Saatnya Kaum Muda Berperan Wujudkan Integrasi Bangsa

Kaum muda belum banyak yang menjadi elite.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kaum muda harus berperan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bermodalkan segala potensi yang dimiliki, mereka sangat mampu untuk membangun kolaborasi nasional yang sangat bermanfaat untuk mendukung pembangunan.

"Pada satu sisi peranan pemuda cenderung lambat di dunia politik, tapi di sisi lain dunia inovasi, ekonomi, teknologi dan lain-lain anak muda justru yang menguasai," kata Deputi Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Asrorun Niam Sholeh dalam diskusi bertajuk "Pemuda, Mana Suaramu?" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, (11/5).

Peranan pemuda itu sudah pasti mampu mengangkat ekonomi bangsa. Maka dari itu, Niam kurang setuju dengan anggapan yang mengatakan bahwa pemuda zaman sekarang lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang kepentingan bangsa.

Niam mengakui, peran politik kaum muda di ruang-ruang publik relatif rendah di banding awal kemerdekaan. Kalau dulu, katanya, Sudirman memimpin gerilya pada usia 25 tahun. Sukarno mendirikan PNI pada usia 26 tahun dan menjadi Presiden pada usia 44 tahun.

Bung Tomo menggerakkan heroisme yang menjadi tonggak hari pahlawan pada usia 25 tahun. Kiai Wahid Hasyim menjadi Ketua MIAI umur 26 tahun. Aktor politik sekarang masih didominasi kaum tua. Kaum muda belum banyak yang menjadi elite. “Karenanya relevan sekali komitmen Presiden untuk membuka ruang dan kesempatan kaum muda", tegas mantan aktifis mahasiswa 98 ini.

Lebih lanjut Niam menjelaskan, Pemerintah terus berikhtiar untuk melakukan penyesuaian dg tuntutan kebutuhan kaum muda milenial, termasuk percepatan pelibatan kaum muda dalam ruang publik. Kepemimpinan, kepeloporan, dan kemandirian kaum muda yang salah satunya melalui kewirausahaan kaum muda, adalah kunci dalam wujudkan bangsa Indonesia yg mandiri, unggul, dan berdaya saing.

"Organisasi kepemudaan perlu merespon perubahan tsb dg tetap menjaga komitmen kebangsaan, komitmen keberagaman, komitmen kebersamaan, komitmen persatuan, dan komitmen pada NKRI. Ini sebagauli mabda' ataylu batu pijak dalam kehidupan berbangsa", jelasnya.

Diskusi itu dihadiri oleh unsur pemuda dan media. Di samping Niam, narasumber lain dalam diskusi tersebut Roy Kusuma Jaya Ketua Umum PP GMNI, Saddam Jihad Ketua Umum PB HMI, Ahmad Rofiq politisi muda Sekretaris Jenderal Perindo serta Hasanudin Ali CEO Alvara Reseacrh Center.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vT2tmc
May 11, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vT2tmc
via IFTTT

Read More

Kimia Farma Pastikan Produknya Halal

Sebanyak 30 persen produk Kimia Farma tersertifikasi halal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kimia Farma Tbk memastikan semua obat yang diproduksinya halal. Meskipun belum semuanya memiliki sertifikasi halal, Direktur Utama Kimia Farma, Honesty Bashir, menegaskan bahwa pembuatan obat sama sekali tidak menggunakan bahan baku yang dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Sekarang kita sudah mulai masuk ke herbal. Secara proses produksi dan bahan baku saya pastikan semua produk Kimia Farma halal," ujar Honesty saat ditemui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2019, Selasa (7/5).

Honesty mengakui dibutuhkan waktu yang lama untuk melakukan sertifikasi halal. Menurut Honesty, saat ini setidaknya ada sekitar 30 persen produknya yang sudah memiliki sertifikasi halal. Dia pun memastikan akan segera memproses sisanya.

Honesty mengungkapkan salah satu tantangan yang dihadapi industri farmasi saat ini yaitu ketersediaan bahan baku. Menurutnya, industri farmasi dalam negeri masih sangat bergantung dengan bahan baku impor. Lebih dari 90 persen industri farmasi impor bahan baku dari Cina, India hingga Eropa.

Namun kedepan, Honesty mengatakan, Kimia Farma berkomitmen untuk menekan impor bahan baku. Melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP) yang mengoperasikan pabrik pembuat bahan baku obat di Cikarang, Jawa Barat, Honesty optimistis pada 2021 nanti Perseroan dapat menekan impor bahan baku menjadi 75 persen yang awalnya sebesar 90 persen. 

Honesty mengungkapkan alasan industri farmasi Indonesia tidak bisa menekan impor hingga 0 persen. Menurutnya, dukungan terhadap sektor hulu di farmasi Tanah Air masih sangat lemah. Namun, dengan adanya pabrik bahan baku ini, Honesty yakin jumlah impor akan berkurang signifikan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2J45kS1
May 07, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2J45kS1
via IFTTT

Read More

Kemendikbud Catat 126 Kecurangan Selama Ujian Nasional

Kebanyakan aduan kecurangan berasal dari Jawa Timur yaitu 21 kasus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima 202 aduan kecurangan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2019. Namun, dari jumlah tersebut sebanyak 126 diverifikasi sementara sisanya dinyatakan bukan merupakan pelanggaran.

Menurut Inspektur Jenderal Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin isu yang dominan dilaporkan adalah siswa memfoto soal di layar ujian. "Isu-isu yang disampaikan di pengaduan itu dominan isu kecurangan UN. Isu kebocoran sudah tidak ada karena tidak mungkin lagi. Kecurangan itu misalnya memfoto soal dari komputer lalu membagikannya," kata Muchlis dalam konferensi pers UN, di Kantor Kemendikbud, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).

Muchlis mengatakan, kecurangan tersebut bisa langsung dideteksi oleh Kemendikbud. Siswa yang melakukan juga sudah dikenai hukuman sekaligus pengawas yang tidak ketat sehingga membiarkan peserta ujian membawa telepon genggam ke dalam ruang ujian.

Ia mengatakan, kebanyakan aduan berasal dari Jawa Timur yaitu 21 kasus. Wilayah yang banyak melaporkan kecurangan kedua adalah Kalimantan Selatan yaitu 18 kasus, dilanjutkan dengan Bali sebanyak 15 kasus.

