Irak Serahkan 188 Anak-Anak Terduga ISIS Asal Turki

188 anak-anak diserahkan ke Turki di hadapan Irak dan UNICEF.

REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD – Irak telah menyerahkan 188 anak-anak Turki yang diduga menjadi anggota ISIS, Rabu (29/5). Anak-anak diserahkan ke Turki di hadapan pejabat pemerintah dari kedua negara, dan UNICEF. 

"Pengadilan investigasi pusat yang bertanggung jawab atas file terorisme dan tersangka asing telah menyerahkan 188 anak Turki yang ditinggalkan oleh teroris Daesh di Irak," kata juru bicara Pengadilan Irak, Abdul-Sattar al-Birqdar, dalam sebuah pernyataan, Rabu (29/5).

Penyerahan itu terjadi di bandara Baghdad. Kemudian perwakilan peradilan Irak hadir sampai anak-anak naik pesawat yang akan membawa mereka pulang.  

Al-Birqdar menambahkan bahwa angka itu termasuk beberapa yang telah dewasa dan telah dihukum karena secara ilegal melintasi perbatasan, serta menjalani hukuman mereka. Anak-anak dapat dianggap bertanggung jawab atas kejahatan di Irak sejak usia sembilan tahun. 

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Irak, seorang perwakilan dari kedutaan Turki di Baghdad, dan perwakilan dari organisasi internasional termasuk UNICEF hadir dalam penyerahan. 

Sebuah laporan khusus Reuters mengungkapkan pada Maret, sekitar 1.100 anak-anak ISIS ditangkap dalam sistem peradilan Irak. Di antara yang termuda tinggal dengan ibu mereka di penjara.  Setidaknya tujuh anak telah meninggal karena kondisi yang buruk. 

Beberapa ratus anak yang lebih besar dituntut atas pelanggaran mulai dari memasuki Irak secara ilegal hingga memperjuangkan ISIS. Sekitar 185 anak berusia sembilan hingga 18 tahun telah dihukum, dan menerima hukuman dari beberapa bulan hingga 15 tahun dalam tahanan remaja di Baghdad.

Presiden Irak, Barham Salih kembali pada Rabu dari kunjungan singkat ke Turki, di mana ia bertemu Presiden Turki, Tayyip Erdogan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2EJ97R0
May 29, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2EJ97R0
via IFTTT

Read More

Indonesian declared winner in International Quran Recitation

President Recep Tayyip Erdogan bestowed the highest accolade on Firdaus.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Syamsuri Firdaus, Universitas Indonesia's (UI's) student, won the first place in the Seventh International Quran Recitation and Memorization Competition held in Istanbul, Turkey, on May 19-26, 2019. Turkish President Recep Tayyip Erdogan bestowed the highest accolade on Firdaus at an awards ceremony held at the Conference Hall of Camlica Mosque Complex in Istanbul on May 26, 2019.

The Indonesian reciter of the Quran was quick to highlight this achievement on his Facebook account on Sunday (May 26), expressing how happy and thankful he was to Allah, the Almighty, his parents, family, teachers, and friends.

"My heartfelt gratitude to my parents, family, teachers, and friends, who have prayed for me and supported me. Alhamdulillah (Thank Allah), among (participants from) 68 countries, I have been selected as the winner in the 7th International Quran Recitation Contest in Istanbul, Turkey," he wrote on his Facebook account.

Firdaus was born in Sila Rada Village, Bolo Sub-district, Bima District, West Nusa Tenggara (NTB) Province, on April 11, 1999. His father is a farmer, while his mother is a brick maker. He is currently studying Arabic Literature at the Faculty of Cultural Science at UI in Depok, West Java.

Firdaus had bagged the first place in the National Quran Recitation for Children in 2012. Furthermore, he was also named the winner in the Quran Recitation Contest for Asia held in Singapore in 2012.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2QrcXTd
May 27, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2QrcXTd
via IFTTT

Read More

BRI Investasi Rp 2,7 Tuntuk Ganti Perangkat Komputer

Untuk membangun digital banking, BRI terus menambah sumber daya manusia di divisi IT.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Industri 4.0 menjadi stimulan bagi Bank BRI untuk menjadi bank digital. Sebab, semua perbankan di era 4.0.ini, memang harus ke arah digital. 

"Kami tiap tahun investmen dalam IT. Seperti tahun ini, bukan hanya IT terkait core banking sistemnya, tapi kami modernisasi yang lama kami ganti dengan yang baru," ujar Direktur Jaringan dan Layanan, Osbal Saragi, kepada wartawan seusai acara buka bersama anak yatim dalam Program BRI Peduli dengan tema “Berbagi Bahagia Bersama BRI” di Kantor Kanwil BRI Bandung, Senin malam (14/5).

Osbal mengatakan, untuk mewujudkan mimpi BRI menjadi bank yang benar-benar disukai semua nasabah dengan layanan yang ditawarkan BRI, setiap tahun investasi akan ditingkatkan. 

"Dalam waktu 5 tahun, untuk mengurusi komputer yang ada di cabang saja, kita habiskan Rp 2,7 triliun hanya untuk komputer agar perangkatnya tak ketinggalan. Itu semua kita buat ada timnya," katanya.

Jadi, kata dia, dengan investasi tersebut semua perangkat pendukung akan dirapikan dan diganti. Agar, tak hanya sistemnya saja yang terus diperbaharui. "Karena kan IT setiap lima tahun harus diganti agar tak ketinggalan. Termasuk perangkatnya," katanya.

Menurut Osbal, di era industri 4.0 ini, BRI terus melakukan penyesuaian bahkan untuk 5 tahun yang akan datang sampai 2022, pihaknya sudah menyusun strategi. Karena, kalau tak bisa bersaing dengan kompetitor, maka BRI tak bisa memenuhi tuntutan nasabah 

"Padahalkan 2022 kita ingin BRI sebagai custumer sentrik. Itu memang dirancang smua produk value harus sesuai dengn kebutuhan nasabah. Yakni, mudah  dan nyaman," katanya.

Untuk membangun digital banking, kata dia, BRI  terus menambah sumber daya manusia (SDM) di divisi IT. BRI merancang dua hal. Pertama, membangun platform sendiri dan bekerja sama dgn IT yang sudah mapan. 

