Showing posts with label January 21. Show all posts
Showing posts with label January 21. Show all posts

Monday, January 21, 2019

Jepang Singkirkan Arab Saudi di Babak 16 Besar Piala Asia

Penampilan disiplin tim Samurai Biru terbukti mampu mematahkan semua upaya Arab Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, SHARJAH -- Jepang berhasil memastikan satu tempat di babak perempat final Piala Asia 2019, usai mengalahkan Arab Saudi 1-0 di fase 16 besar di Stadion Al Sharjah, Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA), Senin (21/1) petang WIB.

Gol kemenangan Jepang di laga itu dicetak oleh bek tengah Takehiru Tomiyasu pada menit ke-20. Atas keberhasilan ini, Jepang kembali mengulangi prestasi seperti pada Piala Asia 2015.

Di babak perempat final, tim besutan Hajime Moriyasu itu sudah ditunggu Vietnam, yang secara mengejutkan mampu menyingkirkan juara Grup B, Yordania, lewat adu penalti. Pada babak pertama, tempo permainan cenderung berjalan dengan lambat.

Arab Saudi mencoba mengambil inisiatif serangan, sedangkan Jepang terlihat lebih banyak menunggu dan mengantisipasi serangan-serangan Arab Saudi. Di sepanjang babak pertama, The Green Falcons memang mampu menguasai permainan lewat keunggulan penguasaan bola mencapai 70 persen.

Bahkan, runner-up Piala Asia 2007 itu unggul dalam hal tembakan, yaitu lima tembakan berbanding dua yang dilakukan oleh para penggawa Jepang. Namun, tidak adanya skema penyerangan yang tepat ditambah kedisiplinan lini pertahanan Jepang membuat berbagai serangan The Green Falcons tidak berbuah maksimal.

Satu-satunya peluang terbaik Arab Saudi di sepanjang babak pertama terjadi pada menit ke-35 lewat tendangan melengkung Hatan Bahebri dari dalam kotak penalti. Sayangnya, bola hasil tendangan Bahebri itu masih melebar di sisi kanan gawang Jepang.

Sementara di kubu Jepang, permainan tim Samurai Biru jauh lebih efektif, dengan memanfaatkan serangan-serangan balik cepat. Peluang pertama yang tercipta di laga ini justru mampu diciptakan tim Samurai Biru.

Gelandang Ritsu Doan sempat melepaskan tendangan keras dari dalam kotak penalti pada menit ketujuh. Namun, bola hasil tendangan Doan itu bisa dihalau pemain bertahan The Green Falcons.

Arab Saudi, yang asyik menyerang, justru dikagetkan dengan gol dari bek tengah Jepang, Takehiru Tomiyasu, pada menit ke-20. Berawal dari eksekusi tendangan penjuru, Tomiyasu berhasil menanduk bola tepat di depan muka gawang Arab Saudi. Bola pun bersarang mulus di pojok kiri bawah gawang The Green Falcons, tanpa bisa dihalau kiper Mohammed Al-Owais.

Usaha Arab Saudi untuk bisa merobek gawang Jepang pun terus berlanjut pada babak kedua. Dengan penguasaan bola mencapai 73 persen, The Green Falcons terus mengurung pertahanan Jepang.

Bahkan pada pertengahan babak kedua, tim besutan Juan Antonio Pizzi itu sempat menciptakan tiga peluang emas. Pada menit ke-62, penyerang Fahad Al Muwallad berhasil menusuk ke jantung pertahanan Jepang lewat sisi kiri. Namun, Al Dawsari yang menerima umpan tarik Al Muwallad, gagal melepaskan tendangan mengarah ke gawang tim Samurai Biru.

Empat menit berselang, Arab Saudi kembali mendapatkan peluang. Kali ini, lewat tendangan dari luar kotak penalti yang dilepaskan Bahebri. Sayangnya, bola tendangan Bahebri itu meluncur tipis di sisi kiri gawang Jepang.

Pun dengan peluang lewat sundulan bek tengah Ali Bulaihi pada menit ke-75. Bola hanya melambung tinggi di atas mistar gawang lawan. Skor 1-0 pun bertahan hingga laga usai. Arab Saudi memang mampu menguasai permainan dan terus melancarkan serangan, dengan catatan 10 tendangan, tapi hanya satu tembakan yang mengarah ke gawang.

Penampilan disiplin tim Samurai Biru terbukti mampu mematahkan semua upaya Arab Saudi di laga itu, sekaligus menyingkirkan tiga kali pemegang titel Piala Asia tersebut dari gelaran Piala Asia 2019.

Susunan Pemain: Jepang (4-2-3-1) Pelatih: Hajime Moriyasu Kiper: Gonda Belakang: Nagatomo, Yoshida, Tomiyasu, Sakai Tengah: Shibasaki, Endo; Haraguchi, Minamino, Doan Depan: Muto Arab Saudi (4-1-4-1 Pelatih: Juan Antonio Pinzi Kiper: Mohammed Al-Owais Belakang: Al-Bulayhi, Al Fatil, Al-Shahrani, Al-Burayk Tengah: Otayf; Al-Dawsari, Al-Mogahwi, Al-Bishi, Bahbir Depan: Al-Muwallad

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2FOZrWw
January 21, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FOZrWw
via IFTTT
Share:

Pelajar Hafal Alquran Bebas Memilih Sekolah di Banda Aceh

Kebijakan ini merupakan bentuk penghargaan terhadap prestasi sebagai hafiz

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh memberikan kebebasan memilih sekolah kepada murid-murid yang hafal Alquran atau hafiz.

"Siswa yang mampu menghafal Alquran, maka diberikan prioritas utama memilih sekolah sesuai kemauannya," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Saminan di Banda Aceh, Senin (21/1).

Namun, menurut Saminan, dalam hal ini Dinas Pendidikan memberlakukan ketentuan mengenai tingkat hafalan minimal murid untuk mendapatkan kebebasan memilih sekolah pada setiap jenjang pendidikan.

Pada tingkat sekolah dasar, kebebasan memilih sekolah diberikan kepada murid yang mampu menghafal tiga juz Al Quran. Sedang murid yang ingin bebas memilih Sekolah Menengah Pertama atau SMP, paling sedikit harus sudah hafal lima juz Alquran.

Saminan mengatakan dinas memberikan kebebasan memilih sekolah bagi murid penghafal Alquran karena menghargai prestasi mereka sebagai hafiz.

Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Marwan mengatakan pemberian kebebasan memilih sekolah bagi siswa hafiz merupakan bagian dari program Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.

"Tujuannya, menyahuti program Wali Kota yang menginginkan pelajar mampu menghafal Alquran, sehingga ke depan mereka menjadi imam masjid yang hafiz," kata dia.