"Mereka yang berbuat kecurangan secara otomatis nilainya 0. Yang bersangkutan kan tidak bisa ikut ujian susulan, karena dalam SOP kita ujian susulan itu bagi mereka yang belum mengikuti ujian. Jadi mereka nanti akan diberi kesempatan untuk ujian perbaikan," kata dia.

Siswa yang melakukan pelanggaran tersebut setelah mengikuti ujian perbaikan nantinya akan menerima dua surat keterangan. Surat keterangan pertama adalah hasil dari ujian pertamanya yang mendapatkan nilai 0 dan kedua adalah surat keterangan ujian perbaikan. "Nanti itu diserahkan kepada user untuk menilai," kata dia.

Selain siswa, Kemendikbud juga telah memberikan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan. Muchlis juga mengatakan, kemungkinan pengawas yang bersangkutan tidak akan dijadikan pengawas lagi di ujian tahun berikutnya.

Lebih lanjut, ke depannya, Kemendikbud mengatakan telah meminta pemerintah daerah untuk memperkuat SOP agar pelanggaran tidak kembali terjadi. "Artinya kita sudah minta pada dinas dan kepala sekolah untuk mulai konsisten dengan SOP. Ini kan pesoalannya mereka tidak konsisten dengan SOP. Rata2 yang ada kasus begitu karena SOP-nya tidak dipenuhi dengan baik," kata Muchlis.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2JjByIl
May 07, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2JjByIl
via IFTTT

Read More

Erick Cerita Kaitan Film Avengers dan Pemilu 2019

Erick berpendapat film Avengers: Endgame memiliki banyak pesan moral yang penting.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, mengatakan cerita film Avengers: Endgame memiliki banyak pesan moral yang penting. Ia juga menceritakan kaitannya film itu dengan  perjuangan pada pemilu presiden 2019.

"Film ini bercerita soal pertempuran, peperangan, kerusuhan, yang menimbulkan banyak korban, tapi di sisi lain, juga bercerita soal upaya perdamaian yang membuahkan kemenangan dan kedamaian," kata Erick Thohir usai nonton film bersama wartawan peliput pemilu presiden di XXI Epicentrum, Jakarta, Rabu (1/5).

Menurut Erick, upaya perdamaian yang membuahkan kemenangan dan kedamaian menjadi contoh indah bagi pemilu yang diselenggarakan setiap lima tahun. Pemilu sebaiknya diakhiri dengan persahabatan dan persatuan bangsa.

"Tadi di film, Kapten Amerika yang melakukan pertempuran, tetapi kemudian melakukan upaya damai dan menciptakan suasana kedamaian, sehingga kehidupan menjadi damai dan kondusif," katanya.

Karena itu, setelah pemilu selesai dan sambil menunggu penghitungan suara resmi dari KPU, menurut dia, saat ini para elite maupun masyarakat Indonesia agar bersatu kembali. Selian itu, semua pihak harus menyiapkan diri untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara.

Erick menegaskan, kalau bangsa Indonesia terus saling menyalahkan satu sama lain, membangun narasi negatif, dan pesimisme, maka Indonesia tidak maju dan menjadi bangsa tertinggal. "Padahal, harapan sebagian besar bangsa Indonesia, pada 2045, Indonesia sudah menjadi negara maju dan menjadi kekuatan ekonomi keempat terkuat di dunia. Kalau pembangunan bangsa tidak dimulai dari sekarang, Indonesia bisa ketinggalan," katanya.

Erick juga mengingatkan, agar bangsa Indonesia mencontoh dari bangsa-bangsa lain yang sudah maju, misalnya Singapura dan Korea Selatan. "Latar belakang itulah kenapa kami mengajak rekan media dan relawan untuk bersama-sama menonton film ini. Mari kita membangun kesadaran bangsa untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara," katanya.

Pada kesempatan tersebut hadir juga, jajaran TKN Joko Widodo-Ma''ruf Amin, antara lain, Abdul Kadir Karding (wakil ketua), Arya Sinulingga (direktur media sosial), dan Ade Irfan Pulungan (direktur hukum dan advokasi).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2J8TTI3
May 01, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2J8TTI3
via IFTTT

Read More

In Picture: Menengok Festival Warisan Budaya Tak Benda di Setu Babakan

Festival yang digelar Pemprov DKI tersebut menampilkan sejumlah kesenian Betawi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pengunjung saat berfoto dengan ondel-ondel pada acara Festival Warisan Budaya Tak Benda di kawasan Setu Babakan, Jakarta, Ahad (28/4). Festival Warisan Budaya Tak Benda tersebut menampilkan sejumlah kesenian Betawi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2L682rP
April 28, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2L682rP
via IFTTT

Read More

KPK Telah Kirimkan Surat Penetapan Tersangka ke Sofyan Basir

Sofyan Basir diduga menerima hadiah atau janji dari Johannes Kotjo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Dirut PLN Sofyan Basir. KPK baru saja menetapkan Sofyan Basir sebagai tersangka kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau -1.

"Sebagai bentuk pemenuhan hak tersangka, pagi ini KPK telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dengan tersangka SFB ke rumah tersangka," kata Saut di Gedung KPK Jakarta, Selasa (23/4).

KPK, sambung Saut, juga terus mengajak semua pihak untuk menempatkan penanganan perkara ini sebagai sebuah proses hukum. Termasuk sikap kooperatif dari para tersangka dan saksi yang dibuthkan.

"Masyarakat kami harap juga dapat mengawal proses hukum ini agar dapat berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, kami ingatkan pada tersangka dan saksi yang akan dipanggil agar bersikap koperatlf dan membuka informasi yang diketahui secara benar," tegas Saut.

Sofyan diduga bersama-sama atau membantu Eni Maulani Saragih selaku anggota DPR-Rl dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1. Adapun, konstruksi perkara diduga telah terjadi sejak Oktober 2015.

Direktur PT Samantaka Batubara mengirimkan surat pada PT PLN (Persero) yang pada pokoknya momohon pada PT PLN (Persero) agar memasukan proyek dimaksud ke dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) namun tidak ada tanggapan positif hingga akhirnya Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources, Ltd (BNR, Ltd) mencari bantuan agar diberikan jalan untuk berkoordinasi dangan PT PLN (Person) untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang RIAU 1 (PLTU MT RIAU 1)

"Diduga telah terjadi. Beberapa kali penemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu: SBF, Eni dan Kotjo untuk membahas proyek PLTU," kata Saut.

