Warga Telukbetung Memilih Tetap Mengungsi di Kantor Gubernur

Status Siaga Gunung Anak Krakatau membuat warga takut kembali ke rumah.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Sejumlah warga yang menetap di pesisir Teluk Lampung lebih memilih mengungsi ke Kantor Gubernur Lampung dan juga Masjid Agung Al-Furqon, dibandingkan kembali ke rumahnya di Telukbetung. Belum kembalinya warga Telukbetung tersebut, setelah meningkatnya status Gunung Anak Krakatau (GAK) menjadi Siaga (Level III).

Warga yang mengungsi ke Kantor Gubernur Lampung berasal dari Kampung Gudang Lelang, kawasan Telukbetung. Kampung tersebut berada persis di pesisir Teluk Lampung. Selain itu, warga dari Sukaraja, yang juga pemukiman padat di bibir pantai teluk tersebut, juga mengungsi ke Masjid Agung Al-Furqon. Warga tersebut mengungsi sejak kejadian bencana gelombang tsunami pada Sabtu (22/12) malam.

“Kami masih tetap menginap di kantor gubernur. Kami tidak berani pulang tidur di rumah, khawatir malam-malam air naik lagi, kami tidak siap mengungsi,” tutur Lukman, warga Kampung Gudang Lelang saat ditemui Republika.co.id, Sabtu (29/12).

Ia dan keluarganya sejak hari malam pertama kejadian tsunami sudah mengungsi ke kantor gubernur. Selama di pengungsian, mereka hanya menumpang menginap pada malam hari, sedangkan siang harinya Lukman pulang ke rumah menjagai rumahnya.

“Saya siang pulang, dan bawa bekal dari rumah untuk keluarga yang mengunsi,” ujarnya.

Hasan, juga tidak lagi berdagang di Kampung Gudang Lelang. Kejadian malam itu, ia sempat meninggalkan gerobak dagangannya dan menyelamatkan diri bersama keluarga naik ke tempat tinggi, hingga menuju Masjid Agung Al-Furqon. Banyak warga yang mengungsi ke masjid terbesar di Kota Bandar Lampung tersebut, karena datarannya tinggi.

“Malam itu, kami tidak lagi memikirkan rumah dan dagangan. Kami berangkat bersama keluarga mengungsi jalan kaki naik ke masjid. Soalnya air laut sudah naik ke rumah tidak seperti biasanya,” ujarnya.

Meski Kampung Gudang Lelang dan pemukiman penduduk di Sukaraja tidak mengalami dampak kerusakan parah tsunami seperti di pesisir Kabupaten Lampung Selatan, warga masih khawatir terjadi gelombang tsunami susulan, dan warga tidak siap mengungsi lagi. Kondisi yang sama dialami warga di Desa Hanura dan Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Mendengar informasi GAK mengalami peningkatan status, setiap malam warga mengungsi ke tempat yang tinggi, juga khawatir terjadi tsunami susulan.

“Informasinya dari aparat Gunung Anak Krakatau masih aktif gempa dan letusannya. Jadi warga banyak yang mengungsi. Jaga-jaga kalau memang terjadi tsunami susulan,” kata Rudi Djunaedi saat dihubungi Republika, Sabtu (29/12).

Warga yang bermukim di pesisir Teluk Lampung tersebut malam hari mengungsi ke dataran tinggi Taman Hutan Rakyat Wan Abdurrahman. Malam hari mereka membawa bekal untuk bermalam, sedangkan siang hari mereka kembali ke rumahnya kembali dan beraktivita sehari-hari.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GJDpqb
December 29, 2018 at 07:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GJDpqb
via IFTTT

Read More

Kemenpar: Sebagian Besar yang Terkena Tsunami Objek Wisata

Tim TCC akan terus memantau dan melaporkan kondisi terkini khususnya pariwisata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melalui Tim Crisis Center (TCC) menyampaikan, tiga hal utama terkait pariwisata, yakni 3A yang terdiri dari atraksi, amenitas, dan aksesibilitas di Lampung Selatan terkena dampak tsunami. Data ini didapatkan setelah TCC melakukan monitoring dan pendataan terkait dampak tsunami terhadap pariwisata di Banten dan Lampung pada Ahad (23/12).

