Klarifikasi BNPB Soal Sirine Peringatan Tsunami Susulan

Kemungkinan bunyi sirine tersebut karena adanya kesalahan teknis.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Bunyi sirine dan kabar gelombang yang kembali naik pada Ahad (23/12) siang membuat panik warga Pandeglang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun mengklarifikasi terkait bunyi sirine tersebut. 

Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, bunyi sirine tersebut bukan merupakan peringatan dini tsunami susulan. Ia menyebut, kemungkinan bunyi sirine tersebut karena adanya kesalahan teknis. 

"Tadi sudah koordinasi dengan BMKG dan BPBD Pandeglang bahwa tidak ada warning atau peringatan dini adanya tsunami susulan. Tidak ada tanda-tanda kejadian seperti itu, tiba-tiba sirinenya bunyi sendiri," kaat Sutopo di BPBD DIY, Ahad (23/12). 

Menurut Sutopo, kesalahan teknis yang terjadi dimungkinkan akibat terjangan tsunami. Sirine tersebut merupakan milik BMKG yang berada di Teluk Labuhan, Pandeglang. 

Karena bunyi sirine tersebut, masyarakat langsung berlarian menyelamatkan diri. "Masyarakat merespon langsung dan melakukan evakuasi. Sehingga terjadi kemacetan dan shelter tsunami juga penuh warga yang mengungsi," katanya. 

Walaupun begitu, ia mengimbau kepada masyarakat agar menjauhi pantai. Terutama, daerah-daerah yang paling parah terdampak tsunami. 

"Masyarakat kita imbau tetap waspada, tidak beraktivitas di pinggir pantai karena potensi tsunami susulan masih ada," tambahnya. 

Data sementara yang berhasil dihimpun Posko BNPB hingga Ahad (23/12) pukul 16.00 WIB, tercatat 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka dan 28 orang hilang.

Korban dan kerusakan ini meliputi di empat kabupaten terdampak. Korban dan kerusakan terjadi di Kabupaten Pandeglang (Banten), Serang (Banten), Lampung Selatan (Lampung), dan Tanggamus (Lampung).

Di Kabupaten Pandeglang, ia menyebutkan, tercatat 164 orang meninggal dunia, 624 orang luka-luka, 2 orang hilang. Kerusakan fisik meliputi 446 rumah rusak, sembilan hotel rusak, 60 warung rusak, 350 unit kapal dan perahu rusak, dan 73 kendaraan rusak.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EIFSyC
December 23, 2018 at 06:34PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EIFSyC
via IFTTT

Read More

Yogyakarta Siapkan Lokasi Alternatif Libur Akhir Tahun

TKP yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta berada di kawasan Malioboro.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan lokasi parkir alternatif yang bisa diakses wisatawan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan lahan parkir seiring dengan peningkatan kepadatan volume kendaraan selama libur panjang akhir tahun.   

"Ada sejumlah titik yang disiapkan, bekerja sama dengan pengelola parkir swasta. Ini untuk mendukung tempat khusus parkir yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta," kata Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanudin Aziz di Yogyakarta, Jumat (14/12).

Lokasi parkir alternatif tersebut di antaranya berada di Jalan Ketandan dan persil di barat Radio Arma Sebelas yang berada di Jalan KH Ahmad Dahlan. Kedua persil tersebut dapat dimanfaatkan oleh wisatawan yang hendak mengunjungi Malioboro dan kawasan di sekitarnya.   "Persil di sisi barat Radio Arma Sebelas bisa menampung sekitar 50 mobil," katanya.  

Selain itu, terdapat lokasi parkir alternatif yang berada di Jalan Brigjen Katamso yaitu di Purawisata dan persil di sisi utara Purawisata atau wisatawan dapat memanfaatkan lokasi parkir di seputar kawasan Kridosono yaitu di Jalan Ahmad Jazuli. 

"Lokasi-lokasi tersebut memang agak jauh dari Malioboro. Namun, wisatawan tetap bisa mengjangkau Malioboro dengan mudah. Kami pun sudah berkomunikasi dengan pengelola di Purawisata terkait kebutuhan parkir tersebut," katanya. 

Tempat khusus parkir (TKP) yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta berada di kawasan Malioboro yaitu di TKP Abu Bakar Ali, TKP Senopati, TKP Ngabean, TKP Sriwedani dan TKP Beringharjo.

Imanudin menyebut, sebenarnya masih ada beberapa titik yang seharusnya bisa digunakan untuk tambahan lokasi parkir, namun karena ada proses pembangunan maka tidak bisa digunakan yaitu di Bioskop Indra dan di Jalan Beskalan.     

"Khusus di Beskalan, proyek pekerjaan harus sudah selesai pada akhir tahun ini. Harapannya bisa digunakan saat libur akhir tahun guna menampung sekitar 25 mobil," katanya. 

Sebelumnya, Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengatakan, keterbatasan kapasitas parkir di Kota Yogyakarta merupakan sebuah permasalahan yang harus diantisipasi menjelang libur panjang akhir tahun.   

"Apalagi, kepadatan kendaraan pada libur panjang akhir tahun ini diperkirakan meningkat dibanding tahun lalu karena kemudahan akses jalur darat dengan tersambungnya tol Jawa. Kendaraan dari barat maupun timur akan datang ke Yogyakarta," katanya.  

Oleh karena itu, ia meminta wisatawan tetap mematuhi seluruh rambu dan aturan lalu lintas seperti tidak parkir di jalur yang diberi rambu biku-biku atau rambu larangan parkir lainnya.    

"Pemasangan rambu di lokasi tersebut tentu memiliki tujuan agar lalu lintas tetap lancar. Yang paling berbahaya dari meningkatnya kepadatan lalu lintas ini adalah apabila kendaraan terkunci. Ini yang ingin kami hindari," katanya.  