"Digital banking memang masa depan perbankan. Makanya kita kesana dan harus ditandai dengan membangun custumer experience," katanya.

Sementara mengenai kegiatan CSR buka bersama dengan anak yatim, menurut Osbal, Bank BRI memang selalu berbagi kebahagian dengan banyak masyarakat. Secara khusus, kepada anak yatim sebagai bentuk rasa syukur. Apalagi, BRI bisa besar karena doa banyak orang. 

"Kegiatan ini bentuk syukur yang kita buat. Bagaimana berbagi kebahagiaan di bulan ramadan. Jadi bersyukur dengan semua orang," katanya.

Sementara menurut Pemimpin Wilayah BRI Bandung, Hendro Padmono, dalam acara ini BRI Berbagi Sembako sebanyak 2000 paket, memberikan santunan pada anak Yatim Piatu senilai Rp.53.200.000,  dan Buka Bersama 200 Anak Yatim. "Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan semua masyarakat," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Jk5SU0
May 14, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Jk5SU0
via IFTTT

Read More

Anies Minta Warga Kampung Bandan Segera Urus Dokumen

Hari ini, Anies mengunjungi lokasi terjadinya kebakaran di Kampung Bandan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga korban kebakaran Kampung Bandan untuk segera melapor agar mendapatkan surat atau dokumen pengganti apabila dokumen mereka hangus terbakar dalam musibah kebakaran pada Sabtu (11/5). Hari ini, Anies mengunjungi lokasi terjadinya kebakaran.

"Kita sudah siapkan begitu mereka lapor langsung akan disiapkan penggantinya, karena itu penting sekali. Setiap kali saya mampir ke tempat pengungsian, selalu saya tanya sudah lapor belum? Lapor itu bukan soal apa-apa, tapi supaya pemerintah bisa segera menyiapkan dokumen-dokumen penggantinya," ujar Anies di lokasi pengungsian, Ahad (12/5).

Anies menjelaskan, dokumen penting dalam hal ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), buku nikah, dan sertifikat. Anies menjelaskan, pemerintah mempunyai salinan semua dokumen penting warga, sehingga warga hanya perlu melapor.

"Semua surat-surat yang dipegang warga itu ada dokumen aslinya ada di pemerintah, baik sertifikat, KTP, atau KK. Jadi jangan khawatir selama datang dengan bukti-bukti lengkap Insya Allah akan diberikan penggantinya," ujar Anies.

Dalam kunjungan itu dia juga memastikan pelajar korban kebakaran di Kampung Bandan bisa kembali bersekolah tanpa gangguan. "Mereka semua (siswa) dijamin untuk bisa langsung sekolah tanpa ada gangguan," kata dia, saat meninjau lokasi kebakaran.

Ia mengatakan, bantuan berupa seragam sekolah telah didistribusikan kepada lima siswa korban kebakaran dengan rincian lima siswa Sekolah Dasar (SD), 27 siswa SMP dan tiga siswa SMA. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran yang memaksa 450 kepala keluarga dengan total lebih dari 3.500 orang tidur di tenda pengungsian. Hingga kini belum ada laporan kerugian

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2HfrYVq
May 12, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2HfrYVq
via IFTTT

Read More

Pengaara Apresiasi Status Cegah Kivlan Zen Dicabut

Pengacara Kivlan mengapresiasi kinerja Polri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status cegah bepergian ke luar negeri yang sempat menempel pada Kivlan Zen kini resmi dicabut. Pengacara Kivlan Zen, Pitra Romadhoni Nasution mengapresiasi pencabutan cegah tersebut.

“Kita mengapresiasi kinerja Polri yang telah mencabut cekalnya itu. Ini kinerja Polri yang paling baik dan terbaik, kan gitu dalam perkara ini tidak langsung memutuskan seperti itu,” kata Pitra dalam sambungan telepon, Sabtu (11/5).

Pitra mengaku kurang tahu alasan pencabutan cegah ke luar negeri tersebut. Yang pasti, kata dia, memang itulah yang seharusnya dilakukan kepolisian sejak awal.

Karena menurutnya, memang tidak perlu melakukan pencegahan terhadap kliennya sejak awal. Apalagi Kivlan tidak akan kabur apalagi melarikan diri.

Selain itu, Pitra menegaskan, laporan atas dugaan makar terhadap kliennya pun belum tentu terbukti. Bahkan karena merasa tidak melakukan perbuatan makar dan merasa nama baiknya dicemarkan, Kivlan justru melaporkan balik pelapornya, Jalaludin.

“Makanya itu yang saya bilang, hati-hati, karena belum tentu dia (Kivlan) melakukan makar, dengan laporan balik kita kan itu kan (artinya Kivlan juga membantah dituduh makar),” kata Pitra.

Sebelumnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membenarkan perihal kabar pencabutan surat cegah terhadap Kivlan Zen. Kivlan Zen pun kini kembali bebas untuk bepergian ke luar negeri.

“Tadi pagi jam tiga pagi dikeluarin surat cekalnya dicabut. Sudah diterima oleh imigrasi dan dicabut imigrasi," ujar Kasubag Humas Ditjen Imigrasi, Sam Fernando, saat dikonfirmasi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WH9FxO
May 11, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2WH9FxO
via IFTTT

Read More

Pemerintah Siapkan Evaluasi Pemilu 2019

Sistem Pemilu serentak juga akan kembali dikaji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan serentak akan dievaluasi. Hal itu disampaikan Tjahjo dalam rapat kerja (Raker) bersama DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

Evaluasi  akan dipersiapkan Pemerintah sekaligus menyusun kebijakan evaluasi yang nanti dibahas bersama KPU setelah menyelesaikan 15 tahap pemungutan suara. Evaluasi juga akan dilaksanakan bersama dengan Bawaslu, DKPP, Polri, TNI, DPR RI termasuk dengan anggota DPD RI yang terpilih, termasuk Undang-Undangnya juga dievaluasi.