Ketua Tim Tourism Crisis Center (TCC) yang juga Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengatakan, semua pantai yang berada di Kecamatan Bakauheni mengalami dampak tsunami. “Pantai itu adalah Pantai Tanjung Tuha, Pantai Minang Rua, Pantai Belebuk,” katanya dalam rilis yang diterima Republika.

Selain itu pantai lainnya yang terkena dampak di antaranya pantai di sepanjang Pesisir Kecamatan Rajabasa, yakni Pantai Kahai, Pantai Kunjir, Pantai Way Muli, Pantai Wartawan de Mansion, Pantai Banding, Pantai Canti, Pantai Batu Kapal. Pantai di sepanjang Pesisir Kecamatan Kalianda seperti Pantai Maja dan Pantai Kedu serta beberapa pulau seperti Pulau Sebesi, Pulau Sekepel, dan Pulau Legundi juga terdampak.

Guntur menjelaskan, sebagian besar yang terdampak tsunami adalah atraksi alam seperti pantai dan pulau. "Tapi, untuk atraksi yang berbasis budaya dan buatan belum terdata dan sedang dalam upaya koordinasi," ujarnya.

Sementara itu, terkait amenitas, tercatat tiga hotel di Lampung Selatan mengalami kerusakan. Hotel itu adalah Hotel Wartawan de Mansion, di mana 15 kamar rusak. Restoran di Hotel Grand Elty Krakatoa juga terpantau tersapu air. Terakhir, Kahaii Beach Resort juga rusak pada fasilitas di tepi pantai.

Untuk aksesibilitas, Dermaga Boom di Kalianda dilaporkan hancur. Sedangkan untuk  darat, akses jalan menuju pantai-pantai di sepanjang pantai di Kecamatan Bakauheni, Kecamatan Rajabasa, dan Kecamatan Kalianda dilaporkan juga mengalami kerusakan. Sementara pada aksesibilitas udara sejauh ini belum ada laporan kerusakan.

Sebelumnya Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, Kemenpar mengaktifkan TCC guna memantau akses, amenitas dan atraksi yang terkait langsung dengan wisatawan di Banten dan Lampung. Tim TCC akan terus memantau dan melaporkan kondisi terkini khususnya terkait pariwisata terdampak tsunami di Banten dan Lampung.

Pada Ahad (23/12), tim dari Destinasi Regional II Kemenpar berangkat ke Banten melalui jalur Pandeglang. Sedangkan, pada Senin pagi (24/12), Tim TCC Kemenpar akan menuju Kampung Cikadu, yang menjadi lokasi posko TCC Kemenpar.

Guntur menuturkan, nantinya, hanya ada satu pintu untuk mengeluarkan pernyataan dampak bencana di sektor pariwisata. "Dan ini adalah pelayanan utama yang dilakukan TCC Kemenpar di fase tanggap darurat. Selain tentunya ikut serta memberikan pelayanan kepada wisatawan yang terdampak," katanya.

Sebelumnya, tsunami terjadi di Selat Sunda pada Sabtu (22/12) malam. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga pukul 13.00 WIB, korban meninggal telah mencapai 168 orang.

Ada tiga wilayah yang terdampak tsunami ini, yaitu Kabupaten Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan. Dari data sementara, Kabupaten Pandeglang merupakan wilayah yang paling parah terdampak tsunami

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2rRaTZx
December 23, 2018 at 07:24PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2rRaTZx
via IFTTT

Read More

Menkumham Resmikan 17 Desa Sadar Hukum

Untuk mendapatkan predikat itu tidaklah mudah karena harus memenuhi beberapa kriteria

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly meresmikan 17 Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang tersebar di 15 Kecamatan pada dua kota dan empat kabupaten yaitu Pematang Siantar dan Tanjung Balai, Kabupaten Labuhan Batu Utara; Kabupaten Pakpak Barat; Kabupaten Batubara; dan Kabupaten Nias, pada Jumat (7/12).

Menurut Yasonna, untuk mendapatkan predikat tersebut tidaklah mudah karena harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat. Untuk penilaian tahun 2018 ini digunakan persyaratan baru dengan indikator yang lebih komprehensif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang mencakup empat dimensi antara lain, Dimensi Akses Informasi Hukum; Dimensi Implementasi Hukum; Dimensi Akses Keadilan, serta Dimensi Demokrasi dan Regulasi.

