Pertamina Tambah Pasokan BBM dan Elpiji Soloraya

Peningkatan konsumsi tertinggi diprediksi terjadi pada tanggal 25 dan 31 Desember.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan menambah pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk wilayah Soloraya pada momentum Natal dan Tahun Baru 2019. Prediksi kenaikan tersebut seiring dengan dibukanya Tol Trans-Jawa oleh Presiden Joko Widodo, yang artinya peminat akses darat akan makin banyak.

"Untuk BBM jenis gasoline, yaitu premium, pertalite, dan pertamax series di Soloraya kami siagakan tambahan stok 12 persen dari rata-rata normal harian 2.376,57 kilo liter/hari yang naik menjadi 2.668,22 KL/hari," kata Unit Manager Communication dan CSR Marketing Operation Region IV Pertamina Andar Titi Lestari di Solo, Kamis (20/12).

Apalagi menurut Andar, untuk beberapa ruas pada tahun ini akan digratiskan. Oleh karena itu, Pertamina menyiapkan banyak fasilitas yang memudahkan pengendara, baik dari barat ke timur maupun dari timur ke barat..

Berkaca dari masa satgas Natal dan Tahun Baru di tahun sebelumnya, pihaknya memprediksikan peningkatan konsumsi tertinggi terjadi pada tanggal 25 dan 31 Desember.

Adapun, untuk BBM jenis gasoil, yaitu solar, dexlite, dan pertamina dex diprediksikan akan mengalami penurunan seiring dengan larangan beroperasinya sejumlah angkutan berat selama libur akhir tahun.

"Prediksi kami BBM ini akan mengalami penurunan hingga 5 persen dari rata-rata harian sebesar 173,08 KL/hari menjadi 164,92 KL/hari. Melihat momentum sama tahun lalu, penurunan konsumsi terendah terjadi pada tanggal 5 Januari 2017 atau berdekatan dengan berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru," katanya.

Sementara itu, dikatakannya, pihaknya juga akan menyiapkan beberapa fasilitas alternatif tempat pengisian BBM agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses mengisi BBM untuk kendaraannya selama mudik atau berwisata. Yaitu dengan menyebar 12 titik Kios Pertamax yang dilengkapi dengan "mobile dispenser".

"Selain itu, kami juga menyiapkan BBM kemasan di jalur tol dan 32 SPBU kantong di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Fasilitas ini akan disebar di beberapa jalur mudik regular, ruas tol, dan di jalur wisata yang rawan dengan kepadatan. SPBU kantong ini disiapkan guna memperpendek jarak dan waktu tempuh mobil tangki menuju titik lokasi SPBU untuk kebutuhan suplai," katanya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2S7L3fb
December 20, 2018 at 10:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2S7L3fb
via IFTTT

Read More

BI: Remintansi ke Tanah Air Mencapai Rp 128 Triliun

BI menilai jumlah remitansi dibandingkan penduduk di Indonesia terbilang sedikit

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Bank Indonesia mengungkapkan transfer uang yang dilakukan pekerja Indonesia di negara lain ke penerima di Tanah Air (remitansi) mencapai 8,8 miliar dolar AS atau setara Rp 128 triliun (kurs Rp14.530 per dolar AS). 

Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng bagi negara sebesar Indonesia, angka remitansi itu belum ideal. Pasalnya Filipina yang memiliki luas negara dan jumlah penduduk lebih sedikit dibanding Indonesia, mampu menerima remitansi hampir tiga kali lipat dari Indonesia yakni 24 miliar dolar AS.

"Filipina, dia negara kecil itu remitansinya 24 dolar AS miliar setahun, kita hanya 8,8 miliar dolar AS setahun," kata Sugeng, Jumat (14/12).

Sugeng mendorong agar nilai remitansi ini dapat meningkat karena dana dari remitansi ini juga akan mendorong aliran dana ke dalam negeri yang dapat membantu memperbaiki transaksi modal dan finansial di defisit transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD). Dengan begitu, aliran dana tersebut dapat membantu menstabilkan pergerakkan nilai tukar rupiah.

Masih rendahnya nilai remitansi itu, kata Sugeng, disebabkan tingkat akses masyarakat terhadap jasa dan produk keuangan seperti rekening bank (inklusi keuangan) di Indonesia yang masih rendah dibandingkan negara lainnya. Hingga akhir 2017, tingkat keuangan inklusif Indonesia baru 49 persen.

Padahal di Thailand mencapai 82 persen, Malaysia 85 persen, bahkan Singapura 98 persen. Indonesia menargetkan tingkat keuangan inklusif dapat mencapai 75 persen di 2019.