Kebijakan membebaskan penghafal Al Quran diharapkan bisa menyemangati murid-murid untuk menghafal Al Quran.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2FBBCCh
January 21, 2019 at 08:42PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FBBCCh
via IFTTT
Share:

PBNU: Pikiran Baasyir Mungkin Belum Sesuai Ajaran Islam

Karena sesungunya tidak ada yang bertentangan antara Islam dan Pancasila.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Narapidana terorisme kasus bom Bali, Abu Bakar Baasyir sudah bisa mendapatkan pembebasan bersyarat karena telah menjalani dua per tiga masa hukumannya. Namun, Ba'asyir menolak menandatangani pernyataan untuk setia pada Pancasila dan tidak mengulangi tindak pidananya.

Menanggapi hal itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud mengatakan, tidak ada yang bertentangan antara Islam dan Pancasila. Menurut dia, dari sila satu sampai sila lima itu sudah dijelaskan semua dalam Alquran.

Karena itu, menurut dia, jika Ba'asyir tetap menolak Pancasila sebagai ideologi negara, mungkin pikirannya belum sesuai dengan ajaran Islam. "Nah mungkin juga ketika Abu Bakar Ba'asyir itu belum mau mengakui Pancasila sebagai dasar negara, karena dipikirannya mungkin belum sesuai dengan ajaran Islam," ujar KH Marsudi saat dihubungi Republika.co.id, Senin (21/1).

Menurut dia, Ba'asyir selama ini mendapatkan hukuman atas kasus terorisme dikarenakan memang tidak sepaham dengan Pancasila. Namun, kini Ba'asyir terpaksa dibebaskan oleh pemerintah dikarenakan alasan kemanusiaan.

"Dia sendiri kan dihukum antara lain karena dia belum sepaham dengan ini. Tapi ketika keluar dari hukuman ini, itu hal yang lain juga, karena persoalan kemanusiaan," ucapnya.

Dia mengatakan, orang semacam Ba'asyir mungkin masih ada di Indonesia, yang tidak dengan tegas mengakui Pancasila. Karena itu, pemerintah Indonesia harus terus memberikan pemahaman terkait ideologi negara tersebut, khususnya terkait korelasi antara agama dan Pancasila.

"Yang semacam inilah tugas pemerintah untuk memberi pemahaman tidak hanya sekadar ke Abu Bakar Ba'asyir tapi ke yang lain juga," kata KH Marsudi.

Ba'asyir divonis bersalah dengan pidana 15 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2011. Ba'asyir dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menggerakkan orang lain dalam penggunaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme di Indonesia.

Seharusnya dia baru bebas murni pada 2022. Namun, pada pekan ini Ba'asyir rencananya akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. KH Marsudi pun tidak mempermasalahkan pembebasan Ba'asyir tersebut.

"Dia punya hak untuk dibebaskan karena aturan-aturannya membolehkan. Bagi saya dengan dibebaskannya beliau, itu haknya presiden juga dibebaskan dan memang pada kenyataannya beliau sudah tua dan sakit-sakitan," jelas KH Marsudi.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2R3yccB
January 21, 2019 at 08:38PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2R3yccB
via IFTTT
Share:

In Picture: Cegah DBD, Kelurahan Pasar Minggu Lakukan Pengasapan

Pengasapan lingkungan dilakukan untuk mencegah penyebaran nyamuk DBD.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Petugas dari kelurahan Pasar Minggu mengasapi lingkungan warga di Pasar Minggu, Senin (21/1/2019).

Pengasapan lingkungan dilakukan untuk mencegah penyebaran nyamuk DBD. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2T4IfA3
January 21, 2019 at 08:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2T4IfA3
via IFTTT
Share:

Suap Meikarta Diserahkan di Rest Area Tol Purbaleunyi

Nama Sekda Jabar Iwa Karniwa pun kembali disebut dalam persidangan ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretaris Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bekasi, yang menjadi saksi dalam kasus suap proyek Meikarta, Hendry Lincoln mengatakan uang suap sebesar Rp500 juta untuk memuluskan revisi Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk pejabat Pemprov Jawa Barat diserahkan di Rest Area Km72 Tol Purbaleunyi. Nama Sekda Jabar Iwa Karniwa pun kembali disebut dalam persidangan ini.

"Total ada tiga kali pertemuan dengan Pak Sekda Jabar Iwa Karniwa, pertama di rest area KM72 dengan Pak Sulaeman selaku anggota DPRD Bekasi, anggota DPRD Jabar dan Neneng Rahmi. Pertemuan membahas revisi Raperda RDTR," kata Hendry Lincoln saat memberikan kesaksikan pada sidang lanjutan suap Meikarta, di Gedung Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (21/1).

Henry mengatakan, saat itu dirinya menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dan ia berperan untuk membantu terdakwa Neneng Rahmi Nurlaeli (Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta.  Bantuan dilakukan karena perkembangan Revisi Raperda RDTR Kabupaten Bekasi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sementara Neneng Rahmi N diminta oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk segera merampungkan RDTR tersebut.

Henry Lincoln mengatakan, dirinya memiliki jaringan ke pihak Pemprov Jabar melalui Sulaiman (anggota DPRD Bekasi Fraksi PDIP) dan Waras Wasisto (anggota DPRD Jabar Fraksi PDIP). Selanjutnya, Sulaiman, Waras Wasisto, Henry Lincoln melakukan pertemuan di rest area KM72 Tol Purbaleunyi. Neneng Rahmi pun hadir, namun tidak mengikuti pertemuan tersebut.

Hendry mengatakan, pada pertemuan tersebut tidak ada pembahasan mengenai permintaan uang Rp1 Miliar untuk percepatan proses RDTR.  Namun, kata dia, Waras menyampaikan kepada Lincoln bahwa Iwa sedang mengikuti proses sebagai bakal calon Gubernur melalui PDIP. "Jadi Pak Waras menyampaikan bahwa Pak Sekda Jabar Iwa Karniwa ikut dalam bakal calon gubernur Jabar. Setelah pertemuan, Pak Waras minta (uang Rp1 miliar)," katanya.

Setelah pertemuan pertama di rest area Tol Purbaleunyi, Hendry Lincoln mengaku telah dilakukan dua kali pertemuan dengan Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa di ruang kerjanya, di Gedung Sate Bandung. Namun pada pertemuan yang digelar di Gedung Sate, kata Henry, Iwa Karniwa tidak menanyakan uang yang diminta oleh Waras Wasisto.

"Untuk pertemuan yang kedua di ruang kerja Pak Iwa Karniwa. Tanggal dan waktu saya lupa, mungkin ada seminggu dua minggu setelah pertemuan di KM72, mungkin sekitar Juli 2017," terangnya.