Ia pun memastikan, petugas akan bersikap tegas jika terjadi pelanggaran lokasi parkir hingga tarif parkir dengan memberikan sanksi ke juru parkir termasuk ke pemilik kendaraan. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2rzkL9Q
December 14, 2018 at 06:34PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2rzkL9Q
via IFTTT

Read More

Police says Habib Bahar bin Smith not detained

Habib Bahar has been named as suspect of hate speech against President Joko Widodo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — National Police decided to let Habib Bahar bin Smith returned home following determination as suspect of hate speech against President Joko Widodo (Jokowi). Police has own consideration on the decision.

According to National Police spokesman Syahar Diantono, investigators had some considerations. Investigators believed that Habib Bahar would not run away, committed act that violated law, or eleminate the evidences.

Syahar said investigators believed Habib Bahar would be cooperative in undergoing the examination. Thus, there is no detention that made.

“However, investigation process will continue to run,” said Syahar on Friday (Dec 7).

Syahar refused to speculate about the possibility of the detention of Habib Bahar on the next days. He stressed that detention is decided by investigators.

“The consideration is subjective. If the three things are not fulfilled, maybe investigators will reconsider it (detention),” Syahar said.

In one of his lectures back in January 2017, Habib Bahar allegedly spreaded hate speech against Jokowi. He said Jokowi as a traitor of the country and the people as the president did not respond to the ulemas request to meet during 411 rally on November 4, 2016.

The 411 rally was known as the Second Action to Defend Islam to call for the prosecution of then-Jakarta governor Basuki Tjahaja Purnama or Ahok for blasphemy. Jokowi left the Palace and continued his agenda to review airport train railways project.

“If you meet Jokowi, you can open his pants, maybe he has menstruation because he seems like a sissy,” Habib Bahar said.

As a respond of his lecture, Habib Bahar was reported to National Police by Jokowi Mania Secretary General. In addition, the report also came from Cyber Indonesia Muannas Aladid to Jakarta Police.

So far, police has examined 15 witnesses related to habib Bahar case.There were 11 public witnesses and four expert witnesses in the examination.

In addition, eight evidences also have been seized. Police has made this case into investigation stage.

Previously, Habib Bahar has been scheduled to be questioned by National Police Criminal Investigation Unit (Bareskrim) on last Monday (Dec 3). However, he failed the summon, but on Thursday (Dec 6) he finally fulfilled the second summon at 11.28 WIB (Indonesia West Standard Time).

He was known to be questioned until 23.00 WIB. Then, he was named as suspect after the examination.

Previously, Habib Bahar bin Smith vowed that he would not apologize for his lecture allegedly contained an insult to President Joko Widodo (Jokowi). He also said that he prefered to be detained in prison, rather than apologize over his speech.

“I will never apologize, I prefer to be rotten in prison, Allahu Akbar,” Habib Bahar said in Monas, Central Jakarta, on Sunday.

Habib Bahar allegedly violated Article 28 paragraph (2) and Article 45 A paragraph 2 Law No. 11/2008 as amended by Law No.19/2018 on  Information and Electronic Transactions (ITE). In addition, he also allegedly violated Article 4 letter b number 2 and Article 16 Law No. 40/2008 on Elimination of Racial and Ethnic Discrimination and Article 207 Criminal Code (KUHP) with criminal penalties of more than five years in prison.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2L44iDI
December 07, 2018 at 06:34PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2L44iDI
via IFTTT

Read More

Jaringan Santri Sulsel Nilai Kiai Ma'ruf Punya Kapabilitas

Kiai Ma'ruf memiliki banyak pengalaman memimpin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon wakil presiden nomor urut satu, KH Ma'ruf Amin dinilai memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Sehingga, tudingan sejumlah pihak yang menyatakan Kiai Ma'ruf sebagai 'bemper' calon presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendulang suara umat Islam dinilai tidak tepat.

"Keilmuan Kiai Ma'ruf bahkan saya nilai paling tinggi di antara sosok yang bertarung di Pilpres. Saya pernah ikut deklarasi bersama beliau, dan di sana para wartawan yang mewawancarai terlihat terkagum-kagum dengan jawaban, pemahaman dan keilmuan beliau," ujar Pembina Jaringan Santri Sulawesi Selatan (Sulsel)-Jabodetabek Dukung Ulama, Jamaluddin Djunaid, di sela-sela deklarasi dukungan kepada pasangan nomor urut 01 di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (23/11).

Melalui siaran persnya kepada Republika.co.id, Jamaluddin menjelaskan bahwa Kiai Ma'ruf sudah membuktikan kepemimpinannya. Yaitu, mulai dari politikus sebagai wakil rakyat, pimpinan PBNU, hingga menjadi ketua umum MUI.

"Selain memiliki kapabilitas, integritas Kiai Ma'ruf dipandang terjaga.Beliau adalah orang yang tepat masuk dunia politik karena juga memiliki integritas politik yang tinggi dan integritas moral yang tinggi," kata dia.

Karena dinilai unggul dari berbagai sudut, Jaringan Santri Sulawesi Selatan (Sulsel)-Jabodetabek Dukung Ulama menyatakan dukungan terhadap Ma'ruf. Pria 75 tahun dinilai itu paling mewakili kelompok agama atau para santri.

Jamaluddin mengakui kalangan santri tak hanya mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf, tapi juga pasangan nomor urut 02. Namun pihaknya menyatakan, pasangan pejawat yang paling memiliki program nyata bagi kepentingan umat Islam terutama santri, seperti ditetapkannya Hari Santri Nasional. 

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2KrJkOM
November 23, 2018 at 06:34PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2KrJkOM
via IFTTT

Read More