"Salah satunya karena tingkat inklusi keuangan kita masih lebih rendah dari negara lainnya," kata dia.

Saat ini, sudah 62 persen remitansi memang sudah menggunakan nontunai. Namun sayangnya, pembayaran tersebut bukan menggunakan rekening aslinya, melainkan menitip kepada pihak lain.

"Banyak yang dilakukan melalui nitip ke orang yang dipercaya," katanya.

Dia berharap pencatatan remitansi bisa semakin baik dengan bisnis model digital agar lebih efisien. Hal ini juga untuk mencegah adanya transaksi keuangan yang melanggar hukum, seperti pencucian uang dan untuk pembiayaan terorisme.

"Ke depan harus dipikirkan adalah jangan sampai ini nanti dimasuki praktik yang tidak benar, pencucian uang atau untuk membiayai teroris," kata dia.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2EphxxF
December 14, 2018 at 10:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2EphxxF
via IFTTT

Read More

C Java ranked sixth as investment destination in Indonesia

Finance Minister hopes C Java able to compete in improving investment climate.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Central Java is ranked sixth among 34 provinces in Indonesia in terms of investment destination. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati stated that while addressing a seminar on Business and Investment Prospects in Central Java in 2019 here on Wednesday.

"Hopefully, Central Java would be able to compete (with other provinces) in improving the investment climate," she remarked.

Central Java, which has high potential, needs to improve its rating as an investor-friendly investment destination, she emphasized. The province's large population is one of the areas of potential that it can capitalize on to attract investment, she noted.

Among the efforts that the province should make to attract investment are improving policies, introducing integrated one-stop services, and reforming bureaucracy, she said.

"Improve services to make investors feel welcomed," she remarked.

The minister said the success in attracting foreign capital to Central Java is one of the keys to improving the quality of the provincial budget. The quality of provincial budgets varied from one province to another, she pointed out.

Many regions spent much of their budget on personnel salaries that reached an average of 36 percent of their overall expenditures, she added.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2PzsKNQ
December 12, 2018 at 10:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2PzsKNQ
via IFTTT

Read More

Audit Syariah Tingkatkan Kesempurnaan Kepatuhan Syariah

STEI SEBI pertemukan praktisi, akuntan dan akademisi syariah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam rangka peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas institusi keuangan syariah di Indonesia, Kampus STEI SEBI mengadakan International Workshop on Sharia Auditing. Acara tersebut digelar di Hotel Sofyan Cut Meutia, Jakarta, Rabu (21/11). Tema yang diangkat adalah   implementasi audit syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Siaran pers STEI SEBI yang diterima Republika.co.id, Kamis (22/11) menyebutkan, workshop tersebut  dihadiri  40 peserta.Mereka  berasal dari berbagai institusi seperti lembaga pendidikan universitas dalam dan luar negeri;  bank syariah seperti BSM, Maybank Syariah, BJB Syariah, Muamalat, dan Permata Syariah;  Ikatan Akuntan Indonesia (IAI);  Kantor Akuntan Publik (KAP);  Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI);   hingga perwakilan dari Dewan Syariah Nasional MUI.

Pakar Audit Syariah asal Malaysia Prof  Dr  Abdul Rahim mengatakan, proses audit syariah bukan hanya mencari kesalahan-kesalahan dalam lembaga  keuangan syariah (LKS). Tidak kalah pentingnya adalah membangun kekuatan agar tercipta kesempurnaan kepatuhan syariah.

Ia mengungkapkan, Malaysia sudah mulai membangun audit syariah sejak 2011 di mana bermula proses kerangka audit syariah (Syariah Governance Framework). “Setidaknya  ada tujuh perbedaan audit pada umumnya dengan audit syariah, yaitu cakupan, objektivitas, tatakelola, kompetensi, proses, pelaporan dan etika,”  ujar profesor dari Universitas Sains Islam Malaysia (USIM).

Senada dengan hal tersebut, Ketua STEI SEBI, Sigit Pramono PhD mengatakan,   diiperlukan harmonisasi prinsip audit syariah. Ia mengemukakan, pada umumnya  yang berlaku dan diusung oleh Kementrian Agama, sebagai contoh,  proses auditing disamakan selayaknya audit pemerintah terhadap lembaga negara tentang keuangan.

Menurutnya, hal ini jelas berbeda dengan konsep audit syariah yang ada. “Oleh  karena itu semua stakeholder harus memahami prinsip audit syariah,” ujar Sigit Pramono.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2r0PSLf
November 22, 2018 at 10:10PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2r0PSLf
via IFTTT

Read More