Jaksa KPK bertanya apa yang dibahas dalam pertemuan kedua dan ketiga antara dirinya dengan Sekda Jawa Barat, Henry menjawab bahwa Iwa meminta penjelasan tentang penyampaian draft Raperda RDTR yang substansinya akan dibahas di BKPRD.

"Kalau pertemuan ketiga di Januari 2018 di dilakukan di ruang kerja Iwa. Karena sampai dengan Januari persetujuannya belum turun juga," kata dia.

"Jadi kami dengan Bu Neneng menanyakan sejauh mana bantuan yang sudah diberikan oleh Pak Sekda Provinsi Jawa Barat terhadap persetujuan," ucapnya.

Sementara untuk uang senilai Rp 1miliar yang dibahas pada pertemuan pertama diberikan melalui Sulaiman sebesar Rp900 juta melalui Sulaiman pada Desember 2017 diberikan kepada Waras Wasisto. "Kebetulan kami ada base camp di dekat Bahana, di daerah Bekasi. Uang itu diserahkan oleh Bu Neneng dan kemudian saya meminta kepada staf saya untuk menyerahkan ke Sulaiman di Grand Wisata, di daerah Bekasi," katanya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2AUBt94
January 21, 2019 at 08:26PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AUBt94
via IFTTT
Share:

Mantan Sekretaris MA Ungkap Asal Uang yang Disita KPK

Nurhadi hari ini bersaksi untuk terdakwa Eddy Sindoro.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi mengungkap asal usul uang yang disita oleh penyidik KPK pada penggeledahan di rumahnya 20 April 2016. Nurhadi mengungkapkan itu saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (21/1).

"Uang kalau sudah diakumulasi dari berbagai mata uang asing, rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika, uang itu adalah sebagian besar adalah sisa perjalanan dinas saya, dan sebagian adalah uang saya sendiri di mana untuk keperluan sepanjang melakukan perjalanan dinas kan pas-pasan jadi kita otomatis membawa uang dari saku sendiri. Uang itu yang ditukarkan," kata Nurhadi.

Nurhadi bersaksi untuk terdakwa bekas Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro. Eddy didakwa memberikan uang sejumlah Rp 150 juta dan 50 ribu dolar AS kepada panitera Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution agar melakukan penundaan proses pelaksanaan aanmaning (pemanggilan) terhadap PT Metropolitan Tirta Perdana (PT MTP) dan menerima pendaftaran Peninjauan Kembali PT Across Asia Limited (PT AAL).

Dalam penggeledahan April 2016 lalu, KPK menyita uang Rp 1,7 miliar dari rumah Nurhadi terkait dengan perkara suap kepada Edy Nasution selaku panitera PN Jakarta Pusat. "Saya juga pengusaha, usaha burung walet, itu rutin, setiap periode panen, alamat juga ada, ada di LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) sumber-sumbernya, segala akumulasi dari panen itu kita kumpulkan menjadi sumber-sumber pendapatan lain di luar pendapatan dari kantor," tambah Nurhadi.

Nurhadi juga menegaskan, bahwa uang-uang tersebut tidak pernah ia buang ke dalam kloset saat penggeledahan KPK. "Terutama masalah uang sering disebutkan dibuang di kloset, ini adalah fitnah besar, masak uang sebesar itu dibuang ke dalam kloset? Saya tidak menyampaikan itu! Sekarang media tidak ada saat penggeledahan, jadi sumbernya dari mana?" ucap Nurhadi.

JPU KPK pun lalu mengeluarkan barang bukti sebesar Rp 1,7 miliar yang disita dari rumah Nurhadi. "Ini ada tiga bundel uang dolar AS cetakan baru bagaimana cara saudara menukarkan uang perjalan dinas?" tanya JPU KPK Abdul Basir.

"Sebagian sisa perjalanan dinas, sebagian uang saya sendiri, itu anak mantu saya Rezki menukar di money changer kira-kira bulan Februari 2016 di daerah Panglima Polim," ungkap Nurhadi.

Nurhadi menjelaskan bahwa uang itu dipersiapkan untuk pengobatan istrinya Tin Zuraida di Singapura. "Itu persiapan berobat istri saya ambil tindakan, kena 'AMP' (amplified musculoskeletal pain) karena di-handle dokter Siganpura dan tindakannya di Amerika Serikat, makanya saya menukar uang itu, jadi bukan semua dari perjalanan dinas, sebagian uang saya sendiri," jelas Nurhadi.

Nurhadi mengaku sudah memulai usaha sarang burung walet sejak 1986 dan bahkan pernah mendapat panen sebesar 2 kuintal dengan harga per kilogram adalah Rp 30 juta. Panen dilakukan setiap dua bulan sekali.

Namun, Nurhadi mengaku tidak menghitung rata-rata penghasilannya per bulan dari usaha sarang burung walet tersebut. "Tidak logis menghitungnya, coba dari 1986 kalau rata-rata dua bulan sekali panen hitung saja itu, lokasinya ada di Tulungagung, Mojokerto, Kediri," ungkap Nurhadi.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2T6XUP5
January 21, 2019 at 08:23PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2T6XUP5
via IFTTT
Share:

Filsafat dan Landasan Kelembagaan Jadi Penguat Sains Islam

Kemajuan pesat itu tidak terlepas dari keberadaan lembaga-lembaga pendidikan,

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perintah menuntut ilmu dalam Alquran dan Hadis tersebut mendorong kaum Muslimin pada abad-abad pertama Hijriyah untuk menerjemahkan berbagai buku dari bahasa Yunani, Persia, India, dan Cina ke dalam bahasa Arab. Kemudian oleh para filsuf Muslim, ilmu-ilmu itu diklasifikasikan secara sistematis.

Klasifikasi ini yang menjadi dasar bagi para ilmuwan Muslim untuk mengembangkan sains, terutama ilmu pengetahuan alam dan ilmu alatnya, yaitu matematika dan logika. Inilah landasan kedua, filsafat sebagai salah satu pendorong kemajuan sains Islam di masa kejayaan.

Filsuf Islam yang pertama, al-Farabi (257 H/870 M-339 H/950 M), mengklasifikasi ilmu menjadi lima, yaitu ilmu-ilmu bahasa, ilmu logika, ilmu-ilmu persiapan, ilmu-ilmu kealaman, dan ilmu-ilmu masyarakat. Klasifikasi al-Farabi ini diteruskan dan disempurnakan pada abad berikutnya oleh Ibnu Sina dalam Kitab asy-Syifa dan oleh Ikhwan as-Safa dalam ar-Rasa'il.

