Tiga Jamaah Muhasabah Republika Raih Doorprize Umrah

Memanfaatkan waktu libur dengan mendengarkan kajian keagamaan di Pusdai.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Tiga jamaah muhasabah akhir tahun 2018 yang diselenggarakan Republika di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (31/12), memperoleh doorprize  umrah. Pengocokan undian langsung dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang hadir di acara tersebut.

Ketiga orang tersebut adalah Vita (20 tahun) warga Bandung yang mendapatkan umrah plus perjalanan ke Turki dari PT Dago Wisata Internasional. Kemudian, Ibu Basiyah dan Ibu Rukmana (64) asal Bandung memperoleh hadiah umrah dari Gubernur Jawa Barat.

Fita mengaku, bersyukur bisa memperoleh hadiah umrah. Terlebih, dia mengatakan, baru pertama kali mengikuti kegiatan Muhasabah Akhir Tahun 2018. 

Dia mengaku, memperoleh informasi tentang kegiatan Republika dari kajian info Bandung. "Nggak nyangka (dapat umrah). Jadi libur kerja ada waktu luang mau dimanfaatin untuk hal yang lebih bermanfaat dengan mendengar kajian yang lebih bermanfaat," ujarnya disela-sela penyerahan hadiah umrah, Senin (31/12).

Sementara Ibu Rukmana yang lahir di Garut dan saat ini tinggal di Bandung mengaku, bersyukur bisa memperoleh hadiah umrah. Ia mengaku, sejak berkeinginan berangkat ke kegiatan Musahabah, selalu berdoa agar bisa mendapatkan hadiah umrah.

"Alhamdulillah, cita-cita dari berangkat sampai datang ke sini dapat umrah. Sama Allah dibukakan pintu rezeki buat ibu," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2SsPFN1
December 31, 2018 at 10:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2SsPFN1
via IFTTT

Read More

Ini Lima Rumusan Risalah Jakarta Hasil Dialog Lintas Iman

Dialog lintas iman digagas oleh Kementerian Agama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dialog lintas iman yang digagas oleh Kementerian Agama (Kemenag) menghasilkan lima rumusan yang disebut dengan Risalah Jakarta. Rumusan ini dibacakan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (29/12).

Setidaknya ada tiga sub tema pokok yang dibahas dalam dialog lintas iman itu, yaitu: Konservatisme, Relasi Agama dan Negara, serta Beragama di Era Disrupsi. Hasil pembahasan atas sub tema itu kemudian menghasilkan Risalah Jakarta.

Poin pertama, yaitu konservatisme sebagai karakter dasar agama tidak bermasalah sejauh dipahami sebagai usaha merawat ajaran dan tradisi keagamaan. "Tetapi, konservatisme dapat menjadi ancaman serius ketika berubah menjadi eksklusivisme dan ekstremisme agama, dan menjadi alat bagi kepentingan politik," ujar Mahfud MD dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (29/12).

Menurut Mahfud, eksklusivisme dan ekstremisme agama justru menjauhkan peran utama agama yang bukan hanya menjadi panduan moral spiritual, tapi juga menjadi sumber kreasi dan inspirasi kebudayaan. Poin kedua Risalah Jakarta, yaitu konservatisme yang mengarah pada eksklusifisme dan ekstremisme beragama seringkali dipicu faktor-faktor yang tidak selalu bersifat keagamaan melainkan rasa tidak aman akibat ketidakadilan, formalisme hukum, politisasi agama, dan cara berkebudayaan. Pertarungan pada ranah kebudayaan menjadi pertarungan strategis.

"Karena itu, agama tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan," ucap Mahfud.

Poin ketiga, yaitu era disrupsi yang membawa perubahan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Menurut Mahfud, ekses era disrupsi telah menciptakan dislokasi intelektual dan kultural, serta mendorong eksklusi dan penguatan identitas kelompok.

"Teknologi informasi dan komunikasi sebagai media disruptif menjadi pengubah permainan karena membawa budaya baru yang serba instan," katanya.

  

Risalah keempat, yaitu eksklusivime dan ekstremisme beragama menjadi alasan beberapa kelompok untuk memperjuangkan ideologi agama sebagai ideologi negara. Menurut Mahfud, formalisasi agama dalam kebijakan negara juga menguat di berbagai daerah atau dalam kebijakan yang mengatur pelayanan publik dan kewargaan, bahkan menciptakan kegamangan atas hukum positif yang berlaku semisal dalam isu-isu terkait keluarga dan perempuan.