Kemudian pada 2016, meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN (Persero) menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelustrikan (PIK), dalam penemuan tersebut diduga Sofyan telah menunjuk Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau 1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat.

"Kemudian, PLTU Riau-1 dengan kapasitas 2x300 MW masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL PLN Johanes Kotjo meminta anak buahnya M siap-siap karena sudah dipastikan Riau-1 milik PT Samantaka," ucap Saut.

Setelah itu diduga Sofyan menyuruh salah satu Direktur PT PLN (Persero) agar PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC segera direalisasikan. Sampai dengan Juni 2018 diduga terjadi sejumlah penemuan yang dihadiri sebagian atau seluruh pihak, yaitu: Sofyan, Kotjo dan Eni serta pihak lain di sejumlah tempat, seperti Hotel, Restoran. Kantor PLN dan rumah Sofyan

"Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dibahas sejumlah hal terkait proyek PLTU Riau 1 yang akan dikerjakan perusahaan Kotjo seperti, Sofyan menunjuk perusahaan Kotjo untuk mengerjakan proyek PLTU Riau 1," terang Saut.

Kemudian, Sofyan menyuruh salah satu Direktur dl PT. PLN (Persero) untuk berhubungan dengan Eni dan Kotjo. Sofyan juga menyuruh salah satu Direktur di PT PLN (Persero) untuk memonitor karena ada keluhan dari Kotjo tentang Iamanya penentuan proyek PLTU Riau 1.

[video] Sofyan Basir akan Hormati Proses Hukum

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2USv5eo
April 23, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2USv5eo
via IFTTT

Read More

PDIP, Gerindra, PKS Unggul Sementara di Pileg DKI Jakarta

Hitungan suara KPU yang masuk untuk Pileg DKI baru 20 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih dalam proses penghitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) DPRD Provinsi DKI Jakarta 2019. Hingga sore ini, Senin (22/4), PDIP masih unggul dalam penghitungan suara.

Dalam penghitungan, urutan pertama dipegang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan hasil 18,96 persen. Disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 18,09 persen dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 15,14 persen.

Data ini didapatkan dari situs resmi KPU yaitu situs pemilu2019.kpu.go.id. Suara real count yang masuk baru mencapai 20 persen atau baru memuat 1.140 dari 29.063 total Tempat Pemungutan Suara (TPS) di DKI Jakarta.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, Betty Epsilon, mengatakan belum bisa menyimpulkan hasil Pileg DKI Jakarta. Sebab, yang terpapar di website resmi KPU merupakan gambaran sementara.

“Belum bisa mengambil kesimpulan baru di input juga 20 persen sedangkan total TPS sekitar 29 ribu. Belum bisa komentar kesimpulannya. Masih proses,” ucapnya.

Menurutnya, hasil penghitungan suara sudah transparan karena melalui website. Masyarakat bisa memberi saran dan kritik jika menemukan kesalahan.

“Sebenarnya dibuka website ini untuk atensi masyarakat kalau ada salah input atau sebagainya karena kami disini kerja 24 jam. Jadi, butuh masukan dari masyarakat jika terjadi kesalahan akan diperbaiki,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan hasil yang didapatkan baru sementara. Hasil akhirnya belum keluar. Sehingga dia tidak dapat memastikan untuk ke depannya.

“Masih belum tau ya untuk hasil akhir berapa. Itu kan berdasarkan quick count dan hasil sementara dari KPU. Ya semoga mengawal suara dengan baik,” ucapnya. Hasto mengaku optimistis memenangkan Pileg 2019 DKI Jakarta.

Calon anggota legislatif (caleg) DPR RI 2019 dari Partai Gerindra sekaligus Juru Bicara BPN, Andre Rosiade, mengatakan belum sempat mengecek hasil Pileg DPRD DKI Jakarta 2019.

“Terus terang saya belum tahu. Belum cek juga. Tapi harapannya sih, angkanya terus meningkat. Kami selalu kawal terus sampai akhir agar tidak terjadi kecurangan,” ucapnya.

Menurutnya, pemilu 2019 ini terburuk era pascareformasi. Sebab, terjadi dugaan kecurangan yang luar biasa. Seperti, kotak suara terbakar, melakukan penambahan hasil input data dan sebagainya.

“Banyaklah kecurangan itu dari Facebook, Instagram dan sebagainya. Harus ada  pemilihan ulang kalau terus dilakukan kecurangan. Tapi balik lagi kami tetap optimis menanti kemenangan serta kerja untuk rakyat,” ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UwgOPr
April 22, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UwgOPr
via IFTTT

Read More

Bawaslu DIY Patroli Antisipasi Adanya Politik Uang

Patroli dilakukan selama 24 jam.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Amir Nashirudin mengatakan, pihaknya mulai melakukan patroli di seluruh wilayah di DIY. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya politik uang selama masa tenang Pemilu 2019. 

"Mulai hari ini Bawaslu kabupaten atau kota melakukan patroli pengawasan," kata Amir kepada Republika, Ahad (14/4). 

Ia menjelaskan, patroli dilakukan selama 24 jam. Tentunya dengan menggerakkan seluruh pengawas Pemilu yang ada, baik dari Bawaslu provinsi, kota maupun seluruh kabupaten yang ada di DIY. 

"Patroli pengawasan berkeliling ke beberapa tempat secara acak dengan SDM yang ada. Semua ini sampai tanggal 16 April semua patroli siang dan malam," ujarnya. 

Selain melakukan patroli, pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) juga dilakukan selama masa tenang ini. Kegiatan ini dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepolisian, TNI hingga peserta Pemilu yang menurunkan secara mandiri APK nya. 

Ia mengatakan, kegiatan kampanye selama masa tenang ini juga tidak diperbolehkan. "Tidak boleh lagi ada kegiatan-kegiatan yang menunjukkan atau memenuhi unsur-unsur kampanye," jelasnya. 

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IDD1sL
April 14, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IDD1sL
via IFTTT

Read More

Tekan Rokok Ilegal, Bea Cukai Rangkul Pemkab Pamekasan

Pamekasan adalah penerima Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau Terbesar di Madura.