Selain itu, sistem Pemilu serentak juga akan kembali dikaji. Hal itu akan dilakukan dengan konsultasi lebih lanjut kepada Mahkamah Konstitusi (MK). “Mengenai sistem memang nanti akan dikaji lanjut lagi apakah keputusan MK tafsirnya sama. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak itu tidak disebutkan serentaknya itu tanggal, hari, jam tahun yang sama, apakah keserentakan dalam minggu yang sama, apakah boleh dalam hari yang berbeda atau bulan yang berbeda. Saya kira nanti akan perlu ada konsultasi dengan MK mengenai keserentakan itu,” kata Tjahjo.

Selain itu, sistem pemilihan anggota legislatif pada Pemilu tahun ini yang menggunakan sistem proporsional terbuka juga akan dievaluasi. Pasalnya, sistem ini memiliki konsekuensi terjadi persaingan yang kurang sehat (politik destruktif) antarcaleg dalam satu partai. Sistem ini juga memperbolehkan masyarakat untuk mencoblos orang, mencoblos gambar, dan yang terpilih adalah ia yang memiliki suara terbanyak.

“Sistem proporsional terbuka akan juga dievaluasi karena sistemnya yang rumit. Padahal Sistem proporsional daftar tertutup pernah diusulkan Pemerintah dalam pembahasan Undang-Undang Pemilu,” kata Tjahjo.

Jumlah TPS dan jumlah pemilih dalam satu TPS juga tak luput dari perhatian. Hal ini melihat waktu yang diperlukan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya serta waktu yang dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan surat suara.

Pembahasan evaluasi secara menyeluruh akan dilakukan. Jumlah TPS ditambah hampir 2 (dua) kali lipat, dan jumlah pemilih tiap TPS sudah dikurangi yang semula 500 menjadi maksimal 300 orang, hal tersebut sesuai hasil simulasi dan permintaan KPU. Namun itu akan dikaji lebih lanjut lagi.

Selain dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, rapat di DPD RI juga turut dihadiri Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan BIN.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2vKa32s
May 07, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2vKa32s
via IFTTT

Read More

PBNU: 1 Ramadhan Jatuh pada Senin 6 Mei

Penetapan 1 Ramadhan 1440 Hijriah NU ini sama dengan Muhammadiyah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah membentuk tim Rukyatul Hilal dalam rangka menentukan awal bulan Ramadhan 1440 Hijriah atau 2019 Masehi. Adapun pelaksanaan rukyah dilakukan pada hari ini, Ahad (5/5) di lokasi-lokasi yang sudah ditentukan. Tim juga diketahui telah berhasil melihat hilal.

Hal itu disampaikan Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, malam ini. Dia menuturkan, pihaknya telah menetapkan awal bulan suci Ramadhan untuk tahun ini. Penetapan itu tertuang dalam surat edaran PBNU nomor 3576/C.I.34/05/2019 yang ditandatangani KH Miftachul Akhyar (Rais Aam); KH Yahya C Staquf (Katib Aam); KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum); dan Helmy Faishal Zaini sendiri.

"Atas dasar rukyatul hilal tersebut dan sesuai dengan pendapat Al-Mazahib Al-Arba’ah, maka dengan ini PBNU mengikhbarkan bahwa awal Ramadhan 1440 H jatuh pada hari Senin, 6 Mei 2019," demikian dikutip dari surat resmi tersebut, seperti yang disampaikan Helmy Faishal Zaini kepada Republika.co.id, Ahad (5/5).

Dengan kata lain, penetapan tersebut sama dengan organisasi lainnya. Semisal, Muhammadiyah yang telah menetapkan 1 Ramadhan 1440 Hijriah jatuh pada Senin, 6 Mei 2019.

Kepada warga Nahdliyin dan umat Islam umumnya, PBNU menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1440 Hijriah. Pihaknya berharap, bulan ini kaum Muslimin sepanjang bulan ini selalu dengan penuh keimanan dan keyakinan.

Harapannya, lanjut isi surat itu, bulan Ramadhan dapat menjadi momentum kerohanian untuk menyucikan diri kolektif. Yakni, dengan meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak membaca Alquran, zikir, dan beribadah dengan penuh kesyukuran. serta berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat.

"Semoga Ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT," tutup isi surat resmi itu.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GXTjdu
May 05, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GXTjdu
via IFTTT

Read More

Libatkan KPK, Muhammadiyah Gelar Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi digelar di perguruan tinggi Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— KPK bekerja sama dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan pelatihan pendidikan antikorupsi bagi pimpinan pengelola pendidikan hukum di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah.

Kegiatan berlangsung pada 2 sampai 3 Mei 2019 bertempat di Aula kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah,di Jakarta, Jumat (3/5), mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membekali para pimpinan pengelola pendidikan hukum dan pengajar agar memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi.

"Serta berdiskusi tentang model dan pola pembelajaran yang sudah dilakukan di beberapa perguruan tinggi yang sudah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi," kata Febri.

Dia menyatakan bahwa kegiatan itu dikemas dalam bentuk seminar dan diskusi dengan pemateri dari KPK serta praktisi pendidikan antikorupsi. Beberapa materi yang disampaikan yaitu tentang tindak pidana korupsi dan bagaimana menyusun program antikorupsi. Materi tersebut disampaikan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono dan penyidik KPK Novel Baswedan. 

Selain itu, dua narasumber dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (UGM), yaitu Oce Madril,dan Hasrul Halili, juga dihadirkan. Keduanya berbagi pengalaman tentang model pendidikan antikorupsi di Perguruan Tinggi dan Pola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Antikorupsi, sebagaimana yang telah diterapkan oleh UGM sebagai salah satu perguruan tinggi yang telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di kampus," kata dia.

Selain itu, peserta juga dibekali pengetahuan tentang penyusunan program bantuan hukum korban korupsi dan masyarakat miskin dari PP Muhammadiyah.

"Menutup pelatihan sore ini, akan dirumuskan bagaimana bentuk dan pengembangan pendidikan antikorupsi yang telah ada dan yang akan dikembangkan ke depannya oleh perguruan tinggi Muhammadiyah," tuturnya.

KPK memandang pentingnya menerapkan pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan dari dasar hingga pendidikan tinggi untuk membentuk karakter generasi muda yang jujur dan antikorupsi.