"Relasi kuasa politis yang di Indonesia muncul dalam paradigma mayoritas minoritas menjadi alasan untuk mempengaruhi kebijakan negara," jelasnya.

Poin terakhir atau kelima, yaitu berisi beberapa strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Setidaknya ada lima strategi yang dirumuskan oleh peserta dialog lintas iman itu.

Untuk diketahui, dialog yang mengangkat tema "Kehidupan Beragama di Indonesia: Refleksi dan Proyeksi" ini dibuka oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Jumat (28/12) kemarin. Acara yang digelar dua haru ini diikuti sejumlah agamawan dan budayawan.

Di antaranya, Mahfud MD, Asep Zamzam Noor, Fatin Hamama, Garin Nugroho, Haidar Baqir, Hartati Murdaya, Henriette G Lebang, Jadul Maula, Komaruddin Hidayat, Suhadi Sanjaya, Sujiwo Tedjo, Ulil Abshar Abdalla, Usman Hamid, Uung Sendana, Wahyu Muryadi, Yudi Latif, Bhikku Jayamedo, Alisa Wahid, Coki Pardede, Zaztrow,  dan D Zawawi Imron.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GJODLl
December 29, 2018 at 10:40PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GJODLl
via IFTTT

Read More

Andi Arief: Perusak Atribut PD Sebut Disuruh Pengurus PDIP

Perusakan bendera Demokrat terjadi saat SBY berkunjung ke Pekanbaru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Atribut kampanye Partai Demokrat di Riau, Pekanbaru dirusak oleh orang tak dikenal pada Sabtu (15/12). Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief dalam cicitan di akun Twitter-nya menyebut pelaku perusakan disuruh oleh pengurus PDI Perjuangan.

"Keterangan pelaku perusakan yang ditangkap DPC Demokrat malam tadi menyebut dia disuruh pengurus PDIP.  Info awal itu terlalu gegabah jika dipercaya begitu saja. Selama ini hubungan kami baik. Tugas polisi menyimpulkannya. Tidak ada alasan, pelakunya ada. Beda dengan kasus lain," kata Andi dalam cicitannya yang telah dikonfirmasi oleh Republika, Sabtu.

Andi juga menyebut perusak atribut Partai Demokrat di Riau punya kemampuan mengelabui dan menembus batas keamanan standar siaga satu kunjungan Presiden. Hal itu menurutnya wajar jika polisi tidak mengendus kejadian tersebut.

Lebih lanjut Arief menyebut bahwa dari pengakuan pelaku yang ditangkap oleh Polisi,  jumlah perusak atribut partai Demokrat  ada sekitar 35 orang. Tiga puluh lima orang tersebut dibagi ke dalam lima kelompok, satu regu terdiri dari tujuh orang.

"Mereka dibayar 150 ribu per orang. Yang menyedihkan, pemberi order dari partai berkuasa," tulisnya.

Andi menegaskan, Partai Demokrat tidak akan meladeni provokasi murahan tersebut dengan meniru apa yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan merusak atribut. Partai Demokrat yakin polisi secara profesional akan menangani kasus sampai tuntas.

"Adil itu diungkap sampai jelas," katanya.

PDI Perjuangan menyanggah tuduhan kadernya melakukan perusakan baliho dan bendera Partai Demokrat di Jalan Sudirman Kota Pekanbaru. "Tuduhan yang disampaikan sama sekali tidak benar karena tidak ada gunanya. Kalau Demokrat turun, larinya itu ke Gerindra. Bukan ke PDI Perjuangan," kata Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Binjai, Sabtu.

Berdasarkan hasil survei, kata dia, tidak terdapat keterkaitan antara pemilih Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. Partai yang memiliki keterkaitan dengan Partai Demokrat dikatakannya adalah Partai Gerindra, Golkar, dan PAN.

Untuk itu, Hasto menyebut tidak terdapat keuntungan untuk PDI Perjuangan apabila merusak atribut Partai Demokrat. Politikus asal Yogyakarta itu percaya para kader PDI Perjuangan bertanggung jawab dan tidak akan melakukan hal semacam itu.

"Kader-kader PDI Perjuangan saya berani bertanggung jawab punya disiplin. Kami bukan kader yang suka merusak atribut orang lain karena kami punya ke dalam sikap dan perilaku kader partai," ujarnya.