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Bea Cukai Madura menginisiasi Rapat Koordinasi Pengendalian Rokok Ilegal Selasa (2/4). Bea Cukai menrangkul pejabat tinggi pemerintahan untuk menekan angka rokok ilegal di Pamekasan.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta beberapa perwakilan dari masing-masing instansi tersebut. Rapat ini dipimpin langsung oleh Latif Helmi selaku Kepala Kantor Bea Cukai Madura. Latif didampingi oleh Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dan Kepala Seksi Perbendaharaan Bea Cukai Madura.

Latif dalam rapat ini mempertegas peran masing-masing instansi yang sangat dibutuhkan dalam rangka Pengendalian Rokok Ilegal. Dalam lingkup nasional angka rokok ilegal turun dari 12,14 persen menjadi 7,04 persen. Namun, Madura masih harus bekerja keras untuk terus menekan angka rokok ilegal.

“Menteri Keuangan menginginkan angka persentase rokok ilegal turun lagi menjadi hanya 3 persen di tahun 2019 dan Bea Cukai Madura akan mendukung pelaksanaannya. Ini menjadi tugas kita bersama,” ujar Latif.

Rapat ini juga merupakan salah satu implementasi dari PMK-222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa salah satu peruntukan DBHC HT adalah pemberantasan barang kena cukai ilegal yang dalam hal ini rokok ilegal.

Pamekasan adalah penerima Dana Bagi Hasil Cukai hasil Tembakau Terbesar di Madura yaitu sebesar Rp 47.191.005.000 jauh dibanding kabupaten lainnya sesuai dengan lampiran PMK-12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019.

Rapat Koordinasi Pengendalian Rokok Ilegal ini menjadi yang pertama dilaksanakan di Gedung Kantor Baru karena Bea Cukai Madura baru beroperasi di lokasi baru mulai Senin, (1/4). Gedung Kantor Baru ini mempermudah para pimpinan instansi terkait untuk menjangkau lokasi yang berada di jantung Kabupaten Pamekasan, berbeda dengan lokasi sebelumnya yang berada di paling ujung Pulau Madura di Kabupaten Sumenep.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2G2gALU
April 05, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2G2gALU
via IFTTT

Read More

Hari ini Kita Mengingat

Selandia Baru melakukan segalanya untuk mendukung para korban dan keluarga.

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh: Roy Ferguson QSO

Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar Selandia Baru di Jakarta

Pada hari ini di Christchurch, Selandia Baru, Layanan Peringatan Nasional akan diadakan

tidak jauh dari masjid Al Noor, salah satu dari dua masjid di mana 50 Muslim tewas

dalam aksi terorisme. Layanan Peringatan Nasional ini akan disiarkan secara nasional di

seluruh Selandia Baru. Warga Selandia Baru akan datang bersama dan berkabung. Kami merasa hancur dan sangat terpukul oleh serangan terhadap komunitas Muslim kami dan juga terhadap nilai-nilai dasar Selandia Baru. Kami semua mencoba berdamai dengan apa yang telah terjadi. Tindakan terorisme ini merupakan salah satu hari terkelam sepanjang sejarah Selandia Baru.

Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Rt Hon Winston Peters telah mengunjungi Jakarta

minggu lalu untuk menghadiri Dialog Tingkat Tinggi Kerja Sama Indo-Pasifik (High Level

Dialogue on Indo-Pacific cooperation). Kunjungan Beliau juga merupakan kesempatan

untuk mengungkapkan rasa terimakasih kami yang mendalam atas simpati dan

dukungan Indonesia dan negara-negara lain di kawasan ini dan memberikan informasi

terkini tentang bagaimana Selandia Baru menanggapi tragedi ini.

Dalam kunjungannya, Beliau bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia, Yang Mulia Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Indonesia, Yang Mulia Ibu Retno Marsudi. Selandia Baru dan Indonesia bersatu dalam menentang terorisme. Muslim adalah bagian dari

komunitas kami. Mereka adalah teman kami, kolega kami, pemain sepakbola kami dan

juga pemain rugby kami, tetangga kami. Mereka adalah kita.

Selandia Baru berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia, kepada Majelis Ulama

Indonesia dan kepada banyak teman di Indonesia maupun internasional untuk

bersolidaritas dan berjalan bersama kami pada saat ini.

Selandia Baru melakukan segala yang dapat dilakukan untuk mendukung para korban

dan keluarga. Kami memastikan bahwa korban yang terluka dalam serangan ini

mendapatkan penanganan medis yang terbaik. Kami juga membantu keluarga yang

ditinggalkan dengan membiayai seluruh biaya pemakaman dan juga memberikan dukungan keuangan lainnya.

Kami mempercepat visa bagi anggota keluarga korban yang ingin berkunjung. Merangkul komunitas Muslim adalah prioritas kami saat ini. Dipimpin oleh Perdana Menteri kami Jacinda Ardern, ribuan warga Selandia Baru telah bergabung dengan saudara-saudari Muslim kami untuk mengenang korban, mengunjungi masjidmasjid untuk meletakan bunga dan memberikan pesan dukungan.

Kami telah beraksi dengan cepat dan tanggap untuk memastikan keamanan komunitas

Muslim dan tempat ibadah mereka. Pemerintah bertekad bahwa Selandia Baru akan

tetap menjadi negara yang aman dan terbuka dengan kebebasan beragama dan toleransi antar masyarakat.

Kami mengutuk dengan keras tindakan terorisme ini. Pelaku telah ditahan di penjara

dengan keamanan tertinggi. Selandia Baru tidak memiliki hukuman mati, namun pelaku

akan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum Selandia Baru.

Sementara warga Selandia Baru dan komunitas Muslim di seluruh dunia saling berduka

dan menunjukkan solidaritas satu sama lain, mereka juga mengajukan pertanyaan

tentang bagaimana serangan teror ini dapat terjadi di negara ini.

Pemerintah Selandia Baru telah mengumumkan pembentukan Komisi Penyelidikan

Kerajaan (Royal Comission of Enquiry) untuk menyelidiki bagaimana serangan teroris ini dapat terjadi. Biasanya, Komisi Penyelidikan ini hanya dibentuk apabila telah ada

kejadian yang sangat teramat penting dan mengancam keselamatan banyak masyarakat. Setelah tragedi ini, kami merasa inilah saat yang paling tepat untuk dibentuknya Komisi ini.