"Hal itu sejalan dengan prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM termasuk di dalamnya melalui pembangunan karakter," ujar Febri.

Kegiatan itu diikuti 31 peserta yang terdiri atas Dekan Fakultas Hukum atau yang mewakili dari 27 Perguruan Tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia, yakni Universitas Muhamadiyah (UM) Pare-Pare, UM Buton, UM Surabaya, STIH Muhammadiyah Kisaran, Asahan. Kemudian UM Bengkulu, UM Sumatra Barat, UM Purwokerto, STIH Kotabumi, UM Yogyakarta, UM Magelang, UM Sidoarjo, UM Malang, UM Mataram, dan lainnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Y6iK3j
May 03, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Y6iK3j
via IFTTT

Read More

Konstruksi Dua Perkara yang Menjerat Wali Kota Dumai

KPK hari ini menetapkan Wali Kota Dumai tersangka untuk dua perkara sekaligus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan konstruksi perkara penetapan Wali Kota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) sebagai tersangka dalam dua perkara sekaligus. Yaitu, tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Dumai dan penerimaan gratifikasi.

"Pada Maret 2017, ZAS bertemu dengan Yaya Purnomo di sebuah hotel di Jakarta. Dalam pertemuan itu, ZAS meminta bantuan untuk mengawal proses pengusulan DAK Pemerintah Kota Dumai. Pada pertemuan lain disanggupi oleh Yaya Purnomo dengan fee 2 persen," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5).

Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Kemudian, lanjut Syarif, pada Mei 2017, Pemerintah Kota Dumai mengajukan pengurusan DAK kurang bayar Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 22 miliar.

"Dalam APBN Perubahan Tahun 2017, Kota Dumai mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 22,3 miliar. Tambahan ini disebut sebagai penyelesaian DAK Fisik 2016 yang dianggarkan untuk kegiatan bidang pendidikan dan infrastruktur jalan," ucap Syarif.

Masih pada bulan yang sama, kata dia, Pemerintah Kota Dumai mengajukan usulan DAK untuk Tahun Anggaran 2018 kepada Kementerian Keuangan. "Beberapa bidang yang dlajukan antara lain rumah sakit rujukan, jalan, perumahan dan permukiman, air minum, sanitasi, dan pendidikan," kata Syarif.

Kemudian, tersangka Zulkifli kembali bertemu dengan Yaya Purnomo membahas pengajuan DAK Kota Dumai tersebut yang kemudian disanggupi untuk mengurus pengajuan DAK TA 2018 kota Dumai. "Yaitu untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dengan alokasi Rp 20 miliar dan pembangunan jalan sebesar Rp 19 miliar," ujar Syarif.

Untuk memenuhi fee terkait dengan bantuan pengamanan usulan DAK Kota Dumai kepada Yaya Purnomo, Zulkifli memerintahkan untuk mengumpulkan uang dari pihak swasta yang menjadi rekanan proyek di Pemerintah Kota Dumai. "Penyerahan uang setara dengan Rp 550 juta dalam bentuk dolar AS, dolar Singapura, dan rupiah pada Yaya Purnomo dan kawan-kawan dilakukan pada November 2017 dan Januari 2018," papar Syarif.

Sedangkan untuk perkara kedua, tersangka Zulkifli duduga menerima gratifikasi baik berupa uang dan fasilitas kamar hotel di Jakarta dari pihak pengusaha yang mengerjakan proyek di Kota Dumai. Penerimaan gratifikasi diduga terjadi dalam rentang waktu November 2017 dan Januari 2018.

"Gratifikasi ini tidak pernah dilaporkan ke Dlrektorat Gratifikasi KPK sebagaimana dnatur di Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ujar Syarif.

Pada Jumat pekan lalu, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen terkait proyek dan anggaran, setelah menggeledah rumah dan kantor Zulkifli, di Kota Dumai, Riau. Penggeledahan diketahui terkait penyidikan kasus suap terkait Dana Alokasi Khusus di sembilan kabupaten.

"Kami konfirmasi benar ada tim KPK yang ditugaskan ke Dumai hari ini melakukan penggeledahan di dua tempat, yaitu rumah dan kantor Wali Kota Dumai. Dari lokasi tersebut disita sejumlah dokumen terkait proyek dan anggaran," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Jumat (27/4).

Namun, Febri belum menginformasikan lebih lanjut terkait perkara dan siapa tersangka terkait penggeledahan di Dumai tersebut. "Untuk informasi perkara dan tersangkanya, akan disampaikan pada saat konferensi pers secara resmi setelah beberapa kegiatan awal dari tim lakukan," ujar Febri.

Sebelumnya, Zulkiflipernah dipanggil KPK pada 7 Agustus 2018 sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo, dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018. Yaya Purnomo merupakan mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

Yaya telah divonis 6,5 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 1 bulan dan 15 hari kurungan, setelah dinilai terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) di sembilan kabupaten. Yaya terbukti dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Yaya terbukti menerima suap Rp 300 juta dari bagian Rp 3,1 miliar dari Bupati Lampung Tengah Mustafa melalui Taufik Rahman yang diperuntukkan anggota Fraksi Partai Demokrat Amin Santono dalam pengurusan DAK dan DID.

Dalam dakwaan kedua, Yaya Purnomo dan pegawai Kemenkeu Rifa Surya menerima gratifikasi uang sejumlah Rp 6,529 miliar, 55 ribu dolar AS dan 325 ribu dolar Singapura karena mengurus DAK dan DID di sembilan kabupaten, salah satunya pengurusan DAK APBN 2017, APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 Kota Dumai. Yaya dan Rifa meminta fee sebesar 2 persen dari anggaran dan disetujui Zulkifli. Kota Dumai memperoleh DAK Bidang Rumah Sakit sebesar Rp 20 miliar.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GYeRI2
May 03, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GYeRI2
via IFTTT

Read More

Istiqlal Sediakan 5.000 Paket Nasi Kotak Selama Ramadhan

Siapapun bisa menikmati paket takjil dan nasi kotak di Istiqlal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Masjid Istiqlal Jakarta menyediakan hingga 5.000 paket takjil dan nasi kotak untuk berbuka puasa selama bulan Ramadhan. Jumlah paket takjil dan nasi kotak lebih sedikit di hari kerja dan bertambah di akhir pekan.

