Dapatkan Update Berita Republika
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya mengaku telah menerima permintaan untuk penyelidikan kasus jual beli blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) secara daring. Permintaan itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri).
"Dari Ditjen Dukcapil Kemendagri kirim surat ke Polda Metro Jaya, bukan lapor ke SKPT tapi ke Polda," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono, di Jakarta, Senin.
Saat ini, kata Argo, pihaknya belum bisa mengerucutkan siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kasus ini. "Belum, masih lidik," ujarnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya menangapi aduan penjualan blanko KTP elektronik pada 4 Desember 2018.
Perwakilan Ditjen Dukcapil Kemendagri sebagai pelapor menjerat pelaku melalui pasal mengenai perdagangan atribut administrasi kependudukan, yaitu Pasal 96A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengungkapkan penjualan blanko KTP elektronik dilakukan oknum NI berdasarkan hasil identifikasi awal diduga yang bersangkutan kerabat mantan pejabat Dinas Dukcapil Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Bahtiar menuturkan pihaknya telah melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polda Metro Jaya.
"Setelah dilakukan pelacakan dan investigasi ditemukan bahwa diduga seseorang berinisial 'NI' yang mencuri Blanko KTP-el, sekitar bulan Maret 2018 karena pada tanggal 13 Maret 2018 blanko KTP-el diserahkan ke daerah dan blanko tersebut dicoba dijual sekarang," ujar Bahtiar.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selama empat tahun terakhir, pemerintah fokus melakukan pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia. Menurutnya, pembangunan secara merata atau Indonesia sentris dilakukan untuk menciptakan keadilan sosial, memunculkan sentra-sentra ekonomi baru di luar Jawa, serta membangun Indonesia.
Ia mengakui, pembangunan yang non-Jawasentris dinilainya tak memiliki keuntungan besar baik di bidang ekonomi maupun politik. Karena itu, menurutnya, jika dirinya merupakan seorang politikus, maka dirinya pun akan memutuskan untuk fokus membangun di Jawa saja.
“Kalau saya orang politik yang benar dibangun di Jawa karena penduduk padat, 60 persen kurang lebih, return ekonomi di sini di Jawa, dan return politik juga baik 60 persen di Jawa. Tapi risiko itu sudah dihitung dan kita memilih yang Indonesia sentris,” ujar Jokowi saat memberikan sambutannya di acara salah satu stasiun televisi swasta, Senin (26/11).
Presiden mengatakan, pemerintahnya juga telah berupaya untuk membangun fondasi-fondasi yang baru guna memperbaiki perekonomian Indonesia. Hal itu di antaranya yakni dengan mendorong masyarakat untuk beralih dari masyarakat konsumtif menjadi produktif dan kompetitif sehingga diharapkan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.
Selain itu, pemerintah disebutnya juga telah berupaya memperbaik struktur fiskal, salah satunya yakni dengan memangkas subsidi BBM untuk pembangunan yang lebih produktif. Kendati demikian, kata dia, hasil dari upaya pemerintah tersebut tak bisa dinikmati oleh masyarakat secara instan.
“Memang kadang-kadang apa yang kita hasilkan tidak instan, tidak bisa langsung kita nikmati, itulah pil, kadang-kadang pahit, sakit, tapi harus minum itu agar kita bisa jadi bangsa yang sehat produktif, kompetitif dan efisien,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan langkah pemangkasan regulasi yang berbelit-belit pun telah dilakukan sehingga ranking kemudahan berusaha di Indonesia pun melompat menjadi peringkat 72. Ia pun juga menyinggung upaya menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan yang dinilai tak bisa instan.
“Empat tahun ini gini ratio turun dari 0,41 jadi 0,38 memang tidak bisa langsung melompat karena proses gini ratio membesar juga jangka panjang, menurunkan juga butuh waktu,” ucapnya.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) menjadikan Lampung sebagai lumbung suara nasional bagi Joko Widodo-Mar'uf Amin di Pulau Sumatra. TKN KIK menargetkan perolehan 70 persen suara di Provinsi Lampung untuk pasangan nomor urut 01 tersebut.
"Kami memiliki target meraih suara sebanyak 70 persen suara," kata Wakil Ketua TKN KIK Lodewijk Freidrich Paulus, di Bandar Lampung, Kamis (22/11). Ia sangat yakin jika target tersebut akan tercapai apabila infrastruktur partai yang tergabung dalam KIK dapat bersinergi dengan TKD dan Relawan Siger Bersatu.
Wakil Direktur Saksi TKN, Lukman Edy, menjelaskan calon Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Lampung pada Sabtu (24/11). Kunjungan di Bandar Lampung ini bertujuan menggerakkan seluruh tim sukses dan para caleg untuk menangkal berita hoaks dan fitnah yang ditujukan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01.
"Kunjungan Pak Jokowi di Bandarlampung mengagendakan pembahasan tugas dan langkah-langkah yang dilakukan untuk menyambut Pemilu 2019, sekaligus menangkal ragam berita bohong atau hoaks yang kerap ditujukan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 01. Ada baiknya untuk lima bulan ke depan dalam masa kampanye diisi dengan berita-berita yang positif," ujar Lukman.
Melihat kondisi politik saat ini, lanjutnya, Lampung tetap menjadi provinsi yang lebih besar memberikan dukungan suara kepada Jokowi-Maruf di Sumatra. "Lampung merupakan lumbung, dan dapat menjadi andalan Sumatera, makanya targetnya di atas target suara nasional supaya dapat memberikan kontribusi kepada daerah-daerah lain yang masih membutuhkan perjuangan untuk mendulang suara seperti Sumatera Barat," katanya.