Penyelidikan oleh Komisi Penyelidikan Kerajaan akan menitikberatkan penyelidikan

terhadap layanan keamanan dan Intelijen Selandia Baru - apakah Intelijen kami telah

memusatkan sumber dayanya dengan tepat dan apakah sudah ada laporan sebelum

serangan yang bisa bersifat sebagai peringatan terhadap serangan ini. Komisi juga

menyelidiki peran media sosial dan akses terhadap senjata otomatis. Sebagai informasi,

Pemerintah Selandia Baru juga telah memperketat undang-undang senjatanya dengan

melarang semua senjata otomatis militer segera setelah serangan ini.

Komisi Penyelidikan Kerajaan akan menyelidiki kegiatan pelaku sebelum serangan

tersebut termasuk melihat apakah ada pihak lain yang terlibat. Komisi juga akan

menyelidiki badan pemerintahan Selandia Baru lainnya seperti, Biro Keamanan

Komunikasi Pemerintah, Polisi, Bea Cukai, Imigrasi, dan departemen atau lembaga

Pemerintah terkait lainnya.

Selandia Baru secara proaktif telah berbicara dengan penyedia media sosial. Kami

berharap setelah kejadian ini, penyedia sosial media akan menjadi lebih proaktif dalam

menyaring dan menghapus konten yang bersifat grafis atau berita tidak benar (Hoax).

Perdana Menteri kami Jacinda Ardern tidak akan menyebutkan lagi nama pelaku, Pelaku

tidak pantas mendapatkan popularitas dalam bentuk apapun. Beliau mengatakan, ''ucapkan dan kenanglah nama-nama mereka yang telah meninggalkan kita dalam

serangan ini, bukan nama pelaku''.

Kami mengenang Bapak Muhammad Abdul Hamid (alias Lilik Abdul Hamid) dari Indonesia, yang juga merupakan warga yang telah menetap lama di kota Christchurch. Kami menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga dan teman-temannya, dan juga kepada dua warga negara Indonesia yang terluka dalam serangan ini.

Hari ini adalah hari untuk mengingat dan untuk merangkul mereka yang terkena dampak langsung dari tragedi ini. Hari ini, kami mengenang Haji Daoud al-Nabi, 71 tahun yang dibunuh secara brutal setelah membukakan pintu kepada penyerang dengan kata-kata "Hello Brother". Kami menghormati pesannya yang merupakan pesan cinta.

Di Selandia Baru, kami mengucapkan “Kia kaha, Kia maia, Kia ora” yang berarti kita

harus menjadi kuat, berani, dan selalu menjaga keamanan. Besok dan seterusnya kami

harus bersatu sebagai Pemerintah, komunitas dan individu untuk melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menolak dengan keras berbagai bentuk ekstremisme sehingga peristiwa ini tidak akan pernah terulang kembali.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CGTisS
March 29, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CGTisS
via IFTTT

Read More

Jokowi Ajak Masyarakat Hijrah Menuju Negara Maju

Hari ini Jokowi melaksanakan kampanye terbuka di Balikpapan, Kalimantan Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Calon presiden (capres) Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat untuk berhijrah. Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengajak rakyat untuk hijrah dari negara berkembang menuju negara maju.

"Kita ingin negara kita maju, hijrah dari negara berkembang ke maju," kata Jokowi saat memberikan orasi politik di Balikpapan, Kamis (28/3).

Dia mengatakan, salah satu tujuan pembangunan yang selama ini dilakukan pemerintah adalah guna meningkatkan kualitas SDM nasional. Dia menjelaskan, penguatan infrastruktur akan memperkokoh fondasi agar bangsa Indonesia dapat bersaing dengan negara lain.

Lebih lanjut, Jokowi kembali memperkenalkan tiga kartu sakti miliknya seperti KIP Kuliah, Kartu Prakerja, dan Kartu Sembako Murah. Dia mengatakan, KIP Kuliah akan memberikan kesempatan warga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan hingga ke perguruan tinggi.

Sedangkan, Kartu Prakerja memberikan kesempatan bagi warga untuk mendapatkan pelatihan peningkatan kemampuan. Kartu Sembako Murah memberikan warga potongan harga akan kebutuhan barang-barang pokok.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat melalukan kampanye terbuka kelima di gedung Dom Sport Center, Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kampanye ini, Jokowi ditemani oleh Ibu Negara Iriana, Ketua Tim Kampamye Nasional (TKN) Erick Thohir dan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Kalimantan Timur Irjen Pol (Purn) Safaruddin.

Dalam kesempatan itu, Jokowi sekaligus meminta tim pemenangan dan relawan serta masyarakat untuk menyebarkan kepada warga lainnya akan pembangunan yang sudah dicapai pemerintah saat ini. Pria asal Solo ini juga meminta masyarakat berperang melawan hoaks yang menimpa dirinya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2JJ52kF
March 28, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2JJ52kF
via IFTTT

Read More

Gerindra akan Laporkan Artikel yang Sebut Keponakan Prabowo

Gerindra akan menuntut link-link yang mencoba melakukan kampanye hitam memfitnah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Gerindra bakal melaporlan tautan (link) laman internet yang menyatakan Ramyadjie Priambodo adalah keponakan Prabowo Subianto. Gerindra menyatakan Ryamdjie, seorang pria yang ditangkap Polda Metro Jaya karena kejahatan skimming kartu ATM, bukan keponakan Prabowo, melainkan hanya 'kerabat jauh'. 

"Kami akan menuntut link-link yang mencoba melakukan kampanye hitam memfitnah dengan mengkaitkan pak Hasjim, Tidar, Gerindra dan BPN, terhadap kasus ini," kata Kepala Biro Komunikasi Gerindra Andre Rosiade di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/3).

Pemberitaan bahwa pelaku Skimming bernama Ramyadjie adalah keponakan Prabowo ditemukan dalam sejumlah artikel daring. Artikel itu mengaitkan Ramyadjie dengan Prabowo dan adik Prabowo Hashim Djojohadikusumo, Partai Gerindra, dan Tunas Indonesia Raya (Tidar) yang merupakan organisasi sayap Gerindra. 

Andre pun menyatakan artikel tersebut sebagai bentuk kampanye hitam. Tim hukum Gerindra akan menuntut artikel tersebut. 