"Setiap hari kami menyediakan 2.000 sampai 3.000 takjil dan nasi kotak di hari Senin hingga Jumat. Sedangkan Sabtu dan Ahad 4.000 hingga 5.000," kata Kepala Humas dan Protokol Masjid Istiqlal Abu Hurairah di Jakarta, Jumat (3/5).

Ia menambahkan siapa pun bisa ikut menikmati takjil dan paket nasi yang disiapkan pengurus masjid untuk berbuka puasa. "Untuk siapapun. Muslim atau bukan, puasa atau tidak, yang penting datang, pasti kami kasih," katanya.

Pengurus masjid juga menyiapkan 1.000 paket makanan untuk sahur setiap malam.

Selama Ramadhan, masjid yang bisa memuat 150 ribu hingga 200 ribu orang itu juga menyelenggarakan beberapa program seperti ceramah sebelum buka puasa, tadarus, dan shalat tarawih dua gelombang. "Shalat Tarawih ada dua gelombang. Yang pertama 11 rakaat, yang kedua 23 rakaat," kata Abu.

Masjid juga membuka pintu bagi warga muslim yang ingin beriktikaf selama bulan puasa. "Masjid terbuka untuk siapa saja yang mau iktikaf, tetapi jangan iktikaf untuk malas-malasan. Bagi yang kerja, silakan bekerja," katanya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2Jc5WnW
May 03, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Jc5WnW
via IFTTT

Read More

Dihantui Perasaan Bersalah, Pembunuh Istri Menyerahkan Diri

Pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Tugimin (47 tahun) akhirnya menyerahkan diri ke polisi setelah merasa dihantui perasaan bersalah usai membunuh istrinya sendiri. Ia membunuh sang istri, Tanti Susanti, lantaran sakit hati karena kerap kali mendapat perkataan kasar.

"Selama saya kabur itu hidup jadi tidak tenang, kepikiran sama kebayang terus jadi saya menyerahkan diri ke Polsek Serpong," ujar Tugimin di Polres Metro Bekasi Kabupaten, Senin (29/4).

Tugimin mengakui, ia tega berbuat demikian kepada Tanti yang sudah enam tahun dinikahinya itu karena kerap mendapatkan perkataan kasar. Mereka juga kerap kali cekcok sejak usaha Tugimin jatuh bangkrut.

"Karena persoalan ekonomi, saya bekerja serabutan, istri saya kreditin baju-baju," ujarnya sambil tertunduk.

Kapolres Metro Bekasi Kabupaten, Kombes Candra Sukma Kumara, mengatakan, aksi pembunuhan itu dilakukan Tugimin di rumahnya sendiri di Perumahan Grand Permata City Blok H.1 Nomor 27 RT 01 RW 07 Desa Karang Setia, Kecamatan Karang bahagia, Kabupaten Bekasi. Aksi itu baru diketahui setelah adik korban, Sari, mencium bau busuk dari rumah tersebut. Sari lalu melaporkan kejadian itu kepada ketua RT setempat.

"Dari laporan RT, lalu petugas kami ke lokasi TKP (Tempat Kejadian Perkara). Setelah dicek, korban sudah tergeletak dan membusuk karena kemungkinan sudah meninggal beberapa hari," kata Candra.

Saat melakukan olah TKP, polisi mencurigai kematian Tanti akibat dibunuh. "Kejanggalan atas kematian korban karena dileher korban terlilit tali tambang warna oranye," ujar Candra.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2INy4hK
April 29, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2INy4hK
via IFTTT

Read More

In Picture: Longsor di Cimahi, 2 Korban Meninggal Dunia

Longsor terjadi akibat hujan deras pada Jumat (26/4) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Sejumlah petugas gabungan membersihkan puing rumah pasca bencana longsor di Kampung Ciawitali Selatan, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Ahad (28/4).

Longsor dari tebing dengan ketinggian 30 meter yang terjadi akibat hujan deras pada Jumat (26/4) malam tersebut mengakibatkan satu rumah ambruk, tiga rumah tertimbun material longsor, dua orang meninggal dan enam orang luka ringan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2GHRLUx
April 28, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2GHRLUx
via IFTTT

Read More

Pergerakan Tanah di Kabupaten Sukabumi Meluas

Sebanyak 109 unit rumah terdampak pergerakan tanah di Kabupaten Sukabumi.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Bencana pergerakan tanah di Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi terus meluas. Dampaknya sebagian warga terpaksa mengungsi ke tenda pengungsian dan tempat lainnya yang aman.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, pergerakan tanah terjadi di tiga Kampung Gunungbatu terdiri dari RT 01, 02 dan 03 di RW 09 Kedusunan Liunggunung, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung. Bencana itu langsung direspons Pemkab Sukabumi yang menggelar rapat koordinasi penanganan bencana Jumat (26/4) sore. 

‘’Kami sudah membuat lokasi pengungsian bagi warga yang tempatnya sebagian di kantor desa dan tetangga,’’ ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Iyos Somantri kepada wartawan Jumat (26/4). Pemkab sudah membangun tenda untuk warga yang rumahnya mengalami kerusakan.

Menurut Iyos, data sementara menyebutkan ada sebanyak 109 unit rumah yang dihuni 352 jiwa yang mengalami kerusakan. Rinciannya sebanyak 12 unit rusak berat, 57 unit rusak sedang, dan 40 unit terancam. Selain itu, tiga fasiltas umum terdampak yakni mushala, MCK umum, dan PADU Ibtidaul Muttalamin.

Iyos menerangkan, pemkab juga akan membuat dapur umum, WC, dan sarana kesehatan. Selain itu, penyediaan air bersih dan lain-lain.

Ke depan, kata Iyos, pemerintah juga meminta Badan Geologi untuk mengkaji zona pergerakan tanah. Upaya lainnya dengan menjalin koordinasi dengan instansi terkait seperti PLN dan Telkom terkait jarinagn listrik serta lain sebagainya.

‘’Warga agar lebih waspada dan harus segera meninggalkan rumah ketika ada hujan atau sore menjelang malam,’’ kata Iyos. Mereka semua diarahkan menuju pengungsian.

