut, walaupun masih terdapat beberapa temuan minor yang perlu diberikan catatan rekomendasi untuk segera dilengkapi dan diperbaiki.

“Terhadap beberapa temuan minor dan kekurangan yang ditemukan di lapangan, kami minta kepada seluruh pemilik kapal agar segera melakukan perbaikan ataupun melengkapi kekurangan dan rekomendasi tersebut sebelum angkutan lebaran dimulai,” tegas Diaz.

Selain Batam, Tim Direktorat Perkapalan dan Kepelautan juga akan melakukan uji petik di beberapa pelabuhan lain, seperti Pelabuhan Tanjung Buton, Ternate, Kendari, Nunukan, Pare-Pare, Tual, Jayapura, Palembang, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Merak, Sampit, Tanjung Balai Karimun, dan Muara Angke.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UD9BNH
April 26, 2019 at 07:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UD9BNH
via IFTTT

Read More

37.662 Lulusan SMK di Bogor Butuh Banyak Lapangan Kerja

Ada sekitar 11 SMK Negeri dan 333 SMK Swasta.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sudah sekitar satu bulan lamanya para siswa siswi SMK di seluruh Indonesia melaksanakan UNBK pada 25 Maret lalu. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Kabupaten Bogor ada sekitar 11 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan 333 SMK Swasta.

Di tahun 2019 sendiri, Kabupaten Bogor menyumbang sekitar 37.662 siswa. Yang artinya, ada banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan.

Masalah pekerjaan tersebut menjadi perhatian banyak pelajar SMK yang memang difokuskan untuk mendapat pekerjaan. Namun, kenyataanya, data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar pengangguran.

Popi (18) salah satu siswi SMK jurusan Keperawatan yang baru melaksanakan UNBK 25 hingga 29 Maret lalu, juga mengeluhkan sulitnya mencari pekerjaan dan bahkan kuliah. Pelajar dari SMK Kesehatan Anisa 3, Citereup, Kabupaten Bogor tersebut, mengatakan, lulusan SMK saat ini dirasa sulit dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu ia dan banyak pelajar lainnya di sekolah yang sama memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi (PT) Negeri atau Swasta dengan harapan mendapat pekerjaan yang mudah dan sesuai.

“Rencana lanjut kuliah, tapi enggak semua juga mau kuliah. Mereka ada yang mau kerja juga, ada yang sudah (kerja), ada juga yang masih susah nyari nya. Ya kebanyakan pada ngeluh susah juga,” ujarnya kepada Republika.co.id, Jumat (26/4).

Menurutnya, latar belakang pendidikan dari SMK masih sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Apalagi jika ijazah belum diterima juga. Ia menambahkan, kebanyakan dari kawan-kawannya yang masih menganggur hingga kini pun memutuskan untuk mencari tempat kuliah sembari menunggu ijazah ataupun panggilan pekerjaan. “Kalau kuliah pada nyari yang lintas jurusan, sudah mumet juga sih,” kata dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ZAXSTp
April 26, 2019 at 07:19PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZAXSTp
via IFTTT

Read More

MUI Depok Minta Film Kucumbu Tubuh Indahku Dilarang

MUI menilai film Kucumbu Tubuh Indahku berseberangan dengan norma agama.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK— Giliran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Depok, mengedarkan dan menyurati Wali Kota Depok untuk melarang pemutaran film Kucumbu Tubuh Indahku. 

Edaran ini menyusul surat keberatan Wali Kota Depok Mohammad Idris kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perihal film yang dinilai mengandung konten negatif perihal kehidupan Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) tersebut.   

Dalam surat itu, MUI Kota Depok sangat keberatan film yang disutradarai oleh Garin Nugroho itu ditonton masyarakat Depok. "Kami minta Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melarang pemutaran film Kucumbu Tubuh Indahku di bisokop-bioskop di Kota Depok," ujar Ketua MUI Depok KH A Dimyathi kepada wartawan di Depok, Jumat (26/4).  

Menurut Dimyathi, MUI Kota Depok memiliki beberapa pandangan agar film Kucumbu Tubuh Indahku tidak layak ditonton. Pertama, film tersebut tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang di masyarakat, khususnya dengan prinsip dan nilai-nilai agama Islam. 

Kedua, film itu sangat berpotensi untuk merusak generasi muda Islam di Kota Depok untuk prilaku seks bebas dan menyimpang. "Lalu ketiga, kami sangat mendukung langkah Wali Kota Depok dengan melarang penayangan film tersebut di wilayah Depok," terang Dimyathi. 

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, melarang film Kucumbu Tubuh Indahku ditayangkan di bioskop-bioskop di Depok. Film tersebut diduga kental dengan unsur tak mendidik yang terkesan membolehkan prilaku LGBT.  

Wali Kota Depok kemudian mengeluarkan surat keberatan yang ditujukan pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Dalam surat dengan nomor 460/165-huk- DPAPMK tanggal 24 April 2019 itu disebutkan bahwa film tersebut berdampak pada keresahan di masyarakat. Pasalnya dalam film tersebut terdapat adegan penyimpangan seksual.

Idris mengatakan, beberapa adegan dalam film tersebut bertentangan dengan norma agama. Selain itu juga berpengaruh pada pola pandang masyarakat terutama generasi muda sehingga mengganggap perilaku penyimpangan seksual merupakan perbuatan yang biasa dan dapat diterima. “Ini yang bahaya," kata Idris. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IHcs6N
April 26, 2019 at 07:07PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IHcs6N
via IFTTT

Read More

In Picture: Menkeu Tinjau Fasilitas Riset Bio Farma

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, meninjau fasilitas riset dan pengembangan vaksin Bio Farma di Bandung, Jumat (26/4). Kunjungan Sri Mulyani ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut kesiapan Bio Farma, setelah pada 16 April 2019, Direksi Bio Farma melakukan audiensi dengan Menteri Keuangan terkait rencana pengembangan ekspor dan kerja sama Bio Farma dengan berbagai lembaga internasional.

Direktur Utama Bio Farma M Rahman Roestan, menyampaikan bahwa saat ini Bio Farma mendapat banyak kepercayaan dari lembaga internasional. Selain kerja sama dengan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), PATH, UNICEF dan WHO, terdapat potensi kerjasama dengan pemerintah Maroko dalam pengembangan fasilitas produksi vaksin dan produk biologi lainnya.

“Saat ini tim Bio Farma sedang berada di Maroko untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang kerja sama ini,” ujar Rahman

Terkait dengan rencana berbagai kerja sama Bio Farma dengan pihak luar negeri, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pemerintah, dalam hal ini melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) mendukung pengembangan usaha Bio Farma. LPEI juga akan melakukan pendampingan penuh khususnya mengenai pemberian fasilitas pembiayaan, penjaminan dan asuransi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IY4R2I
April 26, 2019 at 07:07PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IY4R2I
via IFTTT

Read More