"Jadi sekali lagi yang bersangkutan bukannya keponakan Pak Prabowo, hanya kerabat jauh. Kedua, silakan polisi memproses secara hukum, ini murni penegakan hukum, dan tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada urusan dengan pilpres, BPN, Gerindra, tidar maupun pak Hasjim," jelas Andre. 

Andre sendiri mengaku tak mengetahui secara rinci hubungan Ramyadjie dengan Prabowo. Ia hanya memastikan bahwa Ramyadjie adalah kerabat jauh Prabowo. 

"Ini informasi yang saya dapatkan dari advokasi dan hukum BPN tapi kita belum memastikan apa hubungannya. tapi ini kerabat, tapi jauh gitu," kata Andre menegaskan. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2CqYJfm
March 17, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2CqYJfm
via IFTTT

Read More

TKN: Berbagai Pendapat Jadi Masukan Program Kartu Prakerja

Dengan demikian, Program Kartu Prakerja itu dapat berjalan baik saat diluncurkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin mengatakan pendapat berbagai pihak akan menjadi masukan dalam Program Kartu Prakerja. Dengan demikian, program itu dapat berjalan baik saat diluncurkan ketika Jokowi-Ma'ruf menjadi pemenang Pemilu 2019.

Jubir TKN Irma Chaniago menyampaikan masukan itu termasuk pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengatakan tunjangan bagi penggangguran umumnya hanya bisa berhasil di negara yang berpenduduk besar. "Kami melihat pernyataan Pak JK sebagai masukan untuk mempertimbangkan sistematika dari Kartu Prakerja nanti," ujar Irma dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (7/3).

Politikus Nasdem itu mengatakan salah satu hal yang kerap disorot adalah masalah anggaran bagi pemberian tunjangan atau gaji bagi pemegang kartu yang masih mengganggur. Irma menegaskan bahwa pemerintah pasti akan berhitung dengan cermat biayanya agar tidak membebani APBN.

"Yang pasti Kartu Pra-kerja ini sangat mungkin terealisasi. Pendapat yang banyak dilontarkan berbagai pihak, kami anggap sebagai masukan untuk penyempurnaan program kartu ini," jelasnya.

Sejauh ini, Jokowi belum memberikan data pasti besaran gaji atau tunjangan yang diterima para pemegang Kartu Prakerja nantinya. Karena itu, kata dia, belum dapat disimpulkan bahwa kehadiran Kartu Pra-kerja ini membebani anggaran.

Namun yang pasti, ujar Irma, pemerintahan Jokowi tidak akan melupakan tugas utamanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kartu Pra-kerja hanya menjadi salah satu sarana bagi para pencari kerja untuk meningkatkan kemampuannya untuk bisa masuk dunia kerja lengkap dengan kemampuan yang dibutuhkan.

"Jangan lupa bahwa saat ini pemerintahan Jokowi JK telah berhasil menciptakan 10,34 juta lapangan pekerjaan. Dan ini akan berlanjut terus ke depannya," tutur Irma.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2NOriYH
March 07, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2NOriYH
via IFTTT

Read More

A Hassan: Guru Pak Natsir, Kawan Debat Bung Karno (9)

Perdebatan antara Hassan dan Sukarno berlanjut dalam korespondensi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam artikelnya, “Apa Sebab Turki Memisah Agama dan Negara”, Sukarno mengkritik kemunduran Kekhilafahan Utsmaniyyah. Menurutnya, fenomena itu disebabkan pemerintah setempat mencampur-baurkan antara persoalan agama dan politik, sehingga menghalangi kemajuan rakyat.

Hal itu dibantah A Hassan, ulama Persatuan Islam (Persis). Menurut dia, surutnya pengaruh Islam di Turki boleh jadi karena pemerintah setempat menjadikan Islam hanya sebagai hiasan, tanpa sungguh-sungguh melaksanakan syariat agama tersebut.

Perdebatan via media massa itu berlanjut dengan korespondensi ketika Sukarno dibuang oleh Belanda ke Ende, Flores (Nusa Tenggara Timur). Untuk diketahui, secara personal Hassan dan Sukarno menjalin persahabatan yang erat. Mereka saling peduli dan respek. Demikian halnya antara Natsir dan Sukarno.

Hal itu terbukti antara lain ketika pada 1930 Belanda menahan Sukarno di Penjara Sukamiskin, Bandung. Hassan sering menjenguknya; kadang kala ditemani Natsir. Barangkali, ada komunikasi antara Hassan dan Sukarno, sehingga kelak dalam autobiografinya—yang ditulis Cindy Adams—Sukarno mengatakan, “Di dalam penjaralah aku menjadi penganut Islam yang sebenarnya.”

Penahanan Sukarno merupakan peristiwa yang menggemparkan kalangan nasionalis—baik itu kubu sekular maupun agama. Mereka kian meningkatkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial.

Sukarno bebas pada Juli 1932. Namun, Belanda kembali menangkapnya pada Agustus 1933. Kali ini, Sukarno diasingan ke Ende. Dalam periode pengasingan itu, Sukarno gemar surat-menyurat dengan Hassan. Belakangan, hasil korespondensi itu dihimpun dalam “Surat-surat dari Endeh” pada buku Di Bawah Bendera Revolusi. Adapun polemik antara Hassan dan Sukarno, terutama ketika masih di Bandung, dibukukan menjadi Islam dan Kebangsaan.

Di Ende, Sukarno begitu antusias mempelajari Islam, bahkan mulai dari hal yang mendasar. Dalam sebuah suratnya kepada Hassan, dia meminta karya-karya ulama Persis itu agar dihadiahkan kepadanya. Melalui pos, sampailah apa-apa yang dimintanya dari Hassan ke Ende.

Dalam suratnya yang lain kepada Hassan, tertanggal 18 Agustus 1936, Sukarno mencurahkan kegelisahannya soal sikap jumud sebagian umat. “[…] Tetapi, apa yang kita ‘cutat’ dari Kalam Allah dan Sunnah Rasul itu? Bukan apinya, bukan nyalanya, bukan flame-nya, tetapi abunya ….”

Dalam suratnya untuk Hassan, Sukarno menyuarakan kekecewaannya terhadap orang-orang Islam yang “sontoloyo”, yakni yang hanya mementingkan aspek permukaan, alih-alih substansi, dalam beragama.