Penyempurnaan klasifikasi ini berpuncak pada klasifikasi Ibnu Khaldun, seorang sejarawan dan Bapak Sosiologi Islam, yang dengan tegas membagi ilmu menjadi dua golongan besar, yaitu ilmu-ilmu 'aqli atau ilmu-ilmu intelektual dan ilmu-ilmu naqli atau ilmu-ilmu tekstual. Ilmu-ilmu 'aqli meliputi logika, fisika, metafisika, dan matematika. Adapun ilmu-ilmu naqli meliputi ilmu Alquran, hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan ilmu-ilmu kebahasaan.

Sementara al-Gazali (450 H/1058 M-505 H/1111 M) memberikan empat macam klasifikasi ilmu berdasarkan berbagai kriteria. Berdasarkan praktiknya, ilmu dapat dibagi menjadi ilmu teoretis dan ilmu praktis. Berdasarkan cara mendapatkannya, al-Gazali membagi ilmu menjadi ilmu huduri yang didapat secara langsung dan ilmu husuli yang diperoleh melalui pancaindra.

Pengelompokan yang ketiga berdasarkan kaitannya dengan agama. Dia membedakan ilmu-ilmu syar'iyyah dan ilmu-ilmu 'aqliyyah. Klasifikasi al-Ghazali yang terakhir berdasarkan hukumnya, yaitu ilmu-ilmu yang fardu ain dan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Berdasarkan klasifikasi al-Gazali ini, sains bersifat husuli, 'aqliyyah, dan fardu kifayah.

Landasan Kelembagaan

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan pesat di masa kejayaan Islam. Kemajuan pesat itu tidak terlepas dari keberadaan lembaga-lembaga ilmiah dan pendidikan. Lembaga ilmiah pertama didirikan oleh Khalifah al-Ma'mun (813-833) di Baghdad, yaitu Baitulhikmah. Lembaga kedua adalah Darul Hikmah, yang didirikan oleh penguasa Fatimiah di Kairo, Mesir, al-Hakim, pada 1004 M.

Di Baghdad juga terdapat al-Hamiyah, yang didirikan pada 1076 M oleh Nizam al-Mulk, seorang menteri dari Persia. Pada 1243 M sekolah itu diperluas menjadi Madrasah al-Muntasiriah yang dilengkapi dengan rumah sakit. Di Suriah terdapat pula sekolah-sekolah sejenis, misalnya ar-Rasyidah dan al-Aminiah. Adapun di Mesir terdapat an-Nasiriyah dan as-Salahiyah. Sekolah-sekolah tinggi lainnya tersebar di Spanyol dan Asia Tengah.

Selain perpustakaan, observatorium merupakan pusat-pusat penelitian keilmuan Islam yang paling maju. Observatorium yang pertama adalah Syamasiah yang didirikan Khalifah al-Ma'mun di Baghdad sekitar 829 M. Pembangunan observatorium ini segera diikuti oleh pembangunan observatorium al-Battani di ar-Raqqah dan observatorium Abdurrahman as-Sufi di Syiraz. Pada abad-abad berikutnya, sejumlah penguasa membangun observatorium lebih banyak lagi, tersebar dari Spanyol di Barat hingga ke Asia Kecil di Timur.

Rumah-rumah sakit merupakan sarana pengembangan ilmu yang tak dapat diabaikan, terutama kedokteran dan farmasi. Rumah sakit pertama dalam peradaban Islam didirikan pada 707 M oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik dari Dinasti Umayyah di Damaskus. Para penguasa berikutnya tak mau ketinggalan dalam pembangunan rumah sakit. Di Mesir didirikan Rumah Sakit Manshuri dan di Baghdad didirikan Rumah Sakit an-Nuri.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2FO9zP2
January 21, 2019 at 08:20PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FO9zP2
via IFTTT
Share:

Albiol Puji Kebijakan Rotasi Anceloti

Bukan perkara mudah tampil di laga besar usai liburan musim dingin

REPUBLIKA.CO.ID, NAPLES -- Bek Napoli, Raul Albiol, bersyukur timnya meraih kemenangan pada giornata ke-20 Serie A. Menjamu Lazio di Stadion San Paulo, Naples, skuat polesan Carlo Ancelotti unggul tipis 2-1.

Albiol menerangkan hasil ini diperoleh dengan susah payah. Pertama, bukan perkara mudah tampil di laga besar usai liburan musim dingin.

Berikutnya, tuan rumah tidak diperkuat sejumlah penggawa utama. Para jagoan Partenopei yang absen dalam partai ini antara lain Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne, Allan, dan Marek Hamsik.

"Sejak awal musim, pelatih menaruh kepercayaan kepada semua pemain. Hal itu ditunjukkan pada malam ini," kata Albiol kepada Sky dikutip dari Football Italia, Senin (21/1).

Kemenangan ini membuat Napoli memantapkan diri di posisi kedua klasemen sementara Serie A. Dengan mengantongi 47 poin, Partenopei unggul tujuh angka di atas Inter Milan di tangga ketiga.

Fokus Albiol dan rekan-rekan, mengejar Juventus di singgasana. Juve yang baru memainkan 19 pertandingan, mengoleksi 53 poin.

Sang bek mengakui sebuah tantangan besar bagi mereka ketika bersaing dengan si Nyonya Tua. Namun pada intinya, pasukan biru hanya perlu berkonsentrasi mendulang hasil positif dari satu pertandingan ke pertandingan lain.

"Kami tahu mereka dalam performa luar biasa, tapi kami hanya perlu memenangkan pertandingan, menunggu, dan melihat apa yang terjadi," ujar Albiol.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2AVNVW1
January 21, 2019 at 08:15PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AVNVW1
via IFTTT
Share:

Indonesia's poverty rate expected to reach nine percent

To achieve target of poverty rate, govt to focus strengthening social aid services.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia has been striving to reduce its poverty rate. The rate is expected to reach nine percent by the end of this year, National Development Planning Minister Bambang Brodjonegoro stated here on Monday.

"We have set a target of reducing our poverty rate to the level of 8.5 to 9.5 percent. If we still find that the last figure stays at 9.66 percent, we hope it would be recorded at the level of nine percent at the end of 2019," he remarked.

To achieve the target, the government will focus on strengthening its social aid services for appropriate and eligible recipients, including the non-cash food assistance program (BPNT) and Indonesian Health Cards (KIS), he explained. The targeted recipients of programs, such as the BNPN, KIS, Family Hope Program (PKH), and the Indonesian Smart Cards (KIP), are those belonging to the list of extreme poverty.

Those vulnerable to falling into the poverty line will be economically empowered by offering access to microfinance and by creating more jobs, Brodjonegoro stated. The Central Statistics Agency (BPS) recorded that Indonesia's poverty rate tends to decrease. In March 2018, the poverty rate reached 9.82 percent, but it decreased to 9.66 percent in September 2018.

Hence, the BPS noted that the poverty rate reduced around 0.16 percent during the period between March and September 2018 as compared to around 0.46 percent in September 2017, Brodjonegoro noted.