Di sisi lain, pada Jumat sore, Pemkab Sukabumi menggelar rapat koordinasi penanggulangan darurat bencana pergerakan tanah di Desa kertaangsana. Rakor tersebut dipimpin oleh Assda I Bidang Pemerintahan dan Sosial Ade Setiawan.

Rakor dihadiri sejumlah unsur mulai dari BPBD, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkimsih, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Sosial, camat, dan kapolsek. ‘’Hasil dari rakor akan segera ditetapkan SK Bupati tentang darurat bencana pergerakan,’’ ujar Asda I Pemkab Sukabumi Ade Setiawan.

Selain itu, kata dia, Dinas Pekerjaan Umum dan Dishub untuk segera menangani arus lalu lintas. Hal itu terutama kendaraan yang tonasenya berat untuk tidak melintas jalan yang ada di sekitar lokasi pergerakan tanag dikarenakan kondisinya semakin mengkhawatirkan.

Rekomendasi lainnya, ungkap Ade, yakni segera ditetapkan jalan alternatif apabila jalan yang ada anjlok atau putus. Terakhir lahan evakuasi untuk pengungsi sudah siap digunakan sambil penambahan sarana dan prasarana seperti dapur umum untuk kebutuhan warga pengungsi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2IJT7BU
April 26, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2IJT7BU
via IFTTT

Read More

Inilah Program Terbaru JRP di Kantor Barunya

Kurikulum JRP sudah disesuaikan dengan budaya Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —- Sekolah kepribadian John Robert Powers (JRP)  Indonesia hari ini resmi memiliki kantor baru di menara Astra. Hal itu dilakukan guna lebih mendekatkan diri kepada komunitas bisnis yang berada di kawasan Sudirman dan sekitarnya. 

Salah satu franchise holder JRP Indonesia, Indayati Oetomo mengatakan, dengan lokasi baru, para peserta pelatihan JRP sama sekali tidak terkendala dalam menjangkau tempatnya belajar serta sarana lain yang dibutuhkan termasuk pusat perbelanjaan besar.

“Citra Menara Astra yang premium ini sejalan dengan citra JRP, selain sesuai dengan harapan para konsumen JRP pula,” kata Indayati Oetomo dalam keterangan tertulisnya usai pembukaan kantor baru, Selasa (23/4).

JRP sendiri merupakan sekolah kepribadian terkemuka global yang berpusat di Amerika Serikat. Didirikan mendiang John Robert Powers pada 1923, JRP masuk ke Jakarta pertama kali dibawa  Rayan dan Diana Wijaya pada 1985 melalui sistem lisensi. Tujuh tahun kemudian, tepatnya pada 1992, Indayati juga menerima lisensi untuk mendirikan JRP Surabaya.

Susunan manajemen JRP Indonesia pun berubah. Indayati bertindak sebagai komisaris sekaligus international director, Indra sebagai komisaris. Sementara di jajaran direksi ada Andrew Ardianto sebagai president director, Caroline Sekarwati sebagai human resources director, Rosa Alvernia sebagai marketing and creative director, dan Grace Setiawati sebagai finance director.

Kini JRP Indonesia berkembang pesat hingga memiliki enam cabang. Antara lain JRP Jakarta Sudirman, JRP Jakarta Kelapa Gading, JRP BSD City, JRP Surabaya, JRP Medan, dan JRP Denpasar.

Kurikulum yang diajarkan JRP,  berbasis pengembangan kepribadian (personality development) dan keahlian berkomunikasi (communication skills), diterima pasar dengan baik.

Apalagi, kurikulum pembelajarannya sudah disesuaikan dengan kultur masyarakat Indonesia. Mulai dari anak-anak, remaja, mahasiswa, karyawan, profesional, artis, birokrat, hingga politisi banyak yang belajar di JRP.

Saat ini JRP Indonesia memiliki 120 fasilitator (pengajar) yang telah berpengalaman di bidangnya. Pelatihannya sendiri dibagi dalam dua program, yakni reguler dan korporasi.

"Dari program reguler, JRP rata-rata berhasil meluluskan 600-an alumnus per tahun. Jika ditotal dengan peserta korporasi, jumlah lulusannya bisa sampai 4.000an orang pertahun,” ujarnya.

Selain memperkenalkan kantor baru, hari ini JRP Indonesia juga meluncurkan dua program baru, yaitu JRP for Startups dan Online Course. Andrew yang merangkap sebagai curricullum director mengatakan, ada peluang bisnis yang menarik di tengah gegap-gempitanya perkembangan industri rintisan teknologi di Tanah Air belakangan ini.

Menurut Andrew, dalam JRP for Startups, para pelaku industri startup akan diajarkan membentuk karakter yang tepat bagi seorang entrepreneur, seni pitching di hadapan investor, dan sejenisnya.

“Sesuai kompetensi kami, kami tidak akan masuk ke teknis teknologi startup-nya, melainkan lebih menitikberatkan pada pengembangan karakter seorang startup entrepreneur,” jelasnya.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2UBEQJ3
April 23, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2UBEQJ3
via IFTTT

Read More

Gubernur NTB Bantah Beri Ucapan Selamat ke Capres Tertentu

Kabar gubernur NTB mengucapkan selamat ke capres tertentu adalah hoaks.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Kepala Biro Humas dan Protokol, Pemprov NTB, Najamuddin Amy, mengatakan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalilah tidak pernah menyampaikan ucapan selamat kepada calon presiden tertentu melalui akun media sosial. Kabar ucapan selamat adalah hoaks.

"Pemprov NTB melalui Biro Humas dan Protokol mengecam berita bohong atau hoaks tentang gubernur yang beredar di media sosial beberapa hari ini. Dalam berita hoaks melalui akun palsu Facebook, Zulkieflimansyah itu, gubernur disebut memberikan ucapan selamat kepada salah satu calon presiden," ujar Najamuddin di Mataram, NTB, Senin (22/4).

Najamuddin menyampaikan akun Facebook tersebut mencatut nama dan foto Gubernur NTB dengan menyampaikan ucapan selamat terhadap salah satu calon presiden tertentu.