Setelah mempelajari kitab-kitab karya Hassan, Bung Karno kian mantap meyakini bahwa Islam tidak pernah membedakan harkat manusia. “Pengeramatan manusia adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya suatu agama dan umat, oleh karena pengeramatan manusia itu melanggar Tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan,” tulis Sukarno.

Baca: A Hassan: Guru Pak Natsir, Kawan Debat Bung Karno (8)

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SwUrNE
February 14, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SwUrNE
via IFTTT

Read More

In Picture: Gontorian For NKRI Dukung Jokowi-Maruf Amin

Pilihan politik yang diambil ini tidak mewakili Pondok Modern Darussalam Ponorogo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah alumni Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor yang mengatasnamakan Gontorian For NKRI (G4NKRI) mendeklarasikan dukungan kepada Paslon Jokowi-Amin di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Koordinator G4NKRI Ruchul Ma’ani menjelaskan, sikap dan pilihan politik yang diambil ini sama sekali tidak mewakili Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Sebab, pesantren tersebut merupakan lembaga pendidikan yang telah berkomitmen untuk tidak melibatkan diri dalam percaturan politik dan dukungan praktis terhadap calon tertentu sesuai dengan moto “berdiri di atas dan untuk semua golongan”.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2B6Um8I
January 29, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2B6Um8I
via IFTTT

Read More

SBY Minta Kader Demokrat tidak Terlalu Banyak Beri Janji

SBY meminta kader Demokrat bekerja nyata untuk rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kader partai tersebut untuk tidak banyak berjanji. Namun, bekerja secara nyata kepada masyarakat Aceh.

"Biasanya seorang pemimpin itu jika terlalu banyak berjanji sulit untuk ditempati, karena itu saya minta kepada kader Partai Demokrat untuk berbuat secara nyata kepada masyarakat," kata SBY di sela-sela silaturahim dengan para ulama se Aceh yang di pusatkan di Banda Aceh, Ahad (27/1).

Dalam silaturahim dengan ulama se-Aceh yang turut dihadiri anggota DPR dari berbagai tingkatan termasuk calon anggota legislatif dari Partai Demokrat, SBY juga berpesan agar seluruh kader partai yang dipimpinnya tersebut benar-benar bekerja secara nyata kepada masyarakat. "Kita telah memberikan kerja nyata kepada masyarakat Aceh mulai dari perdamaian, rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada akhir tahun 2004. Semua yang kita lakukan ini nyata," tuturnya.

Menurut dia, kader Partai Demokrat yang duduk di parlemen diberbagai tingkatan harus menjadi yang terdepan dalam berkontribusi untuk percepatan pembangunan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu. "Berbagai kontribusi yang dilakukan oleh kader Partai Demokrat harus disesuaikan dengan konteks yang berbeda untuk mewujudkan pembangunan di Aceh untuk masa mendatang," ujar Presiden Keenam RI tersebut.

Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, T Riefky Harsya mengatakan dalam kunjungan selama tujuh hari, SBY telah berkunjung ke 24 kabupaten/kota untuk menyapa masyarakat di Sumatra Utara dan Aceh dengan puncak kegiatan di provinsi itu bersilaturrahim dengan para ulama. Ia menyebutkan dalam kunjungan ke Aceh, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ani Yudhoyono dan rombongan berkunjung ke sepuluh kabupaten/kota.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WplMjl
January 27, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WplMjl
via IFTTT

Read More

DBD Marak, Kemenkes Minta Pencegahan Dimulai dari Hulu

Bukan hanya fogging kebersihan lingkungan juga penting mengantisipasi DBD.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Maraknya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di berbagai daerah membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta masyarakat termasuk Pemerintah Daerah (pemda) melakukan pencegahan penyakit itu dari hulu. Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengakui, endemis kasus DBD terjadi di semua wilayah, karena itu pihaknya berharap masyarakat terutama Pemda waspada di hulu.

"Karena pencegahan DBD di hulunya, tidak hanya persoalan fogging pada saat ada yang sakit tetapi dari kebersihan lingkungannya," katanya saat ditemui usai peringatan Hari Gizi Nasional, di Jakarta, Jumat (25/1).

Ia meminta masyarakat dan Pemda jangan membiarkan adanya air tergenang yang membuat adanya jentik-jentik nyamuk, hingga perindukan-perindukan jentik. Sementara dari jajaran pihaknya, Oscar yakin dinas kesehatan setempat telah melakukan penanganan dan penanggulangan di titik-titik terjadinya DBD.

"Mulai dari penyelidikan epidemiologi, pemetaan, fogging, dan pembagian abate. Semua harus dilakukan secara efektif dan efisien," ujarnya.

Jajaran Kemenkes, kata dia, juga berkoordinasi dengan pihak daerah-daerah termasuk daerah yang mengalami bencana banjir untuk mengatasi hal ini. Kendati demikian, ia menyebut upaya yang dilakukan pihaknya harus dibarengi dengan upaya masyarakat dan pemda menjaga lingkungannya.

"Seandainya mampu melakukan pencegahan dari hulunya maka, Insyaallah (bebas DBD)," katanya.

Sebelumnya Kemenkes mencatat jumlah korban penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sejak 1 Januari 2019 hingga 24 Januari 2019 sedikitnya ada 9.868 kasus di Indonesia. Sebanyak 94 jiwa diantaranya meninggal dunia akibat penyakit tersebut.

Direktur Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, mendapat laporan dari 34 provinsi bahwa mulai awal 2019 hingga Kamis sore (24/1) pukul 15.30 WIB sudah terjadi 9.868 kasus DBD. "Ada 9.868 kasus DBD dan yang meninggal hingga sore hari ini 94 jiwa. Provinsi yang mempunyai tren tinggi  kasus suspect dengue adalah Jawa Timur, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur," katanya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (24/1).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FO7RxY
January 25, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FO7RxY
via IFTTT

Read More

Polisi Tunda Pemeriksaan Terhadap Waketum PSSI

Pemeriksaan terhadap Joko Driyono ditunda hingga pekan depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (Waketum PSSI), Joko Driyono, ditunda hingga pekan depan. Ia tidak menyebutkan dengan pasti mengapa pemeriksaan ditunda.

"Penyidik mendapatkan surat dari PSSI, perihal penundaan pemeriksaan Joko Driyono ke tanggal 24 Januari 2019 pukul 11.00 WIB," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/1).