As of September 2018, there are still 25.67 million poor people in Indonesia. The total number decreased around 0.28 million people as compared to that of March 2018 and around 0.91 million people than that of September 2017.

Brodjonegoro further revealed that the levels of inequality in society were brought about by access to infrastructure and basic services as well as social aid services for appropriate and eligible recipients.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2Tbl72Z
January 21, 2019 at 08:06PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2Tbl72Z
via IFTTT
Share:

Facebook Bantah Kumpulkan Data Lewat 10 Years Challenge

Ahli menyebut 10 years challenge adalah ajang Facebook melatih mesin Face recognition

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Facebook membantah dugaan mereka mengumpulkan data wajah manusia melalui tantangan berbagi foto 10 Years Challenge. Hal ini setelah terdengar selentingan anggapan beberapa pakar yang menyebutkan Facebook kumpulkan data untuk melatih mesin pengenal wajah, face recognition.

"Sejauh ini kami tidak ada komentar tentang itu. Tapi mengenai kabar face recognition itu tidak ada," kata pimpinan komunikasi Facebook Indonesia, Putri Dewanti, kepada media di Jakarta, Senin (21/1).

Sejumlah praktisi teknologi menilai Facebook sebenarnya memiliki maksud tertentu melalui 10 Years Challenge ini, Facebook disebut sedang melatih mesin mereka untuk memahami perubahan fitur-fitur wajah manusia dalam kurun waktu 10 tahun.

Praktisi teknologi asal Amerika Serikat, Kate O'Neill, dikutip dari laman Wired, mengemukakan analisisnya tentang tantangan ini, kurasi waktu 10 tahun akan membantu mereka untuk mendapatkan sampel yang lebih akurat dibandingkan menyisir setiap foto yang masuk ke Facebook selama 10 tahun belakangan.

Facebook tidak membenarkan bahwa 10 Years Challenge yang kini viral bermula dari media sosial mereka. Berdasarkan pantauan mereka, tantangan ini viral di berbagai platform media sosial termasuk di Facebook.

Banyak pengguna media sosial yang menyambungkan akun Facebook mereka dengan akun lain. Misalnya Instagram, sehingga apa yang diunggah di satu platform, akan terunggah juga di platform lainnya.

Anggapan yang beredar juga menyebutkan 10 Years Challenge ini merupakan salah satu usaha Facebook untuk menaikkan traffic dan jumlah pengguna aktif mereka, namun, Facebook kembali membantah pendapat tersebut. Menurut Putri, jumlah pengguna aktif mereka tiap bulan di Indonesia mencapai 115 juta per bulan, sementara Instagram 45 juta.

10 Years Challenge viral di media sosial sejak pekan lalu, pengguna yang ingin berpartisipasi diminta untuk mengunggah dua foto yang berjarak 10 tahun, misalnya foto yang berasal dari tahun 2009 dan 2019. Segera setelah 10 Years Challenge ini viral, warganet membuat berbagai variasi bukan hanya foto diri, tapi, foto hewan peliharaan hingga perbedaan suasana di sebuah kota selama 10 tahun belakangan. 

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2RYlf8j
January 21, 2019 at 08:03PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2RYlf8j
via IFTTT
Share:

Landasan Agama dalam Pengembangan Sains Islam, Seperti Apa?

Sepanjang sejarahnya, Islam telah hadir dengan beragam ilmu pengetahuan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Islam adalah agama kemaslahatan hidup bagi umat manusia. Mulai dari perbaikan akhlak, cara beribadah, hingga upaya menjalani kehidupan di dunia ini sebagai bekal di akhirat nanti.

Tak ada yang meragukan itu. Islam laksana cahaya yang senantiasa menyinari umat manusia. Ia akan memberikan pencerahan dan kemudahan hidup. Tak heran, bila Islam selalu dikaitkan dengan kegemilangan dan kejayaan.

Sepanjang sejarahnya, Islam telah hadir dengan beragam ilmu pengetahuan dan melahirkan ribuan intelektual Muslim. Ilmu pengetahuan yang dikembangkan, memudahkan manusia dalam membangun peradaban dunia.

Bahkan, pada abad ke-6 hingga 14 Masehi, Islam mengalami masa kejayaannya (The Golden Age of Islam). Saat itu, sejumlah intelektual Muslim berhasil mewujudkan karya-karya mereka dengan bersumber dari Alquran. Dan, Islam pun identik dengan sains dan teknologi.

Untuk menggambarkan kegemilangan itu, seorang sejarawan sains terkemuka, George Sarton, menuliskan dalam jilid pertama bukunya yang terkenal di bidang ini, Introduction to the History of Science.

''Cukuplah kita menyebut nama-nama besar yang tak tertandingi di masa itu oleh seorang pun di Barat: Jabir bin Hayyan, al-Kindi, al-Khawarizmi, ar-Razi, al-Farabi, at-Tabari, al-Biruni, Ibnu Sina, serta Umar Khayyam. Jika seorang mengatakan kepada Anda bahwa Abad Pertengahan sama sekali steril dari kegiatan ilmiah, kutiplah nama-nama ilmuwan tersebut di atas. Mereka semua hidup dan berkarya dalam periode yang amat singkat, yakni dari 750 hingga 1100 M.''

Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: 'Pemikiran dan Peradaban' disebutkan bahwa perkembangan sains dan teknologi dalam sejarah Islam tidak bisa dilepaskan dari tiga landasan, yakni landasan agama, filsafat, dan kelembagaan.

Landasan agama

Pengembangan sains dalam sejarah Islam sejalan dengan perintah Alquran untuk mengamati alam dan menggunakan akal, dua dasar metodologis sains. Alquran sendiri merupakan sumber pertama ilmu, seperti yang dinyatakan dalam surat an-Nisa' ayat 82: ''Maka, apakah mereka tidak memerhatikan Alquran? Kalau kiranya Alquran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.''

Perintah penggunaan akal sebagai dasar kerasionalan ilmu dengan perintah mengamati alam sebagai dasar keempirikan ilmu selalu berjalan seiring, misalnya dalam surat ar-Rum ayat 22, al-Baqarah ayat 164, Ali 'Imran ayat 190-191, Yunus ayat 5, dan al-An'am ayat 97. Firman Allah SWT juga sering disertai pertanyaan afala ta'qilun (mengapa tidak kau gunakan akalmu) dan afala tatafakkarun (mengapa tak kau pikirkan).

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2AWgrqt
January 21, 2019 at 08:02PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2AWgrqt
via IFTTT
Share:

Mobil Pedesaan Diproduksi Massal Tahun Ini

Pemerintah siap memproduksi sebanyak 3.000 unit mobil pedesaan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa mobil pedesaan atau disebut Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (Ammdes) mulai diproduksi secara massal pada 2019. Menperin mengungkapkan serangkaian uji coba telah dilakukan dalam upaya pengembangan produksi Ammdes.