“Masing-masing dimensi tersebut memiliki bobot penilaian yang dapat menggambarkan kualitas kesadaran hukum masyarakat di setiap wilayah Desa/Kelurahan. Desa/Kelurahan yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi-lah yang dapat dikukuhkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum,” kata Yasonna dalam siaran pers yang diterima, Sabtu (8/12).

Lebih lanjut Yasonna mengatakan bahwa penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum merupakan salah satu upaya kita bersama untuk menguatkan keberadaan Negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. “Wujud negara hukum akan sangat terlihat dari tingkat kepatuhan kita terhadap hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai,” ucap Yasonna.

Dalam kesempatan ini diluncurkan juga Gerakan Tertib Pemasyarakatan dan Peresmian Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Utara.“Ini merupakan komitmen Kemenkumham dalam memberikan layanan kepada masyarakat termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai slogan Kementerian kita, yakni Kami PASTI,” kata dia.

Berkaitan pelayanan terhadap WBP, langkah-langkah yang telah dilakukan Kemenkumham melalui Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kepada WBP semakin ditingkatkan, di sisi lain perlu ditunjang pula dengan sumber daya manusia yang handal. Hal ini sejalan dengan peningkatan layanan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia.

Dalam rangka membangun tegaknya supremasi hukum dan HAM tersebut, maka kesadaran hukum dan HAM masyarakat harus terus ditingkatkan secara sinergis dan berkesinambungan, di antaranya melalui program pembinaan di bidang Hukum dan HAM; perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan, dan penghormatan HAM; pelayanan hukum; pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum; serta penyuluhan hukum dan diseminasi HAM.

Tegaknya supremasi hukum dan HAM merupakan salah satu aspek utama untuk menunjang tercapainya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2B0L7Gc
December 08, 2018 at 07:24PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2B0L7Gc
via IFTTT

Read More

Berdiri Bukan Opsi Tepat Berolahraga di Kantor

Berdiri lebih dari enam jam sehari berpotensi menimbulkan varises yang butuh operasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Duduk terlalu lama dapat memberi efek negatif bagi kesehatan, begitu pula dengan pola hidup sedentari. Untuk menyiasati kondisi ini, ada beragam trik yang bisa dilakukan para pekerja kantoran untuk tetap berolahraga di tengah padatnya pekerjaan. Akan tetapi, berdiri sambil bekerja bukan salah satunya.

Hal ini diungkapkan dalam hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal Occupational And Environmental Medicine. Penelitian yang melibatkan lebih dari 38 ribu orang ini menunjukkan bahwa berdiri atau berjalan kaki lebih dari enam jam per hari di tempat kerja berkaitan dengan meningkatnya risiko varises yang membutuhkan operasi. Risiko ini meningkat sebanyak dua hingga tiga kali lipat.

Varises sendiri berkaitan dengan risiko penyakit berbahaya lain. Beberapa di antaranya adalah penyakit arteri dan gagal jantung.

Seperti dilansir Straits Times, temuan ini mungkin berkaitan dengan status sosial ekonomi pekerja. Pekerja yang lebih banyak berdiri dan berjalan kaki cenderung memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah. Terlepas dari itu, beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa berdiri terlalu banyak di hari kerja tidak menyehatkan bagi tubuh.

Di sisi lain, pekerja yang menghabiskan waktu terlalu banyak dengan duduk sepanjang hari juga tidak menyehatkan. Untuk menghalau risiko negatif dari terlalu banyak duduk dibutuhkan olahraga yang teratur. Namun perlu diingat, berdiri bukanlah olahraga.

Banyak ahli kesehatan yang merekomendasikan pekerja untuk sesering mungkin meluangkan waktu untuk berjalan kaki santai. Olahraga peregangan di meja kerja pun bisa menjadi opsi. Akan tetapi, mengganti duduk dengan berdiri tidak akan memberikan manfaat kesehatan yang sama. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Qn2MBC
November 26, 2018 at 07:24PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Qn2MBC
via IFTTT

Read More