Sebelumnya, Satgas Antimafia Bola menjadwalkan pemanggilan terhadap Waketum PSSI Joko Driyono. Joko akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pengaturan skor pertandingan sepak bola nasional.

Pemeriksaan terhadap Joko dijadwalkan pada Kamis (17/1) ini. Selain Joko, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap petinggi PSSI lainnya, anggota Exco PSSI Papat Yunisal dan Wakil Bendahara Umum PSSI Irfan.

"Akan dipanggil secara berturut-turut mulai Kamis, Jumat, dan pekan depan," kata Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/1).

Menurut Dedi, keterangan mereka sangat penting untuk menyidik kasus pengaturan skor yang dilaporkan Lasmi Indriyani, mantan Manajer Persibara Banjarnegara. Pada Rabu, Satgas Antimafia Bola telah memeriksa Sekjen PSSI Ratu Tisha Destria di Polda Metro Jaya. Tisha diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, polisi meningkatkan kasus dugaan pemerasan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola yang melibatkan staf Ketua Umum PSSI IB. Kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kasus ini bermula saat manajer Perseba Bangkalan Imron Fatah melaporkan Iwan Budianto ke Satgas Antimafia Bola terkait penyelenggaraan tuan rumah Piala Soeratin pada 2009 silam. Pada tahun tersebut, Iwan Budianto menjabat sebagai Ketua Badan Liga Amatir Indonesia (BLAI).

Dengan pelaporan itu, Imron merasa tertipu lantaran diminta menyerahkan uang sebanyak total Rp 140 juta ke Iwan demi menjadi tuan rumah Piala Soeratin 2009. Padahal umtuk menjadi tuan rumah kompetisi tersebut, jelas Dedi, seharusnya tidak dipungut biaya.

"Sudah ada bukti transfer dari pelapor Imron Fatah," kata Dedi menjelaskan.

Kendati demikian, kata Dedi, polisi belum menetapkan tersangka. Satgas Antimafia Bola akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Iwan Budianto.

"IB masih sebagai terlapor," kata Dedi menegaskan.

Kasus yang dilaporkan Imron merupakan satu dari empat kasus pengaturan kompetisi sepak bola yang ditingkatkan ke tingkat penyidikan oleh Satgas Antimafia Bola. Terdapat 338 laporan terkait dugaan pengaturan skor.

Sebanyak 73 di antaranya sudah ditindaklanjuti. Dari laporan laporan tersebut, kemudian dikerucutkan menjadi empat perkara laporan yang sudah ditingkatkan ke taraf penyidikan.

Joko Driyono meminta Satgas Antimafia Bola menjadwalkan ulang pemeriksaan atas dirinya. Ia mengaku tak bisa memenuhi pemanggilan lantaran kesibukan pra-kongres tahunan PSSI yang akan digelar pada 20 Januari di Bali.

Joko menerangkan, ia sudah menerima surat pemanggilan dari satgas untuk pemeriksaan pada Jumat (18/1). Tetapi, pada tanggal tersebut ia harus berada di Bali.

“Saya mengajukan agar dilakukan penjadwalan ulang,” kata dia saat dihubungi wartawan, Kamis (17/1).

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2FFPvyv
January 17, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FFPvyv
via IFTTT

Read More

Kenakan Jas Hitam, Prabowo-Sandi Tiba di Lokasi Debat

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 tiba sekitar pukul 19.56 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto dan Cawapres Sandiaga Uno telah tiba di lokasi debat kandidat Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 tiba sekitar pukul 19.56 WIB.

Prabowo dan Sandi kompak mengenakan jas hitam dipadukan dengan peci hidam dan dasi berwarna merah. Sebelum Prabowo-Sandiaga tiba di lokasi, sejumlah elit partai politik (parpol) pengusung hadir terlebih dulu dengan mengenakan kostum parpolnya masing-masing.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, Waketum Partai Berkarya Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto juga Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Namun Ketua Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikabarkan tidak hadir ke Hotel Bidakara untuk menyaksikan debat secara langsung. Kendati demikian, SBY sempat bertemu dengan Prabowo-Sandiaga untuk memberikan pesan support kepada jagoannya tersebut.

"SBY ketemu sebentar, ada pesan yang sampaikan sebagai dukungan moril dan support bahwa SBY dukung paslon ini untuk meraih kemenangan di pilpres 2019," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Jakarta, Kamis (17/1).

Rencananya debat pilpres perdana ini akan dipandu oleh Ira Koesno dan Imam Priyono. Adapun temanya mengenai hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Tim panelis debat capres ini adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara dari LIPI Bivitri Susanti, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Fwc5tX
January 17, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Fwc5tX
via IFTTT

Read More

'Pilpres Pertandingan Berat'

Pilpres merupakan pertarungan besar dalam kancah demokrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Aktivis Hariman Siregar optimistis pilpres 2019 bakal melahirkan pemimpin yang nantinya membawa Indonesia ke arah lebih baik. Ia menekankan pilpres merupakan pertarungan besar dalam kancah demokrasi. Bahkan menurutnya, pileg yang hadir bersamaan dengan pilpres malah tak akan banyak digubris.

"Pilpres pertandingan berat. Tergantung orang-orang apakah mau menang atau kalah, bisa terima atau tidak," ujar Hariman saat berpidato di peringatan 45 tahun Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Selasa (15/1) malam.

Kegiatan itu digelar Indonesian democracy monitor (INDEMO). "(Pilpres) Buka identitas baru sebagai bangsa Indonesia biar jadi besar di Asia Tenggara," ucap Direktur INDEMO itu.

Hariman menyayangkan ada pihak yang belum paham demokrasi secara keseluruhan. Pihak tersebut, kata dia, berpotensi merusak demokrasi bila gagal mendapat kemenangan.

"Perlu orang yang ngerti dan paham hakikat demokrasi. Kemiskinan buat kita enggak bisa berdemokrasi. Ngerti kalau kalah ya kalah, dukung yang menang. Itu yang paham demokrasi," kata Hariman.

Hariman mengingatkan agar rakyat Indonesia memahami demokrasi. Dengan begitu kemajuan lewat proses demokrasi akan datang.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2AIqU8T
January 16, 2019 at 07:31PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AIqU8T
via IFTTT

Read More