"Gubernur dan Wagub NTB tetap menghormati proses yang sedang berjalan saat ini, sambil menunggu hasil rekap resmi KPU. Sedangkan, akun yang berkembang adalah akun palsu atau hoaks yang tidak bisa dijadikan rujukan," kata Najamuddin.

Najamuddin mengimbau masyarakat menjaga ketenangan dan ketenteraman serta menghormati proses yang sedang berlangsung. "Gubernur dan wagub saat ini terus menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyararakat sebaik-baiknya," kata Najamudin menambahkan.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2ZiHrLg
April 22, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2ZiHrLg
via IFTTT

Read More

Jupe Belum Bisa Bela Persib Bandung

Jupe belum bisa membela Persib karena cedera yang dialaminya.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Persib Bandung resmi merekrut Achmad 'Jupe' Jufriyanto. Sayangnya Jupe belum bisa membela Persib karena cedera yang dialaminya.

Jupe mengalami cedera engkel kaki kanan saat membela tim sebelumnya, Kuala Lumpur FA. Dokter tim Persib, Rafi Ghani menyebut Jupe masih membutuhkan waktu untuk pemulihan.

"Tapi memang beberapa bulan lalu mengalami cedera, sudah dilakukan pemeriksaan oleh beberapa dokter dinyatakan cederanya bukan cedera berat," kata Rafi di Lapangan Saraga, ITB, Kota Bandung, Jumat (19/4).

Rafi menyebut untuk beberapa waktu Jupe akan menjalani latihan terpisah. Hal ini dilakukan sebagai peningkatan kondisi pasca pemulihan cedera. "Ada program untuk penguatan otot-otot bagian engkelnya, sama untuk peningkatan kondisi fisiknya," kata Rafi.

Rafi belum bisa memastikan kapan Jupe bisa mulai bergabung dengan tim. Tapi dia berharap Jupe dapat diturunkan pada laga perdana kompetisi Liga 1 2019. Selama peningkatan kondisi, Jupe akan terus didampingi oleh staf pelatih. Dia mengakui akan terus memantau keadaan Jupe hingga akhirnya dia dapat bergabung latihan dengan tim.

"Jadi latihan ada program yang harus diselesaikan untuk penguatan otot sekitar bagian yang cederanya," kata Rafi.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2PjW7Fs
April 19, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2PjW7Fs
via IFTTT

Read More

Keluarga Korban JT-610 Tuntut Lion Air Bayar Kompensasi

Mereka memberikan waktu 30 hari setelah menerima surat somasi kepada Lion Air.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 24 keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 melalui firma hukum Amerika Serikat (AS) Hermann Law Group serta firma hukum Indonesia Danto dan Tomi & Rekan mengajukan somasi. Mereka menuntut kepada Lion Air untuk segera membayar kompensasi senilai Rp 1,25 miliar bagi setiap keluarga korban meninggal tersebut.

Dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Jumat (5/4), USA Attorney at Law, dari Hermann Law Group, Charless J Hermann menjelaskan, sebenarnya perusahaan asuransi PT Asuransi Tugu Pratama sudah menjamin Lion Air Group atas pembayaran klaim asuransi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. Namun, terdapat release and discharge (R&D) atau persyaratan untuk memperoleh kompensasi itu, yakni tidak boleh ada gugatan kepada Lion Air, Boeing, dan 1.000 entitas lainnya.

"Ini sungguh aneh dengan adanya persyaratan itu. Karenanya, atas nama para korban ini, kami meminta Lion Air segera membayar setiap keluarga Rp 1,25 miliar yang diamanatkan oleh hukum Indonesia tanpa mengharuskan mereka menandatangani release and discharge (R&D) yang tidak sah," kata Hermann dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (4/4).

Dia menambahkan, bahwa syarat tersebut tidak sah karena dalam Undang-Undang No 1/2009 tentang Penerbangan menyatakan pengangkut dilarang membuat perjanjian atau persyaratan khusus yang meniadakan tanggung jawab pengangkut atau menentukan batas yang lebih rendah dari batas ganti kerugian yang diatur dalam undang-undang itu.

Hermann juga menekankan, pihaknya berharap Lion Air bisa menyelesaikan penuh kewajibannya terhadap 24 korban yang diwakili firma hukumnya itu. Mereka memberikan waktu 30 hari setelah menerima surat somasi kepada Lion Air untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan bila tidak juga ditanggapi maka pihaknya bersiap untuk memulai gugatan kepada Lion Air di Indonesia melalui penasihat hukum di Indonesia.

"Kami juga mewakili 24 keluarga korban itu melakukan gugatan kepada Boeing di AS. Dan jika Boeing mencoba membela diri dengan adanya persyaratan ini dalam tuntutan hukum kami di AS, kami, penasihat hukum Amerika akan menyambut baik kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak para korban di Pengadilan Hukum AS," katanya. 

Menurut Hermann, dari 24 keluarga korban yang diwakilinya, dua keluarga korban memang menandatangani R&D yang dimaksud, sedangkan 22 keluarga korban lainnya belum menandatangani. Namun, ungkapnya, penandatanganan tersebut dilakukan tanpa keluarga korban diizinkan untuk memeriksa salinan R&D.

"Keluarga diminta menandatangani 9 halaman yang berisi 21 paragraf dari terminologi hukum yang sangat rumit, sementara menolak keluarga korban untuk mendapatkan bantuan penasihat hukum yang efektif," imbuh dia.

Pelanggaran hukum sementara itu, pewakilan firma hukum Indonesia Danto dan Tomi & Rekan, C Priaardanto menambahkan, apabila dalam pencairan asuransi yang jelas-jelas hak keluarga korban musibah terdapat persyaratan tidak sah, maka sangat berpotensi munculnya pelanggaran hukum.

"Awal mula pengajuan somasi ini adalah adanya potensi pelanggaran dari keempat entitas tersebut terkait dengan pemberian asuransi bagi pihak keluarga korban. Keempat entitas itu antara lain Boeing, Lion Air, Tugu Pratama Insurance, dan Global Aerospace," katanya.