"Saat ini, Ammdes siap diproduksi sebanyak 3.000 unit, dan kami akan tingkatkan menjadi 9.000-15.000 unit per tahun. Produksi secara massal akan dimulai pada 2019," kata Menperin lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (21/1).

Menurut Airlangga, ketersediaan suku cadang mobil pedesaan ini cukup banyak di pasaran. Di samping itu, distributornya juga telah tersedia. Terkait harga, Airlangga memproyeksi Ammdes akan dibanderol sekitar Rp 65 juta-Rp 70 juta di luar aksesorisnya.

"Jadi, aksesorisnya tergantung kebutuhan mereka. Misalnya, mau pakai pompa, berarti tambah Rp 3 juta atau menggunakan rice milling tambah Rp 7 juta," tuturnya.

Mobil pedesaan multiguna ini akan didorong menggunakan bahan bakar jenis euro2 atau Biodiesel 20. Menperin menambahkan PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia (PT KMWI) selaku produsen Ammdes, telah membangun komitmen kerja sama dengan lebih dari 70 industri komponen dalam negeri untuk menjadi pemasok komponen mobil ¿Pak Tani¿ tersebut.

"Para pemasok komponen itu sebagian besar adalah industri kecil dan menengah (IKM). Saat ini, IKM yang terlibat telah mampu memproduksi 184 jenis komponen atau setara 70 persen dari nilai harga Ammdes," terangnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2FLcqIJ
January 21, 2019 at 07:54PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FLcqIJ
via IFTTT
Share:

In Picture: Taman Hutan Kota Pare di Kediri

REPUBLIKA.CO.ID, KEDIRI -- Warga berkunjung ke Taman Hutan Kota Pare usai diresmikan di Kediri, Jawa Timur, Senin (21/1/2019).

Pemerintah daerah setempat membangun taman hutan kota di area sumber mata air seluas 1,5 hektar senilai Rp 2,5 miliar untuk menyediakan tempat rekreasi gratis bagi masyarakat.  

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2FHv6K6
January 21, 2019 at 07:49PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FHv6K6
via IFTTT
Share:

Indonesia Peringkat Kedua Pengembangan Panas Bumi Dunia

Total kapasitas pembangkit panas bumi terpasang sebesar 1.949,5 megawatt (MW)

REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ali Mundakir mengatakan saat ini Indonesia berada pada peringkat kedua pengembangan panas bumi di dunia setelah Amerika Serikat. Total kapasitas pembangkit panas bumi terpasang sebesar 1.949,5 megawatt (MW).

"Pertamina sebagai pionir pengembangan panas bumi di Indonesia yang kemudian dilanjutkan oleh PGE telah mempunyai pengalaman selama 35 tahun dalam pengoperasian lapangan panas bumi," kata Dirut Ali di Tomohon, Sulawesi Utara, Senin (21/1).

PGE, lanjut dia, berkontribusi sebesar 32 persen yang dihasilkan dari lima area dengan total kapasitas terpasang sebesar 617 MW. Area Lahendong dengan kapasitas terpasang sebesar 120 MW dan berkontribusi sekitar 60 persen di sistem jaringan transmisi Sulawesi Utara, Kamojang dengan kapasitas terpasang sebesar 235 MW.

Selanjutnya, Ulubelu dengan kapasitas terpasang sebesar 220 MW, Karaha dengan kapasitas terpasang sebesar 30 MW, dan Sibayak dengan kapasitas terpasang sebesar 12 MW.

"PGE mentargetkan tahun 2019 ini dapat menambah kapasitas terpasang sebesar 55 MW dari lapangan panas bumi Lumut Balai, Sumatera Selatan sehingga di tahun 2019 ditargetkan total kapasitas terpasang PGE menjadi 672 MW," jelasnya.

Ali Mundakir mengatakan, dalam rangka mendukung Kebijakan Energi Nasional, PGE terus melakukan pengembangan panas bumi di seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya, pengembangan di Proyek Hululais (termasuk Hululais Extention Bukit Daun) (Bengkulu), Proyek Lumut Balai (Sumatera Selatan), Proyek Sungai Penuh (Jambi), Seulawah (Aceh) dan Lawu (Jawa Tengah).

Komitmen PGE dalam mengembangkan energi bersih panas bumi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat disamping mandat untuk memberikan keuntungan yang terbaik bagi Pertamina dan Indonesia. Komitmen PGE tersebut dihargai dengan meraih PROPER Emas sebanyak delapan kali berturut-turut sejak tahun 2011 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan meraih penghargaan Dharma Karya ESDM Madya yang diberikan langsung oleh Menteri ESDM.

Dalam pengembangan energi panas bumi, PGE juga turut serta dalam pengurangan emisi gas karbon dan penghematan cadangan devisa negara. Dengan total kapasitas terpasang PGE saat ini sebesar 617 MW, selain memberikan kontribusi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), PGE juga berpotensi berkontribusi dalam melakukan pengurangan emisi gas karbon sebesar 3.2 juta ton CO2 per tahun dan penghematan cadangan devisa negara sebesar 532,6 juta dolar AS per tahun.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2FMeUq8
January 21, 2019 at 07:49PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FMeUq8
via IFTTT
Share:

Wiranto Mendadak Konpers: Pembebasan Baasyir Dikaji Ulang

Menurut Wiranto, perlu dipertimbangkan aspek lain dalam membebaskan Baasyir.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pembebasan tanpa syarat Ustaz Abu Bakar Baasyir belum rampung. Bahkan, kini upaya pembebasannya masih akan ditinjau lebih lanjut oleh Pemerintah Indonesia.

"Atas dasar pertimbangan kemanusiaan maka Presiden sangat memahami permintaan keluarga tersebut. Namun, tentunya masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, saat konferensi pers (konpers) mendadak yang dilakukan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (21/1).

Aspek-aspek yang perlu diperimbangkan lebih lanjut tersebut di antaranya mengenai aspek ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hukum, dan lain sebagainya. Hal itu, kata Wiranto, diputuskan karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pejabat terkait untuk melakulan kajian secara lebih mendalam.

"Presiden memerintahkan kepada pejabat terkait untuk segera melakukan kajian secara lebih mendalam dan komprehensif guna merespon permintaan tersebut," katanya.

Wiranto pun menjelaskan, sebetulnya, keluarga Abu Bakar Baasyir telah mengajukan permintaan pembebasan yang bersangkutan pada 2017 lalu. Permintaan tersebut diajukan dengan pertimbangan usia terpidana kasus terorisme tersebut sudah lanjut dan kondisi kesehatannya yang semakin memburuk.