Menurut dia, tuduhan tersebut terlalu dini untuk disampaikan dan pihaknya meminta aparat kepolisian untuk menegakkan aturan main terkait dengan kemungkinan adanya penyusup yang mengaku sebagai kader partai berlambang banteng itu.

Ketika kantor PDI Perjuangan diserang, kata dia, pihaknya menempuh jalur hukum, bukan bertelenovela karena ingin membangun semangat tidak langsung menyalahkan pihak lain. "Kami ingin menegaskan bahwa PDI Perjuangan dan Demokrat meskipun kami banyak berbeda, ada kesamaan di dalam komitmen terhadap Pancasila dan NKRI," ucap Hasto.

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat berjalan kaki menyisiri Jalan Sudirman Kota Pekanbaru, Sabtu pagi melihat baliho dan atribut Partai Demokrat dirusak orang tak dikenal. SBY menyayangkan kunjungan yang dilakukan padsa tahun politik ke Riau diwarnai insiden tidak menyenangkan.

Ia menekankan, "Apa pun pilihan politiknya, setiap orang harus saling menghormati perbedaan."

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2GiNCcU
December 15, 2018 at 10:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2GiNCcU
via IFTTT

Read More

Pemprov DKI Dukung Tilang Elektronik untuk Pendapatan Daerah

Sekitar 700 ribu kendaraan roda empat di DKI Jakarta belum bayar pajak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemprov DKI Jakarta mendukung sistem tilang elektronik Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang pada hari ini, Ahad (25/11) mulai diberlakukan. Sistem ETLE mulai diberlakukan bersama dengan Integrated Vehicle Registration and Identification System (IVRIS) dan SMS Info 8893 untuk pendapatan daerah.

"Pemprov DKI Jakarta mendukung diterapkannya sistem digital di dalam penegakan hukum lalu lintas, termasuk di dalamnya registrasi kendaraan bermotor," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (25/11).

Anies mengatakan Pemprov DKI juga berkepentingan dengan sistem digital tersebut karena data per 25 November 2018 menunjukkan, saat ini terdapat sekitar 700 ribu roda empat yang belum bayar pajak dengan nilai kira-kira Rp 1,2 triliun. "Kemudian, juga ada 4 juta roda dua yang belum bayar pajak, nilainya kira-kira Rp585 miliar," ujar Anies.

Sejauh ini, menurut Anies, data-data kependudukan yang dimiliki Pemprov melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta sudah tersambung dengan data-data yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya.

Dengan adanya penegakan hukum melalui sistem digital ini, di mana jika terdapat pelanggaran, maka denda akan dikirimkan ke pemilik yang namanya tercatat pada sistem, Anies berharap bisa mempercepat proses penyelesaian pembayaran pajak.

"Nah, salah satu masalah yang kita hadapi adalah kendaraannya berpindah kepemilikan, tapi pencatatannya tidak berpindah, pajaknya tidak dibayarkan. Dengan adanya ini, harapannya bisa merapikan dan menyinkronkan data, antara pemilik kendaraan bermotor dengan fakta kendaraan itu ada dimana dan dimiliki oleh siapa," ucap Anies.

Sejauh ini, menurut Anies, pemasangan CCTV untuk mendukung Tilang Elektronik yang telah dilakukan di koridor Sudirman-Thamrin, akan diperluas. "Kami dukung, mudah-mudahan bisa lebih luas. Tadi saya bicara dengan Kadirlantas, nanti kita akan pasang CCTV di tempat yang ada keramaian. Jadi, sekarang sedang dikaji oleh Polda," tutur Anies.

"Electronic Traffic Law Enforcement" (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang cukup efektif, dengan menggunakan teknologi elektronik berupa kamera "Automatic Number Plate Recognition" (ANPR) yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) secara otomatis, merekam, dan menyimpan bukti pelanggaran tersebut untuk dapat digunakan sebagai barang bukti pada saat dilakukan penindakan.

Pada 2019, rencananya akan dilaksanakan pengembangan pembangunan ETLE di wilayah DKI Jakarta. Targetnya, sebanyak 81 kamera terpasang pada 25 persimpangan di wilayah DKI Jakarta.

Sedangkan "Integrated Vehicle Registration and Identification System" IVRIS adalah sistem registrasi kendaraan bermotor yang terintegrasi antara BPKB dan STNK. Sehingga, cukup satu kali menginput data pada penerbitan STNK, yang dilaksanakan dengan verifikasi sistem barcode.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2DWqwGX
November 25, 2018 at 10:40PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2DWqwGX
via IFTTT

Read More