Priaardanto juga menegaskan bila dalam pencairan asuransi yang jelas-jelas hak keluarga korban musibah terdapat persyaratan maka sangat berpotensi munculnya pelanggaran hukum.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2YRMv97
April 05, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2YRMv97
via IFTTT

Read More

In Picture: Kampanye Terbuka Jokowi di Banjarmasin

Kampanye tersebut dihadiri simpatisan partai, tokoh partai politik dan artis ibukota.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Calon presiden (capres) RI nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan kampanye terbuka Stadion 17 Mei Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (27/3).

Kampanye tersebut dihadiri ribuan simpatisan partai, tokoh partai politik dan sejumlah artis ibukota.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2TFLgGB
March 27, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2TFLgGB
via IFTTT

Read More

Eropa Larang Sawit, JK: Kita Juga Bisa tak Beli Airbus Lagi

Tindakan Eropa terhadap industri sawit merugikan 15 juta masyarakat Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan Pemerintah Indonesia dapat melakukan tindakan balasan atau retaliasi kepada Uni Eropa, karena melarang produk kelapa sawit Indonesia. JK menilai, diskriminatif Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia adalah persoalan yang serius.

Itu karena bisnis sumber daya alam sawit atau CPO memiliki nilai yang besar dan berperan dalam perekonomian Indonesia. "Kalau memang tidak mau beli, menahan dengan aturan, maka kita juga bisa membuat retaliasi yang sama. kalau seperti tadi oke kita tidak beli air bus lagi, itu juga hak kita," ujar JK saat diwawancarai wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/3).

Menurutnya, jika Uni Eropa masih bersikukuh membuat aturan diskriminatif tersebut, Indonesia juga mempunyai hak untuk membuat aturan yang serupa, sebagai langkah melawan Uni Eropa.

JK menilai wajar jika Pemerintah melakukan tindakan balasan, karena tindakan Uni Eropa merugikan Indonesia. Ia menerangkan, tidak hanya korporasi, tindakan Uni Eropa itu merugikan 15 juta masyarakat Indonesia yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari bisnis sawit nasional.

"Kita tidak mengatakan perang dagang, retaliasi saja. Artinya, kalau you larang 10, kita lawan 10 juga. Kita sih tidak mau, tapi dibawa keterpaksaan. Kalau ekspor menurun, berarti devisa kita turunkan. Kalau devisa kita turun, kita mau bisa bayar bagaimana bahan mereka," ujar JK.

Namun demikian, JK tetap berharap persoalan sawit di Uni Eropa dapat selesai melalui negosiasi atau paling tidak di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). "Ya biasanya kita bisa selesaikan dengan negosiasi atau lewat WTO kalau memang terpaksa. Ya kita lewati dulu prosedur yang ada, tidak langsung main gebrak saja. Kita semua kan anggota WTO. Jadi lewat itu," ungkap JK.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2OoMsgt
March 26, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2OoMsgt
via IFTTT

Read More

Penerimaan Pajak DJP Jateng II Capai Rp 2,1 Triliun

DJP Jateng II melakukan analisis terhadap wajib pajak kategori besar sampai menengah.

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jendral Pajak (DJP) Jawa Tengah II dari Januari sampai 14 Maret 2019 mencapai Rp 2,1 triliun. Nilai tersebut mencapai 13,73 persen dari total target penerimaan perpajakan DJP Jateng II sepanjang 2019 yang ditetapkan Rp 13,9 triliun.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Rida Handanu, mengatakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan, DJP Jateng II melakukan analisis terhadap wajib pajak kategori besar sampai menengah. Dari sisi kepatuhan jumlah, angkanya berkisar 30-40 persen dari yang dianalisis masih melaporkan pajak belum tepat jumlah.

"Pada 2017 berlanjut ke 2018 itu sebagian besar sudah kami selesaikan untuk mereka melakukan pembayaran pajak tepat jumlah," jelasnya, di gedung Kanwil DJP Jateng II, Solo, Jumat (15/3).

Pada 2018, Kanwil DJP Jateng II berhasil menghimpun pajak sebesar Rp 11,4 triliun. Realisasi tersebut hanya mencapai 91,16 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 12,5 triliun.

DJP Jateng II membawahi 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yakni, KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Sukoharjo, KPP Pratama Boyolali, KPP Pratama Karanganyar, KPP Pratama Klaten, KPP Pratama Magelang, KPP Pratama Cilacap, KPP Pratama Purwokerto, KPP Pratama Purbalingga, KPP Pratama Kebumen, KPP Pratama Purworejo, serta KPP Pratama Temanggung.

Penerimaan pajak pada 2018 paling banyak berasal dari KPP Pratama Karanganyar yang mencapai Rp 2,17 triliun. Disusul KPP Pratama Surakarta sebesar Rp 1,72 triliun, KPP Pratama Sukoharjo Rp 1,36 triliun, dan KPP Pratama Cilacap sebesar Rp 1,35 triliun.

Dalam penyampaian SPT Tahunan, capaian 2018 sebesar 91,23 persen atau pertumbuhan 14,2 persen dibandingkan 2017. Persentase itu dianggap sudah melampaui pertumbuhan secara nasional. "Artinya, pada 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP Jateng II sudah mulai baik," imbuhnya.

Rida menambahkan, untuk mencapai tepat jumlah dalam pembayaran pajak, DJP Jateng II melakukan analisis, kemudian penegakan hukum melalui pemeriksaan biasa serta penegakan hukum melalui tindak pidana perpajakan.

Pemeriksaan dalam rangka tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, wajib pajak yang melakukan pembayaran tidak tepat jumlah ada pidananya. Namun, wajib pajak yang dikenakan tindak pidana tersebut tidak banyak.

Saat ini, lanjutnya, tengah dilakukan sidang penegakan perpajakan di Klaten dan Cilacap. Dalam waktu dekat juga akan digelar sidang penegakan perpajakan di Purwokerto.

"Modusnya ini macam-macam. Ini tidak melaporkan tepat jumlah dan ada tindakan sengaja. Nilainya tidak seberapa besar. Karena masih proses belum bisa kami putuskan berapa kerugian negara," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

https://ift.tt/2Y1r0ST
March 15, 2019 at 07:03PM from Republika Online RSS Feed https://ift.tt/2Y1r0ST
via IFTTT

Read More