Setelah konferensi pers yang dilaksanakan selepas azan maghrib itu, Wiranto tak ingin ada spekulasi-spekulasi lain yang berkembang tentang Abu Bakar Baasyir. Pada kesempatan ini, Wiranto tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang jadi atau tidaknya Abu Bakar Baasyir dibebaskan dengan jelas.

"Inilah penjelasan resmi setelah saya melakukan kajian, melakukan rapat koordinasi, bersama seluruh pejabat terkait," jelasnya.

Presiden Jokowi, sebelumnya menyatakan, pembebasan Abu Bakar Baasyir dilakukan demi dan atas dasar pertimbangan alasan kemanusiaan. "Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jabar, Jumat (18/1).

Presiden yang menugaskan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Baasyir membenarkan bahwa kondisi kesehatan Baasyir yang menurun menjadi pertimbangan utama. Meski begitu, ia menegaskan ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan.

"Iya, termasuk kondisi kesehatan masuk dalam pertimbangan itu," ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM) Mahendradatta, yang sekaligus kuasa hukum Ustaz Abu Bakar Baasyir, menegaskan, Baasyir menolak menandatangani dokumen pembebasan bersyarat yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumah). Namun kemudian, Presiden Jokowi bisa mengesampingkan peraturan menteri itu, sehingga Baasyir bisa bebas tanpa bersyarat.

Mahendradatta menyatakan, dirinya dan TPM pun sedang menyusun mekanisme pembebasan tanpa syarat untuk Baasyir. Di tengah itu, kehebohan pun muncul saat Yusril Ihza Mahendra ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Gunung Sindur, Bogor pada Jumat (18/1), dan mengadakan konferensi pers.

Mahendradatta mengaku, sebelumnya tidak mengetahui tentang langkah Yusril itu. "Yusril tiba-tiba datang dan bahasa kasarnya, ABB bebas tanpa syarat. Kami hanya mementingkan ustaz, tidak siapa-siapa," ujarnya.

Lantaran saat ini merupakan tahun politik, langkah Yusril itu kemudian menjadi polemik. Sebagai kuasa hukum Baasyir, ia menilai, pembebasan kliennya murni proses hukum jangan dicampur dengan politik.

"Intinya kami tidak menyuruh Yusril ke lapas dan sebagainya, kami hanya mendukung pembebasan ustaz," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2FBwApn
January 21, 2019 at 07:49PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FBwApn
via IFTTT
Share:

Tujuh Faktor Penunjang Kemajuan Sains dan Teknologi Islam

Salah satu unsur kejayaan peradaban Islam adalah sains dan teknologi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu unsur kejayaan peradaban Islam adalah sains dan teknologi. Bidang ini mengalami beberapa fase, mulai dari kemunculannya, penyebaran, kemajuan, hingga kemunduran.

Untuk menunjukkan kemajuan sains dan teknologi Islam pada masa keemasannya, cukuplah kiranya menyebut nama-nama, seperti Jabir bin Hayyan, al-Kindi, al-Khawarizmi, ar-Razi, al-Farabi, at-Tabari, al-Biruni, Ibnu Sina, dan Umar Khayyam. Tak seorang pun, baik di Timur ataupun di Barat, yang meragukan kualitas keilmuan mereka.

Lantas, apa faktor-faktor yang menunjang kemajuan sains dan teknologi Islam pada masa lalu itu?

Dalam pendahuluan buku Teknologi dalam Sejarah Islam, Ahmad Y Al-Hassan dan Donald R Hill mengutarakan tujuh faktor kemajuan sains dan teknologi Islam. Ketujuh faktor itu adalah agama Islam, pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan, bahasa Arab, pendidikan, penghormatan kepada ilmuwan, maraknya penelitian, dan perdagangan internasional.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2FOU61q
January 21, 2019 at 07:49PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2FOU61q
via IFTTT
Share:

Millennials generation involved in passive politics:

Political parties and candidates, who can gauge millennials' orientation, will win.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The current millennial generation plays passive politics in an attempt to pressure political parties and presidential candidates to deliver substantial political education in the next general elections, Fadel Basrianto, the Indonesia Institute political researcher, stated. "The millennials appear to be playing passive politics," he remarked here, Monday.

Recently, a group of millennials threatened to become non-voters or abstainers, or locally called "golput" ("white party"), in the 2019 elections. By voicing such a threat, they indirectly pressured political parties and the presidential candidates to deliver better political education, he pointed out.

"This is a political tactic employed to not only decide who they will choose, but prior to that, they want to impose conditions on the presidential candidates and political parties participating in the 2019 Presidential Elections that they must deliver political education," he noted.

If such a stance is adopted by every millennial, it could contribute to a significant change, as the number of millennials in the illegible voter list of the 2019 elections reaches 40 percent, he stated. Political parties and candidates, who can gauge the millennials' orientation, will win their votes, he added.

Indonesia will organize simultaneous legislative and presidential elections on April 17, 2019, which is considered by many as a repeat of the bitter 2014 presidential race, wherein incumbent President Joko Widodo (Jokowi) and Prabowo Subianto are again set to go head-to-head.

Seeking a second term, Jokowi, a furniture businessman, has picked Ma'ruf Amin, chairman of the Indonesian Ulema Council (MUI), as his partner, while retired general Subianto has chosen Sandiaga Salahuddin Uno, a young and successful entrepreneur and former deputy governor of Jakarta, as his running mate.

M. Jusuf Kalla, chairman of the Advisory Board of the Jokowi-Amin national campaign team (TKN), recently noted that based on a survey, several millennials have forecast a victory for Jokowi in the upcoming presidential elections.

"I briefly read (the result of the survey) that the millennial generation in the next elections will prefer to choose the number 1 (Jokowi-Amin). This is not a campaign but just the issued data," Kalla stated while addressing the Indonesian Millennial Summit 2019, here, on Saturday (January 19, 2019).

The millennials' preference for Jokowi was due to the leadership of Erick Thohir, who is chief of the Jokowi-Amin TKN, he stated.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2W6yIu5
January 21, 2019 at 07:38PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W6yIu5
via IFTTT
Share:

Jerman Larang Maskapai Iran di Wilayahnya

Jerman telah mencabut hak mendarat maskapai Iran Marhan Air

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Jerman tunduk pada tekanan Amerika Serikat (AS) dengan melarang maskapai Iran Marhan Air dari wilayah udara negara itu. Jerman menuduh pesawat maskapai itu membawa senjata dan penasehat untuk membantu pasukan Presiden Suriah Bashar Al-Assad dalam perang saudara di Suriah.

Sumber senior pemerintah Jerman mengatakan kepada Reuters pada Senin (21/1) bahwa Berlin telah mencabut hak mendarat maskapai Marhan Air karena dicurigai digunakan untuk tujuan militer oleh Pengawal Revolusi Iran. Berlin juga menyebut ada alasan keamanan lain.

"Langkah itu bukanlah sanksi umum yang diterapkan terhadap Iran," kata sumber tersebut.

Pencabutan izin operasi Marhan dilakukan setelah upaya terpadu AS, yang pertama kali memasukkan maskapai itu dalam daftar terget sanksi mereka pada 2011. Kabar pencabutan sanksi itu awalnya dilaporkan oleh harian Sueddeutsche Zeitung serta penyiaran publik NDR dan WDR.

Pada September, Duta Besar AS untuk Jerman Richard Grenell menulis di Twitter mengenai keberatannya atas berlanjutnya kegiatan operasional maskapai itu di Jerman. "Mahan Air secara teratur menerbangkan pejuang dan barang ke Suriah untuk mendukung rezim Assad," kata pernyataan rilis pers pihak kedutaan.

"Kenapa Mahan Air diizinkan terbang ke Munchen dan Duesseldorf. Saya akan menanyakannya setiap hari," tanyanya di Twitter. Pernyataan itu juga mengancam perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan Mahan Air dengan sanksi AS.

Negara-negara Eropa berada di bawah tekanan AS yang terus-menerus mengupayakan penerapan kembali sanksi terhadap Iran sejak Presiden Donald Trump menarik negaranya dari perjanjian nonprofelirasi nuklir yang telah dicapai dengan Iran di bawah pendahulunya, Barack Obama.

Iran dan negara lain yang ikut menandatangani perjanjian itu - Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan Cina - masih berupaya mempertahankan perjanjian itu.

Negara-negara Eropa, yang memiliki hubungan ekonomi yang lebih besar dengan Iran dan mewaspadai ancaman yang ditimbulkan negara bersenjata nuklir lain di wilayah terdekat mereka, berupaya melindungi diri dari dampak sanksi ekstrateritorial AS, dengan hasil yang minim.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2R3mz5f
January 21, 2019 at 07:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2R3mz5f
via IFTTT
Share:

CEO Abu Tours Dituntut 20 Tahun Penjara

IHRAM.CO.ID, MAKASSAR -- Direktur Utama PT Amanah Bersama Ummat (ABU) Tours and Travel Hamzah Mamba alias Abu Hamzah alias Ancha dituntut 20 tahun penjara dalam perkara penggelapan dana umrah bagi 96.976 jamaah calon umrah. Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 200 juta.

"Berdasarkan tuntutan dari tim jaksa penuntut umum, maka terdakwa Hamzah Mamba alias Abu Hamzah alias Ancha dituntut selama 20 tahun penjara dan denda Rp 100 juta," ujar Ketua Majelis Hakim PN Makassar Denny Lumban Tobing di Makassar, Senin (21/1).

Denny mengatakan, berdasarkan fakta-fakta sidang dari beberapa saksi-saksi menerangkan jika dana jamaah ditampung dalam tiga rekening, kemudian digunakan untuk kepentingan-kepentingan operasional maupun pribadi. Atas perbuatannya terdakwa dijerat melanggar Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang nomor 13 tahun 2008, tentang Penyelengaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Selain itu, Hamzah juga dikenai Pasal 372 penipuan, 378 tentang penggelapan KUHP, juncto Pasal 3, 4, dan 5, Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Jaksa penuntut umum (JPU) Darmawan Wicakso menyatakan tuntutan 20 tahun penjara adalah tuntutan maksimal dari semua pasal yang dipersangkakan terhadap terdakwa.

"Ini adalah hukuman maksimal dari tuntutan kita. Sedangkan denda juga itu adalah denda minimal karena kami merujuk pada peradilan niaga sebelumnya yang sudah mempailitkan perusahaan dari terdakwa," katanya.

Menurut Denny, keputusan untuk memberikan denda dengan angka minimal atau 0,1 persen dari total kerugian jamaah calon umrah yakni Rp 1,2 triliun dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Yang salah satunya, adalah pengembalian uang jamaah oleh kurator nantinya.

Berita Terkait

"Setelah ada putusan pailit, nanti itu kurator akan membagi semua hasil sitaan ini. Kami tidak ingin memberatkan supaya dana jamaah bisa kembali. Ini juga berdasarkan azas keadilan," terangnya.

Sebelumnya, Hamzah Mamba didudukan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan merugikan 96.976 orang calon jamaah umrah dari 16 provinsi. Bersangkutan bersama kroninya diduga menyalahgunakan uang setoran umrah senilai Rp 1,2 triliun lebih dan tidak memberangkatkan jamaahnya ke tanah suci.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2W9d6Ny
January 21, 2019 at 07:37PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2W9d6Ny
via IFTTT
Share:

Upaya Pemerintah Soal Rekam Biometrik Diapresiasi

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama menyampaikan keberatan soal rekam biometrik diapresiasi. “Kami apresesiasi usaha bapak-bapak untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada, sudah mengkomunikasikan kepada pihak Pemerintah Saudi,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemenag, Kemenlu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dirjen Imigrasi, Senin (21/1).

Hidayat menuturkan meski VFS Tashel telah membuka perwakilan pelayanan biometrik di 35 daerah di Indonesia tetap saja tidak mampu melayani permintaah jamaah yang setiap harinya bisa mencapai ratusan pemohon rekam biometrik di setiap kantor VFS Tasheel.

“Tadi disebutkan oleh BKPM bahwa mereka sudah membuka kantor di 35 daerah dan sudah melayani 6000-9000 rekam biometrik itu kan persentasi yang amat sangat kecil,” katanya.

Padahal menurut Hidayat jika asumsi jamaah umrah Indonesia itu sebanyak 1 juta orang lebih, maka seharusnya Tasheel dapat melakukan rekam biometrik kepada calon jamaah umrah itu sebanyak 3000 orang setiap harinya.

Artinya, menurut Hidayat, jika Tasheel baru bisa merekam biometrik sebanyak 6000-9000 orang sejak dimulainya operasi pada tanggal 17 Januari itu  maka kesiapan Tasheel perlu dipertanyakan.

"Yang kita harapkan betul-betul ada keseriusan untuk mengatasi persoalan ini,” katanya.

Berita Terkait

“Menurut saya sepertinya perlu lebih tajam dan lebih fokus lagi karena nyatanya kan masalah rekam biometrik ini belum selesai dan nyatanya masih banyak masalah,” kata Politisi Partai Keadan Sejahteran (PKS) itu.

Let's block ads! (Why?)


http://bit.ly/2CyxgHW
January 21, 2019 at 07:29PM from Republika Online RSS Feed http://bit.ly/2CyxgHW
via IFTTT
Share: